Transformasi digital rumah sakit dan korupsi

Transformasi digital rumah sakit dan korupsi

1. TRANSFORMASI DIGITAL RUMAH SAKIT DAN
PENCEGAHAN KORUPSI
Kamis, 21 Agustus 2025

2. Kelemahan bangsa
• Kelemahan sistem
• Kesejahteraan / Penghasilan
• Mental / moral
• Internal, sosial, self control
• Budaya ketaatan hukum
Kelemahan SIstem
• Desire to Act
• Ability to Act
• Opportunity
• Suitable Target
5W 1H
Konteks Digitalisasi dalam Kerangka Pencegahan Korupsi
TPK
CORRUPTION HAZARDS (CH)
POTENSI MASALAH
PENYEBAB KORUPSI
(PMPK)
How To Prevent Corruption – Klitgaard
(A Holistic Approach to the Fight against
Corruption, Robert Klitgaard, Januari 2008)
Mengubah budaya insitutsi
(Change the Institutional Culture)
Mobilize Allies/Membangun
aliansi atau kerjasama/partisipasi
publik
Manual/
Konvensional
Elektronik/
Digital
Transformasi Digital
Perubahan Sistem (Reform Systems)

3. Mengubah budaya organisasi, sinergi dan kolaborasi actor dan reformasi sistem
(Strategi Pencegahan Korupsi menurut Robert Klitgaard)
Prasyarat Utama
(OECD, 2019)
Digital transformation does not depend only on technologies alone, but also requires a comprehensive
approach that offers accessible, fast, reliable and personalized services. The public sector in many
countries is ill-prepared for this transformation.”
Komponen Utama Transformasi
Digital Pemerintah
(Jenny Huang and Achim Karduck.2017)
Internal processes
are transformed
Relational processes
are transformed
Digitalisasi merupakan kunci penting dalam upaya pencegahan korupsi. Digitalisasi dapat meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, efisiensi pelayanan publk, memperkuat
sitem pengawasan karena adanya keterbukanaan informasipublik sekaligus menjadi bagian dari strategi
pencegahan korupsi yang komprehensif.

4. 4
https://stranaspk.kpk.go.id/id/
Kerangka Pikir

Tahapan Transformasi Digital (Huang .2017)
1.ePresence Stage: The government is intended to
publish information through website at this stage
2.Interaction Stage: this stage establishes interactive,
web-based initiatives to the public
3.Transactions Stage: The transaction stage enables
public to conduct complete some, at least basic
transactions, completely online, avoiding a trip to an
office
4.Transformation Stage: The transformation stage is
directed to add value, and a sense of customer
service to the basic framework that was established
in the previous stages. This it is not about adding
new systems, but rather designing upgrades to, or
transforming the systems in place This adds both
efficiency and convenience and must be developed
both vertically, in terms of what is provided to the
customers, and horizontally, to determine the
interactions between government sectors.
5.eParticipation Stage: The participation stage takes
longer to reach than each of the previous stages,
representing a set of long-term goals for both the
development and the application of the
eGovernment framework developed


Komponen Utama Transformasi Digital Pemerintah
(Jenny Huang and Achim Karduck.2017)
1.Internal processes are transformed. This means
updating the technology that is used inside a
government, which control and coordinate
day-to-day operations.
2.Relational processes are transformed. This
means updating the social aspects of a
government’s digital presence, to alter how it
engages with other social and political entities
Prasyarat Utama ( OECD, 2019)
Digital transformation does not depend only on
technologies alone, but also requires a comprehensive
approach that offers accessible, fast, reliable and
personalized services. The public sector in many
countries is ill-prepared for this transformation.”
Five critical areas for government digital transformation
1.Customer experience :Today’s citizens expect public services to be
as personalized and responsive as the services they get from the
private sector.
2. Public value : In an environment of low growth and rising
demand, governments must find sustainable ways to finance the
delivery of public services and infrastructure
3. Citizen security :The threats from unpredictable states,
terroristgroups and other non-state actors are increasing and
made more complex through digital technology.
4.Future workforce :Governments need to build the skills and
capabilities of their own employees in order to drive greater
efficiencies, elevate customer focus and strengthen diversity and
inclusion.
5. Smart infrastructure : Infrastructure investment and development
is one of the top priorities for governments globally, imperative for
poverty reduction, social progress and inclusive economic growth.


Mengubah budaya organisasi,
sinergi dan kolaborasi actor dan
reformasi sistem ( Strategi
Pencegahan Korupsi menurut Robert
Klitgaard)
Countering : Corruption is calculation crime

5. Perpres 54 2018 Pasal 7 Ayat 5:
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkedudukan di Komisi Pemberantasan Korupsi.
STRUKTUR STRANAS PK
PRESIDEN RI
TIM NASIONAL
KOORDINATOR TIM NASIONAL
Eselon I dari 5 K/L (Timnas) - Deputi
SEKRETARIAT NASIONAL
•Koordinator Harian
•Tenaga Ahli Cegah
Korupsi
•Tenaga Ahli Monev
•Tenaga Ahli
Komunikasi
•Tenaga Terampil
Berkedudukan di KPK
Tim Teknis
Berkedudukan di
Eselon II dari
masing-masing 5
Tim Nasional PK
UNCAC 2003
UU 7/2006
STRATEGI NASIONAL
PEMBERANTASAN KORUPSI
2006-2017
(RAN PK, STRANAS PPK) - BAPPENAS
2018-SEKARANG
STRANAS PK – KPK, KSP, BAPPENAS,
KEMENDAGRI, KEMENPANRB
PERPRES
55/2012
PERPRES
54/2018
2019-2020
27 AKSI
2021-2022
12+2 AKSI
2025-2026
15 AKSI
2023-2024
15 AKSI
UU 19/2019
Pasal 6
Pencegahan
Korupsi
Sejarah dan Dasar hukum Stranas PK

6. Struktur Stranas PK
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Inspektorat Jenderal
Membantu urusan pelaksanaan aksi di daerah
KANTOR STAF PRESIDEN
Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM
Membantu sinkronisasi dan pengendalian program prioritas
presiden
BAPPENAS
Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan
Membantu urusan perencanaan pembangunan, termasuk rencana
anggaran
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Kedeputian Pencegahan dan Monitoring
Mengonsolidasi upaya pencegahan korupsi
KEMENPANRB
Kedeputian Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur,
dan Pengawasan
Urusan aksi terkait kelembagaan dan SDM aparatur

PRESIDEN RI
TIM NASIONAL
KOORDINATOR TIM NASIONAL
Eselon I dari 5 K/L (Timnas) - Deputi
SEKRETARIAT NASIONAL
•Koordinator Harian
•Tenaga Ahli Cegah
Korupsi
•Tenaga Ahli Monev
•Tenaga Ahli
Komunikasi
•Tenaga Terampil
Berkedudukan di KPK
Tim Teknis
Berkedudukan di
Eselon II dari
masing-masing 5
Tim Nasional PK
Perpres 54 2018 Pasal 7 Ayat 5:
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkedudukan di Komisi Pemberantasan Korupsi.

7. 15 Aksi Pencegahan Korupsi 2025-2026
FOKUS 1 Perizinan dan Tata Niaga
Aksi 1
Pengendalian Alih Fungsi Lahan
Sawah dan Tumpang Tindih Izin di
Kawasan Hutan


Aksi 2
Penguatan Tata Kelola Impor


Aksi 3
Penguatan Integritas Pelaku Usaha


Aksi 4
Reformasi Tata Kelola Logistik
Nasional


Aksi 5
Digitalisasi Layanan Publik
FOKUS 2 Keuangan Negara
Aksi 6
Perbaikan Kualitas Belanja Pemerintah
melalui Optimalisasi Pemanfaatan SIPD RI


Aksi 7
Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang &
Jasa (PBJ)


Aksi 8
Optimalisasi Penerimaan Negara (Pajak dan
Non Pajak)


Aksi 9
Pencegahan Korupsi Berbasis NIK


Aksi 10
Penyelamatan Aset Negara


Aksi 11
Penguatan Integritas Partai Politik
FOKUS 3 Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi
Aksi 12
Penguatan Peran Aparat Pengawasan
Internal Pemerintah (APIP)


Aksi 13
Perbaikan Sistem Penanganan Perkara
Pajak


Aksi 14
Penguatan Sistem Penanganan Perkara
Pidana dan Benturan Kepentingan


Aksi 15
Peningkatan Kerja Sama BUMN dan
BUMD
10 K/L, 3 Prov Jateng, Jatim, Jabar
12 K/L
12 K/L
20 K/L
17 K/L
5 K/L
17 K/L, 38 Prov
8 K/L
7 K/L
7 K/L
4 K/L
11 K/L
2 K/L
22 K/L
13 K/L
67 K/L, 38 Provinsi

8. Solusi melalui Aksi Pencegahan Korupsi : Integrasi
Perencanaan-Penganggaran berbasis Elektronik
Sistem yang menjamin teragregasinya data dan informasi secara elektronik,
dalam satu siklus penganggaran secara horizontal (mulai dari perencanaan,
penganggaran/penetapan, pelaksanaan/penatausahaan hingga pelaporan
atau audit) dan vertikal (dari tingkat desa sampai pusat).
Silo goverment : K/L dan
Pemda mengembangkan
aplikasi sendiri-sendiri
Tidak ada panduan yang jelas dan tegas
tentang standar pengembangan aplikasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan
Tidak ada sistem informasi yang
mengentergrasikan semua tahapan dari
perencanaan, penganggaran, penatausahan dan
pelaporan secara terkonsolidasi baik di pusat,
daerah maupun antara pusat dan daerah
Inefesiensi anggaran
karena banyaknya
aplikasi pemerintah
Alasan inovasi dan tuntutan
perkembangan teknologi
Pola pikir yang kebablasan : banyak
aplikasi makin keren makin digital
Tiga Platform Utama
Kebutuhan Pemerintah dalam Transformasi Digital
Arsitektur
Technology
Enabled Platform
Formation
Privat Sector
Technology Enabled
Platform used by
Private Sector
Public Sector
Technology Enabled
Platform used by Public
Sector
Sri Mulyani
Indrawati
Menteri Keuangan
Bayangkan kita punya lebih dari 24
ribu aplikasi. Kemudian setiap
Kementerian dan lembaga itu punya
database sendiri-sendiri
“
”https://www.liputan6.com/bisnis/read/5011925/sri-m
ulyani-keluhkan-24-ribu-aplikasi-milik-pemerintah-biki
n-boros-anggaran
Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia
(FEKDI), Nusa Dua, Bali (12/7/2022)
Latar Belakang
2020
Tersedianya
Aplikasi Umum
2020
2021
Integrasi Internal
Pemerintah Pusat
(100%)
2021
2022
Integrasi internal
Pemerintah Daerah
(100 %)
2022
2023
Integrasi pusat dan
daerah (100 %)
20232024
Integrasi system perencanaan, penganggaran,
pemantauan, evaluasi, dan audit ( 100 %)
2024
URGENSI APLIKASI UMUM
Mengapa Stranas PK mengawal SIPD menjadi Aplikasi UMUM

9. Dikawal oleh Tim Stranas PK melalui Aksi Penguatan Integrasi Perencanaan-Penganggaran
secara Elektronik sejak tahun 2019 dan 2024 telah penerapan secara mandatory oleh semua Pemda
Informasi Pembangunan Daerah

Informasi Keuangan Daerah

Informasi Daerah Lainnya
Pasal 391 Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi
Pemerintahan Daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi
Pemerintahan Daerah.
Pasal 395 Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengelola
informasi Pemerintahan Daerah lainnya
UU 23/2014
Dikelola dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Permendagri 70/2019)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
5.000APLIKASI4TRILIUN
Menghapus kurang lebih 5000an aplikasi sistem
perencanaan-penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah
yang dibuat oleh masing-masing Pemda.
Mengefisiensikan kurang lebih 3-4 Triliun alokasi
anggaran daerah untuk sistem informasi.

10. Dalam paparannya, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK,
Pahala Nainggolan menyampaikan, ”adanya temuan yang dilakukan oleh
Tim Penanganan Fraud JKN di 6 Rumah Sakit pada 3 Provinsi untuk
layanan Fisioterapi dan Operasi Katarak periode Juli 2017 sampai
dengan Juni 2018 dengan terdapat phantom billing dan manipulation
diagnosis dengan uraian sbb:

1. Phantom Billing/Klaim Fiktif atas layanan Fisioterapi pada 3 (tiga) RS
dengan jumlah tagihan klaim sebanyak 4.341 kasus, tetapi hanya
terdapat 1.072 (24,7%) kasus yang memiliki catatan rekam medis,
sehingga 3.269 (75,3%) kasus diduga fiktif dengan nilai Rp501,27 juta.
2. Manipulation Diagnosis atas Operasi Katarak pada 3 RS dengan
sampel sebanyak 39 pasien, tetapi yang sesuai diagnosa hanya
sebanyak 14 (36%) pasien, sehingga terdapat 25 (64%) pasien yang
diagnosa visusnya untuk dapat dilakukan operasi tidak sesuai standar
pada draft PNPK.”
https://itjen.kemkes.go.id/index.php/berita/detail/tindaklanjut-dan-pem
berian-sanksi-atas-dugaan-klaim-fiktif-di-3-rs-swasta?utm_source=chatgp
t.com

11. Latar Belakang
•Kerugian negara Rp34 miliar akibat klaim palsu di tiga rumah sakit (DetikHealth, 2024).
•Dugaan klaim fiktif senilai Rp4,8 miliar di rumah sakit Tegal (Kompas, 2024).
•Kecurangan dalam layanan fisioterapi dan operasi katarak, dengan sebagian besar klaim tidak memiliki rekam medis
yang sah (Kemenkes, 2024
Masifnya Kasus Klaim Fiktif dan Manipulasi di Rumah Sakit
•Proses klaim saat ini masih banyak bergantung pada dokumen manual dan sistem yang tidak saling terintegrasi,
sehingga membuka celah untuk:
•Duplikasi klaim atas nama pasien berbeda;
•Klaim untuk pasien yang telah meninggal;
•Penggunaan identitas palsu.
Ketidakterpaduan Sistem dan Identitas Pasien
•Verifikator BPJS kesulitan menelusuri kebenaran layanan karena tidak ada jejak rekam digital yang sah.
•5 triliun rupiah klaim BPJS sempat tertunda karena proses verifikasi yang ketat namun belum didukung sistem data
yang terintegrasi (Kompas, 2024).
Lemahnya Sistem Audit dan Pengawasan Berbasis Data.
Temuan BPK dan BPJS menunjukkan bahwa verifikasi klaim secara manual atau parsial menyulitkan
proses audit dan pengawasan. Contohnya:

12. Implementasi RME berbasis NIK dapat:
Meningkatkan Akurasi Verifikasi: Dengan
data pasien yang terintegrasi dan berbasis
NIK, verifikasi klaim dapat dilakukan secara
lebih akurat dan efisien.
Mencegah Kecurangan: Sistem yang
transparan dan terdokumentasi dengan baik
akan mempersulit upaya manipulasi data
dan klaim fiktif.
Memperkuat Akuntabilitas: Integrasi RME
dengan platform seperti SATUSEHAT
memungkinkan audit trail yang jelas,
memperkuat akuntabilitas fasilitas
kesehatan dalam memberikan layanan
Kasus-kasus di atas menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem verifikasi klaim JKN, terutama terkait validasi data pasien dan layanan
yang diberikan. Ketiadaan sistem yang terintegrasi dan berbasis identitas tunggal seperti NIK memungkinkan terjadinya manipulasi data
dan klaim fiktif.
Langkah-la
ngkah
strategis,
antara lain:
Percepatan Implementasi
RME: Mendorong seluruh
fasilitas kesehatan untuk
segera mengadopsi RME
yang terintegrasi dengan
NIK.
Penguatan Regulasi:
Membuat regulasi yang
mewajibkan penggunaan
RME dalam proses klaim
JKN.
Pelatihan dan Sosialisasi:
Memberikan pelatihan
kepada tenaga kesehatan
dan pihak terkait mengenai
pentingnya RME dan cara
penggunaannya.
Monitoring dan Evaluasi:
Melakukan monitoring
secara berkala untuk
memastikan implementasi
RME berjalan sesuai rencana
dan memberikan dampak
positif dalam pencegahan
kecurangan.

13. Output 9.1. Digunakannya RME berbasis NIK di dalam
proses verifikasi klaim JKN oleh BPJS Kesehatan

K/L/D Pelaksana
Kementerian Kesehatan
Kementerian Dalam Negeri
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan
AKSI 9 NIK
9.1.1 Proses klaim JKN terverfikasi
sepenuhnya menggunakan RME
berbasis NIK:
9.1.1 Tersedia dan
disepakatinya Juknis
implementasi RME di RS,
integrasi RME dan klaim
pada Satu Sehat serta
penggunaan RME untuk
verifikasi klaim
9.1.2 Terintegrasinya
sistem pencatatan rekam
medis elektronik RS mitra
kerjasama BPJS Kesehatan
dengan sistem klaim pada
satu sehat
9.1.3 Tersedianya aturan
OJK terkait kewajiban
penggunaan RME dalam
verifikasi klaim JKN (RS
Vertikal dan seluruh RS
yang melayani JKN)
9.1.4 Termutakhirkannya
data peserta JKN beserta
statusnya pada SATU
SEHAT secara berkala
9.1.5 Pemanfaatan RME
dalam proses verifikasi
klaim di seluruh RS
Vertikal Kemenkes (Tahun
2025) dan seluruh RS yang
melayani JKN (Tahun 2026)

14. Juknis Integrasi Sudah Ada
•Pedoman teknis integrasi e-Klaim dan VClaim sudah ditandatangani Kemenkes dan
BPJS Kesehatan sejak 23 Oktober 2024. (Juknis implementasi RME masih dalam tahap
finalisasi.)
Uji Coba di 8 RS Mitra
•Uji coba integrasi RME dilakukan di 8 rumah sakit mitra BPJS.
•Sudah berhasil di 6 RS
•RS Ar Rafiq ditargetkan rampung April.
•RS Hermina Balikpapan butuh waktu 2 bulan lagi karena ganti sistem informasi rumah
sakit (SIMRS).
Uji Coba di RS Vertikal
Kemenkes
•Proses integrasi RME dan klaim BPJS juga dilakukan di 4 RS vertikal milik Kemenkes
melalui platform SATUSEHAT.
Evaluasi Sebelum
Perluasan
•BPJS Kesehatan akan evaluasi dulu hasil uji coba di 8 RS Stranas sebelum memperluas
ke seluruh RS Vertikal Kemenkes.
Progress Capaian B03Output 9.1

15. REGULASI PENDUKUNG INTEGRASI SISTEM
Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
Mengatur bahwa RME harus berbasis elektronik dan wajib digunakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan
1
SE Menkes HK.02.01/MENKES/1424/2023 tentang Kewajiban Implementasi SATUSEHAT Platform
Mewajibkan semua fasyankes mengintegrasikan 6 layanan utama ke SATUSEHAT.
2
Permenkes No. 80 Tahun 2020 tentang Peta Jalan Transformasi Kesehatan Digital 2024
Menargetkan satu platform nasional data kesehatan → SATUSEHAT sebagai pelaksana utama
3
PermenPANRB No. 83 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Mendorong digitalisasi layanan publik, interoperabilitas antar instansi, dan integrasi data dalam satu sistem nasional
4
Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE (Satu Data Pemerintah)
Menjadi dasar integrasi data layanan publik dan interoperabilitas antar sistem.
5
Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.05/2017
tentang Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Berbasis Elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Negara
6
Peraturan Kepala BPKP No. PER-420/K/D4/2021 tentang Pedoman Pengawasan Intern atas Program JKN
Mengarahkan pengawasan berbasis data dan digitalisasi proses klaim.
7
Kementerian
Kesehatan
Kementerian
PANRB
Kementerian
Keuangan
BPKP