02-Bahan-Sosialisasi-Pengawasan-KLD-dan-Pencabutan(1).pptx

sosialisaisi

1. SOSIALISASI IMPLEMENTASI PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO Oleh: Endra Syaifuddin Ahmad, S.H.,M.H.

2. PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PADA PERATURAN BKPM NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

3. DASAR HUKUM Amanat UUCK No 11 Tahun 2020 ( Terbaru UU 6 TAHUN 2023) Amanat PP 5 Tahun 2021 OBJEK PENGAWASAN S tandar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha Perkembangan realisasi penanaman modal serta pemberian fasilitas , insentif dan kemudahan untuk penanaman modal dan / atau kewajiban kemitraan PELAKSANA Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Administrator KEK Badan Pengusahaan KPBPB DASAR HUKUM, OBJEK DAN PELAKSANA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO – SISTEM OSS

4. KOORDINATOR PENGAWASAN (KEMINVEST/BKPM, DPMPTSP PROVINSI. DPMPTSP KAB/KOTA, ADMINISTRATOR KEK, BP KPBPB) dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi PELAKSANAAN PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH pengawasan terhadap standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usah a PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA KEMINVEST/BKPM, DPMPTSP PROVINSI, DPMPTSP KABUPATEN/KOTA, ADMINISTRATOR KEK, BADAN PENGUSAHAAN KPBPB SESUAI KEWENANGANNYA perkembangan realisasi penanaman modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk penanaman modal DATA SHARING ATAS HASIL PENGAWASAN pada OSS RBA

5. Perencanaan inspeksi lapangan tahunan Pelaksanaan Pengawasan Laporan berkala pelaku usaha Tindak Lanjut Pengawasan Penilaian kepatuhan Pelaku Usaha P engaduan (Masyarakat & Pelaku Usaha) Tindakan Administratif 1 2 3 4 5 6 7 ELEMEN SUBSISTEM PENGAWASAN Profil pelaku usaha 8 Sanksi 9

6. Perencanaan Inspeksi Lapangan Tahunan KEMINVEST/BKPM, DPMPTSP PROVINSI, DPMPTSP KAB/KOTA, ADMINISTRATOR KEK, BADAN PENGUSAHAAN KPBPB KEMENTERIAN/LEMBAGA/ DAERAH PROVINSI, PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA KEMINVEST/BKPM , DPMPTSP PROVINSI, DPMPTSP KAB/KOTA, ADMINISTRATOR KEK, BADAN PENGUSAHAAN KPBPB SISTEM OSS Penyusunan rencana inspeksi lapangan tahunan ke dalam Sistem OSS Mengusulkan tambahan dan penyesuaian Pelaku Usaha dan lokasi yang akan diawasi ke dalam rencana inspeksi lapangan Memperbarui rencana inspeksi lapangan tahunan pada database pengawasan pada Sistem OSS berdasarkan usulan kementerian/lembaga Menotifikasi K/L/D rencana inspeksi lapangan yang telah ditetapkan pada awal tahun berjalan pelaksanaan inspeksi lapangan Minggu Ke-4 November Minggu Ke-2 Desember Minggu Ke-4 Desember Awal Januari Kemeninvest /BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB menyusun kompilasi daftar nama pelaku usaha yang diusulkan untuk dilakukan inspeksi lapangan tahunan K/L/D dilarang melakukan inspeksi lapangan rutin di luar rencana inspeksi lapangan tahunan 1

7. Dalam hal hasil inspeksi lapangan , Pelaku usaha dinyatakan patuh , maka Sistem OSS dapat mengeluarkan dari daftar prioritas rencana inspeksi lapangan tahunan berikutnya . Skala Prioritas Pelaku Usaha ( Tahap Persiapan Atau Tahap Operasional Dan/Atau Tahap Komersial ) Perizinan Berusaha n ilai rencana Penanaman Modal pemenuhan persyaratan dasar Perizinan Berusaha perkembangan realisasi Penanaman Modal; dan / atau kriteria prioritas lainnya Dalam hal hasil inspeksi lapangan telah dilakukan selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan Pelaku Usaha belum dinilai patuh atau mendapatkan nilai kepatuhan baik/kurang baik, maka K/L/D menindaklanjuti dengan mengevaluasi Perizinan Berusaha atas kegiatan usaha tersebut K/L/D dapat mengusulkan melalui sistem OSS untuk mengeluarkannya dari daftar rencana inspeksi lapangan tahunan berikutnya . Perencanaan Inspeksi Lapangan Tahunan ( lanjutan ) 1

8. Pelaksanaan Pengawasan 2 Data profil awal dan informasi pelaku usaha yang terdapat di OSS Surat tugas pelaksana inspeksi lapangan Surat pemberitahuan kunjungan Daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Perangkat kerja lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan 3 Laporan Berkala Pelaku Usaha Laporan kepada kementerian / lembaga , pemerintah daerah provinsi , pemerintah daerah kabupaten / kota , administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB. b. Laporan data perkembangan kegiatan usaha dalam bentuk LKPM kepada KEMINVEST/BKPM, DPMPTSP provinsi , DPMPTSP kabupaten / kota , administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB. SINGLE SIGN ON (SSO)

9. Tindak Lanjut Pengawasan Pelaksana K/L/D Administrator KEK Badan Pengusahaan KPBPB Tindak Lanjut Pembinaan Perbaikan Penerapan Sanksi Hasil Pengawasan Adanya ketidaksesuaian/ketidakpatuhan Pelaku Usaha atas ketentuan peraturan perundang-undangan Kementerian/lembaga, pemda provinsi , pemda kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB mencatatkan informasi pemberian sanksi ke dalam sistem OSS 4

10. Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha 5 Dari indikator pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban perizinan berusaha Kepatuhan Teknis indikator pemenuhan rasio realisasi Penanaman Modal, pemenuhan penyampaian laporan berkala , penyerapan tenaga kerja Indonesia, kewajiban kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro , kecil dan menengah , pemanfaatan fasilitas dan insentif serta dukungan terhadap pemerataan ekonomi Kepatuhan Administratif PROFIL PELAKU USAHA

11. OSS MASYARAKAT Obyek Pengaduan : Pelaku Usaha ; Lembaga OSS, K/L/D , administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB ; dan ASN dan/atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi . HAK AKSES Kategori Pengaduan : Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ; Pelaksanaan kegiatan usaha Pelaksanaan kegiatan Pengawasan P enyalahgunaan penggunaan Sistem OSS yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan . Pengaduan (Masyarakat & Pelaku Usaha) 6 PELAKU USAHA Elemen data pada sistem OSS yang perlu dilengkapi oleh pelaku usaha atau masyarakat yang menyampaikan pengaduan meliputi jenis pengadua n , sub jenis pengaduan , tujuan pengaduan , kriteria pengaduan

12. Pembubaran badan usaha Pencabutan perizinan berusaha dan/ atau kegiatan usaha yang tidak membubarkan badan usaha Tindakan Administratif 7 KEMINVEST/BKPM , DPMPTSP PROVINSI, DPMPTSP KABUPATEN/KOTA, BADAN PENGUSAHAAN KPBPB, ATAU ADMINISTRATOR KEK SESUAI KEWENANGANNYA TINDAKAN ADMINISTRATIF BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA ( Pasal 20 – 26 Per BKPM 5/2021) Pembatalan Sertifikat Standar dan / atau Izin yang langsung diterbitkan sesuai kriteria percepatan penerbitan Izin , yang telah terbit dan belum terverifikasi ; atau Pencabutan NIB, Sertifikat Standar , dan / atau Izin yang telah terverifikasi . TINDAKAN ADMINISTRATIF BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP ( Pasal 19 Per BKPM 5/2021) * Semua Tindakan Administratif akan dinotifikasi kepada K/L/D melalui Sistem OSS

13. Kriteria kepatuhan pelaku usaha Sangat baik Baik Kurang baik DATA KEPATUHAN Bidang Usaha, Lokasi Usaha, Produk /Jasa yang dihasilkan , Kapasitas Produksi /Jasa, Nilai Investasi , Tenaga Kerja , Jumlah Bangunan , Perizinan Berusaha dan/ atau Fasilitas Penanaman Modal DATA KEGIATAN USAHA Informasi dan data terkait pelaku usaha (Nama Pelaku Usaha, Alamat, NPWP, Status Penanaman Modal (PMA/PMDN), Data Permodalan , Susunan Pemegang Saham, Maksud dan Tujuan ) DATA LEGALITAS DATA SHARING Profil Pelaku Usaha 8

14. Sanksi Sanksi Administrasi Peringatan Tertulis Penghentian sementara kegiatan berusaha Pencabutan Perizinan Berusaha Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha * Sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk Sanksi Sanksi dinyatakan gugur bila memenuhi kewajiban dan memberikan tanggapan ke sistem OSS, bila tidak diberikan sanksi administratif selanjutnya Pengenaan denda administratif Pengenaan daya paksa polisional Pencabutan Lisensi / Sertifikasi / Persetujuan Diberikan K/L/D sesuai kewenangannya DAPAT DIKENAKAN SECARA BERJENJANG Peringatan Pertama (30 Hari) Peringatan Kedua (15 Hari) Peringatan Ketiga (10 Hari) Peringatan Tertulis Pertama dan Terakhir (30 Hari) Penghentian Sementara (30 Hari) Pencabutan * hari : hari kerja 9

15. SUBSISTEM PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PADA SISTEM OSS BERBASIS RISIKO

16. SUBSISTEM PENGAWASAN NO JENIS MODUL JUMLAH NO JENIS MODUL JUMLAH PEMBATALAN DAN PENCABUTAN PB PENCABUTAN IZIN KP 1. Pembatalan Perizinan Berusaha 1 Modul 11. Pencabutan Kantor Perwakilan 5 Modul 2. Pencabutan Non Likuidasi 1 Modul 12. Pencabutan Badan Usaha Luar Negeri 4 Modul 3. P encabutan Likuidasi 1 Modul PELAPORAN KP 4. Pencabutan Likuidasi PB Putusan Pengadilan 1 Modul 13. Pelaporan Kantor Perwakilan 5 Modul 5. Pencabutan Non Likuidasi PB Putusan Pengadilan 1 Modul 14. Pelaporan Badan Usaha Luar Negeri 4 Modul PENGADUAN REKAPITULASI 6. Pengaduan Masyarakat 1 Modul 15. Data 100 Besar Potensi Realisasi 1 Modul 7. Pengaduan Pelaku Usaha 1 Modul 16. Data 100 Besar Realisasi Investasi 1 Modul PROFIL PELAKU USAHA PENGAWASAN DAN KEPATUHAN PELAKU USAHA 8. Profil Pelaku Usaha 1 Modul 17. Pengawasan 5 Modul PELAPORAN SANKSI ADMINISTRATIF 9. Pelaporan LKPM (UMK dan Non UMK), Kemitraan , dan Outward Investment 4 Modul 18. Sanksi 5 Modul 10. Pelaporan Realisasi Impor 1 Modul FITUR SUBSISTEM PENGAWASAN OSS BERBASIS RISIKO

17. Menu Subsistem Pengawasan – Akun Pelaku Usaha

18. Menu Subsistem Pengawasan – Akun Pelaku Usaha Kantor Perwakilan

19. Menu Subsistem Pengawasan – Akun K/L/D Sesuai Kewenangan

20. PERENCANAAN PENGAWASAN RUTIN/ INSPEKSI LAPANGAN ATAS PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

21. KOORDINATOR PENGAWASAN (KEMINVEST/BKPM, DPMPTSP PROVINSI, DPMPTSP KAB/KOTA, ADMINISTRATOR KEK, KPBPB) Menyampaikan short list data kegiatan usaha sebagai objek pengawasan Menambah kegiatan usaha Menyetujui tambahan data kegiatan usaha objek pengawasan dari K/L/D Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH Berdasarkan aspek teknis dan kapasitas masing-masing: Menyetujui usulan short list perusahaan yang diusulkan oleh koordinator Menambah data kegiatan usaha objek pengawasan Menetapkan dan menginput jadwal pengawasan Menginput pelaksana pengawasan Mengundang pengawas dari K/L terkait dalam jadwal pengawasan SISTEM OSS Menyediakan short list kegiatan usaha untuk membantu pengawas K/L/D memilih obyek pengawasan PERAN KOORDINATOR DAN K/L/D PENGAWAS DALAM PERENCANAAN PENGAWASAN

22. PENENTUAN KRITERIA SHORT LIST OBJEK PENGAWASAN TAHUN 2022 Indikator yang digunakan untuk menyusun short list merupakan aspek yang bersifat umum . NIB OSS RBA NIB MIGRASI KE OSS RBA MEMILIKI TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI ATAU TINGGI KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH SESUAI KEWENANGAN OBYEK PENGAWASAN NILAI RENCANA INVESTASI > Rp 5 MILYAR 1 KEGIATAN USAHA/KBLI 2 3 4 5 LONG LIST SHORT LIST JADWAL PENGAWASAN 6 7 Data tarikan baru Agustus – Desember 2021

23. OBYEK PENGAWASAN KEGIATAN USAHA MEMILIKI RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI NILAI INVESTASI > RP 5 MILYAR No Kewenangan Jumlah 1 Kementerian/Lembaga 14.427 2 Provinsi 3.896 3 Kabupaten /Kota 1.509 4 KEK 75 5 KPBPB 202 Total 20.109 Rencana pengawasan rutin / inspeksi lapangan tahun 2022 akan dilaksanakan terhadap 20.109 kegiatan usaha dengan tingkat risiko MT dan T > Rp 5 Milyar yang terdapat pada OSS RBA . STATISTIK DATA KEGIATAN USAHA OBYEK PENGAWASAN Kegiatan usaha objek pengawasan dari NIB OSS RBA dan NIB Migrasi Update ( Agustus – Desember 2021) Penambahan kegiatan usaha obyek pengawasan dapat dilakukan atas data sebagai berikut : Kegiatan usaha dengan kriteria ( sumber data NIB OSS RBA dan NIB Migrasi ): Rentang Waktu: sampai dengan saat ini ; Tingkat risiko : Tinggi, Menengah Tinggi, Menengah Rendah , dan Rendah ; Tanpa batasan nilai investasi ; Semua skala usaha (UMK * dan Non UMK ** ) Kegiatan usaha dengan kriteria ( sumber data: NIB OSS 1.1 dan NIB OSS 1.0 (Belum migrasi OSS RBA)): Rentang Waktu: sampai dengan saat ini ; Tingkat risiko : Tidak ada ; Tanpa batasan nilai investasi ; Semua skala usaha (UMK dan Non UMK) *) kegiatan usaha skala UMK, menjadi obyek pengawasan dengan skema pembinaan **) kegiatan usaha dengan tingkat risiko Rendah (Non UMK) agar menjadi obyek pengawasan Pemerintah Daerah sesuai kewenangan .

24. STATISTIK SEBARAN DATA KEGIATAN USAHA OBYEK PENGAWASAN BAGI K/L No Kementerian/ Lembaga Jumlah 1 Badan Pengawas Tenaga Nuklir 16 2 Kementerian Agama 12 3 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 1.570 4 Kementerian Kelautan dan Perikanan 353 5 Kementerian Kesehatan 896 6 Kementerian Ketenagakerjaan 183 7 Kementerian Komunikasi dan Informatika 444 8 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 8 9 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 279 10 Kementerian Pariwisata 507 11 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 5.074 12 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan , Riset , dan Teknologi 83 13 Kementerian Perdagangan 1.033 1 4 Kementerian Perhubungan 799 1 5 Kementerian Perindustrian 2.748 1 6 Kementerian Pertanian 310 1 7 Kepolisian Negara Republik Indonesia 112 Total 14.427 STATISTIK SEBARAN DATA KEGIATAN USAHA OBYEK PENGAWASAN K/L (KEWENANGAN PUSAT) Kegiatan usaha objek pengawasan dari NIB OSS RBA dan NIB Migrasi Update ( Agustus – Desember 2021)

25. KONSEP PERENCANAAN PENGAWASAN TERKOORDINASI DAN TERINTEGRASI PADA SISTEM OSS BERBASIS RISIKO Apabila diperlukan , K/L/D Pengawas dan Koordinator dapat mengundang ( fitur undangan ): K/L pengampu persyaratan dasar (ATR/BPN, KLHK, Kemen PUPR) Kementerian Ketenagakerjaan terkait pengawasan tenaga kerja dan keselamatan kerja . OPD Pengawas yang memiliki kewenangan di daerah . Koordinator dapat mengidentifikasi dan menyamakan jadwal pengawasan terhadap objek pengawasan pilihan K/L/D atas pelaku usaha yang memiliki beberapa kegiatan usaha /KBLI di lokasi yang sama , dengan pengampu berbeda . Pengawasan Terkoordinasi dan Terintegrasi Tampilan daftar hadir pelaksana pengawasan pada sistem OSS .

26. PENGAWASAN RUTIN/INSPEKSI LAPANGAN ATAS PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DALAM SISTEM OSS RBA

27. PERENCANAAN PENGAWASAN 1 2 PELAKSANAAN PENGAWASAN 3 OUTPUT PENGAWASAN Berita Acara Pemeriksaan Rekomendasi Pengawasan ( Pembinaan , Perbaikan , Sanksi) Koordinator dan K/L/D pengawas : Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan memberikan rekomendasi pengawasan . Menginput hasil pengawasan ke dalam sistem OSS. Koordinator dan K/L/D pengawas menyiapkan list obyek pengawasan dan jadwal pengawasan . Sistem OSS menampilkan data kegiatan usaha obyek pengawasan dan mengirimkan surat pemberitahuan pengawasan ke pelaku usaha . ALUR PELAKSANAAN PENGAWASAN RUTIN/INSPEKSI LAPANGAN Profil Pelaku Usaha Kepatuhan Pelaku Usaha Penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada Pengawasan TINDAK LANJUT PENGAWASAN 4

28. Alur Diagram Pengawasan Rutin Oleh K/L/D Pengawas Pada Sistem OSS Input Data Usulan Proyek dan Jadwal Pengawasan Direkomendasikan Memperoleh Sanksi?

29. Data, Profil , dan Informasi Pelaku Usaha yang terdapat pada Sistem OSS PERANGKAT KERJA PENGAWASAN (1) 1 Resume informasi pelaku usaha memuat profil pelaku usaha , data perizinan berusaha , data lokasi usaha , data usaha , detil investasi dan detil pengawasan . Untuk memudahkan pengawas , subsistem pengawasan menampilkan data perizinan kegiatan usaha obyek pengawasan sebagai acuan melakukan pengawasan . Resume persyaratan dasar dan perizinan berusaha atas kegiatan usaha obyek pengawasan beserta cetakan produknya .

30. PERANGKAT KERJA PENGAWASAN (2) 2 Surat Tugas Pelaksana Inspeksi Lapangan Notifikasi surat pemberitahuan pengawasan ke pelaku usaha 3

31. PENILAIAN KEPATUHAN PELAKU USAHA OLEH K/L/D PENGAWAS (1) Penilaian Kepatuhan Teknis Kegiatan Usaha Skor Nilai Hasil Pengawasan: Nilai yang diberikan oleh Pengawas berdasarkan hasil pengawasan / inspeksi lapangan terhadap kegiatan Kegiatan Usaha/KBLI dengan rentang nilai 0 – 100 . Pengawas mengisi bobot persentase kriteria penilaian sesuai peruntukan masing-masing kegiatan usaha /KBLI yang diawasi berdasarkan NSPK yang ditetapkan Kementerian/Lembaga pengampu . Adapun total bobot dari seluruh kriteria penilaian kepatuhan teknis bernilai 100%. K/L/D Pengawas melakukan penilaian kepatuhan sesuai NSPK yang tercantum dalam Peraturan Menteri teknis pembina perizinan berusaha berbasis risiko . Hasil penilaian kepatuhan teknis dituangkan dalam bentuk pengisian bobot presentase dan skor hasil penilaian . Kegiatan Usaha Tingkat Risiko Rendah ( memuat kriteria a.l. Keselamatan dan Kesehatan Kerja , Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan sebagaimana tercantum pada Persyaratan Umum dan Penilaian Kesesuaian Pengawasan Lampiran III PP No 5/ 2021 ). Kegiatan Usaha Tingkat Risiko Menengah Rendah , Menengah Tinggi, Tinggi (( memuat kriteria a.l. Persyaratan Umum , Persyaratan Khusus , Sarana Usaha, Organisasi SDM, Standar Produk Barang /Jasa, Sistem Manajemen Usaha, Pelayanan Produk Usaha, sebagaiimana tercantum dalam Penilaian kesesuaian standar usaha dan Pengawasan berdasarkan Lampiran IV PP No 5 Tahun 2021 ).

32. PENILAIAN KEPATUHAN PELAKU USAHA OLEH K/L/D PENGAWAS (2) Pengawas melakukan penilaian atas kesesuaian perizinan berusaha dengan pelaksanaan kegiatan usaha serta memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban Pelaku Usaha di lokasi usaha sebagaimana yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria khususnya pada Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penilaian Kepemilikan Perizinan Berusaha atas Kegiatan Usaha Penilaian Pemenuhan Penyampaian Laporan Berkala Penilaian pemenuhan laporan berkala Pelaku Usaha dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Kementerian/Lembaga serta melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan . K/L/D Pengawas memilih kriteria penilaian pemenuhan penyampaian laporan berkala ( Baik Sekali , Baik , Cukup , Kurang Baik ) dan Sistem OSS melakukan konversi menjadi Skor Nilai Hasil Pengawasan .

33. PENILAIAN KEPATUHAN PELAKU USAHA OLEH KOORDINATOR (1) Penilaian Kepatuhan Administratif Sistem OSS menampilkan hasil penghitungan sistem atas kepatuhan administratif berdasarkan data rencana dan realisasi penanaman modal yang tersimpan pada database OSS. Koodinator membandingkan dan melihat realisasi fisik di lapangan yang penilaiannya dituangkan dalam bentuk pengisian nilai hasil pengawasan . Bobot : Bobot dari seluruh kriteria penilaian kepatuhan teknis ( huruf a – f) bernilai 100%. Bobot kriteria penilaian terisi otomatis by default sesuai yang telah ditetapkan Kementerian Investasi /BKPM Skor Nilai Hasil Pengawasan: Nilai yang diberikan oleh Koordinator berdasarkan hasil pengawasan / inspeksi lapangan terhadap realisasi penanaman modal di lokasi usaha dengan rentang nilai 0 – 100.

34. NO ASPEK PENILAIAN % ( skor max. 100) (skor max. 75) ( skor max. 50 ) (skor min. 0 s.d max. 25) 1. Rasio realisasi penanaman modal [ otomasi update dg lkpmonline ] Rasio nilai realisasi investasi = nilai realisasi / nilai rencana investasi 50% Telah berproduksi / beroperasi komersial ( skor =100), atau Rasio nilai realisasi investasi 76% - 100% Rasio nilai realisasi investasi 51% - 75% Rasio nilai realisasi investasi 25% - 50% Rasio nilai realisasi investasi <25% 2. Penyerapan tenaga kerja Indonesia dan/ atau investasi besar 10% Investasi > Rp 5 triliun dan/ atau menyerap tenaga kerja > 10.000 orang ( skor = 100) Investasi Rp 1 triliun – 5 triliun dan/ atau menyerap tenaga kerja 5.000 - 10.000 orang ( skor = 75) Investasi Rp 100 milyar - Rp 1 triliun dan/ atau menyerap tenaga kerja 1.000 – 5.000 orang ( skor = 50) Investasi < Rp 100 milyar dan/ atau menyerap tenaga kerja < 1.000 orang ( skor = 25) 3. Kewajiban Kemitraan dengan UMKM 10% Sesuai ketentuan tidak diwajibkan melakukan kemitraan dengan UMKM ( skor = 100) Melakukan kemitraan dengan UMKM ( skor = 100) - - Tidak melakukan kewajiban kemitraan dengan UMKM ( skor = 0) 4. Pemilihan lokasi kegiatan yang mendukung upaya pemerataan pembangunan ekonomi dan investasi 10% Lokasi kegiatan berada di luar Pulau Jawa ( skor =80) dan/ atau Lokasi kegiatan berada di pulau terluar , perbatasan dan daerah tertinggal ( skor =100) - - Lokasi kegiatan berada di Pulau Jawa ( skor =25) 34 PANDUAN KRITERIA PENILAIAN KEPATUHAN PELAKU USAHA OLEH KOORDINATOR Referensi terkait dukungan pemerataan ekonomi : Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024 Keputusan Presiden No. 06 Tahun 2017 tentang daftar pulau-pulau kecil terluar UU No 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara ( Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015–2019)

35. PENGINPUTAN HASIL PENGAWASAN OLEH K/L/D PENGAWAS DAN KOORDINATOR (1)

36. PENGINPUTAN HASIL PENGAWASAN OLEH K/L/D PENGAWAS DAN KOORDINATOR (2)

37. Koordinator menginput hasil pengawasan , yaitu : Penilaian Kepatuhan Administratif Permasalahan yang dihadapi perusahaan Hasil Pengawasan oleh Koordinator Rekomendasi Koordinator PENGINPUTAN HASIL PENGAWASAN OLEH K/L/D PENGAWAS DAN KOORDINATOR (3) Sistem OSS menampilkan b eberapa data yang di- generate dari database OSS, yaitu : Data Profil Perusahaan Riwayat Pengenaan Sanksi K/L/D pengawas menginput hasil pengawasan , yaitu : Penilaian Kepatuhan Teknis Permasalahan yang dihadapi perusahaan Hasil Pengawasan oleh Pengawas Rekomendasi Pengawas K/LD Pengawas dan Koordinator dapat saling melihat data hasil pengawasan yang diinput masing-masing Pencetakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penginputan data hasil pengawasan harus diakhiri dengan klik tombol KIRIM DATA PENGAWASAN untuk menyimpan data ke dalam sistem OSS.

38. CETAKAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) Sistem OSS menampilkan b eberapa data yang di- generate dari database OSS, yaitu : Data Keterangan Perusahaan Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nilai Rencana Investasi dan Realisasi Investasi Pemenuhan Standar Produk

39. CETAKAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) Sistem OSS menampilkan b eberapa data sesuai isian K/L/D pengawas dan koordinator , yaitu : Data pemenuhan standar usaha Permasalahan yang dihadapi perusahaan , berupa pilihan sesuai jenis permasalahan dan isian penjelasan free text Penilaian kepatuhan pelaku usaha Hasil Pengawasan oleh Pengawas , berupa isian free teks Rekomendasi Pengawas , sesuai pilihan K/L/D pengawas dan koordinator dalam hal : Pelaku usaha telah memenuhi ketentuan Pelaku usaha memerlukan perbaikan Pelaku usaha memerlukan pembinaan Pelaku usaha memerlukan sanksi administratif

40. CETAKAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) Penandatanganan BAP oleh Para Pihak Para pihak yang terlibat pengawasan rutin / inspeksi lapangan mencantumkan tanda tangan pada lembar BAP secara manual dan mengunggah kedalam form pengisian BAP, yaitu : Pelaku usaha yang menerima pengawasan rutin / inspeksi lapangan K/L/D Pengawas Koordinator

41. HAK AKSES TURUNAN UNTUK MENGAKSES SUBSISTEM PENGAWASAN

42. Hak Akses Turunan Pengelola Hak Akses Hak Akses Turunan Kementerian/Lembaga Terkait kepada Direktorat Jenderal /Unit Eselon I yang membidangi kegiatan usaha dan unit pengolahan data DPMPTSP provinsi , DPMPTSP kabupaten / kota kepada organisasi perangkat daerah teknis yang membidangi kegiatan usaha , unit kerja yang membidangi Perizinan Berusaha dan Pengawasan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten /Kota, serta organisasi perangkat daerah teknis yang membidangi pengolahan data Administrator KEK kepada unit kerja yang membidangi Perizinan Berusaha dan Pengawasan Perizinan Berusaha Badan pengusahaan KPBPB kepada unit kerja yang membidangi Perizinan Berusaha dan Pengawasan Perizinan Berusaha

43. Hak Akses Turunan Kementerian/Lembaga Hak Akses Kementerian/ Lembaga (Administrator) Unit Pengawasan Unit Perizinan Unit Pengolahan Data Mengakses Subsistem Pengawasan

44. Hak Akses Turunan Administrator KEK & Badan Pengusahaan KPBPB Hak Akses Administrator KEK (Administrator) Bidang Pengawasan Bidang Perizinan Mengakses Subsistem Pengawasan Badan Pengusahaan KPBPB (Administrator) Bidang Pengawasan Bidang Perizinan Mengakses Subsistem Pengawasan

45. Hak Akses Turunan DPMPTSP Provinsi / Kabupaten /Kota Hak Akses DPMPTSP Provinsi / Kabupaten /Kota (Administrator) Unit Pengawasan DPMPTSP Provinsi / Kabupaten /Kota Unit Perizinan DPMPTSP Provinsi / Kabupaten /Kota Unit Pengolahan Data DPMPTSP Provinsi / Kabupaten /Kota Mengakses Subsistem Pengawasan Unit Pengawasan Organisasi Perangkat Daerah Unit Perizinan Organisasi Perangkat Daerah Mengakses Subsistem Pengawasan Koordinator pengawasan perlu memastikan bahwa admin hak akses DPMPTSP Provinsi / Kabupaten /Kota telah membuatkan hak akses untuk OPD Pengawas . Koordinator perlu menginformasikan hak akses subsistem pengawasan kepada seluruh OPD Pengawas masing-masing sektor .

46. PENCABUTAN PERIZINAN BERUSAHA PENCABUTAN PERIZINAN BERUSAHA

47. DASAR HUKUM PENCABUTAN PERIZINAN BERUSAHA BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasal 212: (2) NIB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dalam hal : Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan NIB; Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Berusaha ; disetujuinya permohonan Pelaku Usaha atas pencabutan NIB; pembubaran badan usaha ; atau berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap . Permohonan pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan oleh kementerian / lembaga , DPMPTSP provinsi , DPMPTSP kabupatenfkota , Administrator KEK, dan/ atau Badan Pengusahaan KPBPB atas hasil pemeriksaan kemudian ( post audit ), melalui notifikasi kepada Lembaga OSS. Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Lembaga OSS. (5) Permohonan pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh likuidator melalui notifikasi kepada Lembaga OSS.

48. DASAR HUKUM PENCABUTAN PERIZINAN BERUSAHA BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasal 1: Pencabutan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dicabutnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan permohonan Pelaku Usaha, putusan pengadilan , dan sanksi . Pasal 19: ( 1) Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi , DPMPTSP kabupaten / kota , badan pengusahaan KPBPB, atau administrator KEK sesuai kewenangannya dapat melakukan tindakan administratif berdasarkan : permohonan Pelaku Usaha; atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap . (2) Tindakan administratif atas dasar permohonan Pelaku Usaha dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dan/ atau diproses secara daring melalui Sistem OSS. (3) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perizinan Berusaha Berbasis Risiko . Pasal 20: 4) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dimohonkan oleh Pelaku Usaha dilakukan atas : Pencabutan karena pembubaran usaha orang perseorangan atau badan usaha ( likuidasi ); atau Pencabutan yang tidak termasuk pembubaran usaha orang perseorangan atau badan usaha (non likuidasi ). Pasal 22 : Pencabutan Likuidasi Pasal 23 : Pencabutan Non Likuidasi

49. 1. Pencabutan Likuidasi

50. Pencabutan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dicabutnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan permohonan Pelaku Usaha, Putusan Pengadilan dan Sanksi ( Pasal 1 Angka 24 Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ) Pencabutan Likuidasi adalah Pencabutan Perizinan Berusaha yang mengakibatk an pembubaran usaha orang perseorangan atau badan usaha ( Pasal 20 ayat (4) huruf a Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ) Definisi Pencabutan Likuidasi

51. Alur Pemrosesan Permohonan Pencabutan Likuidasi pada sisi Verifikator Pelaku Usaha Permohonan Pencabutan Likuidasi melalui OSS RBA Notifikasi Permohonan verifikasi kepada pihak yang berwenang Notifikasi Verifikator sesuai dengan pihak yang berwenang Verifikasi P encabutan Likuidasi oleh pihak berwenang DISETUJUI Sistem OSS me nyetujui permohonan pencabutan likuidasi dan menerbitkan produk cetakan pencabutan NIB, Surat Pernyataan Likuidasi, dan Pencabutan SS/Izin PERLU PERBAIKAN Sistem OSS menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan Sistem Menerbitkan Pencabutan NIB dan SS/Izin belum terverifikasi kepada pelaku usaha SLA Sistem Otomatis produk cetakan pencabutan NIB, dan Pencabutan SS/Izin terverifikasi (fiktif Positif) belum terlewati sudah terlewati

52. 52 PEMOHON PERSYARATAN Validasi Identitas Pelaku Usaha perseorangan / likuidator / tim penyelesai ; Validasi NPWP Akta notaris tentang pembubaran badan usaha Pencatatan pembubaran badan usaha dari Sistem Administrasi Badan Hukum Pelaku Usaha Perseorangan Likuidator Tim Penyelesai PERMOHONAN PENCABUTAN (LIKUIDASI) PERIZINAN BERUSAHA

53. Verifikasi oleh Kementerian Investasi /BKPM, DPMPTSP Prov/ Kab /Kota, Badan Pengusahaan KPBPB, atau administrator KEK sesuai kewenangan KEWENANGAN VERIFIKASI DAN PRODUK PENCABUTAN (LIKUIDASI) PERIZINAN BERUSAHA NIB Risiko Rendah (R) NIB + SS Risiko Menengah Rendah (MR) NIB + SS Risiko Menengah Tinggi (MT) NIB + Izin Risiko Tinggi (T) Pencabutan NIB Pencabutan NIB + Pencabutan SS Pencabutan NIB + Pencabutan SS Pencabutan NIB + Pencabutan Izin Perizinan Berusaha OSS RBA Izin Usaha Versi 1.0 - 1.1 Izin Usaha Pencabutan NIB + Pencabutan Izin Usaha KEMINVESTt / BKPM PENCABUTAN NIB PENCABUTAN PERIZINAN BERUSAHA KEW PEM PUSAT DPMPTSP PROV PENCABUTAN PERIZINAN BERUSAHA KEW PEM KAB/KOTA DPMPTSP KAB/KOTA PENCABUTAN PERIZINAN BERUSAHA KEW PEM PROVINSI

54. Langkah Memproses Permohonan Pencabutan Likuidasi Pelaku Usaha Periksa Data Penanggung Jawab Periksa Data Proyek Memberikan Hasil Verifikasi dan Tanggapan Hasil Verifikasi K/L/D atas Permohonan Pencabutan Likuidasi dengan Status “Perlu Perbaikan” Hasil Verifikasi K/L/D atas Permohonan Pencabutan Likuidasi dengan Status “Disetujui” Kunjungi https://oss.go.id/ , klik MASUK Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera , lalu klik tombol MASUK Masuk ke menu PENCABUTAN, pilih LIKUIDASI Pilih Pelaku Usaha yang akan diproses, klik PROSES Klik LIHAT DETAIL untuk memproses Permohonan Pencabutan Likuidasi Klik PROSES untuk melakukan verifikasi Permohonan Pencabutan Likuidasi Periksa Data Pelaku Usaha Periksa Data Akta Pembubaran

55. Kunjungi https://oss.go.id , klik MASUK 1

56. Masukkan Username dan Password , lalu klik tombol MASUK 2

57. Setelah login berhasil, masuk ke menu PENCABUTAN Pilih LIKUIDASI Anda dapat memilih menu pencabutan likuidasi yang dapat di akses: PERMOHONAN BARU untuk melihat permohonan baru PERLU PERBAIKAN untuk melihat permohonan yang perlu perbaikan TELAH DIPERBAIKI untuk melihat permohonan yang telah diperbaiki DISETUJUI untuk melihat permohonan yang telah disetujui DITOLAK untuk melihat permohonan yang telah ditolak PERMOHONAN SELESAI untuk melihat permohonan yang telah selesai diproses Masuk ke menu PENCABUTAN , pilih LIKUIDASI 3

58. Klik ikon “V” pada pelaku usaha yang Anda pilih Klik PROSES untuk melanjutkan Pilih Pelaku Usaha yang akan diproses, klik PROSES 4

59. Klik LIHAT DETAIL untuk memproses permohonan Pencabutan Likuidasi 5 Klik ikon “V” di samping kolom nomor dan klik LIHAT DETAIL Anda juga dapat memeriksa hasil draf cetakan ataupun status pencabutan setiap kewenangan, dengan melakukan: Cetakan Pencabutan NIB (klik PENCABUTAN NIB ) Cetakan Surat Pernyataan Pencabutan Likuidasi (klik PERNYATAAN LIKUIDASI ) Cetakan Pencabutan Izin OSS RBA (klik PENCABUTAN IZIN USAHA ) Status Per Kewenangan (klik STATUS PER KEWENANANGAN )

60. Klik PROSES untuk melakukan verifikasi permohonan Pencabutan Likuidasi 6 Klik ikon “V” lalu klik PROSES untuk melanjutkan proses pemeriksaan kelengkapan data pada Formulir Pencabutan Likuidasi

61. Periksa Data Pelaku Usaha 7 Data Pelaku Usaha akan ditampilkan oleh sistem secara otomatis , yang meliputi : Nama Pelaku Usaha NIB NPWP Alamat Pelaku Usaha Status Penanaman Modal Nomor Telepon Email

62. Data Pelaku Usaha yang telah diisi oleh pelaku usaha akan ditampilkan oleh sistem , yang meliputi : Nomor Akta Tanggal Akta Nomor Penerimaan Pembubaran dari Kumham Tanggal Penerimaan Pembubaran dari Kumham Jenis Pemohon Likuidasi ( Pelaku Usaha/ Likuidator /Tim Penyelesai ) Jenis Identitas (KTP/ Paspor ) KTP/ Paspor ( Pelaku Usaha/ Likuidator /Tim Penyelesai ) Nama ( Pelaku Usaha/ Likuidator /Tim Penyelesai ) Nama Notaris Nomor Telepon Pelaku Usaha Alamat Notaris Dokumen Akta Likuidasi dan SK Penerimaan Pembubaran dari Kumham Periksa Data Akta Pembubaran 8

63. Akta memuat Informasi pembubaran badan usaha Akta memuat Informasi penunjukan Nama Likuidator yang diberikan wewenang mengurus proses likuidasi Halaman depan Akta Pembubaran memuat Informasi Nama Notaris , Alamat Notaris , Nomor dan Tanggal Akta , Jenis Akta Verifikator melakukan pengecekan atas informasi data akta pembubaran dan Pencatatan Penerimaan Pembubaran dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang ditulis oleh pemohon dengan lampiran dokumen yang di upload oleh pemohon .

64. Penerimaan Pemberitahuan Pembubaan Perseroan dari Kementerian Hukum dan HAM memuat Nomor Dokumen , Perihal , dan Informasi Notaris pengurus pembubaran .

65. Data Penanggung Jawab akan ditampilkan oleh sistem secara otomatis yang meliputi : Nama Nomor Identitas Jabatan Telepon Periksa Data Penanggung Jawab 9

66. Data Proyek pada formulir permohonan akan muncul berdasarkan kewenangan K/L/D per masing-masing proyek Klik pada TAB DATA PENANAMAN MODAL RISIKO atau klik ikon “V” untuk menampilkan data Kegiatan Usaha secara rinci, yang meliputi: Perizinan Berusaha Lokasi Usaha .Data Kegiatan Usaha Tingkat Risiko Status Permohonan Detail (jenis produksi, kapasitas produksi, KBLI, penjelasan KBLI) Periksa Data Proyek 10

67. Anda wajib Melengkapi: Unit Verifikator NIP Catatan Perbaikan Catatan Perbaikan yang anda lengkapi akan tersimpan pada Log Catatan setelah Anda memproses Permohonan Pencabutan Anda dapat memilih hasil verifikasi berdasarkan kelengkapan dokumen pencabutan dengan melakukan klik pada tombol: SETUJUI jika data permohonan pencabutan sudah lengkap PERLU PERBAIKAN jika data permohonan pencabutan masih memerlukan perbaikan Memberikan Hasil Verifikasi Pencabutan dan Tanggapan 11

68. Jika Dokumen yang disampaikan belum lengkap atau belum sesuai dengan ketentuan, maka status permohonan Pelaku Usaha akan menjadi “Perlu Perbaikan”. Jika belum lengkap sistem tidak akan menerbitkan produk pencabutan seperti Pencabutan NIB dan Pencabutan SS/Izin Hasil Verifikasi K/L/D atas Permohonan Pencabutan Likuidasi dengan status “Perlu Perbaikan” 12

69. Jika Dokumen yang disampaikan sudah lengkap atau sesuai dengan ketentuan, maka status permohonan Pelaku Usaha akan menjadi “Disetujui”. Jika sudah lengkap sistem akan secara otomatis menerbitkan produk pencabutan seperti Pencabutan NIB dan Pencabutan SS/Izin Klik ikon “V” untuk menampilkan: Formulir Permohonan Pencabutan Likuidasi (klik LIHAT PERMOHONAN ) Cetakan Pencabutan NIB (klik PENCABUTAN NIB ) Cetakan Surat Pernyataan Pencabutan Likuidasi (klik PERNYATAAN LIKUIDASI ) Cetakan Pencabutan Izin/SS (klik PENCABUTAN IZIN USAHA ) Status Per Kewenangan (klik STATUS PER KEWENANANGAN ) Hasil Verifikasi K/L/D atas Permohonan Pencabutan Likuidasi dengan status “Disetujui” 13.a

70. Pencabutan Likuidasi untuk Kegiatan Usaha tingkat risiko rendah hanya dilakukan dengan pemutakhiran NIB Surat Pencabutan Sertifikat Standar tercetak untuk Kegiatan Usaha tingkat risiko menengah rendah, tingkat risiko menengah tinggi, dan tingkat risiko tinggi yang memiliki SS terverifikasi Surat Pencabutan Izin tercetak untuk Kegiatan Usaha tingkat risiko tinggi terverifikasi Hasil Verifikasi K/L/D atas Permohonan Pencabutan Likuidasi dengan status “ Disetujui ” ( Contoh Surat Pencabutan SS/ Izin ) 13.b

71. Hasil Verifikasi K/L/D atas Permohonan Pencabutan Likuidasi dengan status “Disetujui” (Cetakan Pencabutan NIB) 13.c

72. Hasil Verifikasi K/L/D atas Permohonan Pencabutan Likuidasi dengan status “Disetujui”(Surat Pernyataan Pencabutan Likuidasi) 13.d

73. 2. Pencabutan Non Likuidasi

74. Pencabutan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dicabutnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan permohonan Pelaku Usaha, Putusan Pengadilan dan Sanksi ( Pasal 1 Angka 24 Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ) Pencabutan Non Likuidasi dapat diajukan untuk kegiatan usaha risiko rendah dan menengah rendah , menengah tinggi (SS yang telah terverifikasi ) maupun tinggi ( berupa Izin maupun Izin Percepatan yang telah terverifikasi ). Definisi Pencabutan Non Likuidasi

75. Alur Pemrosesan Permohonan Pencabutan Non Likuidasi pada sisi Verifikator Pelaku Usaha Permohonan Pencabutan Non Likuidasi melalui OSS RBA Sistem otomatis Menerbitkan Pencabutan NIB dan SS/ Izin yang sudah terverifikasi kepada pelaku usaha Verifikator dapat melihat ataupun memeriksa hasil Pencabutan Non Likuidasi dari pelaku usaha

76. 76 PEMOHON PERSYARATAN Validasi Identitas Pelaku Usaha Validasi NPWP Validasi LKPM periode terakhir yang telah disetujui atas seluruh proyek yang dimiliki Pelaku Usaha Validasi akta notaris tentang pendirian badan usaha dan perubahan terakhir serta pengesahan dari Sistem Administrasi Badan Hukum (AHU-Online) ( khusus PMA) Pelaku Usaha Perseorangan Pelaku Usaha badan usaha nonperseroan Pelaku Usaha badan usaha perseroan PERMOHONAN PENCABUTAN NON LIKUIDASI PERIZINAN BERUSAHA

77. PRODUK PENCABUTAN NON LIKUIDASI PERIZINAN BERUSAHA NIB Risiko Rendah (R) NIB + SS Risiko Menengah Rendah (MR) NIB + SS Risiko Menengah Tinggi (MT) telah terverifikasi NIB + Izin Risiko Tinggi (T) telah terverifikasi Pemutakhiran NIB Pemutakhiran NIB + Pencabutan SS Pemutakhiran NIB + Pencabutan SS Pemutakhiran NIB + Pencabutan Izin Perizinan Berusaha OSS RBA Izin Usaha Versi 1.0 - 1.1 Telah berstatus efektif dan migrasi ke OSS RBA Izin Usaha Pemutakhiran NIB + Pencabutan Izin Usaha

78. Langkah Memproses Pemeriksaan Hasil Permohonan Pencabutan Non Likuidasi Pelaku Usaha Kunjungi https://oss.go.id/ , klik MASUK Masukkan Username dan Password , lalu klik tombol MASUK Masuk ke menu PENCABUTAN, pilih NON LIKUIDASI , klik PERMOHONAN NON LIKUIDASI Pilih Permohonan Non Likuidasi yang akan dilihat Tampilan Formulir Pencabutan Non Likuidasi Pelaku Usaha Hasil Cetakan Permohonan Pencabutan Non Likuidasi dengan status “Disetujui”

79. Kunjungi https://oss.go.id , klik MASUK 1

80. Masukkan Username dan Password , lalu klik tombol MASUK 2

81. Setelah login berhasil, masuk ke menu PENCABUTAN Pilih NON LIKUIDASI Klik PERMOHONAN NON LIKUIDASI Masuk ke menu PENCABUTAN , pilih NON LIKUIDASI 3

82. Pencabutan Non Likuidasi secara otomatis disetujui oleh Sistem sehingga Verifikator hanya dapat melihat hasil dari pencabutan yang dilakukan Klik ikon “V” pada pelaku usaha yang Anda pilih Anda dapat memilih beberapa aksi yang dapat dilakukan: Klik LIHAT DETAIL untuk melihat formulir Pencabutan Non Likuidasi yang diajukan oleh Pelaku Usaha Klik CETAKAN NIB untuk melihat cetakan NIB Klik CETAKAN PENCABUTAN untuk melihat cetakan Pencabutan Klik SURAT PERNYATAAN NON LIKUIDASI untuk melihat surat pernyataan Non Likuidasi Klik CETAKAN IZIN LAMA untuk melihat cetakan pencabutan izin lama pelaku usaha Klik UNDUH untuk mengunduh daftar pelaku usaha yang melakukan pencabutan Non Likuidasi Pilih Permohonan Non Likuidasi Pelaku Usaha yang akan dilihat 4

83. Tampilan Formulir Pencabutan Non Likuidasi Pelaku Usaha ( Data Proyek) 5.a Ketika mengklik LIHAT DETAIL maka Anda akan dipindahkan ke halaman Formulir Pencabutan Non Likuidasi yang diajukan oleh Pelaku Usaha. Anda dapat melihat data-data yang dikirimkan oleh Pelaku Usaha Data Proyek Data Proyek pada formulir permohonan akan muncul berdasarkan tingkat risiko usaha yang Pelaku usaha pilih . Klik pada TAB DATA PENANAMAN MODAL RISIKO atau klik ikon “V” untuk menampilkan data Kegiatan Usaha secara rinci, yang meliputi: Perizinan Berusaha Lokasi Usaha Data Kegiatan Usaha Tingkat Risiko (berdasarkan tingkat risiko usaha yang Anda pilih) Detail (jenis produksi, kapasitas produksi, KBLI, penjelasan KBLI)

84. Tampilan Formulir Pencabutan Non Likuidasi Pelaku Usaha (Data Pelaku Usaha) 5.b Data Pelaku Usaha akan ditampilkan oleh sistem secara otomatis, yang meliputi: Nama Pelaku Usaha NIB NPWP Alamat Pelaku Usaha Status Penanaman Modal Nomor Telepon Email

85. Tampilan Formulir Pencabutan Non Likuidasi Pelaku Usaha (Data Akta Khusus untuk PMA) 5.c Data Akta akan ditampilkan oleh sistem secara otomatis ( khusus PMA jika kegiatan usaha tidak tercantum lagi dalam maksud dan tujuan atas akta Pelaku Usaha tersebut,maka pencabutan non likuidasi dapat diproses oleh sistem OSS RBA ) , yang meliputi : Nomor Akta Tanggal Akta Nomor dan tanggal surat penerimaan perubahan dari Kementerian Hukum dan HAM Nama Notaris Alamat Notaris

86. Tampilan Formulir Pencabutan Non Likuidasi Pelaku Usaha (Data Pemohon) 5.d Data Pemohon akan ditampilkan oleh sistem secara otomatis yang meliputi : Nama Nomor Identitas Jabatan Telepon

87. 6.b Hasil Cetakan Permohonan Pencabutan Non Likuidasi dengan status “Disetujui” (Contoh Cetakan NIB) 6.a Cetakan Surat Pencabutan akan muncul ketika Anda mengklik CETAKAN NIB ( pemutakhiran /updating) pada pencabutan pelaku usaha yang anda pilih di halaman daftar pencabutan non likuidasi pelaku usaha Verifikator perlu memastikan bahwa KBLI yang telah dilakukan pencabutan non likuidasi sudah tidak muncul pada NIB yang telah dimutakhirkan .

88. Cetakan Surat Pencabutan akan muncul ketika Anda mengklik CETAKAN PENCABUTAN pada pencabutan pelaku usaha yang anda pilih di halaman daftar pencabutan non likuidasi pelaku usaha Pencabutan Non Likuidasi untuk Kegiatan Usaha tingkat risiko rendah hanya dilakukan dengan pemutakhiran NIB Surat Pencabutan Sertifikat Standar tercetak untuk Kegiatan Usaha tingkat risiko menengah rendah , tingkat risiko menengah tinggi , dan tingkat risiko tinggi yang memiliki SS terverifikasi Surat Pencabutan Izin tercetak untuk Kegiatan Usaha tingkat risiko tinggi terverifikasi Hasil Cetakan Permohonan Pencabutan Non Likuidasi dengan status “ Disetujui ” ( Contoh Surat Pencabutan SS/ Izin ) 6.b

89. Hasil Cetakan Permohonan Pencabutan Non Likuidasi dengan status “Disetujui” (Contoh Surat Pernyataan Pencabutan Non Likuidasi) 6.c Cetakan Surat Pencabutan akan muncul ketika Anda mengklik SURAT PERNYATAAN NON LIKUIDASI pada pencabutan pelaku usaha yang anda pilih di halaman daftar pencabutan non likuidasi pelaku usaha

90. Hasil Cetakan Permohonan Pencabutan Non Likuidasi dengan status “Disetujui” (Contoh Surat Pernyataan Pencabutan Non Likuidasi) 6.c Cetakan Surat Pencabutan akan muncul ketika Anda mengklik SURAT PERNYATAAN NON LIKUIDASI pada pencabutan pelaku usaha yang anda pilih di halaman daftar pencabutan non likuidasi pelaku usaha

91. Hasil Cetakan Permohonan Pencabutan Non Likuidasi dengan status “ Disetujui ” ( Contoh Surat Pencabutan Izin Lama) 6.d Cetakan Surat Pencabutan akan muncul ketika Anda mengklik CETAKAN IZIN LAMA CETAKAN IZIN LAMA adalah produk surat pencabutan untuk Izin Usaha pada OSS 1.1 yang sebelumnya telah berstatus efektif .

92. Subsistem Perizinan Subsistem Pengawasan PROSES BISNIS SISTEM OSS BERBASIS RISIKO