UU ITE penyalahgunaan elektronik xx.pptx

Uu ite

1. Undang Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Pentingnya UU ITE Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia menjadi bagian masyarakat informasi dunia. Oleh karena itu, untuk mendukung pembangunan nasional, perlu adanya respon yang tanggap terhadap perubahan yang terjadi. Sebuah respon atas perubahan di masyarakat 01 Perlunya pengelolaan informasi agar pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Pemanfaatan teknologi untuk kesejahteraan bangsa 02 Perkembangan teknologi melahirkan bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Oleh karena itu, perlu pendefinisian perbuatan hukum yang berkaitan dengan pemanfaat teknologi ini. Perbuatan hukum baru akibat teknologi 03 Pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi, sehingga teknologi informasi dapat dimanfaatkan tanpa disalahgunakan. Mencegah Penyalahgunaan 04 Melaksanakan Undang Undang Dasar 1945 5 Bertujuan untuk Sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Untuk menjaga, memelihara dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional Mendukung perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional

3. Asas Pemanfaatan Teknologi Tujuan Pemanfaatan Teknologi 1 2 Mencerdaskan kehidupan bangsa Mengembangkan perdagangan dan perokonomian nasional 3 Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik 4 Membuka kesemparan kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan seoptimal mungkin 5 Memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi

4. Informasi Elektronik sebagai Alat Hukum Sah Menurut undang undang ini, informasi elektronik dan hasil cetaknya merupakan bukti hukum yang sah. Beberapa surat yang menjadi pengecualian: Surat Berharga Surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana administrasi negara.

5. Perdagangan Online Undang undang ini menerangkan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produknya melalui sistem elektronik ( eCommerce ). Sistem usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik dapat disertifikasi oleh lembaga sertifikasi keandalan untuk melakukan audit terhadap pelaku usaha tersebut. Sistem Elektronik Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan amal serta bertanggung jawab. Penyelenggara sistem elektronik wajib memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut: Dapat menampilkan kembali informasi elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan Dapat melindungi keseterdiaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur Dilengkapi dengan prosedur yang dapat dipahami pihak bersangkutan Setiap penyelenggara wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik yang sudah tidak relevan Penyelenggara wajib menghapur informasi elektronik yang tidak relevan Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan dan kebertanggung jawaban petunjuk

6. Nama Domain & Karya Intelektual Pengelola nama domain adalah pemerintah dan masyarakat. Jika terjadi perselisihan pengelolaan nama domain masyarakt, pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan nama domain yang diperselisihkan. Data Pribadi Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Setiap orang yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan.

7. Larangan Dilarang dengan sengaja membuat atau menyebarkan informasi yang bermuatan: asusila, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, pengancaman kekerasan, berita bohong, informasi menyesatkan, cyber bullying . Dilarang mengakses sistem informasi milik orang lain. Dilarang melakukan penyadapan atas informasi dalam komputer milik orang lain ( kecuali untuk upaya penegakan hukum ) Dilarang melakukan penyadapan transmisi elektronik yang bersifat privat ( kecuali untuk upaya penegakan hukum ) Dilarang mengubah, menambah, mengurangi, menyebarkan, merusak, menghilangkan, memindahkan dan menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain/publik. Dilarang memindahkan informasi elektronik. Dilarang melakukan aktivitas untuk mengganggu sistem elektronik. dilarang membuka informasi elektronik yang bersifat rahasia.

8. Peran pemerintah dan Masyarakat Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemerintah juga melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan teknologi ini yang dapat mengganggu ketertiban umum. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik yang memiliki muatan terlarang. Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses. Sementara itu, masyarakat berperang meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penggunaan yang sesuai dengan undang-undang.

9. UU ITE berperan baik dalam menjaga ketertiban umum dari potensi potensi buruk yang dapat ditimbulkan oleh teknologi. Dengan adanya undang-undang ini, keadilan dapat lebih ditegakkan. Namun demikian, beberapa kelemahan dari UU ITE, selama ini dijadikan sebagai alat untuk membungkam kebebasan berpendapat. Pasal pencemaran nama baik sering digunakan untuk menjerat seseorang. Selain itu, bukti dokumen elektronik memiliki potensi untuk dipalsukan. Pemalsuan bukti dokumen elektonik merupakan kelemahan dari UU ITE, mengingat UU ITE menganggap dokumen elektronik merupakan bukti hukum yang sah.