1. PROSES BERACARA PD PERADILAN AGAMA.pptx

Ok

1. PROSES BERACARA PADA PERADILAN AGAMA FH UMK 2021

2. RANAH MACAM SENGKETA Sengketa Perkawinan Waris Wasiat Hibah Wakaf Zakat Infaq Shadaqah Ekonomi syari'ah Terjadi sengketa  tidak tercapai musyawarah / perdamaian  ke peradilan agama

3. Jika ada sengketa Hak Milik atau sengketa lain dalam perkara perdata Islam, khusus mengenai objek sengketa tsb harus diputus dahulu di Peradilan Umum . Misal : sengketa waris , yg sebelumnya pewaris punya tanah warisan sedang sengketa kepemilikan dg orla .

4. Apabila terjadi sengketa Hak Milik yang subjek hukumnya antara orang-orang Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama pokok perkara .

5. PTA berwenang mengadili perkara yg menjadi kewenangan PA dalam tingkat banding . PTA juga berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar PA di daerah hukumnya .

6. Ketua PA melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim, panitera , sekretaris , dan juru sita . Ketua PTA melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat PA.

7. Dalam pengawasan , K etua PA dapat memberikan petunjuk , teguran , dan peringatan , yang dipandang perlu . Pengawasan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara .

8. HUKUM ACARA PADA PERADILAN AGAMA Ps. 54 UU 7/89 Hukum Acara pada Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Peradilan Umum , kecuali yang telah diatur secara khusus dalam UU ini . Tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai dgn permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil scr. s ah .

9. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas , melainkan wajib memeriksa dan memutusnya . (Ps. 56 UU 7/89)

10. Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM diikuti dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA . Peradilan dilakukan dengan sederhana , cepat , dan biaya ringan .

11. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan untuk tercapainya peradilan yang sederhana , cepat , dan biaya ringan . Ps. 58 UU 7/89

12. Hak-Hak Pihak Berperkara / Pencari Keadilan : ( Pasal 6 ayat 1 huruf c SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 ) Bantuan Hukum . Berhak perkaranya segera dimajukan ke P engadilan . Berhak segera diadili oleh Pengadilan . Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti .

13. Memberikan keterangan secara bebas . Mendapatkan bantuan juru bahasa . Memilih penasehat hukumnya sendiri dan menghubunginya . Menghubungi perwakilan negaranya ( utk WNA ). Menghubungi / menerima kunjungan dokter jika ditahan . Mengetahui ttg penahanan atas dirinya .

14. Menghubungi / menerima kunjungan keluarga untuk jaminan penangguhan penahanan . Menghubungi / menerima orang lain yang tidak berhubungan dg perkaranya utk kepentingan pekerjaan / keluarganya . Mengirim / menerima surat ke / dari Penasehat hukumnya atau keluarganya .

15. Menghubungi / menerima kunjungan rohaniawan . Berhak diadili dalam sidang yg terbuka untuk umum . Mengajukan saksi atau saksi ahli . Menerima atau menolak putusan . Banding atas putusan pengadilan .

16. Mencabut pernyataannya menerima atau menolak putusan dlm waktu yang ditentukan UU. Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan sesuai UU. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi .

17. ALUR PROSES PERADILAN AGAMA Pendaftaran  diberitahukan hari sidang paling lambat 3 hari sblm hari sidang Tahap Persidangan Putusan / Penetapan Upaya hukum ( verzet , banding, kasasi dan PK).

18. TAHAP PERSIDANGAN : Upaya perdamaian Pembacaan permohonan / gugatan Jawaban Termohon / Tergugat Replik Pemohon / Penggugat Duplik Termohon / Tergugat Pembuktian Kesimpulan Musyawarah Majelis Pembacaan Putusan / Penetapan

19. Ps. 59 UU 7/89 Sidang pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum , kecuali apabila UU menentukan lain atau jika Hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang , memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup . Tidak terpenuhinya ketentuan ayat (1) mengakibatkan seluruh pemeriksaan beserta penetapan atau putusannya batal menurut hukum . Rapat permusyawaratan Hakim bersifat rahasia .

20. Penetapan dan putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum . Atas penetapan dan putusan PA, dapat dimintakan banding .

21. Dalam memeriksa dan memutus perkara , hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya . Penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar .

22. Ps. 62 UU 7/89 Segala penetapan dan putusan Pengadilan , selain harus memuat alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili . Tiap penetapan dan putusan Pengadilan ditandatangani oleh Ketua dan Hakim yang memutus serta Panitera yang ikut bersidang pada waktu penetapan dan putusan itu diucapkan . Berita Acara tentang pemeriksaan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera yang bersidang .

23. Atas penetapan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama dapat dimintakan kasasi ke MA. Penetapan dan putusan Pengadilan yang dimintakan banding atau kasasi , pelaksanaannya ditunda demi hukum , kecuali apabila dalam amarnya menyatakan penetapan atau putusan tersebut dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan , banding, atau kasasi . (Ps. 64 UU 7/89)

24. Pengadilan wajib memberikan akses kpd masyarakat utk memperoleh informasi yg berkaitan dengan putusan dan biaya perkara persidangan . Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja sejak putusan diucapkan . Jika tidak  ketua pengadilan dikenai sanksi .

25. SELAMAT BELAJAR…!