Tindak Pidana di Pasar Modal R di Indonesia

Tindak Pidana di Pasar Modal R di Indonesia

1. Tindak pidana di pasar modal

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) telah meggariskan jenis-jenis tindak pidana di bidang pasar modal , seperti penipuan , manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam . Selain menetapkan jenis-jenis tindak pidana di bidang pasar modal, UUPM juga menyatakan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana tersebut , yaitu denda dan pidana penjara / kurungan yang ditetapkan secara bervariasi antara kurungan selama 1 tahun dan denda sebesar Rp.1000.000.000,- ( satu miliar rupiah ) sampai dengan penjara 10 tahun dan denda Rp . 15.000.000.000,- ( lima belas miliar rupiah ). Tindak pidana di bidang pasar modal mempunyai ciri yang khas yaitu antara lain “ barang ” yang menjadi objek dari tindak pidana pasar modal adalah informasi . Selain itu , pelaku tindak pidana tersebut bukanlah mengandalkan kemampuan fisik seperti kejahatan pencurian melainkan mengandalkan pada kemampuan untuk membaca situasi pasar serta memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi .

3. 1. Penipuan Yang dimaksud dengan penipuan dalam Undang-Undang Pasar Modal Pasal 90 huruf c adalah membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk menjual atau membeli efek . Larangan ini ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dalam perdagangan efek , bahkan turut serta melakukan penipuan pun tidak terlepas dari pasal ini . Bagi kalangan tertentu yang mempunyai kemampuan dan fasilitas teknologi yang dengan itu semua mereka dapat melakukan penipuan pun tidak terlepas dari pasal ini .

4. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378 tentang penipuan , disebutkan bahwa penipuan adalah tindakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara : a) Melawan hukum ; b) Memakai nama palsu atau martabat palsu ; c) Tipu muslihat ; d) Rangkaian kebohongan ; e) Membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang . Terkait dengan pengertian KUHP tentang penipuan , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 juga memberikan beberapa spesifikasi mengenai pengertian penipuan , yaitu terbatas dalam kegiatan perdagangan efek yang meliputi kegiatan penawaran , pembelian , dan/ atau penjualan efek yang terjadi dalam rangka penawaran umum , atau terjadi di bursa efek maupun diluar bursa atas efek emiten atau perusahaan publik . Mengenai pengertian tipu muslihat atau rangkaian kebohongan sebagaimana ditentukan dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 menegaskan bahwa hal tersebut termasuk membuat pernyataan yang tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta yang material

5. 2. Insider Trading Secara sederhana insider trading adalah sebuah praktek trading yang tidak adil . Dalam praktek insider trading, seorang investor bisa mendapatkan informasi yang pasti mengenai peluang kesuksesan dalam pembelian atau penjualan suatu saham dari ‘orang dalam ’ perusahaan terkait . Informasi tersebut tidak disebarluaskan ke semua orang, melainkan hanya ke orang-orang tertentu yang biasanya memiliki koneksi ke dalam perusahaan terkait . Karena itulah insider trading dianggap sebagai sebuah praktek investasi yang tidak adil .

6. 2. Insider Trading Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) telah melarang kejahatan insider trading melalui Pasal 95, menyatakan bahwa orang dalam dari emiten atau perusahaan publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek : (a) emiten atau perusahaan publik dimaksud , atau (b) perusahaan lain yang melakukan transaksi efek dengan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan . Unsur insider trading dalam Pasal 95 UUPM itu , Pertama , adanya orang dalam . Kedua , informasi orang dalam itu bersifat material dan belum dipublikasikan kepada publik . Ketiga , adanya transaksi perdagangan efek oleh orang dalam berdasarkan informasi tersebut .

7. Pertama , adanya orang dalam . Unsur orang dalam berarti merujuk kepada subjek hukum pelaku insider trading. Pelaku yang dilarang insider trading itu terdiri dari : (a) Komisaris , direktur , atau pegawai emiten ; (b) pemegang saham utama emiten ; (c) orang perorangan yang karena kedudukan atau profesinya ( misalnya konsultan hukum atau akuntan publik ) atau karena hubungan usahanya dengan emiten atau perusahaan publik , memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi ; atau (d) pihak yang dalam waktu enam bulan terakhir tidak menjadi pihak-pihak sebagaimana dimaksud tersebut di atas . Dilarangnya pribadi-pribadi tersebut didasari pemikiran bahwa orang dalam tersebut karena kedudukan atau fungsinya , terbuka kemungkinkan memperoleh segala informasi yang berkaitan dengan perusahaan tersebut . Hal ini , karena pihak-pihak tersebut bekerja atau sedang memiliki hubungan kerja , sehingga mereka memiliki akses untuk mengetahui kejadian atau hal-hal apa saja yang terjadi dalam perusahaan tersebut . Publik sebagai pemegang saham tidaklah mudah untuk memperoleh informasi-informasi tersebut , sehingga yang terjadi adalah ketimpangan informasi yang diketahui publik dibandingkan dengan informasi yang dimiliki orang dalam . Dengan dasar informasi yang dimiliki secara tidak sah itu , maka pihak orang dalam memiliki dasar dan perhitungan yang matang untuk melakukan perdagangan yang tidak fair terhadap efek-efek yang dimiliki perusahaan yang bersangkutan , karena mereka memiliki segala informasi yang belum tentu dapat diketahui oleh publik . Oleh karena itu , orang-orang dalam yang demikian ini memang rasional harus dikenakan sanski pelarangan untuk transaksi yang demikian . Diaturnya ketentuan larangan transaksi ini adalah dalam rangka menciptakan suatu keadaan pasar yang wajar dan efisien , dengan memperhatikan keadilan informasi terhadap seluruh pelaku pasar di Pasar Modal.

8. Kedua , adanya informasi orang dalam yang bersifat material dan belum dipublikasikan kepada publik . Yang dimaksud dengan Informasi material itu adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa , kejadian , atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan atau keputusan pemodal , calon pemodal , atau pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap informasi atau fakta tersebut ( Pasal 1 angka 7 UUPM). Yang dimaksud dengan Informasi material yang dapat mempengaruhi harga efek itu adalah yang dapat langsung maupun tidak langsung menjadi penyebab naik dan turunnya harga efek di bursa efek , sehingga pengaruhnya sangat besar terhadap pergerakan harga efek di Pasar Modal. Harga efek akan bergerak dengan naik dan turun berkorelasi dengan akan dilakukannya aksi korporasi (corporate action) emiten , di antaranya berupa penggabungan usaha , pembelian saham , peleburan usaha , atau pembentukan usaha patungan , pemecahan saham , atau pembagian deviden saham , pendapatan dari deviden yang luar biasa sifatnya , perolehan atau kehilangan kontrak penting , produk atau penemuan baru yang berarti , perubahan pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen , penggantian wali amanat , pengumuman pembelian kembali atau pembayaran efek yang bersifat utang dan lain-lain. Dengan demikian , maka tidak semua informasi adalah material, tetapi informasi yang telah diatur di dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan kepada Publik adalah yang termasuk material. Di samping itu informasi-informasi material sebagaimana dipaparkan di atas belum dipublikasikan kepada publik , namun telah diketahui oleh orang dalam perusahaan lebih dahulu , sehingga terjadi informasi yang asimetri ( tidak seimbang ) dengan pemegang saham publik lainnya . Adanya informasi yang demikian ini , disebabkan publikasi yang belum disampaikan kepada publik , yang juga memiliki hak untuk mengetahuinya , tetapi telah dimanfaatkannya terlebih dahulu oleh orang dalam . Potensi terjadinya insider trading sangat besar dan berkonsekuensi merugikan pemegang saham publik .

9. Ketiga , adanya transaksi perdagangan efek oleh orang dalam berdasarkan informasinya tersebut . Unsur ini mensyaratkan adanya tindakan atau aksi insider trading dengan dasar informasi yang belum dipublikasikan ke publik . Hal ini berarti bahwa transaksi tersebut jelas memang dimotivasi atau didorong oleh karena adanya pengetahuan orang dalam tersebut terhadap informasi-informasi yang sifatnya material yang memang belum dimiliki publik . Berangkat dari informasi yang material tersebut , pihak orang dalam kemudian dapat memutuskan apakah akan melakukan penjualan atau pembelian ( perdagangan efek ) terhadap sejumlah efek yang publik belum mengetahuinya . Dalam hal informasi tersebut adalah bagus , maka insider akan segera menaikan harganya , sehingga investor akan segera memutuskan untuk membeli pada harga yang rendah , sedangkan sebaliknya apabila informasi tersebut adalah merupakan informasi yang tidak bagus yang berpotensi dapat menurunkan harga atas efek , maka investor akan dengan segera menjual pada saat harga yang cukup tinggi sebelum pada akhirnya harga efek tersebut mengalami penurunan kembali . Ilustrasi yang demikian memperlihatkan bahwa motif utama kejahatan atau tindak pidana insider trading ini adalah dilatarbelakangi untuk memperoleh keuntungan dengan modus operandi memanfaatkan informasi yang belum terbuka umum ( kondisinya akan berbeda apabila informasi telah dipublikasikan untuk publik ). Besar kemungkinan yang membocorkan informasinya adalah berasal dari orang dalam emiten itu sendiri . Yang menjadi tidak adil adalah tidak adanya fair and equal treatment informasi kepada pemegang saham lainnya yang juga menjadi stakeholders perusahaan sesungguhnya .

10. Ketiga unsur Pasal 95 UUPM harus terpenuhi secara akumulatif . Artinya , apabila salah satu unsur tidak terpenuhi , maka pelaku tindak kejahatan ini tidak dapat dianggap melakukan kejahatan insider trading.

11. Contoh insider trading Misalnya saja Richard mengenal orang dalam dari PT XYZ Tbk yaitu Pak Jhon . Sebagai orang dalam dari PT XYZ Tbk , Pak Jhon mengetahui informasi bahwa PT XYZ Tbk yang saat ini harga sahamnya Rp10.000 per lembar akan melakukan aksi buyback sahamnya pada harga Rp15.000 pada bulan berikutnya . Berdasarkan informasi tersebut diprediksi harga saham PT XYZ Tbk akan meningkat . Karena Pak Richard dan Pak Jhon adalah sahabat karib , Pak Jhon menawarkan informasi tersebut pada Pak Richard dengan perjanjian keuntungan dari penjualan tersebut akan dibagi dua untuk Pak Richard dan Pak Jhon . Setelah itu Pak Richard membeli mengumpulkan saham PT XYZ Tbk sebanyak-banyaknya dan menjualnya ketika harga sudah meningkat . Keuntungan yang didapatkan tentunya sangat besar dan sudah dapat dipastikan sejak sebelumnya . Sesuai perjanjian Pak Richard membagi keuntungan yang didapatkan dengan Pak Jhon secara merata .

12. Dalam praktek insider trading, para pelakunya menentang prinsip keterbukaan tersebut . Beberapa orang yang terlibat di dalamnya akan mendapatkan keuntungan , tetapi seluruh investor lain dalam pasar modal yang tidak terlibat mungkin saja menjadi korban dari praktek tersebut . Investor lainnya yang tidak terlibat dalam praktek insider trading seolah-olah mendapatkan informasi yang terlambat . Akhirnya peluang keuntungan akan menurun dratis atau bahkan peluang kerugian mendadak mencuat tinggi .

13. 3. Manipulasi Pasar Manipulasi pasar menjadi salah satu bab yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UU Pasar Modal”), yaitu dalam Bab XI. Sebagaimana ketentuan Pasal 91 UU Pasar Modal, manipulasi pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh suatu pihak secara langsung maupun tidak dengan maksud untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai perdagangan , keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek . Sementara itu , definisi cornering the market (cornering) menurut Blacks Law Dictionary adalah : “A "corner (cornering the market)" is a condition arising when a much greater quantity of any given commodity is sold for future delivery within a given period than can be purchased in the market.”

14. Manipulasi Pasar Ketentuan Pasal 92 UU Pasar Modal, yang berbunyi : “ Setiap Pihak , baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain, dilarang melakukan 2 ( dua ) transaksi Efek atau lebih , baik langsung maupun tidak langsung , sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap , naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli , menjual , atau menahan Efek .” Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas , unsur-unsur tindakan yang dilarang adalah : Melakukan 2 transaksi efek atau lebih , baik langsung maupun tidak langsung ; Menyebabkan harga efek di bursa efek tetap , naik, atau turun ; Dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli , menjual , atau menahan efek .

15. Hukuman manipulasi pasar Sebagaimana ketentuan Pasal 104 UU Pasar Modal, setiap pihak yang melanggar ketentuan Pasal 92 tersebut di atas , diancam dengan pidana penjara paling lama 10 ( sepuluh ) tahun dan denda paling banyak Rp 15 miliar .

16. Contoh Kasus Manipulasi Pasar Kasus transaksi saham PT Bank Pikko Tbk yang terjadi sekitar tahun 1997. Pada bulan Maret 1997, Benny Tjokrosaputro melalui PT Multi Prakarsa Investama Securities melakukan transaksi saham PT Bank Pikko Tbk sehingga jumlah pemilikan saham oleh Benny mencapai 4.500.000 saham . Transaksi tersebut dilakukan dengan menggunakan 13 nama pihak lain. Pada bulan April 1997 perdagangan saham PT Bank Pikko menjadi sangat aktif dan harga saham meningkat hingga 20%. Pendi Tjandra , Direktur PT Multi Prakarsa Investama Securities ( dikendalikan oleh Benny) melakukan transaksi saham Bank Pikko secara aktif melalui PT Putra Saridaya Persada Securities (PSP Securities). Atas permintaan Pendi Tjandra , PSP Securities memecah order beli dan jual saham Bank Pikko melalui perusahaan efek lain. Spekulan yang saat itu memperkirakan harga saham Bank Pikko akan turun kemudian melakukan transaksi jual saham Bank Pikko meskipun tidak memiliki saham tersebut dengan harapan harga saham akan turun . Akibatnya , terdapat 52 dari 127 Perusahaan Efek yang gagal menyerahkan saham Bank Pikko .

17. Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pasar Modal Bila terjadi pelanggaran perundang-undangan pasar modal atau ketentuan di bidang pasar modal lainnya maka , Bapepam sebagai penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran tersebut , hingga bila memang telah terbukti akan menetapkan sanksi kepada pelaku tersebut . Penetapan sanksi akan diberikan atau diputuskan oleh ketua Bapepam setelah mendapat masukan dari bagian pemeriksaan dan penyidikan Bapepam . Bila mereka yang dikenai sanksi dapat menerima putusan tersebut . Maka pihak yang terkena sanksi akan melaksanakan semua yang telah ditetapkan oleh Bapepam . Permasalahan akan berlanjut bila sanksi yang telah ditetapkan tersebut tidak dapat diterima atau tidak dilaksanakan , misalnya denda yang telah ditetapkan oleh Bapepam tidak dipenuhi oleh pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran , maka akan dilanjutkan dengan tahap penuntutan , dengan menyerahkan kasus tersebut kepada pihak Kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang melakukan penuntutan . Demikian pula dengan Bursa Efek , sebagai lembaga yang menyelenggarakan pelaksanaan perdagangan efek , apabila di dalam melakukan transaksi perdagangan efek menemukan suatu pelanggaran , yang berindikasi adanya pelanggaran yang bersifat pidana , lembaga ini akan menyerahkan pelanggaran tersebut kepada Bapepam untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan .