13 Februari 2025, Penangan Pelanggaran Pemilu Minsel.pptx

Penangan Pelanggaran Pemilu

1. RAPAT EVALUASI PENANGANAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN TAHUN 2024 DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN Prof. Dr. Rosdalina Bukido , M.Hum ., CPM

2. PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum KPU KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Bawaslu Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah NKRI

3. Perbawaslu No. 7 Tahun 2022 Pasal 1 (35): Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan , melanggar , atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu . Pasal 2 : Penanganan Temuan dilakukan oleh Bawaslu , Bawaslu Provinsi , Bawaslu Kabupaten /Kota, Panwaslu Kecamatan , dan Panwaslu LN berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilu dan/ atau hasil Investigasi .

4. PRINSIP PEMILU Jujur Adil Berkepastian Hukum Kepentingan Umum Tertip Terbuka Proporsional Profesional Akuntabel Efektif Efisien Pasal 3, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

5. DASAR HUKUM UU Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang Undang . Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2o14 Tentang Pemilihan Gubernur , Bupati , Dan Walikota Menjadi Undang-undan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2o20 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2o14 Tentang Pemilihan Gubernur , Bupati , Dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-undan Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Peneyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota . Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum .

6. Data Kasus Pelanggaran Pilkada 2024 SULUT JUMLAH KASUS 60 Laporan Pelanggaran di Jajaran Kabupaten 76 Laporan Pelanggaran di Jajaran Kota Jenis-jenis pelaporan Pelanggaran Administratif Pelanggaran Kode Etik Pelanggaran Kampanye Rekapitulasi Suara Sekitar 60 pelanggaran merupakan hasil pengawasan aktif dari pengawas di lapangan

7. Tindakan Penanganan Pelanggaran Penerimaan Laporan dan Temuan : Bawaslu menerima laporan pelanggaran dari masyarakat , peserta pemilu , atau hasil pengawasan aktif . Laporan ini harus disampaikan dalam waktu 7 hari kerja setelah pelanggaran diketahui Pengkajian dan Verifikasi : Setelah menerima laporan , Bawaslu melakukan pengkajian untuk menentukan apakah laporan tersebut memenuhi syarat dan substansi pelanggaran . Jika dianggap valid, Bawaslu akan melanjutkan proses pemeriksaan Penanganan Berdasarkan Jenis Pelanggaran:Pelanggaran Kode Etik : Jika pelanggaran terkait kode etik penyelenggara pemilu , Bawaslu akan meneruskan kasus tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sanksi yang dapat dijatuhkan termasuk teguran tertulis , pemberhentian sementara , atau pemberhentian tetap Pelanggaran Administratif :  Untuk pelanggaran administratif , Bawaslu akan memutuskan dalam waktu 14 hari kerja setelah laporan diterima . Sanksi dapat berupa perbaikan administrasi , teguran tertulis , atau sanksi administratif lainnya Tindak Pidana Pemilu : Jika terdapat dugaan tindak pidana pemilu , Bawaslu akan meneruskan laporan kepada Polri dan Kejaksaan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu ( Gakkumdu ). Proses hukum akan dilanjutkan di pengadilanRekomendasi Tindakan:Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menindaklanjuti pelanggaran administratif . KPU wajib menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan keputusan yang sesuai Proses Hukum: Dalam kasus tindak pidana pemilu , setelah penyidikan oleh Polri , berkas perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan dan kemudian ke pengadilan . Putusan pengadilan bersifat final dan mengikat

8. Proses Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik di DKPP Laporan pelanggaran kode etik dapat diajukan oleh masyarakat atau pengawas pemilu , baik secara langsung kepada DKPP maupun melalui Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ). Laporan ini harus memenuhi syarat administrasi dan substansi yang ditentukan . Setelah laporan diterima , DKPP melakukan verifikasi administrasi untuk memastikan bahwa laporan tersebut lengkap . Jika tidak lengkap , pengadu akan diberitahu dan diberikan waktu untuk memperbaiki laporan selama tiga hari . Jika pengadu tidak memperbaiki , laporan dapat dianggap tidak sah dan ditolak (dismissal) Jika laporan dinyatakan lengkap , laporan tersebut akan diregistrasi dan dijadwalkan untuk sidang pemeriksaan oleh majelis pemeriksa DKPP. Proses ini mencakup penetapan jadwal sidang berdasarkan ketersediaan majelis Dalam sidang , majelis pemeriksa akan memanggil pihak-pihak terkait , termasuk pelapor , terlapor , dan saksi . Sidang bertujuan untuk mengklarifikasi pokok aduan dan mengumpulkan bukti yang relevan Setelah sidang selesai , majelis pemeriksa akan mengadakan rapat untuk membahas hasil pemeriksaan dan menentukan putusan . Putusan ini bersifat final dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat Hasil putusan dari sidang akan diumumkan kepada publik . Jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik , sanksi dapat berupa teguran , pemberhentian sementara , atau pemberhentian tetap dari jabatan penyelenggara pemilu Terlapor wajib melaksanakan putusan DKPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku . DKPP berwenang untuk memastikan bahwa putusan tersebut dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat

9. EVALUASI DALAM REKAPITULASI Mengapa Perlu Evaluasi ? sebagai alat penilaian terhadap faktor-faktor penting suatu program atau kegiatan, termasuk situasi, kemampuan, pengetahuan, dan pencapaian tujuan, apakah terlaksana dengan baik atau tidak. Hasil evaluasi dapat dijadikan feedback untuk memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan Pilkada kedepan. Dalam Evaluasi Rekaptulasi Pilkada ini tentu terkait dengan : Masalah Teknis Penyelenggaraan Sumber Daya Manusia dalam Penghitungan Suara .

10. ADAPUN POTENSI MASALAH YANG TERKAIT DENGAN MASALAH TEKNIS DAN SUMBER DAYA KETIDAKSESUAIAN PENGHITUNGAN JUMLAH DATA PEMILIH PADA MODEL C-1, DI ANTARANYA TIDAK COCOK JUMLAH SURAT SUARA YANG DIPERGUNAKAN PLUS JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DIPERGUNAKAN TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA; ADANYA PEMILIH YANG TIDAK MENGGUNAKAN HAK SUARA DI TPS YANG SUDAH DITENTUKAN, NAMUN YANG BERSANGKUTAN MEMILIH DI TPS LAINNYA MENGGUNAKAN KTP; TERDAPAT PEMILIH YANG SAKIT DAN TIDAK BISA HADIR KE TPS, SELANJUTNYA KPPS BERDASARKAN PERSETUJUAN SAKSI, MENGHAMPIRI KE TEMPAT TINGGAL SI PEMILIH PELAYANAN PEMBERIAN SURAT SUARA KEPADA PEMILIH YANG TERDAFTAR DI DPTb-2.

11. ADAPUN POTENSI MASALAH YANG TERKAIT DENGAN MASALAH TEKNIS DAN SUMBER DAYA KETIDAKSESUAIAN PENGHITUNGAN JUMLAH DATA PEMILIH, DI ANTARANYA TIDAK COCOK JUMLAH SURAT SUARA YANG DIPERGUNAKAN PLUS JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DIPERGUNAKAN TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA; PENGISIAN FORMULIR KEJADIAN KHUSUS/KEBERATAN PENGISIAN FORMULIR MODEL C-1 DAN LAMPIRAN TIDAK DILAKUKAN KPPS MELAINKAN OLEH SAKSI DAN PANWAS; KPPS TIDAK MELAKUKAN CHECK DAN RE-CHECK TERHADAP FORMULIR C-1 SEBELUM DITANDATANGANI PERBEDAAN PEMAHAMAN PROSEDUR DAN MEKANISME PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ANTARA KPPS DENGAN PENGAWAS TPS; KPPS TIDAK MENERBITKAN TANDA TERIMA C-1 KEPADA PENGAWAS TPS DAN SAKSI.

12. ( Sebagai Bahan Evaluasi ) POTENSI MASALAH REKAPITULASI SUARA MANAJEMEN WAKTU REKAP HASIL PENGHITUNGAN SUARA KHUSUSNYA BAGI JUMLAH TPS DAN DESA YANG PADAT PADA WILAYAH KERJA PPK; PPK MELAKUKAN REKAPITULASI TANPA TAHAPAN PEMBACAAN DAN PENGISIAN SERTIFIKAT PENGISIAN FORMULIR KEJADIAN KHUSUS/KEBERATAN PPK TIDAK MELAKUKAN CHECK DAN RE-CHECK TERHADAP SEMUA FORMULIR SEBELUM DITANDATANGANI; PPK TIDAK MENERBITKAN TANDA TERIMA C-1 KEPADA PANWASCAM DAN SAKSI. PANWASCAM MENERBITKAN REKOMENDASI MENJELANG BERAKHIRNYA JADWAL WAKTU REKAPITULASI.

13. LANGKAH-LANGKAH MENGANTISIPASI PERMASALAHAN REKAPITULASI SUARA CERMAT DAN TELITI DALAM MENGISI FORM FORM YANG TERSEDIA ; PEMAHAMAN MEKANISME PEMUNGUTAN SUARA BAGI KPPS, PPS, PPK, PENGAWAS TPS, PPL, DAN PANWASCAM; DALAM HAL TERDAPAT REKOMENDASI PENGAWAS TPS, PPL, PANWASCAM MENJELANG BERAKHIRNYA KEGIATAN DI TPS DAN/ATAU PPK PERLU KOORDINASI DENGAN PANWASCAM, PANWASLU KABUPATEN/KOTA ; SEBELUM MELAKSANAKAN REKAPITULASI, PPK PERLU MENYUSUN JADWAL REKAPITULASI DAN DIBERIKAN PENJELASAN KEPADA SAKSI DAN PANWASCAM

14. Langkah Kedepan Peningkatan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan ( Sigaplapor ) Mengimplementasikan Program Bawaslu Mendengar Untuk partisipatif masyarakat Peningkatan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Peningkatan SDM

15. Terima Kasih