TKKP 4 asdadaesssssssssssssssssada2222e2e

sac

1. DINAMIKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI INDONESIA

2. KONSEPSI KEUANGAN DAERAH UU NO.25 TAHUN 1999 DIPERBARUI DENGAN UU NO.33 TAHUN 2004 UU NO. 18 TAHUN 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah direvisi dengan UU 34 TAHUN 2000, direvisi UU No.28 Tahun 2009, PP No.10 Tahun 2021 UU No.33 Tahun 2004 sumber penerimaan daerah terdiri atas ? UU No.23 Tahun 2014 dalam Pasal 279 ayat 1 dan 2, pemerintah pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi :

3. Pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah Pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah Pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk pemerintahan daerah tertentu yang ditetapkan dalam UU Pemberian pinjaman dan hibah , dana darurat dan insentif (fiscal). Apa yang dimaksud Keuangan Daerah?

4. 4 dimensi dari pengertian keuangan daerah yaitu : Adanya dimensi hak dan kewajiban Adanya dimensi tujuan dan perencanaan Adanya dimensi penyelenggaraan dan pelayanan publik Adanya dimensi nilai uang dan barang Hak ? Kewajiban ? Kewajiban penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu : Mengelola dana secara efektif , efisien , transparan Mensinkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan program pemerintah pusat

5. Melaporkan realisasi pendanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan . Daerah juga mempunyai hubungan keuangan dengan daerah lain meliputi : Bagi hasil pajak dan nonpajak Pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang menjadi tanggung jawab bersama sebagai konsekuensi dari kerja sama antar daerah Pinjaman dan hibah Bantuan keuangan Pelaksanaan dana otonomi khusus yang ditetapkan dalam UU

6. This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

7. Ruang lingkup keuangan daerah meliputi : Keuangan daerah yang dikelola langsung Kekayaan daerah yang dipisahkan Prinsip-prinsip keuangan daerah : Akuntabilitas Value for money Kejujuran dalam mengelola keuangan publik Transparansi Evaluasi APBD

8. Tujuan pengelolaan keuangan daerah Tujuan utama pengelolaan keuangan pemerintah daerah meliputi unsur-unsur sbb : Tanggung jawab Mampu memenuhi kewajiban keuangan Kejujuran Hasil guna dan daya guna pengendalian

9. Fungsi anggaran daerah Anggaran sebagai alat perencanaan Anggaran sebagai alat pengendalian Anggaran sebagai alat kebijakan fiscal Anggaran sebagai alat politik Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi Anggaran sebagai alat penilaian kinerja Anggaran sebagai alat motivasi Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik

10. Pentingnya anggaran daerah Anggaran merupakan alat bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan pembangunan social ekonomi , menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang terus berkembang sedangkan sumber daya yang ada terbatas , adanya pilihan dan trade offs Untuk menyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat

11. UU No.23 Tahun 2014 Pasal 285 sumber pendapatan daerah terdiri dari PAD, dan pendapatan transfer PAD meliputi ? Pendapatan transfer meliputi transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah Transfer antar daerah meliputi pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan . DBH bersumber dari pajak , cukai dan SDA

12. DBH yang bersumber dari SDA dari : Penerimaan yang berasal dari iuran izin usaha pemanfaatan hutan (IUPH), provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi Penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap ( landrent ) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalty) Penerimaan negara dari SDA pertambangan minyak bumi , gas bumi Penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian pemerintah pusat , iuran tetap , dan iuran produksi

13. DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi . DAK dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah . Prosesnya bagaimana ? Proses sama dengan DAU, dibahas dalam forum Dewan Pertimbangan Otda sebelum penetapan RKP. Menteri teknis / kepala Lembaga mengusulkan kegiatan khusus kepada K yang menyelenggarakan PPN dan K yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan .

14. Dana darurat dialokasikan pada daerah dalam APBN untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD.