00 PAPARAN SOSIALISASI Penilaian ORI 2024.pptx

Paparan Sosialisasi Penilaian Ombudsman Republik Indonesia (ORI) 2024 untuk Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik merupakan presentasi edukatif yang diselenggarakan oleh ORI sebagai lembaga pengawas pelayanan publik untuk mempersiapkan instansi pemerintah (kementerian, lembaga, provinsi, kota, dan kabupaten) menghadapi penilaian tahunan. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesiapan penyelenggara layanan dalam memenuhi standar pelayanan, mengurangi maladministrasi, dan mendukung reformasi birokrasi. Berdasarkan praktik nasional pada 2024, paparan ini biasanya disampaikan melalui workshop, audiensi, atau pertemuan teknis, dengan fokus pada indikator penilaian, persiapan dokumen, dan strategi perbaikan. Hasil penilaian 2024 dirilis pada 14 November 2024, menunjukkan tren positif dengan peningkatan zona hijau (kepatuhan tinggi).

1. Bogor, 5 Juni 2023 SOSIALISASI PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2024 KEMENTERIAN LEMBAGA ( Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) KEASISTENAN UTAMA MANAJEMEN PENCEGAHAN MALADMINISTRASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 8 Mei 2024

2. Maksud dan Tujuan Tujuan Mengidentifikasi tingkat kompetensi penyelenggara pelayanan publik Mengidentifikasi kecukupan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik Mengidentifikasi pemenuhan komponen standar pelayanan publik Mengidentifikasi pengelolaan pengaduan dalam instansi penyelenggara pelayanan publik Maksud Mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dari pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara layanan dan pengelolaan pengaduan. Ruang lingkup penilaian meliputi kepatuhan penyelenggaraan pelayanan t e r h ada p p e m e nuh a n s t a n da r p e l a y a n a n p u b li k b e r da s a r k a n U n d a n g - U n d a n g N o . 2 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

3. Hasil Penilaian Tahun 2023 Tingkat Kementerian Lembaga 18 2 2 3 8 4 1 1

4. TAHAPAN PELAKSANAAN Pengambilan Data Verifikasi Data Pengawasan Mutu Pengolahan Data Finalisasi Data Pelaksanaan ( Juni -Sept) Penyerahan Hasil Penilaian Laporan Penilaian Kepatuhan tingkat KLD Penyusunan Hasil Penilaian Permintaan produk layanan Persiapan Konsep Pengembangan Aplikasi Permintaan Narahubung Sosialisasi KLD Persiapan

5. DIMENSI BOBOT I. INPUT 21,85% Terdiri dari 2 variabel ( Kompetensi Penyelenggara sebanyak 6 indikator dan Sarana Prasarana sebanyak 9 indikator ) II. PROSES 32,37% Terdiri dari 1 variabel ( Penilaian Kepatuhan ) dengan jumlah 11 indikator III. OUTPUT 24,24% Kementerian/Lembaga: Terdiri dari 2 variabel ( Penilaian Persepsi Maladministrasi sebanyak 5 indikator ) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) IV. PENGADUAN 21,54% Terdiri dari 1 variabel ( Pengelolaan Pengaduan sebanyak 6 indikator ) TOTAL 100,00% Dimensi , Variabel dan Indikator

6. NO INDIKATOR I.   Input ( Kompetensi Pelaksana 6 indikator dan Sarana Prasarana 9 indikator ) 1 Pengetahuan tentang komponen standar pelayanan 2 Pengetahuan terkait tugas jabatan 3 Pengetahuan tentang lembaga Ombudsman 4 Pengetahuan tentang bentuk-bentuk maladministrasi 5 Pengetahuan tentang rekomendasi Ombudsman 6 Pengetahuan tentang layanan yang ramah kelompok marginal/ rentan 7 Frekuensi Pengawasan Internal 8 Ketersediaan jumlah pelaksana sesuai kebutuhan 9 Ketersediaan jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan 10 Ketersediaan jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan 11 Ketersediaan hasil evaluasi kinerja pelaksana 12 Ketersediaan dasar hukum atas standar pelayanan yang diterapkan 13 Ketersediaan sarana , prasarana , dan fasilitas bagi pengguna layanan 14 Ketersediaan sarana prasarana bagi pengguna dengan perlakuan khusus 15 Ketersediaan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat NO INDIKATOR II.   Proses ( Penilaian Kepatuhan 11 indikator ) 1 Ketersediaan Persyaratan 2 Ketersediaan Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Ketersediaan Jangka waktu penyelesaian 4 Ketersediaan Biaya /Tarif 5 Ketersediaan Produk Pelayanan 6 Maklumat Layanan ( Publikasi dan Substansi / Kualitas )   a. Publikasi Maklumat   b. Substansi / Kualitas Maklumat 7 Pelayanan Khusus 8 Ketersediaan Visi dan Misi Pelayanan 9 Ketersediaan Moto Pelayanan 10 Ketersediaan Atribut 11 Ketersediaan Pelayanan Terpadu Dimensi Input dan Proses

7. Dimensi Output dan Pengaduan III.   Output ( Penilaian Persepsi Maladministrasi 5 indikator ) 1 Penundaan berlarut 2 Permintaan imbalan 3 Penyimpangan prosedur 4 Tidak kompeten 5 Tidak patut NO INDIKATOR IV.   Pengaduan (6 indikator ) 1 Penyelenggara pelayanan melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan pengaduan 2 Penyelenggara pelayanan menyediakan sarana pengaduan 3 Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan pembinaan terhadap pengelola 4 Penyelenggara pelayanan melaksanakan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan 5 Jangka waktu penyelesaian pengaduan 6 Pelaksanaan penyelesaian pengaduan Penambahan Indikator pada dimensi output yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat pada KL (Data dari Kemenpan RB)

8. Metodologi , Lokus Penilaian , Produk Layanan Dan Responden Pada variabel Kompetensi , wawancara 4 orang yaitu 1 orang pimpinan pelayanan , 1 orang staf pelayanan , 1 orang pimpinan pengaduan dan 1 orang staf pengaduan Pada variabel PPM Internal, wawancara 5 orang di setiap unit layanan KL Namun kami akan memberikan barcode untuk menjaring lebih banyak responden Responden 04 Produk Administratif Penilaian pada media elektronik dan non elektronik Pada Kantah 2 produk dan Polres 6 produk dari 3 unit layanan ( Intelkam , Satlantas dan SPKT)@ 2 produk Pada setiap unit layanan KL di ambil @ 5 produk . 03 Lokus Penilaian 02 Metodologi 01 Wawancara ( Penyelenggara dan Pengguna Layanan ) Observasi Studi Dokumen Apabila KL terdapat unit pelayanan terpadu , maka wawancara dilakukan pada unit layanan terpadu tersebut Penyebaran Kuisioner pada Medsos 24 Kementerian, 15 Lembaga dan 2 KL Vertikal yaitu Kantah dan Polres Unit Layanan pada KL paling sedikit 5 unit namun bila kurang dari 5 maka tetap dilakukan penilaian terhadap unit tersebut . Produk Layanan

9. Interval Nilai Opini Kategori 88.00 – 100 Kualitas Tertinggi A 78.00 - 87.99 Kualitas Tinggi B 54.00 - 77.99 Kualitas Sedang C 32.00 - 53.99 Kualitas Rendah D 0 - 31.99 Kualitas Terendah E Terhadap penyelenggara pelayanan yang pernah menerima hasil pengawasan Ombudsman berupa : Laporan Hasil Analisis ( Saran Perbaikan ); Laporan Hasil Pemeriksaan ( Tindakan Korektif ), dan/ atau Rekomendasi Ombudsman RI , pada hasil penilaian akhir akan berpotensi mem berikan pengaruh atas pelaksanaan hasil pengawasan tersebut . Catatan : Data LHA, LHP, atau Rekomendasi diambil dalam kurun waktu 3 tahun (2021, 2022, dan 2023 Semester 1) Interval Nilai, Opini dan Kategori Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik digunakan pada: Penilaian Reformasi Birokrasi General pada variabel capaian pelaksanaan kebijakan RB dengan , Kemenpan RB. Indeks Tata Kelola Pemerintah Daerah pada variabel birokrasi dan pemberantasan korupsi , BSKDN Kemendagri Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD), Kementerian PPN/ Bappenas

10. Dokumen Yang Dibutuhkan No Dokumen 1 List Pengguna Layanan 2 Dasar hukum terkait tugas dan kewenangan jabatan berupa Surat Keputusan/ Permen / Perdirjen / Perpol 3 SK Tim Pengaduan 4 Laporan / Berita Acara terkait frekuensi pengawasan Inspektorat atau atasan langsung 5 Rekap jumlah pelaksana dan Rekap jumlah kebutuhan pelaksana Pereselon / Perunit Layanan Terpadu 6 SK tentang kompensasi terhadap standar pelayanan 7 SKM, lapkin bulanan salah satu responden , SKP Tahunan , laporan evaluasi pengaduan , dan laporan audit eksternal 8 Dasar hukum atas standar pelayanan yang diterapkan seperti Surat Keputusan/ Peraturan Kepala Unit 9 Sertifikat pelatihan pengelolaan pengaduan / Notulensi Kegiatan 10 Form penerimaan,form penelaahan dan pengklasifikasian , form penyaluran pengaduan / surat penyaluran pengaduan bukan kewenangan , form penyelesaian pengaduan , keterbukaan informasi penyelesaian pengaduan ( bukti penyerahan hasil kepada pengadu )/ Laporan hasil pengelolaan pengaduan (1 laporan aduan )/Screen Shoot tahapan penyelesaian apabila proses di Aplikasi ( elektronik ) 11 Rekap penyelesaian pengaduan (3 tahun terakhir ) yang berisi jumlah laporan yang diterima dan diselesaikan serta waktu penyelesaian dari masing-masing aduan

11. Do Don’t Dapat berkoordinasi dengan tim penilai Tidak dapat mengusulkan unit dan produk layanan yang dinilai Dapat mendampingi dan menginformasikan sarana prasarana maupun standar pelayanan yang telah terpenuhi di unit layanan kepada tim penilai saat observasi Tidak dapat mendampingi responden saat wawancara penyelenggara layanan Saat tim penilai datang , agar dipersilahkan langsung menilai Tidak boleh memberikan hadiah , makan minum , dsbnya kepada tim penilai Dapat melengkapi dokumen sampai dengan H+3, lewat dari waktu tersebut maka dianggap tidak memenuhi Do and Don’t Narahubung /Unit Penyelenggara

12. HASIL PENILAIAN ORI 2023 UNTUK KESDM

13. data produk pelayanan administratif ( perizinan & non- perizinan ) dan selambat-lambatnya tanggal 9 Februari 2024 dalam format Excel PERMINTAAN DATA ORI

14. KESDM melalui ortala sudah menyampaikan data ke ORI Diharapkan unit2 segera melengkapi pada tautan https://s.id/datalayananKESDM2024 Disampaikan sebelum penilaian ORI periode Juni – September 2024 (17 Mei 2024) PENYAMPAIAN DATA ORI

15. DATA YANG DIMINTA

16. Selain penilaian Subtantif juga ada penilaian kualitatif KESDM mendapat pengawasan dari ORI berupa Saran Perbaikan (LHA), Tindakan Korektif (LHP) dan Rekomendasi untuk tahun 2023 terbanyak di Ditjen Minerba

17. 17

18. TERIMA KASIH [email protected]

19. HASIL PENILAIAN ORI 2022

20. HASIL PENILAIAN ORI 2021

21. HASIL PENILAIAN ORI 2022

22. Penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022

23. Pejabat yang akan dilakukan wawancara : Pada Sekretariat Direktorat Jenderal : Petugas Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik ; Bagian Kepegawaian yang memahami Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja ; Petugas Pengelola Sarana dan Prasarana . Pada Direktorat : Direktur ; Koordinator yang menangani ; Petugas Layanan . Substansi Wawancara , meliputi : Produk Layanan ; Standar Pelayanan . Petugas Pewawancara dari Tim ORI Survei dan Wawancara Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik

24. 24