TUGAS 2_KELOMPOK 1_YONGKI YULIANTO SH MH.pptx

tugas pelatihan lpka

1. Analisis Kasus Praktik Pungutan Liar dalam Layanan Lembaga Pemasyarakatan Mengidentifikasi permasalahan sistemik dan merancang strategi penyelesaian komprehensif untuk memberantas praktik korupsi dalam sistem pemasyarakatan . KELOMPOK 1 DISUSUN OLEH : DWI HERI SULISTIANTO,S.H,M.H NIDYA ANGGRAINI, S.IP,MM YONGKI YULIANTO,A.Md.IP , SH, MM SANTARI,SE,M.Si SUPARMAN, Amd.IP.,S.H.,M.H

2. Gambaran Umum Permasalahan Praktik pungutan liar (pungli) dalam lembaga pemasyarakatan telah menjadi masalah sistemik yang merusak integritas sistem peradilan pidana. Fenomena ini melibatkan berbagai bentuk korupsi mulai dari fasilitas sel, makanan, hingga kemudahan dalam proses administrasi. Dampaknya tidak hanya merugikan narapidana dan keluarga, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemasyarakatan sebagai bagian integral dari penegakan hukum di Indonesia. 1

3. Bentuk-Bentuk Pungutan Liar Fasilitas Sel Pungutan untuk mendapatkan sel yang lebih baik, kasur, atau fasilitas dasar lainnya yang seharusnya menjadi hak narapidana. Makanan & Kebutuhan Biaya tambahan untuk makanan berkualitas, obat-obatan, atau kebutuhan sehari-hari yang tidak disediakan lembaga. Administrasi Pungutan untuk mempercepat proses administrasi, surat-menyurat, atau layanan hukum yang seharusnya gratis. Kunjungan & Komunikasi Biaya ilegal untuk jam kunjungan tambahan, penggunaan telepon, atau kemudahan berkomunikasi dengan keluarga. 2

4. Akar Permasalahan Sistemik Keterbatasan Anggaran Alokasi anggaran yang tidak memadai untuk operasional lembaga pemasyarakatan, menyebabkan kekurangan fasilitas dan layanan dasar yang mendorong praktik pungutan liar. Lemahnya Pengawasan Sistem pengawasan internal yang tidak efektif dan kurangnya transparansi dalam operasional harian lembaga pemasyarakatan. Kesejahteraan Petugas Gaji dan tunjangan petugas yang rendah menciptakan motivasi untuk mencari pendapatan tambahan melalui cara-cara yang tidak sah. Penegakan Hukum Lemah Sanksi yang tidak tegas terhadap pelaku pungutan liar dan kurangnya mekanisme pelaporan yang aman bagi korban. 3

5. Dampak Multidimensional Dampak Sosial Diskriminasi berdasarkan kemampuan ekonomi narapidana Trauma psikologis bagi narapidana dan keluarga Merusak proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial Menurunkan kepercayaan masyarakat pada sistem hukum Dampak Ekonomi Beban finansial tambahan bagi keluarga narapidana Kerugian negara akibat korupsi sistemik Inefisiensi alokasi sumber daya publik Dampak Hukum Pelanggaran hak asasi narapidana Merusak integritas sistem peradilan Menciptakan ketidakadilan dalam perlakuan hukum 4

6. Strategi Penyelesaian Komprehensif Reformasi Struktural Peningkatan anggaran, perbaikan infrastruktur, dan standardisasi layanan di seluruh lembaga pemasyarakatan untuk menghilangkan celah pungutan liar. Digitalisasi Sistem Implementasi sistem digital untuk administrasi, kunjungan, dan layanan lainnya guna meningkatkan transparansi dan mengurangi interaksi langsung yang rentan korupsi. Penguatan Kapasitas Program pelatihan intensif untuk petugas tentang etika, integritas, dan layanan publik yang berkualitas tanpa pungutan tambahan. Penegakan Hukum Tegas Penerapan sanksi yang berat dan konsisten terhadap pelaku pungutan liar serta perlindungan bagi pelapor (whistleblower). 5

7. Langkah Operasional Jangka Pendek 01 Audit Menyeluruh Melakukan audit mendalam terhadap seluruh lembaga pemasyarakatan untuk mengidentifikasi titik-titik rawan pungutan liar dan pola operandinya. 02 Tim Satgas Anti-Pungli Pembentukan tim satuan tugas khusus yang terdiri dari internal Kemenkumham, KPK, dan elemen masyarakat sipil untuk monitoring intensif. 03 Sistem Pelaporan Implementasi hotline dan aplikasi mobile untuk pelaporan praktik pungutan liar dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor. 04 Sanksi Tegas Penerapan sanksi administratif dan pidana yang tegas terhadap petugas yang terbukti melakukan pungutan liar sebagai efek jera. 6

8. Langkah Operasional Jangka Menengah 1 Tahun 1-2 Standardisasi layanan dan fasilitas di seluruh lembaga pemasyarakatan dengan anggaran yang memadai untuk operasional dasar. 2 Tahun 2-3 Implementasi sistem digital terintegrasi untuk administrasi, kunjungan, dan layanan narapidana guna meningkatkan transparansi. 3 Tahun 3-4 Program peningkatan kesejahteraan petugas melalui kenaikan gaji, tunjangan, dan jenjang karir yang jelas dan transparan. 4 Tahun 4-5 Evaluasi komprehensif dan penyempurnaan sistem berdasarkan hasil monitoring dan feedback dari berbagai stakeholder. 7

9. Indikator Keberhasilan dan Monitoring Target Pungli Nol laporan pungutan liar yang terverifikasi dalam periode 12 bulan berturut-turut 95% Kepuasan Layanan Tingkat kepuasan narapidana dan keluarga terhadap layanan lembaga pemasyarakatan 100% Transparansi Seluruh proses administrasi dan layanan dapat diakses secara digital dan transparan 24/7 Sistem Pelaporan Ketersediaan sistem pelaporan yang dapat diakses kapan saja oleh masyarakat 8

10. Kesimpulan dan Rekomendasi Pemberantasan pungutan liar dalam lembaga pemasyarakatan memerlukan pendekatan holistik yang menggabungkan reformasi struktural, penguatan sistem pengawasan, peningkatan kesejahteraan petugas, dan penegakan hukum yang tegas. Komitmen Politik Dukungan penuh dari pemerintah dalam alokasi anggaran dan political will untuk reformasi menyeluruh Kolaborasi Multi-Stakeholder Sinergi antara pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat sipil dalam monitoring berkelanjutan Perbaikan Berkelanjutan Evaluasi dan penyempurnaan sistem secara berkala berdasarkan perkembangan dan tantangan baru Keberhasilan strategi ini akan menciptakan sistem pemasyarakatan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada rehabilitasi yang sesungguhnya, sehingga dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana Indonesia. 9