Tugas SMART ASN BJORKA Kelompok IIIB.pdf

Tugas Cyber Crime Bjorka dan Krisis Keamanan Digital Nasional guna memenuhi tugas pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil 2025 pada agenda 3 yaitu Smart Aparatur Sipil Negara

1. CYBER
“BJORKA DAN KRISIS
KEAMANAN DIGITAL NASIONAL”
CRIME
Presented By:
KELOMPOK III B
Date
15/02/2025
Ahmad Rinaldi, S.H
Adhika Prima Rofa, S.T
Farhan Fuadi, S.T
Galton Dwita I, S.I.P
Nafa Nabilla Dwi E, S.Sos

2. PERNAH LIAT INI?

3. BJORKA?
Bjorka adalah hacker anonim yang menggemparkan Indonesia
karena berbagai aksi peretasan yang dilakukannya. Nama Bjorka
mulai mencuat dibicarakan pada bulan Agustus 2022 dengan
munculnya akun Twitter @bjorkanism. Ia aktif dalam platfrom
Twitter dan Breach Forums, dan mengklaim bahwa telah
membobol dan menjual data - data penting milik pemerintah dan
masyarakat Indonesia.
Rekam Jejak Bjorka dalam meretas data - data pemerintah :
1.Agustus 2022 melakukan peretasan data pelanggan
Tokopedia, Wattpad, dan 26 juta data Indihome
2.Meretas 1,3 miliar data registrasi kartu SIM (Kominfo),
berupa NIK, nomor telepon, penyedia kartu SIM, dan
tanggal registrasi
3.Meretas situs Komisi Pemilihan Umum (KPU), data NIK -KK
4.Membocorkan isi surat rahasia BIN kepada Presiden
5.Meretas data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik 6 juta
warga Indonesia.

4. PENYEBAB
Keamanan
Sistem yang
Lemah
Minimnya Regulasi
dan Penegakan Hukum
Pengelolaan Data
yang kurang Baik
Human
Error
Kurangnya
Infrastruktur
keamanan Nasional

5. DAMPAK KASUS BJORKA
Menurukan
kepercayaan publik
terhadap sistem
digital Pemerintah
Menurunkan
reputasi Indonesia
dalam menjaga
keamanan data
publik
Potensi
penyalahgunaan data
oleh pihak yang tidak
bertanggung jawab

6. DASAR HUKUM
YANG DILANGGAR
Kasus peretasan dan kebocoran data oleh sosok anonim bernama Bjorka pada tahun 2022 menjadi
salah satu peringatan terbesar bagi keamanan siber di Indonesia. Dalam aksinya, Bjorka membocorkan
data pribadi warga negara, termasuk pejabat tinggi, dan dokumen-dokumen pemerintah yang sensitif.
Tindakan ini tidak hanya meresahkan publik, tetapi juga menunjukkan lemahnya sistem perlindungan
data dan keamanan digital nasional.
UU No. 27 Tahun 2022
tentang Perlindungan Data
Pribadi (UU PDP)
UU No. 19 Tahun 2016 tentang
Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE)
Perpres No. 39 Tahun
2019 tentang Satu Data
Indonesia
Perpres No. 95 Tahun 2018
tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE)
Perpres No. 82 Tahun 2023
tentang Percepatan
Transformasi Digital
Apa yang dilanggar
Bjorka?
Bjorka membocorkan
data pribadi masyarakat
dan pejabat (NIK, email,
no HP, dll) ke publik tanpa
izin.
Ini adalah pelanggaran
utama yang dilakukan
oleh Bjorka
Apa yang dilanggar
Bjorka?
Masuk ke sistem
pemerintah tanpa izin
(akses ilegal).
Mengambil dan
menyebarkan data
elektronik milik negara
dan warga.
Menyebarkan informasi
yang bisa meresahkan
publik.
Apa hubungannya
dengan Bjorka?
Serangan Bjorka
menunjukkan bahwa
sistem “Satu Data” belum
aman dan mudah
ditembus.
Apa yang terjadi?
Bocornya data
menandakan bahwa
implementasi SPBE
belum maksimal dalam
melindungi sistem.
Apa implikasinya?
Insiden ini
memperlihatkan
perlunya percepatan
bukan hanya digitalisasi,
tapi juga perlindungan
keamanan digital.

7. SOLUSI ATAS
KASUS PERETASAN
BJORKA
Implementasi UU Nomor 27 Tahun 2022
tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)
Optimalisasi Tugas BSSN Berdasarkan Perpres
Nomor 28 Tahun 2021
Penegakan UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008, UU
No. 19 Tahun 2016)
Pelaksanaan SPBE (Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik) sesuai Perpres No. 132
Tahun 2022
Edukasi dan Literasi Siber Nasional
-meminimalisir hal serupa terjadi di masa depan-

8. KESIMPULAN
Kasus Bjorka mengungkap kelemahan mendasar dalam sistem keamanan
siber Indonesia, terutama dalam hal perlindungan data pribadi masyarakat.
Melalui aksi pembobolan dan publikasi data-data sensitif, Bjorka tidak hanya
menyoroti buruknya tata kelola keamanan digital nasional, tetapi juga
mengirimkan pesan protes terhadap lemahnya regulasi dan perlindungan
terhadap hak digital warga. Respons pemerintah meskipun cepat secara
simbolik, seperti pembentukan tim CSIRT Nasional dan pengesahan UU
Perlindungan data pribadi dinilai belum efektif dalam menyentuh akar
masalah, yakni lemahnya koordinasi, kurangnya transparansi, dan minimnya
kesiapan infrastruktur teknologi.
Dampak dari kasus ini mencakup penurunan kepercayaan publik terhadap
layanan digital pemerintah, meningkatnya kekhawatiran global terhadap
reputasi keamanan data Indonesia, serta munculnya dorongan kuat untuk
memperbaiki kebijakan, sistem, dan literasi digital. Bjorka menjadi simbol
peringatan bahwa di era digital, keamanan data bukan lagi pilihan, melainkan
keharusan strategis yang harus dipenuhi oleh negara demi melindungi
kedaulatan informasi dan hak-hak digital warganya.

9. THANK YOU
FOR YOUR ATTENTION
AND PARTICIPATION
Kasus Bjorka ini mengajarkan kita satu hal:
Sistem boleh digital, tapi keamanannya jangan manual.
Jangan sampai data warga jadi bahan diskonan di forum
hacker, sementara kita masih sibuk reset password ASNDIGITAL.
Ingat, hacker tuh serius. Masa kita masih santai?