1. Maulina Fahmilita - WEBINAR EXPLORE DJKN.pptx.pdf

Kontribusi DJKN Untuk LKDP WTP

1. KONTRIBUSI DJKN
UNTUK MEWUJUDKAN LKPD WTP
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
MAULINA
FAHMILITA

2. INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
Nama : Maulina Fahmilita, M.Si., Psikolog
Status : K/2
Alamat : Taman Lavender Blok B.3 Jalan Garuda Ujung Pekanbaru
ContacT : No. HP: 081363424030
Fb : Maulina Fahmilita
IG : Fahmilita
email:[email protected]
Pekerjaan : PNS pada DJKN Kemenkeu RI
- Psikolog di Setjen Kemenkeu
- Kasubag Kepegawaian Kanwil DJKN Riau
- Kasi PKN Kanwil DJKN RSK
- Kasi Penilaian KPKNL Pekanbaru
- Kabid PKN Kanwil DJKN Sumut
Hobby : membaca dan menulis-
Motto : 3i : Iqro, Ikhtiar, Ikhlas

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANWIL DJKN SUMATERA UTARA

3. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
DJP DJPC DJA

DJPb

DJPKSETJENDJKNDJPBR BKF BPPKITJEN
Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk
Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang
Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan
untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan
Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang
Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong"
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi
teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara
dan lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
VISI DJKN
menjadi pengelola kekayaan
negara yang profesional dan
akuntabel untuk
sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat
TUGAS DJKN
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

4. INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
Supporting
Unit
Enabler
Core
Business
Primary
Stakeholders

Keuangan

SDM

Umum

Organisasi

Penilaian

IT

Legal

Humas

BMN

KND

KNL

PN

Lelang

Pembeli,
Penjual

K/L

BUMN, BLU, BHL
Mitra
Kerjasama

K/L, Debitur
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

5. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
KANWIL DJKN SUMUT
Tugas KANWIL DJKN
melaksanakan koordinasi,
bimbingan teknis, pengendalian,
evaluasi dan pelaksanaan tugas di
bidang kekayaan
negara, piutang
negara dan lelang.
WILAYAH KERJA
•KANWIL
•17

•KPKNL
•71
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

6. PELAKSANAAN
LELANG
DJKN UNTUK PEMERINTAH DAERAH
OPINI BPK
PENGELOLAAN
ASET
PENILAIAN
ASET
WTP
PENGURUSAN
PIUTANG
LKPD
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Pengelolaan
Barang Milik Daerah
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

7. DASAR HUKUM
PENGELOLAAN BMN/D
•UU No. 17 Tahun 2003
•Keuangan Negara “semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai
dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa
BARANG yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan
hak dan kewajiban tersebut”

•UU No. 1 Tahun 2004
•Perbendaha raan Negara “pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang
ditetapkan dalam APBN dan APBD

•UU No. 15 Tahun 2004
•Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara ”Transparansi dan reliability pertanggungjawaban Keuangan
Negara”
PP
28/2020
Pengelolaan BMN/D
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

8. SINERGI PENGELOLAAN ASET
BUMN
BMN BMN
BUMD
ASET
LAIN-
LAIN
ASET
BUN
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
PUSAT
DAERAH
PENGELOLAAN
PERALIHAN
ASET
KEPADA PEMDA
MEKANISME
PENYERTAAN MODAL
MEKANISME
PENYERTAAN MODAL

9. PENGELOLAAN BMD
PKN
BIMTEK
PENGELOLAAN
BMD
NARASUMBER
PELATIHAN
BIMTEK
INVENTARISASI
BMD
TENAGA AHLI
PENYUSUNAN
PERATURAN
BMD
BIMTEK
PENYUSUNAN
LAPORAN BMD
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
LAYANAN KPKNL/KANWIL

10. PENILAIAN BMD
LAYANAN KPKNL/KANWIL
•PP 28 Tahun 2020

Pasal 1
ayat 7


Pengertian Penilaian

Pasal
48
•Lingkup Penilaian:
•LKPD
•Pemindahtanganan
•Pemanfaatan
kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai
atas suatu objek penilaian pada saat tertentu
Pasal 1
ayat 6
Pengertian Penilai
pihak yang melakukan
penilaian secara independen
berdasarkan kompetensi
yang dimilikinya.
Penilai
Publik


Penilai
Pemerintah


INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

11. PIUTANG NEGARA/ DAERAH
LAYANAN KPKNL/KANWIL
UU No.1
th.2004
Ps.34
ayat 2


Piutang negara/daerah yang tidak dapat
diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu,
diselesaikan menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku
Asal Piutang Daerah
Peraturan





Perjanjian
•Retribusi
•Tuntutan ganti kerugian
negara TGR dan
Tuntutan
Perbendaharaan TP
•Perjanjian kredit
•Pemberian
pinjaman
LHP BPK:
Nilai Investasi Non Permanen diragukan kewajaran
Pengelolaan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Belum Sesuai dengan Pengelolaan
Keuangan Daerah
pupn
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

12. PELAYANAN LELANG






LELANG
EKSEKUSI
PUPN
HT
NON
EKSEKUSI
WAJIB
BMN/D
GRATIFIKASI
EKS PEMILU
SUKARELA
SWASTA
BUMN/D
Persero
Pengertian Lelang
Penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara
tertulis atau lisan yang semakin meningkat utuk mencapai harga tertinggi
yang didahului dengan pengumuman lelang dan dilakukan dihadapan Pejabat
Lelang
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
LAYANAN KPKNL

13. KEUNGGULAN LELANG






INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
LAYANAN KPKNL
CEPAT DAN AMAN
LELANG
SARANA JUAL BELI
TERPERCAYA
KOMPETITIF TRANSPARAN
TERBUKA UNTUK UMUM
HARGA OPTIMAL

14. Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
New Strategi Pengelolaan KN
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
SINERGI DENGAN PEMDA
•Kepastian Nilai pada
pencatatan BMD 1
•Kepastian keberadaan BMD 2
•Profesionalisme Transparansi
dan akuntabilitas pengelolaan
BMD
3
PERMASALAHAN ASET Way Out with KPKNL
PELAKSANAAN PENILAIAN BMD OLEH
PENILAI PEMERINTAH
PELAKSANAAN INVENTARISASI &
“UPDATE” PENCATATAN BMD
BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN BMD
NARASUMBER PENGEMBANGAN KONSEP
PENGELOLAAN BMD

15. Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
New Strategi Pengelolaan KN
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
SINERGI DENGAN PEMDA
•PEMINDAHTANGANAN BMD 4
•PENYELESAIAN PIUTANG DAERAH 5
•PERMASALAHAN LAINNYA 6
PERMASALAHAN
Way Out with KPKNL
PENILAIAN OLEH PENILAI PEMERINTAH
PENJUALAN MELALUI LELANG
BIMTEK PENGELOLAAN PIUTANG
PENYERAHAN PIUTANG KEPADA PUPNC
BIMBINGAN TEKNIS DAN KONSULTASI

16. Welcome
Kanwil DJKN SUMUT
Gedung Keuangan Negara II Lantai III-IV
Jalan Pangeran Diponegoro No. 30.A Medan 20152
Telepon: [phone] Faksimili: [phone]
terima
kasih