1.Materi_Sosialisasi_Supplier_Final.pptx

Materi_Sosialisasi_Supplier_Final

1. MANAJEMEN KOMITMEN KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT TRANSFORMASI PERBENDAHARAAN

2. DATA SUPPLIER BA 999 Non BA 999 Upload Entry Tingkatan Persetujuan Tingkatan Persetujuan RUANG LINGKUP D ATA KONTRAK BA 999 Non BA 999 Upload Entry 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4

3. Tata Kelola Informasi Pihak Penerima Pembayaran dalam Implementasi SPAN MANAJEMEN SUPPLIER

4. Fitur pembayaran secara Giral Reformasi Bidang Keuangan Negara Penyempurnaan Proses Bisnis dan Implementasi SPAN Data supplier dalam Kerangka Implementasi SPAN Prinsip Pencatatan dan Penggunaan Data Supplier Pemeliharaan Data Supplier OUTLINE

5. PEMBAYARAN SECARA GIRAL KBN + KPN  KPKN Mekanisme Pembayaran Non Tunai ( Giralisasi ) Pelaksanaan pembayaran kepada yang berhak melalui transfer antar rekening Penggunaan rekening pada bank umum / komersil untuk tujuan pembayaran Penerima pembayaran diharuskan memiliki rekening sebagai tujuan pembayaran Mekanisme Pembayaran Secara Langsung (LS) dan mekanisme UYHP/ UP 1990-Sistem Pelayanan Satu Atap

6. 6 REFORMASI BIDANG KEUANGAN NEGARA

7. PENYEMPURNAAN PROSES BISNIS DAN IMPLEMENTASI SPAN

8. Penyempurnaan Landasan Hukum Clarity of Role : penegasan kembali tugas dan tanggung jawab pejabat perbendaharaan dan Kementrian Keuangan selaku Kuasa BUN dan pembayaran secara giral Implementasi check and balance dan internal control PENYEMPURNAAN PROSES BISNIS

9. Pembayaran secara Giral Pencairan dana berdasarkan SP2D dilakukan melalui transfer dana dari Kas Negara pada bank operasional kepada Rekening Pihak Penerima yang ditunjuk pada SP2D [ Pasal 64 PMK 190/2013] Penggunaan rekening sebagai tujuan pembayaran terkait dengan : a. Pembayaran dengan LS; diantaranya meliputi pembayaran kepada : keperluan penyedia barang dan jasa Bendahara Pengeluaran / pihak lainnya untuk pembayaran non- gaji induk pembayaran honor dan perjalanan dinas [ pasal 40 PMK 190/2012] b. Pembayaran Gaji induk ( pasal 22) c. Bendahara pengeluaran dalam rangka UP [ Pasal 28] PENYEMPURNAAN PROSES BISNIS

10. PPK PPK berwenang untuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara , diantaranya berupa tugas dan wewenang untuk membuat dan menandatangani SPP [ Pasal 13 ayat 1 huruf h PMK 190/2012] Dalam Penerbitan SPP, PPK diantaranya melakukan pengujian terhadap kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN [ Pasal 14 ayat 1 huruf c PMK 190/2012 ] Dalam hal pembuatan komitmen terkait dengan perjanjian / kontrak , dicantumkan informasi berupa nama bank, nama dan nomor rekening penerima pembayaran [ Pasal 35 ayat 3 PMK 190] Dalam hal tagihan terkait dengan penyedia barang / jasa bukti-bukti yang sah , diantaranya meliputi : Referensi bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang dan jasa [ Pasal 40 ayat 2 b PMK 190] PENYEMPURNAAN PROSES BISNIS

11. PPSPM Pemeriksaan hak tagih oleh PPSPM meliputi “ pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran ” [PP 45/20120 Pasal 67 (5) d] Pengujian terhadap SPP beserta dokumen pendukung yang dilakukan oleh PPSPM meliputi : kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP sehubungan dengan perjanjian / kontrak / surat keputusan [ Pasal 17 ayat 3 PMK 190/2012] Bukti-bukti yang sah diantaranya : Referensi bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang dan jasa [ Pasal 40 ayat 2 b PMK 190] PENYEMPURNAAN PROSES BISNIS

12. Landasan Hukum Menteri Keuangan selaku BUN menyelenggarakan sistem informasi data mengenai pihak yang melakukan perjanjian dengan pemerintah atau pihak yang memperoleh pembayaran dari kuasa BUN, yang paling sedikit mencakup informasi mengenai : Nama NPWP Nomor rekening bank Alamat [ PP 45/2013; Bab X; Sistem Informasi Keuangan NegaraPasal 179] IMPLEMENTASI SPAN

13. Fitur Utama Single database Single data input Centralized management Integrated system Closed system IMPLEMENTASI SPAN

14. 15 DATA SUPPLIER DALAM IMPLEMENTASI SPAN

15. PENGESAHAN DIPA TAHAP PELAKSANAAN APBN DATA PENERIMA/ TUJUAN PEMBAYARAN PERIKATAN SERAH TERIMA PENAGIHAN PEMBAYARAN KONTRAK/ Surat Keputusan BAST SPM SP2D SPM Tagihan Termasuk : DATA SUPPLIER PAYMENT/ PEMBAYARAN DATA SUPPLIER: INFORMASI TERKAIT PIHAK YANG MENERIMA PEMBAYARAN KERANGKA PENGGUNAAN DATA SUPPLIER – SAAT INI

16. D ATA SUPPLIER T UJUAN PEMBAYARAN/ SP2D D ATA “PIHAK PENERIMA PEMBAYARAN” P ENAGIHAN SPM P EMBAYARAN KPA/ S ATKER BUN/ KPPN D ATA SUPPLIER D ATA SUPPLIER KERANGKA PENGGUNAAN DATA SUPPLIER – SPAN

17. PRINSIP TATA KELOLA DATA SUPPLIER

18. Data supplier merupakan bagian dari thumb rules * proses pembayaran Penyampaian data supplier dilakukan bersamaan dengan data RFC ( Kontrak ) atau Resume Tagihan Kebenaran data yang disampaikan ke KPPN menjadi tanggung jawab KPA KPPN hanya menggunakan data supplier dari Satker ( tidak melakukan konfirmasi terhadap sumber data (KPP/Bank)) PRINSIP PENCATATAN DAN PENGGUNAAN DATA SUPPLIER

19. Validasi Data Supplier di KPPN dilakukan untuk mencegah pencatatan kembali data yang sama ( duplikasi ) dan pencatatan data yang tidak valid KPPN harus memproses pembayaran terhadap penerima / rekening sebagaimana tercantum dalam RFC / Resume Tagihan yang sesuai dengan Data Supplier. Konfirmasi kepada Satker atas data supplier ( berupa Nomor Register Supplier) dilakukan menggunakan format laporan yang disediakan aplikasi Adanya unit pengelola data supplier yang tidak terlibat secara langsung dengan pelaksanaan tugas sehari-hari di KPPN PRINSIP PENCATATAN DAN PENGGUNAAN DATA SUPPLIER

20. Primary key yang digunakan dalam proses validasi diantaranya meliputi : Header : NPWP, Nama supplier Site : Kode site ( kombinasi tipe supplier&kode pos) Bank: B ank dengan negara bank Indonesia: Nama dan kode Bank, Nama cabang bank, Nomor rekening bank dengan negara bank di luar Indonesia: Nama Bank, Nama Cabang Bank, Tipe cabang / Kode Swift dan nomor rekening PRINSIP PENCATATAN DAN PENGGUNAAN DATA SUPPLIER

21. Apabila diketahui terdapat elemen data yang sama ( misal nama supplier atau NPWP): KPPN tetap mencatat supplier tersebut dan memberi nomor supplier Unit Manajemen Supplier melakukan investigasi ( menginformasikan KPPN terkait perihal kemungkinan kesalahan data) Melakukan konfirmasi terhadap DJP/KPP terhadap kemungkinan penyalahgunaan identitas WP PRINSIP PENCATATAN DAN PENGGUNAAN DATA SUPPLIER

22. KPP B ANK S UPPLIER S ATKER KPPN Penggunaan identitas dalam rangka pengadaan barang / jasa & transfer/ pembayaran atas beban APBN Verifikasi dokumen pendukung (copy NPWP dan buku / rekening koran ) dan bertanggung jawab atas kebenaran data supplier sesuai dokumen pendukungnya Validasi atas unique existence dari data supplier [ tidak dicatat dua kali]. Penggunaan data supplier untuk transfer atas beban APBN Identitas terkait aktivitas vendor dan pemenuhan kewajiban perpajakan Tanggung jawab atas Penerapan prinsip “know your customer”* NPWP D ATA REKENING FORM DATA SUPPLIER ADK DATA SUPPLIER DATA SUPPLIER NRS & Konfirmasi TATA KELOLA PENGGUNAAN DATA SUPPLIER

23. SAAT INI KEDEPAN Tidak ada inventarisasi Data Supplier. Data Supplier diinventarisasi sebelum maupun selama eksekusi proses binis terkait pencairan dana . Tidak terdapat aktivitas pencatatan dan manajemen data base supplier Terdapat aktivitas pemeliharaan catatan dan manajemen database supplier Data Supplier diperoleh / merujuk pada data yang terdapat dalam invoice (SPM) Data Supplier divalidasi dan menjadi salah satu referensi dalam pengesahan invoice (SPM) Tidak terdapat kejelasan tanggung jawab atas error dan , khususnya fraud* dalam penggunaan data supplier Terdapat kejelasan terkait tanggung jawab atas error dan indikasi fraudulent* atas penggunaan data supplier Banyak terjadi retur pembayaran terkait kesalahan rekening . Data Supplier diarahkan sebagai salah satu fitur untuk keamanan dan ketepatan pembayaran KPPN pada dasarnya hanya menggunakan data supplier dalam invoice . KPPN menggunakan data supplier pada invoice, yang didahului aktivitas validasi . PERBANDINGAN MANAJEMEN DATA SUPPLIER

24. 25 TIPE DAN STRUKTUR DATA SUPPLIER

25. K ODE T IPE SUPPLIER J UMLAH PENERIMA PEMBAYARAN SATU PENERIMA BANYAK PENERIMA 1 Satker √ 2 Penyedia barang dan jasa √ 3 Pegawai √ 4 BA 999 selain Penerusan Pinjaman & transfer √ 5 Transfer Daerah √ 6 Penerusan Pinjaman √ 7 Lain-lain √ KATEGORI SUPPLIER DAN JUMLAH PENERIMA PEMBAYARAN

26. K ODE T IPE SUPPLIER J ENIS KOMITMEN BA/NON BA 1 Satker Permintaan dan penggantian / pertanggungjawaban UP Permintaan dan pertanggungjawaban TUP Non BA 999 2 Penyedia barang dan jasa Kontraktual Non Kontraktual Non BA 999 3 Pegawai Pembayaran gaji Honor Lembur Non BA 999 4 BA 999 selain Penerusan Pinjaman & transfer Investasi Pemerintah Subsidi Kredit Program Loan repayment Pembayaran terkait SBN Jasa Bank penatausaha PP Jasa Bank Persepsi Pengembalian PFK Lain-lain BA 999 KATEGORI SUPPLIER DAN JENIS TRANSAKSI

27. K ODE TIPE SUPPLIER J ENIS KOMITMEN BA/NON BA 5 Transfer Daerah Transfer ke Daerah Hibah ke Daerah BA 999 6 Penerusan Pinjaman Pembayaran Penerusan Pinjaman [BUMN/D dan Pemda ] BA 999 7 Lain-lain Pengembalian pajak /PBB/BPHTB/BM-C Pengembalian PNBP Pengembalian setoran uang pensiun Lain-lain Non BA999 KATEGORI SUPPLIER DAN JENIS TRANSAKSI

28. Header Supplier ( Informasi Pokok Supplier) Site Supplier ( Informasi Lokasi Supplier) Bank Supplier ( Informasi Rekening Supplier) Additional Bank Information ( Informasi Rekening Tambahan ) STRUKTUR DATA SUPPLIER SATU PENERIMA (TIPE 1,2,4 DAN 7)

29. Header Supplier ( Informasi Pokok Supplier) 1. Nomor Register Supplier (NRS) 2. Nama Supplier 3. NPWP 1. Nama Site 2. Tipe Supplier 3. Alamat 4. Kabupaten 5. Provinsi 6. Kode Pos 7. Negara 8. Nomor Telepon dan Alamat Email 9. Kode KPPN 1. Negara Bank 2. Nama Bank 3. Kode Bank 4. Nomor Rekening 5. Nama Cabang Bank 6. Nama Pemilik Rekening 7. Mata Uang 8. Kode SWIFT 9. Kode IBAN Site Supplier ( Informasi Lokasi Supplier) Bank Supplier ( Informasi Rekening Supplier) - Additional Bank Information ( Informasi Rekening Tambahan ) STRUKTUR DATA SUPPLIER SATU PENERIMA (TIPE 1,2,4 DAN 7)

30. Header Supplier ( Informasi Pokok Supplier) Site Supplier ( Informasi Lokasi Supplier) Bank Supplier ( Informasi Rekening Supplier) Additional Bank Information ( Informasi Rekening Tambahan ) Bank Supplier ( Informasi Rekening Supplier) Additional Bank Information ( Informasi Rekening Tambahan ) Bank Supplier ( Informasi Rekening Supplier) Additional Bank Information ( Informasi Rekening Tambahan ) STRUKTUR DATA SUPPLIER BANYAK PENERIMA (TIPE 3,5 DAN 6)

31. Header Supplier ( Informasi Pokok Supplier) 1. Nomor Register Supplier (NRS) 2. Nama Supplier 3. NPWP 1. Nama Site 2. Tipe Supplier 3. Alamat 4. Kabupaten 5. Provinsi 6. Kode Pos 7. Negara 8. Nomor Telepon dan Alamat Email 9. Kode KPPN 1. Negara Bank 2. Nama Bank 3. Kode Bank 4. Nomor Rekening 5. Nama Cabang Bank 6. Nama Pemilik Rekening 7. Mata Uang 8. Kode SWIFT 9. Kode IBAN Site Supplier ( Informasi Lokasi Supplier) Bank Supplier ( Informasi Rekening Supplier) 1. Nama Pegawai / Pemerintah Daerah/ Pengguna Dana 2. NPWP 3. NIP 4. Lokasi 5. Alamat 6. Kabupaten / kota 7. Provinsi 8. Kode Pos 9. Negara Additional Bank Information ( Informasi Rekening Tambahan ) STRUKTUR DATA SUPPLIER BANYAK PENERIMA (TIPE 3 , 5 & 6)

32. Informasi Pokok HEADER   D ATA TYPE SUPPLIER 1 2 3 4 5 6 7 Satker Penyedia Brg & Jasa Pegawai BA 999 Transfer Daerah Penerusan Pinjaman Lain-lain Informasi Pokok Nama Supplier Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory NPWP Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Kode Satker Mandatory N/A Mandatory N/A N/A N/A N/A

33. Informasi Lokasi   D ATA T YPE SUPPLIER 1 2 3 4 5 6 7 Satker Penyedia Brg & Jasa Pegawai BA 999 Transfer Daerah Penerusan Pinjaman Lain-lain Informasi Lokasi Alamat Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Kota Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional Propinsi Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional Kode Pos Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Negara Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Nomor Telepon Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional Email Supplier Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional Tipe Supplier Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory

34. Informasi Rekening   D ATA T YPE SUPPLIER 1 2 3 4 5 6 7 Satker Penyedia Brg & Jasa Pegawai BA 999 Transfer Daerah Penerusan Pinjaman Lain-lain Informasi rekening Negara Lokasi Bank Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Kode Bank Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Nama Bank Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Kode Swift Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional Nama Cabang Bank Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Nama Pemilik Rekening Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Nomor Rekening Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory IBAN Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional Mata Uang Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Detail Nama Cabang Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional

35. Informasi Tambahan Rekening   D ATA T YPE SUPPLIER 1 2 3 4 5 6 7 Satker Penyedia Brg & Jasa Pegawai BA 999 Transfer Daerah Penerusan Pinjaman Lain-lain Informasi Tambahan Nama Pegawai / Nama Pemda / Nama Pengguna Dana N/A N/A Mandatory N/A Mandatory Mandatory N/A NPWP N/A N/A Mandatory N/A Mandatory Mandatory N/A NIP N/A N/A Mandatory N/A N/A N/A N/A Lokasi ( Pemda ) N/A N/A N/A N/A Mandatory N/A N/A Alamat N/A N/A N/A N/A N/A Mandatory N/A Kota N/A N/A N/A N/A N/A Mandatory N/A Propinsi N/A N/A N/A N/A N/A Optional N/A Kode Pos N/A N/A N/A N/A N/A Optional N/A Kode Negara N/A N/A N/A N/A N/A Mandatory N/A Email Satker Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory

36. K ODE T IPE SUPPLIER 1 Satker Non BA 999 2 Penyedia barang dan jasa Non BA 999 3 Pegawai Non BA 999 4 BA 999 selain Penerusan Pinjaman dan transfer BA 999 5 Transfer Daerah BA 999 6 Penerusan Pinjaman BA 999 Inventarisasi data supplier sebelum implementasi SPAN untuk data satker , pegawai , supplier terkait BA 999, pengguna dana – untuk penerusan pinjaman dan Pemda dalam rangka transfer Pencatatan data supplier melalui proses bisnis procure to pay * selama implementasi SPAN untuk data supplier terkait penyedia barang dan jasa MEKANISME INVENTARISASI & PENGEMBANGAN DATA SUPPLIER

37. PR Penerbitan Purchase Requisition oleh unit yang menggunakan barang & jasa PO Verifikasi PR, Pemilihan supplier dan penerbitan Purchase Order BAST Penerimaan barang dan jasa , verifikasi terhadap PO & pembuatan BAST Invoice Verifikasi terhadap PO terhadap BA Penerimaan & Penerbitan invoice Payment Penerimaan tagihan , verifikasi terhadap PO, & Pembayaran Data Supplier Penerima / Tujuan Pembayaran DIPA Perikatan Serah Terima Penagihan Pembayaran KPA/ S ATKER BUN/ KPPN Data Supplier Data Supplier INVENTARISASI DATA SUPPLIER – TIPE 2 (KONTRAKTUAL)

38. supplier KPPN SPAN SATKER supplier supplier supplier supplier supplier supplier KPPN KPPN SATKER SATKER SATKER SATKER SATKER KONFIGURASI DATA SUPPLIER REKANAN DALAM SPAN

39. PENCATATAN DAN PENGELOLAAN DATA SUPPLIER

40. Registrasi Data Supplier Pendaftaran Data Supplier baru dan penerbitan Nomor Register Supplier baik melalui ADK, ataupun Data Entry di SatkerBA-999 Update Data Supplier Perubahan detail sebagian elemen data supplier yang diijinkan sesuai dengan struktur data supplier dan alokasi fungsi management user dalam pengelolaan data supplier “Inactive” Supplier Proses membuat elemen data supplier menjadi tidak aktif dan tidak dapat digunakan dalam proses pembayaran “Merge” Supplier Penggabungan elemen data supplier pada beberapa supplier menjadi ke satu supplier tertentu FUNGSI-FUNGSI DATA SUPPLIER

41. PROSES BISNIS (PILOTING)

42. PROSES BISNIS (PILOTING)

43. Approval Hierarchy Upload Registrasi Data Supplier-Non BABUN APPROVAL HIERARCHY UPLOAD REGISTRASI DATA SUPPLIER – NON BABUN

44. Upload Supplier—Non BA 999 – Mailing Function UPLOAD SUPPLIER NON BA 999 – MAILING FUNCTION

45. Approval Hierarchy Entry Data Supplier BABUN APPROVAL HIERARCHY ENTRY DATA SUPPLIER BABUN

46. Entry Supplier BA 999 – Mailing Function ENTRY SUPPLIER BA 999 – MAILING FUNCTION

47. 48 ILUSTRASI PENGGUNAAN DATA SUPPLIER

48. Action pada Modul Manajemen Supplier Oracle Operating Unit Keterangan KPPN UMS 1 Create V X Dialokasikan ke KPPN 2 Update Site Address V X Dialokasikan ke KPPN Site Bank V X Dialokasikan ke KPPN 3 Inactive Header X V Dialokasikan ke user tertentu (UMS) Site Address V X Dialokasikan ke KPPN Site Bank V X Dialokasikan ke KPPN 4 Merge Merge Header X V Dialokasikan ke user tertentu (UMS) Merge site X V Dialokasikan ke user tertentu (UMS) TUGAS KPPN - UMS

49. Unit Khusus Melakukan persetujuan dalam penonaktifan header supplier Mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen supplier di operating units. Melakukan koordinasi dengan sistem-sistem yang terkait dengan manajemen supplier . Melakukan evaluasi terhadap validitas data supplier Memenuhi berbagai kebutuhan dalam rangka pelaporan data terkait supplier. WEWENANG UNIT SUPPLIER

50. 51 TERIMA KASIH