Pemberontakan PKI Madiun 1948 ( Madiun Affairs ) Latar Belakang Jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin jatuh pada tanggal 23 Januari 1948 akibat persetujuan Renville, presiden kemudian menunjuk Moh. Hatta untuk membentuk kabinet. Hatta membentuk kabinet tanpa golongan sosialis. Pada perkembangannya, Amir Syarifuddin menjadi oposisi Kabinet Hatta dan menyusun Front Demokrasi Rakyat (FDR) dari golongan kiri dan kanan. FDR menghasut kaum buruh di pabrik Delanggu pada tanggal 5 Juli 1948
Kedatangan Muso Muso dikirim oleh gerakan komunisme Internasional Moskow ke Indonesia untuk merekrut pimpinan atas RI dari tangan kaum nasionalis. Muso melakukan fusi (penggabungan) Partai Buruh, Partai Sosialis, dan lain – lain menjadi PKI Muso dan Amir Syarifudin mengambilalih PKI dan menentang program Hatta.
Puncak Pemberontakan PKI 1948 Puncak pemberontakan PKI pada tanggal 18 September 1948 dengan pernyataan PKI tentang berdirinya Soviet RI Aksi PKI dilakukan dengan menguasai seluruh karesidenan Pati dan melakukan penculikan serta pembunuhan terhadap musuh politik . Pemberantasan Pemberontakan PKI 1948 Pemberontakan PKI ditindak tegas oleh pemerintah dengan mengerahkan kekuatan TNI dan Polisi untuk menumpas gerakan tersebut. Pada tanggal 30 September 1948 Madiun berhasil direbut. Pada awal Desember 1948 operasi pemberantasan pemberontakan PKI 1948 dinyatakan selesai.
Darul Islam / Tentara Islam Indonesia Jawa Barat
sekarmaji karto suwiryo Sekarmaji Karto Suwiryo merupakan anggota Partai Masyumi sejak masa pendudukan Jepang dan bahkan terpilih sebagai Komisasris Jawa Barat. Rencana pendirian negara Islam sebanarnya telah direncanakannya sejak 1942 dengan mendirikan Pesantren Sufah yang digunakan untuk latihan kemiliteran pemuda Islam. Hisbullah dan Sabilillah dipergunakan dalam pendirian berdirinya negara Islam
Latar Belakang Pemberontakan DI Tii Penolakan keputusan Renville bagi Karto Suwiryo yang dianggap merugikan RI Gerakan NII (Negara Islam Indonesia) ini bertujuan untuk menjadikan Republik Indonesia sebagai sebuah Negara yang menerapkan dasar Agama Islam sebagai dasar Negara. Proklamasi Negara Islam Indonesia (NII) menyatakan dengan tegas bahwa kewajiban Negara untuk membuat undang-undang berdasarkan syari’at Islam, dan menolak keras terhadap ideologi selain Al Qur’an dan Hadist, atau yang sering mereka sebut dengan hukum kafir.
DI TII Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat Dalam perkembangannya, Negara Islam Indonesia ini menyebar sampai ke beberapa wilayah yang berada di Negara Indonesia terutama Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Pada tanggal 7 Agustus 1949 Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo secara resmi menyatakan bahwa organisasi Negara Islam Indonesia (NII) berdiri berlandaskan azaz Islam , dan pada tanggal 25 Januari 1949, ketika pasukan Siliwangi sedang melaksanakan hijrah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Selama peperangan pasukan DI/TII ini di bantu oleh tentara Belanda sehingga peperangan antara DI/TII dan TNI menjadi sangat sengit. Hadirnya DI/TII ini mengakibatkan penderitaan penduduk Jawa Barat, karena penduduk tersebut sering menerima terror dari pasukan DI/TII. Selain mengancam para warga, para pasukan DI/TII juga merampas harta benda milik warga untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka.
Penyelesaian Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat Upaya persuasif melalui surat yang dilayangkan Moh. Natsir kepada DI/TII namun mengalami kegagalan. Operasi militer “Operasi Pagar Batis” di Gunung Geber yang mampu mendesak dan memaksa DI/TII Jawa Barat menyerah pada 4 Juni 1962 Karto Suwiryo berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati Operasi ini berhasil berkat divisi Siliwangi yaitu kompi C Batalyon 328 Kujang II
Pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah Semenjak adanya Majelis Islam yang di pimpin oleh seseorang bernama Amir Fatah. Amir Fatah adalah seorang komandan Laskar Hizbullah yang berdiri pada tahun 1946, menggabungkan diri dengan pasukan TNI Battalion 52, dan bertempat tinggal di Berebes, Tegal. Dan setelah proklamasi DI/TII di laksanakan, Amir Fatah pun menyatakan bahwa gerakan DI yang di pimpinnya bergabung dengan organisasi DI/TII Jawa Barat yang di pimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. Operasi Guntur 1954 berhasil menumpas gerakan Amir Fatah
DI/TII di Sulawesi Selatan pimpinan Kahar Muzakar Latar Belakang Keputusan pemerintah yang bermaksud membubarkan DI/TII. Kahar Muzakar memaksa pemerintah agar anggota KGSS (Komando Gerilya Sulawesi Selatan) digabungkan pada satu brigade yang disebut brigade Hasanudin dibawah pimpinannya. Pemerintah menolak dan hanya memasukkan KGSS yang lolos seleksi saja, sedangkan yang tidak lolos dimasukkan dalam Corps Tjadangan Nasional. Kahar Muzakar menolak kebijakan tersebut dan melakukan pemberontakan.
Upaya Mengatasi Gerakan Kahar Muzakar Gerakan DI/TII pimpinan Kahar Muazakar berhasil ditumpas dengan melancarkan serangkaian operasi militer yang dilakukan secara intensif. Hingga pada bulan Februari 1965 DI/TII Kahar Muzakar berhasil ditumpas.
DI/TII Daerah Aceh oleh Daud Beureuh Kekecewaan Daud Beureuh tentang Perjanjian Renville karena status Aceh turun menjadi karesidenan dibawah provinsi Sumatera Utara. Daud Bereuh pada 21 September 1953 menyatakan bersatu dengan DI/TII Kakrto Suwiryo dan pengikutnya melakukan gerakan – gerakan serentak menguasai kota – kota di Aceh Penumpasan pemberontakan DI/TII Aceh dilakukan dengan cara Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh pada tanggal 17 – 28 Desember 1962