1- DINAMIKA PPH - a.ppt pajak adaalah paksaan untuk memberikan layanan pada orang lain

ff

1. 1
DINAMIKA DINAMIKA
PAJAK PENGHASILANPAJAK PENGHASILAN
Oleh Oleh
S U K I R N OS U K I R N O

2. 2
Slogan Rakyat USA:
No taxation without representation, Taxation without representation
is tyranny, Taxation without representation is robbery

3. 3
Pajak dan Kerja PaksaPajak dan Kerja Paksa

4. 4

5. 5
Kasus Korupsi Pajak di IndonesiaKasus Korupsi Pajak di Indonesia
3,4 M / TH
3,92 M / TH
10 M / TH
250 JT / TH

6. 6
DEFINISI PAJAKDEFINISI PAJAK
1.Pajak dipungut berdasarkan undang – undang serta
aturan pelaksanaannya
2.Sifatnya dapat dipaksakan, artinya setiap
pelanggaran atas aturan perpajakan akan
dikenakan sanksi
3.Tidak ada timbal balik secara langsung
(kontraprestasi)
4.Pajak harus dipungut oleh Pemerintah, tidak boleh
swasta
5.Pajak diperuntukan bagi pengeluaran – pengeluaran
Pemerintah, bila hasilnya surplus dipakai untuk
public investment (dana abadi, investasi lain)

7. 7
Pasal 23A UUD 1945Pasal 23A UUD 1945
"Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk
keperluan negara diatur dengan undang-undang. “
Penjelasan:
•"Pajak dan pungutan lain": mencakup seluruh jenis pungutan yang
dilakukan oleh negara kepada rakyat seperti pajak penghasilan,
pajak bumi dan bangunan, bea cukai, dan retribusi.
•"Bersifat memaksa": artinya wajib dibayar oleh setiap warga
negara yang memenuhi syarat tanpa bisa menolak.
•"Diatur dengan undang-undang": segala ketentuan teknis dan
pelaksanaannya harus diatur lebih lanjut melalui peraturan
perundang-undangan (misalnya UU Pajak Penghasilan, UU Pajak
Pertambahan Nilai, dan sebagainya).

8. 8
SEJARAH SEJARAH
PEMUNGUTAN PAJAKPEMUNGUTAN PAJAK
Terbentuknya Negara
Fungsi Pemerintah
Pemungutan Pajak

9. 9
✅ 1. Fungsi Anggaran (Budgetair)
Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara.
•Pajak digunakan untuk membiayai belanja negara:
seperti pendidikan, infrastruktur, kesehatan, pertahanan,
subsidi, dll.
•Tanpa pajak, negara tidak bisa menjalankan fungsi
pemerintahan secara efektif.
Contoh:
Pajak penghasilan digunakan untuk membiayai sekolah
negeri dan rumah sakit umum.
FUNGSI PAJAKFUNGSI PAJAK

10. 10
✅ 2. Fungsi Mengatur (Regulerend)
Pajak digunakan untuk mengatur perekonomian dan
perilaku masyarakat.
•Pemerintah dapat memberikan insentif pajak untuk kegiatan
ekonomi tertentu (misalnya investasi di daerah terpencil).
•Pajak juga dapat digunakan untuk mengurangi konsumsi
barang tertentu (misalnya cukai rokok dan minuman keras).
Contoh:
Pajak kendaraan progresif untuk mengendalikan jumlah
kendaraan bermotor.

11. 11
✅ 3. Fungsi Distribusi (Pemerataan)
Pajak digunakan untuk membantu pemerataan
pendapatan dan keadilan sosial.
•Hasil pajak dipakai untuk program bantuan sosial,
subsidi, dan pembangunan di daerah tertinggal.
•Pajak bersifat progresif, artinya yang berpenghasilan
lebih tinggi membayar lebih besar.
Contoh:
Pajak penghasilan pribadi (PPh 21) memiliki tarif progresif
dari 5% hingga 35%.

12. 12
✅ 4. Fungsi Stabilitas
Pajak digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi
nasional.
•Dengan mengatur pajak dan belanja, pemerintah bisa
mengendalikan inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan
ekonomi.
•Pajak dapat diturunkan saat ekonomi lesu, dan dinaikkan
saat ekonomi terlalu panas.
Contoh:
Insentif pajak diberikan saat pandemi COVID-19 untuk
menjaga daya beli masyarakat.

13. 13
SEJARAH PERPAJAKAN DI INDONESIASEJARAH PERPAJAKAN DI INDONESIA
Kerajaan Mataram, Kediri, Majapahit, dan Pajang
Pajak tanah dan pajak tidak langsung terhadap barang
dagangan. Pejabat kerajaan pemungut pajak tidak digaji
oleh kerajaan maka seringkali mereka menerapkan pajak
secara berlebihan.
Upeti perorangan ataupun kelompok orang berupa hasil
bumi, dan pemajakan barang perdagangan. Sebagai
imbalannya maka rakyat mendapat pelayanan keamanan
dan jaminan ketertiban. Kerajaan Mataram raja-raja sudah
melaksanakan hidup swasembada dan otonom.

14. 14
Periode
Otoritas & Figur
Kunci
Wilayah Utama Keterangan Singkat
1602 – 31
Des 1799
VOC (Vereenigde
Oost-Indische
Compagnie)
Pusat awal di
Banten, lalu
Batavia (Jakarta)
dan pos-pos
dagang di seluruh
Nusantara
Perusahaan dagang Belanda diberi hak monopoli dagang &
kedaulatan; memungut pajakmemungut pajak, membuat perjanjian, bahkan
berperang. Dibubarkan akhir 1799, asetnya diambil alih
negara Belanda.
1 Jan 1800
– 1811
Pemerintah Hindia
Belanda
Seluruh bekas
wilayah VOC
Negara Belanda mewarisi aset VOC; sistem tanam paksa
(cultuurstelsel), sistem sewa tanah, dan politik devide et
impera TAPI ada juga kebijakan di bidang pendidikan, irigasi,
dan pembangunan infrastruktur. administrasi sipil perlahan
menggantikan model korporasi.
Herman Willem
Daendels
(Gubernur
Jenderal, mewakili
Kerajaan Belanda)
Terutama Jawa
Membangun Jalan Raya Pos (Anyer–Panarukan), reorganisasi
administrasi & militer. Terdesak Inggris, akhirnya Java jatuh
1811.
Aug 1811 –
Mar 1816
Pemerintahan
Inggris di bawah
Thomas Stamford
Raffles (Lt.-
Governor)
Jawa, Sumatra
bagian barat & pos
lain yang direbut
Pemerintah Inggris (EIC) mengambil alih setelah menaklukkan
Batavia. Raffles luncurkan reformasi agraria, penghapusan
kerja rodi, studi ilmiah; menerbitkan The History of Java.
Raffles mengadakan pembaruan sistem pajak yang dikenal
dengan landrente stelsel, dimana sistem pajak tersebut
mengambil contoh dari Benggala India.
Mar 1816 –
1914
Kembali ke
Belanda (Kerajaan
Belanda, Hindia
Belanda)
Seluruh Nusantara
secara bertahap
Penyerahan kembali berdasar Konvensi London (1814).
Ekspansi & konsolidasi Belanda di luar Jawa (Sumatra,
Kalimantan, Sulawesi, Papua) sepanjang abad 19.
Sejarah Pajak Penghasilan Indonesia

15. Sejarah Pajak Penghasilan Indonesia

16. Sejarah Pajak Penghasilan Indonesia

17. https://chatgpt.com/
(Using AI for academic purposes)

18. https://app.gptzero.me/
(detecting AI plagiarism)

19. TARIF PPh
Ps. 17 ayat (1) huruf a UU HPP
SAMPAI DENGAN
Rp 60 JUTA
DIATAS Rp 250 JUTA
SAMPAI DENGAN
Rp 500 JUTA
5%
15%
25%
TARIF
LAPISAN PENGHASILAN
KENA PAJAK
DI ATAS Rp 50 JUTA
SAMPAI DENGAN
Rp 250 JUTA
30%DI ATAS Rp 500 sd 5 M
35%DI ATAS 5 M

20. Rp 54.000.000
Rp 4.500.000
Rp 4.500.000
UNTUK DIRI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
TAMBAHAN UNTUK WAJIB PAJAK KAWIN
TAMBAHAN UNTUK SETIAP ANGGOTA KELUARGA
SEDARAH SEMENDA DALAM GARIS KETURUNAN LURUS
SERTA ANAK ANGKAT YG MENJADI TANGGUNGAN
SEPENUHNYA MAKSIMAL 3 ORANG
PENERAPAN PTKP DITENTUKAN OLEH KEADAAN
PADA AWAL TAHUN KALENDER
ATAU
AWAL BULAN DARI BAGIAN TAHUN KALENDER
(Pasal 11 ayat (5) dan (6)
BESARNYA
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
(PTKP) SAMA DENGAN Tahun 2016
PMK 101/pmk.10/2016

24. Countries with the highest
trading tax rates

25. https://brokerchooser.com/education/news/worldwide-trading-tax-index

26. DUNI
A

27. INDO
NESIA

30. 30
Pengertian PPh Pasal 21/26Pengertian PPh Pasal 21/26
Pajak Penghasilan Sehubungan dengan
•Pekerjaan atau Jabatan,
•Jasa dan kegiatan,
Yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi
Penghasilan berupa :
•Gaji
•Upah
•Honorarium
•Tunjangan dan
•Pembayaran lain dengan nama apapun
WP DN WP LNPPh 21 PPh 26

31. 31
TERIMATERIMA KASIHKASIH

32. 32
UU PPH PASAL 4 AYAT (1)
Objek Pajak adalah Penghasilan.
Penghasilan: setiap tambahan kemampuan ekonomis
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal
dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yg dpt dipakai
utk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak
yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk
apapun.
Asas pajak penghasilan adalah Global Taxation, artinya
bahwa setiap akhir tahun pajak, setiap wajib pajak wajib
menghitung kembali total keseluruhan penghasilan dari
berbagai sumber untuk dihitung besarnya pajak yang
seharusnya terutang.

33. 33
OBJEK PAJAK PPH PASAL 21OBJEK PAJAK PPH PASAL 21
Penghasilan yang diterima secara
teratur
Penghasilan yang diterima secara
tidak teratur
Upah harian harian, satuan ,
mingguan, borongan
Honorarium

34. 34
BUKAN SUBJEK PAJAKBUKAN SUBJEK PAJAK
(UU PPh pasal 3)
Bukan Subjek Pajak:
Badan perwakilan negara asing termasuk pejabat diplomatik, konsulat, dan
pejabat lain. Syaratnya adalah asas resiprokal (timbal balik).
Organisasi Internasional termasuk pejabat organisasi internasional
(ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan). Syaratnya Indonesia
sebagai anggota organisasi tersebut serta tidak menjalankan kegiatan usaha.
MULAI
Saat dilahirkan,
Saat berada di Indonesia atau
bertempat tinggal di Indonesia,
Saat didirikan,
Saat bertempat kedudukan di
Indonesia.
BERAKHIR
Saat meninggal dunia,
Saat meninggalkan Indonesia
untuk selama-lamanya,
Saat dibubarkan,
Saat tidak lagi bertempat
kedudukan di Indonesia.
KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIFKEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF

35. 35
SUBJEK PAJAK PPH PASAL 21SUBJEK PAJAK PPH PASAL 21
Pegawai baik pegawai tetap maupun
pegawai lepas
Penerima pensiun
Penerima honorarium
Penerima upah
Orang pribadi lainnya yang menerima
penghasilan sehubungan dengan
kegiatan atau jasa dari pemotong pajak

36. 36
Subjek pajak dapat dibedakan menjadi 2
(dalam negeri & luar negeri)
Subjek pajak dalam negeri
►Subjek pajak orang pribadi (bertempat tinggal di Indo
lebih dari 183 hari tdk harus berturut-turut dlm jk waktu
12 bl atau dlm satu th pajak berada di Indo dan
mempunyai niat bertempat tinggal di Indo.
►Subjek pajak Badan (didirikan atau bertempat
kedudukan di Indonesia.
►Subjek pajak warisan yg belum dibagi sebagai satu
kesatuan menggantikan yang berhak.

37. 37
Subjek pajak luar negeri
►Subjek pajak orang pribadi (Orang pribadi yang tdk
bertempat tinggal di Indo lebih dari 183 hari dlm jk
waktu 12 bl yang menjalankan usaha atau dapat
menerima atau memperoleh penghasilan dari
Indonesia.
►Subjek pajak Badan (didirikan atau bertempat
kedudukan tdk di Indonesia yang menjalankan usaha
atau dapat menerima atau memperoleh penghasilan
dari Indonesia.

38. 38
Perbedaan WP dalam negeri dan WP luar
negeri:
WP dalam negeri WP luar negeri
Dikenakan pajak atas
penghasilan baik yg
diterima atau diperoleh dari
Indonesia dan dari luar
Indonesia
Dikenakan pajak hanya atas
penghasilan yang berasal
dari sumber penghasilan di
Indonesia
Dikenakan pajak
berdasarkan penghasilan
netto
Dikenakan pajak
berdasarkan penghasilan
bruto
Tarif pajak yang digunakan
adalah tarif umum (Tarif UU
PPh Ps 17)
Tarif pajak yang digunakan
adalah tarif sepadan (Tarif
UU PPh Ps 26)
Wajib menyampaikan SPT Tdk wajib menyampaikan
SPT

39. 39
Kewajiban Pajak Subjektif:
MULAI BERAKHIR
Subjek pajak dlm negeri orang pribadi:
1.Saat dilahirkan
2.Saat berada di Indonesia atau
berniat bertempat tinggai di Indo
1.Saat meninggal
2.Saat meninggalkan Indonesia
utk selama-lamanya
Subjek pajak dln negeri badan:
Saat didirikan atau bertempat
kedudukan di Indonesia
Saat dibubarkan atau tdk lagi
bertempat kedudukan di Indonesia
Subjek pajak luar negeri melalui bentuk
usaha tetap (BUT):
Saat menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan melalui BUT di Indonesia
Saat tdk menjalankan usaha/melaku-
kan kegiatan melalui BUT di
Indonesia
Subjek Pajak luar negeri tdk melalui BUT
Saat menerima atau memperoleh
penghasilan dari Indonesia
Saat tdk lagi menerima atau
memperoleh penghasilan dari Indo.
Warisan belum terbagi:Warisan belum terbagi:
Saat timbulnya warisan yg belum terbagiSaat timbulnya warisan yg belum terbagiSaat warisan telah selesai dibagikanSaat warisan telah selesai dibagikan

40. 40
BUKAN OBJEK PAJAKBUKAN OBJEK PAJAK
(UU PPh pasal 4 (3))
Bantuan, sumbangan, zakat yang diterima oleh BAZIS.
Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah satu derajat, badan
keagamaan, pendidikan, sosial, pengusaha kecil, koperasi yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan.
Warisan.
Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti
saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam
bentuk natura/kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
Pembayaran dari perusahaan asuransi kpd orang pribadi sehubungan dgn
asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan asuransi beasiswa.
Iuran yg diterima dana pensiun yg pendiriannya ditetapkan oleh MenKeu.
Penghasilan dari modal yang ditanam oleh dana pensiun tersebut diatas.

41. 41
BUKAN OBJEK PAJAKBUKAN OBJEK PAJAK
(UU PPh pasal 4 (3))
Dividen atau bagian laba yang diterima perseroan terbatas sbg WP dalam
negeri, koperasi, BUMN/D dr penyertaan modal badan usaha di Indonesia:
Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
Menerima dividen minimal 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus
mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.
Bagian laba yg diterima anggota perusahaan komanditer (CV) yg modal-nya
tdk terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
Bunga obligasi yang diterima reksadana 5 tahun pertama.
Penghasilan yang diterima perusahaan modal ventura yang didirikan dan
menjalankan usaha di Indonesia, dengan syarat badan pasangannya:
Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yg menjalankan kegiatan dalam
sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.

42. 42
TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK PPH TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK PPH
PASAL 21PASAL 21
Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi
Pembayaran THT dari PT Taspen
Uang tebusan pensiun kurang dari Rp 8.640.000,00
Uang pesangon kurang dari Rp 17.280.000,00
Penerimaan dalam bentuk natura oleh WP dan
pemerintah
Iuran pensiun yang dibayar kepada dana pensiun yang
dibayar oleh pemberi kerja
Kenikmatan pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja
Penghasilan yang diberikan kepada PNS gol II D
kebawah
Penghasilan yang tidak melebihi UMR

43. 43
PEMOTONG PPH PASAL 21PEMOTONG PPH PASAL 21
Pemberi kerja
Bendaharawan pemerintah
Dana pensiun, PT Jamsostek
Perusahaan atau badan yang
membayar honorarium sbg imbalan
sehubungan dengan kegiatan dan
jasa dengan status WP dalam negeri
yang melakukan pekerjaan bebas

44. 44
Perusahaan atau badan yang membayar
honorarium sbg imbalan sehubungan dengan
kegiatan dan jasa dengan status WP luar negeri
yang melakukan pekerjaan bebas
Yayasan sebagai pembayar gaji ,upah atau
imbalan lain sehubungan dengan kegiatan atau
jasa yang dilakukan oleh orang pribadi
Perusahaan atau badan yang membayar
honorarium atau pembayaran lain kepada
peserta pendidikan pelatihan dan pemagangan

45. 45
KEWAJIBAN PEMOTONG PAJAKKEWAJIBAN PEMOTONG PAJAK
Mendaftarkan diri
Menghitung, memotong dan menyetor
Menghitung kembali pemotongan
pajak yang terhutang
Mengisi, menandatangani dan
menyetorkan SPT

46. 46
Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal
21/2621/26
(Pasal 3)(Pasal 3)
•Pegawai
•Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, THT, JHT, termasuk ahli warisnya
•Bukan pegawai :
–Tenaga ahli
–Seniman/pekerja seni, pembawa acara
–Olahragawan
–Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator
–Pengarang, peneliti, penerjemah
–Pemberi jasa dalam segala bidang
–Agen iklan
–Pengawas dan pengelola proyek
–Pembawa pesanan/yang menemukan langganan/perantara
–Petugas penjaja barang dagangan
–Petugas dinas luar asuransi
–Distributor MLM, Direct Selling
•Peserta kegiatan
–Peserta perlombaan
–Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja
–Peserta/anggota kepanitiaan
–Peserta pendidikan, pelatihan dan magang
–Peserta kegiatan lainnya

47. 47

48. TERIMATERIMA KASIHKASIH