TM-2 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut.pptx

Suatu gambaran umum tentang bgaimana mengelola wilayah peisisr dan laut

1. Mat Kul-PPK 1027 PEMETAAN dan PEMANTAUAN LINGKUNGAN Prinsip Dasar Pengelolaan Pesisir dan Laut TM 2

2. PESISIR Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut (seperti pasang surut, angin laut, intrusi air asin), sedangkan ke arah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi, baik oleh proses-proses alami yang terjadi di darat (sedimentasi dan aliran air tawar) maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat (penebangan hutan, kegiatan pertanian dan pencemaran) (Soegiarto, 1976).

3. Wilayah pesisir: Mengandung komponen daratan dan lautan. Batas daratan dan lautan yang ditentukan oleh tingkat pengaruh dari daratan terhadap lautan dan pengaruh lautan terhadap daratan. Lebar, panjang dan dalam yang secara dinamis berubah. LAUT: Wilayah perairan terbuka di luar paparan benua yang merupakan satu kesatuan dari permukaan air, kolom air sampai ke dasar dan bawah dasar laut

4. BATAS WILAYAH PENGELOLAAN Batas Pengelolaan Wilayah Pesisir: Seluruh area yang berada dalam batas paparan benua (menurut para ahli oseonografi). Ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai (UU No. 27 Tahun 2007) Batas Pengelolaan Wilayah Lautan: Wilayah laut di luar paparan benua atau laut pesisir.

5. ICM = INTEGRATED COASTAL MANAGEMENT) Proses pengelolaan yang mempertimbangkan hubungan timbal-balik antara kegiatan pembangunan (manusia) yang terdapat di wilayah pesisir dan lingkungan alam (ekosistem) yang secara potensial terkena dampak kegiatan-kegiatan tersebut Secara geografis ICM mencakup DAS bagian hulu; lahan pesisir (pantai, dunes, lahan basah, dll); perairan pesisir dan estuaria; dan perairan laut lepas yang masih dipengaruhi atau mempengaruhi wilayah pesisir serta segenap kegiatan yang terdapat di dalamnya. PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR TERPADU

6. PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR TERPADU Suatu proses penyusunan dan pengambilan keputusan secara rasional tentang pemanfaatan wilayah pesisir beserta segenap sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya secara berkenjutan ICM tidak menggantikan peran pengelolaan sumberdaya pesisir secara sektoral (perikanan, pengeloaan komoditas air, pertambangan, dll), tetapi menjamin bahwa kegiatan-kegiatan tersebut berfungsi/berlangsung secara harmonis.

7. DIMENSI PWPLT Dimensi Ekologis: Jasa pendukung kehidupan (life support services), seperti udara dan air bersih Jasa kenyamanan (amenity services) seperti tempat rekreasi Penyedia sumberdaya alam Penerima limbah Secara Ekologis ada 3 prasyarat tercapainya pembangunan berkelanjutan Keharmonisan spasial (zona pemanfaatan dan zona konservasi) Keharmonisan asimilasi (total dampak tidak melebihi daya asimilasi) Pemanfaatan berkelanjutan

8. Dimensi Sosial Ekonomi: Daya dukung (kemampuan suplai) sistem alam wilayah pesisir dalam menopang segenap kegiatan pembangunan dan kehidupan manusia Total perminta (demand) terhadap SDA dan Jasling tidak melampaui kemampuan suplai Pembangunan berkelanjutan masyaratkan pengendalian diri dari setiap warga dunia untuk tidak merusak lingkungan Diperlukan sistem peraturan dan perundangan yang berwibawa dan konsisten Diperlukan penanaman etika pembangunan berkelanjutan bagi warga dunia

9. Dimensi Sosial Politik: Masalah lingkungan pesisir bersifat eksternalis Pihak yang menderita akibat kerusakan tersebut bukanlah si pembuat kerusakan, melainkan pihak lain, yang biasanya masyarakat miskin dan lemah Pembangunan berkelanjutan hanya dpt dilaksanakan dalam sistem dan suasana politik yang demokratis dan transparan Tanpa kondisi politik yang demokratis dan transparan niscaya laju kerusakan lingkungan akan melangkah lebih cepat ketimbang upaya pencegahan dan penanggulangan

10. Pesisir: Kawasan peralihan (interface area) antara ekosistem laut dan darat BATAS KE ARAH DARAT : 1. Ekologis : kawasan daratan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan, seperti pasang surut, interusi air laut, dll. 2. Administratif : batas terluar sebelah hulu dari desa pantai atau jarak definitif secara arbitrer (2 km atau 20 km dari garis pantai) 3. Perencanaan : bergantung pada permasalahan atau substansi yang menjadi fokus pengelolaan wilayah pesisir. - Pencemaran dan sedimentasi : suatu kawasan darat dimana dampak pencemaran dan sedimentasi yang ditimbulkan di sini memberikan dampak di kawasan pesisir. - Hutan mangrove : batas terluar sebelah hulu kawasan hutan mangrove.

11. BATAS KE ARAH LAUT : 1. Ekologis : kawasan laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alamiah di darat (aliran air sungai, run off, aliran air tanah, dll.), atau dampak kegiatan manusia di darat (bahan pencemar, sedimen, dll); atau kawasan laut yang merupakan paparan benua (continental shelf). 2. Administratif : 4 mil atau 12 mil dari garis pantai ke arah laut. 3. Perencanaan : bergantung pada permasalahan atau substansi yang menjadi fokus pengelolaan wilayah pesisir. - Pencemaran dan sedimentasi : suatu kawasan laut yang masih di pengaruhi oleh dampak pencemaran dan sedimentasi dari darat. - Hutan mangrove : kawasan perairan laut yang masih mendapat pengaruh dari proses dan atribut ekologis mangrove, seperti bahan organik (detritus) yang berasal dari mangrove. Pesisir: Kawasan peralihan (interface area) antara ekosistem laut dan darat

12. MASYARAKAT PESISIR ORANG ATAU SEKELOMPOK ORANG YANG BERMUKIM DI WILAYAH PESISIR DAN/ ATAU MEMILIKI MATAPENCAHARIAN YANG BERASAL DARI SUMBERDAYA ALAM ATAU JASA-JASA LINGKUNGAN PESISIR-LAUTAN”. BASIS TEMPAT TINGGAL - Setiap orang yang tinggal di wilayah pesisir BASIS MATA PENCAHARIAN - Nelayan - Petani Ikan : - budidaya air payau (tambak) - budidaya laut - Pemilik atau pekerja industri pariwisata - Pemilik atau pekerja perusahaan perhubungan laut - Pemilik atau pekerja pertambangan dan energi - Pemilik atau pekerja industri maritim (galangan kapal, coastal and ocean engineering)

13. POTENSI KAWASAN PESISIR Kawasan pesisir sangat produktif dan mengandung potensi pembangunan yang tinggi. 85% kehidupan biota laut tropis bergantung pada ekosistem pesisir (Odum and Teal, 1976; Berwick,1982) Wilayah pesisir (6% dari permukaan bumi) yang meliputi lingkungan laut dekat pantai (yaitu muara, lahan basah pesisir, hutan bakau, terumbu karang, landas kontinen) menyediakan 43% barang dan jasa ekosistem dunia (Costanza, et.al, 1997) 90% hasil tangkap ikan berasal dari laut dangkal/pesisir (FAO, 1998) Ekosistem Mangrove Ekosistem Lamun Ekosistem T. Karang

14. Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terpadu Suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atu lebih ekosistem, sumberdaya, dan kegiatan pemanfaatan (pembangunan) secara terpadu (integrated) guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan Keterpaduan mengandung 3 dimensi: Sektoral: Perlu ada koordinasi tugas, wewenang dan tanggungjawab antar sektor atau instansi secara horisontal dan vertikal Bidang ilmu:Pengelolaan dilaksanakan atas asar pendekatan interdisiplin ilmu (ekonomi, ekologi, teknik, sosiologi, hukum dan lainnya yang relevan) Keterkaitan Ekologis:Pengelolaan harus memperhatikan segenap keterkaitan ekologis yang dapat mempengaruhi suatu wilayah pesisir

15. ICM

16. Integrated Management. Why?

17. PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR TERPADU

18. Artificial Intelligence in Environmental Monitoring Prospek pengembangan aplikasi kecerdasan buatan (AI) dalam pemantauan lingkungan sangat menjanjikan. AI berpotensi merevolusi cara mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data lingkungan, yang mengarah ke sistem pemantauan yang lebih efektif dan efisien. Dengan memanfaatkan algoritme AI, pengumpulan data dari berbagai sumber, meningkatkan integrasi dan fusi data. AI juga dapat memfasilitasi pemodelan prediktif, peramalan, dan penilaian risiko dalam pemantauan lingkungan, membantu dalam identifikasi dan penilaian risiko lingkungan. Contoh: Jaringan saraf buatan (Artificial Neural Network)