000 Dir. APK - Kebijakan Proyek SBSN pada RPJPN - 9 September 2024 ed5 [Autosaved].pptx

paparan strategis pembangunan pendidikan di Indonesia

1. Didik Darmanto, S.Sos., MPA Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Disampaikan pada Rapat Koordinasi Program dan Anggaran Kementerian Agama dalam rangka 10 Tahun SBSN Kementerian Agama, 11 September 2024

2. SASARAN VISI INDONESIA EMAS 2045 Visi Indonesia Emas 2045 Sumber: Rancangan Akhir RPJPN 2025- 2045 Human Capital Index (HCI) menjadi sasaran utama RPJPN 2025- 2045 sebagai ukuran peningkatan daya saing SDM Indonesia. Pendidikan menjadi salah satu aspek pembentuk HCI yang salah satunya membutuhkan indikator Harmonize Test Score. Diharapkan hasil AN dapat menjadi indikator proksi dalam mengukur Harmonize Test Score tersebut , sehingga indikator HCI dapat diturunkan hingga level daerah.

3. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan KERANGKA IMPLEMENTASI TRANSFORMASI LANDASAN TRANSFORMASI TRANSFORMASI INDONESIA Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan Transformasi Sosial Transformasi Ekonomi Transformasi Tata Kelola Pendidikan Berkualitas yang Merata IE1 Kesehatan untuk Semua IE2 IE3 Perlindungan Sosial yang Adaptif Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi Penerapan Ekonomi Hijau Transformasi Digital IE4 IE5 IE6 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi IE7 IE8 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif IE9 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial Stabilitas Ekonomi Makro IE10 IE11 IE12 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju Lingkungan Hidup Berkualitas IE13 IE14 IE15 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim IE16 IE17 8 Agenda & 17 Arah Pembangunan Indonesia Emas 2045

4. Keselarasan Proyek SBSN terhadap RPJPN 2025- 2045 Paket Pekerjaan 8 Misi Pembangunan 17 Arah Pembangunan 45 Indikator Utama Pembangunan Outcome Proyek (5) Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah (1) Transformasi Sosial (2) Pendidikan berkualitas yang merata Hasil Pembelajaran Rata- rata Nilai PISA Rata- rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun Meningkatkan partisipasi pendidikan Meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran c) Harapan lama sekolah Revitalisasi dan (13) Beragama maslahat dan berkebudayaan maju (38) Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Meningkatkan pelayanan haji di dalam negeri (e.g. keberangkatan, kepulangan, medical checkup, keimigrasian, pembekalan calon jamaah) Meningkatkan pelayanan publik (e.g. penginapan, ruang aktivitas masyarakat, event, study tour) Pengembangan Asrama Haji Revitalisasi dan (5) Meningkatkan layanan administrasi haji dan umrah (e.g pendaftaran, pelunasan, manasik, konsultasi haji dan umrah) Pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Pembangunan Meningkatkan layanan perkawinan dan manasik haji Meningkatkan kualitas layanan keagamaan yang ada di KUA (e.g. nikah, rujuk, zakat, wakaf, bimbingan perkawinan dan penyuluhan untuk semua agama) Balai Nikah dan Manasik Haji 2025 2045

5. Peran Strategis Proyek SBSN dalam RT RPJMN 2025- 2029 Proyek SBSN – Madrasah Ruang Kelas Baru (RKB) Laboratorium & Perpustakaan Asrama Siswa Mess Guru Program Pembangunan (PP) 01 Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pra Sekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah) Kegiatan Pembangunan (KP) Perluasan Layanan PAUD Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyaluran Bantuan Pendidikan Pencegahan dan Penanganan ATS Revitalisasi Pendidikan Non Formal Pemenuhan Layanan Pendidikan Pesantren yang Berkualitas dan Pendidikan Keagamaan Lainnya Transformasi Sosial Sasaran: Pendidikan Berkualitas yang Merata Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Sasaran: Beragama Maslahat & Berkebudayaan Maju Program Pembangunan (PP) 01: Penguatan Beragama Maslahat dan Layanan Keagamaan Transformatif Kegiatan Pembangunan (KP) Penguatan Moderasi Beragama dan Kualitas Layanan Bimbingan Keagamaan Jaminan Hak Beragama dan Kehidupan Beragama yang Harmonis Peningkatan Peran Tokoh Agama & Lembaga Sosial Keagamaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Peribadatan Transformasi Layanan KUA yang Berkualitas, Merata, dan Inklusif Transformasi Layanan Haji dan Umrah yang Transparan, Akuntabel, Aman, dan Nyaman Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Pengembangan Dana Sosial Keagamaan Produktif Proyek SBSN KUA - Balai Nikah & Manasik Haji Pusat Literasi Keagamaan Islam (PLKI) 3)Revitalisasi Asrama Haji 4)Pusat Layanan Haji Terpadu (PHUT)

6. Revitalisasi Sekolah/Madrasah 6 Revitalisasi sekolah/madrasah adalah upaya peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di sekolah/madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan. Definisi Program Revitalisasi sekolah/madrasah adalah upaya peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di sekolah/madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan. Revitalisasi sekolah/madrasah dimaksudkan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan dari jenjang PAUD hingga pendidikan menengah, serta untuk menyediakan sarana dan prasarana esensial bagi pendidikan yang berkualitas, aman, dan nyaman, dengan: Memastikan tidak ada ruang kelas dan ruang non kelas yang rusak, Memenuhi ketersediaan prasarana pendidikan sesuai standar nasional pendidikan, Memenuhi kebutuhan sarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Revitalisasi sekolah/madrasah dilakukan melalui prinsip ketuntasan, sehingga satuan pendidikan sasaran dapat memenuhi standar sarpras. Pada RKP 2025 PHTC merupakan on- top dari penyediaan sarpras yang ada. Tahun 2026, SBSN harus disinergikan pelaksanaannya. Tujuan Program Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) RKP 2025 Kerangka Pikir dan Kaitan dengan Sasaran RT RPJMN 2025 - 2029 Input Fokus Prioritas Program Pemerataan akses pendidikan yang berkualitas Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pra Sekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah) Sasaran RT RPJMN 2025- 2029 Menyediakan sarana dan prasarana utama pendidikan yang berkualitas, aman, dan nyaman Identifikasi satuan pendidikan potensial dari data Dapodik dan Pengusulan oleh Pemerintah Daerah Revitalisasi sekolah/madrasah Penentuan prioritas kabupaten/kota berdasarkan kinerja partisipasi pendidikan yang masih rendah Verifikasi dan validasi data wilayah prioritas Meningkatkan akses layanan pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMA 66,04% Anak Kelas 1 86,53% APK 67,44% Tingkat Penyelesaian Jenjang SMA/SMK/MA/ Sederajat (66,79 - 2023) 3.625.225 jiwa Anak Tidak 34,91% Satuan Pendidikan SMA/SMK/MA Memenuhi SNP SD Pernah Sekolah usia 7- 18 /Sederajat Sarpras (26,67% - PAUD tahun (3.928.471 (86,34 - 2023) 2022) (64,79 - 2023) - 2023) Revitalisasi Sekolah/Madrasah Catatan: Merupakan target 2025

7. KRITERIA DAN RUANG LINGKUP PHTC REVITALISASI SEKOLAH/MADRASAH Rehabilitasi pada ruang kelas dan non ruang kelas dalam kondisi minimal rusak sedang beserta perabot Pembangunan prasarana sekolah dan madrasah beserta perabot dengan prinsip ketuntasan Pengadaan sarana pendidikan: peralatan TIK, peralatan laboratorium, pengadaan buku koleksi perpustakaan, peralatan praktik, dan APE Pembangunan prasarana yang diperlukan untuk pelayanan Satu Atap (SATAP) PAUD- SD 7 Satuan pendidikan umum atau satuan pendidikan umum bercirikan agama: Satuan pendidikan negeri: TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA/MAK, SLB, dan SKB Satuan pendidikan swasta: SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA/MAK, SLB, serta TK/RA/BA akreditasi A atau B dan PKBM akreditasi A atau B Memiliki NPSN Mengisi Dapodik/EMIS 2 tahun terakhir Menerima BOS/BOP Satuan pendidikan tidak berhadapan dengan kasus hukum. Jumlah siswa minimal: SD/SMP/SMA/SMK dan MI/MTs/MA/MAK: > 60 siswa kecuali daerah afirmasi TK/RA/BA: > 24 siswa Satuan pendidikan pada daerah dengan kinerja pendidikan rendah dan kemampuan fiskal rendah, dengan memberi keberpihakan kepada daerah afirmasi yang terdiri dari daerah tertinggal, kawasan perbatasan, kawasan transmigrasi, dan wilayah Papua. Tidak menerima intervensi prasarana pendidikan dari sumber pembiayaan lain pada tahun 2024 atau 2025 (SBSN, DAK, RM, PLN). Satuan pendidikan dengan kondisi: terdapat minimal satu massa bangunan dengan tingkat kerusakan minimal sedang; terdapat kebutuhan pembangunan prasarana pendidikan untuk memenuhi prinsip ketuntasan (berdasarkan ketersediaan menu/rincian menu revitalisasi sekolah dan madrasah); dan/atau SD Negeri di desa/kelurahan yang belum tersedia pelayanan PAUD (TK/RA/BA). Kriteria Umum Kriteria Khusus Ruang Lingkup

8. Isu- Isu Penting Terkait SBSN 8 SERVICES Perencanaan Penganggaran Lelang Pengusulan proyek berdasarkan skala prioritas kebutuhan ( masterplan ), kapasitas, dan kesiapan, serta kinerja sebelumnya. Reviu kelengkapan dan kualitas dokumen usulan, termasuk memastikan kesesuaian proposal dengan kondisi riil. Sinkronisasi antara usulan pembiayaan dengan ketersediaan alokasi; Sinkronisasi pembiayaan dengan desain bangunan sesuai dengan kebutuhan; Menghindari perubahan ruang lingkup pada tahun pelaksanaan, yang berdampak pada nilai dan durasi pelaksanaan proyek; Planning follow needs vs planning follow budget. Penyiapan proses dan dokumen lelang seawal mungkin Antisipasi terjadinya gagal lelang/lelang ulang; Memastikan kesiapan sistem pendukung pengadaan (LPSE, Pokja Pengadaan, dsb); Memperhatikan t rack- record peserta lelang dan menghindari memilih penyedia yang buruk. Pelaksanaan Menghindari revisi desain proyek yang tidak diperlukan; Pemantauan Deviasi realisasi-perencanaan (gagal lelang, putus kontrak) Peningkatan kapasitas SDM yang mumpuni; Antisipasi keterlam- batan penyelesaian/ perpanjangan proyek; Proyek tidak selesai; Pengendalian kualitas hasil pembangunan. Memperkuat pendampingan Pemanfaatan Proses serah terima aset; Risiko kualitas bangunan yang kurang baik; Pemanfaatan sarpras secara terpadu dan terintegrasi; Keberlanjutan pemanfaatan hasil pembangunan sesuai peruntukan; Penyediaan biaya O&M yang memadai; Memaksimalkan pemanfaatan untuk meningkatkan outcome proyek; Mengoptimalkan sistem monev pemanfaatan proyek

9. MTsN Minahasa Utara – Penolakan Warga Pembangunan RKB di desa Tompaso 2, sedangkan madrasah induk berada di Sendangan tengah Pada bulan Januari 2024 terjadi penolakan warga dan sudah ditempuh upaya musyawarah serta mediasi, akan tetapi warga desa masih menolak pembangunan RKB MTsN 1 Minahasa di Desa Tompaso Warga desa menolak pembangunan RKB MTsN dengan pertimbangan di desa tersebut tidak ada warga yang beragama muslim Pagu usulan dalam DPP TA 2024 dipindahkan ke MTsN 1 Bolmong Selatan pada bulan Juni 2024 Kendala & Tantangan Pelaksanaan Proyek SBSN Beberapa Studi Kasus Urgensi Perbaikan Tata Kelola Proyek Asrama Haji Banjarmasin – KDP Proyek Pembangunan asrama 3 lantai dan dapur sebesar Rp43,945,000,00 Realisasi Pembangunan TA 2018 hanya 50% sebesar Rp21,972,500,00 Nama Penyedia konstruksi fisik: KSO PT. Reyka Mandiri Abadi Terjadi putus kontrak dan tidak memungkinkan untuk dilanjutkan karena waktu penyelesaian tidak mencukupi Sudah dilakukan proses audit oleh BPKP Prov. Kalsel, dan sudah terbit reviu pisah batas konstruksi KUA Pattallasang , Takalar Sulsel – Penyalahgunaan Tata Kelola Aset SBSN Kua Pattalasang dibangun melalui anggaran SBSN tahun 2016 Laporan LSM terkait pemindahan beberapa asset SBSN ke Gedung KUA baru yang dibangun oleh PUPR (paving blok, prasasti peresmian gedung, pemindahan pegawai, dll) Setelah laporan tsb diputuskan untuk moratorium proyek KUA di Sulsel dan menunggu transformasi tata kelola aset yang ada di wilayah Sulsel

10. Evaluasi Proyek SBSN Kementerian Agama 10 01 02 03 04 Transformasi pengelolan asset Asrama Haji berbasis PNBP/BLU sebagai terobosan pemeliharaan dan optimalisasi asset agunan SBSN Akselerasi penyelesaian KDP 5 bangunan Asrama haji SBSN baik melalui RM/hibah/APBD dan pendanaan alternatif lainnya Pemanfaatan Asrama haji secara optimal saat musim haji dan di luar musim haji SBSN Asrama Haji Diperlukan kesiapan lahan dalam tahap pengusulan , terutama isu kepemilikan lahan Transformasi tatakelola penyusunan, pengajuan, & penilaian usulan SBSN Madrasah (e.g. penguatan filtering-verifikasi kelayakan awal oleh Kanwil, Sehingga tahap pusat seharusnya tidak lagi menemukan isu adminitrasi kepemilikan lahan) Mempertimbangkan ketuntasan pembangunan pada satuan Madrasah SBSN Madrasah Perluasan layanan yang ada di PLHUT, selain pelayanan pendaftaran haji dan umrah Pemanfaatan aula lantai dua untuk meningkatkan fungsi pelayanan publik SBSN PLHUT Masterplan penuntasan KUA rusak berat, rusak sedang, & revitalisasi berbasis jenis Pendanaan (mana yg memang harus melalui SBSN, mana yg cukup dg PNBP, mana yg RM) Diperlukan kesiapan lahan dalam tahap pengusulan , terutama isu kepemilikan lahan Perluasan fungsi KUA selain pelayanan pernikahan SBSN KUA 05 SBSN PLKI Pemenuhan target percetakan Al- Quran Penyelesaian gedung PLKI dan pemanfaatan pada tahun 2025

11. Peluang dan Tantangan Proyek SBSN Kemenag Peluang Tantangan Peningkatan pelayanan calon jamaah haji setara hotel dan pembiasaan hotel di Arab Saudi kepada calon jamaah Proses pendaftaran asrama haji dan umrah satu pintu pada PLHUT Pelayanan administrasi di KUA lebih nyaman dan tersedianya balai nikah yang representatif Sarpras Pendidikan lebih representatif disertai peningkatan animo pendaftaran siswa di madrasah Peningkatan layanan halal dan perluasan penerbitan sertifikasi halal Grand design program inovatif pemanfataan PLKI berbasis konsep gallery, library, archive dan museum Optimalisasi pemanfaatan asrama haji di luar musim haji disertai peningkatan kapasitas SDM, jumlah pegawai dan standar pelayanan Asrama haji Perluasan layanan PLHUT selain pendaftaran haji dan Umrah Persaingan penerimaan siswa baru Madrasah lebih ketat, namun harus tetap memberikan afirmasi terhadap siswa dari keluarga tidak mampu Pernikahan di KUA meningkat dan berpotensi menurunkan PNBP, risiko pada ketercukupan biaya operasional KUA Percepatan pencapaian target satu juta sertifikasi halal Biaya operasional dan pemeliharaan yang meningkat seiring peningkatan aktivitas pemanfaatan Gedung SBSN Kamar Asrama Haji setara hotel Pemanfaatan Aula PLHUT Balai Nikah yang layak Ruang kelas cukup representatif Aula Asrama Haji luas dan mewah Pelayanan 1 pintu PLHUT

12. TERIMA KASIH

13. KDP Proyek SBSN Asrama Haji 13 No Tahun Sumber Asrama Haji Ruang Lingkup Progress Fisik Keterangan 1 2016 SBSN Jambi Asram a 67% Terjadi proses hukum karena terjadi ketidaksesuain pencairan keuangan hasil audit dan kontraktor, dan banyak sub kontraktor belum dibayarkan oleh kontraktor; Sudah diaudit oleh BPK dan Itjen. 2 2017 SBSN Palu Asram a 70% Kontraktor melakukan gugatan ke pengadilan terkait kerugian karena tidak bisa menyelesaikan proyek; Kondisi bangunan berdasarkan hasil verifikasi teknis menyatakan klasifikasi kerusakan bangunan tingkat sedang, status KDP dihentikan sementara dan belum ada kepastian kelanjutannya karena masih dalam proses hukum 3 2018 SBSN Banjarmasin Asram a 46% Terjadi pustus kontrak, dan penyelesaian pekerjaan tidak cukup waktu Sudah diaudit dan sudah terbit reviu pisah batas Gedung KDP oleh BPKP 4 2020 SBSN Kendari Asram a 88% Terjadi putus kontrak dan dilanjutkan oleh pemenang kedua namun waktunya tidak mencukupi untuk menyelesaikan pekerjaan Masih dalam proses audit BPK dan Itjen 5 2020 SBSN Lombok Asram a 0% Terjadi gagal tender 3 kali yang memakan waktu cukup lama Proses audit BPK dan itjen telah dilakukan. Rencana penyelesaian akan dilanjutkan jika anggaran tersedia dari APBN maupun SBSN