1-FUNDAMENTAL GERAKAN PRAMUKA di kecamatan Cepogo-mdi.ppt
AlyIrfan1
0 views
39 slides
Sep 19, 2025
Slide 1 of 39
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
About This Presentation
FUNDAMENTAL GERAKAN PRAMUKA di kecamatan Cepogo
Size: 3.19 MB
Language: none
Added: Sep 19, 2025
Slides: 39 pages
Slide Content
Pasal 1 UURI Nomor 12 Tahun 2010
Majelis Pembimbing
adalah
Dewan yang memberi bimbingan
kepada Satuan Organisasi
Gerakan Pramuka.
Gerakan Pramuka
berasaskan
Pancasila.
Pasal 2
Pasal 3
GERAKAN PRAMUKA berfungsi
sebagai wadah mencapai Tujuan
Pramuka, melalui :
a. Diklat Pramuka;
b. Pengembangan Pramuka;
c. Pengabdian Masyarakat & Orang tua;
d. Permainan Pendidikan.
GERAKAN PRAMUKA,
Bertujuan Membentuk Pramuka;
Pribadi IMTAQ, akhlak mulia, patriotik, taat
hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai luhur,
memiliki kecakapan hidup sebagai kader
bangsa dalam menjaga dan membangun
NKRI, mengamalkan Pancasila, serta
melestarikan lingkungan hidup.
Pendidikan Kepramukaan
dilaksanakan berdasar
Nilai Kecakapan membentuk
Kepribadian & Kecakapan Hidup
Pramuka.
Kode Kehormatan Pramuka,
merupakan
Janji & Komitmen diri, serta
Ketentuan Moral Pramuka dalam
Pendidikan Kepramukaan.
Pasal 6 (1)
Pasal 6 (2)
Kode kehormatan Pramuka,
terdiri atas
Satya dan Darma Pramuka.
Kode Kehormatan Pramuka,
dilaksanakan dalam kehidupan
pribadi, bermasyarakat (sukarela) dan
ditaati demi kehormatan diri.
Lanjutan ....
Imtaq;
Cinta Alam dan Manusia;
Cinta Tanah Air dan Bangsa;
Disiplin, Berani, dan Setia;
Tolong-menolong;
Bertanggung jawab, dapat dipercaya;
Jernih berpikir, berkata, dan berbuat;
Hemat, cermat, dan bersahaja;
Rajin dan terampil.
Nilai Kepramukaan, mencakup ;
Nilai Kepramukaan, inti Kurikulum Pendidikan Kepramukaan.
Pasal 10
Kegiatan Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan
menggunakan Sistem Among.
Sistem Among merupakan proses Pendidikan
Kepramukaan membentuk peserta didik berjiwa
merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan
timbal balik antar-manusia.
Sistem Among, dilaksanakan
menerapkan Prinsip Kepemimpinan :
a. di depan menjadi teladan;
b. di tengah membangun kemauan; dan
c. di belakang mendorong dan memberikan
motivasi kemandirian.
Pasal 12
a. Siaga;
b. Penggalang;
c. Penegak; dan
d. Pandega.
Jenjang Pendidikan Kepramukaan :
Pasal 13
Peserta Didik, dalam Pendidikan
Kepramukaan disebut Anggota
Muda.
Pasal 14
Tenaga Pendidik dalam
Pendidikan Kepramukaan
a. Pembina;
b. Pelatih;
c. Pamong; dan
d. Instruktur.
Tenaga Pendidik, harus memenuhi
persyaratan Standar Tenaga Pendidik.
Tenaga Pendidik, dalam
Pendidikan Kepramukaan disebut
Anggota Dewasa.
Kurikulum Pendidikan Kepramukaan
mencakup aspek nilai dan kecakapan
sesuai jenjang Pendidikan Kepramukaan,
memenuhi persyaratan Standar Kurikulum
ditetapkan Badan Standarisasi sesuai
Peraturan Perundangan.
Pasal 15
Pasal 16
Satuan Pendidikan Kepramukaan :
a. Gugus Depan; dan
b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
Pasal 20
Gerakan Pramuka bersifat mandiri,
sukarela, dan nonpolitis.
Satuan Organisasi Gerakan Pramuka :
a. Gugus Depan; dan
b. Kwartir.
Pasal 21
Gugus Depan, meliputi Gudep
berbasis Satuan Pendidikan dan
berbasis Komunitas.
Pasal 22
Gugus Depan berbasis Satuan Pendidikan;
Gudep di lingkungan Pendidikan Formal.
Gugus Depan berbasis Komunitas; Gudep
Komunitas Kewilayahan, Agama, Profesi,
Ormas, dan Komunitas lain.
Paal 23
Kwartir, terdiri atas :
a. Kwartir Ranting;
b. Kwartir Cabang;
c. Kwartir Daerah; dan
d. Kwartir Nasional.
Pasal 46
AD/ART Gerakan Pramuka
(Nomor 07/MUNAS/2018),
tentang Musyawarah
Musyawarah Gerakan Pramuka adalah
forum tertinggi dalam Gerakan Pramuka di
Tingkat Kwartir/Gugus Depan
Diselenggarakan, Musyawarah :
a. Kwartir Nasional (5 tahun sekali);
b. Kwartir Daerah (5 tahun sekali);
b. Kwartir Cabang (5 tahun sekali);
d. Kwartir Ranting (3 tahun sekali); dan
e. Gugus Depan (2 tahun sekali);
AD/ART, Nomor : 07/MUNAS/2018
Pasal 32
Satuan Organisasi Gerakan Pramuka,
sesuai tingkatan dapat membentuk :
a. Saka Pramuka;
b. Gugus Darma Pramuka;
c. Satuan Komunitas Pramuka;
d. Pusat Penelitian dan Pengembangan;
e. Pusat Informasi; dan/atau
f. Badan Usaha.
Pasal 43
Keuangan Gerakan Pramuka, dari :
a. Iuran Anggota;
b. Sumbangan Masyarakat tidak mengikat; dan
c. Sumber lain, tidak bertentangan dengan
Perundangan.