00. Materi 4. MK Hukum Perusahaan.pptxhgfhh

hfgfgh

1. MATERI – I DODDY LOMBARDO, ST, MM, CRP, ERMAP 1 MATA KULIAH DIGITAL ENTREPRENEURSHIP

2. No Komponen Penilaian Bobot 1 Partisipasi Kelas 10 % 2 Tugas 30 % 3 UTS 30 % 4 UAS 3 % Total Bobot 100% KONTRAK PERKULIAHAN

3. Pendirian Perusahaan ( Akta pendirian , OSS, pengesahan Kemenkumham ) Dasar Hukum, Prosedur dan Jenis Badan Usaha

4. Topik Pembahasan

5. Pengertian Perusahaan

6. Dasar Hukum Pendirian - KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) - UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas - UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - PP No. 5 Tahun 2021 – Perizinan Berbasis Risiko - Permenkumham No. 21 Tahun 2021 – Pendirian Perseroan Perorangan

7. Bentuk-Bentuk Badan Usaha

8. Prosedur Pendirian Perusahaan

9. Bagan Alur Prosedur Pendirian Perusahaan 1️⃣ Persiapan Awal 2️⃣ Akta Pendirian 3️⃣ Pengesahan 4️⃣ Pendaftaran OSS 5️⃣ Registrasi Pajak & BPJS 6️⃣ Izin Teknis Tambahan 7️⃣ Operasional & Pelaporan

10. Dokumen Legalitas Perusahaan Dokumen legalitas perusahaan adalah seluruh dokumen resmi yang membuktikan keberadaan hukum suatu badan usaha di Indonesia.Legalitas ini menjadi dasar untuk menjalankan kegiatan usaha secara sah dan memperoleh perlindungan hukum .

11. No Jenis Dokumen Penjelasan Penerbit Contoh 1 Akta Pendirian Perusahaan Dokumen awal berisi data pendiri, nama, tujuan, modal, dan struktur organisasi perusahaan. Notaris Akta Pendirian PT Maju Bersama Sejahtera No. 12 Tahun 2025 oleh Notaris Andi Putra, S.H. 2 SK Kemenkumham Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT). Kementerian Hukum dan HAM SK AHU-0001234.AH.01.01.Tahun 2025 3 Nomor Induk Berusaha (NIB) Identitas tunggal perusahaan dalam sistem OSS. OSS – Kementerian Investasi/BKPM NIB: 812739128374123 (Diterbitkan OSS RBA) 4 NPWP Badan Usaha Nomor Pokok Wajib Pajak untuk identifikasi pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) NPWP: 01.234.567.8-123.000 5 Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Bukti registrasi di DJP dan kewajiban pelaporan pajak . Direktorat Jenderal Pajak SKT No. 2341/DJP/2025 6 Izin Usaha (OSS RBA) Izin operasional otomatis atau berbasis risiko dari OSS. OSS RBA Izin KBLI 62020 – Aktivitas Konsultasi TI 7 Izin Lokasi & Lingkungan Persetujuan penggunaan lokasi usaha (UKL-UPL / AMDAL bila wajib). Pemda / KLHK Surat Izin Lokasi No. 12/IL/2025 8 Tanda Daftar Perusahaan (opsional) Diterbitkan sebelum OSS berlaku; kini digantikan NIB. Dinas Perdagangan TDP No. 567/TDP/2020 9 Dokumen BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan Bukti kepesertaan perusahaan dan karyawan. BPJS Sertifikat KPJ dan Nomor Registrasi Badan Usaha 10 Laporan LKPM (bagi penanam modal) Laporan kegiatan investasi berkala. BKPM LKPM Triwulan I 2025 PT MB Jenis Dokumen Legalitas Utama

12. Kewajiban Setelah Pendirian

13. Contoh Dokumen 🧩 Contoh 1 – Akta Pendirian Nomor : 12/2025 Notaris : Andi Putra, S.H. Isi pokok : Nama perusahaan , alamat , maksud & tujuan usaha , modal dasar dan disetor , pengurus . 🧩 Contoh 2 – SK Kemenkumham Nomor SK : AHU-0001234.AH.01.01.Tahun 2025 Nama PT : PT Maju Bersama Sejahtera Tanggal : 10 Januari 2025 🧩 Contoh 3 – NIB (OSS RBA) Nomor Induk Berusaha : 812739128374123 KBLI : 62020 ( Aktivitas Konsultasi Komputer ) Status Risiko : Rendah Tanggal Terbit : 12 Januari 2025 🧩 Contoh 4 – NPWP Badan Nomor : 01.234.567.8-123.000 Nama Wajib Pajak : PT Maju Bersama Sejahtera KPP Terdaftar : KPP Pratama Jakarta Timur 🧩 Contoh 5 – Sertifikat BPJS Nomor Registrasi : 1234567890001 Nama Badan Usaha : PT Maju Bersama Sejahtera Tanggal Terbit : 15 Januari 2025 1 2 3 4 5

14. Kewajiban Administratif Penjelasan : Setelah perusahaan memperoleh status badan hukum , langkah pertama adalah memenuhi kewajiban administratif agar dapat beroperasi secara sah . Rincian : 🧾 Registrasi Perpajakan : Pengajuan NPWP Badan ke KPP sesuai domisili perusahaan . Dilanjutkan dengan aktivasi e-filing dan penerbitan SKT (Surat Keterangan Terdaftar ) . 📄 Contoh dokumen : NPWP PT, SKT dari DJP. 👷 Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan: Wajib bagi semua perusahaan yang memiliki karyawan tetap . 📄 Contoh dokumen : Bukti pendaftaran BPJS TK & BPJS Kesehatan. 🧍‍♂️ Laporan Tenaga Kerja ke Disnaker: Berupa laporan awal jumlah tenaga kerja dan jabatan

15. Kewajiban Pelaporan Penjelasan : Kewajiban pelaporan adalah bentuk pertanggungjawaban hukum dan transparansi usaha . Rincian : 🏛️ Laporan Tahunan ke Kemenkumham : Berisi data kepemilikan saham , direksi , dan komisaris . 💼 Laporan Keuangan Tahunan ke DJP: Disampaikan melalui e-SPT atau e-Form pajak . 📈 Laporan LKPM ke BKPM: Diperlukan bagi perusahaan dengan kegiatan investasi , dilaporkan triwulanan / tahunan melalui OSS RBA. 📄 Contoh dokumen : Bukti pelaporan OSS RBA.

16. Kewajiban Perizinan Lanjutan Penjelasan : Setiap bidang usaha memiliki izin operasional tambahan yang wajib dipenuhi . Rincian : ⚙️ Izin Operasional Spesifik : Contoh : Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), SIUJPT, NIB aktif di OSS RBA. 🌿 Izin Lingkungan (UKL-UPL / AMDAL): Diperlukan bila kegiatan berdampak terhadap lingkungan . 📄 Contoh dokumen : Izin OSS RBA, Surat Keterangan UKL-UPL.

17. Kewajiban Pajak Penjelasan : Perusahaan wajib melaksanakan kewajiban perpajakan sejak resmi beroperasi . Rincian : 💳 Pembukaan Rekening Pajak Perusahaan di bank persepsi . 💰 Pembayaran PPh , PPN, dan SPT Bulanan / Tahunan . 📄 Contoh dokumen : Bukti e-billing & SPT Tahunan Badan.

18. Kewajiban Ketenagakerjaan Penjelasan : Untuk menjamin hubungan kerja yang sah dan perlindungan tenaga kerja . Rincian : 📝 Kontrak Kerja Karyawan (PKWT/PKWTT). ⚖️ Peraturan Perusahaan / Perjanjian Kerja Bersama (PKB). 🩺 Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan. 📄 Contoh dokumen : Surat kepesertaan BPJS.

19. Penutup Pendirian perusahaan harus memenuhi syarat hukum dan administratif agar sah . Dengan OSS, proses lebih cepat dan transparan . Pilih bentuk badan usaha sesuai kebutuhan dan risiko .

20. Referensi

21. Studi Kasus: PT Maju Jaya Konstruksi Pendiri : “Nama Mahasiswa ” Modal dasar : Rp 1.000.000.000 Akta dibuat oleh Notaris dan disahkan Kemenkumham NPWP & NIB diterbitkan melalui OSS Mendapat izin jasa konstruksi (SIUJK) → Resmi menjadi badan hukum sah dan dapat ikut tender pemerintah . Tugas Mandiri

22. SEKIAN DAN TERIMA KASIH