1 Kebijakan yang harus dilaksanakan HSM.ppt

HSM

1. DINAS KESEHATAN KOTA CIREBON
TAHUN 2024

2. Keamanan pangan adalah kebutuhan
masyarakat
Meliputi hygiene sanitasi makanan, gizi,
safety
HS makanan : pengendalian thd faktor
makanan, orang, tempat, dan
perlengkapannya yg dapat/mungkin dapat
menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan
lainnya
Ukuran keamanan pangan berbeda satu dg
lainnya, maka perlu peraturan disesuaikan dg
budaya dan kondisi.

3. KEBIJAKAN
KEAMANA
N PANGAN
SIAP SAJI
Isu-isu Keamanan Pangan
Kerugian Ekonomi Karena Pangan
Standar Keamanan Pangan
Sertifikasi Laik Hiegiene Sanitasi (SLHS)
Label Pengawasan/Pembinaan HSP

4. Higiene sanitasi
Pemakaian bahan tambahan yang dilarang
untuk pangan
Cemaran biologi, fisika dan kimia
Keracunan Pangan
Industri yang terus bertumbuh
Usaha di bidang makanan yang
berkembang pesat
Banyaknya Pedagang di Kantin Sekolah,
Perkantoran yang seadanya
Issue Keamanan Pangan Siap
Saji:

5. Penyakit akibat pangan
menyebabkan kerugian
ekonomi sekitar U$ 95,2
milyar/tahun dengan
hilangnya produktivitas dan
biaya kesehatan di negara
miskin dan berkembang
Sumber: World Bank, 2019
Harian Kompas menghitung estimasi kerugian ekonomi
akibat kasus KLB keracunan pangan di Indonesia pada
2021 mencapai Rp 109,68 miliar. Nominal ini kurang
lebih setara dengan pembangunan sembilan
puskesmas dengan asumsi biaya pembangunan tiap
puskesmas sekitar Rp 12 miliar. Bisa juga setara
dengan membangun 50 sekolah dasar dengan
asumsi kebutuhan dana per SD sebesar Rp 2,19 miliar.

6. 6
Tahun 2019 - 2023
Tahun
Total KLB
KP
Jumlah
Kasus
Jumlah
Kematia
n
CFR
(%)
2019 133 5958 24 0,43
2020 100 6044 6 0,1
2021 70 3130 15 0,48
2022 81 3514 9 0,26
2023 120 5712 10 0,17
Peningkatan Kapasitas
Sanitarian Puskesmas
Media KIE Edukasi
masyarakat terkait pangan
sumber KLB
Penguatan PILAR 3 STBM
Penguatan jejaring
laboratorium
Berdasarkan laporan PHEOC dalam kurun waktu
2019 – 2023 KLB keracunan pangan tinggi di
Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur

7. 7
Berdasarkan sebaran per provinsi dan kurun waktu

8. 8
Tingginya masakan rumah
tangga (mis. ibu-ibu
bergotong royong memasak
untuk acara hajatan)
sebagai sumber KLB
keracunan pangan
menunjukkan pentingnya
Implementasi STBM pilar ke-3
yaitu pengelolaan pangan
yang aman dan sehat di
rumah tangga

9. DASAR HUKUM
▪
Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
▪
Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 
▪
Undang-undang RI No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
▪
Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
▪
Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
▪
Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
▪
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko;
▪
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa
Keracunan Pangan;
▪
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar
Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sektor Pariwisata
▪
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan
Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sektor Kesehatan.
▪
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksana
Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan

10. Makanan yg diperjualbelikan hrs memenuhi
standar dan persyaratan keamanan pangan,
mutu dan gizi
Makanan yg tidak memenuhi standar dan
persyaratan kesehatan harus dilarang
diedarkan, ditarik dari peredaran dan
dimusnahkan

11. Makanan yg diperjualbelikan hrs memenuhi
standar dan persyaratan kesehatan termasuk
persyaratan kebersihan dan sanitasi (tdk
tercemar kotoran, jasad renik, dan bhn
berbahya)
Makanan yg tidak memenuhi standar dan
persyaratan kesehatan harus dilarang
diedarkan, ditarik dari peredaran dan
dimusnakan
Sanitasi Pangan dilakukan agar Pangan aman
untuk dikonsumsi.
Sanitasi Pangan dilakukan dalam kegiatan
atau proses produksi, penyimpanan,
pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan

12. Setiap Orang yang terlibat dalam rantai Pangan
wajib mengendalikan risiko bahaya pada Pangan,
baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana
produksi, maupun dari perseorangan sehingga
Keamanan Pangan terjamin.
Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan
atauproses produksi, penyimpanan,
pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib:
a. memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan
b. menjamin Keamanan Pangan dan/atau
keselamatan manusia

13. Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan Olahan tertentu
untuk diperdagangkan, yang dengan sengaja tidak
menerapkan tata cara pengolahan Pangan yang dapat
menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan
Gizi bahan baku Pangan yang digunakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses
produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran
Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda
paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

14. Berdasarkan PP 5/2021 dan Permenkes
14/2021, terkait keamanan pangan siap
saji diatur standar Sertifikat Laik Higiene
Sanitasi (SLHS) dan label pengawasan/
pembinaan higiene sanitasi pangan
Masa berlaku SLHS
3 Tahun
Label pengawasan atau
pembinaan 2 Tahun

15. Jasa Boga
•Jasa boga gol A
•Jasa boga gol B
•Jasa boga gol C
Restoran
•Restoran
•Restoran hotel
TPP Tertentu
•Industri tahu kedelai
•Industri tempe kedelai
Depot Air Minum
•Rumah makan golongan A1 (mis, warung
makan, warteg)
•Rumah makan golongan A2 (mis. warung
tenda)
•Gerai Pangan Jajanan (penjual kue donat)
•Gerai Pangan Jajanan Keliling Golongan A1
(pedagang mie ayam)
•Gerai Pangan Jajanan Keliling Golongan A2
(pedagang donat keliling)
•Gerai Pangan Jajanan Keliling Golongan B
(food truck)
•Dapur Gerai Pangan Jajanan (mis. Dapur
pemasok somay keliling)
•Sentra Pangan jajanan/kantin atau Usaha
Sejenis (sentra kuliner, food court, pujasera dll)

16. Pemerintah
◦Meyusun standar dan persyaratan
◦Menilai terpenuhinya standar dan persyaratan yg
dietapkan
◦Reward and punishment
◦Menyediakan informasi, penyuluhan,
konsultasi/perbaikan
◦Menyediakan sarana medis, non medis, penunjang

17. Pengusaha dan Penanggung Jawab Produksi
◦Menyusun standar dan prosedur kerja, cara
produksi yg baik dan aman
◦Mengawasi proses kerja yg menjamin keamanan
produk makanan
◦Menerapkan teknologi pengolahan yg tepat dan
efisien
◦Meningkatkan ketrampilan karyawan dan
keluarganya dlm pengolahan makanan yg hygienis
◦Mendorong karyawan maju dan berkembang
◦Membentuk asosiasi/ Organisasi Profesi
Pengusaha Makanan

18. Masyarakat dan Konsumen
◦Mengolah dan menyediakan makanan aman di
rumah
◦Memilih dan menggunakan sarana TPP yg
memenuhi syarat HS
◦Memilih dan menggunakan makanan yg bebas dari
bahan berbahaya
◦Menyuluh anggota keluarga utk mengkonsumsi
makanan yg aman
◦Melaporkan kasus ketidkamanan makanan,
keracunan atau gangguan kesehatan lain akibat
makanan
◦Membentuk organisasi konsumen untuk
membantu pemerintah dalam menilai makanan yg
beredar