06 KEBERATAN DAN BANDING.pptsadsadasdsdsd

sdsadasdsa

1. PERTEMUAN-4PERTEMUAN KE- 6
KEBERATAN DAN BANDING

2. TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN
a.Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya
kepada direktur jenderal pajak atas suatu :
1)Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
2)Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tmbahan
(SKPKBT)
3)Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
4)Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
5)Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

3. b.PENGAJUAN KEBERATAN YANG DITUANGKAN DALAM BENTUK
SURAT KEBERATAN SEBAGAIMANA DAN HARUS MEMENUHI
SYARAT SEBAGAI BERIKUT :
1.Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
2.Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak
yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut
penghitungan wajib pajak dengan disertai alasan-alasan yang
menjadi dasar perhitungan.
3.1 surat keberatan diajukan hanya untuk satu surat ketetapan
pajak, untuk 1 pemotongan pajak, untuk 1 pemungutan pajak,
4.Wajib pajak melunasi pjak yang masih harus dibayar paling sedikit
sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan
akhir hasil pemeriksaan.

4. 1.Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim surat
keterangan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan
pajak oleh pihak ketiga kecuali wajib pajak dapat menunjukan
bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dpenuhi karena keadaan
diluar kekuasaan wajib pajak (force majeur); dan
2.Surat keberatan ditandatangani oleh wajib pajak dan dalam hal
surat keberatan ditandatangani oleh bukan wajib pajak, surat
keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.
3.Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan
pajak, pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling
sedikit sejumlah yang telah didisetujui wajib pajak dalam
pembahasan akhir hasil pemeriksaan,sebelum surat keberatan
disampaikan.

5. 4.Dalam hal surat keberatan yang disampaikan oleh wajib
pajak belum memenuhi persyaratn, wajib pajak dapat
menyampaikan perbaikan surat keberatan dengan
melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi sebelum jangka
waktu 3 bulan
5.Surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan bukan
merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan
dan tidak diterbitkan surat keputusan keberatan.
6.Pengakuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang
tidak diberikan pada saat pemeriksaan tidak
dipertimbangkan dalam penyelesaian kebereatan kecuali
pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain
tersebut berada di pihak ketiga dan belum diperoleh wajib
pajak pada saat pemeriksaan.

6. Direktorat jenderal pajak dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal surat
keberatan diterima, harus memberi keputusan, keputusan direktorat
jenderal pajak dapat
berupa :
oMengabulkan Seluruhnya.
oMengabulkan sebagian.
oMenolak
oMenambah besarnya sejumlah pajak yang masih harus dibayar.
7.Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan telah terlampaui dan
Direktur Jendral Pajak tidak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan,
keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Direktur
Jendral Pajak wajib menerbitkan Surat Keputusan Keberatan sesuai dengan
keberatan Wajib Pajak.

7. 8.Apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per
bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan
ketentuan:
a)Untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak
tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan
pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat
Keputusan
b)Untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan
Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat
ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat
Keputusan Keberatan

8. 9.Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak
berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
10.Tetapi apabila kemudian Wajib Pajak mengajukan
permohonan banding atas Surat Keputusan Keberatan, sanksi
tersebut tidak dikenakan.
11.Apabila mengajukan keberatan dikabulkan sebagion atau
seluruhnya, yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak,
kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan dengan
ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan
untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan
ketentuan sebagai berikut:

9. 10.Untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang
menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya
Surat Keputusan Keberatan, atau Untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat
ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

10. TATA CARA PENYELESAIAN BANDING
a.Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada
badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
b.Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di
lingkungan peradilan tata usaha negara.
c.Permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat
Keputusan Keberatan diterima, dengan cara:
1)Tertulis dalam bahasa Indonesia
2)Mengemukakan alasan-alasan yang jelas
3)Melampirkan salinan Surat Keputusan Keberatan
4)Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan
banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan
Putusan banding diterbitkan

11. 5). Apabila permohonan banding ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda
sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan
Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah
dibayar sebelum mengajukan keberatan.
 Pembetulan, Pengurangan ,Penghapusan, atau
Pembatalan
1.Pembetulan
Atas permohonan Wajib Pajak, atau karena jabatannya Direktur
Jederal Pajak dapat membetulkan :
a.Surat Ketetapan Pajak (SKPKB, SKP,KBT,SKPN,SKPLB)
b.Surat Tagihan Pajak,

12. c.Surat Keputusan Pembetulan
d.Surat Keputusan Keberatan
e.Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi,
f.Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi
g.Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak
h.Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak
i.Surat Keputusan Pendahuluan Kelebihan Pajak atau
j.Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga
k.Yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan
atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan

13. 2.Pengurangan, Penghapusan atau Pembatalan
Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau permohonan
Wajib Pajak dapat :
a.Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa
bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam
hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan Wajib Pajak,
atau bukan karena kesalahannya ;
b. Mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak atau
Surat Tagihan Pajak yang tidak benar ; atau
c. Membatalkan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari
hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa ;

14. 1)Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan : atau
2)Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Dengan Wajib Pajak
Wajib Pajak dapat mengajikan permohonan pengurangan atau
pembatalan Surat Ketetapan Pajak apabila :
a.Wajib Pajak tidak mengajikan keberatan atas Surat Ketetapan
Pajak ; atau
b.Wajib Pajak mengajukan keberatan tetapi keberatnnya tidak
dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak karena tidak
memenuhi persyaratan Permohonan pengurangan atau
pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar tidak
dapat diajukan dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan
keberatan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal
Pajak

15. DALUWARSA PENAGIHAN PAJAK
•Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda,
kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah
melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan
Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dan Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan , Putusan
Banding, serta Putusan Peninjauan kembali.
•Daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila :
a.Diterbitkan Surat Paksa
b.Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung
maupun tidak langsung

16. c.Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana
dimaksud dalam atau
d.Dilakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan.

17. PEMERIKSAAN
•Undang-Undang Perpajakan yang baru memberikan wewenang melakukan penelitian
serta penyelidikan terhadap Wajib Pajak yang diduga kurang/tidak melaksanakan
kewajiban perpajakannya atau terhadap Wajib Pajak yang meminta kelebihan
pembayaran pajak.
1.Pengertian
•Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah
data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

18. 2.Sasaran pemeriksaan Yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun
penyelidikan adalah untuk mencari adanya :
a.interpretasi undang-undang yang tidak benar
b.Kesalahan hitung
c.Penggelapan secara khusus dari penghasilan
d.pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan
Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya
3.Tujuan Pemeriksaan
a)menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka
memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib
Pajak, yang dapat dilakukan dalam hal :

19. 1).Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan
pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan
pengembalian pendahuluan kelebiha pajak,
2). Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
menunjukkan rugi.
3).Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau
disampaikan tidak waktu yang telah ditetapkan.
4). Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi
yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
5). Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban
tersebut pada poin (3) tidak dipenuhi.

20. b)Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal :
1.Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan.
2.Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
3.Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
4.Wajib Pajak mengajukan keberatan.
5.Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan
Penghasilan Netto.
6.Pencocokan data dan atau alat keterangan.
7.Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
8.Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
9.Pelaksanaan ketentuan peratura perundang-undangan perpajakan
untuk tujuan lain selain angka (1) sampai dengan angka (8)

21. 4. Wewenang Memeriksa
Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemeruhan kewajiban perpajakan
dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan
5. Prosedur Pemeriksaan
a.Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah
Pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak
yang diperiksa
b.Wajib Pajak yang diperiksa harus :
1)Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh , kegiatan
usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang
pajak.

22. 2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau
ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna
kelancaran pemeriksaaan.
3) Memberi keterangan yang diperlukan.
•Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau
dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat
oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan , maka kewajiban
untuk merahasiakan itu ditiadakan.
•Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan
tempat atau ruangan tertentu, bila Wajib Pajak tidak memenuhi
kewajiban huruf b diatas.

23. PENYIDIKAN
1.Pengertian
•Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.
•penyidikan tindak pidana bidang perpajakan dilaksanakan menurut
ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang nomor 8/1981
tentang KUHAP.
2.Penyidik
•Penyidik dalam tindak pidana perpajakan adalah pejabat Pegawai
Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.

24. 3.Wewenang Penyidik
a. Menerima, mencari, mengumpulkan , dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana
di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b.Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan;
c.Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi
atau bahan sehubungan dengan tindak pidana di bidang
perpajakan;
d.Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan;

25. e.Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan , dan dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f.Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
g.Menyuluh berhenti dan/atau melarang sesorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
h.Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang
perajakan;
i.Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;
j.Menghentikan penyidikan;
k.Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan.

26. TUGAS PERTEMUAN-6
Tugas Saudara dalam pertemuan ke-6 ini. Cari
contoh surat pengajuan keberatan dan banding
sesuai dengan tata cara banding dan keberatan.