1. KERANGKA UMUM PENYU RENC TAHUNAN PD.pdf
edysucipto11
0 views
68 slides
Oct 01, 2025
Slide 1 of 68
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
About This Presentation
RKPD
Slide Content
KERANGKA UMUM
PENYUSUNAN
RENCANA TAHUNAN
PERANGKAT DAERAH
(RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH/RENJA PD)
HASIHOLAN PASARIBU
Disampaikan Oleh :
1
Pada
Pelatihan Pemantapan Tugas Sekretaris Perangkat Daerah
Dalam Mengoordinasikan Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Kinerja diselenggarakan oleh BPSDM KEMENDAGRI
Bertempat di Orchardz Hotel Jayakarta, Jakarta
Tanggal 4 Juli dan 5 Juli 2024
PENYUSUNAN
RENCANA TAHUNAN
PERANGKAT DAERAH
(RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH/RENJA PD)
HASIHOLAN PASARIBU
Disampaikan Oleh :
1
Pada
Pelatihan Pemantapan Tugas Sekretaris Perangkat Daerah
Dalam Mengoordinasikan Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Kinerja diselenggarakan oleh BPSDM KEMENDAGRI
Bertempat di Orchardz Hotel Jayakarta, Jakarta
Tanggal 4 Juli dan 5 Juli 2024
I.PEMBAGIAN URUSANPEMERINTAHAN ANTARA PUSATDAN
DAERAHUNTUKMENCAPAITUJUANBERNEGARA
II.RENCANAPEMBANGUNAN DAERAH,PENDEKATANDANTAHAPAN
PENYUSUNANNYA
III.HUBUNGAN PERENCANAAN TAHUNAN PERANGKAT DAERAH
DENGANRPJPD,RPJMDDANRKPD
IV.RENSTRA PD MERUPAKAN PEDOMAN UTAMA PENYUSUNAN
RENCANA TAHUNAN PERANGKAT DAERAH
V.TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENCANA TAHUNAN
PERANGKAT DAERAH ATAU RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA PD)
MATERI PAPARAN
2
DAERAHUNTUKMENCAPAITUJUANBERNEGARA
II.RENCANAPEMBANGUNAN DAERAH,PENDEKATANDANTAHAPAN
PENYUSUNANNYA
III.HUBUNGAN PERENCANAAN TAHUNAN PERANGKAT DAERAH
DENGANRPJPD,RPJMDDANRKPD
IV.RENSTRA PD MERUPAKAN PEDOMAN UTAMA PENYUSUNAN
RENCANA TAHUNAN PERANGKAT DAERAH
V.TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENCANA TAHUNAN
PERANGKAT DAERAH ATAU RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA PD)
MATERI PAPARAN
2
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
ANTARA PUSAT DAN DAERAH UNTUK
MENCAPAI TUJUAN BERNEGARA
3
ANTARA PUSAT DAN DAERAH UNTUK
MENCAPAI TUJUAN BERNEGARA
3
Pasal 18 UUD RI
Tahun 1945 Jo UU No 23 Tahun 2014
TUJUAN BERNEGARA (Misi Abadi Bernegara)
•Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
•Memajukan kesejahteraan umum;
•Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
•Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi & keadilan
DASAR PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH
UNTUK MENCAPAI TUJUAN BERNEGARA
4
Slide hasiholan pasaribu
URUSAN
PEMERINTAHAN
ABSOLUT
Visi Abadi Indonesia
“Merdeka, bersatu, berdaulat,
adil dan makmur”
URUSAN
PEMERINTAHAN
KONKUREN
URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM
6 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
18 Urusan Pemerintahan Non Wajib Pelayanan Dasar
8 Urusan Pemerintahan Piilihan
NKRI dibagi atas Daerah
Provinsi, dan Daerah Provinsi
dibagi atas Daerah Kabupaten
dan Kota.
Pembagian kewenangan
atas penyelanggaraan
urusan Pemerintahan
Tahun 1945 Jo UU No 23 Tahun 2014
TUJUAN BERNEGARA (Misi Abadi Bernegara)
•Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
•Memajukan kesejahteraan umum;
•Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
•Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi & keadilan
DASAR PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH
UNTUK MENCAPAI TUJUAN BERNEGARA
4
Slide hasiholan pasaribu
URUSAN
PEMERINTAHAN
ABSOLUT
Visi Abadi Indonesia
“Merdeka, bersatu, berdaulat,
adil dan makmur”
URUSAN
PEMERINTAHAN
KONKUREN
URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM
6 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
18 Urusan Pemerintahan Non Wajib Pelayanan Dasar
8 Urusan Pemerintahan Piilihan
NKRI dibagi atas Daerah
Provinsi, dan Daerah Provinsi
dibagi atas Daerah Kabupaten
dan Kota.
Pembagian kewenangan
atas penyelanggaraan
urusan Pemerintahan
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
( Pasal 9 s.d Pasal 26 UU NO 23 THN 2014)
ABSOLUT
Sepenuhnya menjadi
kewenangan
Pemerintah Pusat
6 Urusan
•Politik luar negeri;
•Pertahanan;
•Keamanan;
•Yustisi;
•Moneter dan fiskal;
nasional; dan
•Agama.
Pemerintah Pusat:
•melaksanakan sendiri
•melimpahkan kpd
Instansi Vertikal di
Daerah atau Gubernur
Sbg Wkl Pemerintah
KONKUREN
Dibagi antara
Pemerintah Pusat &
Provinsi & Kab/Kota.
6 Urusan
Pemerintahan Wajib
Pelayanan Dasar
18 Urusan
Pemerintahan Wajib
Non Pelayanan Dasar
8 Urusan
Pemerintahan Pilihan.
PEMERINTAHAN
UMUM
Kewenangan Presiden
sebagaiKepala Pemerintahan
Meliputi:
•Pembinaan wawasan kebangsaan &
ketahanan nasional;
•Pembinaan persatuan dan kesatuan
bangsa;
•Pembinaan kerukunan antarsuku &
intrasuku, umat beragama, ras, dan
golongan lainnya guna mewujudkan
stabilitas kemanan lokal, regional,
dan nasional;
•Konflik sosial;
•Koordinasi pelaksanaan tugas;
•Pengembangan kehidupan;
•Demokrasi;
•Pelaksanaan semua Urusan; dan
•Pemerintahan yg bukan merupakan
kewenangan daerah.
Slide hasiholan pasaribu
5
( Pasal 9 s.d Pasal 26 UU NO 23 THN 2014)
ABSOLUT
Sepenuhnya menjadi
kewenangan
Pemerintah Pusat
6 Urusan
•Politik luar negeri;
•Pertahanan;
•Keamanan;
•Yustisi;
•Moneter dan fiskal;
nasional; dan
•Agama.
Pemerintah Pusat:
•melaksanakan sendiri
•melimpahkan kpd
Instansi Vertikal di
Daerah atau Gubernur
Sbg Wkl Pemerintah
KONKUREN
Dibagi antara
Pemerintah Pusat &
Provinsi & Kab/Kota.
6 Urusan
Pemerintahan Wajib
Pelayanan Dasar
18 Urusan
Pemerintahan Wajib
Non Pelayanan Dasar
8 Urusan
Pemerintahan Pilihan.
PEMERINTAHAN
UMUM
Kewenangan Presiden
sebagaiKepala Pemerintahan
Meliputi:
•Pembinaan wawasan kebangsaan &
ketahanan nasional;
•Pembinaan persatuan dan kesatuan
bangsa;
•Pembinaan kerukunan antarsuku &
intrasuku, umat beragama, ras, dan
golongan lainnya guna mewujudkan
stabilitas kemanan lokal, regional,
dan nasional;
•Konflik sosial;
•Koordinasi pelaksanaan tugas;
•Pengembangan kehidupan;
•Demokrasi;
•Pelaksanaan semua Urusan; dan
•Pemerintahan yg bukan merupakan
kewenangan daerah.
Slide hasiholan pasaribu
5
Urusan Pemerintahan
Wajib Pelayanan Dasar
6 URUSAN:
1)Pendidikan;
2)Kesehatan;
3)Pekerjaan umum
dan penataan
ruang;
4)Perumahan rakyat
dan kawasan
permukiman;
5)Ketenteraman,
ketertiban umum;
dan Pelindungan
masyarakat; dan
6)Sosial.
Urusan Pemerintahan Wajib
Non Pelayanan Dasar
18 URUSAN
1)Tenaga kerja;
2)Pemberdayaan perempuan dan
pelindungan anak;
3)Pangan;
4)Pertanahan;
5)Lingkungan hidup;
6)Administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil;
7)Pemberdayaan masyarakat dan
desa;
8)Pengendalian penduduk dan
keluarga berencana;
9)Perhubungan;
10)Komunikasi & informatika;
11)Koperasi, usaha kecil, dan
menengah;
12)Penanaman modal;
13)Kepemudaan dan olah raga;
14)Statistik;
15)Persandian;
16)Kebudayaan;
17)Perpustakaan; dan
18)Kearsipan
Urusan Pemerintahan
Pilihan
8 URUSAN:
1)Kelautan dan perikanan;
2)Pariwisata;
3)Pertanian;
4)Kehutanan;
5)Energi dan Sumber Daya
Mineral;
6)Perdagangan;
7)Perindustrian; dan
8)Transmigrasi.
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
( PASAL 11 UU No 23 TAHUN 2014)
Slide hasiholan pasaribu
6
Wajib Pelayanan Dasar
6 URUSAN:
1)Pendidikan;
2)Kesehatan;
3)Pekerjaan umum
dan penataan
ruang;
4)Perumahan rakyat
dan kawasan
permukiman;
5)Ketenteraman,
ketertiban umum;
dan Pelindungan
masyarakat; dan
6)Sosial.
Urusan Pemerintahan Wajib
Non Pelayanan Dasar
18 URUSAN
1)Tenaga kerja;
2)Pemberdayaan perempuan dan
pelindungan anak;
3)Pangan;
4)Pertanahan;
5)Lingkungan hidup;
6)Administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil;
7)Pemberdayaan masyarakat dan
desa;
8)Pengendalian penduduk dan
keluarga berencana;
9)Perhubungan;
10)Komunikasi & informatika;
11)Koperasi, usaha kecil, dan
menengah;
12)Penanaman modal;
13)Kepemudaan dan olah raga;
14)Statistik;
15)Persandian;
16)Kebudayaan;
17)Perpustakaan; dan
18)Kearsipan
Urusan Pemerintahan
Pilihan
8 URUSAN:
1)Kelautan dan perikanan;
2)Pariwisata;
3)Pertanian;
4)Kehutanan;
5)Energi dan Sumber Daya
Mineral;
6)Perdagangan;
7)Perindustrian; dan
8)Transmigrasi.
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
( PASAL 11 UU No 23 TAHUN 2014)
Slide hasiholan pasaribu
6
7
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH
Terdiri atas KEPALA DAERAH, DPRD dibantu oleh PERANGKAT DAERAH.
▪Merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah
▪Adalah pejabat Daerah mempunyai fungsi:
a. pembentukan Perda;
b. anggaran; dan
c. pengawasan.
▪Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah
dibantu oleh Wakil Kepala Daerah
▪Kepala Daerah Provinsi disebut Gubernur,
Kabupaten disebut Bupati, Kota disebut Wali Kota
▪Masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak
pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali
dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali
masa jabatan
KEPALA DAERAH
DPRD
1)PD provinsi terdiri atas:
a.sekretariat daerah;
b.sekretariat DPRD;
c.inspektorat;
d.dinas; dan
e.badan.
2)PD kabupaten/kota terdiri atas:
a.sekretariat daerah;
b.sekretariat DPRD;
c.inspektorat;
d.dinas;
e.badan; dan
f.kecamatan.
3)PD selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas
Pembantuan.
4)Hubungan kerja PD Prov dengan PD kabupaten/kota
bersifat koordinatif dan fungsional.
PERANGKAT DAERAH (PD)
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH
Terdiri atas KEPALA DAERAH, DPRD dibantu oleh PERANGKAT DAERAH.
▪Merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah
▪Adalah pejabat Daerah mempunyai fungsi:
a. pembentukan Perda;
b. anggaran; dan
c. pengawasan.
▪Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah
dibantu oleh Wakil Kepala Daerah
▪Kepala Daerah Provinsi disebut Gubernur,
Kabupaten disebut Bupati, Kota disebut Wali Kota
▪Masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak
pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali
dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali
masa jabatan
KEPALA DAERAH
DPRD
1)PD provinsi terdiri atas:
a.sekretariat daerah;
b.sekretariat DPRD;
c.inspektorat;
d.dinas; dan
e.badan.
2)PD kabupaten/kota terdiri atas:
a.sekretariat daerah;
b.sekretariat DPRD;
c.inspektorat;
d.dinas;
e.badan; dan
f.kecamatan.
3)PD selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas
Pembantuan.
4)Hubungan kerja PD Prov dengan PD kabupaten/kota
bersifat koordinatif dan fungsional.
PERANGKAT DAERAH (PD)
Untuk mencapai tujuan bernegara, membutuhkan Sinergisme melalui sinkronisasi dan harmonisasi koordinasi teknis dalam tahap
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Pusat dan Daerah
TARGET
PEMBANGUNAN NASIONAL
a.peningkatan & pemerataan pendapatanmasyarakat;
b.kesempatankerja;
c.lapangan berusaha;
d.meningkatkan akses dan kualitaspelayanan publik; dan
e.daya saing Daerah.
TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH
▪Sinkronisasi dan harmonisasi koordinasi teknis dalam
tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan
evaluasi pembangunan Nasional dan Daerah
▪Dikoordinasikan oleh MDN dengan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional
K/L PROV+KAB/KOTA
TARGET
PEMBANGUNAN PROVINSI
▪Koordinasi teknis pembangunan dalam tahap
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan
evaluasi pembangunan Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
▪DilaksanakanolehGUBERNUR sebagai wakil
Pemerintah Pusat di Daerah
PROV KAB/KOTA
PEMBANGUNAN DAERAH
(Pasal 258 UU No 23 Tahun 2014)
slide hasiholan pasaribu
8
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Pusat dan Daerah
TARGET
PEMBANGUNAN NASIONAL
a.peningkatan & pemerataan pendapatanmasyarakat;
b.kesempatankerja;
c.lapangan berusaha;
d.meningkatkan akses dan kualitaspelayanan publik; dan
e.daya saing Daerah.
TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH
▪Sinkronisasi dan harmonisasi koordinasi teknis dalam
tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan
evaluasi pembangunan Nasional dan Daerah
▪Dikoordinasikan oleh MDN dengan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional
K/L PROV+KAB/KOTA
TARGET
PEMBANGUNAN PROVINSI
▪Koordinasi teknis pembangunan dalam tahap
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan
evaluasi pembangunan Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
▪DilaksanakanolehGUBERNUR sebagai wakil
Pemerintah Pusat di Daerah
PROV KAB/KOTA
PEMBANGUNAN DAERAH
(Pasal 258 UU No 23 Tahun 2014)
slide hasiholan pasaribu
8
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH,
PENDEKATAN DAN TAHAPAN
PENYUSUNANNYA
9
PENDEKATAN DAN TAHAPAN
PENYUSUNANNYA
9
PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
(Pasal 11 Permendagri No 86/2017)
❑Rencana Pembangunan Daerah:
a. RPJPD
b. RPJMD
c. RKPD
❑Rencana Perangkat Daerah (PD):
a. RENSTRAPD
b. RENJAPD
slide hasiholan pasaribu
(Pasal 11 Permendagri No 86/2017)
❑Rencana Pembangunan Daerah:
a. RPJPD
b. RPJMD
c. RKPD
❑Rencana Perangkat Daerah (PD):
a. RENSTRAPD
b. RENJAPD
slide hasiholan pasaribu
RPJPD RPJMD RENSTRA PD
Merupakan penjabaran dari visi,
misi, arah kebijakan, dan sasaran
pokok pembangunan Daerah
jangka panjang untuk 20 (dua
puluh) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada RPJPN dan
RTRW.
▪Merupakan penjabaran dari visi, misi, dan
program Kepala Daerah;
▪Memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan
pembangunan Daerah dan keuangan Daerah,
serta program PD dan lintas PD disertai dengan
kerangka pendanaan jangka menengah (KPJM)
bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima)
Tahun; dan
▪Disusun berpedoman pada RPJPD dengan
memperhatikan RPJMN & RTRW.
▪Memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan
pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan
pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi PD untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun.
▪Program dan kegiatan tersebut di atas disertai indikator
output dan outcome terukur, pagu Indikatif, penerima
manfaat dan lokasi.
▪Renyusunan RENSTRA PD berpedoman pada RPJMD
dan bersifat indikatif
S I S T E M A T I K A
▪BAB I Pendahuluan
▪BAB II Gambaran Umum
Kondisi Daerah
▪BAB III Permasalahan dan Isu
Strategis Daerah
▪BAB V Visi & Misi Daerah
▪BAB VI Arah kebijakan dan
Sasaran Pokok Daerah
▪BAB VII Penutup.
▪BAB I Pendahuluan
▪BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah
▪BAB III Gambaran Keuangan Daerah
▪BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
▪BAB V Visi, Misi, Tujuan & Sasaran
▪BAB VI Strategi, Arah Kebijakan & Program
Pembangunan Daerah
▪BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan
Program Perangkat Daerah
▪BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
▪BAB IX Penutup
▪BAB I Pendahuluan;
▪BAB II Gambaran Pelayanan PD;
▪BAB III Permasalahan dan Isu Strategis PD;
▪BAB IV Tujuan & Sasaran;
▪BAB V Strategi dan Arah Kebijakan
▪BAB VI Rencana Program & Kegiatan serta Pedanaan
▪BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
▪BAB VIII Penutup
DOKUMEN RANCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG,
JANGKA MENENGAH DAERAH & PERANGKAT DAERAH
slide hasiholan pasaribu
Merupakan penjabaran dari visi,
misi, arah kebijakan, dan sasaran
pokok pembangunan Daerah
jangka panjang untuk 20 (dua
puluh) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada RPJPN dan
RTRW.
▪Merupakan penjabaran dari visi, misi, dan
program Kepala Daerah;
▪Memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan
pembangunan Daerah dan keuangan Daerah,
serta program PD dan lintas PD disertai dengan
kerangka pendanaan jangka menengah (KPJM)
bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima)
Tahun; dan
▪Disusun berpedoman pada RPJPD dengan
memperhatikan RPJMN & RTRW.
▪Memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan
pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan
pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi PD untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun.
▪Program dan kegiatan tersebut di atas disertai indikator
output dan outcome terukur, pagu Indikatif, penerima
manfaat dan lokasi.
▪Renyusunan RENSTRA PD berpedoman pada RPJMD
dan bersifat indikatif
S I S T E M A T I K A
▪BAB I Pendahuluan
▪BAB II Gambaran Umum
Kondisi Daerah
▪BAB III Permasalahan dan Isu
Strategis Daerah
▪BAB V Visi & Misi Daerah
▪BAB VI Arah kebijakan dan
Sasaran Pokok Daerah
▪BAB VII Penutup.
▪BAB I Pendahuluan
▪BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah
▪BAB III Gambaran Keuangan Daerah
▪BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
▪BAB V Visi, Misi, Tujuan & Sasaran
▪BAB VI Strategi, Arah Kebijakan & Program
Pembangunan Daerah
▪BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan
Program Perangkat Daerah
▪BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
▪BAB IX Penutup
▪BAB I Pendahuluan;
▪BAB II Gambaran Pelayanan PD;
▪BAB III Permasalahan dan Isu Strategis PD;
▪BAB IV Tujuan & Sasaran;
▪BAB V Strategi dan Arah Kebijakan
▪BAB VI Rencana Program & Kegiatan serta Pedanaan
▪BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
▪BAB VIII Penutup
DOKUMEN RANCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG,
JANGKA MENENGAH DAERAH & PERANGKAT DAERAH
slide hasiholan pasaribu
8
1
• PERSIAPAN PENYUSUNAN
2
• PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL
3
• PENYUSUNAN RANCANGAN
4
• PELAKSANAAN MUSRENBANG
5
• PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR
6
• PENETAPAN
1
2
• PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL
3
• PENYUSUNAN RANCANGAN
4
• PELAKSANAAN FORUM PD/LINTAS PD
5
• PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR
6
•PENETAPAN
slide hasiholan pasaribuslide hasiholan pasaribu
• PERSIAPAN PENYUSUNAN
TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHAPAN PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
(RPJPD, RPJMD & RKPD)
Pasal 16 Ayat (1) Permendagri No 86/2017
TAHAPAN PENYUSUNAN
RENCANA PERANGKAT DAERAH (PD)
(RENSTRA PD & RENJA PD)
Pasal 16 Ayat (2) Permendagri No 86/2017
1
• PERSIAPAN PENYUSUNAN
2
• PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL
3
• PENYUSUNAN RANCANGAN
4
• PELAKSANAAN MUSRENBANG
5
• PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR
6
• PENETAPAN
1
2
• PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL
3
• PENYUSUNAN RANCANGAN
4
• PELAKSANAAN FORUM PD/LINTAS PD
5
• PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR
6
•PENETAPAN
slide hasiholan pasaribuslide hasiholan pasaribu
• PERSIAPAN PENYUSUNAN
TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHAPAN PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
(RPJPD, RPJMD & RKPD)
Pasal 16 Ayat (1) Permendagri No 86/2017
TAHAPAN PENYUSUNAN
RENCANA PERANGKAT DAERAH (PD)
(RENSTRA PD & RENJA PD)
Pasal 16 Ayat (2) Permendagri No 86/2017
1.Politik,(penjabarandariagenda-agendapembangunanyangditawarkanKDH terpilih);
2.Teknokratik, (menggunakan metoda dan kerangka pikir ilmiah);
3.Partisipatif, (melibatkan semua pemangku kepentingan);dan
4.Top down & Bottom Up (diselaraskan melalui musyawarah nasional, provinsi,
kabupaten/kota, kecamatan dan desa.
5.Holistik-tematik, mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan
sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang
saling berkaitan satu dengan lainnya;
6.Integratif, menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang
jelas dalam upaya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pembangunan daerah; dan
7.Spasial, mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.
slide hasiholan pasaribu
PENDEKATAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.Teknokratik, (menggunakan metoda dan kerangka pikir ilmiah);
3.Partisipatif, (melibatkan semua pemangku kepentingan);dan
4.Top down & Bottom Up (diselaraskan melalui musyawarah nasional, provinsi,
kabupaten/kota, kecamatan dan desa.
5.Holistik-tematik, mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan
sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang
saling berkaitan satu dengan lainnya;
6.Integratif, menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang
jelas dalam upaya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pembangunan daerah; dan
7.Spasial, mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.
slide hasiholan pasaribu
PENDEKATAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
HUBUNGAN PERENCANAAN TAHUNAN
PERANGKAT DAERAHDENGAN RPJPD,
RPJMDDANRKPD
14
PERANGKAT DAERAHDENGAN RPJPD,
RPJMDDANRKPD
14
DIAGRAM KEDUDUKAN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
slide hasiholan pasaribu 15
RPJPD(20 tahunan)
RPJMD (5 tahunan)
Renstra PD (5 tahunan)
RKPD(1 Tahunan) Renja PD (1 Tahun)
Arah kebijakan dan
Sasaran Pokok
5 tahun I
2025-2019
5tahun II
2030-2034
5 tahun III
2035-2039
5 tahun IV
2040-2035
Kerangka
Pendanaan
Pembangunan dan
Program PD
Tahun
1
2025
Tahun
2
2026
Tahun
3
2027
Tahun
4
2028
Tahun
5
2029
Program, Kegiatan
dan Sub Kegiatan
PD
Tahun
1
2025
Tahun
2
2026
Tahun
3
2027
Tahun
4
2028
Tahun
5
2029
Program,Kegiatan
dan Sub Kegiatan
Pembangunan
Daerah
2025
Jan Feb Mrt .........Des
Program,
Kegiatan dan Sub
Kegiatan PD
2025
JanFebMrt.........Des
KUA-PPAS RKA-SKPD
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
slide hasiholan pasaribu 15
RPJPD(20 tahunan)
RPJMD (5 tahunan)
Renstra PD (5 tahunan)
RKPD(1 Tahunan) Renja PD (1 Tahun)
Arah kebijakan dan
Sasaran Pokok
5 tahun I
2025-2019
5tahun II
2030-2034
5 tahun III
2035-2039
5 tahun IV
2040-2035
Kerangka
Pendanaan
Pembangunan dan
Program PD
Tahun
1
2025
Tahun
2
2026
Tahun
3
2027
Tahun
4
2028
Tahun
5
2029
Program, Kegiatan
dan Sub Kegiatan
PD
Tahun
1
2025
Tahun
2
2026
Tahun
3
2027
Tahun
4
2028
Tahun
5
2029
Program,Kegiatan
dan Sub Kegiatan
Pembangunan
Daerah
2025
Jan Feb Mrt .........Des
Program,
Kegiatan dan Sub
Kegiatan PD
2025
JanFebMrt.........Des
KUA-PPAS RKA-SKPD
PERMASALAHAN INDONESIA SAAT INI
(“PERMASALAHAN DAERAH”)
SOSIAL
1.Status Kesehatan Rendah
▪Angka kematian ibu masih tinggi
(189/100.000 kelahiran hidup)
▪Stunting Masih tinggi (21,6%)
▪TBC peringkat ke-2 Dunia
▪Kusta peringkat ke-3 Dunia
2.Kesejangan Partisipasi Pendidikan Yang
berkualitas
3.Penurunan kemiskinan melambat dan
perlindungan sosial terfragmentasi
2022 2045
Manusia Indonesia yang unggul
1.Sehat
▪Sistem kesehatan yang tangguh dan responsif
▪Setiap penduduk berusia panjang dan hidup sehat:
•Stunting dibawah 5% ,
•TBC dan Kusta tuntas
•Usia Harapan Hidup (UHH) 80 Tahun
2.Cerdas dan Terpelajar
▪Pendidikan berkualitas dan merata menghasilkan SDM
unggul dan berdaya saing
▪Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menjadi 12 Tahun
▪Skor Programme for International Student Assessment
(PISA) (Reading, Mathematics & Science) meningkat
▪% pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang
bekerja dibidang keahlian memengah tinggi 67,88%
3.Terlindungi & Sejahtera
▪Rata-rata lama sekolah 8,69 tahun
▪Penduduk miskin Maret 2022 9,54 %
▪Melalui perlindungan sosial yang adaptif menuju
kemiskinan 0%
(“PERMASALAHAN DAERAH”)
SOSIAL
1.Status Kesehatan Rendah
▪Angka kematian ibu masih tinggi
(189/100.000 kelahiran hidup)
▪Stunting Masih tinggi (21,6%)
▪TBC peringkat ke-2 Dunia
▪Kusta peringkat ke-3 Dunia
2.Kesejangan Partisipasi Pendidikan Yang
berkualitas
3.Penurunan kemiskinan melambat dan
perlindungan sosial terfragmentasi
2022 2045
Manusia Indonesia yang unggul
1.Sehat
▪Sistem kesehatan yang tangguh dan responsif
▪Setiap penduduk berusia panjang dan hidup sehat:
•Stunting dibawah 5% ,
•TBC dan Kusta tuntas
•Usia Harapan Hidup (UHH) 80 Tahun
2.Cerdas dan Terpelajar
▪Pendidikan berkualitas dan merata menghasilkan SDM
unggul dan berdaya saing
▪Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menjadi 12 Tahun
▪Skor Programme for International Student Assessment
(PISA) (Reading, Mathematics & Science) meningkat
▪% pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang
bekerja dibidang keahlian memengah tinggi 67,88%
3.Terlindungi & Sejahtera
▪Rata-rata lama sekolah 8,69 tahun
▪Penduduk miskin Maret 2022 9,54 %
▪Melalui perlindungan sosial yang adaptif menuju
kemiskinan 0%
EKONOMI
Sejak 1993-2022 Indonesia sudah terjebak
dalam Middle Income Trap (MIT)
GNI perkapita Indonesia termasuk negara
yang berpenghasilan menengah kebawah
Tahun 2020 berada dikisaran 3.870 dollar
AS
2022 2045
1.Skenario untuk keluar dari MIT
▪Rata-rata pertumbuhan transformative sd 2041 = 6%
▪Rata-rata pertumbuhan optimis sd 2038 = 7%
2.Dengan rata-rata Pertumbuhan 7%, maka:
▪PDB Nominal US$ 9,8 Triliun atau PDB 5 Besar Dunia;
▪GNI perkapita US$ 30.300 atau Middle Income Class
(80%)
▪Rata-rata pertumbuhan investasi 6,8% atau ICOR 4,6
pada tahun 2045
3.Industri Manufaktur
▪Kontribusi PDB = 28%
▪Kontribusi Tenaga Kerja = 25,2%
Sejak 1993-2022 Indonesia sudah terjebak
dalam Middle Income Trap (MIT)
GNI perkapita Indonesia termasuk negara
yang berpenghasilan menengah kebawah
Tahun 2020 berada dikisaran 3.870 dollar
AS
2022 2045
1.Skenario untuk keluar dari MIT
▪Rata-rata pertumbuhan transformative sd 2041 = 6%
▪Rata-rata pertumbuhan optimis sd 2038 = 7%
2.Dengan rata-rata Pertumbuhan 7%, maka:
▪PDB Nominal US$ 9,8 Triliun atau PDB 5 Besar Dunia;
▪GNI perkapita US$ 30.300 atau Middle Income Class
(80%)
▪Rata-rata pertumbuhan investasi 6,8% atau ICOR 4,6
pada tahun 2045
3.Industri Manufaktur
▪Kontribusi PDB = 28%
▪Kontribusi Tenaga Kerja = 25,2%
TATA KELOLA
▪Inefisiensi regulasi dan birokrasi;
▪Prilaku koruptif yang masih tinggi;
▪Pelayanan publik belum prima; dan
▪Partisipasi masyarakat sipil dalam
pembangunan dan demokratisasi
belum optimal.
2022 2045
1.Kelembagaan dan birokrasi yang berintegritas, tangkas
dan kolaboratif
▪Regulasi berkualitas dan adaptif;
▪Pengelolaan kinerja berbasis collaborative governance
▪Sistem penggajian tunggal (single salary system) dan
reformasi sistem pensiun; dan
▪Menuju Zero Corruption.
2.Pelayanan Publik yang berkualitas, mudah, cepat
dan terjamin
▪Pelayanan publik secara digital; dan
▪Sistem pengawasan dan pelayanan publik yang
berkualitas.
3.Masyarakat Sipil mandiri dan partisipatif
▪Partisipasi masyarakat sipil yang bermakna terhadap
pembangunan; dan
▪Partai politik yang berintegritas.
▪Inefisiensi regulasi dan birokrasi;
▪Prilaku koruptif yang masih tinggi;
▪Pelayanan publik belum prima; dan
▪Partisipasi masyarakat sipil dalam
pembangunan dan demokratisasi
belum optimal.
2022 2045
1.Kelembagaan dan birokrasi yang berintegritas, tangkas
dan kolaboratif
▪Regulasi berkualitas dan adaptif;
▪Pengelolaan kinerja berbasis collaborative governance
▪Sistem penggajian tunggal (single salary system) dan
reformasi sistem pensiun; dan
▪Menuju Zero Corruption.
2.Pelayanan Publik yang berkualitas, mudah, cepat
dan terjamin
▪Pelayanan publik secara digital; dan
▪Sistem pengawasan dan pelayanan publik yang
berkualitas.
3.Masyarakat Sipil mandiri dan partisipatif
▪Partisipasi masyarakat sipil yang bermakna terhadap
pembangunan; dan
▪Partai politik yang berintegritas.
19
PENYELARASAN MUATAN VISI DAERAH DENGAN RPJPD DAN RPJPN 2025 -2045
(SEB MENDAGRI DAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NO 600.1/176/SJ, NO 1 TAHUN 2024, serta
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2024, 10 Januari 2024)
Visi daerah dianggap selaras apabila setidaknya mengandung kata “maju” dan “berkelanjutan”, yang sasarannya
disesuaikan dengan 5 (lima) sasaran visi RPJPN sbb
SASARAN VISI INDIKATOR
Baseline
2025
Target 2045
1)Peningkatan Pendapatan per kapita
a.PDRB per kapita (Rp Juta)
b.Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)
c.Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)
2)Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan
a.Tingkat Kemiskinan (%)
b.Rasio Gini (Indeks)
c.Kontribusi PDRB Kabupaten (%)
3)Sasaran Kepemimpinan Daerah untuk mencapai
Visi Daerah
disesuaikan
4)Daya saing SDM meningkat Indeks Modal Manusia
5)Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero
emission
Penurunan intensitas emisi GRK (%)
VISI INDONESIA EMAS 2045:
NEGARA NUSANTARA BERDAULAT, MAJU DAN BERKELANJUTAN
PENYELARASAN MUATAN VISI DAERAH DENGAN RPJPD DAN RPJPN 2025 -2045
(SEB MENDAGRI DAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NO 600.1/176/SJ, NO 1 TAHUN 2024, serta
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2024, 10 Januari 2024)
Visi daerah dianggap selaras apabila setidaknya mengandung kata “maju” dan “berkelanjutan”, yang sasarannya
disesuaikan dengan 5 (lima) sasaran visi RPJPN sbb
SASARAN VISI INDIKATOR
Baseline
2025
Target 2045
1)Peningkatan Pendapatan per kapita
a.PDRB per kapita (Rp Juta)
b.Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)
c.Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)
2)Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan
a.Tingkat Kemiskinan (%)
b.Rasio Gini (Indeks)
c.Kontribusi PDRB Kabupaten (%)
3)Sasaran Kepemimpinan Daerah untuk mencapai
Visi Daerah
disesuaikan
4)Daya saing SDM meningkat Indeks Modal Manusia
5)Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero
emission
Penurunan intensitas emisi GRK (%)
VISI INDONESIA EMAS 2045:
NEGARA NUSANTARA BERDAULAT, MAJU DAN BERKELANJUTAN
20
NO MISI RPJPN MISI DAERAH (RPJPD)
1 Transformasi Sosial; Mewujudkan transformasi sosial
2 Transformasi Ekonomi Mewujudkan transformasi ekonomi
3 Transformasi Tata Kelola; Mewujudkan transformasi tata kelola
4
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan
Ketangguhan Diplomasi;
Memantapkan keamanan daerah tangguh, demokrasi
substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah
5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi
6
Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan
Berkeadilan;
Mewujudkan pembangunan kewilayahan
7
Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan
Ramah Lingkungan; dan
Mewujudkan dukungan sarana dan prasarana yang
berkualitas dan ramah lingkungan
8 Kesinambungan Pembangunan
Mewujudkan kesinambungan pembangunan untuk
mengawal pencapaian Indonesia Emas
PENYELARASAN MISI RPJPD TAHUN 2025-2045
DENGAN RPJPN TAHUN 2025-2045
NO MISI RPJPN MISI DAERAH (RPJPD)
1 Transformasi Sosial; Mewujudkan transformasi sosial
2 Transformasi Ekonomi Mewujudkan transformasi ekonomi
3 Transformasi Tata Kelola; Mewujudkan transformasi tata kelola
4
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan
Ketangguhan Diplomasi;
Memantapkan keamanan daerah tangguh, demokrasi
substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah
5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi
6
Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan
Berkeadilan;
Mewujudkan pembangunan kewilayahan
7
Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan
Ramah Lingkungan; dan
Mewujudkan dukungan sarana dan prasarana yang
berkualitas dan ramah lingkungan
8 Kesinambungan Pembangunan
Mewujudkan kesinambungan pembangunan untuk
mengawal pencapaian Indonesia Emas
PENYELARASAN MISI RPJPD TAHUN 2025-2045
DENGAN RPJPN TAHUN 2025-2045
TRANS
FORMASI
INDONESIA
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4
Perkuatan Pondasi
Transformasi
Akselerasi
Transformasi
Ekspansi
Global
Perwujudan
Indonesia Emas
2025 -2029 2030-2034 2035-2039 2040-2045
Transformasi
Sosial
Pemenuhan Pelayanan Dasar,
kesehatan, pendidikan dan
perlindungan sosial
Percepatan pembangunan
SDM berkualitas dan
inklusif
Penguatan daya saing SDM
dan keberlanjutan
kesejahteraan
Manusia Indonesia yang
unggul
Transformasi
Ekonomi
Hilirisasi SDA serta Penguatan
riset inovasi dan produktivitas
tenaga kerja
Peningkatan Produktivitas
secara masif serta
perluasan sumber
pertumbuhan ekonomi
Economic powerhouse yang
terintegrasi dengan jaringan
rantai nilai global dan
domestik serta ekspor yang
kokoh
Negara berpendapatan
tinggi
Transformasi
Tata Kelola
Kelembagaan tepat fungsi
penyempurnaan fondasi dan
penataan regulasi, kualitas ASN
berbasis merit, kebijakan
pembangunan berbasis bukti,
penerapan manajemen resiko,
pelayanan publik berbasis TI,
serta penguatan kapasitas
masyarakat sipil
Kelembagaan kolaboratif,
SDM ASN sejahtera,
proporsional dan
berkompeten, simplifikasi
regulasi berbasis TI, partai
politik yang berintegritas
serta masyarakat sipil yang
partisipatif
Kelembagaan adaptif, SDM
ASN kompetitif, partai
politik yang transparan dan
akuntabel, lembaga tunggal
regulasi, serta masyarakat
sipil mandiri
Regulasi yang adaptif dan
taat azas serta tata kelola
yang berintegritas, tangkas
dan kolaboratif
PENYELARASAN PENTAHAPAN ARAH KEBIJAKAN DAN
SASARAN POKOK RPJPD DAN RPJPN 2025-2045
FORMASI
INDONESIA
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4
Perkuatan Pondasi
Transformasi
Akselerasi
Transformasi
Ekspansi
Global
Perwujudan
Indonesia Emas
2025 -2029 2030-2034 2035-2039 2040-2045
Transformasi
Sosial
Pemenuhan Pelayanan Dasar,
kesehatan, pendidikan dan
perlindungan sosial
Percepatan pembangunan
SDM berkualitas dan
inklusif
Penguatan daya saing SDM
dan keberlanjutan
kesejahteraan
Manusia Indonesia yang
unggul
Transformasi
Ekonomi
Hilirisasi SDA serta Penguatan
riset inovasi dan produktivitas
tenaga kerja
Peningkatan Produktivitas
secara masif serta
perluasan sumber
pertumbuhan ekonomi
Economic powerhouse yang
terintegrasi dengan jaringan
rantai nilai global dan
domestik serta ekspor yang
kokoh
Negara berpendapatan
tinggi
Transformasi
Tata Kelola
Kelembagaan tepat fungsi
penyempurnaan fondasi dan
penataan regulasi, kualitas ASN
berbasis merit, kebijakan
pembangunan berbasis bukti,
penerapan manajemen resiko,
pelayanan publik berbasis TI,
serta penguatan kapasitas
masyarakat sipil
Kelembagaan kolaboratif,
SDM ASN sejahtera,
proporsional dan
berkompeten, simplifikasi
regulasi berbasis TI, partai
politik yang berintegritas
serta masyarakat sipil yang
partisipatif
Kelembagaan adaptif, SDM
ASN kompetitif, partai
politik yang transparan dan
akuntabel, lembaga tunggal
regulasi, serta masyarakat
sipil mandiri
Regulasi yang adaptif dan
taat azas serta tata kelola
yang berintegritas, tangkas
dan kolaboratif
PENYELARASAN PENTAHAPAN ARAH KEBIJAKAN DAN
SASARAN POKOK RPJPD DAN RPJPN 2025-2045
TRANSFORMASI INDONESIA
Misi 1. Transformasi sosial
#1. Kesehatan untuk semua
#2. Pendidikan berkualitas yang merata
#3. Perlindungan Sosial yang adaptif
Misi 2. Transformasi ekonomi
#4. Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi
#5. Penerapan ekonomi hijau
#6 Transformasi digital
#7. Integrasi ekonomi domestik dan Global
#8. Perkotaan sbg pusat pertumbuhan ekonomi
#9. Regulasi yang adaptif dan Taat
Azas Serta tatakelola yang
berintegritas, tangkas dan
kolaboratif.
Misi 3. Transformasi Tata Kelola
LANDASAN TRANSFORMASI
Misi 4. Supremasi Hukum, Stabilitas & Ketangguhan Diplomasi
#10. Hukum berkeadilan, Ketahanan berdaya getar kawasan, Kemanan
Nasional Tangguh dan Demokrasi Substansial
#11. Stabilitas Ekonomi Makro
#12. Ketangguhan Diplomasi
Misi 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
#13. Agama bermaslahat dan berkebudayaan maju
#14. Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan Gender
#15 Lingkungan hidup berkualitas
#16. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan
#17. Resiliensi terhadap bencana dan Perubahan Iklim
KERANGKA IMPLEMENTASI
Misi 6. Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang merata dan berkualitas
Misi 7. Mewujudkan Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
Misi 8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan
17 ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL 2025 -2045
YANG WAJIB DISELARASKAN DENGAN TUJUAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
Misi 1. Transformasi sosial
#1. Kesehatan untuk semua
#2. Pendidikan berkualitas yang merata
#3. Perlindungan Sosial yang adaptif
Misi 2. Transformasi ekonomi
#4. Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi
#5. Penerapan ekonomi hijau
#6 Transformasi digital
#7. Integrasi ekonomi domestik dan Global
#8. Perkotaan sbg pusat pertumbuhan ekonomi
#9. Regulasi yang adaptif dan Taat
Azas Serta tatakelola yang
berintegritas, tangkas dan
kolaboratif.
Misi 3. Transformasi Tata Kelola
LANDASAN TRANSFORMASI
Misi 4. Supremasi Hukum, Stabilitas & Ketangguhan Diplomasi
#10. Hukum berkeadilan, Ketahanan berdaya getar kawasan, Kemanan
Nasional Tangguh dan Demokrasi Substansial
#11. Stabilitas Ekonomi Makro
#12. Ketangguhan Diplomasi
Misi 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
#13. Agama bermaslahat dan berkebudayaan maju
#14. Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan Gender
#15 Lingkungan hidup berkualitas
#16. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan
#17. Resiliensi terhadap bencana dan Perubahan Iklim
KERANGKA IMPLEMENTASI
Misi 6. Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang merata dan berkualitas
Misi 7. Mewujudkan Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
Misi 8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan
17 ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL 2025 -2045
YANG WAJIB DISELARASKAN DENGAN TUJUAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
45 INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)
Transformasi Sosial terdiri 10 IUP1
Transformasi Ekonomi terdiri 13 IUP2
Transformasi Tata Kelola terdiri 4 IUP3
Landasan Transformasi Supremasi Hukum, Stabilitas, dan
Kepemimpinan Indonesia terdiri 9 IUP4
Landasan Transformasi Sosial Budaya dan Ekologi terdiri 9 IUP5
*) Penjelasan terinci 45 IUP detailnya dapat lihat dalam Buku 1 BAGIAN 2 Halaman 36-42 Lampiran SEB
MENDAGRI DAN KEPALA BAPPENAS tentang Pedoman Penyelarasan RPJPD dan RPJPN
Transformasi Sosial terdiri 10 IUP1
Transformasi Ekonomi terdiri 13 IUP2
Transformasi Tata Kelola terdiri 4 IUP3
Landasan Transformasi Supremasi Hukum, Stabilitas, dan
Kepemimpinan Indonesia terdiri 9 IUP4
Landasan Transformasi Sosial Budaya dan Ekologi terdiri 9 IUP5
*) Penjelasan terinci 45 IUP detailnya dapat lihat dalam Buku 1 BAGIAN 2 Halaman 36-42 Lampiran SEB
MENDAGRI DAN KEPALA BAPPENAS tentang Pedoman Penyelarasan RPJPD dan RPJPN
Click to edit Master title style
24
24
PENYELARASAN MUATAN DAN SASARAN VISI KEPALA DAERAH TERPILIH 2025 2019
DENGAN RPJPD, RPJMD PROV BAGI BUPATI/WALI KOTA, DAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA
Visi kepala Daerah terpilih dianggap selaras apabila setidaknya mengandung kata “maju” dan “berkelanjutan”, yang sasarannya
disesuaikan dengan 5 (lima) sasaran visi RPJPN, RPJMN, RPJPD dan RPJMD Prov bagi Bupati/Wali Kota terpilih dan sbb
SASARAN VISI INDIKATOR
TARGET
2025 2026 2027 2028 2029
1)Peningkatan Pendapatan per
Kapita dengan
a.PDRB per kapita (Rp Juta)
b.Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)
c.Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)
2)Pengentasan Kemiskinan dan
Ketimpangan
a.Tingkat Kemiskinan (%)
b.Rasio Gini (Indeks)
c.Kontribusi PDRB Kabupaten (%)
3)Sasaran Kepemimpinan Daerah
untuk mencapai Visi Daerah
disesuaikan
4)Daya saing SDM meningkat Indeks Modal Manusia
5)Intensitas emisi GRK menurun
menuju net zero emission
Penurunan intensitas emisi GRK (%)
24
24
PENYELARASAN MUATAN DAN SASARAN VISI KEPALA DAERAH TERPILIH 2025 2019
DENGAN RPJPD, RPJMD PROV BAGI BUPATI/WALI KOTA, DAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA
Visi kepala Daerah terpilih dianggap selaras apabila setidaknya mengandung kata “maju” dan “berkelanjutan”, yang sasarannya
disesuaikan dengan 5 (lima) sasaran visi RPJPN, RPJMN, RPJPD dan RPJMD Prov bagi Bupati/Wali Kota terpilih dan sbb
SASARAN VISI INDIKATOR
TARGET
2025 2026 2027 2028 2029
1)Peningkatan Pendapatan per
Kapita dengan
a.PDRB per kapita (Rp Juta)
b.Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)
c.Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)
2)Pengentasan Kemiskinan dan
Ketimpangan
a.Tingkat Kemiskinan (%)
b.Rasio Gini (Indeks)
c.Kontribusi PDRB Kabupaten (%)
3)Sasaran Kepemimpinan Daerah
untuk mencapai Visi Daerah
disesuaikan
4)Daya saing SDM meningkat Indeks Modal Manusia
5)Intensitas emisi GRK menurun
menuju net zero emission
Penurunan intensitas emisi GRK (%)
Click to edit Master title style
25
25
NO MISI RPJPD 2025-2045 MISI RPJMD 2025-2029
1Transformasi Sosial; Mewujudkan Transformasi Sosial
2Transformasi Ekonomi Mewujudkan Transformasi Ekonomi
3Transformasi Tata Kelola; Mewujudkan Transformasi Tata Kelola
4
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan
Diplomasi;
Memantapkan keamanan daerah tangguh, demokrasi
substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah
5Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi
6
Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan
Berkeadilan;
Mewujudkan pembangunan kewilayahan
7
Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah
Lingkungan; dan
Mewujudkan dukungan sarana dan prasarana yang
berkualitas dan ramah lingkungan
8Kesinambungan Pembangunan
Mewujudkan kesinambungan pembangunan untuk
mengawal pencapaian Indonesia Emas
PENYELARASAN MISI RPJMD TAHUN 2025-2029 DENGAN
MISI MISI RPJMN, RPJPD, RPJMD PROV TAHUN 2025-2019 BAGI KABUPATEN/KOTA
25
25
NO MISI RPJPD 2025-2045 MISI RPJMD 2025-2029
1Transformasi Sosial; Mewujudkan Transformasi Sosial
2Transformasi Ekonomi Mewujudkan Transformasi Ekonomi
3Transformasi Tata Kelola; Mewujudkan Transformasi Tata Kelola
4
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan
Diplomasi;
Memantapkan keamanan daerah tangguh, demokrasi
substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah
5Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi
6
Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan
Berkeadilan;
Mewujudkan pembangunan kewilayahan
7
Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah
Lingkungan; dan
Mewujudkan dukungan sarana dan prasarana yang
berkualitas dan ramah lingkungan
8Kesinambungan Pembangunan
Mewujudkan kesinambungan pembangunan untuk
mengawal pencapaian Indonesia Emas
PENYELARASAN MISI RPJMD TAHUN 2025-2029 DENGAN
MISI MISI RPJMN, RPJPD, RPJMD PROV TAHUN 2025-2019 BAGI KABUPATEN/KOTA
Click to edit Master title style
26
26
BAGAIMANA PENERJEMAHAN
45 (EMPAT PULUH LIMA)
INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)
YANG DITETAPKAN DALAM RPJPD 2025-2029
KEDALAM PENYUSUNAN :
1.RPJMD 2025-2029 & RENSTRA PD 2025-2029
2.RKPD 2025 DAN RENJA PD 2025
26
26
BAGAIMANA PENERJEMAHAN
45 (EMPAT PULUH LIMA)
INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)
YANG DITETAPKAN DALAM RPJPD 2025-2029
KEDALAM PENYUSUNAN :
1.RPJMD 2025-2029 & RENSTRA PD 2025-2029
2.RKPD 2025 DAN RENJA PD 2025
Click to edit Master title style
27
IUP MISI 1 : MEWUJUDKAN TRANSFORMASI SOSIAL
27
•IE 1
•Kesehatan
untuk
Semua
NO INDIKATOR
TARGET
20252026202720282029
1Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
2Kesehatan Ibu dan Anak:
aAngka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
bPrevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada
balita (%)
3Penanganan Tuberkulosis:
aCakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis
(treatment coverage) (%)*
bAngka keberhasilan pengobatan tuberkulosis
(treatment success rate) (%)*
4Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)
*) Merupakan Indikator Proksi
27
IUP MISI 1 : MEWUJUDKAN TRANSFORMASI SOSIAL
27
•IE 1
•Kesehatan
untuk
Semua
NO INDIKATOR
TARGET
20252026202720282029
1Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
2Kesehatan Ibu dan Anak:
aAngka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
bPrevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada
balita (%)
3Penanganan Tuberkulosis:
aCakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis
(treatment coverage) (%)*
bAngka keberhasilan pengobatan tuberkulosis
(treatment success rate) (%)*
4Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)
*) Merupakan Indikator Proksi
Click to edit Master title style
28
28
•IE 2
•Pendidikan
Berkualitas
yang
Merata
NO INDIKATOR
TARGET
20252026202720282029
5Hasil Pembelajaran
a
% kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi
minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:
i) Literasi Membaca
ii) Numerasi
b
% satuan pendidikan yang mencapai standar
kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional
untuk*:
i) Literasi Membaca
ii) Numerasi
c
Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun
(tahun)
dHarapan Lama Sekolah (tahun)
6
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang
Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)
7
% Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi
yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)
*) Merupakan Indikator Proksi
28
28
•IE 2
•Pendidikan
Berkualitas
yang
Merata
NO INDIKATOR
TARGET
20252026202720282029
5Hasil Pembelajaran
a
% kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi
minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:
i) Literasi Membaca
ii) Numerasi
b
% satuan pendidikan yang mencapai standar
kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional
untuk*:
i) Literasi Membaca
ii) Numerasi
c
Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun
(tahun)
dHarapan Lama Sekolah (tahun)
6
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang
Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)
7
% Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi
yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)
*) Merupakan Indikator Proksi
Click to edit Master title style
29
29
•IE 3
•Perlindungan
Sosial yang
Adaptif
NO INDIKATOR
TARGET
2025 2026 2027 2028 2029
8Tingkat Kemiskinan (%)
9Cakupan Kepesertaan
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Provinsi (%)
10Persentase Penyandang
Disabilitas Bekerja di Sektor
Formal (%)
29
29
•IE 3
•Perlindungan
Sosial yang
Adaptif
NO INDIKATOR
TARGET
2025 2026 2027 2028 2029
8Tingkat Kemiskinan (%)
9Cakupan Kepesertaan
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Provinsi (%)
10Persentase Penyandang
Disabilitas Bekerja di Sektor
Formal (%)
Click to edit Master title style
30
IUP MISI 2 : MEWUJUDKAN TRANSFORMASI EKONOMI
30
•IE 4
•Iptek,
Inovasi, dan
Produktivitas
Ekonomi
NO INDIKATOR
TARGET
20252026202720282029
11Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)
12Pengembangan Pariwisata
a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*
b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)
(Ribu Orang)*
13Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)
14Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD
a-iProporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian
pada Level Provinsi (%)
a-iiProporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level
Provinsi (%)
bRasio Kewirausahaan Daerah (%)
cRasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)
dReturn on Aset (ROA) BUMD (%)*
*) Merupakan Indikator Proksi
30
IUP MISI 2 : MEWUJUDKAN TRANSFORMASI EKONOMI
30
•IE 4
•Iptek,
Inovasi, dan
Produktivitas
Ekonomi
NO INDIKATOR
TARGET
20252026202720282029
11Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)
12Pengembangan Pariwisata
a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*
b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)
(Ribu Orang)*
13Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)
14Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD
a-iProporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian
pada Level Provinsi (%)
a-iiProporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level
Provinsi (%)
bRasio Kewirausahaan Daerah (%)
cRasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)
dReturn on Aset (ROA) BUMD (%)*
*) Merupakan Indikator Proksi
Click to edit Master title style
31
31
NO INDIKATOR
TARGET
20252026202720282029
15Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
16Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
17Tingkat Penguasaan IPTEK
a)Pengeluaran IPTEK dan Inovasi (persen PDB)
Disesuaikan dengan karakteristik daerah, dalam
rumpun Arah Pembangunan (IE) yang sama
b)Peringkat Indeks Inovasi Global (peringkat)
Disesuaikan dengan karakteristik daerah, dalam
rumpun Arah Pembangunan (IE) yang sama
NO INDIKATOR
TARGET
20252026202720282029
18Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau
1)Indeks Ekonomi Hijau Daerah
2)Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)
•IE 5
•PENERAPAN
EKONOMI
HIJAU
31
31
NO INDIKATOR
TARGET
20252026202720282029
15Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
16Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
17Tingkat Penguasaan IPTEK
a)Pengeluaran IPTEK dan Inovasi (persen PDB)
Disesuaikan dengan karakteristik daerah, dalam
rumpun Arah Pembangunan (IE) yang sama
b)Peringkat Indeks Inovasi Global (peringkat)
Disesuaikan dengan karakteristik daerah, dalam
rumpun Arah Pembangunan (IE) yang sama
NO INDIKATOR
TARGET
20252026202720282029
18Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau
1)Indeks Ekonomi Hijau Daerah
2)Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)
•IE 5
•PENERAPAN
EKONOMI
HIJAU
Click to edit Master title style
32
32
NO INDIKATOR
TARGET
20252026202720282029
19Indeks Pembangunan Teknologi Informasi
dan Komunikasi
NO INDIKATOR
TARGET
20252026202720282029
20Koefisien Variasi Harga Antarwilayah
Tingkat Provinsi*
21Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)
22Ekspor Barang dan Jasa ( PDRB)
•IE 6
•Transformasi
Digital
•IE 7
•Integrasi
Ekonomi
Domestik dan
Global
NO INDIKATOR
TARGET
20252026202720282029
23Kota dan Desa Maju, Inklusif, Berkelanjutan
aProporsi Kontribusi PDRB Wilayah
Metropolitan terhadap Nasional (%)
bRumah Tangga dengan Akses Hunian Layak,
Terjangkau dan Berkelanjutan (%)
cPersentase Desa Mandiri (%)
•IE 8
•Perkotaan dan
Perdesaan
sebagai Pusat
Pertumbuhan
Ekonomi
*) Merupakan Indikator Proksi
32
32
NO INDIKATOR
TARGET
20252026202720282029
19Indeks Pembangunan Teknologi Informasi
dan Komunikasi
NO INDIKATOR
TARGET
20252026202720282029
20Koefisien Variasi Harga Antarwilayah
Tingkat Provinsi*
21Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)
22Ekspor Barang dan Jasa ( PDRB)
•IE 6
•Transformasi
Digital
•IE 7
•Integrasi
Ekonomi
Domestik dan
Global
NO INDIKATOR
TARGET
20252026202720282029
23Kota dan Desa Maju, Inklusif, Berkelanjutan
aProporsi Kontribusi PDRB Wilayah
Metropolitan terhadap Nasional (%)
bRumah Tangga dengan Akses Hunian Layak,
Terjangkau dan Berkelanjutan (%)
cPersentase Desa Mandiri (%)
•IE 8
•Perkotaan dan
Perdesaan
sebagai Pusat
Pertumbuhan
Ekonomi
*) Merupakan Indikator Proksi
Click to edit Master title style
33
33
IUP MISI 3 : TRANSFORMASI TATAKELOLA
•IE 9
•Regulasi dan
Tata kelola
yang
Berintegritas
dan Adaptif
NO INDIKATOR
TARGET
20252026202720282029
24Indeks Reformasi Hukum*
25Indeks Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE)
26Indeks Pelayanan Publik
27Indeks Integritas Nasional
*) Merupakan Indikator Proksi
33
33
IUP MISI 3 : TRANSFORMASI TATAKELOLA
•IE 9
•Regulasi dan
Tata kelola
yang
Berintegritas
dan Adaptif
NO INDIKATOR
TARGET
20252026202720282029
24Indeks Reformasi Hukum*
25Indeks Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE)
26Indeks Pelayanan Publik
27Indeks Integritas Nasional
*) Merupakan Indikator Proksi
Click to edit Master title style
34
34
IUP MISI 4 : KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI
SUBSTANSIAL, DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH
•IE 10
•Hukum Berkeadilan,
Keamanan Nasional
Tangguh, dan Demokrasi
Substansial (nomenklatur
dapat disesuaikan dengan
karakteristik daerah)
NO INDIKATOR
TARGET
20252026202720282029
28Indeks Pembangunan Hukum
Disesuaikan dengan karakteristik
daerah, dalam rumpun Arah
Pembangunan (IE) yang sama
29Proporsi Penduduk yang Merasa
Aman Berjalan Sendirian di
Area Tempat Tinggalnya (%)
30Indeks Demokrasi Indonesia
34
34
IUP MISI 4 : KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI
SUBSTANSIAL, DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH
•IE 10
•Hukum Berkeadilan,
Keamanan Nasional
Tangguh, dan Demokrasi
Substansial (nomenklatur
dapat disesuaikan dengan
karakteristik daerah)
NO INDIKATOR
TARGET
20252026202720282029
28Indeks Pembangunan Hukum
Disesuaikan dengan karakteristik
daerah, dalam rumpun Arah
Pembangunan (IE) yang sama
29Proporsi Penduduk yang Merasa
Aman Berjalan Sendirian di
Area Tempat Tinggalnya (%)
30Indeks Demokrasi Indonesia
Click to edit Master title style
35
35
•IE 12
•Ketangguhan
Diplomasi dan
Pertahanan Berdaya
Gentar Kawasan
(nomenklatur dapat
diganti/ disesuaikan
dengan karakteristik
daerah dengan
tetap serumpun
dengan IE)
NO INDIKATOR
TARGET
20252026202720282029
31Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
32Tingkat Inflasi (%)
33Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan
a)Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *
b)Aset Dana Pensiun/PDRB (%)
c)Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa
Nilai Rata-rata Tahunan*
d)Total Kredit/PDRB (%)
34Inklusi Keuangan (%)
NO INDIKATOR
TARGET
20252026202720282029
35Asia Power Index (Diplomatic Influence)
Disesuaikan dengan karakteristik daerah, dalam
rumpun Arah Pembangunan (IE) yang sama
36Asia Power Index (Military Capability)
Disesuaikan dengan karakteristik daerah, dalam
rumpun Arah Pembangunan (IE) yang sama
•IE 11
•Stabilitas
Ekonomi
Makro
(nomenklatur
disesuaikan
dengan
karakteristik
daerah)
*) Merupakan Indikator Proksi
35
35
•IE 12
•Ketangguhan
Diplomasi dan
Pertahanan Berdaya
Gentar Kawasan
(nomenklatur dapat
diganti/ disesuaikan
dengan karakteristik
daerah dengan
tetap serumpun
dengan IE)
NO INDIKATOR
TARGET
20252026202720282029
31Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
32Tingkat Inflasi (%)
33Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan
a)Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *
b)Aset Dana Pensiun/PDRB (%)
c)Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa
Nilai Rata-rata Tahunan*
d)Total Kredit/PDRB (%)
34Inklusi Keuangan (%)
NO INDIKATOR
TARGET
20252026202720282029
35Asia Power Index (Diplomatic Influence)
Disesuaikan dengan karakteristik daerah, dalam
rumpun Arah Pembangunan (IE) yang sama
36Asia Power Index (Military Capability)
Disesuaikan dengan karakteristik daerah, dalam
rumpun Arah Pembangunan (IE) yang sama
•IE 11
•Stabilitas
Ekonomi
Makro
(nomenklatur
disesuaikan
dengan
karakteristik
daerah)
*) Merupakan Indikator Proksi
Click to edit Master title style
36
36
IUP MISI 5 : KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI
•IE 13
•Beragama
Maslahat dan
Berkebudayaan
Maju
NO INDIKATOR
TARGET
2025202620272028 2029
37Indeks Pembangunan Kebudayaan
(IPK)
38Indeks Kerukunan Umat Beragama
(IKUB)
NO INDIKATOR
TARGET
20252026202720282029
39Indeks Pembangunan Kualitas
Keluarga
40Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
•IE 14
•Keluarga
Berkualitas,
Kesetaraan
Gender, dan
Masyarakat
Inklusif
36
36
IUP MISI 5 : KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI
•IE 13
•Beragama
Maslahat dan
Berkebudayaan
Maju
NO INDIKATOR
TARGET
2025202620272028 2029
37Indeks Pembangunan Kebudayaan
(IPK)
38Indeks Kerukunan Umat Beragama
(IKUB)
NO INDIKATOR
TARGET
20252026202720282029
39Indeks Pembangunan Kualitas
Keluarga
40Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
•IE 14
•Keluarga
Berkualitas,
Kesetaraan
Gender, dan
Masyarakat
Inklusif
Click to edit Master title style
37
37
•IE 15
•Lingkungan
Hidup
Berkualitas
NO INDIKATOR
TARGET
20252026 2027 2028
2045
41Indeks Pengelolaan
Keanekaragaman Hayati Daerah
42Kualitas Lingkungan Hidup
a)Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup Daerah
b)Rumah Tangga dengan Akses
Sanitasi Aman (%)
c)Pengelolaan Sampah
c)-iTimbulan Sampah Terolah di
Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
c)-iiProporsi Rumah Tangga (RT)
dengan Layanan Penuh
Pengumpulan Sampah (% RT)*
37
37
•IE 15
•Lingkungan
Hidup
Berkualitas
NO INDIKATOR
TARGET
20252026 2027 2028
2045
41Indeks Pengelolaan
Keanekaragaman Hayati Daerah
42Kualitas Lingkungan Hidup
a)Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup Daerah
b)Rumah Tangga dengan Akses
Sanitasi Aman (%)
c)Pengelolaan Sampah
c)-iTimbulan Sampah Terolah di
Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
c)-iiProporsi Rumah Tangga (RT)
dengan Layanan Penuh
Pengumpulan Sampah (% RT)*
Click to edit Master title style
38
38
•IE 16
•Berketahanan
Energi, Air,
dan
Kemandirian
Pangan
NO INDIKATOR
TARGET
20252026202720282029
43Ketahanan Energi, Air, dan Pangan
a)Ketahanan Energi
-Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*
- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*
b)Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan
(Prevalence of Undernourishment) (%)
c)Ketahanan Air
- Kapasitas Air Baku (m3/detik)*
- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air
Siap Minum Perpipaan (%)
NO INDIKATOR
TARGET
20252026202720282029
44Indeks Risiko Bencana (IRB)*
45Persentase Penurunan Emisi GRK (%)
a)Kumulatif
b)Tahunan
•IE 17
•Resiliensi
terhadap
bencana dan
Perubahan
Iklim
*) Merupakan Indikator Proksi
38
38
•IE 16
•Berketahanan
Energi, Air,
dan
Kemandirian
Pangan
NO INDIKATOR
TARGET
20252026202720282029
43Ketahanan Energi, Air, dan Pangan
a)Ketahanan Energi
-Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*
- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*
b)Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan
(Prevalence of Undernourishment) (%)
c)Ketahanan Air
- Kapasitas Air Baku (m3/detik)*
- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air
Siap Minum Perpipaan (%)
NO INDIKATOR
TARGET
20252026202720282029
44Indeks Risiko Bencana (IRB)*
45Persentase Penurunan Emisi GRK (%)
a)Kumulatif
b)Tahunan
•IE 17
•Resiliensi
terhadap
bencana dan
Perubahan
Iklim
*) Merupakan Indikator Proksi
RENSTRA PD MERUPAKAN PEDOMAN
UTAMA PENYUSUNAN RENCANA TAHUNAN
PERANGKAT DAERAH atau
39
UTAMA PENYUSUNAN RENCANA TAHUNAN
PERANGKAT DAERAH atau
39
❑Memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan
dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau
urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi PD
❑Program dan kegiatan tersebut diatas harus disertai indikator
input, output dan outcome terukur, pagu Indikatif,, penerima
manfaat dan lokasi.
❑Renyusunan RENSTRA PD berpedoman pada RPJMD dan
bersifat indikatif
RENSTRA PD
(Pasal 13 Ayat (1) Permendagri No 86 Tahun 2017)
40
dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau
urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi PD
❑Program dan kegiatan tersebut diatas harus disertai indikator
input, output dan outcome terukur, pagu Indikatif,, penerima
manfaat dan lokasi.
❑Renyusunan RENSTRA PD berpedoman pada RPJMD dan
bersifat indikatif
RENSTRA PD
(Pasal 13 Ayat (1) Permendagri No 86 Tahun 2017)
40
42
PENYUSUNAN RENSTRA PD
SIMULTAN DENGAN PENYUSUNAN RPJMD
(Pasal 109 & Pasal 110 Permendagri No 86/2017)
slide hasiholan pasaribu
❑Penyusunan rancangan awal Renstra dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal
RPJMD, mencakup:
a.analisis gambaran pelayanan;
b.analisis permasalahan;
c.penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
d.analisis isu strategis;
e.perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta
target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
f.perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan
sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah, selaras dengan Strategi, Arah Kebijakan
dan Program Pembangunan Daerah dalam Rancangan awal RPJMD; dan
g.perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan
dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta
program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.
PENYUSUNAN RENSTRA PD
SIMULTAN DENGAN PENYUSUNAN RPJMD
(Pasal 109 & Pasal 110 Permendagri No 86/2017)
slide hasiholan pasaribu
❑Penyusunan rancangan awal Renstra dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal
RPJMD, mencakup:
a.analisis gambaran pelayanan;
b.analisis permasalahan;
c.penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
d.analisis isu strategis;
e.perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta
target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
f.perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan
sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah, selaras dengan Strategi, Arah Kebijakan
dan Program Pembangunan Daerah dalam Rancangan awal RPJMD; dan
g.perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan
dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta
program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.
PendahuluanBAB I
Gambaran Pelayanan PDBAB II
Permasalahan &Isu Strategis PDBAB III
Tujuan & SasaranBAB IV
Strategi Dan Arah KebijakanBAB V
Rencana Program & Kegiatan Serta
Pedanaan
BAB VI
SISTEMATIKA RENSTRA PD 2025-2019
(Pasal 111 Permendagri No 86 Tahun 2017)
Kinerja Penyelenggaraan Bidang
Urusan
BAB VII
PenutupBAB VIII
PendahuluanBAB I
Gambaran Umum Kondisi DaerahBAB II
Gambaran Keuangan DaerahBAB III
Permasalahan dan Isu Strategis DaerahBAB IV
Visi, Misi, Tujuan dan SasaranBAB V
Strategi, Arah Kebijakan dan Program
Pembangunan Daerah
BAB VI
Kerangka Pendanaan Pembangunan
dan Program Perangkat Daerah
BAB VII
Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
BAB VIII
PenutupBAB IX
ILUSTRASI RENYUSUNAN RENSTRA PD BERPEDOMAN PADA RPJMD
(Keterkaitan penyusunan materi antar BAB RPJMD dan RENSTRA PD)
SISTEMATIKA RPJMD 2025-2019
(Pasal 47 ayat (5) Permendagri No 86 Tahun 2017)
Menjadi pedoman penyusunan
RKPD setiap tahun selama 5 tahun
Menjadi pedoman penyusunan RENJA PD
setiap tahun selama 5 tahun
42
Gambaran Pelayanan PDBAB II
Permasalahan &Isu Strategis PDBAB III
Tujuan & SasaranBAB IV
Strategi Dan Arah KebijakanBAB V
Rencana Program & Kegiatan Serta
Pedanaan
BAB VI
SISTEMATIKA RENSTRA PD 2025-2019
(Pasal 111 Permendagri No 86 Tahun 2017)
Kinerja Penyelenggaraan Bidang
Urusan
BAB VII
PenutupBAB VIII
PendahuluanBAB I
Gambaran Umum Kondisi DaerahBAB II
Gambaran Keuangan DaerahBAB III
Permasalahan dan Isu Strategis DaerahBAB IV
Visi, Misi, Tujuan dan SasaranBAB V
Strategi, Arah Kebijakan dan Program
Pembangunan Daerah
BAB VI
Kerangka Pendanaan Pembangunan
dan Program Perangkat Daerah
BAB VII
Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
BAB VIII
PenutupBAB IX
ILUSTRASI RENYUSUNAN RENSTRA PD BERPEDOMAN PADA RPJMD
(Keterkaitan penyusunan materi antar BAB RPJMD dan RENSTRA PD)
SISTEMATIKA RPJMD 2025-2019
(Pasal 47 ayat (5) Permendagri No 86 Tahun 2017)
Menjadi pedoman penyusunan
RKPD setiap tahun selama 5 tahun
Menjadi pedoman penyusunan RENJA PD
setiap tahun selama 5 tahun
42
BAB I
PENDAHULUAN
❑Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian, fungsi, proses penyusunan
RENSTRA PD, keterkaitan dengan RPJMD, RENSTRA K/L, RENSTRA
PD daerah lainnya dan dengan RENJA PD.
❑Landasan Hukum
Menjelaskan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman
dalam penyusunan RENSTRA PD.
❑Maksud dan Tujuan
Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RENSTRA PD.
❑Sistematika Penulisan.
Menguraikan pokok bahasan serta garis besar susunan isi dokumen.
43
PENDAHULUAN
❑Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian, fungsi, proses penyusunan
RENSTRA PD, keterkaitan dengan RPJMD, RENSTRA K/L, RENSTRA
PD daerah lainnya dan dengan RENJA PD.
❑Landasan Hukum
Menjelaskan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman
dalam penyusunan RENSTRA PD.
❑Maksud dan Tujuan
Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RENSTRA PD.
❑Sistematika Penulisan.
Menguraikan pokok bahasan serta garis besar susunan isi dokumen.
43
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PD
❑Menjelaskan tugas dan fungsi dan struktur organisasi PD
❑Menginformasikan secara ringkas sumber daya yang dimiliki PD
❑Menguraikan capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang
dihasilkan melalui pelaksanaan RENSTRA PD pada periode sebelumnya;
❑Berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan PD dapat diidentifikasi:
1)Capaian kinerja pelayanan PD
2)Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah periode
sebelumnya
3)Hambatan/permasalahan yang dihadapi dan langkah-langkah untuk
mengatasinya.
44
GAMBARAN PELAYANAN PD
❑Menjelaskan tugas dan fungsi dan struktur organisasi PD
❑Menginformasikan secara ringkas sumber daya yang dimiliki PD
❑Menguraikan capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang
dihasilkan melalui pelaksanaan RENSTRA PD pada periode sebelumnya;
❑Berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan PD dapat diidentifikasi:
1)Capaian kinerja pelayanan PD
2)Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah periode
sebelumnya
3)Hambatan/permasalahan yang dihadapi dan langkah-langkah untuk
mengatasinya.
44
❑Mengungkappermasalahan pelayananPD besertafaktor-faktor
yangmempengaruhinya.
❑Mengemukakanpermasalahan pelaksanaan tugasdanfungsiPD
terkaitdenganvisi,misi,sertaprogramkepaladaerah.
❑Menjelaskanfaktorpenghambatdanfaktor pendorong
pelayanan PD yangmenjadi isu strategis yang dapat
mempengaruhipelaksanaan misi dalam mewujudkanvisikepala
daerah
❑Menguraikan keterkaitan isu strategis dengan memperhatikan
sasaran jangka menegah RENSTRA K/L, RENSTRA PD daerah
lainnya dan implikasinya terhadap RTRW, KLHS dan pelayanan
PD.
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD
slide hasiholan pasaribu
45
yangmempengaruhinya.
❑Mengemukakanpermasalahan pelaksanaan tugasdanfungsiPD
terkaitdenganvisi,misi,sertaprogramkepaladaerah.
❑Menjelaskanfaktorpenghambatdanfaktor pendorong
pelayanan PD yangmenjadi isu strategis yang dapat
mempengaruhipelaksanaan misi dalam mewujudkanvisikepala
daerah
❑Menguraikan keterkaitan isu strategis dengan memperhatikan
sasaran jangka menegah RENSTRA K/L, RENSTRA PD daerah
lainnya dan implikasinya terhadap RTRW, KLHS dan pelayanan
PD.
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD
slide hasiholan pasaribu
45
BAB IV.
TUJUAN DAN SASARAN
•Menjelaskan perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah PD.
•Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan
untuk mendukung pelaksanaan misi dalam upaya mewujudkan visi
RPJMD dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan
pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan publik yang
menjadi tugas dan fungsi PD;
•Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya
tujuan yang ditetapkan
•Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD disertai dengan
indikator kinerja atas tujuan dan sasaran yang akan dicapai setiap tahun
selama 5 tahun
•Rumusan tujuan dan sasaran menjadi dasar menyusun pilihan-pilihan
strategis pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan-pilihan
tersebut.
•Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta
indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25
46
TUJUAN DAN SASARAN
•Menjelaskan perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah PD.
•Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan
untuk mendukung pelaksanaan misi dalam upaya mewujudkan visi
RPJMD dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan
pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan publik yang
menjadi tugas dan fungsi PD;
•Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya
tujuan yang ditetapkan
•Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD disertai dengan
indikator kinerja atas tujuan dan sasaran yang akan dicapai setiap tahun
selama 5 tahun
•Rumusan tujuan dan sasaran menjadi dasar menyusun pilihan-pilihan
strategis pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan-pilihan
tersebut.
•Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta
indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25
46
47
NO TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
TUJUAN/
SASARAN
TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN
PADA TAHUN KE
I (2025)II (2026)III (2027)IV (2028)V (2029)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Tabel T-C.25 (Sesuai dengan PERMENDAGRI No 86 Tahun 2017)
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Slide hasiholan pasaribu
❑Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang akan dilakukan untuk mendukung pelaksanaan misi
untuk mewujudkan visi RPJMD;
❑Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan yang ditetapkan
NO TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
TUJUAN/
SASARAN
TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN
PADA TAHUN KE
I (2025)II (2026)III (2027)IV (2028)V (2029)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Tabel T-C.25 (Sesuai dengan PERMENDAGRI No 86 Tahun 2017)
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Slide hasiholan pasaribu
❑Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang akan dilakukan untuk mendukung pelaksanaan misi
untuk mewujudkan visi RPJMD;
❑Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan yang ditetapkan
PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARANRENSTRA PD
DIKAITKAN DENGAN MANDAT TUGAS DAN FUNGSI SKPD
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
NO TUJUAN SASARAN
INDIKATOR TUJUAN DAN
SASARAN
TARGET KINERJA TAHUN
20252026202720282029
1
Meningkatkan kinerja dinas
perumahan dan kawasan
permukiman
Nilai SAKIP 77,5078,8079,0079,5081,00
1.1 Meningkatnya kinerja dinas
perumahan dan kawasan
permukiman
Persentase capaian kinerja program.
Kegiatan dan sub kegiatan
97%98%98,50%99,50%100%
2.
Mewujudkan Perumahan dan
Kawasan Permukiman yang layak
huni, terjangkau, dan berkelanjutan
serta fasilitasi administrasi
perumahan dan permukiman
Persentase pengembangan Perumahan
dan Kawasan Permukiman layak huni,
terjangkau dan berkelanjutan
100%100%100%100%100%
2.1 Terwujudnya Perumahan dan
Kawasan Permukiman yang layak
huni, terjangkau, dan
berkelanjutan serta fasilitasi
administrasi [perumahan dan
permukiman
Persentase Rumah Tangga dengan
Akses Hunian Layak, Terjangkau dan
Berkelanjutan
85%87%90%95%100%
Persentase peningkatan prasarana,
sarana, dan utilitas umum sesuai
dengan rencana tata ruang
25%25%25%25%25%
Persentase fasilitasi permohonan
sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan
registrasi perumahan dan registrasi
perumahan dan kawasan permukiman
100%100%100%100%100%
CONTOH
DIKAITKAN DENGAN MANDAT TUGAS DAN FUNGSI SKPD
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
NO TUJUAN SASARAN
INDIKATOR TUJUAN DAN
SASARAN
TARGET KINERJA TAHUN
20252026202720282029
1
Meningkatkan kinerja dinas
perumahan dan kawasan
permukiman
Nilai SAKIP 77,5078,8079,0079,5081,00
1.1 Meningkatnya kinerja dinas
perumahan dan kawasan
permukiman
Persentase capaian kinerja program.
Kegiatan dan sub kegiatan
97%98%98,50%99,50%100%
2.
Mewujudkan Perumahan dan
Kawasan Permukiman yang layak
huni, terjangkau, dan berkelanjutan
serta fasilitasi administrasi
perumahan dan permukiman
Persentase pengembangan Perumahan
dan Kawasan Permukiman layak huni,
terjangkau dan berkelanjutan
100%100%100%100%100%
2.1 Terwujudnya Perumahan dan
Kawasan Permukiman yang layak
huni, terjangkau, dan
berkelanjutan serta fasilitasi
administrasi [perumahan dan
permukiman
Persentase Rumah Tangga dengan
Akses Hunian Layak, Terjangkau dan
Berkelanjutan
85%87%90%95%100%
Persentase peningkatan prasarana,
sarana, dan utilitas umum sesuai
dengan rencana tata ruang
25%25%25%25%25%
Persentase fasilitasi permohonan
sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan
registrasi perumahan dan registrasi
perumahan dan kawasan permukiman
100%100%100%100%100%
CONTOH
PENGARUH HUBUNGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DENGAN TUJUAN DAN SASARAN
KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 20252026202720282029
1 04 01PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 04 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1 04 01 2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1 04 01 2.03Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1 04 01 2.04Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
1 04 01 2.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1 04 01 2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah
1 04 01 2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
NO TUJUAN SASARAN
INDIKATOR TUJUAN
DAN SASARAN
TARGET KINERJA TAHUN
20252026202720282029
1
Meningkatkan kinerja dinas
perumahan dan kawasan
permukiman dan pertanahan
Nilai SAKIP 77,5078,8079,0079,5081,00
1.1 Meningkatnya kinerja dinas
perumahan dan kawasan
permukiman
Persentase capaian
kinerja program.
Kegiatan dan sub
kegiatan
97%98%98,50%99,50%100%
KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 20252026202720282029
1 04 01PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 04 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1 04 01 2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1 04 01 2.03Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1 04 01 2.04Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
1 04 01 2.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1 04 01 2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah
1 04 01 2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
NO TUJUAN SASARAN
INDIKATOR TUJUAN
DAN SASARAN
TARGET KINERJA TAHUN
20252026202720282029
1
Meningkatkan kinerja dinas
perumahan dan kawasan
permukiman dan pertanahan
Nilai SAKIP 77,5078,8079,0079,5081,00
1.1 Meningkatnya kinerja dinas
perumahan dan kawasan
permukiman
Persentase capaian
kinerja program.
Kegiatan dan sub
kegiatan
97%98%98,50%99,50%100%
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN
TARGET KINERJA TAHUN
20252026202720282029
2.
Mewujudkan Perumahan dan
Kawasan Permukiman yang layak
huni, terjangkau, dan berkelanjutan
serta fasilitasi administrasi
perumahan dan permukiman
Persentase pengembangan Perumahan dan
Kawasan Permukiman layak huni, terjangkau
dan berkelanjutan
100%100%100%100%100%
2.1 Terwujudnya Perumahan
dan Kawasan Permukiman
yang layak huni, terjangkau,
dan berkelanjutan serta
fasilitasi sertifikasi perumahan
Persentase Rumah Tangga dengan Akses
Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan
85%87%90%95%100%
Persentase peningkatan prasarana, sarana,
dan utilitas umum sesuai dengan rencana tata
ruang
25%25%25%25%25%
Persentase fasilitasi permohonan sertifikasi ,
kualifikasi, klasifikasi dan registrasi
perumahan dan kawasan permukiman
100%100%100%100%100%
KODE PROGRAM 20252026202720282029
1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1 04 06
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN
REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TARGET KINERJA TAHUN
20252026202720282029
2.
Mewujudkan Perumahan dan
Kawasan Permukiman yang layak
huni, terjangkau, dan berkelanjutan
serta fasilitasi administrasi
perumahan dan permukiman
Persentase pengembangan Perumahan dan
Kawasan Permukiman layak huni, terjangkau
dan berkelanjutan
100%100%100%100%100%
2.1 Terwujudnya Perumahan
dan Kawasan Permukiman
yang layak huni, terjangkau,
dan berkelanjutan serta
fasilitasi sertifikasi perumahan
Persentase Rumah Tangga dengan Akses
Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan
85%87%90%95%100%
Persentase peningkatan prasarana, sarana,
dan utilitas umum sesuai dengan rencana tata
ruang
25%25%25%25%25%
Persentase fasilitasi permohonan sertifikasi ,
kualifikasi, klasifikasi dan registrasi
perumahan dan kawasan permukiman
100%100%100%100%100%
KODE PROGRAM 20252026202720282029
1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1 04 06
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN
REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
❑Menguraikan strategi dan kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan
sasaran jangka menengah, selaras dengan strategi dan kebijakan dalam
RPJMD.
❑Strategi dan kebijakan menunjukkan bagaimana cara atau langkah-
langkah dan tahapan yang relevan mencapai tujuan dan sasaran jangka
menengah sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
❑Strategi dan kebijakan selanjutnya menjadi dasar perumusan program,
kegiatan dan sub kegiatan PD yang akan dilaksanakan setiap tahun
dalam kurun waktu lima tahun mendatang.
❑Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan mencakup indikator
tujuan, sasaran, outcome dan output yang terukur, pagu Indikatif,,
penerima manfaat dan lokasi kegiatan untuk disusun ke dalam tabel
RencanaProgramdanKegiatanSertaPedanaanPDdalamBabVI
RENSTRAPD
slide hasiholan pasaribu
51
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
❑Menguraikan strategi dan kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan
sasaran jangka menengah, selaras dengan strategi dan kebijakan dalam
RPJMD.
❑Strategi dan kebijakan menunjukkan bagaimana cara atau langkah-
langkah dan tahapan yang relevan mencapai tujuan dan sasaran jangka
menengah sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
❑Strategi dan kebijakan selanjutnya menjadi dasar perumusan program,
kegiatan dan sub kegiatan PD yang akan dilaksanakan setiap tahun
dalam kurun waktu lima tahun mendatang.
❑Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan mencakup indikator
tujuan, sasaran, outcome dan output yang terukur, pagu Indikatif,,
penerima manfaat dan lokasi kegiatan untuk disusun ke dalam tabel
RencanaProgramdanKegiatanSertaPedanaanPDdalamBabVI
RENSTRAPD
slide hasiholan pasaribu
51
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PEDANAAN PERANGKAT DAERAH
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program,
Kegiatan dan
Sub Kegiatan
Indikator
kinerja
Tujuan,
Sasaran
Program
(outcome),
Kegiatan
(output) dan
Sub Kegiatan
Data
Capaian
pada
tahun
Awal
perenc
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit kerja
PD
penanggug
jawab
Lokasi dan
Kelompok
sasaran
Tahun 1
(2025)
Tahun 2
(2026)
Tahun 3
(2027)
Tahun 4
(2028)
Tahun 5
(2029)
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
RENSTRA PD
T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19) (20) (21)
Tujuan 1Sasaran 1.1 Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
Dst……………
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
Dst …………..
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
Dst …………..
JUMLAH
RENJA PD
2025
RENJA PD
2026
RENJA PD
2027
RENJA PD
2028
RENJA PD
2029
(Tabel T-C.27. Permendagri No 86 Tahun 2017)
52
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PEDANAAN PERANGKAT DAERAH
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program,
Kegiatan dan
Sub Kegiatan
Indikator
kinerja
Tujuan,
Sasaran
Program
(outcome),
Kegiatan
(output) dan
Sub Kegiatan
Data
Capaian
pada
tahun
Awal
perenc
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit kerja
PD
penanggug
jawab
Lokasi dan
Kelompok
sasaran
Tahun 1
(2025)
Tahun 2
(2026)
Tahun 3
(2027)
Tahun 4
(2028)
Tahun 5
(2029)
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
RENSTRA PD
T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19) (20) (21)
Tujuan 1Sasaran 1.1 Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
Dst……………
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
Dst …………..
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
Dst …………..
JUMLAH
RENJA PD
2025
RENJA PD
2026
RENJA PD
2027
RENJA PD
2028
RENJA PD
2029
(Tabel T-C.27. Permendagri No 86 Tahun 2017)
52
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
PadaBABinidijelaskanindikator dan target kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai
komitmen mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang disusun dalam Tabel T-C.28.
slide hasiholan pasaribu
No Indikator
Kondisi Kinerja
Pada Awal
Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
pada akhir
periode RPJMD
2029Tahun 2025
Tahun
2025
Tahun
2026
Tahun
2027
Tahun
2028
Tahun
2029
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ITUJUAN DAN SASARAN:
1.1Tujuan
1.2Sasaran (IKU Dinas/Badan)
IIPROGRAM, KEGIATAN DAN SUB
KEGIATAN
2.1Program
2.1.1Kegiatan:
2.1.1.1Sub Kegiatan:
2.1.1.2Dst…
Tabel T-C.28. Indikator Kinerja PD
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
(Lihat dalam Lampiran Permendagri No 86 Tahun 2017)
Tabel si atas diisi dengan indikator kinerja tujuan & sasaran (sesuai BAB IV RENSTRA PD), dan indikator kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (sesuai
dengan BAB VI RENSTRA PD).
53
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
PadaBABinidijelaskanindikator dan target kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai
komitmen mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang disusun dalam Tabel T-C.28.
slide hasiholan pasaribu
No Indikator
Kondisi Kinerja
Pada Awal
Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
pada akhir
periode RPJMD
2029Tahun 2025
Tahun
2025
Tahun
2026
Tahun
2027
Tahun
2028
Tahun
2029
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ITUJUAN DAN SASARAN:
1.1Tujuan
1.2Sasaran (IKU Dinas/Badan)
IIPROGRAM, KEGIATAN DAN SUB
KEGIATAN
2.1Program
2.1.1Kegiatan:
2.1.1.1Sub Kegiatan:
2.1.1.2Dst…
Tabel T-C.28. Indikator Kinerja PD
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
(Lihat dalam Lampiran Permendagri No 86 Tahun 2017)
Tabel si atas diisi dengan indikator kinerja tujuan & sasaran (sesuai BAB IV RENSTRA PD), dan indikator kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (sesuai
dengan BAB VI RENSTRA PD).
53
TAHAPAN DANTATACARA PENYUSUNAN
RENCANATAHUNANPERANGKAT DAERAH
ATAU RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH(RENJAPD)
54
RENCANATAHUNANPERANGKAT DAERAH
ATAU RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH(RENJAPD)
54
55
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA PD)
(Pasal 13 ayat 2 Permendagri No 86/2017)
Memuat program, kegiatan, lokasi dan
kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja
dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi
setiap perangkat daerah yang disusun
berpedoman pada RENSTRA PD dan RKPD
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA PD)
(Pasal 13 ayat 2 Permendagri No 86/2017)
Memuat program, kegiatan, lokasi dan
kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja
dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi
setiap perangkat daerah yang disusun
berpedoman pada RENSTRA PD dan RKPD
PendahuluanBAB I
Gambaran Pelayanan PDBAB II
Permasalahan &Isu
Strategis PD
BAB III
Tujuan & SasaranBAB IV
Strategi dan Arah
Kebijakan
BAB V
Rencana Program &
Kegiatan Serta Pedanaan
BAB VI
Kinerja Penyelenggaraan
Bidang Urusan
BAB VII
PenutupBAB VIII
ILUSTRASI RENJA PD DISUSUN BERPEDOMAN PADA RENSTRA PD DAN
PENYUSUNANYA DILAKUKAN SECARA SIMULTAN DENGAN PENYUSUNAN
RKPD YANG SIFATNYA SALING MEMBERI MASUKAN
slide hasiholan pasaribu
RENJA PD 2025
PendahuluanBAB I
Hasil Evaluasi RENJA
PD Tahun Lalu
BAB II
Tujuan dan Sasaran PDBAB III
Rencana Kerja dan
Pendanaan PD
BAB IV
PenutupBAB V
RENSTRA PD 2025-2029 RKPD 2025
PendahuluanBAB I
Gambaran Umum Kondisi
Daerah
BAB II
Kerangka Ekonomi dan
Keuangan Daerah
BAB III
Sasaran dan Prioritas
Pembangunan Daerah
BAB IV
Rencana Kerja dan Pendanaan
Daerah
BAB VI
PenutupBAB VIII
Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten/Kota
BAB V
Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
BAB VII
56
Gambaran Pelayanan PDBAB II
Permasalahan &Isu
Strategis PD
BAB III
Tujuan & SasaranBAB IV
Strategi dan Arah
Kebijakan
BAB V
Rencana Program &
Kegiatan Serta Pedanaan
BAB VI
Kinerja Penyelenggaraan
Bidang Urusan
BAB VII
PenutupBAB VIII
ILUSTRASI RENJA PD DISUSUN BERPEDOMAN PADA RENSTRA PD DAN
PENYUSUNANYA DILAKUKAN SECARA SIMULTAN DENGAN PENYUSUNAN
RKPD YANG SIFATNYA SALING MEMBERI MASUKAN
slide hasiholan pasaribu
RENJA PD 2025
PendahuluanBAB I
Hasil Evaluasi RENJA
PD Tahun Lalu
BAB II
Tujuan dan Sasaran PDBAB III
Rencana Kerja dan
Pendanaan PD
BAB IV
PenutupBAB V
RENSTRA PD 2025-2029 RKPD 2025
PendahuluanBAB I
Gambaran Umum Kondisi
Daerah
BAB II
Kerangka Ekonomi dan
Keuangan Daerah
BAB III
Sasaran dan Prioritas
Pembangunan Daerah
BAB IV
Rencana Kerja dan Pendanaan
Daerah
BAB VI
PenutupBAB VIII
Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten/Kota
BAB V
Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
BAB VII
56
JADWAL PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
RENJA-PD ROV DAN KAB/KOTA
Ming
k1Des
Ming
k1Mrt
Ranwal
RENJA PD
Prov
Penetapan
RKPD
Prov
Ming
K1 Apr
Ming
k3Mrt
Ming
k2Feb
SE KDH
Forum PD/
Lintas PD &
Musrenbang
Ming
k4Jun
Penetapan
RKPD
K/K
Ming
k1Jul
Penyampaian
Ranc RENJA
PD kpd
Bappeda K/K
utk
diverifikasi
Penyampaian
Ranc RENJA
PD kpd
Bappeda
Prov utk
diverifikasi
Penyelesaian
verifikasi
Ranc RENJA
PD Prov
Penyelesaian
Verikasi
Ranc RENJA
PD K/K
Ming
k4Feb
Penyampaian
Ranhir RENJA
PD utk
diverifikasi
Bappeda Prov
Penetapan
RENJA PD
K/K
slide hasiholan pasaribu
Ming
k4Jul
Forum PD/
Lintas PD
Penyampaian
Ranhir RENJA
PD utk
diverifikasi
Bappeda K/K
Ming
k1Ags
Penetapan
RENJA PD
Prov
Ming
k2Jul
PROVINSI
KAB/KOTA
Ranwal
RENJA PD
K/K
RENJA-PD ROV DAN KAB/KOTA
Ming
k1Des
Ming
k1Mrt
Ranwal
RENJA PD
Prov
Penetapan
RKPD
Prov
Ming
K1 Apr
Ming
k3Mrt
Ming
k2Feb
SE KDH
Forum PD/
Lintas PD &
Musrenbang
Ming
k4Jun
Penetapan
RKPD
K/K
Ming
k1Jul
Penyampaian
Ranc RENJA
PD kpd
Bappeda K/K
utk
diverifikasi
Penyampaian
Ranc RENJA
PD kpd
Bappeda
Prov utk
diverifikasi
Penyelesaian
verifikasi
Ranc RENJA
PD Prov
Penyelesaian
Verikasi
Ranc RENJA
PD K/K
Ming
k4Feb
Penyampaian
Ranhir RENJA
PD utk
diverifikasi
Bappeda Prov
Penetapan
RENJA PD
K/K
slide hasiholan pasaribu
Ming
k4Jul
Forum PD/
Lintas PD
Penyampaian
Ranhir RENJA
PD utk
diverifikasi
Bappeda K/K
Ming
k1Ags
Penetapan
RENJA PD
Prov
Ming
k2Jul
PROVINSI
KAB/KOTA
Ranwal
RENJA PD
K/K
58
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang, mengemukakan tentang:
•Pengertian ringkas RENJA PD,
•Proses penyusunan RENJA PD,
•Keterkaitan dengan RKPD, RENSTRA PD, RENJA K/L, RENJA PD
provinsi/kabupaten/kota,
•Keterkaitan dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2. Landasan Hukum, memuat :
•Peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman penyusunan RENJA PD
1.3. Maksud dan Tujuan, memuat :
•Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RENJA PD.
1.4. Sistematika Penulisan, menguraikan :
•Pokok bahasan dalam penulisan RENJA PD, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang, mengemukakan tentang:
•Pengertian ringkas RENJA PD,
•Proses penyusunan RENJA PD,
•Keterkaitan dengan RKPD, RENSTRA PD, RENJA K/L, RENJA PD
provinsi/kabupaten/kota,
•Keterkaitan dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2. Landasan Hukum, memuat :
•Peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman penyusunan RENJA PD
1.3. Maksud dan Tujuan, memuat :
•Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RENJA PD.
1.4. Sistematika Penulisan, menguraikan :
•Pokok bahasan dalam penulisan RENJA PD, serta susunan garis besar isi dokumen.
59
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU
Menjelaskan:
2.1AnalisisKinerjaPelayananPerangkatDaerah,MemuathasilevaluasipelaksanaanRENJAPD
tahunlalu(tahunn-2)danperkiraancapaiantahunberjalan(tahunn-1).Selanjutnyadikaitkan
denganpencapaiantargetRENSTRAPD.
2.2 Evaluasi Pelaksanaan dan Capaian RENJA PD Tahun Lalu, Menjelaskan hasil kajian terhadap
capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam
NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, yaitu hal hal kritis yang
terkait dengan pelayanan PD dan Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi PD serta Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi
kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan
SDGs (Suistanable Development Goals
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD, bertujuan menerangkan mengenai perbedaan antara
rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan PD (Rancangan awal RENJA PD yang
disusun mengacu pada RENSTRA PD), sehubungan dengan adanya kebijakan pemerintah
pusat, provinsi, kejadian luar biasa dan kebijakan pemerintahan daerah.
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU
Menjelaskan:
2.1AnalisisKinerjaPelayananPerangkatDaerah,MemuathasilevaluasipelaksanaanRENJAPD
tahunlalu(tahunn-2)danperkiraancapaiantahunberjalan(tahunn-1).Selanjutnyadikaitkan
denganpencapaiantargetRENSTRAPD.
2.2 Evaluasi Pelaksanaan dan Capaian RENJA PD Tahun Lalu, Menjelaskan hasil kajian terhadap
capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam
NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, yaitu hal hal kritis yang
terkait dengan pelayanan PD dan Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi PD serta Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi
kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan
SDGs (Suistanable Development Goals
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD, bertujuan menerangkan mengenai perbedaan antara
rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan PD (Rancangan awal RENJA PD yang
disusun mengacu pada RENSTRA PD), sehubungan dengan adanya kebijakan pemerintah
pusat, provinsi, kejadian luar biasa dan kebijakan pemerintahan daerah.
60
BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, merupakan Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu
penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait
dengan tugas pokok dan fungsi PD
3.2 Tujuan dan sasaran RENJA Perangkat Daerah, merupakan Perumusan tujuan dan sasaran
didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang
dikaitkan dengan sasaran target kinerja RENSTRA PD untuk dicapaian dalam tahun yang
direncanakan
NO TUJUAN SASARAN
INDIKATOR TUJUAN/
SASARAN
TARGET KINERJA
TUJUAN/SASARAN
PADA TAHUN 2025
(1) (2) (3) (4) (5)
BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, merupakan Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu
penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait
dengan tugas pokok dan fungsi PD
3.2 Tujuan dan sasaran RENJA Perangkat Daerah, merupakan Perumusan tujuan dan sasaran
didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang
dikaitkan dengan sasaran target kinerja RENSTRA PD untuk dicapaian dalam tahun yang
direncanakan
NO TUJUAN SASARAN
INDIKATOR TUJUAN/
SASARAN
TARGET KINERJA
TUJUAN/SASARAN
PADA TAHUN 2025
(1) (2) (3) (4) (5)
PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN DIKAITKAN DENGAN MANDAT TUGAS DAN
FUNGSI SKPD DALAM PERENCANAAN TAHUNAN PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN
TARGET KINERJA
TAHUN
2025
1
Meningkatkan kinerja dinas perumahan
dan kawasan permukiman
Nilai SAKIP 77,50
1.1 Meningkatnya kinerja dinas perumahan
dan kawasan permukiman
Persentase capaian kinerja program.
Kegiatan dan sub kegiatan
97%
2.
Mewujudkan Perumahan dan Kawasan
Permukiman yang layak huni, terjangkau,
dan berkelanjutan serta fasilitasi
administrasi perumahan dan permukiman
Persentase pengembangan Perumahan dan
Kawasan Permukiman layak huni,
terjangkau dan berkelanjutan
100%
2.1 Terwujudnya Perumahan dan Kawasan
Permukiman yang layak huni, terjangkau,
dan berkelanjutan serta fasilitasi
administrasi [perumahan dan permukiman
Persentase Rumah Tangga dengan Akses
Hunian Layak, Terjangkau dan
Berkelanjutan
85%
Persentase peningkatan prasarana, sarana,
dan utilitas umum sesuai dengan rencana
tata ruang
25%
Persentase fasilitasi permohonan
sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan
registrasi perumahan dan registrasi
perumahan dan kawasan permukiman
100%
CONTOH
FUNGSI SKPD DALAM PERENCANAAN TAHUNAN PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN
TARGET KINERJA
TAHUN
2025
1
Meningkatkan kinerja dinas perumahan
dan kawasan permukiman
Nilai SAKIP 77,50
1.1 Meningkatnya kinerja dinas perumahan
dan kawasan permukiman
Persentase capaian kinerja program.
Kegiatan dan sub kegiatan
97%
2.
Mewujudkan Perumahan dan Kawasan
Permukiman yang layak huni, terjangkau,
dan berkelanjutan serta fasilitasi
administrasi perumahan dan permukiman
Persentase pengembangan Perumahan dan
Kawasan Permukiman layak huni,
terjangkau dan berkelanjutan
100%
2.1 Terwujudnya Perumahan dan Kawasan
Permukiman yang layak huni, terjangkau,
dan berkelanjutan serta fasilitasi
administrasi [perumahan dan permukiman
Persentase Rumah Tangga dengan Akses
Hunian Layak, Terjangkau dan
Berkelanjutan
85%
Persentase peningkatan prasarana, sarana,
dan utilitas umum sesuai dengan rencana
tata ruang
25%
Persentase fasilitasi permohonan
sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan
registrasi perumahan dan registrasi
perumahan dan kawasan permukiman
100%
CONTOH
PENGARUH HUBUNGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DENGAN PENCAPAIAN
TUJUAN DAN SASARAN TAHUNAN RENCANA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2025(Rp)
1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 04 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1 04 01 2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1 04 01 2.03Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1 04 01 2.04Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
1 04 01 2.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1 04 01 2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah
1 04 01 2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
NO TUJUAN SASARAN
INDIKATOR TUJUAN DAN
SASARAN
TARGET KINERJA
TAHUN 2025
1
Meningkatkan kinerja dinas
perumahan dan kawasan
permukiman dan pertanahan
Nilai SAKIP 77,50
1.1 Meningkatnya kinerja dinas
perumahan dan kawasan
permukiman
Persentase capaian kinerja
program. Kegiatan dan sub
kegiatan
97%
TUJUAN DAN SASARAN TAHUNAN RENCANA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2025(Rp)
1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 04 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1 04 01 2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1 04 01 2.03Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1 04 01 2.04Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
1 04 01 2.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1 04 01 2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah
1 04 01 2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
NO TUJUAN SASARAN
INDIKATOR TUJUAN DAN
SASARAN
TARGET KINERJA
TAHUN 2025
1
Meningkatkan kinerja dinas
perumahan dan kawasan
permukiman dan pertanahan
Nilai SAKIP 77,50
1.1 Meningkatnya kinerja dinas
perumahan dan kawasan
permukiman
Persentase capaian kinerja
program. Kegiatan dan sub
kegiatan
97%
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN
TARGET
KINERJA TAHUN
2025
2.
Mewujudkan Perumahan dan
Kawasan Permukiman yang layak
huni, terjangkau, dan berkelanjutan
serta fasilitasi administrasi
perumahan dan permukiman
Persentase pengembangan Perumahan dan
Kawasan Permukiman layak huni, terjangkau
dan berkelanjutan
100%
2.1 Terwujudnya Perumahan dan
Kawasan Permukiman yang layak
huni, terjangkau, dan
berkelanjutan serta fasilitasi
sertifikasi perumahan
Persentase Rumah Tangga dengan Akses
Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan
85%
Persentase peningkatan prasarana, sarana, dan
utilitas umum sesuai dengan rencana tata
ruang
25%
Persentase fasilitasi permohonan sertifikasi ,
kualifikasi, klasifikasi dan registrasi perumahan
dan kawasan permukiman
100%
KODE PROGRAM 2025 (Rp)
1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1 04 06
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN
REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TARGET
KINERJA TAHUN
2025
2.
Mewujudkan Perumahan dan
Kawasan Permukiman yang layak
huni, terjangkau, dan berkelanjutan
serta fasilitasi administrasi
perumahan dan permukiman
Persentase pengembangan Perumahan dan
Kawasan Permukiman layak huni, terjangkau
dan berkelanjutan
100%
2.1 Terwujudnya Perumahan dan
Kawasan Permukiman yang layak
huni, terjangkau, dan
berkelanjutan serta fasilitasi
sertifikasi perumahan
Persentase Rumah Tangga dengan Akses
Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan
85%
Persentase peningkatan prasarana, sarana, dan
utilitas umum sesuai dengan rencana tata
ruang
25%
Persentase fasilitasi permohonan sertifikasi ,
kualifikasi, klasifikasi dan registrasi perumahan
dan kawasan permukiman
100%
KODE PROGRAM 2025 (Rp)
1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1 04 06
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN
REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
64
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program,
Kegiatan dan
Sub Kegiatan
Indikator
kinerja
Program
(outcome),
Kegiatan
(output) dan
Sub Kegiatan
Data
Capaian
pada
tahun
Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit
kerja
PD
penang
gung
jawab
Lokasi
dan
Kelomp
ok
sasaran
Tahun
2025
Tahun
2026
Tahun
2027
Tahun
2028
Tahun
2029
Kondisi
Kinerja akhir
periode
Rensatra PD
T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19) (20) (21)
Tujuan 1Sasaran 1 Program
Kegiatan
Sub kegiatan
Sub kegiatan
Dst…….Dst…….. Dst ………….
JUMLAH
Kode
Urusan/Bidang
Urusan PEMDA
Program, Kegiatan
dan Sub Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program,
Kegiatan dan
Sub Kegiatan
PD
Rencana Tahun 2025
(Tahun Rencana)
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2026
Lokasi &
kelompok
Sasaran
Target
Cap Kinerja
(TahunRencana
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Program
Kegiatan..
Sub kegiatan
Sub kegiatan
Dst…….
JUMLAH JUMLAH
R
E
N
J
A
-
P
D
R
E
N
S
T
R
A
-
P
D
ILUSTRASI KETERKAITAN PENYUSUNAN
BAB IV RENJA PD DENGAN BAB VI RENSTRA PD
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode
Program,
Kegiatan dan
Sub Kegiatan
Indikator
kinerja
Program
(outcome),
Kegiatan
(output) dan
Sub Kegiatan
Data
Capaian
pada
tahun
Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit
kerja
PD
penang
gung
jawab
Lokasi
dan
Kelomp
ok
sasaran
Tahun
2025
Tahun
2026
Tahun
2027
Tahun
2028
Tahun
2029
Kondisi
Kinerja akhir
periode
Rensatra PD
T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19) (20) (21)
Tujuan 1Sasaran 1 Program
Kegiatan
Sub kegiatan
Sub kegiatan
Dst…….Dst…….. Dst ………….
JUMLAH
Kode
Urusan/Bidang
Urusan PEMDA
Program, Kegiatan
dan Sub Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program,
Kegiatan dan
Sub Kegiatan
PD
Rencana Tahun 2025
(Tahun Rencana)
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2026
Lokasi &
kelompok
Sasaran
Target
Cap Kinerja
(TahunRencana
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Program
Kegiatan..
Sub kegiatan
Sub kegiatan
Dst…….
JUMLAH JUMLAH
R
E
N
J
A
-
P
D
R
E
N
S
T
R
A
-
P
D
ILUSTRASI KETERKAITAN PENYUSUNAN
BAB IV RENJA PD DENGAN BAB VI RENSTRA PD
65
Kode
Urusan/
Bidang
Urusan
PEMDA
Program,
Kegiatan dan
Sub Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program,
Kegiatan
dan Sub
Kegiatan
PD
Rencana Tahun 2025
(Tahun Rencana)
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2026
Lokasi &
Kelompok
Sasaran)
Target
Capaian
Kinerja
(Tahun
Rencana
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
(Rp 000,-)
Sumber
dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
(Rp 000,-)
Program
Kegiatan..
Sub kegiatan
Sub kegiatan
Sub kegiatan
Dst…….
Jumlah
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD
Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan………..
Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Provinsi/Kabupaten/Kota ………..
Penyusunan Program/kegiatan/subkegiatan dan kinerja serta indikator sub kegiatan
disesuaikan dengan KEPMENDAGRI No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas KEPMENDAGRI No 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah
Kode
Urusan/
Bidang
Urusan
PEMDA
Program,
Kegiatan dan
Sub Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program,
Kegiatan
dan Sub
Kegiatan
PD
Rencana Tahun 2025
(Tahun Rencana)
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2026
Lokasi &
Kelompok
Sasaran)
Target
Capaian
Kinerja
(Tahun
Rencana
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
(Rp 000,-)
Sumber
dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
(Rp 000,-)
Program
Kegiatan..
Sub kegiatan
Sub kegiatan
Sub kegiatan
Dst…….
Jumlah
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD
Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan………..
Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Provinsi/Kabupaten/Kota ………..
Penyusunan Program/kegiatan/subkegiatan dan kinerja serta indikator sub kegiatan
disesuaikan dengan KEPMENDAGRI No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas KEPMENDAGRI No 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah
DIAGRAM TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENJA PD
Rancangan
RENJAPD
dibahas dan
disempurnakan
pada Forum
PD/lintas PD
Pengesahan
RENJA-PD
Oleh KDH
Persiapan
Penyusunan
RENJAPD
Musrenbang
RKPD
Bahan
Penyempurnaan
Ranc. AwalRKPD
menjadi Ranc.
RKPD
sesuai
Tdk sesuai
sesuaiTdk sesuai
slide hasiholan pasaribu
Rancangan
Awal
RENJA-PD
SE KDH
pedoman
Penyempurnaan
Ranwal
RENJA PD
Rancangan
RENJA PD
Verifikasi
BAPPEDA
Ranc.
Akhir
RKPD
Perkada
ttg RKPD
Perumusan
Ranc. Akhir
RENJA PD
Verifikasi
BAPPEDA
Dikembalikan
kpd Kepala PD
untuk
disesuaikan
RENJA PD
Dikembalikan
kpd Kepala
PD untuk
disesuaikan
1
2
3
4
5
6
Perumusan Program,
kegiatan, indikator
kinerja, dana indikatif,
lokasi & Kelompok
sasaran
Pengolahan
data dan
informasi
Hasil evaluasi
Pelaksanaan
RENJA-PD
tahun lalu dan
Tahun Berjalan
Hasil evaluasi
Capaian
RENSTRA PD
Analisis
Gambaran
Pelayanan
PD
Isu-isu penting
Penyelenggara
an tugas dan
fungsi PD
Penelaahan
Usulan
Program dan
Kegiatan
Masyarakat
Telaahan
Terhadap
Kebijakan
Nasional/
Provinsi
Tujuan
dan
Sasaran
Reviu
Terhadap
Ranwal RKPD
Rencana Kerja
dan Pendanaan
PD
REVIU
APIP
sesuai
RKA SKPD
1 bulan stlh
Perkada ttg
RKPD ditetapkan.
Rancangan
RENJAPD
dibahas dan
disempurnakan
pada Forum
PD/lintas PD
Pengesahan
RENJA-PD
Oleh KDH
Persiapan
Penyusunan
RENJAPD
Musrenbang
RKPD
Bahan
Penyempurnaan
Ranc. AwalRKPD
menjadi Ranc.
RKPD
sesuai
Tdk sesuai
sesuaiTdk sesuai
slide hasiholan pasaribu
Rancangan
Awal
RENJA-PD
SE KDH
pedoman
Penyempurnaan
Ranwal
RENJA PD
Rancangan
RENJA PD
Verifikasi
BAPPEDA
Ranc.
Akhir
RKPD
Perkada
ttg RKPD
Perumusan
Ranc. Akhir
RENJA PD
Verifikasi
BAPPEDA
Dikembalikan
kpd Kepala PD
untuk
disesuaikan
RENJA PD
Dikembalikan
kpd Kepala
PD untuk
disesuaikan
1
2
3
4
5
6
Perumusan Program,
kegiatan, indikator
kinerja, dana indikatif,
lokasi & Kelompok
sasaran
Pengolahan
data dan
informasi
Hasil evaluasi
Pelaksanaan
RENJA-PD
tahun lalu dan
Tahun Berjalan
Hasil evaluasi
Capaian
RENSTRA PD
Analisis
Gambaran
Pelayanan
PD
Isu-isu penting
Penyelenggara
an tugas dan
fungsi PD
Penelaahan
Usulan
Program dan
Kegiatan
Masyarakat
Telaahan
Terhadap
Kebijakan
Nasional/
Provinsi
Tujuan
dan
Sasaran
Reviu
Terhadap
Ranwal RKPD
Rencana Kerja
dan Pendanaan
PD
REVIU
APIP
sesuai
RKA SKPD
1 bulan stlh
Perkada ttg
RKPD ditetapkan.
Tujuan
Bernegara
(UUD 1945)
RPJPD
RPJMD
RKPD
RENJA-
PD/P
RENSTRA-
PD/P
KEWENANGAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KUA/
KUPA
PPAS/
PPPAS
RAPBD/
RPAPBD
APBD/
PAPBD
RKA-
PD/P
DPRD
DPA-
PD/P
SAKIP/
LAKIP
LKPD &
LKPJ
LPPD
(I)Melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia;
(II)Memajukan kesejahteraan umum;
(III)Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
(IV)Ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan
DIAGRAM PENGINTEGRASIAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
slide hasiholan pasaribu
Perencanaan Penganggaran PelaksanaanPertanggungjawaban
Bernegara
(UUD 1945)
RPJPD
RPJMD
RKPD
RENJA-
PD/P
RENSTRA-
PD/P
KEWENANGAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KUA/
KUPA
PPAS/
PPPAS
RAPBD/
RPAPBD
APBD/
PAPBD
RKA-
PD/P
DPRD
DPA-
PD/P
SAKIP/
LAKIP
LKPD &
LKPJ
LPPD
(I)Melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia;
(II)Memajukan kesejahteraan umum;
(III)Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
(IV)Ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan
DIAGRAM PENGINTEGRASIAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
slide hasiholan pasaribu
Perencanaan Penganggaran PelaksanaanPertanggungjawaban
Semoga
Bermanfaat
dan
Terimakasih
slide hasiholan pasaribu
08111886933 [email protected]. Hasiholan Pasaribu SE, MPKP
Bermanfaat
dan
Terimakasih
slide hasiholan pasaribu
08111886933 [email protected]. Hasiholan Pasaribu SE, MPKP
Tags
Categories
GeneralDownload
Download Slideshow Get the original presentation fileQuick Actions
Statistics
- Views 0
- Slides 68
- Age 69 days
Related Slideshows
22
Pray For The Peace Of Jerusalem and You Will Prosper
RodolfoMoralesMarcuc
35 views
26
Don_t_Waste_Your_Life_God.....powerpoint
chalobrido8
38 views
31
VILLASUR_FACTORS_TO_CONSIDER_IN_PLATING_SALAD_10-13.pdf
JaiJai148317
34 views
14
Fertility awareness methods for women in the society
Isaiah47
31 views
35
Chapter 5 Arithmetic Functions Computer Organisation and Architecture
RitikSharma297999
30 views
5
syakira bhasa inggris (1) (1).pptx.......
ourcommunity56
31 views