BIMTEK ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA .ppt

BIMTEK APDES

1. KEBIJAKAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA TAHUN 2017
Oleh :
Drs. DENIAWAN, M.Si
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyaraat dan Desa Kabupaten
Kuningan

2. ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Asas transparan : pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan
dengan keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk
mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya
tentang keuangan Desa.
Asas akuntabel : Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Desa berkewajiban
mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan
kekayaan Desa.
Asas partisipatif : dalam pengelolaan keuangan Desa harus
melibatkan peran masyarakat.
Asas tertib dan disiplin anggaran: Keuangan Desa dikelola
secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-
bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. IMPLEMENTASI ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA
•Asas Transaparan : Kepala Desa menyampaikan
kepada masyarakat tentang APBDesa dan
Penggunaan APBDEsa, dengan dipampang di
tempat yang mudah diakses oleh masyarakat,
memasang papan proyek pada saat pelaksanaan
dan membuat prasasti untuk kegiatan fisik yang
telah dilaksanakan
•Asas Akuntabel : Kepala Desa dapat
mempertanggngjawabkan penggunaan APBDesa
didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang
sah dan pengelolaaan keuanga yang baik melalui
SISKEUDES (WAJIB) sesuai surat KPK B.7508/01-
16-08-2016 tanggal 31 Agutsus 2016

5. •Asas Partisipatif : melibatkan masyarakat
(represetasinya) dalam perencanaan dan
pelaksanaan penggunaan APBDesa, khususnya
dalam bidang pembangunan, melalui :
1.Penyusunan RPJMDesa dan RPKDesa benar-
benar melibatkan partisipasi aktif masyarakat
2.Dalam penyusunan APBDesa benar-benar
melibatkan BPD dan BPD dapat melakukan
penyerapan aspirasi masyarakat dalam kurun
waktu pembahasanya.
3.Melibatkan lembaga kemasyarakatan dalam
kegiatan pembangunan

6. •Asas tertib dan disiplin anggaran : Pengelolaan
Keuangan harus memperhatikan regulasi yang
mengatur keuangan desa, belanja sesuai anggaran
yang tersedia, tepat waktu dalam penyampaian
pelaporan baik kepada Bupati, kepada BPD maupun
informasi kepada masyarakat, termasuk tertib dan
disiplin dalam pembayaran pajak
•Laporan ADD dan DD tahap I paling lambat akhir bulan
Juli Tahun berjalan dan tahap II paling lambat akhir
Bulan Januari tahun berikutnya.
•LPPD kepada Bupati melalui Camat dan LKPPD kepada
BPD dan ILPPD keada masyarakat paling lambat 3
bulan setelah akhir tahun anggaran.

7. PENGGUNAAN DANA DESA
•Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat
•Dalam bidang pembangunan, Dana Desa digunakan untuk membiayai
pembangunan Desa yang ditujukan untuk menningkatkan kese-jahteraan
masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan
kemiskinan.
•Dalam bidang pemberdayaan masyarakat Dana Desa digunakan untuk
membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang
ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa
dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanyasendiri sehingga Desa
dapat menghidupi dirinya secara mandiri termasuk peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah Desa, BPD dan Lembaga kemasyarakatan

8. Prinsip-prinsip penggunaan Dana Desa Prinsip-prinsip penggunaan Dana Desa
a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan
seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan
kepentingan Desa yang lebih menDesak, lebih
dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan
kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
c. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan
kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal
berskala Desa;

9. d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan
kreatifitas Masyarakat;
e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa
mengutamakanmengutamakan pelaksanaan secara mandiri
dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa,
mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan
warga Desa dan kearifan lokal; dan
f. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan
keadaan dan kenyataan karakteristik geografis,
sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi
Desa yang khas, serta perubahan atau
perkembangan dan kemajuan Desa.

10. Diskresi penggunaan Dana Desa
•Untuk penggunaan dana Desa di luar prioritas
penggunaaan Dana Desa sebagaimana diatur
dalam Permendes PDTT Nomor 22 Tahun
2016, di Kabupaten Kuningan diberikan
keleluasaan untuk menggunakan Dana Desa
maksimal 25 % dari nominal DD yang diterima
untuk seluruh kegiatan yang tidak masuk skala
prioritas.

11. HIMBAUAN
•Tidak dibenarkan memberikan sesuatu berupa uang
atau dalam bentuk lainnya pada semua tingkatan
pemerintahan baik sebelum maupun sesudah
dilaksanakan penyaluran bantuan keuangan kepada
Pemerintah Desa;
•Tidak dibenarkan memberikan sesuatu berupa uang
atau dalam bentuk lainnya pada semua tingkatan
pemerintahan dalam upaya mendapatkan
program/kegiatan bantuan dari Pemerintah,
Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten;
•Tidak dibenarkan memberikan uang transportasi atau
dengan sebutan lain pada semua tingkatan
pemerintahan untuk biaya pengurusan bahan
kelengkapan pengajuan berkas-berkas baik ke tingkat
Kabupaten, Provinsi maupun pusat;