1111111111111111111111111PERTEMUAN 4.pptx

Wow

1. FASILITAS KEPABEANAN Donal Devi Amdanata , Ph.D

2. 01 02 03 5 4

3. FASILITAS KEPABEANAN Salah satu aspek dasar pembentukan Undang - Undang Kepabeanan adalah pemberian insentif terhadap perdagangan dan industri . Pemberian insentif tersebut diharapkan akan memberikan manfaat pertumbuhan perekonomian nasional . Bentuk fasilitas kepabeanan yang diberikan oleh Undang-undang Kepabeanan secara umum dapat dibedakan menjadi dua , yaitu : Fasilitas Pelayanan Fasilitas Fiskal Fasilitas yang terkait dengan pelayanan , dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih cepat , lebih baik dan lebih murah Fasilitas yang terkait dengan fiskal , berupa pembebasan Bea Masuk , keringanan Bea Masuk , pengembalian Bea Masuk dan penangguhan Bea Masuk .

4. JENIS-JENIS FASILITAS KEPABEANAN Gudang Berikat (GB) & Pusat Logistik Berikat (PLB) Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) . Kawasan Berikat (KB) KITE Industri Kecil Menengah (KITE-IKM)

5. Alur Permohonan Perizinan TPB dan KITE Portal INSW KPPBC Penerbitan BAP Pemeriksaan Lokasi Pemeriksaan Dokumen Undangan Presentasi 1 Jam Persetujuan/ Penolakan Validasi s istem Tidak Valid Valid (setelah presentasi) (Respon SKP) Kanwil/KPUBC Pengusaha /Investor Bea Cukai Syarat Administrasi 3 hari N IB Izin usaha Hasil KSWP sesuai aplikasi yang menunjukkan valid Buk t i kepemilikan atau penguasaan suatu tempat atau bangunan yg mempunyai batas-batas yg jelas Memenuhi kriteria , yaitu: - Telah dikukuhkan sebagai PKP dan telah menyampaikan SPT PPh tahun pajak terakhir; dan - Mendapat rekomendasi dari Penyelenggara KB/GB/PLB (untuk PDKB/PDGB/PDPLB)

6. Bahan Baku Bahan Penolong Barang Modal Peralatan Perkantoran Bahan Bakar* Fasilitas Kawasan Berikat (KB) PMK 131/PMK.04/2018 & Perdirjen 19/BC/2018 Perusahaan Industri Kawasan Industri / Kawasan Budidaya (min. 10.000 m 2) Industri Manufaktur Ekspor / Lokal 13 63 Jumlah KB seluruh Indonesia Contoh hasil produksi KB: Pengolahan : Adidas, Nike, Victoria Secret, Barbie , dll Fasilitas Fiskal Subyek Penerima Fasilitas Objek Fasilitas Resume Arus Barang Otomasi dan Kemudahan di KB Pemberitahuan pabean terotomasi Izin secara Online 3H + 1 Jam One Size Doesn’t Fit All KB Mandiri Pengawasan Berbasis IT Inventory dan CCTV Online Kemudahan Subkontrak Ekspor langsung dari KB penerima subkon terakhir Bea Masuk ditangguhkan Cukai dibebaskan PPh Pasal 22 Impor tidak dipungut PPN & PPNBM Impor tidak dipungut PPN tidak dipungut (Barang asal lokal) Asal: Tujuan: Impor Ekspor Lokal Lokal TPB Lain, KEK TPB Lain, KEK

7. 1. Barang Timbun : bahan baku , bahan penolong , mesin produksi , suku cadang, peralatan pabrik, alat berat, pengemas , dan / atau alat bantu pengemas untuk industri Fasilitas Gudang Berikat (GB) PMK 155/PMK.04/2019 Perusahaan Industri/ Perdagangan/ Logistik Kawasan Industri / Kawasan Budidaya Asal: Tujuan: LDP LDP GB lain KB, GB, TBB PLB, TLDDP, Kaw Kaw Bebas, Bebas, KEK, KEK, Kaw Ekonomi Kaw Ekonomi lain lain (industri) (asal LDP) Fasilitas Fiskal Objek Fasilitas Resume Arus Barang Bea Masuk ditangguhkan Cukai dibebaskan PPh Pasal 22 Impor tidak dipungut PPN & PPNBM Impor tidak dipungut PPN tidak dipungut Otomasi dan Kemudahan di GB Fasilitas ini ditujukan untuk perusahaan industri Tujuan barang untuk Ekspor, Impor 235 Jumlah G B seluruh Indonesia Ketentuan tata niaga (pembatasan) ditangguhkan Pemberitahuan pabean terotomasi GB Mandiri Penimbunan bisa sampai dengan 2 tahun Pekerjaan sederhana dapat dilakukan Subyek Penerima Fasilitas 2 . Barang untuk Keperluan Pengusahaan / Penyelenggaraan : forklift, rak , timbangan , pengemas , alat bantu pengemas , mesin potong , dll

8. Bahan Baku Bahan Penolong Barang keperluan Operasional Dalam Lokasi PLB Fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB) PMK 272/PMK.04/2015 jo 28/PMK.04/2018 & Perdirjen 01/BC/2016 jo 11/BC/2018 Perusahaan Logistik / Perdagangan Kawasan Industri / Kawasan Budidaya 10.000 m 2 Asal: Tujuan: Impor Ekspor Lokal Lokal TPB Lain, KEK TPB Lain, KEK Fasilitas Fiskal Objek Fasilitas Resume Arus Barang Bea Masuk ditangguhkan Cukai dibebaskan PPh Pasal 22 Impor tidak dipungut PPN & PPNBM Impor tidak dipungut PPN tidak dipungut Otomasi dan Kemudahan di PLB Fasilitas ini ditujukan untuk perusahaan logistik atau perdagangan PLB merupakan salah satu Paket Kebijakan Ekonomi jilid II, bertujuan mengefisienkan biaya logistik di Indonesia Tujuan barang untuk Ekspor, Impor, Transhipment Perusahaan Fasilitas PLB seluruh Indonesia : 111 perusahaan 166 Lokasi Ketentuan tata niaga (pembatasan) ditangguhkan Pengeluaran barang secara parsial Pemberitahuan pabean terotomasi FTA diakomodasi Penimbunan bisa sampai dengan 3 tahun Pekerjaan sederhana dapat dilakukan Subyek Penerima Fasilitas

9. 3 Skema Ekspor di PLB

10. Ekspor Melalui PLB Teliti Dokumen Masuk PLB EKSPORTIR / PPJK Kantor Pengawas SESUAI ? TIDAK YA NPPB SESUAI TIDAK SESUAI BC 3.3 LPE NPE NP3BET NOTUL Pemeriksaan Fisik 10% 30% Mendalam P3BET BC 1.1 Keluar PLB Pendaftaran Ekspor sebelum masuk PLB Diperlakukan sebagai barang ekspor Diangkut ke Pel Muat Diajukan sebelum dikeluarkan dari PLB Pemenuhan ketentuan ekspor dilakukan sebelum barang dimasukkan kedalam PLB

11. Ekspor Dari PLB Teliti Dokumen Masuk PLB EKSPORTIR / PPJK Kantor Pengawas SESUAI ? TIDAK YA SESUAI TIDAK SESUAI BC 4.0 BC 2.7 BC 2.4 LPE NPE NP3BET NOTUL Pemeriksaan Fisik 10% 30% Mendalam P3BET BC 1.1 Keluar PLB BC 3.3 Diangkut ke Pel Muat Diajukan sebelum dikeluarkan dari PLB Untuk Komoditas selain yang diperdagangkan di Bursa Komoditi Barang ditimbun terlebih dahulu di PLB baru dilakukan ekspor Pendaftaran Ekspor setelah barang ditimbun di PLB

12. Transhipment Teliti Dokumen Masuk PLB EKSPORTIR / PPJK Kantor Pengawas SESUAI ? TIDAK YA - BC 1.6 - SPPB NPE NP3BET BC 1.1 Keluar PLB Penimbunan dan Pemindahan Barang Transhipment Kegiatan menimbun barang asal LDP untuk dikeluarkan kembali ke LDP Semua Jenis barang Tidak untuk dikeluarkan ke Dalam Negeri (TLDDP,KB,TPB Lain, dan Lainnya)

13. Bahan Baku Bahan Penolong Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) PMK 160/PMK.04/2018 & 161/PMK.04/2018 Perdirjen 04/BC/2019 & 03/BC/2019 Perusahaan Industri Kawasan Industri dan Non Kawasan Industri Fasilitas Fiskal Objek Fasilitas Resume Arus Barang Bea Masuk dibebaskan atau dibayar dahulu untuk kemudian dikembalikan ( drawback ) Cukai Dibebaskan Otomasi dan Kemudahan KITE Asal: Tujuan: Impor Ekspor Lokal (tanpa fasilitas) TPB , KEK Fasilitas ini ditujukan untuk perusahaan manufaktur yang hasil produksinya berorientasi ekspor Toyota, Bridgestone, dan H&M merupakan contoh brand hasil produksi pengguna FITE Otomasi dan Kemudahan Fasilitas KITE (New KITE) Pemberitahuan pabean terotomasi Izin secara Online 3H + 1 Jam Perizinan Operasional dan Transaksional Online Subkontrak ke Luar Negeri , Reimpor Hasil Produksi , Reekspor Bahan Baku, Penyelesaian BM dan PPN Tanpa Menunggu Jatuh Tempo Impor dan ekspor melalui PLB Otomasi penelitian realisasi ekspor Relaksasi pengenaan sanksi administrasi Percepatan layanan pengembalian BM KITE Digitalisasi layanan (E-KITE) Pengawasan Berbasis IT Inventory dan CCTV Online Subyek Penerima Fasilitas

14. Fasilitas KITE-IKM PMK 177/PMK.04/2016 jo 110/PMK.04/2019 & Perdirjen 01/BC/2017 jo 11/BC/2019 Industri Kecil dan Menengah (IKM) Subyek Fasilitas Dokumen Persyaratan Karakteristik Perusahaan IKM yang diberikan Fasilitas Manfaat Bagi Perusahaan IMPOR dari luar negeri, KB, PLB, KEK OLAH RAKIT PASANG EKSPOR Pembebasan Bea Masuk PPN / PPN & PPnBM tidak dipungut BAHAN BAKU DAN MESIN termasuk Bahan Pengemas dan Penolong Mempermudah prosedur ekspor impor Penurunan biaya produksi Peningkatan modal usaha Peningkatan daya saing Lartas Ditangguhkan Layanan Otomasi Modul Disediakan NPWP & SPT Laporan keuangan Bukti Kepemilikan Lokasi TDI / IUI

15. KRITERIA IKM INVESTASI KEKAYAAN BERSIH HASIL PENJUALAN IN DU S TRI KECIL INDUSTRI MENENGAH Rp 50 jt – Rp 500 jt Rp 300 jt s.d. Rp 3 M Rp 1 M s.d. Rp 15 M Rp 500 jt s.d. Rp 10 M Rp 2,5 M s.d. Rp 10 M Nilai tanah, bangunan, mesin peralatan, sarana & prasarana, kecuali modal kerja I N V ES T ASI KEKAYAAN BERSIH Hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban Hasil penjualan tahunan yang dimilikioleh perusahaan H ASIL PENJUALAN s.d. Rp 1 Miliar Tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha apabila menjadi satu dg tempat pemilik at au at au at au at au

16. Dampak Ekonomi KB dan KITE - 2017 Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Pajak Pusat Rp 641,966 milyar Jaringan Usaha 9.315 perusahaan Total Fasilitas Rp 5,186 triliun Jumlah Perusahaan KITE: 54 KB: 213 Investasi Rp 13,358 triliun Tenaga Kerja 407.022 orang Nilai Tambah Rp 29,119 triliun Ekspor KB-KITE US $ 3,934 milyar ( +/- Rp53,380 triliun ) Rasio Ekspor terhadap Impor KITE : 2,96 KB : 1,2 Pajak Daerah Rp 89,715 milyar *Data dari Survei Dampak Ekonomi KB – KITE 2017

17. Terobosan Yang Telah Dilaksanakan Facility Class Wadah komunikasi B ea C ukai dan Perusahaan penerima fasilitas KITE berupa asistensi ketentuan-ketentuan Fasilitas Pembebasan dan/ atau Pengembalian serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan penerima Fasilitas Pembebasan dan/ atau Pengembalian, seperti pelaporan pertanggungjawaban Fasilitas Pembebasan dan Pengembalian, IT Inventory , LPE dll Gathering Eksportir Sosialisasi Fasilitas Kepabeanan kepada para Eksportir di Jawa Tengah pada bulan November 2018 dengan tema