Tindakan hukum terhadap Aparatur Sipil Neg.pdf

Tindakan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara

1. PEMBUKA BELAJAR
“Kami ridho Allah SWT sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad
sebagai Nabi dan Rasul, Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku
kefahaman”
DOA BELAJAR

2. Tindakan Hukum terhadap ASN in
Paradigm in
Dr. Suci Iriani Sinuraya, MSi, MM

Disampaikan pada Kuliah MK Azas-Azas Manajemen Tanggal 15 Juni 2021

3. Capaian Pembelajaran
Mahasiswa diharapkan memahami tentang payung hukum terhadap
ASN. Hal-hal apa saja yang menjadi larangan bagi ASN

4. Instrumen hukum yang mengatur disiplin PNS:
•PP Nomor 30 tahun 1980 ttg Disiplin PNS jo
•PP 53 tahun 2010 ttg Disiplin PNS  Peraturan Ka BAKN No 21 th
2010 ttg Ketentuan Pelaksanaan PP 53/2010 ttg Disiplin PNS
•PP 11/ 2017 jo PP 17/2020 ttg Manajemen ASN (sbg TL dari UU No
5/2014 ttg ASN)
•Pembinaan PNS: pembinaan moral dan regulasi agar PNS andal,
profesional dan bermoral- mendukung Good governance
•Perangkat penegakan disiplin PNS: kewajiban, larangan, pengenaan
sanksi dan pemberian pengharagaan (reward) bagi PNS
Instrumen hukum yang mengatur disiplin PNS

5. Komisi ASN (KASN)
•Komisi ASN yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang
mandiri dan bebas dari intervensi politik.
•Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga
pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian
dan pendidikan dan pelatihan ASN
•Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga
pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan
dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional
•Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada
kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa
membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis
kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan

6. Komisi ASN
Pasal 30 (UU 5/2014)
1.Komisi ASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan
kode perilaku ASN, serta menjamin pelaksanaan sistem merit dalam
perumusan Kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah.
2.Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b., KASN berwenang memutuskan adanya pelanggaran norma dasar, koder
etik, kode perilaku Pegawai ASN.
3.Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang
Berwenang untuk wajib ditindaklanjuti.

7. UU NO.5/2014 TENTANG ASN

UU No 5/ 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
merupakan pengganti UU No.8/1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana
telah diubah dengan UU No.43/1999 tentang Perubahan atas UU No. 8/1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian dianggap sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan
tantangan global sehingga perlu diganti.

ASN terdiri dari 2:
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai
negeri sipil
dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi
pemerintah.

Dgdm Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8. Kedudukan ASN, TNI, Polri
•Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang sudah tidak berlaku, PNS
pernah dinyatakan sebagai salah satu bagian pegawai negeri yang terdiri dari:
 Pegawai Negeri Sipil
 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
 Anggota Tentara Nasional Indonesia

•Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
TNI dan Kepolisian dianggap berbeda konteks dengan pegawai negeri karena
sudah diatur dengan Undang-Undang yang terpisah.
•Pada UU ASN, definisi pegawai negeri dalam konteks pemerintahan Indonesia
diganti dengan Aparatur Sipil Negara. Yang terdiri dari 2, yaitu: Pegawai Negeri
Sipil (PNS) dan PPPK/P3K.

9. PNS: ASN dan PPPK
Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Civil Servants)
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) (Government Workers).
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka
melaksanakan tugas pemerintahan.
Manajemen ASN
adalah pengelolaan ASN u/ menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai
dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi,
dan nepotisme

10. PNS dan PPPK
PNS & PPPK memiliki kedudukan, tugas, dan tg jawab setara dalam pelayanan publik.
Skema Pembagian kerjanya: PNS lebih difokuskan pada pembuatan keputusan atau
kebijakan melalui posisi manajerial; sementara PPPK fokus pada peningkatan
kualitas pelayanan publik dan mendorong percepatan peningkatan profesionalisme
serta kinerja instansi pemerintah.
PPPK dapat menduduki jabatan manajerial pada tingkat Jabatan Pimpinan Tinggi
(JPT) Madya, setelah memperoleh izin Presiden.
Pengaturan mengenai gaji dan tunjangan PPPK diatur dalam PerpresNo.98/th2020
ttg Gaji dan Tunjangan PPPK (saat ini utk PPPK tdk ada jaminan pensiun). Namun dg
renc perubahan jaminan hari tua tdk ada perbedaan signifikan. Kemungkinan PPPK
memperoleh pensiun melalui perubahan mendasar dari skema pensiun pay-as-you-
go (manfaat pasti) menjadi fully-funded (iuran pasti).
Sistem manajemen ASN di negara maju, skema PPPK diterapkan untuk merekrut
tenaga profesional dalam jabatan-jabatan tertentu.

11. Pejabat Negara Negara UU 43/1999 ttg PNS

Aparatur Negara adalah aparat yang menjalankan fungsi negara: dibagi 2, yaitu:
•Pejabat negara
•Pegawai negeri

Pejabat negara (UU No 43/1999 ttg PNS):
•Pejabat neg adalah pimp dan angg lembaga tertinggi/tgg neg sbgmn dimaksud
dalam UUD 1945 dan pejabat neg sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.
PNS, terbagi dalam beberapa jenis:
•PNS
•Angg TNI
•Angg Polri.

12. Jenis –jenis PNS
•Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
yang sudah tidak berlaku, PNS sebelum tahun 2014 pernah
dibedakan atas dua jenis yaitu PNS Pusat dan PNS Daerah.
•Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN yang
merupakan pembaruan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo
Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian, jenis jabatan PNS berdasarkan kompetensinya, yaitu:
• Jabatan Administrasi (termasuk Jabatan Pelaksana);
• Jabatan Fungsional, dan;
• Jabatan Pimpinan Tinggi.

13. Jabatan Pimpinan Tinggi dalam UU 5/2014
Jabatan Pimpinan Tinggi
adalah istilah untuk menyebut sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
Pejabat Pimpinan Tinggi
adalah ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
Jabatan Administrasi
adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada
instansi pemerintah.
Jabatan Fungsional adlh sekelompok jabatan yg berisi fungsi dan tugas berkaitan dg
pelayanan fungsional yg berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada
instansi pemerintah.

14. Jabatan Administrasi
Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, jenjang
jabatan administrasi dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:

Jabatan administrator (sc: eselon 3: Kabag atau Kabid)
bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik
serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
Jabatan pengawas (Sc: Kasubbag atau Kasi)
bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh
pejabat pelaksana
Jabatan pelaksana
bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan.

15. Kewajiban PNS
Pasal 3 ay 1 sd Ps 17 PP 53 th 2010 berisi kewajiban PNS, diantaranya
adalah:
•Menjunjung tgg kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS
•Memegang teguh rahasia jabatan yg menrt sifatnya atau menrt
perintah hrs dijalankan
•Bekerja dg jujur, tertib, cermat dan bersemangat u/kepentingan neg
•Memberikan pelayanan yg sebaik-baiknya kpd masy
•Menaati peraturan kedinasan

16. Larangan ASN
•Menyalahgunakan wewenang
•Menjadi perantara u/ mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau ol dg
menggunakan kewenangan ol
•Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan
barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik
negara scr tidak syah.
•Memberi atau menyanggupi memberi sesuatu kpd siapapun baik langsung
maupun tdk langsung dg dalih apapun utk diangkat dalam jabatan.
•Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dr siapapun yg berhubungan dg
jabt dan atau pek. Annya
•Menghalangi jalannya tugas kedinasan

17. lanjutan…
•Memberikan dukungan kpd calon angg dprd atau cakada/wakada dg
cara memberikan srt dukungan disertai ft kopi ttp atau suket ktp
•Memberikan dukungan kpd cakada/wakada:
•Terlibat dlm keg kampanye u/ mendukung Menggunakan fasilitas yg
terkait dg jabt dlm keg kampanye
•Membuat kptsan dan/tindakan yg menguntungkan/merugikan salah
satu psngan paslon selama ms kampanye
•Mengadakan keg yg mengarah pd keberpihakan thdap paslon

18. Sanksi
Pengertian:
adalah pelanggaran thdp larangan yg tidak boleh dilakukan atau kondisi saat seorg
PNS tidak melaksanakan kewajiban (mengabaikan) yg seharusnya dilaksanakan
PP 53/2010 Psl7, mengenal 3 mc sanksi adm:
•Hukuman disiplin ringan
•Hukuman disiplin sedang
•Hukuman disiplin berat
•Ringan: teguran lisan, tertulis dan pernyataan tidak puas tertulis
•Sanksi bersifat einmalig hanya sekali. Kalau sdh dilaksanakan dianggap sdh
selesai

19. Lanjutan…
Sanksi disiplin ringan:
•Penundaan kenaikan gaji berkala (KGB) s/ th
•Penundaan kenaikan pangkat s/1 th
•Penurunan pangkat stngkt lbh rendah s/1th

Sanksi Pelanggaran hukuman disiplin berat:
•Penurunan pangkat stngkt lbh rendah s/3th
•Pemindahan dlm rangka penurunan jabt setingkat lbh rendah
•Pembebasan dari jabt
•Pemberhentian dg hormat tdk atas permintaan sendiri sbg PNS
•Pemberhentian tdk dg hormat sbg PNS

20. Pengenaan sanksi disiplin bg PNS

Pengenaan sanksi disiplin bg PNS
•bergantung dr pelanggaran disiplin yg dilakukan pegawai tsb prinsip keadilan
•Prinsipnya: HAN hrs memperhatikan kesesuaian sanksi dg bobot kesalahan

Prinsip:
•ada prosedurnya peringatan secara bertahap
•bersifat einmalig kcli ada residive (pengulangan)
•Pimp: btugas melakukan pembinaan dan waskat

21. Tugas, Tgjawab ASN UU no 5/2014
•Tugas ASN diatur pada Pasal 11 UU ASN
1.Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
2.Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
3.Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hak ASN Diatur dalam Pasal 21 UU ASN,
Kewajiban ASN diatur dalam Pasal 23 UU ASN.

Pemberhentian ASN
UU ASN Pasal 87 ayat (4)b menyatakan
PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : “Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatandan/atau
pidana umum”.

22. Peraturan Pemerintah No.11/ 2017
PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Pasal 250
huruf b) mengatur tentang pemberhentian PNS tidak dengan hormat
“dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada
hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum
Sebelum dilantik menjadi PNS/ ASN, seseorang diwajibkan mengucapkan
sumpah sesuai dg agama dan keyakinannya, spt diatur pd Pasal 39 dan
Pasal 40 PP No. 11/ 2017 tentang Manajemen PNS terkait dg Pelanggaran
sumpah jabatan dikenakan sanksi, baik sanksi administrasi maupun
sanksi pidana.
Sebelum seseorang diangkat dalam suatu jabatan juga harus mengucapkan
sumpah dan menandatangani Pakta Integritas

23. PYB dan PPK
•Dalam UU ASN dibedakan pejabat yang berwenang dan mana Pejabat
Pembina Kepegawaian, (Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian tidak membedakan secara implisit).
•Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yg mempunyai kewenangan
melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
pegawai ASN sesuai dg peraturan yang berlaku.
•Pejabat Pembina Kepegawaian adalah “pejabat yg mempunyai kewenangan
menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan
pembinaan ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
.

24. •Proses rekrutmen atau pengadaan pegawai ASN oleh Pejabat yag berwenang.
Hasilnya diserahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. Pejabat Pembina
Kepegawaian mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus kemudian
mengangkat dan menetapkan sebagai calon pegawai ASN. Pejabat Pembina
Kepegawaian tidak mempunyai hak atas segala proses pengadaan pegawai
ASN secara teknis karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab dari Pejabat
Yang Berwenang
•Pejabat Yang Berwenang bertanggungjawab atas seluruh proses seleksi dan
pengadaan pegawai ASN dengan menerapkan sistem merit.
• Sebelum melakukan pengadaan pegawai ASN, setiap instansi pemerintah
harus melakukan penyusunan, pemetaan, dan penetapan kebutuhan ASN.
• Setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis
jabatan ASN berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja

25. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan
Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non
Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara, Kepala Pelaksana
Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin
oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga
Pemerintah Non Departemen.
Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur.
Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.”

26. Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption
of Innocent)
Pengertian Asas Praduga Tak Bersalah
adalah asas di mana seseorang dianggap tidak bersalah hingga
pengadilan menyatakan bersalah.

Azas ini sudah ada sejak abad ke-11 dalam sistem hukum Common Law,
khususnya di Inggris dalam Bill of Rights (1648). Di dalam sistem
peradilan pidana (criminal justice system/cjs), berdasarkan sistem
hukum Common Law (sistem adversarial/ sistem kontest), asas hukum
ini merupakan prasyarat utama untuk menetapkan bahwa suatu proses
telah berlangsung jujur, adil dan tidak memihak (due process of law).

27. Lanjutan…
Asas praduga tak bersalah diatur dalam:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang No.
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman).
Dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) butir ke 3 huruf c yang
berbunyi:
“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di
muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan
pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum
tetap.”
2. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), asas praduga tak bersalah diatur dalam
Pasal 8 ayat (1)

28. Negara Formal>< Shadow State
Menurut Webber bahwa sebuah negara formal-modern memiliki:
Pertama, administrasi pemerintahan dikelola berdasarkan peraturan perundang-
undangan;
Kedua, otoritas politik mengikat warga negara dan wilayah kedaulatan, Ketiga,
ialah monopoli penggunaan kekuatan/kekerasan yang sah untuk kepentingan
umum.

Memberi tekanan pada kata ‘formal” untuk membedakan dengan shadow state
(negara bayangan)

29. Kekuasaan ke-4 (devierde macht)
Crince le Roy:
•Kekuasaan ke-4 (devierde macht) (fourth branch of the government) adalah
kekuasaan aparatur negara dan merupakan kekuasaan yg melengkapi 3
kekuasaan yg ada sebelumnya yi: eksekutif, legislatif dan yudikatif.

•Didasarkan pada fakta dan realita dalam kehidupan bernegara sehari2. Aparatur
neg tidak hanya mengemban kekuasaan di bid eksekutorial sbgmn keks
eksesekutif, namun juga menjalankan fungsi-2 kuasa legislatif. Hal itu krn dalam
praktek—ia memp kewenangan u/ mengeluarkan produk hukum yg memp daya
ikat kuat untuk mengatur warga negara

•Sc: besarnya kewenangan dan jumlahnya

30. PENUTUP BELAJAR

ِميِحهرلا ِنَمْحهرلا ِه
اللَّ ِمْسِب

ُهَباَنِتْجا اَن
ْ
قُزْراَو ًلاِطاَب َلِطاَب
ْ
لا اَنِر
َ
أَو ُ هَعاَبـِّتا اَن
ْ
قُزْراَو ا
ًّ
قَح هقَح
ْ
لا اَنِر
َ
أ همُه
ه
للَا


Ya Allah Tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehinggga kami dapat
mengikutinya,
Dan tunjukkanlah kepada kami keburukan sehingga kami dapat menjauhinya.