10. Pengadaan Barang E Katalog secara Swakelola.pptx

E katalog

1. PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI SWAKELOLA OLEH KELOMPOK MASYARAKAT (TPS-KSM) DAK Fisik Infrastruktur Bidang Sanitasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2. 2 PERENCANAAN PBJP SECARA SWAKELOLA 01 MATERI JENIS KOMPETENSI MENGELOLA PBJP SECARA SWAKELOLA LEVEL 1 02 03 04 05 PERSIAPAN PBJP SECARA SWAKELOLA PELAKSANAAN PBJP SECARA SWAKELOLA RISIKO PENGELOLAAN PBJP SECARA SWAKELOLA IDENTIFIKASI DAN PENGUMPULAN BAHAN DAN/ATAU DATA DAN/ATAU INFORMASI YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENGELOLA PBJP SECARA SWAKELOLA Jenis Kompetensi Mengelola PBJP Secara Swakelola Level 1 2

3. PERENCANAAN PBJP SECARA SWAKELOLA Jenis Kompetensi Mengelola PBJP secara Swakelola Level 1 3 01 Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh K/L/PD, K/L/PD lain, Ormas, atau Pokmas PENGERTIAN DAN TUJUAN SWAKELOLA Memenuhi kebutuhan B/J yang tidak disediakan oleh pelaku usaha 1 Memenuhi kebutuhan B/J yang tidak diminati oleh pelaku usaha 2 Mengoptimalkan Sumber Daya 3 Meningkatkan Kemampuan Teknis SDM Efektifitas dan/atau Efisiensi Meningkatkan partisipasi Ormas/Kelompok Masyarakat Memenuhi Kebutuhan B/J yang bersifat rahasia 1 2 3 4 5 6 7 Tujuan Swakelola

4. Barang/ jasa yang dilihat dari segi nilai , lokasi , dan/ atau sifatnya tidak diminati oleh Pelaku Usaha Contoh : Nilai Kecil/Tempat Terpencil Jasa penyelenggaraan penelitian dan pengembangan , pendidikan dan/ atau pelatihan , kursus , penataran , seminar, lokakarya atau penyuluhan . Contoh : Sosialisasi Kesehatan Jasa penyelenggaraan kegiatan sayembara atau kontes Contoh : Sayembara Desain Jasa pemilihan Penyedia Barang/Jasa ( agen pengadaan ) dari unsur UKPBJ K /L/PD Contoh : Tender pekerjaan Kementerian dilaksanakan UKPBJ Provinsi Barang/ jasa yang dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif dan budaya dalam negeri untuk kegiatan pengadaan festival, parade seni / budaya Contoh : Pagelaran Seni Jasa sensus , survei , pemrosesan / pengolahan data, perumusan kebijakan publik , pengujian laboratorium dan pengembangan sistem , aplikasi , tata kelola , atau standar mutu tertentu . Contoh : Pendataan Penduduk Barang/ jasa yang masih dalam pengembangan sehingga belum dapat disediakan atau diminati oleh Pelaku Usaha Contoh : Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Barang/ jasa yang dihasilkan oleh Ormas , Kelompok Masyarakat, atau Masyarakat Contoh : Pelestarian lingkungan hidup oleh Ormas Barang/ jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan partisipasi masyarakat (Pembangunan fisik maupun non fisik ) Contoh : Jalan Desa, Pelayanan Gizi Posyandu Barang/ jasa yang bersifat rahasia dan mampu dilaksanakan oleh K/L/PD yang bersangkutan Contoh : Pembuatan soal ujian PERENCANAAN PBJP SECARA SWAKELOLA Jenis Kompetensi Mengelola PBJP secara Swakelola Level 1 4 01 KRITERIA BARANG/JASA YANG DAPAT DI SWAKELOLA KAN 1 3 5 7 9 2 4 6 8 10

5. Barang/ jasa yang dilihat dari segi nilai , lokasi , dan/ atau sifatnya tidak diminati oleh Pelaku Usaha Contoh : Nilai Kecil/Tempat Terpencil Jasa penyelenggaraan penelitian dan pengembangan , pendidikan dan/ atau pelatihan , kursus , penataran , seminar, lokakarya atau penyuluhan . Contoh : Sosialisasi Kesehatan Jasa penyelenggaraan kegiatan sayembara atau kontes Contoh : Sayembara Desain Jasa pemilihan Penyedia Barang/Jasa ( agen pengadaan ) dari unsur UKPBJ K /L/PD Contoh : Tender pekerjaan Kementerian dilaksanakan UKPBJ Provinsi Barang/ jasa yang dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif dan budaya dalam negeri untuk kegiatan pengadaan festival, parade seni / budaya Contoh : Pagelaran Seni Jasa sensus , survei , pemrosesan / pengolahan data, perumusan kebijakan publik , pengujian laboratorium dan pengembangan sistem , aplikasi , tata kelola , atau standar mutu tertentu . Contoh : Pendataan Penduduk Barang/ jasa yang masih dalam pengembangan sehingga belum dapat disediakan atau diminati oleh Pelaku Usaha Contoh : Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Barang/ jasa yang dihasilkan oleh Ormas , Kelompok Masyarakat, atau Masyarakat Contoh : Pelestarian lingkungan hidup oleh Ormas Barang/ jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan partisipasi masyarakat (Pembangunan fisik maupun non fisik ) Contoh : Jalan Desa, Pelayanan Gizi Posyandu Barang/ jasa yang bersifat rahasia dan mampu dilaksanakan oleh K/L/PD yang bersangkutan Contoh : Pembuatan soal ujian 1 3 5 7 9 2 4 6 8 10 KRITERIA BARANG/JASA YANG DAPAT DI SWAKELOLA KAN (LANJUTAN_1)

6. TAHAPAN PERENCANAAN PBJ MELALUI SWAKELOLA Penetapan tipe Swakelola Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK Penyusunan Perkiraan Biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) Hasil perencanaan PBJ dimuat dalam RUP PERENCANAAN PBJP SECARA SWAKELOLA Jenis Kompetensi Mengelola PBJP secara Swakelola Level 1 6 01

7. PENETAPAN TIPE SWAKELOLA D irencanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh K.L/PD penanggung jawab anggaran D irencanakan dan diawasi oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh K/L/PD lain pelaksana Swakelola D irencanakan dan diawasi oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola D irencanakan oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola Pelaksana: K/L/PD lain, PTN K/L Lain , BLU atau BLUD K/L/PD Lain , atau UKPBJ K/L/Pemda lain sebagai agen Peng adaan PTN, BLU atau BLUD OMS, PTS atau Asosiasi Profesi TIPE TIPE TIPE TIPE PERENCANAAN PBJP SECARA SWAKELOLA Jenis Kompetensi Mengelola PBJP secara Swakelola Level 1 7 01

8. 8 PERENCANAAN PBJP SECARA SWAKELOLA 01 MATERI JENIS KOMPETENSI MENGELOLA PBJP SECARA SWAKELOLA LEVEL 1 02 03 04 05 PERSIAPAN PBJP SECARA SWAKELOLA PELAKSANAAN PBJP SECARA SWAKELOLA RISIKO PENGELOLAAN PBJP SECARA SWAKELOLA IDENTIFIKASI DAN PENGUMPULAN BAHAN DAN/ATAU DATA DAN/ATAU INFORMASI YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENGELOLA PBJP SECARA SWAKELOLA Jenis Kompetensi Mengelola PBJP Secara Swakelola Level 1 8

9. PERSIAPAN PBJP SECARA SWAKELOLA Jenis Kompetensi Mengelola PBJP secara Swakelola Level 1 9 02 PERSIAPAN PBJP SECARA SWAKELOLA Penetapan penyelenggara Swakelola 1 Penetapan Jadwal Pelaksanaan 3 Reviu RAB 5 2 4 6 Penetapan Rencana Kegiatan Reviu Spesifikasi Teknis/KAK Finalisasi dan Penandatanganan Kontrak Swakelola (khusus Swakelola Tipe II/III/IV) Tim Persiapan Tim Pelaksana Tim Pengawas Tahap Persiapan Tahap Pelaksanaan Tahap Pengawasan dan Pelaporan

10. PERSIAPAN PBJP SECARA SWAKELOLA Jenis Kompetensi Mengelola PBJP secara Swakelola Level 1 10 02 Tipe Swakelola Penetapan Tim Persiapan Tim Pengawas Tim Pelaksana Tipe I PA/KPA Penanggung Jawab Anggaran Tipe II PA/KPA Penanggung Jawab Anggaran Pimpinan K/L/PD lain Pelaksana Swakelola Tipe III Pimpinan Calon Pelaksana Swakelola Tipe IV Pimpinan Kelompok Masyarakat PENETAPAN PENYELENGGARA PBJP SECARA SWAKELOLA

11. PERSIAPAN PBJP SECARA SWAKELOLA Jenis Kompetensi Mengelola PBJP secara Swakelola Level 1 11 02 PENETAPAN RENCANA KEGIATAN DAN JADWAL PELAKSANAAN Rencana Kegiatan : daftar aktivitas yang akan dilakukan Tim Pelaksana Swakelola dalam rangka mencapai sasaran output ( keluaran ) yang telah ditetapkan . Ketentuan Jadwal Pelaksanaan menetapkan waktu dimulainya hingga berakhirnya pelaksanaan Swakelola ; dan/ atau menetapkan jadwal pelaksanaan swakelola berdasarkan kebutuhan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan barang / jasa yang diperlukan .

12. PERSIAPAN PBJP SECARA SWAKELOLA Jenis Kompetensi Mengelola PBJP secara Swakelola Level 1 12 02 REVIU SPESIFIKASI TEKNIS/KAK Swakelola Tipe I Tim Persiapan melakukan reviu atas spesifikasi teknis /KAK Tim Persiapan melakukan reviu atas proposal Tim Pelaksana Swakelola Tipe II, III, dan IV Menyesuaikan target/ sasaran KAK perencanaan Swakelola dengan anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA

13. PERSIAPAN PBJP SECARA SWAKELOLA Jenis Kompetensi Mengelola PBJP secara Swakelola Level 1 13 02 REVIU RAB Tim persiapan mereviu RAB yang telah disusun pada tahap perencanaan . Tujuan dilakukan reviu adalah melihat kesesuaian RAB dengan anggaran yang tersedia pada DIPA/DPA dan menyusun RAB yang lebih detail. Menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya Menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran; Menyusun rencana penyerapan biaya mingguan dan biaya bulanan; Menghitung penyediaan kebutuhan tenaga ahli, peralatan dan bahan/material yang dilaksanakan dengan pengadaan melalui penyedia; dan/atau Menyusun dokumen persiapan untuk kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang dilaksanakan dengan kontrak terpisah, yang meliputi: HPS, rancangan kontrak, dan spesifikasi teknis/KAK. Reviu RAB meliputi kegiatan:

14. Kontrak Swakelola paling kurang berisi: PERSIAPAN PBJP SECARA SWAKELOLA Jenis Kompetensi Mengelola PBJP secara Swakelola Level 1 14 02 FINALISASI DAN PENANDATANGAN KONTRAK PBJP SECARA SWAKELOLA Para pihak; Barang/Jasa yang akan dihasilkan; Nilai yang diswakelolakan sudah termasuk seluruh kebutuhan Barang/Jasa pendukung Swakelola; Jangka waktu pelaksanaan; dan Hak dan kewajiban para pihak Sanksi Para pihak yang menandatangani kontrak swakelola: Tipe I : Paket pekerjaan Swakelola ini diikuti oleh satuan kerja yang menerapkan PNBP, BLU/BLUD atau Perguruan Tinggi Negeri pada instansi pemerintah penanggungjawab anggaran dalam hal memerlukan Kontrak. Kontrak antara pejabat penandatangan kontrak dan pelaksana swakelola. Tipe II : kontrak antara PPK dengan ketua Tim Pelaksana K/L/P/D lain. Tipe III : kontrak antara PPK dengan pimpinan pelaksana swakelola. Tipe IV : kontrak antara PPK dengan pimpinan Pokmas.

15. 15 PERENCANAAN PBJP SECARA SWAKELOLA 01 MATERI JENIS KOMPETENSI MENGELOLA PBJP SECARA SWAKELOLA LEVEL 1 02 03 04 05 PERSIAPAN PBJP SECARA SWAKELOLA PELAKSANAAN PBJP SECARA SWAKELOLA RISIKO PENGELOLAAN PBJP SECARA SWAKELOLA IDENTIFIKASI DAN PENGUMPULAN BAHAN DAN/ATAU DATA DAN/ATAU INFORMASI YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENGELOLA PBJP SECARA SWAKELOLA Jenis Kompetensi Mengelola PBJP Secara Swakelola Level 1 15

16. PELAKSANAAN PBJP SECARA SWAKELOLA Jenis Kompetensi Mengelola PBJP secara Swakelola Level 1 16 03 Tim pelaksana swakelola melaksanakan pekerjaan berdasarkan Spesifikasi Teknis/KAK yang telah ditetapkan yang merupakan bagian dari kontrak antara PPK dengan pimpinan Kelompok Masyarakat Tim pelaksana melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan berdasarkan Kontrak Swakelola yang telah disepakati Pengajuan kebutuhan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan rencana kegiatan Penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja (tenaga teknis, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan Menyusun laporan Swakelola dan dokumentasi sesuai dengan yang diatur dalam dokumen Kontrak Pokmas pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/ atau spesifikasi teknis /KAK dilakukan perubahan kontrak Dalam hal terdapat wanprestasi pekerjaan , maka sanksi dikenakan sesuai yang tercantum dalam kontrak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PELAKSANAAN SWAKELOLA TIPE IV MEMPERHATIKAN:

17. PELAKSANAAN PBJP SECARA SWAKELOLA Jenis Kompetensi Mengelola PBJP secara Swakelola Level 1 17 03 PENGAWASAN Persiapan Pelaksanaan Penyerahan Hasil Pekerjaan Pengawasan: administrasi, teknis dan keuangan Tim Pengawas: melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada PPK untuk mengambil tindakan korektif (apabila diperlukan).

18. PELAKSANAAN PBJP SECARA SWAKELOLA Jenis Kompetensi Mengelola PBJP secara Swakelola Level 1 18 03 Tim Pelaksana/Pimpinan Pokmas Menyerahkan hasil pekerjaan & laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK Pemeriksaan oleh Tim Pengawas Berita Acara Hasil Pemeriksaan OK? Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA Tidak/Belum Ya ALUR PIKIR SERAH TERIMA SWAKELOLA

19. PELAKSANAAN PBJP SECARA SWAKELOLA Jenis Kompetensi Mengelola PBJP secara Swakelola Level 1 19 03 PEMBAYARAN PELAKSANAAN SWAKELOLA 1 Upah Tenaga Kerja 2 Pembayaran Honor tenaga Ahli/Narasumber 3 Pengadaan Suku Cadang/Peralatan 4 Pengadaan Bahan 5 Biaya Laporan Pembayaran pelaksanaan Swakelola antara lain: Pembayaran pengadaan secara swakelola tidak ada unsur keuntungan (profit) Telah memperhitungkan komponen pajak (PPN dan PPh) . Pembayaran Swakelola perlu memperhatikan: Bulanan Termin Sekaligus

20. 20 PERENCANAAN PBJP SECARA SWAKELOLA 01 MATERI JENIS KOMPETENSI MENGELOLA PBJP SECARA SWAKELOLA LEVEL 1 02 03 04 05 PERSIAPAN PBJP SECARA SWAKELOLA PELAKSANAAN PBJP SECARA SWAKELOLA RISIKO PENGELOLAAN PBJP SECARA SWAKELOLA IDENTIFIKASI DAN PENGUMPULAN BAHAN DAN/ATAU DATA DAN/ATAU INFORMASI YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENGELOLA PBJP SECARA SWAKELOLA Jenis Kompetensi Mengelola PBJP Secara Swakelola Level 1 20

21. RISIKO PENGELOLAAN PBJP SECARA SWAKELOLA Jenis Kompetensi Mengelola PBJP secara Swakelola Level 1 21 04 No Tahapan Risiko Penanganan 1 Perencanaan Penetapan Tipe Kesalahan penetapan tipe swakelola, misalnya pekerjaan akan diswakelolakan dengan Kelompok Masyarakat namun pada perencanaan yang dituangkan dalam SIRUP tertulis swakelola tipe III Kesalahan penentuan tipe karena informasi awal terkait syarat pelaksana swakelola tidak dapat dipenuhi, misalnya ditetapkan swakelola tipe III tetapi gambaran OMS/PTS/Asosiasi yang akan diajak kerja sama belum berbadan hukum di Kementerian Hukum dan HAM Jika kesalahan penentuan tipe karena ketidaktahuan Pelaku Pengadaan dan Tim Pendukungnya terkait regulasi atau informasi terbaru, maka pengetahuan ini harus ditingkatkan dengan memperbanyak kegiatan sharing knowledge. Jika terjadi karena ketidaktelitian maka dapat dilakukan coaching. Jika kesalahan sudah terjadi pada saat RUP sudah ditayangkan, maka perlu direvisi paket swakelola tersebut. 2 Persiapan Penetapan Penyelenggara Swakelola Kesalahan penetapan tim penyelenggara, misal pada swakelola tipe IV, tim pengawas berasal dari instansi pemilik anggaran. Kesalahan penetapan anggota tim, misalnya Tim Pengawas menjadi bagian dari Tim Pelaksana Kesalahan pihak yang menetapkan, misalnya Tim Penyelenggara Swakelola Tipe IV ditetapkan oleh PA/KPA pemilik anggaran. Jika kesalahan penentuan tipe karena ketidaktahuan Pelaku Pengadaan dan Tim Pendukungnya terkait regulasi atau informasi terbaru, maka pengetahuan ini harus ditingkatkan dengan memperbanyak kegiatan sharing knowledge. Jika terjadi karena ketidaktelitian maka dapat dilakukan coaching. Revisi penetapan penyelenggara. Penyusunan dan penetapan rencana dan jadwal kegiatan Rencana dan jadwal yang dirancang tidak menuju sasaran swakelola yang telah ditetapkan. Rencana dan jadwal pelaksanaan tidak implementatif (tidak detil) sulit untuk dilaksanakan. Jika kesalahan penentuan tipe karena ketidaktahuan Pelaku Pengadaan dan Tim Pendukungnya terkait regulasi atau informasi terbaru, maka pengetahuan ini harus ditingkatkan dengan memperbanyak kegiatan sharing knowledge. Revisi penetapan rencana dan jadwal pelaksanaan swakelola. 3 Pelaksanaan Pelaksanaan tidak sesuai rencana dan jadwal dengan berbagai alasan misalnya karena pekerjaan dialihkan ke pihak lain. Prinsip akuntabilitas terabaikan karena tidak ada pendokumentasian dan pelaporan, pembayaran tidak sesuai dengan ketentuan. Hasil pekerjaan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena pada saat serah terima tidak dilakukan pemeriksaan secara komprehensif. Tim Pengawas tidak optimal dalam menjalankan perannya. Peningkatan kompetensi Tim Pengawas (sikap kerja dan keterampilan). Melakukan monitoring berkala dan rutin terjadwal. Menolak hasil pekerjaan jika belum sesuai dengan kesepakatan. CONTOH RISIKO PENGELOLAAN PBJP SECARA SWAKELOLA

22. 22 PERENCANAAN PBJP SECARA SWAKELOLA 01 MATERI JENIS KOMPETENSI MENGELOLA PBJP SECARA SWAKELOLA LEVEL 1 02 03 04 05 PERSIAPAN PBJP SECARA SWAKELOLA PELAKSANAAN PBJP SECARA SWAKELOLA RISIKO PENGELOLAAN PBJP SECARA SWAKELOLA IDENTIFIKASI DAN PENGUMPULAN BAHAN DAN/ATAU DATA DAN/ATAU INFORMASI YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENGELOLA PBJP SECARA SWAKELOLA Jenis Kompetensi Mengelola PBJP Secara Swakelola Level 1 22

23. IDENTIFIKASI DAN PENGUMPULAN BAHAN DAN/ATAU DATA DAN/ATAU INFORMASI YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENGELOLA PBJP SECARA SWAKELOLA Jenis Kompetensi Mengelola PBJP secara Swakelola Level 1 23 05 No Tahapan Bahan/Data/Informasi* Bahan Data/Sumber Informasi* 1 Perencanaan Data status hukum Yayasan atau Perkumpulan yang dapat dijadikan pelaksana swakelola tipe III. Data kontrak swakelola pada kegiatan sejenis yang pernah dilakukan, baik dilakukan di instansi sendiri atau instansi lain untuk melihat spek/KAK dan anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan swakelola sehingga penyusunan RAB atau spesifikasi teknis/KAK pada saat perencanaan dapat terlaksana dengan baik. https://ahu.go.id Data base kontrak penilaian kinerja pada masing-masing PPK. Data identifikasi kebutuhan barang/jasa. Dokumen Standar Biaya Masukan (SBM) PMK atau Standar Satuan Harga di Pemerintah Daerah. 2 Persiapan Para pihak yang ditunjuk sebagai penyelenggara swakelola termasuk personal yang akan melakukan penandatanganan kontrak swakelola. Detail spesifikasi teknis/KAK serta informasi tentang sasaran yang telah ditetapkan menjadi bahan untuk melakukan penyusunan rencana, jadwal kegiatan swakelola dan tanda tangan kontrak. Daftar pegawai atau struktur organisasi institusi. Akta Yayasan atau Perkumpulan Surat penetapan Kelompok Masyarakat 3 Pelaksanaan Informasi tentang/metode/tahapan pelaksanaan kegiatan. Kontak hubung para pihak terutama dengan PPK atau Tim Pengawas untuk koordinasi dalam pelaksanaan kontrak swakelola. Hasil pekerjaan untuk penerbitan BAST. Informasi pendukung pembayaran. Spesifikasi teknis/KAK yang disahkan. kontrak yang sudah ditandatangani beserta adendumnya (jika ada). Berita acara hasil pemeriksaan Tim Pengawas. BAST, dokumentasi kegiatan, laporan pelaksanaan kegiatan. Note: *dalam hal diperlukan dapat ditambahkan dokumen lain yang relevan CONTOH BAHAN/DATA/INFORMASI PENDUKUNG PELAKSANAAN PBJP SECARA SWAKELOLA

24. Mekanisme Pengadaan Barang IPAL, Tangki Septik Komunal /Individual, Motor Sampah , dan Alat-Alat Pengolahan Sampah WAJIB dilakukan dengan e- Katalog E- Katalog dapat dilakukan apabila ada permintaan dari TPS-KSM dan pada awal penyusunan DPA, pihak OPD sudah melakukan pemisahan akun belanja barang pada Mata Anggaran Keuangan yaitu Belanja barang dalam bentuk uang yang diserahkan kepada masyarakat untuk pembayaran upah dan lain-lain; dan Belanja barang dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat melalui e-Purchasing 24 MEKANISME PENGADAAN BARANG/ JASA TPS - KSM

25. Mekanisme pengadaan melalui e-Purchasing sebagai berikut : TPS-KSM didampingi oleh TFL melakukan identifikasi material/ bahan yang akan dibeli secara lelang , ( pembelian Tangki Septik pabrikasi atau alat angkut sampah ); TPS-KSM didampingi TFL melakukan rembuk warga untuk menyepakati bahwa untuk pengadaan material/ bahan tersebut akan dilakukan dengan cara pelelangan ; Melalui pendampingan TFL Teknik, TPS-KSM dibantu OPD memeriksa di Katalog Elektronik (e- katalog ) apakah material/ bahan tersebut sesuai kebutuhan dan sudah ada / tercatat di e- katalog ; Jika material/ bahan yang dibutuhkan sudah tercatat di e- katalog , maka TPS-KSM berkirim surat kepada PPK untuk minta dibantu dalam proses e-Purchasing; PPK berdasarkan permintaan TPS-KSM melakukan proses pengadaan melalui e-Purchasing untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan oleh TPS-KSM; Setelah mendapatkan calon penyedia barang dari e- Katalog , PPK melakukan kontrak pengadaan dengan penyedia barang tersebut ; Selanjutnya PPK melakukan serah terima barang (BAST) kepada TPS-KSM atas barang tersebut ; dan Jika material/ bahan yang dibutuhkan tidak ada di e- katalog maka TPS-KSM dapat melakukan proses pengadaan secara langsung tidak menggunakan e-Purchasing. 25 MEKANISME PENGADAAN BARANG/ JASA TPS - KSM

26. Terima Kasih.