Modus Mafia Tanah Dago Elos , Analisa Ahli Hukum dan Analisa Muhammad Basuki Yaman

51
Analisa keputusan Hakim kasus Dago Elos . Sengketa tanah Dago menurut
Ahli Hukum . Menurut pemberitaan lokasi sengketa tanah di Dago Elos .
Menurut Muhammad Basuki Yaman Lokasi Sengketa Tanah Dago Elos
Bukan Di Dago Elos Tapi di Dago ( tanpa kata elos ) . Bahkan menurut nya
harusnya memahami dulu nama wilayah sengketa nya . Karena juga banyak
buser simpatisan jaringan mafia tanah .

Modus Mafia Tanah Saling Gugat di bilang Dago melawan Muller Analisa Kasus
Dago Elos Terkait Putusan Peninjauan Kembali
. Analisis Kasus Dago Elos Oleh Ahli Hukum Agraria kemudian di analisis oleh Warga
Kampung Cirapuhan rt 07 rw 01 Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung kode pos
40135 , Muhammad Basuki Yaman Versi nya adalah KOLUSI SALING GUGAT diduga
direncanakan sejak tahun 1980 .

JURNAL
POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
Artikel diterima:
9 September 2022

Artikel diterbitkan:
30 November 2022

DOI:
https://doi.org/10.23920/jphp
.v4i1.1085

Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive

Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Aksi Mafia tanah di Dago Elos mengaburkan nama kampung Cirapuhan rw 01
padahal terkena dampak yang lebih leuas di banding Dago Elos. Sehingga
mem viral kan Konflik Dago Elos ( padahal merupakan jebakan ) . Dan pada
dasarnya , Sengketa Tanah Dago Elos Bukan Di Dago Elos Tapi di Dago (
tanpa kata elos )
Menurut Muhammad Basuki Yaman, lokasi sengketa yang disebut "Dag

52
o Elos" secara formal dan publik ternyata tidak sepenuhnya berada di Da
go Elos itu sendiri. Wilayah konflik yang disengketakan meliputi Kampun
g Cirapuhan di RW 01 ( bahkan jauh lebih luas yang berdampak yaitu
sekitar 4,4 hektar hingga 5 hektar . tapi banyak yang telah di manipulasi
jaringan mafia tanah yang sama ) . Kampung
Cirapuahan Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang
secara administratif bukan bagian dari Dago Elos RW 02.

Lokasi Sengketa Tanah Dago Elos Bukan Di Dago Elos Tapi di Dago ( tanpa
kata elos )
Inti dari perbedaan tersebut menurut Yaman adalah:
1. Manipulasi Nama dan Wilayah
• Beberapa pihak penggugat sengketa mengklaim area di RW 01 Kampun
g Cirapuhan sebagai bagian dari Dago Elos, sehingga publik sering mem

53
ahami seluruh konflik sebagai “Dago Elos.” Bahkan istilah Dago elos
adalah jebakan mafia tanah
• Secara historis dan administratif, Dago Elos merujuk pada pasar yang
berada
di RW 02 Kelurahan Dago. Penggunaan istilah “Dago Elos” di luar RW 0
2 adalah bagian dari strategi rekayasa klaim untuk memperkuat kepentin
gan pihak tertentu.
2. Target Sengketa yang Lebih Luas
• Sengketa tidak hanya 6,3–
6,9 hektar tanah di Dago Elos RW 02, tetapi juga mencakup tanah-
tanah kecil di RW 01, termasuk bidang 80 m², 270 m², 868 m² hingga 15.
000 m² yang diklaim bagian dari skema kolusi oleh jaringan mafia tanah.
• Wilayah RW 01 menjadi penting sebagai target konflik karena dikuasai w
arga tradisional (Kampung Cirapuhan) yang menolak pengalihan klaim b
erdasarkan dokumen kolonial. Dan juga klaim oknum warga , oknum
tomas dan oknum toga , oknum aparatur dan oligarki dan spekulan (
malah di belakang para oknum tergugat = bercampur dengan tergugat
murni )
3. Fakta Empiris Sengketa
• Sengketa formal hanya menampilkan dua pihak di pengadilan, namun m
enurut Yaman terdapat empat pihak nyata: dua pihak formal (penggugat
dan tergugat) dan dua pihak yang berada di balik layar atau menjadi kor
ban yang dirugikan oleh manipulasi hukum.
4. Motif Kolusi dan Rekayasa
• Menurut Yaman, kasus Dago Elos bukan sekadar urusan perdata atau h
ak milik formal, tetapi merupakan hasil strategi kolusi untuk menguasai ta
nah strategis di Dago, di mana konflik dipublikasikan seolah terjadi di Da
go Elos semata, padahal wilayah sebenarnya lebih luas berada
Kampung Cirapuhan yaitu sekitar 4,4 ha hingga 5 ha . Hal ini belum lagi
dampak akses jalan pihak warga yang harus melalui wilayah konflik
sekitar 10 ha .
Kesimpulan:
Lokasi sengketa yang “bukan di Dago Elos tetapi di Dago” merujuk pada

54
Kampung Cirapuhan RW 01 Dago, yang diklaim secara manipulatif seb
agai bagian dari Dago Elos RW 02. Analisis Muhammad Basuki Yaman
menekankan pentingnya memahami perbedaan administratif, sejarah, da
n strategi klaim tanah ini agar tidak keliru menilai konflik hanya sebatas w
ilayah yang dikenal publik sebagai Dago Elos.

Adapun pihak penggugat pada awalnya mengemukakan Dago ( tanpa
kata Elos ) namun kemudian Dago elos . ( periksa putusan pengadilan
negeri yang lengkap nya pokok perkara poin 12 poin 14 sudah mulai
berubah hal 32 )
Sementara itu bab alat bukti tergugat utama nomor 39 ( masih
melibatkan rw 01 ) kemudian bab alat bukti nomor 41 ( sudah berubah ) .
Hal ini untuk mendukung bab alat bukti nomor 27 ( objek 15.000 meter )
yang lebih identic ada di kampung cirapuhan . Dan juga pihak tergugat
yang menjadi simpatisannya yang banyak di kampung cirapuhan tapi di
manipulasi jadi dago elos . . ( periksa putusan pengadilan negeri yang
lengkap nya hal 71 sd hal 75 )
Kemudian tergugat utama mengajukan permohonan kepada hakim untuk
warga rw 02 ( tanpa rw 01 ) . Ini lah yang di duga potensi kolusi rekayasa
saling gugat . penggugat dengan tergugat utama dan jaringan nya . Dan
juga bukti adanya intimidasi dan penghalang halangan hak karena sejak
lama masyarakat adat di Intimidasi dan di haling halangi haknya bahkan
ada yang tidak di perkenankan urus PBB sekalipun .

Pernyataan bahwa sengketa tanah tersebut bukan di "
Dago Elos " tetapi di " Dago " (tanpa kata "elos") secara teknis tepat.
Karena bukan hanya Dago Elos tapi juga Kampung cirapuhan .
Kampung cirapuhan adalah nama kampung di rw 01 sedangkan dago elos
adalah bagian pasar di rw 02 . Dan atau keduanya permukiman yang berada
di dalam wilayah administratif Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota
Bandung, dan menjadi lokasi spesifik dari sengketa tersebut.
Beberapa poin penting terkait lokasi sengketa:
• Dago Elos ( dengan ada kata Elos )
adalah bagian pasar dari Rukun warga rw 02 . Dago: Dago adalah nama

55
daerah yang lebih luas dan juga merupakan nama kelurahan (sebelumnya desa).
Kampung cirapuhan adalah Rukun Warga rw 01 bukan Rukun warga 02 .
Kampung cirapuhan adalah lokasi yang terkena dampak yang kebih luas . (
namun jaringan mafia tanah mengaburkan nya karena penggugat dan tergugat
utama ber kolusi )
Kampung Cirapuhan ( bagian barat ) adalah nama lokal (kampung) untuk area
pemukiman padat penduduk yang berada di bagian utara Kelurahan Dago
tersebut.
• Objek Sengketa: Tanah yang menjadi objek sengketa, seluas 6,3 hektare, adalah
lahan yang telah ditinggali oleh warga kampung cirapuhan ( sekitar 4,4 ha hingga
5 ha ) dan Kampung Dago Elos ( 1,9 ha ) ada secara turun-temurun selama
puluhan tahun namun banyak juga yang terlibat jaringan mafia tanah sejak lama .
• Wilayah yang Lebih Luas: Selain area pemukiman warga di
Dago Elos ( ada di belakang nya ) wilayah lain yang juga termasuk dalam klaim
sengketa adalah Terminal Dago ada di depannya dan juga yang juga berada di
Kelurahan Dago lainnya yaitu kampung cirapuhan rw 01 ( ini lah yang jadi target
kolusi mafia tanah baik itu penggugat menang maupun tergugat menang )
• Administratif: Secara administratif pemerintahan, alamat warga yang
bersengketa berada di RW 01 ( 4,4 ha sd 5 ha ) RW 02 ( 1,9 ha ) Kelurahan Dago,
Kecamatan Coblong, Kota Bandung.
• Tapi banyak manipulasi wilayah oleh oknum jaringan mafia tanah .

56
Konflik Dago elos kasus tanah dago versi kampung cirapuhan
Empat pihak sebagai pelaku dan korban konflik tanah dago dan penjelasan nya
Menurut Muhammad Basuki Yaman, sandiwara Dago Elos
melibatkan empat pihak yang saling terkait dalam skema rekayasa
saling gugat. Berikut adalah detailnya:
https://youtu.be/EXUDyI40HF0?si=RkZeojCmSfCwuK7N
- Pihak Pertama: Pelaku yang Terlibat dalam Sidang
- Fungsi: Pelaku utama yang tampak sebagai tergugat dan/atau
penggugat di pengadilan.
- Contoh: Tergugat utama dan jaringan mereka yang bekerja sama
dengan penggugat.
- Pihak Kedua: Korban yang Terlibat Sidang
- Fungsi: Warga atau pihak yang menjadi korban, namun sengaja
diikutsertakan dalam proses hukum.
- Contoh: Tergugat 334 (Dinas Perhubungan/Terminal Dago) dan
warga yang hanya dilibatkan namun memiliki hak atas tanah.
- Pihak Ketiga: Korban yang Tidak Terlibat Sidang

57
- Fungsi: Warga yang menjadi korban, namun tidak terlibat dalam
sidang dan/atau dikondisikan untuk tidak terlibat.
- Contoh: Warga Kampung Cirapuhan yang memiliki bukti
kepemilikan tanah dan tidak terlibat dalam kolusi. Dan atau warga
kampung cirapuhan yanag di intimidasi dan di halng halangi hak
nya . Dan fasilitas umum lapangan bola atas ( yang dirusak oleh
jaringan tergugat ) , lapangan bawah 9 yang sertifikatkan oleh para
pihak tergugat utama iwan surjadi cs ) dan juag makam warga
- Pihak Keempat: Pelaku/Otak Pelaku Tidak dalam Sidang
- Fungsi: Pihak yang berada di balik layar, mengendalikan seluruh
proses hukum untuk kepentingan pribadi.
- Contoh: Deddy Mochamad Saad, Iwan Surjadi, Ismail Tanjung,
dan spekulan lainnya yang diduga kuat terlibat dalam manipulasi
dan pengubahan dokumen tanah.
Dalam skema ini, pihak pertama dan kedua tampak berseteru di
pengadilan, namun sebenarnya bekerja sama untuk mencapai
tujuan tertentu, yaitu menguasai lahan secara ilegal. Sementara
itu, pihak ketiga dan keempat berada di balik layar,
mengendalikan proses hukum untuk kepentingan pribadi.¹
Berikut catatan tambahan pihak pertama dan atau dengan pihak
keempat

58
Karakter utama pengalihan ( nama pihak dana atau nama lokasi
dan atau riwayatnya dan atau semacam nya
berikut ini catatan analisa pertanyaan dan atau jawaban dan atau
poin penting yang dikemukakan
Apa Yang terjadi 2016 :
Muller melakukan Gugatan ke 336 pihak terdaftar 30 november
2016
Pendapat kami : Kolusi Saling gugat dan atau rekayasa saling
gugat para pihak tergugat lebih dulu beraktifitas tanggal 1 juni
2016 dan atau 06 november 2016 .
Tahun 2016 banyak dugaan interaksi pihak penggugat dan
tergugat utama .
poin-poin terkait konflik Dago Elos 2016, yang menunjukkan
adanya dugaan kolusi dan atau kerja sama antara penggugat dan
tergugat utama. Berikut adalah isi poin-poin nya :
1. Dago Elos 2016
2. Ada Paralelisasi waktu maka Gugatan atau Kolusi? —
Menanyakan apakah gugatan itu murni atau sebenarnya kolusi.

59
3. Tergugat butuh dana nebus SHM 80 m — Tergugat menebus
sertifikat hak milik seluas 80 meter.
( Data dari informasi masyarakat / copy berita berkas objek shm
yang hendak dilelang )
4. Butuh 40 jt sd 200 jt –kisaran uang yang dibutuhkan, mungkin
sebagai kompensasi atau transaksi.
( Data dari informasi masyarakat / copy berita berkas objek shm
yang hendak dilelang )
5. Cirapuhan diubah Dago Elos — Kampung Cirapuhan rw 01 telah
dan dilanjutkan diubah atau diklaim sebagai bagian dari Dago
Elos rw 02
6. Tergugat oper 15.000 m ke Deddy M Saad — Ada pengalihan
objek seluas 15.000 meter.
( Data dari informasi masyarakat / petugas veritikasi kantor PBB
Bandung pada tahun 2017 yang menyebutkan sekitar tahun
sebelum nya kejadian nya )
Dari Sini ada dugaan jaringan ini memanfaat kan pihak di luar
pihak yang berperkara . diduga untuk pembagian hasil alternative
nya bila tergugat menang .

60
7. Jo Budi kasih 300 jt — Disebut ada pemberian uang Rp 300 juta
dari Jo Budi.
( Data dari terkait putusan pengadilan negeri bandung kasus
pidana )
8. Penggugat kuasai objek 220 m — Penggugat menguasai tanah
seluas 220 meter.
( Data dari terkait putusan pengadilan negeri bandung kasus
perdata )
9. Terkait objek 220 meter Penggugat Dari Budi Harley dari ke
Asep Makmun — Ada aliran klaim atau transaksi dari Budi Harley
ke Asep Makmun.
( Data dari informasi masyarakat )
10. Muller ketemu Asep M — Muller bertemu dengan Asep
Makmun.
( Data dari terkait putusan pengadilan negeri bandung kasus
pidana )
11. Kuasa Raminten cs / H Syamsul Mapareppa sepakat dengan
Asep Makmun cs — Ada kesepakatan antara dua kelompok ini.

61
( Data dari terkait putusan pengadilan negeri bandung kasus
perdata )
12. Muller menggugat Asep M — Secara formal Muller menggugat
Asep Makmun.
( Data dari terkait putusan pengadilan negeri bandung kasus
perdata )
13. Iwan Suriadi cs, Apud cs aktif 2008 sd 2014/2015/2016 — Ada
pihak lain yang juga aktif dalam kasus ini.
( Data dari informasi masyarakat dan terkait masjid Al hikmah .
dan juga surat dari pengacara Bob Nainggolan . terkait juga ajb
dan shm 270 meter dan 868 meter )
Keseluruhan poin ini menyiratkan bahwa ada dugaan kolusi
antara penggugat dan tergugat utama dalam kasus sengketa tanah
di Dago Elos 2016, termasuk adanya transaksi uang, pengalihan
hak tanah, dan kemungkinan manipulasi status wilayah.
Pihak Penggugat mnustahil melekukan pendataan para tergugat
tanpa bantuan para tergugat utama dan jaringan lainnya .
Terjadi parelelisasi waktu antara pihak tergugat utama dan
jaringan nya ( misalnya aktivitas iwan surajdi cs aktiv kembali
sejak tahun 2008 sd 2014/2015 dan atau 2016 dengan para
penggugat .

62
Ada pengalihan dan atau mengaburkan nama lokasi
Lokasi objek sengketa dan atau terkait dengan EV 3742 ( atau
dengan 6467 ) di Dago ( bisa bermakna kelurahan dago yang
punya wilayah beberapa rw . Namun pihak penggugat maupun
tergugat utama dan jaringan nya cenderung mengaburkan dengan
mengemukakan lokasi di Dago Elos ( ada penam,bahan kata elos
bermakna wilayah pasar yang berada di rw 02 ) dan atau rw 02 .
Padahal EV dimaksud lebih identik di Kampung Cirapuhan rw 01
Kolusi jadi rekayasa gugatan
Aktivitas pihak tergugat lebih dulu
Ada interaksi sebelum gugatan
Ada parelisasi aktivitas sebelum gugatan
Pengalihan nama lokasi
Pengalihan letak eigendome verponding
Dago jadi dago elos
Kampung cirapuhan jadi dago elos
Rw 01 rw 02 jadi rw 02

63
3742 rw 01 jadi 3742 rw 02
6467 rw 01 jadi 6467 rw 02
Masyarakat adat Cirapuhan dialihkan keluarga pihak tetgugat
Masyarakat adat rw 02 dialihkan jadi keluarga tergugat
Pembekuaan alas hak barat eigendome verponding mengaktivan
alas hak barat eigendome verponding
Permohonan pada hakim terkait bab alat bukti dan lainnya supaya
memproses hak tanah dago elos dan atau rw 02
Seharusnya terkait bab alat bukti dan gugatan maupun eksepsi
atau sanggahan nya maka mengajukan permohonan pada hakim
dago elos rw 02 dan kampung cirapuhan rw 01
Lokasi Subjek tergugat saat kasus ini sebsgian besar di selatan
wilayah dago elos rw 02 dan sekitar 3 orang kampung cirapuhan
Seharus nya mengingat yang digugat juga Ev 3742 yang identik
dengan kampung cirapuhan maka subjek tergugat harus nya lebih
banyak dari kampung cirapuhan rw 01

Modus Mafia Tanah Saling Gugat di bilang Dago melawan Muller Analisa Kasus
Dago Elos Terkait Putusan Peninjauan Kembali
. Analisis Kasus Dago Elos Oleh Ahli Hukum Agraria kemudian di analisis oleh Warga

64
Kampung Cirapuhan rt 07 rw 01 Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung kode pos
40135 , Muhammad Basuki Yaman Versi nya adalah KOLUSI SALING GUGAT diduga
direncanakan sejak tahun 1980 .
Latar Belakang ( Versi Berita )- beda dengan versi
Muhammad Basuki Yaman dan atau Versi Warga kampung
cirapuhan ( Versi nya adalah Kolusi Saling Gugat penggugat
dengan tergugat utama dan jaringan nya ) ,
Menurut Muhammad Basuki Yaman, sandiwara Dago Elos
melibatkan empat pihak yang saling terkait dalam skema
rekayasa saling gugat. Berikut adalah detailnya:

- Pihak Pertama: Pelaku yang Terlibat dalam Sidang
- Fungsi: Pelaku utama yang tampak sebagai tergugat
dan/atau penggugat di pengadilan.
- Contoh: Tergugat utama dan jaringan mereka yang bekerja
sama dengan penggugat.
- Pihak Kedua: Korban yang Terlibat Sidang
- Fungsi: Warga yang menjadi korban, namun sengaja
diikutsertakan dalam proses hukum.
- Contoh: Tergugat 334 (Dinas Perhubungan/Terminal Dago)
dan warga yang hanya dilibatkan namun memiliki hak atas
tanah.
- Pihak Ketiga: Korban yang Tidak Terlibat Sidang
- Fungsi: Warga yang menjadi korban, namun tidak terlibat
dalam sidang dan/atau dikondisikan untuk tidak terlibat.
- Contoh: Warga Kampung Cirapuhan yang memiliki bukti
kepemilikan tanah dan tidak terlibat dalam kolusi.
- Pihak Keempat: Pelaku/Otak Pelaku Tidak dalam Sidang
- Fungsi: Pihak yang berada di balik layar, mengendalikan
seluruh proses hukum untuk kepentingan pribadi.
- Contoh: Deddy Mochamad Saad, Iwan Surjadi, Ismail
Tanjung, dan spekulan lainnya yang diduga kuat terlibat
dalam manipulasi dan pengubahan dokumen tanah.

Dalam skema ini, pihak pertama dan kedua tampak
berseteru di pengadilan, namun sebenarnya bekerja sama

65
untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu menguasai lahan
secara ilegal. Sementara itu, pihak ketiga dan keempat
berada di balik layar, mengendalikan proses hukum untuk
kepentingan pribadi.¹

berikut versi salah satu berita :
Tanah yang disengketakan berada di Kelurahan Dago, Kecamatan Cob
long, Kota Bandung, dengan tiga bidang tanah yang berasal dari hak Ei
gendom Verponding era kolonial Belanda, dengan rincian:
• Nomor 3740: 5.316 m²
• Nomor 3741: 13.460 m²
• Nomor 3742: 44.780 m²
Total luas tanah ±6,3 hektare. Sertifikat asli dikeluarkan oleh Kerajaan Bel
anda pada 1934. Awalnya di atas tanah ini berdiri Pabrik NV Cement Teg
el Fabriek dan Materialen Handel Simoengan, tambang pasir, dan kebu
n kecil, namun kini didiami warga, terdapat fasilitas publik seperti Kantor P
os dan Terminal Dago, serta permukiman warga.

Bismillah Alhamdulillah Berikut ini kami Analisa pihak yang menganalisa dan atau
menganalisa Analisa pihak terkait kasus tanah Dago . Oleh Muhammad Basuki Yaman .
Analisis putusan Dago Elos Melawan Muller bersaudara , analisa putusan dago elos .
Analisa kasus Didi Koswara dkk melawan Heri Hermawan dkk ,
Menganalisa Analisis Kasus Dago Elos Dari Unpad oleh Muhammad Basuki Yaman .
Temuan dan Analisis Utama Muhammad Basuki Yaman
Dugaan Rekayasa Konflik dan Kolusi
Basuki menilai konflik Dago Elos adalah modus rekayasa kolusi saling gugat antara
penggugat (keluarga Muller) dan tergugat utama untuk mengaburkan fakta kepemilikan.
Perubahan nama lokasi seperti dari “Dago” menjadi “Dago Elos” dan pengelompokan RW
juga merupakan strategi manipulasi agar tanah yang seharusnya di RW 01 jadi rw 02
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS WARGA DAGO
ELOS MELAWAN KELUARGA MULLER: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PUTUSAN NOMOR 109 PK/PDT/2022
THE ANALYSIS OF JUDGE’S DECISIONS IN DAGO ELOS AGAINST
MULLER’S FAMILY CASE: JURIDICAL ANALYSIS OF THE SUPREME COURT
DECISION NUMBER 109 PK/PDT/2022
Amalia Nurfitria Syukur
a
, Hajriyanti Nuraini
b
, Yusmiati Yusmiati
c

66
ABSTRAK
Sengketa tanah Dago Elos melawan Keluarga Muller yang bermula pada tahun 2016 sudah melalui
Peninjauan Kembali pada tahun 2022.
Tanggapan Muhammad Basuki Yaman Analisa pihak menganalisa kasus
tanah Dago muller dkk : Ia mengungkapkan ada kata ` bermula ` pada
awal paragraph . Terus terang kami tidak sependapat .Pada hal 80 sd 89
pada putusan pengadilan negeri perdata . bahwa pada tanggal 1 juni 2016
bu raminten memberi kuasa ke H Syamsul mapareppa . kuasanya
kesepakatan dengan Asep Makmun tanggal 06 November 2016 .
Kami tidak sependapat , Narasi yang disampaikan pihak ini seolah ada
gugatan .Menurut dugaan kami adalah kolusi saling gugat .
Lain dari pada itu , dalam putusan pengadilan negeri perdata hal 120 ada
keterangan syarif Hidayat mengurus surat tanah diduga objek 15.000
meter Pada tahun 2010 . Hal ini terkait Didi Koswara ( tergugat I ) dan
juga dijadikan bab alat bukti pihak tergugat . Artinya pihak tergugat lebih
dulu beraksi ( penjelasannya pada bab lainnya )
Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 109 PK/109 PDT/2022, mengabulkan gugatan Keluarga
Muller dan menyatakan bahwa Keluarga Muller memiliki hak atas kepemilikan objek tanah Eigendom
Verponding Nomor 3740, 3741, 374 dan menyerahkan tanah tersebut kepada PT Dago Inti Graha.
Adanya putusan tersebut menimbulkan
ketidakadilan bagi warga Dago Elos. Oleh karena itu, tulisan ini berfokus pada bagaimana
pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 109 PK/PDT/2022 dan apakah sesuai dengan
ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan
perundang-undangan terkait. Metode penelitian ini adalah metode normatif dengan
menggunakan pendekatan kasus, lalu dalam melakukan pemecahan isu hukum menggunakan
objek kajian pokok ratio decidendi.
Penjelasan Muhammad Basuki Yaman : Ratio decidendi adalah alasan hukum yang menjadi
dasar esensial suatu putusan hakim dan menciptakan preseden yang mengikat. Istilah ini
berasal dari bahasa Latin yang berarti "alasan untuk keputusan" dan merujuk pada prinsip
hukum yang diterapkan berdasarkan fakta-fakta material kasus, tidak seperti obiter dictum
yang bersifat tidak mengikat.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertimbangan hakim pada putusan Nomor 109
PK/PDT/2022 tidak sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pokok
Agraria, Pasal 28 H ayat (4) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan
terkait dan tidak berkeadilan.

Kami tidak sependapat , Narasi yang disampaikan pihak ini seolah ada
gugatan .Menurut dugaan kami adalah kolusi saling gugat .

Kata kunci: hak atas tanah; pendaftaran tanah; pertimbangan hakim.

67

a
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Ir. Soekarno Km.21 Jatinangor, Sumedang, email:
[email protected]

b
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran,
[email protected]
Jalan Ir. Soekarno Km.21 Jatinangor, Sumedang, email:
c
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Ir. Soekarno Km.21 Jatinangor, Sumedang, email:
[email protected]

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
68

ABSTRACT
The Dago Elos land dispute against the Muller’s Family which began in 2016 has gone through a judicial
review in 2022. The Supreme Court in its Decision Number 109 PK/109 PDT/2022, granted the Muller
Family’s claim and stated that the Muller Family has the right to ownership of the land object of Eigendom
Verponding Number 3740, 3741, 374 and handed over the land to PT. Dago Inti Graha. This decision has
caused injustice to the residents of Dago Elos. Therefore, this paper focuses on how the judge's
considerations in Decision Number 109 PK/PDT/2022 are and whether it is in accordance with the
provisions in force in the Basic Agrarian Law and related laws and regulations. This research method is a
normative method using a case approach, then in solving legal issues using the main study object of the
ratio decidendi. The results of this study indicate that the judge's consideration in the decision Number
109 PK/PDT/2022 is not in accordance with Article 4 paragraph (1) and paragraph (2) of the Basic
Agrarian Principles, Article 28 H paragraph (4) and Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution and
related laws and regulations and is not fair.
Keywords: judge’s decision; land registration; land rights.

PENDAHULUAN
Masuknya Belanda ke Indonesia pada 1912 memaksa diberlakukannya hukum
Negara Belanda di Indonesia, yang mengakibatkan terjadinya dualisme hukum
pertanahan di Indonesia.
Tanggapan Muhammad Basuki Yaman Analisa pihak menganalisa
kasus tanah Dago muller dkk : Kami agak sependapat , perlu kami
tambahkan bahwa colonial yang bertanggung jawab terkait penerbitan
Eigendome verponding 3742 dan 6467 ( dan atau dengan 3740 dan atau
3741 ) telah melanggar aturan colonial , melanggar aturan gubernur
jendral nya . Yaitu larangan mengambi tanah rakyat .

Adanya dualisme Hukum Pertanahan yang memberikan kesempatan bagi Warga
Negara Asing untuk menguasai dan memanfaatkan tanah- tanah di Indonesia
menyalahi apa yang termuat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945
(selanjutnya disebut UUD 1945). Akan tetapi, sejak diundangkannya Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya
disebut UUPA) pada tahun 1960, dualisme hukum pertanahan resmi berakhir,
sebagaimana bunyi penjelasan umum angka II UUPA yang menyebutkan: “...hak-hak
yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini semua akan dikonversi menjadi
salah satu hak yang baru menurut UUPA”. Artinya, terhadap tanah dengan Hak Adat
atau Hak atas Tanah menurut Buku II KUH Perdata wajib dilakukan penyesuaian
dengan hak-hak atas tanah yang termuat dalam UUPA. Hal ini dilakukan agar tercipta
unifikasi dan kesederhanaan hukum dalam hukum pertanahan Indonesia.
1
Tanggapan Muhammad Basuki Yaman Analisa pihak menganalisa

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
69

kasus tanah Dago muller dkk : Kami tidak sependapat , dengan
uraiannya terkait Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dalam kasus Tanah dago
ini . Hal tersebut hanya bisa digunakan pada kasus lainnya dan atau hanya pada
tergugat 334 ( atas nama dishub / terminal dago ) saja ( dan atau dengan tergugat 335
PT Pos / kantor pos Dago ) . Adapun pendapat kami karena semua pihak mendukung
adanya alas Hak barat utama nya tergugat utama dan jaringan nya . Sementara itu
tergugat 88 ( atas nama Mina ) pun ikut serta . ( baca putusan perdata Pengadilan
negeri hal 80 sd hal 89 ) . Adapun pihak tergugat 334 jelas menentang . sementara itu
pihak 335 tidak berpendapat .
Perlu kami jelaskan alas hak barat Eigendome verponding dalam
sengketa tanah dago ini ada berbagai versi . 1 simongan dan 2 george
Hendrik Muller dijadikan alas hak pihak penggugat . lalu versi simongan
dan 3 Yayasan ema alias Ny Nini karim SH . dan simongan dan
seterusnya 4 Raminten cs
Kesimpulan nya pihak penggugat menggunakan dua versi yaitu
Simongan dan George Hendrik Muller. Sementara itu pihak tergugat
menggunakan tiga versi Simongan , Yayasan Ema dan Bu raminten cs .
Jadi tergugat lebih banyak menggunakan hak barat eigendome
verponding dalam sidang . Demo dan forum diskusi bertolak belakang
dengan versi sidang .

Sederhananya, konversi terhadap hak atas tanah itu adalah perubahan hak atas
tanah yang lama menjadi hak atas tanah yang baru yang tercantum dalam UUPA,
sehingga dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum kepada pemegang
hak atas tanah atau menghasilkan Surat Tanda Bukti Hak yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat.
2 Akan tetapi, meski Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan
aturan-aturan tentang konversi hak-hak atas tanah yang berasal dari hak barat, tetap
saja pada kenyataannya tanah-tanah konversi masih sering menjadi sumber
permasalahan pertanahan.

1
Adrian Sutedi, (2018). Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 125.
2
Ulfia Hasanah, (Februari 2012). “Status Kepemilikan Tanah Hasil Konversi Hak Barat Berdasarkan UU No. 5 Tahun
1960”. Jurnal Ilmu Hukum, Volume. 2(No.2), hlm 202.

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
70

Sejak dahulu, permasalahan pertanahan sudah menjadi polemik di masyarakat.
Hal ini terjadi karena peranan tanah yang sangat penting dalam kehidupan manusia,
sehingga banyak orang berlomba-lomba dalam mempunyai dan menguasai tanah.
Tanggapan Muhammad Basuki Yaman Analisa pihak menganalisa
kasus tanah Dago muller dkk : Kami sependapat. Perlu kami jelaskan ,
pendapat kami , Masyarakat awam ada umumnya , menganggap tanah
sebagai bentuk fisik yang perlu dijaga dan di kelolah dan atau saling
memberi manfaat .
Sementara itu aturan pemerintah ada hak yang melekat padanya
yaitu terkait sertifikasi dan atau pendaftaran tanah . Pada dasar nya
masyarakat awam tidak menolaknya . Namun kadang terjadi kendali
adalah rumit nya birokrasi dan semakin diperumit . Ini lah yang menjadi
celah pihak yang ber itikad kurang baik . sehingga pihak yang beritikad
kurang baik ini akan memanfaat celah ini dengan berkolusi dan atau
menyuap .
Perlu kami beri gambarannya . Pada masyarakat awam . bila di
ibarat kan anak . mereka cenderung berpedoman pada kenyataan fisik .
Siapa yang melahirkan anak maka itu anak nya . Namun pemerintah juga
ada aturan harus di buktikan adanya akte kelahiran . Dari sini ada celah
yang dimanfaat ( ini hanya ibarat nya ) jadi siapa yang bisa membuat
akte kelahiran ( sekalipun dengan kolusi ) maka pihak tersebut bisa jadi
punya ha katas anak .
Hal semacam itu lah yang terjadi pada kasus tanah . kebanyakan
jaringan mafia tanah lebih berfokus pada hak sertifikasi nya di banding
hak fisiknya . Sehingga ada sekitar 30 tahun bahkan lebih ada tanah di
timur Cirapuhan / dago elos terbengkalai fisik tanahnya . Bagi kelompok
tertentu Tanah ( lebih tepat nya yang dimaksud surat tanah ) kadang
hanya sebagai objek jualan dan atau objek agunan . Sehingga kadang
surat keluar masuk bank dan atau berpindah pindah kepemilikannya

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
71

namun fisik tanah nya terbengkalai . Bahkan ini juga banyak terjadi di
kampung cirapuhan dengan adanya para sepekulan dan atau pihak
macam iwan surjadi cs .

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional, hingga tahun 2020 tercatat sebanyak 12.458 kasus pertanahan
yang masuk ke BPN RI, yang terdiri dari 90,8% perorangan dengan perorangan, 4,4%
perorangan dengan badan hukum, 2,5% masyarakat dengan Pemerintah/Badan Usaha
Milik Negara, 0,5% badan hukum dengan badan hukum, dan 1,8% antar kelompok
masyarakat.
3 Sedangkan berdasarkan data yang disediakan oleh Konsorsium
Pembaruan Agraria, menyebutkan bahwa tahun 2020 adalah tahun perampasan tanah
berskala besar, sebab yang terjadi adalah perampasan pertanahan yang difasilitasi oleh
hukum dan disetir oleh modal.
Tanggapan Muhammad Basuki Yaman Analisa pihak menganalisa
kasus tanah Dago muller dkk : Kami sependapat. Perlu kami tambahkan
bahwa banyak juga boneka boneka oligarki itu di posisi tergugat |( dan
sebagian lagi tidak ikut bersidang )
Jika diakumulasi sejak tahun 2015 hingga 2020 maka total kasus pertanahan
sebanyak 2.288 kasus, tidak termasuk kasus yang bersifat individual, antar kelompok
swasta, atau antar lembaga pemerintah.
4 Dari sekian banyak kasus pertanahan, salah
satu yang menjadi topik perbincangan di tahun 2022 adalah Kasus yang melibatkan
Warga Dago Elos dengan Keluarga Muller.
Tanggapan Muhammad Basuki Yaman Analisa pihak menganalisa
kasus tanah Dago muller dkk : Kami kurang sependapat ketika
menyebutkan Dago elos .

Singkatnya Heri Hermawan Muller, Dodi Rustendi Muller, dan Pipin Sandepi
Muller atau disebut sebagai Keluarga Muller, adalah keturunan dari George Hendrik
Muller, seorang warga Jerman yang tinggal di Bandung pada masa kolonial Belanda.
Pada tahun 2016, Keluarga Muller bersama dengan PT Dago Inti Graha, sebuah
perusahaan properti di Bandung, mengajukan gugatan dengan mengklaim tanah
tersebut dengan kepemilikan Eigendom Verponding Nomor 3740, 3741, 3742. Di atas tanah
yang diklaim tersebut sekarang terdapat Kantor Pos, Terminal Dago, dan ditempati oleh

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
72

rumah-rumah warga RT 01 dan 02 dari RW 02 Dago Elos yang berjumlah 335 orang.
Tanggapan Muhammad Basuki Yaman Analisa pihak menganalisa
kasus tanah Dago muller dkk : Kami kurang sependapat ketika
menyebutkan Dago elos pada akhirnya ( EV 3742 4,4 ha pealing luas
identic dengan kampung cirapuhan rw 01 . dalam sidang di rekayasa di
alihkan ke rw 02 dan atau dago elos . Sementara itu kampung cirapuhan
bukan dago elos . Beda lagi versi demo dan diskusi , hanya melanjutkan
sandiwara versi baru ) .
Dari sini pihak ini sudah mulai ada narasi pengalihan ( hal ini
penting karena modus mafia tanah adalah pengalihan ) . Disebutkan
335 di rw 02 Dago elos . Padahal ada 3 tergugat yang bukan yaitu
tergugat I an Didi Koswara , tergugat III atas nama alo Sana ( memang
disebut dago elos namun tak disebutkan rw 02 ) dan Apud Sukendar
sebagai tergugat IV . Tiga tergugat tersebut adalah warga kampung
cirapuhan rw 01 bukan dago elos ( namun memang alo sana dalam
berkas disebutkan Dago elos ) Kami akan menjelaskan nya kemudian .
Bahwa kemudian analis ini mengemukakan EV 3740 , 3741 dan
3742 . Narasi nya kemudian mengarah ke Rw 02 dan atau Dago elos .
Perlu kami jelaskan 3740 dan 3741 seluas sekitar 1,9 ha memang identic
dengan rw 02 . Sedangkan 3742 seluas sekitar 4,4 ha lebih diidentik di
Kampung Cirapuhan rw 01 .
Pada sekitar tahun 1980 an ada pasar inpress di wilayah rw 02
kelurahan Dago . Itulah riwayat penambahan kata Elos yang artinya
sekat sekat dan ruang pada pasar . Sehingga Dago Elos adalah pasar yang
ada di wilayah rw 02 kelurahan Dago . Kami pertegas Dago elos hanya
ada di Rw 02 .
Pasar inpress tersebut berlokasi di sebelah utara nya terminal Dago
. Kami siding menjelaskan fakta siding terkait tergugat 334
mengemukakan objek 22.000 meter . Bahwa kemudian sekitar tahun

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
73

1980 an entah kesepakatan lisan , tertulis atau gimana . Bahwa pada
bagian paling selatan adalah terminal Dago kemudian sebelah utara nya
adalah pasar inpress . Kemudian warga di belakang nya ( disebelah
timur terminal dan sebelah timur pasar inpres ) .
Namun entah kenapa , ( pada intinya masih sepi dan berdekatan
dengan TPA ) .sehingga warga tidak bayar sewa yang kemudian
Pemerintah mengalihkan objek pasar inpress ke suatu pihak ( pihak
yang mengaku adalah darul hikam . menurutnya tahun 1998 ) . Pada
bagian belakang nya yaitu tercatat 57 warga dengan luas 5940 meter (
pada berkas rt rw 02 Dago elos tahun 1997 ) keterangan lurah 10.000
meter untuk 100 penggarap .
Jadi sekitar 3.000 meter itu sebenarnya ada di kampung cirapuhan
rw 01 . Namun ada suatu jaringan mafia tanah yang menjadi kan modus
ini semakin mengacaukan keadaan yaitu mengubah kampung cirapuhan
rt 07 rw 01 dan sekitar menjadi Dago elos rw 02 . Arti mengubah adalah
mengubah nama lokasi , dan atau nama pihak dan atau mengubah
administrasinya .
Jadi pada dasarnya tak ada Dago elos di rw 01 . Dago elos sendiri
adalah wilayah bagian rw 02 . Jadi Dago elos tidak lebih luas dan atau
tidak lebih dari rw 02 . Tapi karena aksi oknum oknum tadi Dago elos
di jadikan sarang aksinya dan atau modus nya . Bahkan ada ktp warga
rw 01 yang di manipulasi jadi Dago elos . Pada intinya kami menjelaskan
aksi mereka ini bertahap dalam mengubah dan atau melakukan
aneksasi kampung cirapuhan .
Pada Kesempatan ini pula kembali kami jelaskan Pada umum nya
pihak terkait dengan sengketa ini ada empat Pihak . Dan sebelumnya
sudah dikondisikan untuk terbagi kedalam dua bagian utama . Bagian
pertama pihak yang di libatkan dan atau di Kondisikan berada dalam
siding . Bagian kedua pihak yang tidak di libatkan dan atau di kondisikan

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
74

di luar sidang . Bahkan bisa dihalang halangi masuk dalam sidang dan
atau perkara .
Sehingga sebagai berikut :
A. Pihak yang di dalam sidang .
1. Pihak korban dan atau pihak tergugat yang dirugikan .
misalnya tergugat 334 dan atau tergugat asli ( butuh
pendalaman lagi ) . cenderung di intimidasi dan atau di haling
halangi haknya .
2. Pihak Pelaku , simpatisan dan atau pihak tergugat yang
diuntungkan . Dari keuntungan yang didapat ini lah terjadi
suap dan atau kolusi dan semacam nya dengan para
penggugat dan lainnya .
Cara mempermudah membedakan nya adalah mempelajari
karakter mereka dalam sidang ( kami jelaskan bab lain , pada
inti nya dari semua yang bersidang hanya ada empat karakter
utama ) . Namun hal ini tidak seratus persen maksimal .
sehingga masih tetap butuh pendalaman .
B. Pihak yang di luar sidang .
3. Pihak korban , potensi kerugian yang nyata ada pihak ini |(
namun beberapa pihak bisa melakukan penempatan diri
pada semua posisi )
Pada dasarnya , pihak ini , sengaja di kondiskan tidak dalam
sidang bahkan cenderung di haling halangi . Bahkan pada
sekitar 26 oktober 2023 , kami sempat ke Polda Jabar , sekitar
juni 2022 , kami sempat ke Mabes Polri , dan juga kami
sempat bersurat dan mendapatkan surat balasan Brigjen Arif
Rahman ,

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
75

Artinya kita sudah berusaha sampaikan kasus ini . Rekayasa
saling gugat , artinya ada dua pihak atau lebih yang diduga
terlibat pidana . Kemudian teralihkan penipuan muller
artinya pidana pada satu pihak ( penggugat ) .
Sehingga kami tak lagi berminat penyelesaian Pidana .
Namun yang jadi poin adalah objek perkara yaitu tanah . Pada
saling gugat , pihak penggugat maupun tergugat berpotensi
untuk mendapatkan hak tanah dalam pengendalian khusus .
Namun dalam pemidanaan heri hermawan muller dkk ,
mendorong kasus ini kembali teralihkan . Sehingga potensi
tergugat untuk mendapatkan Novum baru terbuka , jelas
kami menolak nya . Pidana belum beres .( kecuali ada
kesepakatan khusus pihak lebih tinggi , hal ini yang kami
lakukan )
Laporan kami rekayasa saling gugat ( ada dua pihak atau
lebih ) , sedang dalam pemidanaan muller dkk ( hanya ada
satu pihak di posisi penggugat )
Kembali pada poin masalah bukan terletak pada pidana .
Namun yang jadi poin adalah objek perkara itu sendiri . Pada
dasarnya pemegang bab alat bukti yang merugikan bukan
hanya penggugat saja . Namun tergugat pun merugikan .
Bahkan beberapa pihak tergugat dengan menjadi tergugat
saja sudah ada potensi diuntungkan ( hal ini lah yang jadi
potensi kolusi ) .
Bahkan terjadi aneksasi wilayah kampung cirapuhan sejak
lama . Hal ini bukan saja melanggar aturan Negara Kesatuan
Republik Indonesia tapi juga Aturan PBB . logika nya kepala
negara di luar pun punya hak bicara dan atau melakukan
intervensi . Namun kami lebih memilih supaya Panglima

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
76

perang Tertiggi Republik Indonesia menangani ini . Cukup
menegaskannya .
4. Pihak pelaku terdiri dari beberapa pihak , Termasuk Oligarki
dan atau otak pelaku berikut simpatisan dan atau spekulan .
dan juga ada pihak penghubung . yang mana berperan
menyimpan kesepakatan alas hak misalnya yang di
informasikan kantor PBB Bandung . Bahwa dedy muhamad
Saad adalah pihak mendapatkan peralihan objek 15.000
meter ( namun sudah ada perubahan luasnya )

Eigendom Verponding adalah hak tanah yang berasal dari hak-hak barat yang
menurut Undang-Undang Pokok Agraria, hak barat atas tanah tersebut harus dikonversi
menjadi hak milik selambat-lambatnya pada 24 Desember 1980 yaitu sejak UUPA
berlaku.
Tanggapan Muhammad Basuki Yaman Analisa pihak menganalisa
kasus tanah Dago muller dkk : sudah kami jelaskan , bahwa UUPA 1960
hampir tidak bisa dijadikan dalil dalam kasus ini kecuali oleh tergugat
334 ( dan atau dengan tergugat 335 )

Alih- alih melakukan kewajibannya dengan melakukan pencatatan ulang atas
tanah yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Keluarga Muller memilih
untuk menghilang dan kembali dengan membawa gugatan untuk para Warga Dago Elos
dengan dasar perbuatan melawan hukum.
Tanggapan Muhammad Basuki Yaman Analisa pihak menganalisa
kasus tanah Dago muller dkk : sudah kami jelaskan bahwa pihak
tergugat lebih dulu , dan sebelum itu terjadi paralelisasi aktivitas pihak
penggugat dan tergugat beserta jaringannya . Dan perlu kami
tambahkan ada indicator interaksi pada sekitar tahun 2016 .

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
77

poin-poin terkait konflik Dago Elos 2016, yang menunjukkan adanya dugaan
kolusi dan atau kerja sama antara penggugat dan tergugat utama. Berikut
adalah isi poin-poin nya :

1. Dago Elos 2016
2. Ada Paralelisasi waktu maka Gugatan atau Kolusi? – Menanyakan apakah
gugatan itu murni atau sebenarnya kolusi.
3. Tergugat butuh dana nebus SHM 80 m – Tergugat menebus sertifikat hak
milik seluas 80 meter.
( Data dari informasi masyarakat / copy berita berkas objek shm yang hendak
dilelang )

4. Butuh 40 jt sd 200 jt –kisaran uang yang dibutuhkan, mungkin sebagai
kompensasi atau transaksi.
( Data dari informasi masyarakat / copy berita berkas objek shm yang hendak
dilelang )
5. Cirapuhan diubah Dago Elos – Kampung Cirapuhan rw 01 telah dan
dilanjutkan diubah atau diklaim sebagai bagian dari Dago Elos rw 02
6. Tergugat oper 15.000 m ke Deddy M Saad – Ada pengalihan objek seluas
15.000 meter.
( Data dari informasi masyarakat / petugas veritikasi kantor PBB Bandung
pada tahun 2017 yang menyebutkan sekitar tahun sebelum nya kejadian nya )
Dari Sini ada dugaan jaringan ini memanfaat kan pihak di luar pihak yang
berperkara . diduga untuk pembagian hasil alternative nya bila tergugat
menang .
7. Jo Budi kasih 300 jt – Disebut ada pemberian uang Rp 300 juta dari Jo
Budi.
( Data dari terkait putusan pengadilan negeri bandung kasus pidana )
8. Penggugat kuasai objek 220 m – Penggugat menguasai tanah seluas 220
meter.

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
78

( Data dari terkait putusan pengadilan negeri bandung kasus perdata )

9. Terkait objek 220 meter Penggugat Dari Budi Harley dari ke Asep
Makmun – Ada aliran klaim atau transaksi dari Budi Harley ke Asep
Makmun.
( Data dari informasi masyarakat )

10. Muller ketemu Asep M – Muller bertemu dengan Asep Makmun.
( Data dari terkait putusan pengadilan negeri bandung kasus pidana )

11. Kuasa Raminten cs / H Syamsul Mapareppa sepakat dengan Asep
Makmun cs – Ada kesepakatan antara dua kelompok ini.
( Data dari terkait putusan pengadilan negeri bandung kasus perdata )

12. Muller menggugat Asep M – Secara formal Muller menggugat Asep
Makmun.
( Data dari terkait putusan pengadilan negeri bandung kasus perdata )

13. Iwan Suriadi cs, Apud cs aktif 2008 sd 2014/2015/2016 – Ada pihak lain
yang juga aktif dalam kasus ini.
( Data dari informasi masyarakat dan terkait masjid Al hikmah . dan juga
surat dari pengacara Bob Nainggolan . terkait juga ajb dan shm 270 meter dan
868 meter )

Keseluruhan poin ini menyiratkan bahwa ada dugaan kolusi antara penggugat
dan tergugat utama dalam kasus sengketa tanah di Dago Elos 2016, termasuk
adanya transaksi uang, pengalihan hak tanah, dan kemungkinan manipulasi
status wilayah.

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
79

Hingga akhirnya, pada Agustus 2017, Hakim Pengadilan Negeri Bandung
memutuskan tanah-tanah yang menjadi objek sengketa adalah sah milik Keluarga

3
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2021). Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020. hlm. 13. Available from:
https://www.atrbpn.go.id/unduh/laporanKinerja2020.pdf. [accessed September, 26, 2022]
4
Konsorsium Pembaruan Agraria. (2020). Catatan Akhir Tahun 2020 Konsorsium Pembaruan Agraria Edisi Peluncuran
1: Laporan Konflik Agraria di Masa Pandemi dan Krisis Ekonomi. Available from:
http://kpa.or.id/assets/uploads/files/publikasi/4db26-catatan-akhir-tahun-kpa_peluncuran-1_laporan-konflik-
agraria-2020.pdf. [accessed September, 26, 2022]

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
80

Muller dan memerintahkan agar warga dan pihak lainnya yang berkedudukan sebagai
tergugat untuk meninggalkan lahan Dago Elos dan membayar biaya perkara yang
jumlahnya sangat banyak yakni sebesar Rp 238.000.0000,00.
Tanggapan Muhammad Basuki Yaman Analisa pihak menganalisa kasus
tanah Dago muller dkk : kami duga Demikian lah scenario nya . Gugatan
dan baba alat bukti pihak penggugat di atur sedemikian rupa sehingga
di kondisikan ada korelasi yang tepat . Sementara itu eksepsi dan bab
alat bukti pihak tergugat diduga sudah di kondisikan tumpang tindih .
Bahkan bab alat bukti dan atau riwayat nya tidak bersambung bahkan
korelasi tergugat I dengan tergugat lainnya tak ada .
Sehingga diduga kuat sudah menjadi motif jaringan ini ( baik itu yang
belum muncul siding maupun yang di posisi tergugat ) memberikan
kemenangan pihak penggugat . Karena hasil di dapat lebih besar dan
lebih mudah membagi nya .

Merasa putusan tersebut tidak adil, Warga Dago Elos mengajukan banding atas putusan
tersebut. Sayangnya, dalam Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Bandung pun
menyatakan kepemilikan tanah-tanah yang objek sengketa tersebut tetap diberikan
kepada Keluarga Muller dan PT Dago Inti Graha dan meminta Kepala Kantor
Pertanahan untuk memproses permohonan sertifikasi tanah-tanah tersebut yang
sebelumnya sudah dimohonkan oleh PT Dago Inti Graha.
Tanggapan Muhammad Basuki Yaman Analisa pihak menganalisa kasus
tanah Dago muller dkk : Bahwa kita tidak bisa mengatakan masakan
manis ketika koki nya sendiri memasukan garam dalam jumlah besar
dalam masakan . artinya kalau kita jujur ya harus kita katakana masakan
yang dibuat adalah berasa Asin . Beberapa pihak terkecoh dengan
sandiwara para tergugat yang diduga hanya lah satu jaringan yang sama
.

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
81

kami duga Demikian lah scenario nya . Gugatan dan baba alat bukti
pihak penggugat di atur sedemikian rupa sehingga di kondisikan ada
korelasi yang tepat . Sementara itu eksepsi dan bab alat bukti pihak
tergugat diduga sudah di kondisikan tumpang tindih . Bahkan bab alat
bukti dan atau riwayat nya tidak bersambung bahkan korelasi tergugat
I dengan tergugat lainnya tak ada .

Terhadap Putusan Tingkat Banding, Warga Dago Elos menempuh upaya kasasi. Bak
gayung bersambut, Hakim Pengadilan Tingkat Kasasi menyatakan Keluarga Muller
tidak berhak atas lahan Dago Elos dikarenakan tidak melakukan konversi atas
Eigendom Verponding atas nama Kakeknya yang menyebabkan tanah tersebut menjadi
Tanah Negara, sehingga warga Dago Elos dinyatakan sah untuk menduduki objek
sengketa karena telah menguasainya dalam kurun waktu lama, terus menerus dan
sebagian sudah diberikan sertifikat hak milik, karena lebih berhak memiliki Hak atas
Tanah tersebut.
Tanggapan Muhammad Basuki Yaman Analisa pihak menganalisa kasus
tanah Dago muller dkk : Kami malah mempertanyakan atas
pertimbangan apa , tergugat di berikan kemenangan ? Penting kami
tegas kan bahwa kami tidak mendukung penggugat . Namun sudah
demikian scenario Kolusi mafia tanah saling gugat . Jadi malah aneh
kalau memberikan kemenangan untuk tergugat .
Ibaratkan sepak bola gajah . Skore sudah di atur demikian . kita Tak bisa
memberi kan kemenangan pada pihak yang sudah di kondisikan kalah .
( kami akan melanjutkan penjelasan nya ) Salah satu cara nya
menyelesaikannya adalah memeriksa pertandingan ini berjalan sesuai
aturan atau hanya rekayasa . Dalam kasus tanah dago pun sama . Harus
lebih dulu memeriksa apa yang sebenarnya terjadi , gugatan atau kolusi
saling gugat .
Dalam Analisa pihak ini penting juga kita menganalisa terkait

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
82

keterangan sebagian telah di berikan sertifikat . Hal tersebut sangat
penting karena ada indicator pengalihan narasi . Jadi ada semacam
dukungan kepada para pihak tergugat . Yang mana seolah
membenarkan aksi selanjutnya .
Bahwa penting untuk di jelaskan terkait sebagian yang sudah di berikan
sertifikat lokasi nya di kampung Cirapuhan . Letak masalah yang krusial
adalah ketika para pihak di pihak tergugat ini ada modus mengalihkan
fakta kampung cirapuhan rw 01 menjadi Dago elos rw 02 . Jadi modus
Aneksasi ini juga melibatkan oknum tokoh masyarakat kampung
Cirapuhan .
Aneksasi ini tidak hanya melanggar aturan Negara Republik Indonesia .
Tapi juga melanggar aturan PBB ! Fakta dalam sidang membuktikan
adanya indicator Aneksasi dalam rekayasa hokum . Bab alat bukti
tergugat ada objek 15.000 meter dan juga didukung dengan adanya
keberadaan para pihak tergugat lainnya .
Bahkan para pihak tergugat pun berindikasi demikian , dengan
mengemukakan 6,9 ha berada Dago Elos . Artinya ada sekitar 5 ha objek
di kampung cirapuhan yang dianeksasi jadi Dago elos rw 02 . Sementara
itu penggugat pun hampir sama , sekitar 4,4 ha objek di kampung
Cirapuhan di manipulasi jadi Dago Elos .
Indicator aneksasi sistematis bisa di baca dalam berkas putusan
pengadilan Negeri Bandung kasus perdata maupun pidana . Bahwa pada
intinya kampung cirapuhan rw 01 di ubah jadi Dago elos . Dan atau
pengalihan focus pada Eigendome Verponding nomor 3742 seluas
sekitar 4,4 ha . Dan juga pada EV 6467 seluas sekitar 0,6 ha . Nomor 3742
hanya dilakukan pihak penggugat . Sedangkan para tergu gat
mengalihkan dua EV aquo sehingga total luas sekitar 5 ha .

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
83

Akan tetapi, kebahagiaan tidak berlangsung lama, sebab di tengah-tengah pengajuan
sertifikat oleh Warga Dago Elos kepada Kantor Pertanahan Kota Bandung, Keluarga
Muller dan PT Dago Inti Graha mengajukan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung,
yang hasil akhirnya kembali memenangkan Keluarga Muller.
Tanggapan Muhammad Basuki Yaman Analisa pihak menganalisa kasus
tanah Dago muller dkk : Analis ini tak paham betul akan apa yang terjadi
.

Dikatakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Bandung, putusan dalam kasus yang
melibatkan Warga Dago Elos dengan Heri Hermawan Muller tersebut telah menginjak-
injak kebenaran dan rasa keadilan Warga Dago Elos dan juga telah menghina hukum
nasional.
5 Selain daripada itu, putusan dalam kasus a quo pun seperti memotret
ketidakcakapan Negara dalam menjalankan tugasnya dalam melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum.
Tanggapan Muhammad Basuki Yaman Analisa pihak menganalisa
kasus tanah Dago muller dkk : Analis ini tak paham betul akan apa yang
terjadi . Sehingga Analis ini terjebak pada aturan dan atau undang yang
seolah tak berpihak pada kebenaran dan keadilan .
Bahwa aturan dan undang undang tak bisa meloloskan
kemenangan kepada para pihak tergugat . Menurut kami , sekalipun
kami adalah pihak yang awam dan tidak punya kompetensi terkait
hukum . Namun kami mempelajari latar belakang kasus ini .
Aturan dan undang undang yang digunakan untuk mendukung
para tergugat hanya mata pedang tajam yang punya dua sisi tanpa
pegangan ! artinya hanya melukai pihak yang menggunakan nya .
Misalnya UUPA tahun 1960 tidak bisa digunakan karena sebagian besar
para tergugat adalah pendukung alas hak barat eigendome .
Bahkan pihak tergugat nomor 334 pun tak akan berperan penting .
Sekalipun dengan tegas mereka mengemukakan bahwa alas hak
penggugat maupun para pihak tergugat ( terkait alas hak barat EV )
bertentangan dengan laporan BPN Bandung .
Kenapa bisa demikian ? Tanpa disadari pihak tergugat nomor 334

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
84

bahwa alas hak nya sendiri bersumber dari alas hak barat eigendome
verponding yang diragukan . Bahwa pemerintah Bandung punya
kebijakan memberikan objek pada pihak tergugat 334 karena ada
kesepakatan dengan Yayasan ema alias Ny Nini Karim tahun 1973 . (
silahkan periksa kesepakatan Yayasan ema dengan Pemerintah
Bandung ) .
Poin masalah dalam hal ini adalah objek 6,9 hektar tersebut
termasuk makam masyarakat adat ! Bahwa sekalipun sudah di konversi
sebagian nya , dan atau klaim seluas 22.000 meter . ( namun tentunya
bukan seluas ini yang telah di konversi ) . sedangkan objek gugatan para
penggugat 6,3 ha . Artinya pihak ini pun tak bisa menyelamatkan secara
keseluruhan .
Bahwa dari sini pula kami mengemukakan Warga dan negera
dirugikan 100 miliar hingga 1 Triliun . artinya tanah senilai itu akan
jatuh pada yang tidak ber hak . Dan selain itu juga semakin menegaskan
bahwa kasus ini harusnya di BATAL DEMI HUKUM kan dan atau di NON
EXECUTABLE kan .

Pada hakikatnya Menurut Franz Magnis Suseno, tujuan negara tersebut dapat
diwujudkan melalui tiga hal, yaitu: (i) Negara memberikan perlindungan kepada para
penduduk dalam wilayahnya; (ii) Negara mendukung atau langsung menyediakan
berbagai pelayanan kehidupan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, dan
kebudayaan; serta (iii) Negara menjadi wasit yang tidak memihak antara pihak- pihak
yang berkonflik dan menyediakan suatu sistem yudisial yang menjamin keadilan dasar
dalam hubungan sosial masyarakat.
6 Artinya Negara mempunyai tugas untuk menjaga
hukum yang berlaku dalam wilayahnya agar tetap dapat memberikan

5
LBH Bandung. (28 Februari 2018). Press Release: Pernyataan Sikap Warga Dago Elos dan Tamansari. Available from:
http://www.lbhbandung.or.id/press-release-pernyataan-sikap-warga-dago-elos-dan-tamansari/. [accessed
September, 26, 2022]
6
Franz Magnis Suseno, (2016). Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
hlm. 317.

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
85

perlindungan, kemanfaatan, keadilan dan kepastian. Dengan demikian, sudah tepat
kiranya pernyataan pada kalimat awal paragraf ini.
Tanggapan Muhammad Basuki Yaman Analisa pihak menganalisa kasus
tanah Dago muller dkk : Kami sependapat dengan pendapat para ahli .
Namun kita harus paham akan apa yang terjadi . Apa , siapa , dimana ,
kapan , bagaimana dan kenapa . Hampir semua jawabannya di rekayasa
.
Pada akhirnya hampir semua ahli akan terjebak pada aturan dan atau
undang undang yang sebagaimana kami sampaikan menjadi pedang
dua sisi tanpa pegangan , Dalam kasus tanah dago ini terjadi sejak lama
.
Memberikan perlindungan penduduk dan wilayah nya . Dengan
dinarasi kan kepada tergugat secara global . Pada fakta di Lapangan
tergugat utama telah di berikan perlindungan lebih sejak lama sehingga
bisa melakukan intervensi pada masayarakat adat baik itu di wilayah rw
01 maupun di wilayah rw 02 . Diduga karena suap , kolusi dan
nepotisme , Bahkan kondisi yang sama pun terulang lagi . Banyak pihak
memahami gugatan , namun kami mengemukakan kolusi saling gugat .
Negara mendukung atau langsung menyediakan berbagai pelayanan kehidupan
masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan . Dengan dinarasi kan
kepada tergugat secara global maka argumen itu akan berbalik manfaat
nya . Banyak kasus terjadi kedatangan pihak baru dengan ber kolusi
dengan jaringan tergugat utama . Misalnya cara Iwan surjadi
mendapatkan shm 270 meter dan atau 868 mter , Dan selain iu banyak
imigran baru menduduki objek fasilitas umum dan atau pihak ketiga
dengan ber kolusi dengan jaringan tergugat utama . Hal ini banyak
terjadi di area eks lapangan bola atas di belakang apartemen the maj .
Yang mana saat ini tempat tersebut menjadi rusak ( sengaja dirusak
untuk menduduki fisik lahan )

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
86

Negara menjadi wasit yang tidak memihak antara pihak- pihak yang berkonflik dan
menyediakan suatu sistem yudisial yang menjamin keadilan dasar dalam hubungan
sosial masyarakat . Dengan dinarasi kan kepada tergugat secara global . Hal
tersebut akan berbalik arah manfaatnya Bahkan ambigu. Jadi menurut
analis ini Negara tengah perpihak pada siapa ? Penggugat , tentunya .
Merugikan tentunya ? lalu wasit netral harus seperti gimana ? tak
memberi dukungan pada tergugat maupun penggugat ? bukan itu pula
maksud dan tujuan analis ini mengutip keterangan ahli .
Pada dasar nya latar belakang kasus ini perlu untuk di pahami dulu ,
sehingga bila tidak bisa membuat aturan dan atau argumen apapun
berbalik arah .
Berikut ini pernyataan kami penggugat menang dalam kasus ini warga
dan negara di rugikan ! Tergugat menang dalam kasus ini warga dan
negeri di rugikan ! Tergugat dan penggugat damai dalam kasus ini warga
dan negara di rugikan !
Lalu gimana maksud nya dan tujuan nya kalau begitu ? Kami mohon kan
pahami dulu latar belakang kasus nya , setelah itu baru ada wacana
penyelesaian mau damai datau mau gimana . Banyak pihak tak mau
mencoba memahami latar belakang kasus ini . Sementara itu jaringan
ini terus mengeluarkan jurus jurus Sandiwara nya .

Lalu, dalam memutuskan suatu perkara, Hakim diwajibkan untuk mengadili
sesuai dengan hukum dan dengan tidak memb eda-bedakan orang agar dapat
membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan
yang ada.
7 Lalu, Hakim pun harus dapat menyesuaikan undang-undang dengan
perkembangan yang hidup di masyarakat hingga tercipta jalan keluar yang dapat
diterima secara nalar.
8

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
87

Tanggapan Muhammad Basuki Yaman Analisa pihak menganalisa
kasus tanah Dago muller dkk : Kami sependapat dengan analis pihak ini
terkait peranan hakim dalam memutuskan perkara membantu pencari
keadilan .
Pokok masalah krusial dalam hal ini adalah esensi kasus ini apa ?
Bahwa Analis mengemukakan pencari keadilan ( dalam kasus perdata )
. Pihak penggugat tengah melakukan gugatan untuk mencari keadilan .
Kemudian pihak tergugat melakukan bantahan untuk yang pada akhir
nya dengan maksud dan tujuan mencari keadilan .
Namun menurut pandangan kami apa yang terjadi diduga kuat
Kolusi Saling Gugat . Sehingga esensi nya bukan sebagaimana pada
normal nya . Bahwa diduga kuat ada suatu jaringan Mafia Tanah
Nasional menempatkan suatu pihak sebagai tergugat dan juga
menempatkan pihak lainnya sebagai Penggugat . ( kemudian di campur
dengan pihak pihak yang asli dan atau pihak yang random ) .
Bahwa sehingga pada inti dari ini adalah Rekayasa Hukum . Bahwa
Penggugat dan tergugat utama dan jaringan berkolusi untuk saling
berhadapan . Artinya hanya berpura pura berhadapan . Kita bisa
memeriksa kronologi tergugat dan atau para pihak yang lebih dulu
beraktivitas ( putusan perdata Pengadilan Negeri hal 80 sd 89 ) . Dan
juga terjadi parelisasi waktu . ( periksa lengkap bab alat bukti penggugat
maupun tergugat dan pokok perkara pada putusan pengadilan negeri )
Pada inti nya diduga kuat mereka berusaha mendapatkan Inkrah (
keputusan tetap ) sehingga melakukan hingga tingkat Mahkamah .
Adapun lika liku adalah hal standard . Bahkan kami ( yang paham betul
siapa pembela Isidentil ) pun bingung menilai peran nya sebagai
pembela Isentil dengan mengemukakan Error in person , error in
objecto dan lain sebagai nya . Ketika posisi nya sebagai pembela isidentil
– tak ada pengacara . Namun perlu di pahami ada pihak pihak yang ada
di belakang nya yang kami ibaratkan dalam perang , sekutu gabung
dengan Rusia . Artinya kami menjelaskan bahwa Pembela isidentil

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
88

hanya lah boneka !
Bahwa sepengetahuan kami Asep Makmun punya keahlian pidato
dan bicara . tapi untuk tulis menulis sepengetahuan kami agak terbatas
. ( bisa periksa contoh tulisan nya ketika ada wacana damai pihak
penggugat dengan pihak tergugat ) . Adapun fakta dalam sidang eksepsi
dan lain lain nya di buatkan secara tertulis . Bahkan ketika di bicara
dalam sidang ( ada video durasi sekitar 13 menit ) dia tidak bicara tapi
membaca , artinya harus menulis .
Dari sini kami menjelaskan adanya Sandiwara dalam kasus tanah
Dago ini ( Biasa di bilang Dago elos , namun perlu di pahami bed aarti
dago dengan Dago elos . Bahkan ini pun sudah menjadi modus
pengalihan )
Dan juga penting memeriksa berkas rt rw Dago elos maupun rt rw
Kampung Cirapuhan . Mengingat juga Bab alat bukti dan eksepsi pihak
tergugat pun berpotensi kembali merugikan warga dan Negera . Saya
katakan ` kembali ` . Makna nya sudah ada yang di lakukan . Bahkan
tahun 2007 pun saya ingatkan , dan juga tahun 2008 ( kasus batas
wilayah lapangan bola atas ) . Dan juga tahun 2008 – 2012 pun kami
ingatkan kasus lapangan bawah terkait iwan surjadi ( komisaris PT batu
nunggal ) .
Bahkan tanggal 30 april 2025 pun kami ajak untuk menyatakan
Batal Demi Hukum dan atau Non executable . ( periksa suara dalam
Video durasi sekitar 17 menit . ada video video lainnya . namun jawaban
penolakan ada pada suara dalam video tersebut . Kedatangan ratusan
warga yang tergabung dalam forum Dago melawan ) Seandainya sidang
tidak adil . Kemudian dia ( tergugat ) di posisi kalah . logika nya para
pihak tergugat akan setuju usulan kami .
Kenapa bisa demikian ? menurut kami ada objek objek yan g di
jadikan kolusi ( menjadi bab alat bukti nomor 27 dan selain itu dengan
dijadikan tergugat pun membuka celah kolusi dengan menambah pihak
dan atau memasukan pihak pihak yang baru dan atau di objek fasilitas

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
89

umum dan atau seolah menggantikan pihak kelompok masyarakat adat
) . Dan ini pun warga masyarakat rw 01 dan atau pun rw 02 banyak yang
di haling halangi hak nya dan atau di intimidasi .
Sehingga dalam kasus tanah Dago ini dikemukakan ` pencari
keadilan ` makna nya tak jelas . Malah di duga kuat kolusi saling gugat
penggugat dan tergugat utama dan jaringan nya . bahkan penting
memerika saksi saksi dalam sidang .
Bahkan , penting menjadi perhatian . Kita hidup di Negara Merdeka
Negara Kesatuan Republik Indonesia . Aneksasi wilayah kampung
cirapuhan bukan hanya melanggar aturan hokum Indonesia tapi juga
Aturan PBB ( Perserikatan Bangsa Bangsa ) . Dalam putusan sidang bisa
kita pelajari , penggugat mengemukakan lokasi di Dago Elos dan atau rw
02 .
Sementara itu Tergugat ( dan juga pembanding dan seterusnya )
mengajukan permohonan kepada Hakim untuk memproses warga rw
02 . Artinya tanpa rw 01 . Sementara dago elos artinya tanpa Kampung
Cirapuhan . EV 3742 dan atau dengan 6467 di coba ( menurut kami
setelah ada putusan pengadilan bisa berarti sudah ) untuk dialihkan .
yang identik dengan Kampung cirapuhan rw 01 ke Dago Elos dan atau
rw 02 . ( Dago bisa bermakna kelurahan , Namun bila ada kata elos .
Dago elos bermakna wilayah sekitar pasar yang berada di rw 02
kelurahan Dago . Jadi Dago elos sendiri wilayah nya hanya bagian dari
rw 02 )
Adapun Sandiwara kemudian berlangsung dalam demo demo dan
atau forum diskusi juga pemberitaan . Pertanyaan penting yang jadi
acuan putusan sidang atau demo atau public figure yang bicara dalam
media ? Tentunya keputusan sidang lah yang menentukan !

Dengan demikian, idealnya suatu putusan hakim itu harus memuat idee des recht,
yang meliputi 3 (tiga) unsur yaitu keadilan (gerechtigkeit),
kepastian hukum (rechtssicherheit), dan kemanfaatan (zwechtmassigkeit).
9 Akan tetapi,
dalam Putusan-putusan kasus Dago Elos, khususnya putusan yang dikeluarkan oleh
Hakim tingkat Pertama, Banding dan Peninjauan Kembali menimbulkan banyak

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
90

kejanggalan dan tidak mencerminkan adanya perlindungan hukum, keadilan,
kemanfaatan, dan kepastian hukum.
Tanggapan Muhammad Basuki Yaman Analisa pihak menganalisa
kasus tanah Dago muller dkk : Kami sependapat dengan analis pihak ini
terkait peranan hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan
keadilan , kepastian hokum dan kemanfaatan .
Namun analis ini mengemukakan ( pada intinya ) keputusan menimbulkan banyak
kejanggalan dan tidak mencerminkan adanya perlindungan hukum, keadilan,
kemanfaatan, dan kepastian hukum.
Tanggapan Muhammad Basuki Yaman Analisa pihak menganalisa kasus
tanah Dago muller dkk : kami menduga yang dimaksudkan analis ketika
hakim tidak memberikan kemenangan pada pihak tergugat . Telah
beberapa kali kami jelaskan terkait ada nya gejala pihak tergugat utama
pun mjengkondisikan agar demikian . Yang mana diduga kuat telah
direncanakan sebelum nya dengan motif hasil yang dijadikan kolusi
lebih besar dan lebih mudah .

Dan juga dalam kesempatan ini penting juga kami menjelaskan . Bahwa
salah satu modus yang digunakan oleh jaringan di pihak tergugat (
ketika sebelumnya ) yaitu dengan cara penghalang halangan hak
intimidasi bahkan melakukan kerusakan wilayah dan atau kekacauan .

Kami menjelaskan terkait lapangan bola ( pada sekitar tahun 1999 ) luas
sekitar 7.000 meter . kemudian disekitar nya banyak diduga oleh pihak
pihak yang dengan dukungan pihak tergugat ( pada ketika sebelum jadi
tergugat ) . Dan juga salah satu modus nya adalah menimbun dengan
galian proyek hotel wirton ( sekitar tahun 2008 . 2009 ) . Dan kemudian
di timbun dengan sampah pindahan dari depan resort Dago .
Dari sini kami menjelaskan motif nya yaitu menguasai fisik lahan . yang
awalnya fasilitas umum . sehingga menjadi kelompok nya . Bicara
masalah kemanfaatkan . Penting untuk kami jelaskan sekitar tahun

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
91

2005 terjadi kebakaran . Pada sekitar tahun 2017 terjadi longsor rumah
, dan beberapa kali longsor . Bahkan pada April 2025 ada longsor sampai
2 kali dalam sebulan . Pada tahun 2007 hingga 2010 , kami Bersama
warga rt 07 rw 01 dan juga warga rw 01 lainnya melakukan penanaman
pohon . Diantara nya pohon bamboo di makam ( ada hingga saat ini )
pohon alpukat ( dilapangan bawah ada hingga saat ini ) Dan juga pohon
palem di lapangan atas . Dan banyak lagi pohon lainnya misalnya
Nangka , kurma dan lain lain . Bahwa yang kamis sebutkan terakhir ini
banyak yang dirusak dan atau ditebangin . Bahkan sampai sampai
setelah menebang pohon , bekas nya di berikan semacam bakaran
kemenyan ( artinya kami menjelaskan kekhawatiran nya sehingga
melakukan tindakan demikian )
Pada penjelasan kami ini . dalil analis terkait kemanfaat jelas tidak ada
korelasinya . Dan lagi modus baru digunakan oleh jaringan ini . mereka
memasukan pihak pihak baru dan bahkan keluarga dan atau warga
sekitar lainnya . Jawaban kenapa mereka menggunakan demikian ?
Pihak ini tentunya tak ada minat untuk memproses hak pertanahan
secara mandiri . karena mereka pun paham mereka hanya di suruh dan
atau dilibatkan oleh pihak pihak tertentu .
Sementara itu warga ( global ) tentunya menyadari bahwa objek aquo
riwayat nya fasilitas umum . Namun dengan demikian motif jaringan ini
menjadikan objek fasilitas umum akan disertifikasi untuk kepentingan
pihak nya .
Dari sini kami menjelaskan kompleksitas modus yang digunakan .
Bahkan semakin tambah ruwet ketika tahun 2008 sd 2012 jaringan ini
memanfaatkan TNI dan POLISI . ( kadang kita susah membedakan mana
Oknum Polisi mana Polisi . Mana Oknum TNI mana TNI . pada garis besar
nya demikian ) Dan juga ormas dan atau LSM . ( hal ini tak lebih saat ini
. bisa tonton video dan atau di berita . banyak juga sebenarnya Ormas
dan atau LSM bahkan susah di bedakan dengan praktisi Hukum dan

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
92

mana media yang memuat berita objektif atau media buser )

Hingga saat ini belum ada penelitian lain yang membahas mengenai analisis
pertimbangan Hakim dalam kasus antara Keluarga Muller dan Warga Dago Elos.
Namun, terdapat penelitian terdahulu yang memiliki unsur kemiripan dengan topik
penelitian ini yaitu:
1. Dian Aries Mujiburohman dengan judul “Legalisasi Tanah-Tanah Bekas Hak
Eigendom (Kajian Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Pkl)”
10 yang mengkaji
bagaimana status hukum tanah bekas hak barat Eigendom Verponding Nomor
775a pasca putusan inkracht van gewijsde. Ditemukan bahwa tanah objek sengketa
yang telah ditetapkan sebagai tanah yang dikuasai oleh negara tidak serta merta
hapus hak atas tanahnya, karena hak keperdataan (kepemilikan) masih melekat
pada pemegang hak. Cara menghapus hak keperdataan itu adalah dengan
memberi ganti kerugian kepada pemegang hak.
Tanggapan Muhammad Basuki Yaman Analisa pihak menganalisa
kasus tanah Dago muller dkk . Dan atau Dago elos melawan Muller
( namun kami duga Kolusi Dago Muller ) : analis dari fakultas
hukum ini mereferensikan pihak yang mengemukakan ganti rugi
pada pemegang hak .
Sebelum nya kami perlu menjelaskan bahwa kebanyakan
sertifikat SHM dan atau HBG ada di EV 3742 dan EV 6467 ada di
kampung cirapuhan rw 01 . ( ini pun banyak riwayat nya yang
bermasalah ) Dan selain itu mungkin di EV 3740 . 3741 di Rw 02
Dago elos sangat sedikit sekali .

Bahwa shm dalam persidangan dan atau surat tanah dalam
persidangan yang diajukan para pihak tergugat utama dan
jaringan nya sangat lah sedikit . Bahkan ada semacam pihak
penghubung misalnya dedy Mochamad Saad alias Dedy Muhamad

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
93

Saad .
Pada garis besar nya sebenar berikut wilayah utara dan tengah
banyak shm dan juga banyak yang bermasalah yang berada di
kampung cirapuhan rw 01 . Sedangkan wilayah selatan rw 02
dago elos banyak masih proses .
Penjelasan tambahan wilayah tengah ( kampung cirapuhan rw 01
) banyak yang diintimidasi . Dan atau di haling halangi hak nya dan
atau juga telah dan terus dicoba digantikan oleh pihak jaringan .
Inilah poin motif utama nya dan juga fasilitas umum tengah dan
juga fasiltas umum terminal .
Inilah target kolusi alternative bila tergugat kemenangan inilah
yang kami kemukakan potensi Warga dan negara di rugikan 100
miliar hingga 1 Triliun . ( adapun ungkapan 3,6 triliun adalah
sekitar 6 ha bila penggugat menang ) , Kami mengungkapkan
kolusi . Dan juga sudah ada sebelumnya yang sudah di berikan
sertifikasi nya .
Sehingga bila yang dimaksud analis penggantian rugi kepada
tergugat. Penting juga di pahami adalah posisi pihak yang hanya
turut tergugat . Penggugat menang , penggugat untung , tergugat
menang , tergugat untung . Sehingga inilah yang kami sering
jelaskan warga dan Negara tidak bisa menjadi para pihak tergugat
maupun para pihak tergugat . Artinya kasus ini harus Di Batalkan
dan atau di NON EXECUTABLE kan . Kemudian langsung diadakan
reformasi agraria.

2. Rizma Marlina Gardini dengan judul “Tinjauan Yuridis Sengketa Penguasaan
Tanah Eks Eigendom Verponding (Studi Kasus Putusan No.10/Pdt.G/2017/PN
Ungaran)”
11 dengan fokus kajian status hukum tanah eks RvE Verp. No. 2146
setelah putusan No. 10/Pdt.G/2017/PN Unr adalah tanah negara, dan oleh
karena itu terdapat penguasaan dobel di atas tanah eks RvE Verp. No. 2146 obyek
tanah P3MB maka untuk mengajukan permohonan Hak atas Tanah P3MB

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
94

7
Pasal 4 ayat (1) Jo. ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
8
Edi Rosadi, (April 2016). “Putusan Hakim yang Berkeadilan”. Badamai Law Journal, Volume 1(Nomor 1), hlm. 383.
9
Ibid., hlm. 385.
10
Dian Aries Mujiburohman. (2021). “Legalisasi Tanah-Tanah Bekas Hak Eigendom (Kajian Putusan Nomor
17/Pdt.G/2014/Pn.Pkl). Jurnal Yudisial, Volume 14, (Nomor 1), hlm. 117-137.
11
Rizma Marlina Gardini. (2019). Tinjauan Yuridis Sengketa Penguasaan Tanah Eks Eigendom Verponding (Studi Kasus Putusan
No.10/Pdt.G/2017/PN Ungaran. [Skripsi, Universitas Negeri Semarang]. Unnes Repository ,
http://lib.unnes.ac.id/36081/.

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
95

tersebut para pihak harus menyelesaikan terlebih dahulu permasalahannya dan
menentukan siapa yang berhak atas tanah baik melalui forum non litigasi
maupun litigasi.
Tanggapan Muhammad Basuki Yaman Analisa pihak menganalisa
kasus tanah Dago muller dkk . Dan atau Dago elos melawan Muller
( namun kami duga Kolusi Dago Muller ) : Kami sependapat
dengan analis mengemukakan referensi ini . Namun penting juga
untuk di pahami bahwa telah terjadi intimidasi dan penghalangan
hak pada pihak kelompok masyarakat adat rw 01 dan juga
masyarakat rw 02 ( kami mengemukakan rw 02 bukan dago elos ,
Karena juga dago elos pada dasarnya adalah kebanyakan warga
pendatang yang pada awalnya di kampung cirapuhan )

Dengan memaparkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan analisis
terhadap pertimbangan hakim dalam putusan mengenai konversi tanah bekas hak-hak
barat dan pendaftaran tanah, penulis ingin menegaskan bahwa terdapat perbedaan
dengan penelitian yang penulis susun. Sebab apabila membandingkan dengan
penelitian terdahulu, diketahui bahwa permasalahan hukum yang penulis angkat
dalam penelitian ini menitikberatkan pada pertimbangan hakim pada Putusan
PK/109/PDT/2022, sehingga kebaruan dalam penelitian ini adalah belum terdapat
penelitian yang menganalisis pertimbangan hakim pada Putusan PK/109/PDT/2022
mengenai tanah bekas Eigendom antara Keluarga Muller dan Warga Dago Elos ditinjau
berdasarkan UUPA dan UUD 1945.
Tanggapan Muhammad Basuki Yaman Analisa pihak menganalisa
kasus tanah Dago muller dkk . Dan atau Dago elos melawan Muller (
namun kami duga Kolusi Dago Muller ) : analis dari fakultas hukum ini
mereferensikan mengemukakan UUPA dan UUD 1945 , Pendapat kami
bila memahami latar bekalang kasus ini . Terkait sengketa sekitar
63.000 meter . Jangan kan jumlah tersebut jumlah hanya 10.000 meter
dan atau kurang pun . para pihak tergugat belum tentu punya Hak !
Untuk itu Kami berkirim surat Kepada Panglima Perang Tertinggi

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
96

Republik Indonesia . Karena terkait dengan adanya konflik masa lalu
juga . Dan pihak pihak ini membawa kita ke masa lalu . Pada sekitar
tahun 2007 dan atau selanjutnya pun kami sudah menulis surat ke lurah
dago dan atau ke Lembaga Pemerintah .

Berdasarkan latar belakang di atas, diketahui bahwa penelitian ini bermaksud
untuk menganalisis putusan Hakim dalam kasus antara Warga Dago Elos dengan
Keluarga Muller dalam sudut pandang UUPA serta undang-undang terkait. Dengan
demikian, secara spesifik rumusan masalah yang akan dibahas adalah; (i)
Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara a
quo?; dan (ii) Apakah pertimbangan Hakim sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan
yang berlaku dalam UUPA dan peraturan perundang-undangan terkait?

Tanggapan Muhammad Basuki Yaman Analisa pihak menganalisa kasus
tanah Dago muller dkk . Dan atau Dago elos melawan Muller ( namun
kami duga Kolusi Dago Muller ) : analis dari fakultas hukum ini
mereferensikan mengemukakan kesuaian pelaksanaan keputusan
hakim dengan UUPA . Kami tetap berpendapat tak akan bisa . karena pada
dasar nya sebagian besar pihak yang terlibat ini bukan mencari Keadilan
tapi keserakahan . Sehingga terjadi kolusi Nepotisme , suap ( dan di
itilahkan wakaf dll ) dan semacamnya nya .

METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi metode
pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis
data.
Tanggapan Muhammad Basuki Yaman Analisa pihak menganalisa
kasus tanah Dago muller dkk . Dan atau Dago elos melawan Muller (
namun kami duga Kolusi Dago Muller ) : analis dari fakultas hukum
salah satu kelemahan nya belum memahami lokasi sebenar nya , belum
memahami apa beda Dago dan Dago Elos Dan apa Kampung Cirapuhan
. Sehingga mudah terdistorsi . Dan selain itu belum memahami adanya
pengalihan nama lokasi dan atau pengalihan EV 3742 dan atau dengan
6467 dengan luas sekitar 5 ha .
Namun kami menyadari bahwa Jaringan mafia Tanah tingkat

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
97

Nasional ini sangat apik memainkan aksi nya . Sehingga jangankan pihak
yang berperan di tingkat kota dan atau Provinsi . Pejabat sekelas Mentri
dan atau bahkan staff presiden Hingga DPR RI pusat pun bisa hampir
tertipu ( atau sudah ? ) . dengan hanya mengemukakan kata Dago Elos
saja banyak pihak telah terdistorsi !!!

Pertama, metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini
adalah metode penelitian hukum normatif. Sebagaimana pendapat Philipus M. Hadjon
yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan
untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap
pokok permasalahan.
12
Tanggapan Muhammad Basuki Yaman Analisa pihak menganalisa
kasus tanah Dago muller dkk . Dan atau Dago elos melawan Muller (
namun kami duga Kolusi Dago Muller ) : kami sependapat dengan analis
dari fakultas hokum ini . Analis ini mengutip keterangan ahli pada
akhirnya mengemukakan pokok permasalahan . Maka penting paham
apa siapa dimana kapan bagaiman kenapa . Dimana lokasi sengketa?
Dago elos ? versi siapa ? BPN Bandung dan atau siapa saja ? Kami
tegaskan : Buktikan bahwa EV 3742 ( dan atau dengan 6467 ) berada
di Dago elos !!!! Silahkan buktikan .
Sebenar nya tidak perlu juga karena yang juga kami sampaikan
Kepada Panglima Perang Tertinggi Republik Indonesia cq Presiden
Prabowo Subianto adalah bahwa penerbitan eigendome dengan nomor
dimaksud tidak sah untuk diterbitkan karena juga melanggar aturan
Kolonial Belanda .
Dan memang kasus mafia tanah yang beraksi di Dago ini lucu .
Mereka berkolusi memperebutkan Eks EV aquo notabene sekitar tahun
1900 dan atau setelah nya . Sedangkan yang kami sampaikan adalah
sekitar 1900 dan jauh sebelumnya . jadi ibaratkan mangga kolusi
jaringan mafia tanah ini bersandiwara memperebutkan buah mangga
dengan mengemukakan ranting dan cabang cabang nya adalah
demikian demikian ( padahal banyak rekayasa ) . Sedangkan yang kami

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
98

sampaikan adalah tanaman mangga termasuk akar nya batang , cabang
, ranting dan buaghnya . Bahkan kami jelaskan siapa yang menanam
pohon mangga tersebut yang kami ketahui .
Sehingga kami sampaikan detail detail terkait riwayat tanah dago
yang disengketakan ini ke Pemerintah Republik Indonesia . Bahkan
sudah di Bacakan laporan kami oleh Wakil ketua Komisi II DPR RI Bpk
Dede Yusuf Bersama Mentri ATR BPN Nusron Wahid dalam rakernas
sekitar April 2025 .

Kedua, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yakni
sebuah metode yang dipakai untuk memaparkan suatu keadaan yang berlangsung
dengan tujuan dapat menjabarkan data mengenai objek penelitian secara teliti.
13
Kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang- undangan
yang berlaku.
Tanggapan Muhammad Basuki Yaman Analisa pihak menganalisa
kasus tanah Dago muller dkk . Dan atau Dago elos melawan Muller (
namun kami duga Kolusi Dago Muller ) : Penting memahami objek
penelitian secara teliti adalah lebih dulu bisa membedakan Dago dengan
Dago Elos . Kemudian Rw 01 dan Rw 02 . Kemudian memahami letak EV
aquo .

Ketiga, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan
atau data sekunder. Bahan-bahan pustaka yang digunakan dapat digolongkan menjadi
3 (tiga) yaitu:

12
Bachtiar, (2018). Metode Penelitian Hukum. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, hlm. 56.
13
Zainuddin Ali, (2009). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 223.

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
99

1. Bahan hukum primer, ialah bahan-bahan hukum yang mengikat. Meliputi UUD
1945, UUPA, dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya yang mengatur
mengenai Pendaftaran Tanah.
2. Bahan hukum sekunder, ialah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap
bahan hukum primer. Meliputi buku-buku hukum serta jurnal-jurnal maupun
artikel hukum yang membahas mengenai pendaftaran tanah secara umum dan
secara khusus pendaftaran Tanah Bekas Hak Barat.
Tanggapan Muhammad Basuki Yaman Analisa pihak
menganalisa kasus tanah Dago muller dkk . Dan atau Dago elos
melawan Muller ( namun kami duga Kolusi Dago Muller ) :
Sebagaimana sering kami jelaskan norma bahkan undang
undang tak akan bisa digunakan dalam kasus ini mengingat ini
bukan perdata murni .
3. Bahan hukum tersier, ialah bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Meliputi beberapa putusan yakni
Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 454/PDT.G/2016/PN.Bdg, Putusan
Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG, Putusan
Mahkamah Agung Nomor 934/K/Pdt/2019, dan Putusan Mahkamah Agung
Nomor 109 PK/Pdt/2022, situs internet resmi, dan sebagainya.
Tanggapan Muhammad Basuki Yaman Analisa pihak
menganalisa kasus tanah Dago muller dkk . Dan atau Dago elos
melawan Muller ( namun kami duga Kolusi Dago Muller ) :
Sebenarnya kalau jeli memeriksa Putusan Pengadilan Negeri Bandung
Nomor 454/PDT.G/2016/PN.Bdg, sudah banyak kejanggal nya nya
yaitu tergugat lebih dulu beraktifitas . Lalu bagaimana bisa
penggugat mendata para tergugat yang demikian banyaknya .
Lalu kenapa banyak praktisi hukum pada para pihak tergugat
namun yang menjadi tokoh sentral adalah pembela isidentil (
tergugat II ) Baca hal 80 sd 89 .
Dan juga kuasa tergugat 334 pun dalam proses sidang
berlangsung pun mengemukakan ada pertentangan Pihak
Penggugat dan juga para pihak Tergugat dengan BPN . Dan
banyak kejanggalan yang mana tertulis dalam putusan PN

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
100

tersebut .
bertujuan untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang dibahas dengan
mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur-literatur dan
tulisan ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian.
14 Dalam hal ini, penulis
menganalisis pokok permasalahan mengenai sengketa kepemilikan Hak atas Tanah
konversi bekas tanah Hak Barat. Kemudian, penelitian ini juga menggunakan
pendekatan kasus atau case approach. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara
menelaah kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi, yang telah menjadi
putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Objek kajian pokok dalam
pendekatan kasus ini adalah ratio decidendi atau reasoning, yaitu pertimbangan
pengadilan untuk sampai pada suatu putusan.
15 Dalam penyusunan argumentasi oleh
penulis untuk melakukan pemecahan isu hukum pada Putusan PK No.109/K/Pdt/2022,
dilakukan berdasarkan pada referensi ratio decidendi atau reasoning tersebut.
Tanggapan Muhammad Basuki Yaman Analisa pihak menganalisa kasus
tanah Dago muller dkk . Dan atau Dago elos melawan Muller ( namun
kami duga Kolusi Dago Muller ) : Selama belum memahami apa siapa
dimana kapan kenapa bagaimana sangat sulit untuk mendapatkan
objektifitas nya .

PEMBAHASAN
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 PK/Pdt/2022
Putusan dengan nomor register 109 PK/Pdt/2022 adalah putusan yang
dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atas perkara antara Heri Hermawan Muller, Dodi
Rustandi Muller, Pipin Sandepi Muller, dan PT Dago Inti Graha (Jo Budi Hartanto)
sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan Warga Dago Elos, Pemerintah
Republik Indonesia c.q. Gubernur Provinsi Jawa Barat c.q. Camat Kecamatan Coblong

14
Ronny Hanitijo Soemitro, (1985). Metodologi Penulisan Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 25.
15
Bachtiar, Loc. Cit.

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
101

c.q. Lurah Kelurahan Dago, Pemerintah Republik Indonesia c.q. Gubernur Provinsi Jawa
Barat c.q. Camat Kecamatan Coblong, Pemerintah Republik Indonesia c.q. Gubernur
Provinsi Jawa Barat c.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat c.q. Kepala Dinas Perhubungan
c.q. Kepala Terminal Dago, Kepala Kantor Pos dan Giro, dan Pemerintah Republik
Indonesia c.q. Kepala Badan Pertanahan Nasional c.q. Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat c.q. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali. Putusan a quo merupakan putusan
keempat yang dikeluarkan oleh Pengadilan atas perkara yang sama, sehingga terdapat
putusan lain yang dikeluarkan oleh Pengadilan atas perkara yang sama, yaitu Putusan
Nomor 454/PDT.G/2016/PN.Bdg (selanjutnya disebut Putusan Tingkat Pertama),
Putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG (selanjutnya disebut Putusan Tingkat
Banding), dan Putusan Nomor 934/K/Pdt/2019 (selanjutnya disebut Putusan Tingkat
Kasasi).

Permasalahan antara Warga Dago Elos dan Keluarga Muller sudah berlangsung
dari tahun 2016. Ketika itu, Keluarga Muller (Penggugat/Pemohon Peninjauan
Kembali) mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Bandung terhadap Para
Tergugat (Para Termohon Peninjauan Kembali) atas dasar perbuatan melawan hukum
dan meminta Para Tergugat untuk mengosongkan dan membongkar bangunan yang
berdiri di atasnya serta menyerahkan tanahnya secara sukarela kepada PT Dago Inti
Graha. Berdasarkan keterangannya dalam Putusan Tingkat Pertama, Keluarga Muller
menerangkan bahwa Ia adalah ahli waris dari George Hendrik Muller yang mempunyai
tiga bidang tanah dengan luas 6,3 Ha di Blok Dago Elos, Kelurahan Dago, Kecamatan
Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, yang dibuktikan dengan Acte Van Eigendom
Verpondings Nummer 3740, 3741 en 3742 Aan George Hendrik Muller. Secara lengkap,
tiga bidang tanah yang dimaksud adalah sebagai berikut:
Tanggapan Muhammad Basuki Yaman Analisa pihak menganalisa kasus
tanah Dago muller dkk . Dan atau Dago elos melawan Muller ( namun
kami duga Kolusi Dago Muller ) : kami tidak sependapat dengan analis
dari fakultas hukum ini , dengan mengenukakan lokasi Dago Elos saja
sudah menjauh dari objektivitas .

1. Sebidang tanah negara bekas Eigendom Verponding Nomor 3740, seluas 5.316 M2
(lima ribu tiga ratus enam belas meter persegi), yang terletak di : Provinsi Jawa
Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, Blok berdasarkan
Acte Van Eigendom atas nama George Hendrik Muller yang dikeluarkan oleh Raad
Van Justitie Bandoeng Nomor 893/ 1934;
2. Sebidang tanah negara bekas Eigendom Verponding Nomor 3741, seluas 13.460 M2

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
102

(tiga belas ribu empat ratus enam puluh meter persegi), yang terletak di: Provinsi
Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, Blok
berdasarkan Acte Van Eigendom atas nama George Hendrik Muller yang
dikeluarkan oleh Raad Van Justitie Bandoeng Nomor 892/1934;
3. Sebidang tanah negara bekas Eigendom Verponding Nomor 3742, seluas 44.780 M2
(empat puluh ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di
Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, Blok

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
103

berdasarkan Acte Van Eigendom atas nama George Hendrik Muller yang dikeluarkan
oleh Raad Van Justitie Bandoeng Nomor 891/1934.
Tanggapan Muhammad Basuki Yaman Analisa pihak menganalisa kasus
tanah Dago muller dkk . Dan atau Dago elos melawan Muller ( namun
kami duga Kolusi Dago Muller ) : kami sependapat dengan analis dari
fakultas hukum ini , dengan mengemukakan lokasi Dago .

Nah Itu !!!! Dago ( tanpa kata Elos !!!! ) Namun dalam proses sidang ,
jaringan mafia tanah ini tampak melakukan pengalihan pengalihan
sehinga pada akhir nya dan atau pada permohonan ke Hakim akan
teralihkan ke Dago Elos dan atau Rw 02 . Disini lah letak salah satu
manipulasi sistematisnya . Kamudian adalah lah merubah pihak dan lain
lainnya .

Kemudian, atas tanah-tanah yang disebutkan di atas, dilakukan pengoperan dan
penyerahan dari Keluarga Muller kepada PT Dago Inti Graha (Penggugat IV/Pemohon
Peninjauan Kembali IV) yang dilakukan dihadapan Notaris pada 1 Agustus 2016,
setelah itu PT Dago Inti Graha mengajukan permohonan pendaftaran sertifikasi kepada
Kantor Pertanahan Kota Bandung atas tanah yang menjadi objek sengketa pada 5
Agustus 2016. Selain pengoperan dan penyerahan kepada PT Dago Inti Graha, Keluarga
Muller menyebutkan tidak pernah mengalihkan tanah objek sengketa kepada pihak lain
termasuk Para Tergugat.
Tanggapan Muhammad Basuki Yaman Analisa pihak menganalisa
kasus tanah Dago muller dkk . Dan atau Dago elos melawan Muller (
namun kami duga Kolusi Dago Muller ) : tanggal 1 agustus 2016 pihak
penggugat beraktivitas . pada tanggal 1 juni 2016 para pihak tergugat
beraktivitas ( baca putusan pengadilan negeri hal 80- sd 89 ) dari sini
juga janggal . Dan ada indicator kolusi penggugat dan tergugat .

Lalu berdasarkan keterangan dalam Putusan Tingkat Pertama, diketahui bahwa PT
Dago Inti Graha menguasai sebagian tanah yang termasuk dalam Tanah Negara bekas
Eigendom Verponding Nomor 3741.
Tanggapan Muhammad Basuki Yaman Analisa pihak menganalisa
kasus tanah Dago muller dkk . Dan atau Dago elos melawan Muller (
namun kami duga Kolusi Dago Muller ) : pokok penguasaan pt Dago

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
104

inti graha aquo adalah objek 220 meter , riwayatnya Dari Budi Harley (
julukan nya begitu ) Budi Harley dari Asep Makmun ( tergugat II ) , dan
selain itu bisa perika penjelasan kami terkait adanya dugaan interaksi
sebelum proses perdata tahun 2016 .

Sementara itu, di atas tanah yang sama berdiri rumah-rumah sebagai tempat
tinggal Warga Dago Elos, Terminal Dago, dan juga Kantor Pos Kecamatan Coblong, dan
atas rumah-rumah tersebut sudah didiami secara turun temurun dalam jangka waktu
30 sampai dengan 50 tahun dan sebagian besarnya telah diterbitkan sertipikat Hak
Guna Bangunan ataupun sertifikat Hak Milik. Oleh karena itu, objek dalam kasus a
quo adalah Tanah Negara bekas
Tanggapan Muhammad Basuki Yaman Analisa pihak menganalisa kasus
tanah Dago muller dkk . Dan atau Dago elos melawan Muller ( namun
kami duga Kolusi Dago Muller ) : Tadi sudah menyebutkan Dago ! (
tanpa kata elos ) . Kemudian : analis dari fakultas hukum ini , dengan
mengenukakan Dago Elos ( dengan ada kata elos ) hal ini sudah menjauh
dari objektivitas .

Eigendom Verponding yang berlokasi di Blok Dago Elos, Kelurahan Dago, Kecamatan
Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat. Keluarga Muller sebagai Penggugat menyatakan
bahwa tanah-tanah tersebut adalah miliknya yang dibuktikan dengan Acte Van
Eigendom Verpondings Nummer 3740, 3741 en 3742 Aan George Hendrik Muller.
Tanggapan Muhammad Basuki Yaman Analisa pihak menganalisa kasus
tanah Dago muller dkk . Dan atau Dago elos melawan Muller ( namun
kami duga Kolusi Dago Muller ) : Tadi sudah menyebutkan Dago ! (
tanpa kata elos ) . Kemudian : analis dari fakultas hukum ini ,
mengenukakan Dago Elos ( dengan ada kata elos ) hal ini sudah menjauh
dari objektivitas .

Dalam kasus yang terjadi antara Keluarga Muller dan Warga Dago Elos terdapat
empat putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri
Bandung Nomor 454/PDT.G/2016/PN.Bdg, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung
Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG, Putusan Mahkamah Agung Nomor 934/K/Pdt/2019,
dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 PK/Pdt/2022. Agar lebih terstruktur,
berikut adalah rangkuman putusan Pengadilan Tingkat Pertama sampai dengan
Tingkat Kasasi:
Tanggapan Muhammad Basuki Yaman Analisa pihak menganalisa
kasus tanah Dago muller dkk . Dan atau Dago elos melawan Muller (

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
105

namun kami duga Kolusi Dago Muller ) : Tadi sudah menyebutkan
Dago ! ( tanpa kata elos ) . Kemudian : analis dari fakultas hukum ini ,
kembali mengenukakan Dago Elos ( dengan ada kata elos ) hal ini sudah
menjauh dari objektivitas

Putusan Pengadilan Negeri
Bandung Nomor
454/PDT.G/2016/PN.Bdg
Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
Menyatakan sah Penetapan Pengadilan Agama Kelas I A
Cimahi tentang silsilah Keluarga Muller; Menyatakan sah
dan berharga sita Hak Milik atas tanah-tanah negara bekas
Eigendom Verponding Nomor 3740, 3741, dan 3742;
Menyatakan sah riwayat kepemilikan tanah yang menjadi
objek sengketa; Menyatakan sah Acte Van Eigendom
Verpondings Nummer 3740, 3741 en 3742 Aan George Hendrik
Muller; Menyatakan sah pengoperan dan pemasrahan yang
dilakukan oleh Keluarga Muller kepada PT Dago Inti Graha
; Menyatakan Para Penggugat berhak mengajukan
permohonan hak kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
106

Bandung; Menyatakan Para Tergugat telah melakukan
perbuatan melawan hukum; Menghukum Para Tergugat
untuk mengosongkan dan membongkar bangunan yang
berdiri di atas tanah objek sengketa dan menyerahkannya
dengan tanpa syarat kepada PT Dago Inti Graha;
Menyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan
hukum sertipikat-sertipikat serta segala surat dan semua
turunannya yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Dago;
Menyatakan Kantor Pertanahan Kota Bandung yang
berkedudukan sebagai Turut Tergugat untuk tunduk dan
patuh terhadap putusan dan segera melaksanakan proses
sertifikasi dan/atau menerbitkan sertifikat atas nama PT
Dago Inti Graha; dan Menghukum Para Tergugat untuk
membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
Putusan Pengadilan Tinggi
Bandung Nomor
570/PDT/2017/PT.BDG
Memperbaiki Putusan Tingkat Pertama, dengan
memutuskan tidak sah, tidak berharga, dan tidak
mempunyai kekuatan hukum Sita Hak Milik atas tanah
Negara bekas eigendom Verponding No. 3740, 3741 dan 3742.
Selain daripada itu, Putusan Hakim Tingkat Banding
menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor
454/PDT.G/2016/PN.Bdg.
Putusan Mahkamah Agung
Nomor 934/K/Pdt/2019
Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor
570/PDT/2017/PT.BDG yang memperbaiki Putusan
Pengadilan Negeri Bandung Nomor
454/PDT.G/2016/PN.Bdg.
Putusan Mahkamah Agung
Nomor 109 PK/Pdt/2022
Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor
934/K/Pdt/2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan
Tinggi Bandung Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG, dan
mengadili kembali dengan menguatkan Putusan Pengadilan
Negeri Bandung Nomor 454/PDT.G/2016/PN.Bdg.

Adapun yang menjadi pertimbangan Hakim Agung pada tingkat Peninjauan
Kembali adalah sebagai berikut:
1. Keluarga Muller yang menjadi Penggugat dalam tingkat pertama tidak
melakukan konversi atas tanah-tanah milik Kakeknya, sehingga Tanah yang
menjadi objek sengketa adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Maka
siapapun berhak untuk mendapatkan Hak atas Tanah objek sengketa tersebut.
2. Warga Dago Elos yang menjadi Tergugat dalam tingkat pertama mendalilkan
bahwa mereka telah melakukan penggarapan di atas tanah objek sengketa.
Tetapi tidak ada bukti formil yang sah yang dapat mendukung dalil tersebut.
3. Adanya keterangan dari Lurah yang menyebutkan tidak ada satupun dari Warga
Dago Elos sebagai penggarap atau penghuni tanah objek sengketa yang
mengajukan permohonan hak atas objek sengketa.
4. Adanya permohonan pendaftaran tanah yang diajukan oleh Keluarga Muller
terhadap tanah-tanah sengketa.

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
107

5. Keluarga Muller mempunyai alas hak yang lebih kuat dibandingkan Warga Dago
Elos, sebab Keluarga Muller sebagai pemegang Hak atas Tanah negara bekas hak
barat tersebut dapat membuktikan riwayat asal usul kepemilikan atas objek
sengketa, sehingga Keluarga Muller adalah pihak yang lebih berhak
mendaftarkan atas tanah objek sengketa.

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Kasus Warga Dago Elos dengan Keluarga
Muller: Bagian Konversi dan Ketidaksesuaian nya dengan UUPA dan UUD 1945
Pertama-tama kiranya perlu diketahui bahwa konversi Hak atas Tanah merupakan
perubahan Hak atas Tanah yang lama menjadi Hak atas Tanah yang baru yang tercantum
dalam UUPA. Tujuannya untuk mewujudkan unifikasi dan kesederhanaan hukum dalam
hukum pertanahan sesuai dengan tujuan pembentukan UUPA. Oleh karenanya, tanah-
tanah yang sebelum adanya UUPA tunduk pada Buku II BW ataupun tunduk pada Hukum
Adat wajib dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang baru dalam UUPA.
Dalam UUPA terdapat tiga bentuk konversi Hak atas Tanah, yaitu konversi Hak atas Tanah
yang berasal dari tanah hak barat, konversi Hak atas Tanah yang berasal dari hak Indonesia,
dan konversi Hak atas Tanah yang berasal dari tanah bekas swapraja.
16 Lalu, landasan
hukum konversi Hak atas Tanah dalam UUPA termuat dalam Pasal I sampai dengan Pasal
IX. Selain itu, pelaksanaan konversi Hak atas Tanah pun tunduk pada Peraturan Menteri
Agraria Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Pokok,
Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan
Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia atas Tanah, dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan
dan Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.
Kegiatan yang dilakukan dalam konversi Hak atas Tanah adalah dengan melakukan
pendaftaran tanah, sebab konversi bukanlah peralihan hak yang terjadi secara
otomatis,
17 tetapi dilakukan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pihak yang
berkepentingan dengan disertakan beberapa bukti.
18 Lalu, terhadap tanah-tanah yang tidak
melaksanakan kewajibannya untuk melakukan konversi Hak atas Tanah sampai dengan
tanggal 24 September 1980 dan tidak ditetapkan sebagai tanah untuk kepentingan umum
oleh Pemerintah, statusnya berubah menjadi tanah yang dikuasai oleh negara.
19 Kemudian,
jika dikaitkan dengan Kasus yang terjadi antara Warga Dago

16
Ulfia Hasanah, Op. Cit., hlm. 205.
17
Ibid., hlm. 207.
18
I Made Setiana Sanjaya, dkk, (2021). “Akibat Hukum Konversi Hak atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah”. Jurnal Analogi Hukum, Volume 3(Nomor 3), hlm. 285-286.
19
Salmi, (Desember 2015). “Konversi atas Tanah Hak Barat Suatu Tinjauan Yuridis”. Pleno De Jure, Volume 4(Nomor 5),
hlm. 61-62.

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
108

Elos dan Keluarga Muller diketahui bahwa tanah-tanah yang termasuk dalam Acte Van
Eigendom Verpondings Nummer 3740, 3741 en 3742 Aan George Hendrik Muller (yang
menjadi objek sengketa) adalah Tanah Negara bekas Hak Barat. Karena sampai jangka
waktu yang ditetapkan yaitu 24 September 1980, George Hendrik Muller atau Keluarga
Muller lainnya tidak ada yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan konversi
Hak atas Tanah yang dimilikinya menjadi hak-hak atas tanah yang ada dalam UUPA.
Tanggapan Muhammad Basuki Yaman Analisa pihak menganalisa kasus
tanah Dago muller dkk . Dan atau Dago elos melawan Muller ( namun
kami duga Kolusi Dago Muller ) : Dalam analisanya analis ini sepertinya
mengemukakan tanah warga dago elos nota bene warga rw 02 dibelum
di ajukan hak nya ( kami berpendapat menanggapi analis tanah yang
belum di tidak melaksan kewajiban nya – memang kami sedikit banyak
nya memahami bahwa yang dimaksud kan adalah semacam kritik untuk
penggugat . ) kami perlu menjelaskan .
Bahwa pada sekitar tahun 1997 dan atau sekitar tahun 2000 ada potensi
bahkan mungkin hampir 100% di setujui . Dari ini kami mencoba
menjelaskan yang kami pahami .
Bahwa luas objek yang di maksudkan adalah seluas 5.940 meter hingga
10.000 meter .
Bahwa kemudian ada pendudukan Objek di eks pasar inpress di rw 02
dan juga di kampung cirapuhan rt 07 rw 01 dan atau juga yang saat ini
rt 09 rw 01 ( pada bagian barat lapangan bola pada sekitar tahun 2005
rt 09 mendapatkan semacam lahan pecahan dari rt 07 rw 01 dan rt 04
rw 01 ) .
Bahwa pada kesimpulan nya kami menjelaskan ada rasa tidak cukup
bagi oknum oknum warga dan berikut tokoh nya . Sehingga pada tahun
2000 mereka mencoba meng kapling kapling lapangan bola . Dan
sebelum dan atu sesudah nya nya melakukan intimidasi dan penghalang
halangan hak kelompok warga masyarakat adat . Bahkan juga ada
semacam modus yang lebih halus , yaitu meminta izin lahan untuk
dijadikan lapangan bola . Alih alih demikian sebagian nya di oper alihkan
pada pihak ketiga dan atau pihak ketiga itu lah yang melakukan
penekanan pada kelompok masyarakat adat .
Artinya jaringan ini tidak terima dengan pengajuan nya 5.940 m sd
10.000 sehingga terbitlah beberapa pbb salah satu diantaranya seluas
15.000 meter . ( ini lah yang kami sampaikan terkait objek PBB yang

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
109

tahun laporan pembayaran awal 2002 hingga selanjutnya diduga kuat
banyak manipulasi dan atau gratifikasi dengan pihak tertentu . Kenapa
kami mengemukakan dan selanjutnya . misalnya tahun 2003 maka akan
mudah untuk di kalahkan riwayat nya oleh yang terkait objek 15.000
meter .
Bahwa kemudian kami pada tahun 2010 memproses PBB dengan
pembayaran awal tahun 2001 karena memang sejak tahun 2000 lah
kami berada di kampung cirapuhan rt 07 rw 01 ( sebelum nya 2 tahun
ngontrak di Dago elos rw 02 ) .
Bahwa kemudian kembali ada kejanggalan terjadi dalam sidang . Bahwa
objek 15.000 meter ditandai tahun Garapan 1996 . ( Baca Bab alat bukti
no 27 putusan pengadilan negeri perdata ) . Kenapa kami
mengemukakan ada kejanggalan . Pada tahun 1997 garapan asep
makmun 280 meter kemudian tahun 1999 meningkat jadi 1,500 meter .
Sedangkan Didi Koswara 14.000 meter di bagi delapan pihak . bahkan
semua ini pun ( berikut dengan jaringan nya ) tak jelas riwayat
mendapatkanya .
Bahwa penting juga di pahami terkait kelompok masyarakat adat .
Bahwa diantara mereka sebagian akan memahami riwayat zaman
colonial . Bahwa sebagian diantara pihak pendatang pun di berikan izin
untuk menggarap . Namun perlu dijadikan catatan sebatas kebutuhan
bukan karena keserakahan . Dan ini pula yang menimbulkan
kejengkelan bagi kelompok masyarakat adat . Dan bertambah lagi ketika
tanah hanya semacam objek jualan dan apalagi di serahkan pada pihak
pihak yang hampir taka da jiwa social nya .
Bahwa penting juga untuk kami jelaskan , bahwa posisi masyarakat adat
kebanyakan di tebing . Sedang objek aquo berada di puncak nya . artinya
dampak aliran air setidaknya ada perhatian piahk yang di puncak .
Bahkan ini pun ada beberapa titik yang sampai saat ini menjadi masalah
dengan ditambah lagi dengan diaktifkan nya tempat sampah di puncak
sehingga tanah menjadi bereaksi dengan gas permentasi sampah yang
meresap .
Bahkan pada sekitar tahun 2009 pun kami telah ingatkan Canon
medicine ( saat ini rumah yang dimaksud digunakan oleh Diki Sulaeman
untuk Pendidikan ) agar tidak membangun penuh dan atau ada
perhatian terhadap aliran air dan aliran gas ( dan atau semacam nya ) .
Bahkan ketika itu warga sudah memikirkan terkait saluran . Namun

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
110

kemudian pihak tersebut tak mengindahkan nya . Karena jengkel
sehingga kami sampaikan nanti kalau ada komplen warga lainnya urus
sendiri ( ketika itu kami adalah pengurus rt ) . Sehingga kemudian di
bangunlah 3 lantai dengan lahan nya habis semua . Dan saat ini pun
menjadi masalah tersendiri karena akses rencana saluran yang
dimaksud sudah hampir tak ada . Padahal titik yang sangat vital karena
terkait diatasnya ada objek lahan sangat luas .

Pada dasarnya Tanah Negara terbagi menjadi dua, yaitu Tanah Negara Bebas dan
Tanah Negara Tidak Bebas.
20 Adapun yang dimaksud dengan Tanah negara tidak bebas
adalah tanah-tanah yang sudah dihaki dengan suatu hak atau tanah-tanah yang sudah
mempunyai hak-hak atas tanah primer seperti tanah Hak Milik, tanah Hak Guna Usaha,
tanah Hak Guna Bangunan dan lainnya dalam golongan hak-hak atas tanah, termasuk
juga tanah-tanah Wakaf, tanah-tanah Hak Pengelolaan, tanah-tanah Hak Ulayat, tanah-
tanah Kaum, tanah-tanah Kawasan Hutan.
21
Tanggapan Muhammad Basuki Yaman Analisa pihak menganalisa
kasus tanah Dago muller dkk . Dan atau Dago elos melawan Muller (
namun kami duga Kolusi Dago Muller ) : dari sini kami perlu tanggapi
terkait tanah ulayat dan atau semacamnya . Kondisi di lapangan dan juga
fakta di sidang mengalami pengalihan pengalihan pihak yang dimaksud
.
Modus modus pun sejak lama telah di muncul kan dan juga berbau
aksi colonial , misalnya pamali mengetahui dan atau menyebut leluhur .
( artinya ada semacam menekan suatu pihak untuk tidak mengenal
leluhur nya ) . Dan selanjutnya bertahap mendorong suatu pihak untuk
menjadi seolah masyarakat adat . sehingga di lapangan terjadi semacam
konflik . Dan kemudian baru lah pihak yang di tampilkan di Sidang
menjadi seolah pihak yang di beri peran masyarakat adat .
Berikut gambaran nya Sandiwara yang dimainkan : Begitu urusan
ke Pemerintah seolah mengatasnamakan masyarakat adat . Tapi beda
dengan apa yang dikemukan ketika di lapangan seolah mendapat kan
legalitas pemerintah . Hal semacam ini terjadi di sidang ( dan atau
semacam narasi tertib Adminitrasi ) .

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
111

Bahkan penting juga di pahami sebagian besar pasar inpress ( dago
elos ) adalah pendatang yang awal kedatangan nya di kampung
cirapuhan rw 01 . Misalnya Asep makmun , sengkin , tahri , Udin S dan
lain lain nya . Sehingga kadang pihak masyarakat adat rw 02 ( wilayah
induk dago elos ) menganggap mereka orang kampung cirapuhan . Dari
sini kita harus berhati hati . Jadi pada ada riwayat beberapa pihak pun
sebenarnya bermasalah dengan masyarakat adat rw 01 dan atau
masyarakat adat rw 02 .
Bahwa kemudian sehingga kami mengeluarkan kebijakan untuk
menelusuri garis garis leluhur masyarakat . ( hal ini pula yang menjadi
agenda rapat pembentukan dewan pertanahan namun banyak yang
tidak bersedia karena takut – mengingat banyak oknum oknum – pada
saat tahun 2000 an pun dan atau sebelum nya sudah banyak mencuat
adanya PATI dan juga Oligarki besar )

Sedangkan, Tanah Negara Bebas adalah tanah lainnya selain Tanah Negara Tidak
Bebas. Dengan kata lain, terhadap tanah-tanah bebas tersebut belumlah ada yang
menguasai dan mengakui hak atas tanahnya itu baik secara perorangan atau badan
hukum,
22 tetapi penguasaannya langsung oleh Negara. Tanah-tanah seperti inilah yang
dalam praktik administrasi disebut dengan sebutan Tanah Negara.
23 Dengan demikian,
tanah-tanah yang menjadi objek sengketa terbagi menjadi dua, ada yang termasuk
Tanah Negara Bebas dan Tanah Negara Tidak Bebas.

Tujuan dari dilaksanakannya pendaftaran tanah adalah untuk memberikan
kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang Hak atas Tanah, satuan rumah
susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya
sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Kepastian dan perlindungan hukum yang
didapatkan oleh pemegang hak tersebut dibuktikan dengan adanya sertifikat hak atas
tanah,
24 sehingga adanya putusan yang demikian seperti tidak mempertimbangan
adanya tanah-tanah yang bersertipikat tersebut. Sebab alasan dikatakannya sebagai
Tanah Negara Tidak Bebas adalah karena di atas tanah-tanah yang menjadi objek
sengketa terdapat tanah-tanah yang terdaftar dengan bukti sertifikat Hak Guna
Bangunan ataupun sertifikat Hak Milik, yang mana sertifikat merupakan alat bukti yang
kuat. Artinya selama tidak dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
112

20
Hairan, (Juni 2008). “Pendaftaran Tanah dalam Sertipikat Hak Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah”. Risalah Hukum, Volume 4(Nomor 1), hlm. 6.
21
Boedi Harsono, (2013), Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan
Pelaksanaannya. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, hlm. 272.
22
Hairan, Op. Cit., hlm. 8.
23
Boedi Harsono, Loc.Cit.
24
Reynaldi A. Dilapanga, (2017). “Sertifikat Kepemilikan atas Tanah Merupakan Alat Bukti Otentik Menurut Undang-
Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960”. Jurnal Lex Crimen, Vol. VI (No. 5), hlm. 138.

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
113

tercantum dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar sepanjang data yang
tercantum sesuai dengan data dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.
25
Tanggapan Muhammad Basuki Yaman Analisa pihak menganalisa kasus
tanah Dago muller dkk . Dan atau Dago elos melawan Muller ( namun
kami duga Kolusi Dago Muller ) : kami sependapat dengan kebijakan
pemerintah dan atau pun apa yang disampaikan oleh analis ini .
Namun menjadi catatan penting terkait birokrasi di berbagai wilayah
dan khususnya pada kasus Dago . Dengan nilai tanah yang semakin
meningkat dan dengan potensi bisa di perumit apalagi untuk
masyarakat yang kecil . Maka potensi kolusi manipulasi dan penghalang
halang hak menjadi celah yang dimanfaatkan oleh Jaringan mafia Tanah
.
Pada kasus di Kampung Cirapuhan , kami memahami banyak warga
yang buta huruf . Sehingga sulit bagi mereka untuk mendapatkan
sertifikasi . Gambaran lainnya sekitar 32 tahun masyarakat hampir
kekurangan air bersih namun hampir tak ada solusi . Sehingga mereka
meriwayatkan sebelum masang air di masjid . Masyarakat mulai ke MCK
sejak setelah tengah malam . perlu kami jelaskan riwayat nya pada
awalnya ada sekitar 7 titik sumber air dan juga sumur , Setelah adanya
TPA tahun 1974 sumber itu pun tercemar dan di tutup , sehingga
mereka mengandalkan air dari saudara mereka di bagian timur dan di
utara yang tidak tercemar .
Inilah yang membuat negoisasi kami pada sekitar tahun 2004 / 2005
diterima di DPRD kota Bandung dan sekda Bandung . yang pada awal
nya pada poin 3 mengemukakan belum bisa disetujui . Kemudian
dilaksana kan oleh PDAM Bandung .

Selain daripada itu, adanya hak-hak atas tanah di atas tanah-tanah Negara
menjadikan kewenangan Negara terhadap tanah tersebut menjadi terbatas, walaupun

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
114

Negara mempunyai Hak Menguasai Negara atas Tanah (selanjutnya disebut HMN).
Karena HMN adalah sebuah bentuk pelimpahan kewenangan dari Hak Bangsa
Indonesia kepada Negara sebagai organisasi pada tingkatan yang tertinggi.
26
Pelimpahan kuasa tersebut diperintahkan oleh wakil-wakil Bangsa Indonesia melalui
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat”. Melalui kewenangan yang dimilikinya tersebut, Negara
berkewajiban menjaga tanah-tanah tersebut dan berkewajiban secara aktif dalam
mengusahakannya agar tetap memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya dalam
arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum
Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur.
27 Menurut Achmad Rubaei tanah harus
dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, secara
lahir, batin, adil dan merata, sedangkan di sisi lain juga harus dijaga kelestariannya,
sebab sebab tanah memiliki arti penting dalam kehidupan manusia.
28 Oleh karena itu,
wewenang Negara dalam HMN adalah sebagai berikut:
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan
pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan
bumi, air dan ruang angkasa;
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan
perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
Tanggapan Muhammad Basuki Yaman Analisa pihak menganalisa
kasus tanah Dago muller dkk . Dan atau Dago elos melawan Muller (
namun kami duga Kolusi Dago Muller ) : kami sependapat dengan
uraian analis ini. . Namun dalam kasus kampung cirapuhan dan atau
Dago Elos , pendistribusian nya mengalami ketimpangan sistematis .
Jadi ada semacam dualisme kebijakan . Kelompok masyarakat adat
di persulit . Sementara kelompok lainnya di permudah . Bahkan
beberapa pihak sebenarnya juga mengajak kami . Namun kami tolak
sehingga pada tahun 2012 mereka mencoba melakukan
kriminalisasi dengan pelaporan ke Polisi .

Dengan demikian, HMN merupakan penugasan pelaksanaan tugas kewenangan
bangsa yang mengandung unsur hukum publik.
29 Oleh karenanya dalam hal HMN,
Negara bukanlah pemilik tanah yang sebenarnya dan juga bukanlah sebagai pemilik
mutlak, karena Negara Republik Indonesia tidak memiliki kekuasaan dengan hak yang
disebut right of eminent domain terhadap hak kepemilikan tanah rakyat-rakyatnya yang

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
115

secara konstitusional adalah pemilik sebenarnya.
30 Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUPA,
melalui HMN, Negara membagi macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan

25
Klaudius Ilkam Hulu, (2021). “Kekuatan Alat Bukti Sertifikat Hak Milik atas Tanah dalam Bukti Kepemilikan Hak”. Jurnal
Panah Keadilan, Vol. 1(No. 1), hlm. 28.
26
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
27
Boedi Harsono, Op. Cit., hlm. 232.
28
Achmad Rubaei, (2007). Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Malang: Bayumedia, hlm. 1.
29
Sigit Sapto Nugroho, Muhammad Tohari, dan Mudji Rahardjo, (2017). Hukum Agraria Indonesia. Solo: Kafilah
Publishing, hlm. 53.
30
Herman Soesangobeng, (2012). Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria. Yogyakarta: STPN Press, hlm.
231.

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
116

kepada orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama, yang mana dalam Penjelasan
Umum UUPA diartikan bahwa hak-hak atas tersebut menjadi batasan kewenangan
negara dalam hal HMN.
31 Ketentuan tersebut oleh Boedi Harsono diartikan sebagai
pembatasan yang diadakan oleh Negara bagi dirinya sendiri sebagai suatu negara hukum,
sehingga konsekuensi yang timbul adalah Negara harus menghormati batas-batas yang
ada, dengan cara tidak mengganggu penguasaan dan penggunaan tanah yang sudah
diberikan olehnya kepada seseorang atau badan hukum.
32 Adapun batas-batas yang
dimaksud adalah hak-hak dasar yang berkaitan dengan hak atas tanah diatur dalam
UUPA, yaitu:
33 hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak
membuka tanah, hak memungut hasil hutan dan hak-hak lain, yang tidak termasuk hak-
hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang
sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.
34 Maka apabila dikaitkan
dengan kasus, terhadap tanah-tanah sengketa yang termasuk dalam Tanah Negara
Tidak Bebas, tidak seharusnya Negara mengganggu penguasaan tanah-tanah tersebut,
karena atas tanah-tanah tersebut telah diberikan hak-hak atas tanah oleh Negara
berupa Hak Milik dan/atau Hak Guna Bangunan kepada Warga Dago Elos. Yang mana
dengan alas hak-hak atas tanah tersebut pemilik hak atas tanah berwenang untuk
mempergunakan tanah yang bersangkutan sebagaimana bunyi Pasal 4 ayat (2) UUPA.
Dengan demikian, pertimbangan Hakim Pengadilan Peninjauan Kembali yang
menyebutkan bahwa siapapun berhak untuk mendapatkan hak atas tanah objek sengketa
tersebut tidak sesuai dengan aturan dalam UUPA, tepatnya Pasal 4 ayat (1) dan (2).
Lebih lanjut, disebutkan dalam Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 Amandemen Kedua
bahwa “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh
diambil alih secara berwenang-wenang oleh siapa pun”. Dalam kasus ini, diketahui bahwa
terdapat sebagian masyarakat yang sudah memiliki sertifikat atas tanah yang digugat
oleh Keluarga Muller. Dalam putusan Peninjauan Kembali, Hakim Mahkamah Agung
tidak mempertimbangkan bahwa terdapat beberapa warga yang sudah memiliki
sertifikat atas sebagian tanah tersebut, hal ini bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (4)
UUD 1945 Amandemen Kedua. Karena apabila melihat fakta, warga Dago Elos telah
menduduki objek sengketa dalam kurun waktu yang lama, terus menerus dan sebagian
sudah diberikan sertifikat hak milik,
35 sehingga Keputusan Peninjauan Kembali tersebut
tidak memperhatikan bahwa adanya hak otentik untuk menguasai tanah tersebut.

31
Angka II Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
32
Boedi Harsono, Op. Cit., hlm. 237.
33
Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
34
Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berbunyi: “Hak-
hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha-bagi
hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan
Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat”.
35
Putusan Nomor 109/PK/Pdt/2022, hlm. 63 para. 12.

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
117

Terlebih lagi, berdasarkan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 Amandemen Kedua yang
menyebutkan bahwa hak milik pribadi tidak boleh diambil alih secara sewenang-
wenang oleh siapa pun. Dengan begitu, pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 109
PK/Pdt/2022 tidak sesuai dengan aturan pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UUPA serta
Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 Amandemen Kedua dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
Tanggapan Muhammad Basuki Yaman Analisa pihak menganalisa kasus
tanah Dago muller dkk . Dan atau Dago elos melawan Muller ( namun
kami duga Kolusi Dago Muller ) : kami sependapat dengan uraian analis
ini. . Namun dalam kasus kampung cirapuhan dan atau Dago Elos ,
konsep kadang terjadi berbalik arah .
Jadi pada inti aturan di berlakukan pada suatu pihak . sementara pihak
inilah yang jadi alat menekan pihak kelompok masyarakat adat . Hal ini
terjadi bukan secara keseluruhan namun parsial . artinya beberapa
kelompok masyarakat adat di libatkan .

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Kasus Warga Dago Elos dengan Keluarga
Muller Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pendaftaran Tanah
Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah
secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan,
pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis,
dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang Tanah, Ruang atas Tanah,
Ruang Bawah Tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda
bukti haknya bagi bidang-bidang Tanah, Ruang atas Tanah, Ruang Bawah Tanah yang
sudah ada haknya dan hak milik atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang
membebaninya.
36 Pada pendaftaran tanah di Indonesia berlaku sistem pendaftaran hak
atau registration of titles, yang tampak dengan adanya Buku Tanah sebagai dokumen
yang memuat data fisik dan yuridis yang dihimpun dan disajikan serta adanya sertifikat
yang berfungsi sebagai alat bukti hak yang didaftarkan.
37 Untuk memenuhi kebutuhan
pendaftaran tanah dengan sistem pendaftaran yang demikian, Peraturan Pemerintah
No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP No. 24 Tahun
1997) menyediakan mekanisme pembuktian Hak atas Tanah terhadap hak-hak baru dan
hak-hak lama. Adapun yang dimaksud dengan hak-hak baru adalah hak-hak yang baru
diberikan atau diciptakan sesudah adanya PP No. 24 Tahun 1997, sedangkan hak-hak
lama adalah hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak yang ada pada waktu
mulai berlakunya UUPA dan hak-hak yang belum didaftar menurut Peraturan

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
118

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
38

Kemudian, dalam hal pendaftaran tanah terhadap tanah bekas Hak Barat dapat
dilakukan dengan pembuktian hak baru ataupun hak lama. Hal ini dimuat dalam PP No.
24 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan
Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP No. 18 Tahun 2021). Adapun bunyi Pasal 24
ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 adalah “untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah
yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai

36
Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah
Susun, dan Pendaftaran Tanah.
37
Boedi Harsono, Op. Cit., 477.
38
Ibid., hlm. 491.

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
119

adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya
oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala
Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk
mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya”.
39 Bunyi
pasal tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya bukti kepemilikan terdiri dari bukti
kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlaku UUPA dan apabila hak
tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak dilakukan berturut-turut sampai ke
tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak.
40 Apabila bukti tertulis
tersebut tidak lengkap atau tidak ada lagi, pembuktian kepemilikan dapat dilakukan
dengan dua syarat, yaitu keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan yang
dapat dipercaya kebenarannya dan penguasaannya tidak dipermasalahkan oleh
masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan maupun pihak
lainnya.
41
Tanggapan Muhammad Basuki Yaman Analisa pihak menganalisa kasus
tanah Dago muller dkk . Dan atau Dago elos melawan Muller ( namun
kami duga Kolusi Dago Muller ) : kami sependapat dengan uraian analis
ini. . Namun dalam kasus kampung cirapuhan dan atau Dago Elos ,
konsep kadang terjadi berbalik arah . Bahkan Dengan adanya Pasal 24 ayat
(1) PP No. 24 Tahun 1997
Dalam kasus kampung cirapuhan dengan adanya keterangan Apabila bukti
tertulis tersebut tidak lengkap atau tidak ada lagi, pembuktian kepemilikan dapat
dilakukan dengan dua syarat, yaitu keterangan saksi atau pernyataan yang
bersangkutan yang dapat dipercaya kebenarannya dan penguasaannya . Sehingga
mereka punya celah untuk dimasuki nya . Sebenarnya mereka telah
mengabaikan suatu hal ( tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat
atau Namun mereka didukung oknum desa/kelurahan yang bersangkutan
maupun pihak lainnya.
41 Dalam hal juga didukung oleh pemodal dan atau
spekulan untuk menguasai objek pihak ketiga

Akan tetapi, ketentuan pembuktian hak lama tersebut diubah oleh Pasal 95 PP No.
18 Tahun 2021, sehingga alat bukti tertulis tanah bekas hak barat dinyatakan tidak
berlaku dan statusnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.
42 Pelaksanaan

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
120

pendaftaran tanah bekas hak barat didasarkan pada surat pernyataan penguasaan fisik
yang diketahui 2 (dua) orang saksi dan bertanggung jawab secara perdata dan pidana.
Adapun uraian dari surat pernyataan tersebut sebagaimana dimuat pada Pasal 95 ayat
(2) yaitu:
43
1. tanah tersebut adalah benar milik yang bersangkutan bukan milik orang lain dan
statusnya adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara bukan tanah bekas
milik adat;
2. tanah secara fisik dikuasai;
3. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang
bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah; dan
4. penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh pihak lain.

Tanggapan Muhammad Basuki Yaman Analisa pihak menganalisa
kasus tanah Dago muller dkk . Dan atau Dago elos melawan Muller (
namun kami duga Kolusi Dago Muller ) : Namun dalam kasus kampung
cirapuhan dan atau kelompok masyarakat adat rw 02 dan atau kempok
masyarakat adat rw 01 , konsep kadang terjadi berbalik arah . Berikut
gambaran nya Sandiwara yang dimainkan : Begitu urusan ke
Pemerintah seolah mengatasnamakan masyarakat adat . Tapi beda
dengan apa yang dikemukan ketika di lapangan seolah mendapat kan
legalitas pemerintah . Hal semacam ini terjadi di sidang ( dan atau
semacam narasi tertib Adminitrasi ) .

Kemudian, apabila dikaitkan dengan pertimbangan Hakim dalam kasus a quo
yang menyebutkan bahwa adanya permohonan pendaftaran tanah yang diajukan oleh
Keluarga Muller terhadap tanah-tanah sengketa, maka menurut Penulis, dalam
memberikan pertimbangan hukumnya, Hakim tidak memperhatikan lebih lanjut
mengenai peraturan-peraturan yang membahas mengenai pembuktian hak lama, yaitu
ketentuan dalam Pasal 95 PP No. 18 Tahun 2021. Artinya dalam pemberlakuan

39
Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
40
Elza Syarief, (2014). Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), hlm. 47.
41
Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
42
Pasal 95 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah
Susun, dan Pendaftaran Tanah.
43
Pasal 95 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah
Susun, dan Pendaftaran Tanah.

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
121

pembuktian hak lama berlaku asas Lex Posterior Derogat Legi Priori, yang pada intinya
meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lama dengan
dikeluarkannya undang-undang (norma/aturan hukum) yang baru. Asas ini berlaku
dalam kondisi norma hukum yang baru memiliki kedudukan yang sederajat atau lebih
tinggi dari norma hukum yang lama.
44 Maka terdapat ukuran yang pasti dalam
menentukan peraturan mana yang merupakan peraturan baru dengan melihat waktu
mulai berlakunya secara kronologis. Dalam hal ini, terlihat jelas bahwa sejak
diberlakukannya PP No. 18 Tahun 2021 maka ketentuan yang berkaitan pembuktian hak
lama yang dimuat pada Pasal 26 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku. Dengan demikian, muncul pertanyaan terkait pertimbangan hukum
Majelis Hakim dalam putusan ini yang sama sekali tidak memperhatikan asas lex
posterior derogat legi priori.

Terkait Pasal 95 PP No. 18 Tahun 2021 dan Pasal 26 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997

Tanggapan Muhammad Basuki Yaman Analisa pihak menganalisa kasus
tanah Dago muller dkk . Dan atau Dago elos melawan Muller ( namun
kami duga Kolusi Dago Muller ) : Kami menilai analis ini menilai pihak
penggugat membuka celah .

Bahwa menurut kami tidak bisa celah tersebut di buka ! kecuali dengan
adanya kolusi dengan para tergugat utama dan jaringan nya .

Dalam memutuskan suatu perkara, Hakim dalam pertimbangannya Putusan PK
tersebut haruslah memperhatikan ketentuan Pasal 95 ayat (2) PP No. 18 Tahun 2021
dengan melihat setiap unsur yang ada dalam ayat tersebut. Pertama, tanah yang menjadi
objek sengketa adalah tanah yang diakui oleh Keluarga Muller dengan bukti Acte Van
Eigendom Verpondings bukan dalam bentuk konversi hak atas tanah bekas barat sehingga
statusnya adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Namun, tanah yang
dikuasai langsung oleh negara tersebut merupakan tanah negara tidak bebas dimana
tanah objek sengketa sudah mempunyai hak-hak atas tanah seperti hak milik, hak guna
bangunan yang dimiliki atas nama warga Dago Elos. Kedua, unsur dari tanah secara fisik
dikuasai juga tidak dapat dibuktikan oleh Keluarga Muller dalam hal penguasaan secara
fisik atas tanah objek sengketa. Itikad baik dari keluarga Muller juga dapat dikatakan
tidak ada sejak Keluarga Muller tidak melakukan konversi atas tanah objek sengketa.
Unsur terakhir yakni penguasaan tanah yang tidak dipermasalahkan oleh pihak lain, hal
tersebut juga tidak dapat dipenuhi oleh Keluarga Muller sebagai pemohon Peninjauan
Kembali dengan adanya warga Dago Elos sebagai pihak Termohon menentang
pendaftaran tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Keluarga Muller.

Tanggapan Muhammad Basuki Yaman Analisa pihak menganalisa kasus
tanah Dago muller dkk . Dan atau Dago elos melawan Muller ( namun
kami duga Kolusi Dago Muller ) :

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
122

Bahwa menurut kami tidak bisa celah tersebut di buka ! kecuali dengan
adanya kolusi dengan para tergugat utama dan jaringan nya .

Kemudian, di sisi lain, terdapat fakta bahwa di atas tanah yang menjadi sengketa
yang kemudian didaftarkan oleh Keluarga Muller/PT Dago Inti Graha telah diduduki
oleh warga Dago Elos, Kantor Pos Kecamatan Coblong, dan juga Terminal Dago yang
beberapa diantaranya kepemilikannya dilandasi oleh sertifikat Hak Milik dan Hak Guna
Bangunan.
Tanggapan Muhammad Basuki Yaman Analisa pihak menganalisa kasus
tanah Dago muller dkk . Dan atau Dago elos melawan Muller ( namun
kami duga Kolusi Dago Muller ) : Analis ini pada kalimat akhir membuat
pengalihan . seolah SHM dan HGB ada keberpihak pada tergugat .
Mengingat pula kebanyakan posisi nya berada di kampung cirapuhan .
Bahkan dengan kemenangan pihak tergugat pun kadang statusnya tak
jelas . Dan motif ini pun sudah di coba mereka dengan adanya
kesepakatan dengan Bu Raminten ( putusan pengadilan Negeri hal 80 sd
89 ) Dan juga bukan hanya itu ada objek yang dijadikan alat bukti 15.000
mter . Dan atau objek yang masih samar yaitu 80 m , 270 mtr dan 868 tr
dan lain lainnya . Yang mana menurut kami harus di batalkan dengan atau
minimal di revfsi luas dan atau petanya . karena juga telah merugikan
bahkan dan atau lokasinya menutup akses jalan .

Hal ini sejalan dengan rincian surat keterangan Badan Pertanahan Nasional pada
Tahun 2000, tanah yang telah dianggap kosong adalah seluas 37.000 M
2 dengan rincian
yaitu:
45 i) seluas 5.000 M
2 dipergunakan untuk sarana umum seperti Terminal

44
Nurfaqih, (September 2020), “Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan
Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum”. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16(No. 3), hlm. 312.
45
Putusan Nomor 454/PDT.G/2016/PN.Bdg, hlm. 45.

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
123

Dago, Kantor Pos dan Giro, serta Jalan Umum; dan ii) sisa seluas 32.000 M
2 telah dihuni
dan digarap oleh sebanyak 149 penghuni/penggarap secara berturut hingga pada saat
perkara aquo diajukan telah berjumlah 274 pemegang hak garap dengan daftar normatif
yang diketahui oleh Ketua RT dan RW maupun Lurah setempat. Dengan kata lain, di
atas tanah objek sengketa telah dilakukan penetapan oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kota Bandung yang memberikan hak atas tanah objek sengketa untuk sarana umum dan
kepada warga Dago Elos yang sudah menetap dalam kurun waktu yang lama dan secara
terus menerus.
Tanggapan Muhammad Basuki Yaman Analisa pihak menganalisa kasus
tanah Dago muller dkk . Dan atau Dago elos melawan Muller ( namun
kami duga Kolusi Dago Muller ) : inilah salah satu yang kami laporkan .
Bahwa negara dan warga berpotensi di rugikan 100 miliar hingga 1
triliun .
Bahwa dalam bab alat bukti 39 masih di sebutkan dan atau di libatkan
Kampung cirapuhan rw 01 . terkait surat tahun 2013 . Kemudian pada
bab alat bukti nomor 41 ( waktu pembuatan semakin membuat janggal
yaitu November 2016 ) hampir berdekatan gugatan Muller terdaftar di
Pengadilan Negeri pada Tanggal 30 November 2016 .
Pada surat yang jadikan bab alat bukti nomor 41 Tersebut . Mulai terjadi
pengalihan yaitu tidak lagi melibatkan kampung cirapuhan rw 01 .
Sehingga di duga kuat akan menghidupkan Bab alat bukti nomor 27 (
objek 15.000 meter ) yang sangat janggal dalam sidang dikemukakan
terkait tahun 1996 dalam berkas rt rw Dago elos tahun 1997 dan atau rt
rw 02 Dago elos rt rw 01 Kampung cirapuhan tahun 1999 tak ada objek
15.000 meter . yang ada PBB laporan awal pembayaran tahun 2002 .
Bahkan hanya sekali bayar yaitu tahun 2010 beberapa hari kemudian
|Syarif hidayat memproses nya di BPN ( putusan pn hal 120 )
inilah salah satu yang kami laporkan . Bahwa negara dan warga
berpotensi di rugikan 100 miliar hingga 1 triliun . dan juga terkait lain
lainnya .

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
124

Lalu, apabila mengaitkannya dengan Pasal 23 PP No. 24 Tahun 1997 mengenai
pembuktian hak baru, maka Warga Dago Elos mempunyai hak untuk melakukan
pendaftaran tanah atas tanah-tanah objek sengketa yang sudah berstatus sebagai Tanah
Negara.
Tanggapan Muhammad Basuki Yaman Analisa pihak menganalisa
kasus tanah Dago muller dkk . Dan atau Dago elos melawan Muller (
namun kami duga Kolusi Dago Muller ) : telah kami jelaskan , diduga
kuat objek seluas 5,940 hingga 10.000 disetujui bahkan sudah ada peta
yang dibuatkan oleh suatu pihak . Namun diduga tidak puas sehingga
menambahkan 15.000 mter dan lain lain nya . Ini lah yang menjadi
masalah dengan kelomppok kami dan juga dengan fasilitas umum
lapangan atas dan juga pada bagian bawah .

Bahkan menurut Hakim pada Putusan Kasasi, jika dibandingkan dengan Keluarga
Muller/PT Dago Inti Graha, Warga Dago Elos mempunyai hak prioritas sebab Keluarga
Muller/PT Dago Inti Graha atau para orang tuanya tidak menguasai tanah objek
sengketa, sedangkan Warga Dago Elos melakukan penguasaanya secara nyata.
46
Tanggapan Muhammad Basuki Yaman Analisa pihak menganalisa
kasus tanah Dago muller dkk . Dan atau Dago elos melawan Muller (
namun kami duga Kolusi Dago Muller ) : kami malah tidak memahami
pertimbangan hakim . Karena pihak tergugat pun menggunakan alas
hak barat eigendome Verponding . Dan lagi ada pernyataan kuasa
tergugat 334 yang mengemukakan pertentangan pihak penggugat dan
para pihak tergugat dengan laporan BPN . ( hal 88- 89 dan atau sebelum
nya pada putusan pengadilan negeri perdata ) .
Dan masalah penguasaan fisik tak 100 % sesuai dengan Bab alat
bukti . Dan juga pihak tergugat utama dan para tergugat lain nya tak ada
kaitan yang logis . ( dan memang bukan demikian . pada eksepsi dan atau
sanggahan dan berikut bab alat bukti di kemukakan oleh pembela
isidentil bahwa tergugat I ada kespakatan dengan Yayasan ema tahun
1967 / 1968 . Hal ini bertolak belakang dengan kondisi nya dan atau

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
125

keterangan warga dan juga bertentangan dengan laporan pemerintah
kota Bandung . Dan juga diduga kuat tak akan ada jawaban logis untuk
menjelaskan nya karena memang bukan demikian riwayatnya .

Sebab untuk keperluan pendaftaran hak atas pemberian hak baru dilakukan
dengan pembuktian, yang mana dalam Pasal 23 disebutkan bahwa hak atas tanah baru
dibuktikan dengan; (i) Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang
memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila
pemberian hak tersebut berasal dari tanah negara atau tanah hak pengelolaan; dan (ii)
Asli akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang memuat pemberian hak tersebut
oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai
hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik.
47 Selain daripada itu, adanya
program reforma agraria,
48 maka sepatutnya Negara memberikan hak-hak atas tanah
objek sengketa kepada warga Dago Elos yang telah menguasai tanah tersebut secara
fisik.
Tanggapan Muhammad Basuki Yaman Analisa pihak menganalisa
kasus tanah Dago muller dkk . Dan atau Dago elos melawan Muller (
namun kami duga Kolusi Dago Muller ) : poin dago elos ini lah yang
menjadi masalah besar . kalau paham benar artinya bahwa objek 6,3 ha
sd 6,9 ha berada pada pasar di rw 02 seluas sekitar 0,5 ha hingga 1,9 ha
. Janggal bukan ? Hal ini tak akan di pahami oleh pihak pihak yang tak
paham riwayat Dago elos .

Oleh karenanya, pertimbangan hakim atas permohonan pendaftaran tanah dari
Keluarga Muller yang mengeluarkan putusan yaitu meminta Kantor Pertanahan Kota
Bandung untuk tunduk dan menerbitkan sertifikat atas nama Keluarga Muller itu tidak
sesuai dengan rencana reforma agraria. Dikarenakan dalam putusan ini, Keluarga
Muller dan PT Dago Inti Graha tidak mencerminkan tanah objek sengketa tersebut
mempunyai fungsi sosial.

46
Putusan Nomor 934/K/Pdt/2019, hlm. 52.
47
Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
48
Reforma agraria adalah suatu upaya sistematik, terencana, dan dilakukan secara relatif cepat, dalam jangka waktu
tertentu dan terbatas, untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial serta menjadi pembuka jalan bagi
pembentukan masyarakat ‘baru’ yang demokratis dan berkeadilan; yang dimulai dengan langkah menata ulang
penguasaan, penggunaan,dan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam lainnya, kemudian disusul dengan sejumlah
program pendukung lain untuk meningkatkan produktivitas petani khususnya dan perekonomian rakyat pada
umumnya. (Oswar Mungkasa, (2014). “Reforma agraria Sejarah, Konsep dan Implementasinya”. Buletin Agraria
Indonesia Edisi I, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, Jakarta, hlm. 1.)

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
126

Lebih lanjut, sebagaimana yang sudah disebutkan di atas, bahwa yang menjadi objek
sengketa dalam Kasus a quo adalah Terminal Dago dan Kantor Pos Kecamatan Coblong, yang
mana kedua hal tersebut adalah fasilitas umum dan fasilitas sosial yang merupakan
kepentingan umum. Dimana dalam pelaksanaan penataan ruang, kepentingan umum
adalah salah satu hal yang dilindungi keberadaannya.
49 Hal ini sejalan dengan pasal 6
UUPA yang menjelaskan bahwa tanah yang menjadi hak seseorang tidak dibenarkan
semata-mata untuk kepentingan pribadi, apalagi jika menimbulkan kerugian bagi
masyarakat.
50 Ketentuan tersebut mengandung asas fungsi sosial yang artinya kepentingan
masyarakat Dago Elos, dan kepentingan individu Keluarga Muller dan PT. Dago Inti Graha
berada pada posisi saling mengimbangi guna tercapainya kebahagiaan bagi semua pihak.
Dalam putusan ini, sistem kepemilikan tanah pada tanah objek sengketa harus
dipandang sebagai sarana berfungsi sosial dimana tidak ada kesewenangan pada sistem
tanah.
Tanggapan Muhammad Basuki Yaman Analisa pihak menganalisa
kasus tanah Dago muller dkk . Dan atau Dago elos melawan Muller (
namun kami duga Kolusi Dago Muller ) :
Objek yang di perjuangkan hak nya tidak lebih banyak dari objek
yang hendak di rebutnya !

poin dago elos ini lah yang menjadi masalah besar . kalau paham
benar artinya bahwa objek 6,3 ha sd 6,9 ha berada pada pasar di rw 02
seluas sekitar 0,5 ha hingga 1,9 ha . Janggal bukan ? Hal ini tak akan di
pahami oleh pihak pihak yang tak paham riwayat Dago elos .

PENUTUP
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.
Pelaksanaan konversi Hak atas Tanah dilakukan dengan pendaftaran tanah, diajukan oleh
pihak yang berkepentingan dengan disertakan beberapa bukti. Selanjutnya, tanah-tanah
yang tidak dilakukan konversi Hak atas Tanah sampai dengan tanggal 24 September 1980
dan tidak ditetapkan sebagai tanah untuk kepentingan umum oleh Pemerintah, tanah
tersebut dikuasai oleh negara. Sengketa tanah antara Warga Dago Elos dan Keluarga
Muller termasuk dalam Acte Van Eigendom Verpondings
Nummer 3740, 3741 en 3742 Aan George Hendrik Muller (yang menjadi objek sengketa)
adalah Tanah Negara bekas Hak Barat. Namun, sampai tanggal 24 September 1980,

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
127

George Hendrik Muller atau Keluarga Muller lainnya tidak ada yang mengajukan
permohonan untuk melaksanakan konversi Hak atas Tanah yang dimilikinya menjadi
hak-hak atas tanah yang ada dalam UUPA.
Apabila dihubungkan pada pertimbangan Hakim Pengadilan Peninjauan Kembali
yang menyebutkan bahwa siapapun berhak untuk mendapatkan hak atas tanah objek sengketa
tersebut, maka terjadi ketidaksesuaian dengan aturan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)
UUPA. Hal ini dikarenakan di atas tanah-tanah yang menjadi objek sengketa terdapat
tanah-tanah yang terdaftar dengan bukti sertifikat Hak Guna Bangunan ataupun
sertifikat Hak Milik, yang mana sertifikat merupakan alat bukti yang kuat. Hal ini juga
dikuatkan oleh Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 Amandemen Kedua yang menyatakan

49
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
50
N.H.T. Siahaan, (2004). Hukum Lingkungan dan Ekonomi Pembangunan Edisi. Jakarta: Erlangga, hlm. 191.

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
128

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil
alih secara berwenang-wenang oleh siapa pun”.
Pendaftaran tanah terhadap tanah bekas Hak Barat juga diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu dapat dilakukan dengan pembuktian hak baru
ataupun hak lama. Apabila dikaitkan dengan pertimbangan Hakim dalam kasus a quo
yang menyebutkan bahwa adanya permohonan pendaftaran tanah yang diajukan oleh
Keluarga Muller terhadap tanah-tanah objek sengketa, maka Hakim dalam memberikan
pertimbangan hukumnya tidak memperhatikan lebih lanjut mengenai peraturan-
peraturan yang membahas mengenai pembuktian hak lama, sebagaimana telah terjadi
perubahan dengan adanya ketentuan Pasal 95 PP Nomor 18 Tahun 2021. Artinya dalam
pemberlakuan pembuktian hak lama berlaku asas Lex Posterior Derogat Legi Priori yang
tidak diperhatikan oleh Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum pada
putusan ini. Apabila dihubungkan dengan reforma agraria, pendaftaran tanah oleh
Keluarga Muller tersebut tidak mencerminkan adanya fungsi sosial dari tanah-tanah
objek sengketa. Maka demikian, terdapat ketidakadilan bagi warga Dago Elos yang telah
menduduki tanah objek sengketa serta telah memiliki pula Hak Milik dan Hak Guna
Bangunan bagi sebagian tanah objek sengketa tersebut.
Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu Hakim sebagai
salah satu penegak hukum diharapkan dapat menggali, mengikuti, dan memahami
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang
diperintahkan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Tanggapan Muhammad Basuki Yaman Analisa pihak menganalisa
kasus tanah Dago muller dkk . Dan atau Dago elos melawan Muller (
namun kami duga Kolusi Dago Muller ) :

saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu Hakim sebagai salah satu penegak
hukum diharapkan dapat menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang diperintahkan oleh
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pada waktu sebelum memberikan keputusan , perlu menggali
kasus dan memahami apa beda Dago dan Dago Elos dan atau Kampung
Cirapuhan dan juga apa , siapa , dimana kapan , bagaimana , kenapa .

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
129

Pada akhirnya pun kami tetap akan mengajukan permohonan
kepada Panglima Perang Republik Indonesia cq Presiden Prabowo
Subianto supaya kasus ini di BATAL DEMI HUKUM kan dan atau di NON
EXECUTABLE KAN sehingga kemudian di lakukan reformasi agraria
Alhamdulillah semoga bermanfaat .

DAFTAR PUSTAKA
Buku
Adrian Sutedi, (2018). Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya. Jakarta: Sinar Grafika.
Achmad Rubaei, (2007). Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Malang:
Bayumedia.
Bachtiar, (2018). Metode Penelitian Hukum. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS.
Boedi Harsono, (2013), Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
Elza Syarief, (2014). Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom. Jakarta: KPG (Kepustakaan
Populer Gramedia).
Herman Soesangobeng, (2012). Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria.
Yogyakarta: STPN Press.
N.H.T. Siahaan, (2004). Hukum Lingkungan dan Ekonomi Pembangunan Edisi. Jakarta:
Erlangga.
Ronny Hanitijo Soemitro, (1985). Metodologi Penulisan Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
130

Sigit Sapto Nugroho, Muhammad Tohari, dan Mudji Rahardjo, (2017). Hukum Agraria
Indonesia. Solo: Kafilah Publishing.
Urip Santoso, (2010). Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah Edisi Pertama. Jakarta:
Kencana.
Zainuddin Ali, (2009). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal
Dian Aries Mujiburohman, (2021). “Legalisasi Tanah-Tanah Bekas Hak Eigendom (Kajian
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/Pn.Pkl). Jurnal Yudisial, Volume 14, (Nomor 1).
Edi Rosadi, (April 2016). “Putusan Hakim yang Berkeadilan”. Badamai Law Journal,
Volume 1(Nomor 1).
Hairan, (Juni 2008). “Pendaftaran Tanah dalam Sertipikat Hak Menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah”. Risalah Hukum,
Volume 4(Nomor 1).
I Made Setiana Sanjaya, dkk, (2021). “Akibat Hukum Konversi Hak atas Tanah Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah”. Jurnal
Analogi Hukum, Volume 3(Nomor 3).
Klaudius Ilkam Hulu, (2021). “Kekuatan Alat Bukti Sertifikat Hak Milik atas Tanah dalam
Bukti Kepemilikan Hak”. Jurnal Panah Keadilan, Volume 1(Nomor 1).
Nurfaqih, (September 2020), “Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior:
Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan
Argumentasi Hukum”. Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 16(Nomor 3).
Oswar Mungkasa, (2014). “Reforma agraria Sejarah, Konsep dan Implementasinya”.
Buletin Agraria Indonesia Edisi I, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas,
Jakarta.
Reynaldi A. Dilapanga, (2017). “Sertifikat Kepemilikan atas Tanah Merupakan Alat Bukti
Otentik Menurut Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960”. Jurnal Lex
Crimen, Volume VI (Nomor 5).
Salmi, (Desember 2015). “Konversi atas Tanah Hak Barat Suatu Tinjauan Yuridis”. Pleno De
Jure, Volume 4(Nomor 5).
Ulfia Hasanah, (Februari 2012). “Status Kepemilikan Tanah Hasil Konversi Hak Barat
Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960”. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2(Nomor 2).

Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
131

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak pengelolaan, Hak atas Tanah,
Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Sumber Lain
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2021). Laporan
Kinerja (LKj) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Tahun 2020. hlm. 13. Available from:. [accessed September, 26, 2022].
Konsorsium Pembaruan Agraria. (2020). Catatan Akhir Tahun 2020 Konsorsium
Pembaruan Agraria Edisi Peluncuran 1: Laporan Konflik Agraria di Masa
Pandemi dan Krisis Ekonomi. Available from:
http://kpa.or.id/assets/uploads/files/publikasi/4db26-catatan-akhir-tahun-
kpa_peluncuran-1_laporan-konflik-agraria-2020.pdf. [accessed September, 26,
2022].
LBH Bandung. (28 Februari 2018). Press Release: Pernyataan Sikap Warga Dago Elos
dan Tamansari. Available from: http://www.lbhbandung.or.id/press-release-
pernyataan-sikap-warga-dago-elos-dan-tamansari/. [accessed September, 26,
2022].
Putusan Nomor 109/PK/Pdt/2022.
Putusan Nomor 454/PDT.G/2016/PN.Bdg.
Putusan Nomor 570/PDT/2017/PT.BDG.
Putusan Nomor 934/K/Pdt/2019.
Rizma Marlina Gardini. (2019). Tinjauan Yuridis Sengketa Penguasaan Tanah Eks Eigendom
Verponding (Studi Kasus Putusan No.10/Pdt.G/2017/PN Ungaran. [Skripsi,
Universitas Negeri Semarang]. Unnes Repository, http://lib.unnes.ac.id/36081/.

Tanggapan Muhammad Basuki Yaman Analisa pihak menganalisa
kasus tanah Dago muller dkk . Dan atau Dago elos melawan Muller (
namun kami duga Kolusi Dago Muller ) : Referensi Analis dari fakultas
hukum ini cukup banyak namun . Namun saran kami penting juga
mempelajari fakta lapangan . minimal paham dago dengan Dago elos .
Sehingga tidak terkecoh oleh manipulasi jaringan Mafia Tanah Paling
Viral se Indonesia ini .

Alhamdulillah semoga bermanfaat .

Modus Mafia Tanah Dago Elos , Analisa Ahli Hukum dan Analisa Muhammad Basuki Yaman

About This Presentation

Slide Content

Tags

Categories

Download

Quick Actions

Statistics

Related Slideshows

Modus Mafia Tanah Dago Elos , Analisa Ahli Hukum dan Analisa Muhammad Basuki Yaman

About This Presentation

Slide Content

Slide 1

Slide 2

Slide 3

Slide 4

Slide 5

Slide 6

Slide 7

Slide 8

Slide 9

Slide 10

Slide 11

Slide 12

Slide 13

Slide 14

Slide 15

Slide 16

Slide 17

Slide 18

Slide 19

Slide 20

Slide 21

Slide 22

Slide 23

Slide 24

Slide 25

Slide 26

Slide 27

Slide 28

Slide 29

Slide 30

Slide 31

Slide 32

Slide 33

Slide 34

Slide 35

Slide 36

Slide 37

Slide 38

Slide 39

Slide 40

Slide 41

Slide 42

Slide 43

Slide 44

Slide 45

Slide 46

Slide 47

Slide 48

Slide 49

Slide 50

Slide 51

Slide 52

Slide 53

Slide 54

Slide 55

Slide 56

Slide 57

Slide 58

Slide 59

Slide 60

Slide 61

Slide 62

Slide 63

Slide 64

Slide 65

Slide 66

Slide 67

Slide 68

Slide 69

Slide 70

Slide 71

Slide 72

Slide 73

Slide 74

Slide 75

Slide 76

Slide 77

7-10. STP + Branding and Product & Services Strategies.pptx