PemanfaatanBMNdilakukansecaraterintegrasi,tertib,efektif,
efisien,transparan,danakuntabeldenganmenerapkanSistem
InformasiManajemenAsetNegara(SIMAN)sebagaibagiandari
sistempemerintahanberbasiselektroniksesuaiketentuan
perundang-undangan.
PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG
MILIK NEGARA MENGGUNAKAN SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA
•FasilitasinidiberikanbertujuanuntukmeningkatkanefektivitastransaksipemanfaatanBMNdengan
mempertimbangkankeuangannegaradansesuairegulasi.
•Fasilitasmencakuppenyusunandokumenpendukung,sepertikajianpeningkatannilaiBMN,skemapemanfaatan,
danrekomendasitransaksi.
•Berlakuuntuktanahdan/ataubangunanbesertafasilitasyangmelekat.
•PenggunaBarangmengajukanpermohonankePengelolaBarangbersamaandenganpermohonanpemanfaatan
BMN,dilengkapidaftarBMN,dataaset,skemapemanfaatan,danpernyataankepatuhan.
•BeberapadokumenpendukungdiantaranyadaftarBMN,kajianoptimalisasi,hasilpenelaahanRKBMN,dansurat
pernyataankesediaanmengikutiprosedur,menyediakananggaran,sertabertanggungjawabsesuairegulasi.
•Jikalayak,PengelolaBarangmenerbitkanizinprinsipdanmeneruskanpermohonankeMenteriKeuanganuntuk
evaluasilebihlanjut.
•Untukmempertimbangkanefisiensidanefektifitas,menteriKeuangandapatmenugaskanBUMNuntukmelaksanakan
fasilitaspenyiapandanpelaksanaantransaksipemanfaatanBMN.
•Jikadisetujui,PengelolaBarangmenerbitkanpersetujuanpemanfaatanBMNdanfasilitastransaksiberdasarkanizin
prinsip.
•FasilitasjugadapatdiberikanuntukpemanfaatanBMNyangdikelolalangsungolehPengelolaBarang.
FASILITAS PENYIAPAN DAN PELAKSANAAN
TRANSAKSI DALAM RANGKA PEMANFAATAN
BARANG MILIK NEGARA
1.BMNberupatanahdan/ataubangunanyangdigunakanolehPihakLaindapatdimanfaatkansetelahmendapat
persetujuanPengelolaBarang.
2.Bentukpemanfaatanmencakupsewa,bangunserahguna,kerjasamapemanfaatan,dankerjasamapenyediaan
infrastruktur.
3.PersetujuanPengelolaBarangtidakdiperlukanjikapemanfaatanhanyadilakukanterhadapbangunanmilikPihak
LaindiatasBMNberupatanah.
4.PemanfaatanBMNolehPihakLainharusmemenuhiketentuan,sepertitidakmengganggupenggunaan,mengikuti
regulasi,tidakmengubahstatusBMN,tidakdapatdijaminkanataudipindahtangankan,dantidakmelebihijangka
waktupengoperasian.
5.PenggunaBarangmengajukanpermohonanpemanfaatanatasBMNberdasarkanusulandariPihakLainkepada
PengelolaBarang.
6.PengelolaBarangmemberikanpersetujuan,danPenggunaBarangmenerbitkankeputusanpemanfaatanBMN
tersebut.
7.PihakLainbertanggungjawabataspemilihanmitrapemanfaatan,penandatangananperjanjian,dantindaklanjut
persetujuanpemanfaatanBMN.
8.HasilpemanfaatanBMNmenjadiPenerimaanNegaraBukanPajak(PNBP),kecualiuntukPTNBHyang
diperhitungkansebagaipendapataninstitusisesuairegulasi.
PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA YANG
SEDANG DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN
BMNyangmerupakan"kekayaannegaratertentu"mencakupaset
bekasmilikasing/Cina,asetdarikegiatanusahahulumigas,
mineral,batubara,panasbumi,barangtegahankepabeanan,barang
hasilputusanpengadilan,baranggratifikasiKPK,aseteksbank
dalamlikuidasi,sertahibahuntukpenanggulanganbencana.Jika
tatacarapemanfaatannyabelumdiaturtersendiri,makamengikuti
ketentuandalamKeputusanMenteriKeuanganini.
PEMANFAATAN BMN YANG MERUPAKAN
KEKAYAAN NEGARA TERTENTU
PENERIMAAN NEGARA DAN PERPAJAKAN DALAM
PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA
A. PenerimaanNegara dariHasil PemanfaatanBarangMilik Negara
B. KeteranganStatus WajibPajakdalamPemberianLayananPemanfaatanBMN dan
KewajibanPerpajakandalamPemanfaatanBMN
C. Penggunaan PenerimaanNegara BukanPajak(PNBP) dariHasil PemanfaatanBMN
D. Proposal Permohonan Penggunaan PNBP
KMK NO. 361/KM.06/2024
A. PenerimaanNegara dariHasil
PemanfaatanBarangMilik Negara
PenerimaandariPemanfaatanBMNwajibdistorkanseluruhnyakekasUmum
Negara,kecualiditentukanlainolehundang-undang
PenerimaannegarayangmerupakanhasildaripemanfaatanBMNdapatberupa
uangsewa,kerjasamapemanfaatan,kontribusitahunanBGS/BSG,clawback
(KSPI),upfrontpayment(BLU,KETUPI).
B. KeteranganStatus WajibPajakdalam
PemberianLayananPemanfaatanBMN dan
KewajibanPerpajakandalamPemanfaatan
BMN
•KonfirmasistatuswajibdilaksakanaolehuntkdilingkunganKementrian
Keuangan
•PelaksanaanKSWPdilakukansevcaraelektronik
•PemanfaatanBMNdalamrangkamendukungfungsibudgeter
•Mempertimbangkanmanfaatekonomiyangdidalamnyaterkaitanalisispotensi
penerimaanperpajakan
C. Penggunaan PenerimaanNegara Bukan
Pajak(PNBP) dariHasil PemanfaatanBMN
PemberianinsentifdilakukankepadaK/LdalambentukpenggunaanPNBP
untukmendorongoptimalisasiBMN
PenggunaandanaPNBPolehInstansiPengelolaPNBPdapatditujukanuntuk
unit-unitkerjadilingkungannyadalamrangka:
a.penyelenggaraanpengelolaanPNBP;
b.peningkatankualitaspenyelenggaraanpengelolaanPNBP;
c.kegiatanlainnya;dan/atau
d.optimalisasiPNBP.
D. Proposal Permohonan Penggunaan
PNBP
PengajuanpermohonanmenggunakanPNBPharusmengajukanpermohonan
kepadaMenteriKeuangandenganmelampirkanproposalpengajuanpalingsedikit
memuat:
•Bab1Pendahuluan(LatarBelakang,DasarHukum,MaksuddanTujuan)
•Bab2KebijakanPNBP
•Bab3UsuslaIzinPenggunaanYangBerasalDariPengelolaanBMN
•Bab4Kesimpulan
•Bab5Lampiran
TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN MITRA
PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA
A. KetentuanPelaksanaanPemilihanMitra
B. SubjekPelaksanaanPemilihanMitra
C. Calon Mitra
D. Tugasdan kewenangan PengelolaBarang/PenggunaBarang
E. Biaya
KMK NO. 361/KM.06/2024
F. DokumenPemilihanMitra
G. Tata Cara PelaksanaanPemilihanMitra
H. Tender Ulang
I. SeleksiLangsung
J. PenunjukkanLangsung
K. PenunjukanlangsungterhadapKSP atasBMN yang bersifatkhususatauBGS/BSG
tertentuyang ditetapkanoleh PenggunaBarang
L. PenunjukanlangsungterhadapKSP atasBMN yang bersifatkhususdan BGS/BSG
tertentuyang ditetapkanoleh PengelolaBarang
M. Form Surat/DokumenPemilihanMitra
•Pemilihanmitradilakukanmelaluitenderataupenunjukanlangsungdenganprinsip
transparansidanintegritas.
•PelaksanapemilihanmitraterdiridariPengelolaBarang/PenggunaBarangdan
PanitiaPemilihan.
•Calonmitraharusberbentukbadanhukumdanmemenuhipersyaratanadministratif
sertateknis.
•Pengelola/PenggunaBarangbertanggungjawabatasperencanaan,pelaksanaan,
penyelesaianperselisihan,danpengawasanpemilihanmitra.
•BiayapemilihanmitradibebankanpadaAPBN,mencakuphonorarium,pengumuman,
penggandaandokumen,danbiayaterkaitlainnya.
•Dokumenpemilihanmitramencakupundangan,informasipeserta,formulirkualifikasi,
rancanganperjanjian,danpersyaratanteknis.
TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN MITRA
PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA
BENTUK PEMANFAATAN BMN
SEWA
Pemanfaatan BMN oleh pihak lain
dalam jangka waktu tertentu dan
menerima imbalan uang tunai
PINJAM PAKAI
Penyerahan penggunaan BMN dari
pemerintah pusat ke Pemerintah
Daerah atau Pemerintah Desa tanpa
menerima imbalan
BGS/BSG
Pemanfaatan BMN berupa tanah
oleh pihak lain dengan mendirikan
bangunan dan/atau sarana, yang
didayagunakan oleh pihak lain
dalam jangka waktu tertentu.
KSPI
Kerja sama antara pemerintah dan
badan usaha untuk kegiatan
penyediaan infrastruktur
KSP
Pemanfaatan BMn oleh pihak lain
dalam jangka waktu tertentu dalam
rangka peningkatan PNBP
KETUPI
Optimalisasi BMN untuk
meningkatkan fungsi operasional
BMN guna mendapatkan pendanaan
untuk pembiayaan infrastruktur lain.
SEWA
PemanfaatanBMN oleh pihaklain dalamjangkawaktu
tertentudan menerimaimbalanuang tunai
●PenyewaanBMNdilakukansepanjangmemberi
manfaatbagipemerintahdan/ataumasyarakat
●Penyewadapatmelakukanpenerusansewa
kepadapihaklaindengan persetujuan
PengelolaBarang/PenggunaBarang
●Selamamasasewa,objekdapatdiubah
bentuknyadenganketentuantidakmengubah
kontruksidasar,perubahandiaturdalam
perjanjiansewa,danobjekwajibdikembalikan
kekondisibaikdanlayaksaatmasasewa
berakhir
KETENTUAN UMUM
●Mengoptimalkan pemanfaatan BMN yang
belum/tidakdigunakandalampelaksanaan
tugasdanfungsipenyelenggaraanpemerintah
negara
●Memperolehfasilitasyangdiperlukandalam
rangkapenyelenggaraannegara
●Menunjangtugasdanfungsipenggunabarang
●MencegahpenggunaanBMNolehpihaklain
secaratidaksah
TUJUAN
SEWA BMN
TATA CARA PELAKSANAAN
SEWA BMN
A. Tata Cara PelaksanaanSewaBMN yang BeradaPada PengelolaBarang
B. Tata Cara PelaksanaanSewaBMN yang BeradaPada PenggunaBarang
C. Daftar Tarif PokokSewa
D. PenerusanSewa
E. PerpanjanganJangkaWaktu Sewa
KMK NO. 361/KM.06/2024
F. PenerapanSanksidan Dendapada PemanfaatanSewaBMN
G. Dokumen/KeteranganPendukungPenerapan
H. InformasiTambahanBerhubungan DenganPenerapanFaktorPenyesuaiSewa
B. Tata Cara PelaksanaanSewaBMN yang
BeradaPada PenggunaBarang
1.Permohonan
2.Penelitiandan Penilaian
3.Persetujuan
4.PemilihanPenyewa
5.Penerapanfaktorpenyesuaianjeniskegiatan
usaha
6.Penerapanfaktorpenyesuaidan penambahan
jangkawaktukarenakondisitertentu
7.Sewadenganperiodesitas
8.Penerapanfaktorpenyesuaipada sewa
denganperiodesitas
9.Pembayaransecarabertahap
10.PerjanjianSewa
1. Permohonan
Pengguna barang
mengajukan
permohonan
persetujuan sewa
kepada pengelola
barang
Pengguna barang
dapat membentuk tim
dalam rangka
mempersiapkan
permohonan sewa
Dokumen Persyaratan dalam Permohonan Sewa
•Usulanperuntukansewamengacupada jeniskegiatanusaha
•Kajian rencanasewa, minimal berisiproyeksiusahadan proyeksi
keuangan
•Penjelasantambahanuntuksewayang diperuntukkanmendukungtugas
fungsiPenggunaBarang
•InformasiBMN: luastanah/bangunan, jumlahataukapasitas
•Informasiperiodesitas, dalamhalusulansewadenganperiodesitas
•Usulanbesaransewa
•Usulanfaktorpenyesuaiansewadalamkondisitertentu
•Hal informasilain yang dipandangperluuntukdisampaikan
•Dokumen/keteranganpendukunglain yang diperlukan
2. Penelitian dan Penilaian
Penelitian atas kelayakan penyewaan
terkait permohonan dari Pengguna Barang
oleh Pengelola Barang
Penilaian objek sewa guna
memperoleh nilai wajar atas sewa
sebagai tarif pokok sewa berdasar
penugasan dari Pengelola Barang
3. Persetujuan
•Pengelola barang memberikan persetujuan atau penolakan permohonan
sewa dengan mempertimbangkan hasil penelitian dan penilaian
Setuju Ditolak
Penerbitan surat
keputusan
Pemberitahuan alasan
penolakan
Secara
langsung
Mekanisme lelang
hak menikmati
Pengguna barang dapat melakukan pemilihan penyewa secara:
4. PemilihanPenyewa
atau
BerdasarkanpermohonanPenggunaBarang,PengelolaBarangdapat
menetapkanbesaranfaktorpenyesuaiSewadenganpersentase
tertentu(sebesar1%-50%).Pemberianfaktorpenyesuaidengan
besaranpersentasetertentutidakdapatdiberikanterhadapSewa
berjalanyangtelahlunaspembayaranuangsewanyaFaktor
penyesuaiinidapatdiberikansetelahmemperhitungkan faktor
penyesuaikelompokjeniskegiatanusaha.
6. PenerapanFaktorPenyesuaidan
Penambahan JangkaWaktu Karena Kondisi
Tertentu
7. SewadenganPeriodesitas
•Diterapkanpada pelaksanaanSewayang permohonan
persetujuannyatanpadengannamapenyewa
•PelaksanaanpengelolaanBMN yang dilakukan
pemanfaatannyadenganperiodesitasSewaadalah
PenggunaBarang/Kuasa PenggunaBarangBMN dimaksud.
Ketentuan:
●Ditandatanganioleh PenggunaBarangdan Penyewa
●Ditandatanganipaling lama 3 (tiga) bulansejak
diterbitkannyapersetujuansewa
●Apabilatidakditandatanganisampaidenganberakhirnya
jangkawaktu, makakeputusansewabataldemi hukum
Ketentuan:
10. PerjanjianSewa
SKEMA PELAKSANAAN SEWA DALAM BMN
YANG BERADA PADA PENGGUNA BARANG
DaftartarifpokokSewaditetapkanpadaawaltahunolehDirektur
DJKNberdasarkanperhitunganyangtelahdisusundalambentuk
daftar.Tarifyangtelahditetapkandapatmenjadiangkadasar
dalampenetapantarifpokoksewatahunberikutnyasampai
denganditetapkannyadaftartarifpokoksewayangbaruatau
ditetapkanlainolehPengelolaBarang.
C. Daftar Tarif PokokSewa
SKEMA PELAKSANAAN SEWA DALAM BMN DENGAN DAFTAR TARIF POKOK
YANG BERADA PADA
PENGELOLA BARANG
YANG BERADA PADA
PENGGUNA BARANG
●Penyewadapatmeneruskansewayangtelah
diputuskandalamkeputusansewadandiperjanjikan
dalamperjanjiansewa
●Penerusansewahanyabisadilakukankepadapihak
dneganjeniskegiatanusahayangsamadengan
penyewa
●Jangkawaktupenerusansewapalinglamasampai
berakhirnyajangkawaktusewa
●Pihakpenerimapenerusansewadipiliholeh
penyewa
●Penyewamenyampaikaninformasitertulisterkait
penerusansewakepadapengelolabarang
●Pihakpenerimapenerusansewatidakdapat
meneruskansewaBMNkepihaklain
BMN yang Berada Pada Pengelola
Barang
●Penyewadapatmeneruskansewayangtelah
diputuskandalamkeputusansewadan
diperjanjikandalamperjanjiansewa
●Penerusansewahanyabisadilakukankepada
pihakdenganjeniskegiatanusahayangsama
denganpenyewa
●Pihakpenerimapenerusansewadipiliholeh
penyewa
●Penyewa menyampaikan informasitertulis
terkaitpenerusansewakepadapengguna
barang
●Pihakpenerimapenerusansewatidakdapat
meneruskansewaBMNkepihaklain
BMN yang Berada Pada Pengguna
Barang
D. PenerusanSewa
●Pengajuanpermohonanperpanjanganjangkawaktusewapaling
lambat3 (tiga) bulansebelumberakhirnyawaktusewa
●Permohonanperpanjanganjangkawaktusewapaling sedikit
mencantumkandata mengenaijangkawaktuperpanjangansewa
●Perpanjanganjangkawaktusewatidakdapatdilakukanuntuk
perubahanperuntukansewa
E. PerpanjanganWaktuSewa
●PengelolaBarang/PenggunaBarangmengenakansanksiberupasurattegurankepadapenyewa,
apabila:
○PengembalianBMN tidakdalamkondisibaikdan layakfungsi
○Belum menyerahkanBMN yang disewasampaipelaksanaansewaberakhir
●SampaisatubulansejakditerbitkanSurat Tegurantidakadatindaklanjut, makadikenakansanksi
berupaSurat Peringatan
●SampaisatubulansejakditerbitkanSurat Peringatanadatindaklanjut, makadikenakansanksiberupa
SanksiAdministratif, yaitudenda
2% per haridarinilaiperbaikanataunilaipenggantian
110% per haridaribesaransewadihitungmenggunakanperiodesewahariansesuaiketerlambatan
penyerahanBMN
F. PenerapanSanksidan DendaPada
PemanfaatanSewaBMN
1.Kegiatanusahabisnis: FaktorpenyesuaiSewadiberikansebesar50% untukkoperasi
primer, 75% untukkoperasisekunder, dan 25% untukusahaperoranganultra mikro, mikro,
dan kecil, dengansyaratmelampirkandokumenpendukungsepertiaktapendirianatau
laporankeuangansederhana.
2.Kegiatanusahanon-bisnis: FaktorpenyesuaiSewadiberikansebesar30% untuk
pendidikannasional, 15% untukSewayang diinisiasiPenggunaBarang, dan 10% untuk
saranapendidikanASN/TNI/Polri, dengansyaratmelampirkansuratpernyataandari
pimpinanunit/satkerpenggunaBMN.
3.Kegiatanusahasosial: FaktorpenyesuaiSewasebesar2,5% diberikanuntukkegiatan
sosial, dengansyaratmelampirkandokumendariinstansiterkaityang menjelaskanjenis
kegiatansosialyang dijalankan.
G. Dokumen/KeteranganPendukung Penerapan
PengecualianFaktorPenyesuaiSewa
●KoperasiASN/TNI/Polri: BerdasarkanUU No. 25 Tahun1992, koperasiprimer
didirikanoleh dan beranggotakanperorangan, sementarakoperasisekunder
didirikanoleh dan beranggotakankoperasi.
●Usaha Mikro, Kecil, dan Ultra Mikro: BerdasarkanUU No. 20 Tahun2008, usahamikro
memilikikekayaanbersihmaksimalRp50 jutaataupenjualantahunanmaksimal
Rp300 juta, usahakecilmemilikikekayaanbersihRp50 juta–Rp500 jutaatau
penjualantahunanRp300 juta–Rp2,5 miliar, sedangkanusahaultra mikroadalah
usahamikromilikperorangansesuaiPMK No. 95/PMK.05/2018.
H. Informasitambahanberhubungan dengan
penerapanfaktorpenyesuaiSewa
PINJAM PAKAI
Penyerahan penggunaan BMN dari pemerintah pusat ke Pemerintah
Daerah atau Pemerintah Desa tanpa menerima imbalan
TATA CARA PELAKSANAAN
PINJAM PAKAI BMN
A. Tata Cara PelaksanaanPinjamPakaiPada PengelolaBarang
B. Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai Pada Pengguna Barang
C. Tata Cara PelaksanaanPinjamPakaidalamRangkaKondisiTertentu
D. Kebijakan Pencatatan Pinjam Pakai
KMK NO. 361/KM.06/2024
1. Permohonan
2. Penelitian
Administrasi
3. Penerbitan
Keputusan
4.
Penandatanganan
perjanjian
5. Pelaksanaan
6. Perpanjangan
jangka waktu
Pinjam Pakai
7.Berakhirnya
Pinjam Pakai
B. Tata Cara Pelaksanaan Pinjam
Pakai Pada Pengguna Barang
1. Permohonan
Calon Peminjam mengajukan
permohonan Pinjam Pakai
kepada pengguna barang
Apabila lolos penelitian,
pengguna barang akan
mengajukan permohonan
Pinjam Pakai ke Pengelola
Barang
Pengguna barang
melakukan penelitian
atas permohonan
tersebut
Dokumen PersyaratandalamPermohonan PinjamPakai
Permohonan yang diajukan Pengguna
Barang kepada Pengelola Barang
paling sedikit meliputi:
●Pertimbangan yang mendasari
permohonan pinjam pakai;
●Identitas peminjam pakai;
●Tujuan penggunaan objek pinjam pakai;
●Rincian data objek pinjam pakai yang
dibutuhkan, meliputi: luas, lokasi, dll
●Jangka waktu pinjam pakai.
Dokumen lain yang perlu dilampirkan
dalam pengajuan permohonan Pinjam
Pakai, antara lain:
●surat permohonan dari calon peminjam
●surat pernyataan dari pengguna barang
terkait pelaksanaan pinjam pakai yang
tidak mengganggu penyelenggaraan
pemerintahan
●Data BMN objek pinjam pakai,
meliputi:kode barang, KIB, foto barang,
rincian data obejk, dll.
Penelitian Administrasi dilakukan oleh Pengelola Barang yang paling sedikit
meliputi:
a.Kepastian belum digunakannya atau tidak ada penggunaan BMN
b.Tujuan penggunaan objek Pinjam Pakai
c.Jangka waktu Pinjam Pakai
d.Dokumen objek Pinjam Pakai, meliputi: bukti kepemilikan, dokumen
pengelolaan dan penatausahaan BMN
e.Keputusan penetapan status penggunaan BMN objek Pinjam Pakai
Pengelola Barang juga melakukan penelitian kelayakan Pinjam Pakai atas BMN
berupa tanah dan/atau bangunan
2. PenelitianAdministrasi
Lanjutan...
•Selainitu, persetujuanPinjamPakaijuga
didasarkanpada pertimbangan:
a.BMN belumdigunakanatautidak
sedangdigunakanuntukpelaksanaan
tugasfungsipengelolabarang
b.BMN digunakanuntukmenunjang
penyelenggaraanpemerintahan
daerah/pemerintahandesa
c.Jangkawaktupinjampakaipaling lama
5 tahunsejakditandatanganinya
perjanjian
•Hasil penelitian administrasi
dan/atau kelayakan menjadi
pertimbangan Pengelola
Barang dalam menetapkan
persetujuan permohonan
Pinjam Pakai
3. PenerbitanKeputusan
•Pengelola barang memberikan persetujuan atau penolakan permohonan
pinjam pakai dengan mempertimbangkan hasil penelitian
Setuju Ditolak
Penerbitan surat
persetujuan
Pemberitahuan alasan
penolakan kepada pengguna
barang/tembusan
Pemda/Pemdes
4. Penandatanganan Perjanjian
Setelah mendapat persetujuan, Pengguna barang akan menerbitkan
surat keputusanyang menjadi dasar perjanjian Pinjam Pakai Pengguna
Barang dan pihak peminjam, paling sedikit memuat:
Dasar perjanjian;
Identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;
Objek Pinjam Pakai;
Jangka waktu Pinjam Pakai;
Hak dan kewajiban para pihak;
Berakhirnya Pinjam Pakai; dan
Penyelesaian perselisihan
5. Pelaksanaan
Pihak peminjam
dapat menggunakan
BMN sesuai dengan
perjanjian Pinjam
Pakai
Pihak peminjam
wajib memelihara
dan mengamankan
objek
(Biaya dibebankan pada
pihak peminjam)
Perubahan BMN
dilakukan dengan
persetujuan
Pengguna Barang
(tidak mengubah fungsi
dan/atau menurunkan
nilai BMN)
Pihak peminjam
wajib menyampaikan
laporan pelaksanaan
secara tahunan
kepada Pengguna
Barang
Pihak peminjam
memberitahukan
Pengguna Barang
akan mengakhiri atau
memperpanjang
Pinjam Pakai
Tahapan Perpanjangan Jangka Waktu Pinjam Pakai:
●Permohonan perpanjangan jangka waktu Pinjam Pakai kepada Pengelola Barang
melalui Pengguna Barang, diterima paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya
masa pinjam pakai
●Pengelola barang melakukan penelitian administrasi permohonan perpanjangan Pinjam
Pakai
●Pengelola Barang memberikan persetujuan atau penolakan
●Keputusan perpanjangan jangka waktu ditindaklanjuti dengan perubahan perjanjian
Pinjam Pakai antara pihak peminjam dan pengguna barang
●Perpanjangan jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan diajukan sebagaimana
permohonan baru
6. PerpanjanganJangkaWaktu
7. BerakhirnyaPinjamPakai
Tahapan berakhirnya Pinjam Pakai pada Pengguna Barang
pelaksanaannya sebagaimana tahapan berakhirnya Pinjam Pakai
pada Pengelola Barang
SKEMA PELAKSANAAN PINJAM PAKAI BMN PADA PENGGUNA BARANG
1. Permohonan
2. Penelitian
Administrasi
3. Penyerahan
4. Penerbitan
keputusan
5.
Penandatanganan
perjanjian
6. Berita Acara
Serah Terima
7.Berakhirnya
Pinjam Pakai
C. Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai
dalam Penanganan Kondisi Tertentu
Penugasan
Pemerintah
berdasarkan
peraturan/keputusan
presiden
Bencana
Alam
Bencana non
alam/sosial
Kondisi Tertentu
1. Permohonan
Calon peminjam mengajukan permohonan Pinjam Pakai kepadaPengelola
Barang( BMN pada Pengelola Barang) atau Pengguna Barang(BMN pada
Pengguna Barang) dengan melampirkan paling sedikit:
●Pertimbangan yang mendasari permohonan pinjam pakai;
●Identitas peminjam pakai;
●Tujuan penggunaan objek pinjam pakai;
●Rincian data objek pinjam pakai yang dibutuhkan, meliputi: luas, lokasi,
dll
●Jangka waktu pinjam pakai.
PenelitianAdministrasidan kelayakandilakukanoleh Pengelola
Barang/PenggunaBarangyang paling sedikitmeliputi:
a.KepastianbelumdigunakannyaatautidakadapenggunaanBMN
b.TujuanpenggunaanobjekPinjamPakaiuntukmenunjangpelaksanaan
penyelenggaraanpemerintahan
c.JangkawaktuPinjamPakaipaling lama 5 tahunsejakditandatanganinyaperjanjian
2. PenelitianAdministrasi
3. Penyerahan
Pengelola Barang/Pengguna Barang menyerahkan objek BMN
kepada pihak peminjam
Penyerahan dilakukan mendahului penerbitan keputusan
atau surat persetujuan
Penyerahan yang dimaksud dituangkan dalam Berita Acara
Serah Terima Sementara (BASTS) yang ditandatangani
Pengelola/Pengguna Barang dan Pihak Peminjam
4. PenerbitanKeputusan/Persetujuan
Pengelola Barang
menerbitkan
keputusan/persetujuan
Pengelola Barang melakukan
proses penetapan Pinjam
Pakai (BMN pada Pengelola
Barang)
Pengguna Barang mengajukan
permohonan persetujuan
Pinjam Pakai kepada
Pengelola Barang (BMN pada
Pengguna Barang)
5. Penandatanganan Perjanjian
●Perjanjian ditandatangani oleh Pengelola Barang dan pihak peminjam
atau
●Perjanjian ditandatangani oleh Pengguna Barang dan pihak peminjam
Identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian
Objek Pinjam Pakai
Jangka waktu Pinjam Pakai
Kewajiban pihak peminjam
7. Berakhirnya Pinjam Pakai
Tahapan berakhirnya Pinjam Pakai pada Pengguna Barang
pelaksanaanya sebagaimana tahapan berakhirnya Pinjam Pakai
pada Pengelola Barang
Tahapan berakhirnya Pinjam Pakai pada Pengguna Barang
pelaksanaanya sebagaimana tahapan berakhirnya Pinjam Pakai
pada Pengelola Barang
Tahapan berakhirnya Pinjam Pakai dalam rangka penanganan kondisi
tertentu baik di Pengelola Barang maupun di Pengguna Barang,
pelaksanaannya dilakukan sebagaimana tahapan berakhirnya Pinjam
Pakai pada Pengelola Barang maupun Pengguna Barang.
PermohonanPenelitian Administrasi
Penandatanganan Perjanjian
Penyerahan
BAST
BASTS BASTS
Penerbitan Surat Keputusan
Penandatanganan Perjanjian
BAST
Pengelola Barang/Pengguna Barang Pihak Peminjam
SKEMA PELAKSANAAN PINJAM PAKAI BMN PADA KONDISI TERTENTU
D. KebijakanPencatatanPinjam
Pakai
●Prinsip→tidakadapenerimaanyang diperolehPengelolaBarang/Pengguna
BarangataspelaksanaanPinjamPakai.
●ApabilaPemerintahDaerah melakukanpenyerahanbarangkepadaPengelola
Barang/PenggunaBarangdi luarbarangyang dipinjampakaikan, makaatas
penerimaanbarangtersebutdilakukansesuaidenganketentuandi bidang
PengelolaanBMN.
●SecaraumumterdapatduapencatatanataspelaksanaanpemanfaatanBMN
dalambentukPinjamPakai,
○pencatatanterhadapasetobjekyang digunakandalampelaksanaanPinjam
Pakaipada saatpenyerahanBMN dan,
○saatpenerimaankembaliBMN dimaksud
KERJA SAMA
PEMANFAATAN (KSP)
KSP adalah Pemanfaatan BMN oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu
dalam rangka peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan
sumber pembiayaan lainnya
●Penerimaan negara dari KSP adalah
kontribusi tetap, pembagian keuntungan,
dan hasil KSP
●BiayapersiapanKSPyangdikeluarkan
PengelolaBarangatauPenggunaBarang
sampaidenganpenunjukanmitraKSP
dibebankanpadaAPBN.
●BiayapersiapanKSPyangterjadisetelah
ditetapkannyamitraKSPdibebankanpada
mitraKSP
KETENTUAN UMUM
●mengoptimalkandayagunadanhasilguna
BMN;
●meningkatkanpenerimaannegara;dan/
atau
●memenuhibiayaoperasional,pemeliharaan,
dan/atau perbaikanyangdiperlukan
terhadapBMN
TUJUAN
KSP
TATA CARA PELAKSANAAN
KSP BMN
A. Tata Cara Pelaksanaan KSP atas BMN pada Pengelola Barang
B. Tata Cara KSP untuk Mengoperasionalkan BMN pada Pengelola Barang
C. Tata Cara KSP atas BMN pada Pengguna Barang
D. Tata Cara KSP Operasional pada Pengguna Barang
E. Tata Cara Pengajuan Keringanan Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan
KMK NO 361/KM.6/2024
F. Kebijakan Pencatatan KSP
A. Tata Cara Pelaksanaan KSP atas
BMN pada Pengelola Barang
1. Permohonan
2. Penelitian
administrasi
3. Keputusan
rencana KSP
4.
Pembentukan
tim KSP
5. Pelaksanaan
penilaian
6. Perhitungan
besaran
penerimaan
negara
7. Penetapan
besaran faktor
penyesuaian
8. Pemilihan
mitra
9. Penerbitan
keputusan
10.
Penandatanga
nan perjanjian
11. Pelaksanaan
12. Pembayaran
kontribusi tetap
secara
bertahap
13.
Perpanjangan
jangka waktu
KSP
14. Berakhirnya
KSP
1. Permohonan
Berasal dari:
●Inisiatif Pengelola Barang
●Permohonan Pihak Lain yang diajukan kepada Pengelola Barang
Untuk permohonan dari pihak
lain dilengkapi dengan:
•latar belakang permohonan
•Rencana peruntukan KSP
•Jangka waktu KSP
•Usulan kontribusi tetap
•Usulan besaran pembagian
keuntungan
Dokumen lain yang perlu
disertakan:
•Data Objek KSP (alamat, luas, jenis)
•Data Pemohon
•Proposal rencana KSP
•Informasi lainnya terkait
permohonan KSP
Penelitian Administrasi dilakukan oleh Pengelola Barang paling sedikit meliputi:
a.Permohonan KSP (untuk permohonan dari pihak lain)
b.Dokumen Objek KSP (bukti kepemilikan, dokumen
pengelolaan/penatausahaan/penetapan BMN)
c.Kesesuaian rencana peruntukan KSP dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah
dan penataan kota pada lokasi objek KSP berada
2. PenelitianAdministrasi
3. Keputusan RencanaKSP
Berdasarkan hasil penelitian administrasi, pengelola barang
memutuskan:
Lanjutkan Tidak Lanjut
Pengelola membentuk tim
KSP
Penyampaian surat penolakan
4. Pembentukan TIM KSP
Tugas Tim KSP
menyiapkan rincian kebutuhan
bangunan dan fasilitas yang
akan ditenderkan
melakukan penelitian indikasi
biaya yang diperlukan untuk
penyediaan bangunan dan
fasilitasnya
melakukan studi kelayakan atas
inisiatif atau usulan KSP
menghitung besaran
penerimaan negara dengan
mempertimbangkan hasil
penilaian
menyiapkan perjanjian KSP
menyiapkan BAST objek KSP
dari Pengelola Barang kepada
mitra KSP
melaksanakan kegiatan lain
yang ditugaskan oleh Pengelola
Barang.
5. PelaksanaanPenilaian
01
02
03
04
Penilaian guna
mengetahui nilai
wajar atas BMN.
Analisis kelayakan
bisnis atas proposal
penyampaian laporan
penilaian dan laporan
analisis dari Penilai kepada
Pengelola Barang.
Analisis perhitungan
manfaat
ekonomi/sosial
Tahapan meliputi:
6. PerhitunganBesaranPenerimaan
Negara
●Perhitungan besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan atas
pelaksanaan KSP BMN dilaksanakan oleh Tim KSP
●Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan memperhatikan:
○laporan hasil analisis dan penilaian
○peraturan perundang-undangan di BMN
○usulan dari Pihak Lain
○Apabila usulan dari Pihak Lain > perhitungan tim KSP, maka yang digunakan adalah
besaran dari usulan pihak lain
○besaran kontribusi tetap meningkat setiap tahun, memperhatikan inflasi
○Dalam KSP tanah dan/atau bangunan sebagian kontribusi tetap dan pembagian
keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya
○besaran yang disampaikan oleh tim KSP kepada Pengelola Barang merupakan nilai
limit terendah dalam pelaksanaan pemilihan mitra KSP.
7. Penetapanbesaranfaktorpenyesuaianuntuk
kontribusitetapdenganpersentasetertentu
Kondisi tertentu
•penugasan pemerintah sebagaimana tertuang dalam peraturan atau keputusan
yang ditetapkan presiden;
•bencana alam;
•bencana non alam; atau
•bencana sosial.
Mekanisme
•Mitra KSP mengajukan permohonan kepada Pengelola Barang
•Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap usulan besaran faktor
penyesuai
•Pengelola Barang menetapkan besaran faktor penyesuai, ditindaklanjuti
dengan perubahan Perjanjian KSP
•Dalam hal kondisi bencana, berlaku sejak ditetapkannya status bencana sampai
dengan paling lama 2 (dua) tahun sejak status bencana dinyatakan berakhir
•Besaran persentase tertentu diterapkan pada pembayaran kontribusi tetap
berikutnya
Mitra
●Calon mitra diperoleh melalui mekanisme tender
●Pengelola Barang membentuk dan menetapkan panitia
pemilihan Mitra
8. PemilihanMitra
9. PenerbitanKeputusan
●Pelaksanaan KSP ditetapkan oleh Pengelola Barang dalam suatu
keputusan, yang memuat:
1.objek KSP;
2.peruntukan KSP;
3.besaran penerimaan negara dari KSP, yang terdiri atas kontribusi tetap dan
pembagian keuntungan;
4.identitas mitra KSP;
5.jangka waktu KSP;
10. Penandatanganan Perjanjian
●Perjanjian KSP yang ditandatangani antara Pengelola Barang dengan
mitra KSP, yang selanjutnya dibuatkan dalam bentuk Akta Notariil.
penandatanganan perjanjian dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak
tanggal ditetapkannya keputusan pelaksanaan KSP
apabila lebih dari jangka waktu tersebut, tidak dilaksanakan
penandatanganan, keputusan pelaksanaan KSP batal demi hukum;
perjanjian antara Pengelola Barang dengan mitra KSP menjadi dasar
bagi Pengelola Barang untuk menyerahkan objek KSP kepada mitra
KSP;
penyerahan BMN oleh Pengelola Barang kepada mitra KSP dalam
rangka pelaksanaan KSP dilakukan dengan berita acara.
11. Pelaksanaan
●Perjanjian KSP yang ditandatangani antara Pengelola Barang dengan
mitra KSP, yang selanjutnya dibuatkan dalam bentuk Akta Notariil.
•penggunaan objek KSP;
•pembangunan gedung dan fasilitasnya;
•pengoperasian hasil KSP;
•penyetoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan yang menjadi hak
Pemerintah ke rekening Kas Negara; dan
•hal-hal lain yang ditentukan dalam Perjanjian KSP.
Bentuk pelaksanaan
•Sub Tahapan Pembangunan
•Sub Tahapan Selesainya Pembangunan Hasil KSP
•Sub tahapan pengoperasian KSP
Sub tahapan
12. Pembayaran KontribusiTetap
●Ketentuan Pembayaran Kontribusi Tetap:
○Permohonan pembayaran diterima oleh Pengelola Barang paling lambat 1
bulan sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai alasan dan bukti
pendukung
○Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan tersebut
○Pengelola Barang menyetujui/menolak permohonan dan disampaikan
secara tertulis kepada Mitra KSP
13. PerpanjanganJangkaWaktu
Mempertimbangkan:
●tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan Negara
●mitra KSP mematuhi peraturan dan perjanjian KSP terdahulu
●terdapat usulan investasi baru dari mitra
●didasarkan pada laporan hasil pelaksanaan tugas tim KSP
●dilakukan addendum perjanjian mengenai klausul penyerahan hasil KSP
menjadi BMN pada saat akhir periode KSP yang sedang berlangsung
14. BerakhirnyaKSP
A. Berakhirnyajangka
waktu sewa
Pelaksanaan KSP berakhir
karena saat jangka waktu
sewa telah selesai
B. Pengakhiran secara
sepihak oleh
Pengelola Barang
pengakhiran perjanjian KSP
secara sepihak secara tertulis
tanpa melalui pengadilan,
apabila pihak peminjam tidak
memenuhi kewajiban yang
tertuang dalam perjanjian
C. Berakhirnya
perjanjian KSP
Tindakan Mitra yang
berakibat pada berakhirnya
perjanjian Pinjam Pakai
D. Ketentuan lain
sesuai perundang-
undangan
Perjanjian Pinjam Pakai tidak
memenuhi syarat sahnya
perjanjian dan/atau
pelaksanaan KSP tidak
memenuhi ketentuan
dalam peraturan
perundang-undangan.
SKEMA PELAKSANAAN KSP BMN PADA PENGELOLA BARANG
B. Tata Cara KSP untukMengoperasionalkan
BMN pada PengelolaBarang
KETENTUAN:
●Dilakukan pada BMN yang siap dioperasionalkan (seluruh/sebagian)
●Pelaksanaan KSP selama jangka waktu tertentu yang disepakati dalam perjanjian
●Mitra dapat mengeluarkan biaya dalam rangka mendukung BMN beroperasi
●Biaya yang dikeluarkan mitra dalam hal tersebut, dapat diperhitungkan dalam
pembagian keuntungan
●Pemerintah mendapatkan Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan dan mitra
mendapatkan Pembagian Keuntungan
KSP untuk mengoperasionalkan suatu BMN berupa tanah, bangunan, dan/atau sarana dan
fasilitasnya sesuai dengan kesepakatan bersama dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
KSP operasional
Secara umum tata cara pelaksanaan KSP Operasional BMN pada
Pengelola Barang dilakukan sebagaimana dengan pelaksanaan
KSP BMN pada Pengelola Barang.
KSP OperasionalBMN pada Pengelola Barang
C. Tata Cara Pelaksanaan KSP atas BMN
pada Pengguna Barang
Secara umum tata cara pelaksanaan KSP BMN pada Pengguna Barang dilakukan
sebagaimana dengan pelaksanaan KSP BMN pada Pengelola Barang.
Perbedaan mendasarnya yaitu terdapat peran pengguna barang dalam tahapan
permohonan, pembentukan Tim KSP, pemilihan mitra, penerbitan keputusan,
penandatanganan perjanjian, dan pengakhiran , KSP
Tahapan KSP BMN pada Pengguna Barang
1. Permohonan
2. Pembentukan
tim persiapan
KSP
3. Penelitian
administrasi
4. Pembentukan
timKSP dan
Penilaian
5. Perhitungan
besaran
penerimaan
negara
6. Penetapan
besaranfaktor
penyesuaian
7. Persetujuan
8. Pemilihan
mitra
9. Penerbitan
keputusan
10.
Penandatangan
anperjanjian
11. Pelaksanaan
12. Pembayaran
kontribusitetap
secarabertahap
13
Perpanjangan
jangkawaktu
KSP
14. Berakhirnya
KSP
SKEMA PELAKSANAAN KSP BMN PADA PENGGUNA BARANG
1. Permohonan
2. Pembentukan
timKSP
Opersional
3. Penelitian
Administrasi
4. Pembentukan
timKSP
Operasionaldan
Penilaian
5. Perhitungan
besaran
penerimaan
negara
6. Persetujuan
7. Pemilihan
Mitra KSP
Operasional
8. Penerbitan
Keputusan
9.
Penandatangan
anPerjanjian
10. Pelaksanaan
11. Pembayaran
KontribusiTetap
SecaraBertahap
12.Perpanjanga
n JangkaWaktu
KSP Operasional
13. Berakhirnya
KSP Operasional
D. Tata Cara KSP OperasionalBMN pada
PenggunaBarang
E. Tata Cara PengajuanKeringanan
Kontribusitetapdan Pembagian
Keuntungan
●Mitra KSP mengajukanpermohonankeringanan
●Pengelolabarangmelakukanpenelitian
●Tim menganalisiskondisikeuanganKSP
●Menyampaikanhasilanalisispada pengelolabarang
●Jika disetujuimakamenerbitkankeputusanbaru, jikatidakdisetujuiakan
diberikanalasantidakdisetujuinya.
Pada PengelolaBarang:
E. Tata Cara PengajuanKeringanan
Kontribusitetapdan Pembagian
Keuntungan
●Mitra KSP mengajukanpermohonankeringanan
●Penggunabarangmelakukanpenelitianataskelengkapandokumen
●PenggunaBarangmenyampaikanpermohonanpersetujuankepadaPengelola
Barang
●Pengelolabarangmelakukanpenelitiandan menganalisiskondisikeuangan
●Menyampaikahasilanalisispada pengelolabarang
●Jika disetujuimakamenerbitkankeputusanbaru, jikatidakdisetujui
akandiberikanalasantidakdisetujuinya.
Pada PenggunaBarang:
BANGUN GUNA SERAH/
BANGUN SERAH GUNA
Pemanfaatan BMN berupa tanah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan
dan/atau sarana, yang didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu
TATA CARA PELAKSANAAN
BGS/BSG BMN
KMK NO 361/KM.6/2024
A. Tata cara pelaksanaan BGS/BSG atas BMN pada Pengelola Barang
B. Pelaksanaan BGS/BSG atas BMN Berupa Tanah yang Berada pada Pengguna Barang
C. Kebijakan Pencatatan BGS/BSG
A. Tata Cara Pelaksanaan BGS/BSG
atas BMN pada Pengelola Barang
1. Permohonan
2. Penelitian
administrasi
3.
Pembentukan
TIM
4. Pelaksanaan
Penilaian
5. Perhitungan
kontribusi
tahunan
6. Penetapan
besaran faktor
penyesuaian
7. Pemilihan Mitra
8. Penerbitan
Surat
Keputusan
9.
Penandatanga
nan perjanjian
10.
Pelaksanaan
11. Pembayaran
kontribusi
tahunan
selama
pengoprasia
12. Pembayaran
kontribusi
tahunansevara
bertahap
13. Pengajuan
keringanan
14. Berakhirnya
BGS/BSG
1. Permohonan
●Permohonan diajukan pihak lain kepada Pengelola Barang
Untuk permohonan dari pihak
lain dilengkapi dengan:
•latar belakang permohonan
•Rencana peruntukan BGS/BSG
•Jangka waktu BGS/BSG
•Usulan kontribusi tetap
•Usulan persentase hasil
Dokumen lain yang perlu
disertakan:
•Data Objek BGS/BSG (alamat, luas,
jenis)
•Data Pemohon
•Proposal rencana BGS/BSG
•Informasi lainnya terkait
permohonan BGS/BSG
Apabila hasil penelitian administrasi
BGS/BSG dapat dilakukan, maka Pengelola
Barang membentuk tim BGS/BSG.
Yang bertugas untuk:
●menyiapkan rincian kebutuhan,
penelitian, studi kelayakan, dan
kegiatan lain dalam pelaksanaan
BGS/BSG
Penelitian Administrasi
meliputi:
•Permohonan KSP
•Dokumen Objek KSP
2. Penelitian
Administrasi
3. Pembentukan
TIM
4. Penilaian
Untuk mengetahui:
●nilai wajar atas BMN
●analisis kelayakan bisnis
Hal yang diperhatikan:
●besaran kontribusi
meningkat setiap tahun
●besaran kontribusi yang
digunakan adalah yang
terbesar dari usulan
●besaran kontribusi adalah
nilai limit terendah
5. Perhitungan
Kontribusi
6. Penetapanbesaranfaktorpenyesuaian
untukkontribusitahunandengan
persentasetertentu
Kondisi tertentu
•penugasan pemerintah sebagaimana tertuang dalam peraturan atau keputusan
yang ditetapkan presiden;
•bencana alam;
•bencana non alam; atau
•bencana sosial.
Mekanisme
•Mitra BGS/BSG mengajukan permohonan kepada Pengelola Barang
•Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap usulan besaran faktor
penyesuai
•Pengelola Barang menetapkan besaran faktor penyesuai, ditindaklanjuti
dengan perubahan Perjanjian
•Dalam hal kondisi bencana, berlaku sejak ditetapkannya status bencana sampai
dengan paling lama 2 (dua) tahun sejak status bencana dinyatakan berakhir
•Besaran persentase tertentu diterapkan pada pembayaran kontribusi tetap
berikutnya
7. PemilihanMitra
Mitra dipilih melalui
mekanisme Tender
8. Penerbitan
Keputusan
Pengelola Barang
menerbitkan Surat
Keputusan
9. Penandatanganan
Perjanjian
Penandatanganan Perjanjian
antara Pengelola Barang dan
Mitra BGS/BSG
Secaraumumpelaksanaantahapan-tahapanberikutdilakukan
sebagaimanapelaksanaantahapanpada KSP BMN
10. Pelaksanaan
●Tahapan pelaksanaan BGS/BSG secara umum meliputi:
Pembangunan
pembangunan gedung dan
fasilitasnya sebagaimana
ditentukan dalam perjanjian
BGS/BSG
Operasional BMN
mitra BGS/BSG dapat langsung
mengoperasionalkan hasil BGS
yang dibangun sesuai dengan
perjanjian BGS.
Penyerahan/Transfer
BGS →Mitra dapat langsung
mengoperasionalkan BMN
BSG→Mitra harus menyerahkan
BMN terlebih dahulu setelah
pembangunan
03
01 02
Ketentuan umum dalam pembayaran kontribusi BGS/BSG:
a.Mitra BGS/BSG dapat diberi tenggang waktu (grace period) pembayaran
kontribusi dengan mempertimbangkan waktu pembangunan dan
dimulainya jangka waktu operasional
b.Mitra dapat mengajukan pembayaran kontribusi secara bertahap kepada
Pengelola Barang
c.Mitra dapat mengajukan keringanan pembayaran kontribusi tahunan
kepada Pengelola Barang, dengan melalui tahapan:
permohonan →penelitian →persetujuan →penerbitan keputusan baru
11, 12. Pembayaran Kontribusi
14. BerakhirnyaBGS/BSG
Tahapan berakhirnya Pinjam Pakai pada Pengguna Barang
pelaksanaanya sebagaimana tahapan berakhirnya Pinjam Pakai
pada Pengelola Barang
Tahapan berakhirnya Pinjam Pakai pada Pengguna Barang
pelaksanaanya sebagaimana tahapan berakhirnya Pinjam Pakai
pada Pengelola Barang
Tahapan berakhirnya BGS/BSG BMN Pengelola Barang pelaksanaannya
dilakukan sebagaimana tahapan berakhirnya Pinjam Pakai maupun KSP.
Terdiri dari 4 kondisi, yaitu:
●berakhirnya jangka waktu BGS/BSG
●pengakhiran perjanjian secara sepihak
●berakhirnya perjanjian BGS/BSG
●ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan
SKEMA PELAKSANAAN BGS/BSG PADA PENGELOLA BARANG
B. Tata Cara Pelaksanaan BGS/BSG atas
BMN pada Pengguna Barang
Secara umum tata cara pelaksanaan BGS/BSG BMN pada Pengguna Barang
dilakukan sebagaimana dengan pelaksanaan BGS/BSG pada Pengelola Barang.
Perbedaan mendasarnya yaitu terdapat peran pengguna barang dalam tahapan
permohonan, pembentukan Tim BGS/BSG, pemilihan mitra, penerbitan keputusan,
penandatanganan perjanjian, dan pengakhiran BGS/BSG
Tahapan BGS/BSG atas BMN pada
Pengguna Barang
1. Permohonan
2.
Pembentukan
TIM persiapan
BGS/BSG
3. Penelitian
Administrasi
4.
Pembentukan
TIM BGS/BSG
5. Pelaksanaan
Penilaian
6. Perhitungan
Kontribusi
7. Penetapan
faktor
penyesuaian
8. Persetujuan
oleh Pengelola
Barang
9. Pemilihan
Mitra
10. Penerbitan
Surat
Keputusan
11.
Penandatanga
nan perjanjian
12. Pelaksanaan
13. Pembayaran
Kontribusi
15. Berakhirnya
BGS/BSG
14. Pengajuan
Keringanan
SKEMA PELAKSANAAN BGS/BSG PADA PENGGUNA BARANG
C. Kebijakan Pencatatan BGS/BSG
●Pencatatan terhadap BMN objek yang digunakan dalam pelaksanaan BGS/BSG
maupun atas aset berbentuk barang yang diterima terkait pelaksanaan BGS/BSG
●pencatatan terhadap pendapatan/penerimaan negara atas pelaksanaan
BGS/BSG..
Pencatatan terhadap aset dan pencatatan terhadap pendapatan berpedoman kepada
ketentuan yang berlaku di bidang Standar Akuntansi Pemerintahan.
KERJA SAMA PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR
kerja sama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan
infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
TATA CARA PELAKSANAAN
KSPI BMN
KMK NO. 361/KM.06/2024
A. Tata cara pelaksanaan KSPI atas BMN pada Pengelola Barang
B. Pelaksanaan KSPI atas BMN pada Pengguna Barang
C. Perjanjian KSPI
D. PerpanjanganKSPI
E. Berakhirnya KSPI
A. Tata Cara Pelaksanaan KSPI atas
BMN pada Pengelola Barang
1. Permohonan
2. Penelitian
Administrasi
3. Pembentukan
tim KSPI dan
Penilaian
4. Perhitungan
besaran
penerimaan negara
5. Persetujuan
6. Penerbitan
Keputusan
7. Penyerahan
BMN
8. Penetapan
Mitra
9. Pembayaran
clawback
1. Permohonan
Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) kepada Pengelola Barang
Untuk permohonan dari pihak
lain dilengkapi dengan:
•identitas PJPK
•latar belakang permohonan
•data BMN objek
•Rencana peruntukan KSP
•Jangka waktu KSP
•estimasi besaran clawback
Dokumen lain yang perlu
disertakan:
Proposal FBC/pra studi kelayakan
yang berisi:
•surat pengantar, data BMN, rencana
pembangunan, analisis struktur
modal, analisis pasar, analisis
kelayakan, dan lain-lain.
Tugas tim KSPI paling sedikit meliputi:
●mengkaji BMN yang menjadi objek
KSPI;
●mengkaji usulan permohonan KSP
●melaksanakan kegiatan lain yang
ditugaskan oleh Pengelola barang
Penelitian Administrasi
untuk memperoleh
keyakinan yang memadai
atas kelengkapan
dokumen dan
kesesuaiannya
2. Penelitian
Administrasi
3. Pembentukan
TIM KSPI
4. Perhitungan
Penerimaan Negara
Dilakukan oleh Tim KSPI dengan
memperhatikan:
●karakteristik infrastruktur;
●nilai investasi pemerintah
●nilai investasi mitra KSPI;
●risiko yang ditanggung mitra KSPI;
●dukungan pemerintah; dan
●Jaminan Pemerintah atas Proyek
Kerja Sama
Penerbitan Keputusan
didasarkan pada kelayakan
permohonan KSPI dan
mempertimbangkan hasil
pelaksanaan tugas tim KSPI
5. Penerbitan
Keputusan
6. PenyerahanBMN
●Penyerahan dilakukan oleh Pengelola Barang kepada Penanggung Jawab
Pemanfaatan BMN (PJPB)
Pengelola Barang menyerahkan BMN yang menjadi objek KSPI kepada
PJPB berdasarkan keputusan KSPI
Penyerahan objek KSPI dituangkan dalam Berita Acara Serah
Terima yang ditandatangani oleh Pengelola Barang dan PJPB
Penyerahan objek KSPI hanya dalam rangka KSPI dan bukan sebagai
pengalihan kepemilikan BMN
●PJPB menetapkan mitra KSPI berdasarkan hasil pengadaan badan
usaha pelaksana
●PJPB menyerahkan BMN yang menjadi objek KSPI kepada mitra KSPI
●Penyerahan BMN yang menjadi objek KSPI dituangkan dalam Berita
Acara Serah Terima ditandatangani oleh PJPB dan mitra KSPI.
7. PemilihanMitra
•Bagian Pemerintah atas pembagian kelebihan keuntungan (clawback)
disetorkan oleh mitra KSPI ke rekening Kas Umum Negara paling lambat
setiap tanggal 30 April tahun berikutnya.
8. Pembayaran Clawback
B. Tata Cara Pelaksanaan KSPI atas
BMN pada Pengguna Barang
Secara umum tata cara pelaksanaan KSPI BMN pada Pengguna Barang dilakukan
sebagaimana dengan pelaksanaan KSPI pada Pengelola Barang.
Perbedaan mendasarnya yaitu terdapat peran pengguna barang dalam tahapan
permohonan, pemilihan mitra, penerbitan keputusan, penandatanganan perjanjian,
Tahapan KSPI atas BMN pada
Pengguna Barang
1. Permohonan
2. Penelitian
Administrasi
3. Pembentukan
tim KSPI dan
Penilaian
4. Perhitungan
besaran
penerimaan negara
5. Persetujuan
6. Penerbitan
Keputusan
7. Penyerahan
BMN
8. Penetapan
Mitra
9. Pembayaran
clawback
C. Perjanjian dalam KSPI
●Perjanjian Pemanfaatan BMN dalam rangka KSPI ditandatangani oleh Mitra
KSPI dan PJPB
●Kecuali jika pengguna barang adalah PJPB maka ditandatangani oleh Mitra
dan Pengguna Barang
●Penandatanganan perjanjian dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak
berlakunya keputusan KSPI
●Apabila jangka waktu sudah terlewati dan perjanjian belum ditandatangani,
persetujuan atau keputusan batal demi hukum
●Perjanjian dituangkan dalam bentuk akta notariil
D. Perpanjangan KSPI
●Perpanjangan KSPI hanya dapat dilakukan apabila terjadi government force
majeure
●Perpanjangan jangka waktu KSPI diajukan permohonannya paling lama 6
(enam) bulan setelah government force majeure terjadi
●Tahapannya meliputi: permohonan perpanjangan, penelitian administrasi,
Pembentukan tim KSPI, penerbitan keputusan perpanjangan KSPI,
Pembayaran Pembagian Kelebihan Keuntungan
E. BerakhirnyaKSPI
A. Berakhirnya
jangka waktu KSPI
B. Pengakhiran
secara sepihak oleh
Pengelola Barang
C. Berakhirnya
perjanjian KSPI
D. Ketentuan lain
sesuai perundang-
undangan
Permohonan
Penelitian
Pembentukan Tim
Penerbitan
Keputusan
Penyerahan Penyerahan
Pemilihan Mitra
Pembayaran
Kas Umum
Negara
Perjanjian Perjanjian
Mitra terpilih
Pengelola Barang PJPB Mitra KSPI
SKEMA PELAKSANAAN KSPI BMN PADA PENGELOLA BARANG
Permohonan
Penelitian
Pembentukan Tim
Persetujuan
Penyerahan
Pemilihan Mitra
Pembayaran
Kas Umum
Negara Perjanjian Perjanjian
Mitra terpilih
Penugasan
Tim KSPI
Penerbitan
Keputusan
Penyerahan
Perjanjian
Pengelola Barang Pengguna Barang PJPB Mitra KSPI
SKEMA PELAKSANAAN KSPI BMN
PADA
PENGGUNA BARANG
SKEMA PELAKSANAAN PEMANFAATAN BMN
DALAM
BENTUK KSPI
SKEMA PELAKSANAAN KSPI
BMN
KERJA SAMA TERBATAS UNTUK
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
Pemanfaatan BMN melalui optimalisasi BMN untuk meningkatkan fungsi operasional
BMN guna mendapatkan pendanaan untuk pembiayaan penyediaan infrastruktur lainnya.
1. Permohonan
●PJPB mengajukan permohonan persetujuan KETUPI kepada Pengelola
Barang
●Untuk BMN pada Pengguna Barang, Permohonan diajukan setelah dilakukan
penyusunan perencanaan KETUPI oleh Pengguna Barang
●Permohonan paling sedikit memuat:
1)Latar belakang permohonan
2)Data BMN, antara lain: jenis BMN, masa manfaat, deskripsi kinerja BMN
3)Perencanaan KETUPI berupa perkiraan nilai hasil dan rencana
peruntukan
2. Penelitian
Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap
permohonan persetujuan KETUPI. Hasil Penelitian
akan menjadi dasar pertimbangan persetujuan
Penelitian meliputi: latar belakang, kesesuaian BMN,
dan kelengkapan dokumen
4. Persetujuan
•Pengelola barang memberikan persetujuan atau penolakan permohonan
sewa dengan mempertimbangkan hasil penelitian dan penilaian
Setuju Ditolak
Penerbitan surat
persetujuan
Pemberitahuan alasan
penolakan
•Berdasarkan persetujuan Pengelola Barang, PJPB menerbitkan surat
keputusan
5. Kesepahaman PJPB dan BLU
•PJPB dan pemimpin BLU menandatangani nota kesepahaman
pelaksanaan KETUPI
•Yang memuat paling sedikit:
•rencana penyiapan dan pelaksanaan transaksi KETUPI
•Rencana pemilihan badan usaha pendamping
•pemberian tugas, kewajiba, dan kewenangan PJPB/BLU
6. PenyiapanTransaksi
Penyiapan dokumen
teknis
Penjajakan minat
pasar
Penetapan nilai dana
hasil
Penetapan
peruntukan dana
hasil
Penetapan nilai
jaminan
Penyiapan pemilihan
Mitra
Penyiapan draf
perjanjian
Pembentukan
kelompok kerja
untuk pemilihan
mitra
7. DukunganPemerintah
Pemerintahdapatmemberikandukungandalamrangka
pelaksanaanKETUPI, dicantumkandalamdokumenpemilihan
mitraKETUPI.
Penelitian meliputi: latar belakang, kesesuaian BMN, dan
kelengkapan dokumen
8. PemilihanMitra
●pemilihanmitra
berpedomanpada
ketentuanterkaityang
berlaku
●PJPB memilihmitradan
menerbitkansurat
penunjukanmitra
●PJPB menyerahkan objek
kepada Pengelola Barang
●Pengelola Barang
menyerahkan objek kepada
BLU
●Penyerahan dituangkan
dalam BAST
9. Penyerahan
BMN
●Perjanjianditandatanganioleh BLU dan Mitra KETUPI
●Penandatangananperjanjiandilakukansetelahmitramelakukan
penyetoranjaminanpelaksanaanKETUPI
10. Penandatanganan Perjanjian
•BLU menyerahkan hak pemanfaatan BMN kepada Mitra
•Mitra melaksanakan KETUPI sebagaimana yang tertera dalam
perjanjian
•Mitra menatausahakan penambahan/pengembangan aset BMN objek
KETUPI
11. Pelaksanaan
12. Pembayaran
•Mitra menyetorkan dana hasil (upfront payment) paling lambat 6 bulan
setelah penandatanganan perjanjian
•Jangka waktu pembayaran tersebut dapat diperpanjang
•Apabila upfront payment tidak dibayarkan hingga jangka waktunya,
perjanjian dapat diakhiri secara sepihak
•pembayaran clawback dilakukan dengan menyetor pada rekening BLU
Mitra penyerahkan objek dan hasil
pelaksanaan KETUPI kepada BLU. KETUPI
berakhir karena:
●jangka waktu habis
●pengakhiran sepihak oleh BLU
●berakhirnya perjanjian
●ketentuan perundang-undangan
Permohonan perpanjangan
KETUPI diajukan paling
lambat 2 bulan sebelum
jangka waktu berakhir
PJPB dan BLU berkoordinasi
dengan KPPIP
13. Perpanjangan
KETUPI
14. Berakhirnya
KETUPI
SKEMA PELAKSANAAN
KETUPI
BMN
SKEMA PELAKSANAAN
KETUPI
BMN
Slidesgo Flaticon
Freepik
CREDITS: This presentation template was created by
Slidesgo, including icons byFlaticon, infographics &
images by Freepik
TERIMA KASIH!