Sengketa Tanah Dago Elos Bukan Di Dago Elos Tapi di Dago ( tanpa kata elos ).pdf

dagoelos313 9 views 3 slides Nov 02, 2025
Slide 1
Slide 1 of 3
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3

About This Presentation

Lokasi Sengketa Tanah Dago Elos Bukan Di Dago Elos Tapi di Dago ( tanpa kata elos )
Sengketa Tanah Dago Elos Bukan Di Dago Elos Tapi di Dago ( tanpa kata elos )
Menurut Muhammad Basuki Yaman, lokasi sengketa yang disebut "Dago Elos" secara formal dan publik ternyata tidak sepenuhnya berad...


Slide Content

1


Sengketa Tanah Dago Elos Bukan Di Dago Elos Tapi di Dago ( tanpa kata elos )
Menurut Muhammad Basuki Yaman, lokasi sengketa yang disebut "Dago
Elos" secara formal dan publik ternyata tidak sepenuhnya berada di Dago
Elos itu sendiri. Wilayah konflik yang disengketakan meliputi Kampung Cir
apuhan di RW 01 ( bahkan jauh lebih luas yang berdampak yaitu sekitar
4,4 hektar hingga 5 hektar . tapi banyak yang telah di manipulasi jaringan
mafia tanah yang sama ) . Kampung
Cirapuahan Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang se
cara administratif bukan bagian dari Dago Elos RW 02.

2

Lokasi Sengketa Tanah Dago Elos Bukan Di Dago Elos Tapi di Dago ( tanpa
kata elos )
Inti dari perbedaan tersebut menurut Yaman adalah:
1. Manipulasi Nama dan Wilayah
• Beberapa pihak penggugat sengketa mengklaim area di RW 01 Kampung
Cirapuhan sebagai bagian dari Dago Elos, sehingga publik sering memaha
mi seluruh konflik sebagai “Dago Elos.” Bahkan istilah Dago elos adalah
jebakan mafia tanah
• Secara historis dan administratif, Dago Elos merujuk pada pasar yang
berada
di RW 02 Kelurahan Dago. Penggunaan istilah “Dago Elos” di luar RW 02
adalah bagian dari strategi rekayasa klaim untuk memperkuat kepentingan
pihak tertentu.
2. Target Sengketa yang Lebih Luas
• Sengketa tidak hanya 6,3–
6,9 hektar tanah di Dago Elos RW 02, tetapi juga mencakup tanah-
tanah kecil di RW 01, termasuk bidang 80 m², 270 m², 868 m² hingga 15.00
0 m² yang diklaim bagian dari skema kolusi oleh jaringan mafia tanah.
• Wilayah RW 01 menjadi penting sebagai target konflik karena dikuasai war
ga tradisional (Kampung Cirapuhan) yang menolak pengalihan klaim berda
sarkan dokumen kolonial. Dan juga klaim oknum warga , oknum tomas dan
oknum toga , oknum aparatur dan oligarki dan spekulan ( malah di
belakang para oknum tergugat = bercampur dengan tergugat murni )
3. Fakta Empiris Sengketa
• Sengketa formal hanya menampilkan dua pihak di pengadilan, namun men
urut Yaman terdapat empat pihak nyata: dua pihak formal (penggugat dan
tergugat) dan dua pihak yang berada di balik layar atau menjadi korban ya
ng dirugikan oleh manipulasi hukum.
4. Motif Kolusi dan Rekayasa
• Menurut Yaman, kasus Dago Elos bukan sekadar urusan perdata atau hak
milik formal, tetapi merupakan hasil strategi kolusi untuk menguasai tanah
strategis di Dago, di mana konflik dipublikasikan seolah terjadi di Dago Elo
s semata, padahal wilayah sebenarnya lebih luas berada

3

Kampung Cirapuhan yaitu sekitar 4,4 ha hingga 5 ha . Hal ini belum lagi
dampak akses jalan pihak warga yang harus melalui wilayah konflik sekitar
10 ha .
Kesimpulan:
Lokasi sengketa yang “bukan di Dago Elos tetapi di Dago” merujuk pada K
ampung Cirapuhan RW 01 Dago, yang diklaim secara manipulatif sebaga
i bagian dari Dago Elos RW 02. Analisis Muhammad Basuki Yaman menek
ankan pentingnya memahami perbedaan administratif, sejarah, dan strateg
i klaim tanah ini agar tidak keliru menilai konflik hanya sebatas wilayah yan
g dikenal publik sebagai Dago Elos.

Adapun pihak penggugat pada awalnya mengemukakan Dago ( tanpa kata
Elos ) namun kemudian Dago elos . ( periksa putusan pengadilan negeri
yang lengkap nya pokok perkara poin 12 poin 14 sudah mulai berubah hal
32 )
Sementara itu bab alat bukti tergugat utama nomor 39 ( masih melibatkan
rw 01 ) kemudian bab alat bukti nomor 41 ( sudah berubah ) . Hal ini untuk
mendukung bab alat bukti nomor 27 ( objek 15.000 meter ) yang lebih
identic ada di kampung cirapuhan . Dan juga pihak tergugat yang menjadi
simpatisannya yang banyak di kampung cirapuhan tapi di manipulasi jadi
dago elos . . ( periksa putusan pengadilan negeri yang lengkap nya hal 71
sd hal 75 )
Kemudian tergugat utama mengajukan permohonan kepada hakim untuk
warga rw 02 ( tanpa rw 01 ) . Ini lah yang di duga potensi kolusi rekayasa
saling gugat . penggugat dengan tergugat utama dan jaringan nya . Dan
juga bukti adanya intimidasi dan penghalang halangan hak karena sejak
lama masyarakat adat di Intimidasi dan di haling halangi haknya bahkan
ada yang tidak di perkenankan urus PBB sekalipun .