1. Materi Overview PIPK - KCOC BDK Pontianak v5.pdf

overview

1. itjen.kemenkeu.go.id
OVERVIEW
PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN
❑LatarBelakang& UrgensiPIPK
❑ImplementasiPIPK

2. itjen.kemenkeu.go.id
LatarBelakang& UrgensiPIPK

3. itjen.kemenkeu.go.id
2008
PP SPIP
PP 60 Tahun2008
mengenaiSistem
PengendalianIntern
Pemerintah(SPIP) terbit.
2015
LHP BPK
MayoritasK/L belummemahamiSPIP terlebih
terkaitpengendalianintern ataspelaporan
keuangan, BPK RI merekomendasikanuntuk
penerapanCSA.
2017
PMK-14
PMK 14 Tahun2017 diterbitkansebagai
PedomanPenerapan, Penilaian, dan Reviu
PengendalianIntern AtasPelaporan
Keuangan(PIPK) PemerintahPusat
2019
PMK-17
PenggantiPMK 14 Tahun2017
Lebihefisien(tidaksemuaentitas
akuntansimelakukanpenilaianPIPK)
Penilaiandilakukansecaratahunan
PenyederhanaanmekanismereviuPIPK
LatarBelakangPenerapanPIPK
1.Lingkungan pengendalian
2.Penilaian risiko
3.Aktivitas pengendalian
4.Informasi dan komunikasi
5.Pemantauan pengendalian intern
3

4. itjen.kemenkeu.go.id
4
UrgensiPIPK
Sumber: UU 1 Tahun2004 tentangPerbendaharaanNegara & PMK 17/PMK.09/2019 tentang PIPK
Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barangmemberikanpernyataan
bahwa pengelolaanAPBN telahdiselenggarakan
berdasarkansistempengendalianinternyangmemadai&
akuntansikeuangantelahdiselenggarakansesuaidengan
standarakuntansipemerintahan(Ps55UU1/2004).
“Pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang
memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal &
disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan”.

5. itjen.kemenkeu.go.id
5
UrgensiPIPK
❑Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan APBN/APBD
❑MencegahFraud dan PenyalahgunaanWewenang
❑MitigasiTemuanHasil Pemeriksaanyang Berulang
❑MembangunBudayaIntegritasdan Risk Awareness

6. itjen.kemenkeu.go.id
6
Dasar Hukum SPIP
UU 1/2004 –PerbendaharaanNegara
Pasal55 ayat(4)
Menteri/pimpinanlembagaselakuPenggunaAnggaran/PenggunaBarang
memberikanpernyataanbahwapengelolaanAPBNtelahdiselenggarakan
berdasarkansistempengendalianinternyangmemadaidanakuntansi
keuangantelahdiselenggarakansesuaidenganstandarakuntansi
pemerintahan
Pasal58 ayat(1) dan (2)
Dalamrangkameningkatkankinerja,transparansidanakuntabilitas
pengelolaankeuangannegara,PresidenselakuKepalaPemerintahmengatur
danmenyelenggarakanSistemPengendalianInterndilingkungan
pemerintahsecaramenyeluruh.
SPIditetapkandenganPeraturanPemerintah.
PP 60/2008
SistemPengendalian
Intern Pemerintah
(SPIP)
Menteri/pimpinanlembagaselakuPenggunaAnggaran/PenggunaBarang
menyusundanmenyampaikanlaporankeuangan
Pasal55 ayat(2)
PP 8/2006 LaporanKeuangan
dan LaporanKinerja
Pasal33 ayat(1)
Untukmeningkatkankeandalan
LaporanKeuangandanKinerja,
setiapEntitasPelaporandan
Akuntansiwajibmenyelenggarakan
SistemPengendalianIntern

7. itjen.kemenkeu.go.id
7
VisualisasiPengendalianIntern –SPIP
Unsur
Hard & Soft Control
Tujuan
LingkupImplementasi
Entitas& Aktivitas
PIPK
TransaksiKeuanganNegara

8. itjen.kemenkeu.go.id
8
HubunganPIPK denganSPIP
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi
secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat
dan pemerintah daerah. (PP 60 tahun 2008)
Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
Merupakan pengendalian yang secara spesifik
dirancang untuk memberi keyakinan pada Pelaporan
Keuangan / Kegiatan yang terkait dengan Keuangan
Negara. (PMK 17 tahun 2019)
PIPK
SPIP

9. itjen.kemenkeu.go.id
ImplementasiPIPK

10. itjen.kemenkeu.go.id
Penilaian
Reviu
Penerapan
MenilaiEfektivitas
PenerapanPIPK (UAPA s.d.
UAKPA)
Melakukanreviuatas
penilaianPIPK
MenerapkanPIPK pada
setiapEntitasAkuntansidan
EntitasPelaporan
Tim Penilai
APIP
Manajemen
EntitasPelaporankonsolidatorLK UAKPA
UAPPA-W
LK Konsolidasian
UAPA
EntitasAkuntansiPenyusunLK UAKPA
UAKPA
EntitasPelaporankonsolidatorLK UAPPA-W
UAPPA-E1
Para Pihakpada PIPK
10

11. itjen.kemenkeu.go.id
LingkupPIPK
11
LaporanKeuangan
Berkualitas
PengendalianUmumTIK
(PUTIK)
5 UnsurPengendalianIntern
PengendalianIntern
Tingkat Entitas
PengendalianAplikasi
PengendalianManual
PengendalianIntern
Tingkat Proses/Transaksi
1 2PIPK
(Pasal4&5-PMK-17/2019)

12. 12
PENERAP PENILAI
Menyusun Perencanaan PIPK
Membuat Matriks Risiko Pengendalian
Menyiapkan Dokumentasi Implementasi
Pengendalian
Menindaklanjuti
Koreksi Penilai
Menyiapkan Dokumentasi dan
Pelaksanaan PITE & PUTIK
Menilai Matriks Risiko Pengendalian &
Korektif
Menilai PITE dan PUTIK
Menilai Implementasi Pengendalian
Menilai Efektifitas Pengendalian &
Usulan Koreksi
Melakukan Kompilasi Hasil Penilaian
Menyusun Perencanaan PIPK
•AKUN SIGNIFIKAN
•PERIODE
•SATKER YANG MENILAI
•MATERIALITAS
TabelA TabelA.1
TINGKAT KEMENTERIAN
B.1B.2
C.1C.2
D
E
•Kanwil
•Eselon I
•Kementerian
S
A
T
K
E
R
TugasPenerap& Penilai

13. itjen.kemenkeu.go.id
PelaksanaanPenilaian PIPK
13
1Menilai rancangan pengendalian (Tabel A dan A.1)
Memastikan bahwa seluruh risiko utama dan pengendalian utamanyatelah
diidentifikasi
2Menilai PITE dan PUTIK (Tabel B.1 dan B.2)
Memastikanbahwa entitas memenuhi unsur-unsur SPIP dan didukung dengan
pengendalian atas TIK yang memadai
3Menilai Implementasi (Tabel C.1 dan C.2)
Memastikan bahwa pengendalian utamayang telah diidentifikasi benar-benar
dilaksanakan
4Menilai Efektivitas Pengendalian (Tabel D)
Memastikan bahwa keseluruhanpengendalian, baik PITE, PUTIK, dan
Transaksi/Proses telah efektif meyakinkan bahwa Laporan Keuangan disusun dengan
memadai.
5Melakukan Kompilasi Hasil Penilaian (Tabel E)
Mengambil kesimpulan efektivitas pengendalianpada keseluruhan entitas

14. itjen.kemenkeu.go.id
TimelinePIPK
14
Manajemen
Tim Penilai
Tim
Reviu
PembentukanTim
PenilaiTk. UAPA
PenetapanEntitas
Akuntansiyang
MelakukanPenilaian
Jan -Mar
Penentuan
Akun Signifikan-UAPA
Penyusunan Tabel A
RiskControlMatrix-UAPA
Penilaian dan Penetapan
Tabel A
RiskControlMatrix
Apr-Agu Sep –Feb
ReviuPenilaian Tabel A
RiskControlMatrix
Proses Penilaian
Tk. UAKPA
Kompilasi Penilaian
Secara Berjenjang
UAPPA-W –UAPPA-
E1 –UAPA
Penyusunan Laporan Hasil
Penilaian
Simpulan Efektivitas:
1.Efektif
2.Efektif dengan Pengecualian
3.Mengandung Kelemahan
Material
ReviuPIPK
Secara Berjenjang
Tk. UAKPA s.d. UAPA
Penyusunan SOR
Simpulan terkait SPI:
1.Memadai
2.Tidak Memadai
Penyusunan
Laporan Keuangan
Tk. UAPA
Penyampaian ND PTD
Laporan Keuangan
14

15. itjen.kemenkeu.go.id
PenentuanAkunSignifikan
Akunyang memilikikemungkinansalah
sajimaterialataumenurutpertimbangan
manajemenperludievaluasikarena
alasantertentu.
(Dilakukanoleh ManajemenTingkat UAPA)
PenyusunanDesignPIPK
MenyusunRisk Control Matrix (RCM)
yang dilakukanoleh manajemenTingkat
UAPA dan dinilaioleh Tim PenilaiTingkat
UAPA.
PembentukanTim Penilai
Tingkat UAPA
❑Tim PenilaiTingkat UAPA diketuaioleh
SekretarisJenderalataupimpinanunit
lain yang sejenis;
❑Dapatmelibatkanunit teknislain
(EselonI lain) sesuaidenganproses
bisnisyang ditanganitermasukunit
yang menanganiTIK.
RuangLingkupPenilaian
Ruanglingkuppenilaianmeliputiperiode
pelaporankeuangan, tingkatmaterialitas,
satkeruji petikpenilaian, sampaijadwal
penilaian.
LangkahAwalTahununtukPIPK yang Efektif
15

16. itjen.kemenkeu.go.id
16
KeterbatasanPenerapanPIPK
Meskipuntelahdirancangsecaramemadai, sistempengendalianintern tetapmemilikiketerbatasan:
Management
Override
(pengabaian
manajemen)
Collusion
(Kolusi)
Improper Judgement
from Management
(pertimbangan
manajemenyang
kurangmatang)
Human Error
(kegagalan
menerjemahkan
perintah)

17. itjen.kemenkeu.go.id
TerimaKasih
KEMENTERIAN KEUANGAN
INSPEKTORAT JENDERAL
GedungDjuanda II Lantai 4–13
Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta10710
Telp.[phone]