1. KEC. BKPSDM NETRALITAS ASN, BKPSDM 2024 24-09-24 FIX (1).pptx

hjgczzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzg kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

1. SELASA, 24 SEPTEMBER 2024 PENTINGNYA NETRALITAS ASN PADA PEMILIHAN KADA SERENTAK TAHUN 2024 BKPSDM KAB. JEMBER

2. NAMA : SUKOWINARNO TTL : JEMBER, 15 PEBRUARI 1966 PENDIDIKAN : 1. S-1 SARJANA HUKUM 2. S-1 PENDIDIKAN 3. S-2 MAGISTER ADMINISTRASI RIWAYAT PEKERJAAN Staf Dinas Pendidikan Jember Ka,Kandep Dikbudcam.Jenggawah Jember Kasubbag Keuangan Dinas Pendidikan Jember Kasubbid KP Fungsional BKD Jember Sekretaris Dishub Jember Sekretaris Bappeda Jember Sekretaris Dinas Pendidikan Jember Sekretaris Dinas Perpustakaan Jember Camat Rambipuji Sekretaris BKPSDM Jember Kepala BKPSDM Jember sampai Sekarang

3. ASN NETRAL YES BERPOLITIK PRAKTIS NO

4. Pemilu serentak 2024 akan menjadi momen krusial bagi demokrasi Indonesia. ASN (Aparatur Sipil Negara) memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan objektivitas dalam proses pemilihan.

5. DASAR HUKUM UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 01 PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS 02 Keputusan Bersama MenpanRB, Mendagri, Ka. BKN, Ketua KASN, Ketua Bawaslu Tahun 2022, TGL 22-09-2022 03 SE BUPATI JEMBER, TGL.10-07-2023 TTG NETRALITAS PEGAWAI ASN DLM PELAKSANAAN PEMILU THN 202 4 04

6. UU Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 2 huruf f : Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas. Pasal 24 ayat (1) huruf n : Pegawai ASN wajib menjaga netralitas. Asas Netralitas adalah : Setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara.

7. ASAS NETRALITAS ASN Bebas Konflik Kepentingan Bebas Pengaruh Objektif Tidak Memihak Bebas Intervensi Adil

8. PP NOMOR 94 TAHUN 2021 LARANGAN PNS HUKUMAN DISIPLIN

9. PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, calon anggota DPR, calon anggota DPD, atau calon anggota DPRD dengan cara : Ikut kampanye; Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; Membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;

10. PNS dilarang ... 6. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau 7. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

11. TINGKAT DAN JENIS HUKDIS HD SEDANG HD BERAT Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Hukuman Disiplin Sedang Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara Hukuman Disiplin Berat Membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye; Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk. Hukuman Disiplin Berat

12. HUKDIS SEDANG BERUPA : Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun; Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun; dan Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun BERUPA : Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan; Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. HUKDIS BERAT

13. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2022 Nomor 800-5474 Tahun 2022 Nomor 246 Tahun 2022 Nomor 30 Tahun 2022 Nomor 1,447/PM.01/K.1/09/2022 Tentang PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENYFLENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

14. ISI SKB PEMBINAAN Melakukan sosialisasi peraturan terkait netralitas ASN Melakukan ikrar bersama dan penandatangan pakta integritas netralitas ASN . PENGAWASAN Membentuk Tim Pengawas Internal Menegakkan kode etik maupun disiplin ASN Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan netralitas ASN

15. UPAYA PEMBINAAN Ikrar bersama dan penandatanganan Pakta Integritas netralitas Pegawai ASN Sistem informasi ASN terintegrasi terkait pelanggaran netralitas Pegawai ASN dan sanksi yang telah dijatuhkan Upaya pencegahan dini pelanggaran netralitas Pegawai ASN Komunikasi publik untuk menjaga netralitas Pegawai ASN Bekerjasama dengan pihak terkait & Pembinaan lain yang diperlukan Sosialisasi peraturan terkait netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan - SKB -

16. UPAYA PENGAWASAN Membentuk Tim Internal yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap netralitas Pegawai ASN M engidentifikasi titik-titik rawan terjadinya pelanggaran netralitas Pegawai ASN menindaklanjuti rekomendasi KASN untuk melaksanakan penegakan kode etik maupun disiplin Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan M onitoring dan evaluasi atas pelaksanaan netralitas Pegawai ASN bekerjasama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengawasan netralitas Pegawai ASN M enyampaikan hasil pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN pada saat dilakukan monitoring dan evaluasi

17. SE BUPATI JEMBER, TGL.10-07-2023 TTG NETRALITAS PEGAWAI ASN DLM PELAKSANAAN PEMILU THN 202 4 K epada seluruh ASN di lingkungannya agar tetap menjaga kebersa m aan dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik yang ada dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan / indikasi ketidak netralan . SETIAP KEPA L A PERANGKAT DAERAH WAJIB UNTUK: 1. Mensosialisasikan dan melaksanakan dengan penuh tanggungjawab Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi , Menteri Da l am Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

18. Mengupayakan terus menerus terciptanya iklim yang kondusif dan melakukan pembinaan , pengawasan netralitas oleh Pegawai ASN di lingkungan Perangkat Daerah ; Menindaklanjuti dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN baik atas rekomendasi KASN maupun dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; 4. Melakukan pengawasan terhadap ASN di lingkungan kerja Perangkat daerah untuk tetap menjaga netralitas sebelum , selama , dan sesudah masa ka m panye agartetap menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan kedinasan yang berlaku ; Mengambil tindakan dengan melaporkan dan mengkoordinasikan kepada BKPSDM Kabupaten Jember , Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember , dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Jember bagi Pegawai ASN yang terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dimaksud ; 6. Dalam melaksanakan pengawasan , perlu dilakukan pencatatan dan pembuktian dugaan pelanggaran netralitas ASN antara lain, penyalahgunaan kewenangan , penggunaan anggaran , dan penggunaan fasilitas pemerintah a tau pemerintah daerah ; dan mobilisasi pemilih oleh Pegawai ASN.

19. CATATAN PENTING ! Ketidaknetralan dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan manipulasi hasil pemilu Jika ASN tidak netral , kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi akan menurun Jadilah ASN yang I ntegritas, P rofesional, N etral, B ersih, M elayani dan P erekat NKRI Selalu bersikap Hati-hati dalam berucap, menulis, bermedia sosial, dan bertindak baik di dalam maupun di luar jam kerja Tidak tergiur berpolitik praktis dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 ASN BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif .

20. TERIMA KASIH