03. Sesditjen SDA_Kerja Sama Pusat dan Daerah.pdf

BBWS

3. Pengertian
Kerja sama adalah suatu usaha bersama antara individu
atau kelompok sosial untuk .
Kerja sama adalah pekerjaan yang dilakukan dua orang
atau lebih dengan melibatkan interaksi antar individu atau
kelompok untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk
.
Kerja sama akan timbul jika individu menyadari bahwa
mereka dan sekaligus
memiliki pengetahuan yang cukup serta kesadaran atas
diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut.
(Charles H. Cooley)

4. Tujuan
Efektivitas
dan
Efisiensi
Kerja
Pengemba
ngan Diri
Berpikir
Kritis dan
Problem
Solving
Eksplora
si Sudut
Pandang
Saling
Menduku
ng dan
Menghar
gai

5. Prinsip
Kemitraan
Kesetaraan
Kebersamaan
Saling menguntungkan
Menggunakan asas musyawarah
Saling menghargai

6. Bentuk Ikatan Kerja Sama
MoU/KB
•Kebijakan
•Umum
•Tanpa Konsekuensi
Hukum
PKS
•TL dari MoU/KB atau
mandiri
•Implementatif
•Hak dan Kewajiban
•Potensi gugatan
NK
•Antara Pemda-
Pempus
•Implementatf
•Role SharingTusi
•Tanpa Konsekuensi
Hukum

8. REGULASI KERJA SAMA DAERAH
Permendagri 86/2017
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang RPJPDdan
RPJMD serta tata cara perubahan
RPJPD, RPJMD dan RKPD
UU 23/2014
Pemerintah Daerah
PP 28/2018
Kerja Sama Daerah
Permendagri 22/2020
Tata Cara Kerja Sama
Daerah dgn Daerah
Lain dan Kerja Sama
Daerah dgn Pihak
Ketiga
Permendagri 25/2020
Tata Cara Kerja Sama
Daerah dgn
Pemerintah Daerah di
Luar Negeri dan Kerja
Sama Daerah dgn
Lembaga di Luar
Negeri
Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun
2021 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Permendagri 90/2017
Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah
NSPK lainnya

10. qKerjasama Daerahadalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain,
antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dengan
lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada
pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling
menguntungkan.
qKerjasama Daerah dengan Daerah lain (KSDD) adalah usaha bersama
yang dilakukan daerah dengan daerah lain dalam rangka
penyelenggaraan urusan pemerintahan yg menjadi kewenangan daerah
un3tuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan
pelayanan publik.
qKerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) adalah usaha
bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
percepatan pemenuhan pelayanan publik.
qKerjasama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri
(KSDPL) adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan
pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan
publik.
qKerjasama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL) adalah
usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar
negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan percepatan peme-nuhan pelayanan publik.

11. RUANG LINGKUP
PMDN No. 22 Tahun 2020
DUKUNGAN
PROGRAM
PEMERINTAH
PUSAT DAN
PEMERINTAH
DAERAH
KELEMBAGAAN
KERJA SAMA
DAERAH
KSDD KSDPK
NASKAH
KERJA SAMA

12. 12
DUKUNGAN PROGRAM PEMERINTAH
PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
(SINERGI)
Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan
Pembangunan yang selanjutnya disebut
Sinergi adalah
antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah untuk
memastikan bahwa perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan.

13. DUKUNGAN PROGRAM PEMERINTAH PUSAT
DAN PEMERINTAH DAERAH (SINERGI)
Dilaksanakan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan
pembangungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Dukungan program tidak berkaitan dengan pemberian bantuan dana
dan bantuan keuangan.
Pendanaan dibebankan pada anggaran masing-masing tingkatan
atau susunan pemerintahan.
Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dituangkan dalam
(NK) dan (RK).

14. Mulai
Perangkat Daerah yg akan
melaksanakan Sinergi
menyiapkan KAK
Menyampaikan
TKKSD menerima dan lakukan
kajian. Hasilnya utk susun Nota
Kesepakatan (NK) & Rencana
Kerja (RK)
TKKSD siapkan surat
penawaran rencana Sinergi
yg ditandatangani KaDa +
KAK
K/L Calon Mitra Sinergi
menerima surat
penawaran + KAK
Mengirimkan

KaDa Pemrakarsa kirim
permintaan tanggapan ke-2
kepada K/L Calon Mitra
Tidak
K/L Calon Mitra
beri tanggapan
plg lambat 30
hari ?
Ya
K/L Calon Mitra
menerima penawaran
Sinergi
TKKSD menyusun
rancangan NK & RK
TKKSD bahas rancangan
NK & RK bersama pihak
terkait
A
1. Persiapan
2. Penawaran
3. Menyusun
Nota
Kesepakatan
dan Rencana
Kerja

15. KaDa sampaikan surat permohonan
persetujuan DPRD kepada pimpinan
DPRD (+ NK & RK)
Ya
A
Tidak
Perlu persetujuan DPRD
DPRD berikan
persetujuan?
Ya
belum bersikap
(dalam 45 hari)
DPRD dianggap
setuju
KaDa & pihak yg diberi
kuasa oleh K/L
tandatangani NK & RK
6. Pelaksanaan Sinergi
7. Penatausahaan Sinergi
8. Pelaporan Sinergi:
TKKSD lapor per semester
KaDa lapor min. 1x st tahun
Selesai
Membebani masy &
daerah dan/atau blm
dianggarkan dlm APBD
tahun berjalan
PD bidang KSD siapkan
surat permohonan
persetujuan DPRD
Tahapan Rinci Pelaksanaan Sinergi hal 2
Pimpinan DPRD tugaskan Komisi
bidangi KSD utk kaji rencana Sinergi
Komisi bidangi KSD sampaikan
rencana Sinergi kpd Pimpinan DPRD
utk persetujuan di sidang paripurna
Pimp DPRD terbitkan surat
persetujuan Sinergi dan
kirim ke TKKSD
TKKSD proses
penandantangan
NK & RK
4. Persetujuan
DPRD
5. Penandatanganan
NK & RK

17. Penandatanganan Sinergi ditandatangani oleh Kepala Daerah
dengan Para Pihak yang diberi kuasa oleh Kementerian,
Lembaga atau Badan
Nota Kesepakatan dan Rencana
Kerja yang telah ditandatangani
disampaikan kepada Menteri
sebagai laporan
NOTA
KESEPAKATAN
RENCANA KERJA

18. 18
Format Sinergi
berdasarkan Permendagri
22 Tahun 2020

19. Format
Sinergi

21. PELAPORAN
PD PEMRAKARSA
PROVINSI
(per semester)
PD PEMRAKARSA
KAB/KOTA
(per semester)
BUPATI/WALIKOTA
GUBERNUR
MENTERI
SISTEMATIKA LAPORAN PALING SEDIKIT
MEMUAT :
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB. I PENDAHULUAN :
1.1. Latar Belakang
1.2. Maksud dan Tujuan
1.3. Dasar Hukum
1.4. Jenis-Jenis Kerja Sama Daerah
Dst……
BAB II KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH…….SEMESTER
1 TAHUN …….
2.1. Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain
2.2. Kerja sama daerah dengan Pihak Ketiga
2.3. Kerja sama Sinergi
Catatan : untuk uraian setiap jenis kerja sama paling
sedikit memuat hal-hal sbb :
1.Judul KSDD
2.Bentuk Naskah KSDD
3.Para Pihak
4.Maksud dan Tujuan
5.Objek
6.Jangka Waktu
7.Permasalahan
8.Upaya Penyelesaian permasalahan
9.Hal lain yang disepakati
BAB III. KENDALA/PERMASALAHAN
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1. Kesimpulan
4.2. Saran
Dst………
LAMPIRAN-LAMPIRAN
PMDN 22 Tahun 2020, Pasal 17, Pasal 39, Pasal 46, Pasal 60
TATA PEMERINTAHAN
BIDANG KERJA SAMA
TKKSD
TKKSD
TATA PEMERINTAHAN BIDANG KERJA SAMA
CATATAN :
ØBupaati/Walikota dan Gubernur menyampaikan secara berjenjang atas pelaporan
Perangkat Daerah
ØTKKSD Menyusun Laporan Semesteran dan Tahunan pelaksanaan Kerja Sama
Daerah secara berjenjang
ØPerangkat Daerah bidang Kerja Sama memfasilitasi penyampaian pelaporan
Bupati/Walikota dan Gubernur secara berjenjang kepada Menteri Dalam Negeri