06122023 - Perencanaan Pembangunan Inklusif Desa.pptx

Perencanaan Pembangunan Desa

1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN INKLUSIF DESA

2. Tujuan materi Materi ini bertujuan untuk mengajak pegiat desa untuk lebih aktif dalam berpartisipasi mengawal perencanaan pembangunan inklusif di desa.

3. PEMBANGUNAN INKLUSIF Pembangunan yang akomodatif terhadap partisipasi kelompok-kelompok rentan , juga aspiratif terhadap kebutuhan dan kepentingan mereka. Usaha mendorong pembangunan Inklusif dilakukan dengan advokasi inklusi sosial.

4. Pengertian : apa yang dimaksud dengan inklusi sosial ( inklusif )? proses peningkatan kemampuan serta martabat individu atau kelompok rentan dan peningkatan kondisi lingkungan yang memungkinkan bagi individu atau kelompok rentan tersebut untuk berpartisipasi secara penuh dalam pengambilan keputusan , kehidupan ekonomi , sosial , politik , dan budaya . PROSES INKLUSI SOSIAL

5. Argumentasi : mengapa inklusi sosial penting diwujudkan ? Inklusi sosial merupakan mandat / amanat UU Desa ( Pasal 24). Melalui konsep dan asas tersebut , UU Desa menegaskan komitmen negara dalam menggerakkan pembangunan dan pemberdayaan desa secara utuh . Inklusi sosial bukan saja harus DIWUJUDKAN DALAM KEHIDUPAN DESA, melainkan juga harus menjadi SIFAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA. Dengan kata lain, perencanaan pembangunan (yang) inklusif merupakan prasyarat dari terwujudnya desa inklusif . PELIBATAN KAUM RENTAN/PARTISIPATIF HASIL PERENCANAAN YANG AKOMODATIF TERHADAP KELOMPOK RENTAN

6. Apa yang dimaksud perencanaan pembangunan inklusif ? Perencanaan pembangunan inklusif ialah perencanaan pembangunan yang telah memuat agenda-agenda pembangunan yang mengarah pada tiga hal berikut : Peka dan merangkul keberadaan individu dan /atau kelompok rentan yang tersisih baik sebagai pelaku maupun sasaran pembangunan desa ; Berorientasi meningkatkan kompetensi dan kapasitas individu dan /atau kelompok rentan yang tersisih agar semakin mampu menjalankan peran dalam pengambilan keputusan , kehidupan ekonomi , sosial , politik , dan budaya di tingkat desa . Berorientasi meningkatkan standar fasilitas / infrastruktur publik yang mendukung partisipasi individu dan /atau kelompok rentan yang tersisih dalam kegiatan sosial , budaya , ekonomi , dan politik desa ; Berorientasi meningkatkan kondusifitas sosial dan budaya melalui penerbitan kebijakan yang mendukung peran dan partisipasi individu dan /atau kelompok rentan yang tersisih dalam kehidupan desa . Manusia lingkungan

7. Langkah-langkah menuju perencanaan pembangunan inklusif

8. Langkah 1: Pemetaan inklusivitas desa Pemetaan inklusivitias desa ditujukan untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi dan keberadaan individu dan / kelompok rentan di desa . Pemetaan inklusivitas dapat dilakukan dengan mengkombinasikan dua pendekatan :

9. IDENTIFIKASI KELOMPOK RENTAN NO NAMA/ ALAMAT KONDISI/SITUASI YANG DIALAMI 1 2 3 4 5 6 7

10. Output pemetaan inklusivitas desa

11. Langkah 2: Penyusunan Prioritas Agenda Pembangunan Inklusi Penyusunan prioritas agenda pembangunan inklusi ialah kegiatan penilaian dan penentuan prioritas atau skala pengutamaan atas sejumlah temuan hasil pemetaan inklusivitas desa . Kegiatan ini dapat dilakukan antara lain dengan meletakkan output pemetaan dalam pengukuran kualitatif sebagai berikut : NO AGENDA KESEGERAAN SIGNIFIKANSI KETERANGAN Mendesak Kurang mendesak Signifikan Kurang signifikan 1 Agenda 1 √ - √ - Agenda prioritas 1 2 Agenda 2 √ - - √ Agenda prioritas 2 3 Agenda 3 - √ √ - Agenda prioritas 3 4 Agenda 4 - √ - √ Agenda prioritas 4 Catatan : Teknik penyusunan dalam slide sebelumnya merupakan alternatif . Sesuai situasi lokal , memanfaatkan prosedur teknis yang tersedia , atau bahkan dapat saja mengembangkan teknik-teknik baru. Pada prinsipnya , prioritas agenda inklusi perlu dirumuskan . Dengan prioritas tersebut , pengawalan dan monitoring agenda inklusi dalam perencanaan pembangunan desa lebih mungkin dilakukan.

12. IDENTIFIKASI USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN BERDASARAKAN KEBUTUHAN KELOMPOK RENTAN NO AGENDA KESEGERAAN SIGNIFIKANSI KETERANGAN MENDESAK KURANG MENDESAK SIGNIFIKAN KURANG SIGNIFIKAN 1 2 3 4 5

13. Langkah 3: Integrasi agenda inklusi ke dalam perencanaan pembangunan desa dan pengawalannya Integrasi agenda inklusi pada prinsipnya ialah proses pengawalan agenda prioritas ke dalam dokumen perencanaan pembangunan . Pada langkah ini, pegiat desa diharapkan dapat berpartisipasi mengusung dan mengawal agenda prioritas (output langkah sebelumnya) sehingga masuk ke dalam dokumen perencanaan pembangunan desa .

14. Proses integrasi pada puncaknya ialah memperjuangkan agenda inklusi dalam Musyawarah Desa , dan seterusnya mengawal aspirasi tersebut . Dalam hal ini diperlukan lobby dengan pihak-pihak terkait di desa atau bahkan FGD. Sementara beberapa aktor kunci di desa juga penting untuk didekati ( antara lain melalui lobby). Mereka misalnya ialah unsur-unsur Pemerintah Desa , BPD, tokoh masyarakat , serta perwakilan kelompok masyarakat . ADVOKASI INTEGRASI AGENDA INKLUSI SOSIAL

15. Penutup Perencanaan pembangunan inklusif di desa pada merupakan dokumen perencanaan yang berbasis pada kondisi faktual desa . Di dalamnya , dokumen perencanaan memberi perhatian khusus kepada individu dan /atau kelompok rentan sebagai subyek yang perlu diinklusi . Dalam konteks ini, peran pegiat desa sangat penting sebagai pihak organik desa yang secara progressif selalu berusaha untuk mencari dan merumuskan jalan bagi kebaikan desa . Agenda mewujudkan perencanaan pembangunan inklusif merupakan salah satu hal yang penting dan strategis menjadi perhatian .

16. Terima kasih