03_paparan_wtp_kabkota_Bapak_slamet.pptx

03_paparan_wtp_kabkota_Bapak_slamet.pptx

1. PENGUATAN PERAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM MENYUSUN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV JATENG LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG BERKUALITAS

2. DASAR HUKUM 2 ICW = Indonesische Comptabiliteitswet UU No 17 Thn 2003 ttg Keuangan Negara; UU No 1 Th n 2004 t tg Perbendaharaan Negara; UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. No.20 Tahun 2001 Tentang TPK UU N o 15 Thn 2004 t tg Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU No 23 Thn 2014 ttg Pemerintahan Daerah PP No 58 Thn 2005 ttg Pengelolaan Keuda PP No 60 Thn 2008 ttg SPIP PP No 65 Thn 2010 ttg Perub PP No 56 Thn 2005 ttg SIKD PP No 71 Thn 2010 ttg SAP PP No 33 Thn 2018 ttg Pelaks Tugas & Wewenang Gubernur sbg Wakil Pem Pusat Permendagri No 55 Thn 2008 ttg Tata Cara Penatu & Peny Lap Pertanggungjawaban Bend serta Penyampaiannya Permendagri No 21 Thn 2012 ttg Perub kedua Permendagri No 13 Thn 2006 ttg Pedoman Lola Keuda Perda No 1 Thn 2008 ttg Pengelolaan Keuda

3. PERAN GUBERNUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH mengoordinasikan pembinaan & pengawasan penyelenggaraan Tgs Pembantuan di Kab /Kota ; melakukan Monev , supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kab / kota yang ada di wilayahnya; m emberdayakan & memfasilitasi Daerah Kab /Kota di wilayahnya; melakukan evaluasi terhadap Ran Perda Kab /Kota ttg RPJPD, RPJMD, APBD, p e r u ba h an A P B D , p e r t a n gg u n g j a w ab a n pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah dan retribusi daerah; melakukan pengawasan terhadap Perda Kab /Kota ; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PERAN GUBERNUR WAKIL PEMERINTAH PUSAT Pasal 91 Pasal 65 KEPALA DAERAH O TONOM memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yg menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan per UU & kebijakan yg ditetapkan bersama DPRD; memelihara Trantibmas ; menyusun & mengajukan Ran Perda ttg RPJPD, RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD serta menyusun & menetapkan RKPD; menyusun & mengajukan Ran Perda ttg APBD, Ran Perda ttg perubahan APBD & Ran Perda ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

4. PENGALIHAN URUSAN PEMERINTAHAN UU NO. 23 TAHUN 2014 pengalihan urusan antartingkatan pemerintahan gubernur, b u p ati/ w a li k ota Menyelesaikan inventarisasi Personel , Pendanaan, Prasarana dan Sarana serta Dokumen ( P 3 D ) , antar tingkatan pemerintahan & serah terima personel, sarana dan prasarana serta dokumen inventarisasi P3D menjadi dokumen & dasar penyusunan RKPD, KUA/PPAS & RANPERDA ttg APBD Prov / Kab /Kota pelayanan kpd masyarakat tdk boleh berhenti, harus ttp dilaksanakan oleh tingkatan pemerintahan yg saat ini menyelenggarakan urusan pemerintahan yg akan dialihkan antartingkatan pemerintahan dari kab/kota ke provinsi atau kepada Pemerintah Pusat mengambil langkah-langkah

5. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Peru- musan K e b i j a k a n P e r en c a - naan P e n g a n g - garan Pelaksa- naan A n gg a r a n Panata- u s a h a a n P e l a p o - ran MONEV A K U N T A - BILITAS TERTIB ADMINISTRASI KEUANGAN WAJAR TANPA PENGECUALIAN W B K GOOD GOVERNANCE & CLEAN G O V E R N M E N T Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif Peran Akuntan Pemerintah Provinsi / Kabupaten /Kota yang Optimal ( Consulting & Assurance )

6. AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH T R A NS A K S I PEMBUKUAN Pemeriksaan Keuangan dan Kinerja L A POR AN K E UANGAN OPINI WAJAR EFEKTIF EFISIEN EKONOMIS ACCOUNTABLE BPK RI Kerangka Konseptual & Aturan Main yg hrs dipahami & jelas LRA Perub SAL LO Neraca LPE Arus Kas CaLK

7. KRITERIA W A J A R Auditor memberikan opini lapkeu berdasarkan kriteria penilaian yg paten & resmi sesuai Psl 16 ayat (1) UU No 15 Thn 2004 ttg Pemeriksaan Keuangan Negara bahwa opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yg disajikan dlm lapkeu dgn kriteria :

8. Strategi Meningkatkan Kualitas LKPD Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Memperkuat SPI dalam rangka mencegah, mendeteksi dan memperbaiki kesalahan serta menindak fraud Meningkatkan kapasitas SDM pengelola keuangan, TI dan Auditor Pro aktif mengkonsultasikan permasalahan melalui APIP ( Inspektorat & BPKP) Melaksanakan koreksi audited LK tahun sebelumnya by system Menyiapkan data pendukung untuk menjelaskan permasaahan sedini mungkin

9. WTP WDP TW TMP Adanya pembatasan lingkup yang luar biasa sehingga pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti yang cukup memadai sebagai dasar menyatakan pendapat (opini ) P emeriksa menyimpulkan penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) yang ditemukan, baik secara individual maupun agregat, adalah material dan pervasive P enyimpangan dari prinsip akuntansi ( salah saji ) pembatasan lingkup (ketidakcukupan bukti) LK disajikan secara wajar dlm semua hal yg material, realisasi anggaran , perubahan saldo anggaran lebih , posisi keuangan , operasional , arus kas , dan perubahan ekuitas , serta CaLK sesuai dengan SAP ) OPINI PEMERIKSAAN

10. PERSYARATAN OPINI TERTINGGI WTP

11. OPINI LKPD SE-JATENG TAHUN 2015-2017

12. Lanjutan ......... KENDALA PENCAPAIAN WTP

13. LANGKAH PENCAPAIAN/MEMPERTAHANKAN OPINI WTP Opini BPK WDP Penatausahaan Piutang Belum Tertib, Pencatatan Persediaan Belum Memadai Manajemen Aset Belum Memadai Kompetensi SDM Lemah Regulasi & Prosedur Belum Memadai Sistem Informasi Keuangan Belum Terintegrasi Opini BPK WTP Saldo persediaan dan Piutang wajar dan dapat ditelusuri Manajemen Aset Membaik Kompetensi SDM meningkat Regulasi, Sistem dan Prosedur yang memadai Sistem Informasi Keuangan dan Barang Daerah yang Akuntabel Stock Opname, P e n e l u s u r a n Piutang I m p l e m e n t a s i Sistem P e n g e n d a l i a n Intern LANGKAH AKSI P e n e r t i b a n Aset C a p a c i t y B u i l d in g SDM Penggu naan Sistem Informasi Keuangan dan Barang P e n y u s u n a n Perangkat Regulasi, Sistem dan Prosedur

14. TEMUAN DALAM PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN

15. TEMUAN ASET DLM PEMERIKSAAN

16. Perubahan SOTK Pemerintah Daerah Dana Desa Laporan Keuangan Desa Pengeluaran Modal setelah perolehan awal aset tetap belum dikapitalisasi ke aset tetap yang bersangkutan Pemberian hibah kepada Badan/Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang tidak memenuhi syarat (SKT/Badan Hukum) Penerapan Transaksi Non Tunai PERMASALAHAN AKTUAL

17. Komitmen PA/PB serta para pengelola keuangan daerah Melakukan Evaluasi Manajemen Lola Keu Pemda, Kurang tepatnya penganggaran dapat berakibat kesalahan pelaporan Komunikasi,koordinasi, tertib dan hati2 dalam Lola Keu & MENGHILANGKAN BUDAYA LOLA KEU YG TIDAK PAS DAN ISTILAH “BIASANY BEGINI TDK APA2 KAN PEMERIKSA TDK MENJADI TEMUAN” P emilihan tenaga lola keuangan dan aset berdasarkan kemampuan BUKAN SENIORITAS dan Transfer knowledge melalui diklat, bimtek dan forum akuntan Infrastruktur dan jaringan IT yg memadai dan terintegrasi Penerapan lola keu yg baik merupakan bagian reformasi birokrasi dan Mengikuti aturan main = kunci mendapatkan/mempertahankan WTP KEBIJAKAN dlm menciptakan Lkpd yg berkualitas

18. Tahapan Penyusunan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD No. Uraian Waktu Keterangan 1. Penyampaian Raperda kepada DPRD Bulan Juni (6 bulan setelah Tahun Anggaran berakhir ) Dilampiri dengan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan ( Pasal 320 ayat (1) UU No.23/2014) 2. Persetujuan Bersama Raperda antara KDH dan DPRD Paling lama bulan Juli (7 bulan setelah Tahun Anggaran berakhir ) Pasal 320 ayat (5) UU No.23/2014 3. Pengambilan Keputusan / Persetujuan Bersama antara KDH dan DPRD 1 ( satu ) bulan sejak diterimanya rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari kepala daerah Apabila dalam jangka waktu 1 bulan tidak diambil keputusan bersama , KDH menyusun dan menetapkan Perkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ( Pasal 323 ayat (1) UU No.23/2014) 4. Penyampaian Raperda yang telah disepakati bersama untuk dilakukan Evaluasi ke Gubernur Paling lama 3 ( tiga ) hari kerja setelah dilakukan persetujuan bersama Pasal 322 ayat (1) UU No.23/2014 5. Evaluasi Raperda oleh Gubernur 15 (lima belas ) hari kerja setelah Reperda diterima oleh Pemprov Pasal 322 ayat (3) UU No.23/2014 6. Tindak lanjut / penyempurnaan hasil evaluasi paling lama 7 ( tujuh ) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima bupati / wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 ( tujuh ) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima ( Pasal 322 ayat (5) UU No.23/2014)

19. Evaluasi Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2017 terlambat

20. Permasalahan yang dihadapi Masih terdapat Kabupaten /Kota yang melaksanakan persetujuan bersama Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD melebihi 7 ( tujuh ) bulan setelah tahun anggaran berakhir . Masih terdapat Kabupaten /Kota yang melaksanakan persetujuan bersama Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD melebihi 1 ( satu ) bulan setelah disampaikan Raperda oleh KDH kepada DPRD. Masih terdapat beberapa Kabupaten /Kota yang mengalami kendala dalam Sistem Informasi Keuangan nya sehingga menyebabkan beberapa permasalahan antara lain : belanja yang melebihi penganggarannya ; ke salah an input kegiatan dan program ; anggaran program/ kegiatan yang mempunyai obyek dan rincian obyek yang tidak terkait / acak .

21. MATUR NUWUN