13. pancasila dalam konteks tata negara.pptx

ab

1. PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN IIS NIAWATI, SST.,M.H

2. Content PANCASILA Dengan 5 silanya TATA NEGARA BERHUBUNGAN DENGAN : Konstitusi (UUD 1945) Sistem Pemerintahan Indonesia Susunan dan Pembagian Kekuasaan Negara Struktur pemerintahan Hubungan antar lembaga negara tinggi negara D asar negara yang realisasinya sebagai S umber dari segala sumber hukum Fungsi (kedudukan) Bagaimana implementasinya ?

3.   Konstitusi : UUD 1945 1. PEMBAGIAN 2. SISTEMATIKA 3 . PENGERTIAN 4 . KEDUDUKAN 5. SIFAT 6. ISI U UD 1945 1. PEMBAGIAN : Konvensi dan UUD 2. SISTEMATIKA : H asil Sidang Tahunan MPR 2002 , sistematika UUD 1945 adalah : 1 . Pembukaan 2 . P asal-pasal yang terdiri dari 37 pasal , 3 . A turan : peralihan : 3 pasal 4 . A turan tambahan : 2 pasal 3 . PENGERTIAN : Yang dimaksud dengan undang-undang dasar dalam UUD 1945 adalah “H ukum dasar tertulis yang bersifat mengikat bagi pemerintah , lembaga negara , lembaga masyarakat , dan warga negara Indonesia di mana pun mereka berada , serta setiap penduduk yang ada di wilayah Republik Indonesia ” .

4. 4. Kedudukan UUD 1945   1. M erupakan hukum dasar . Sehingga menjadi sumber hukum . Setiap produk hukum bahkan setiap kebijaksanaan pemerintah harus berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan UUD 1945 .   2 . M erupakan hukum yang menempati kedudukan tertinggi . dalam hierarkis norma hukum 5. Sifat UUD 1945   S ingkat, supel dan fleksibel Isi UUD 45 : Aturan Hukum dan Norma Dasar Setelah UUD 45 diamandemen 4 kali, maka isinya tetap 16 bab dan 37 pasal, 194 ayat,3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan.

5. Makna Pembukaan UUD’45 (alinea 1 – 4) (mayor, minor, konklusi dan konsekuensi) PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 MAKNA, ISI, SIFAT DAN TUJUAN PEMBUKAAN UUD’45 ISI U UD 1945 a . Sudut Sejarah ( terjadinya ) Alinea I = pernyataan hak kemerdekaan dari segala bangsa . Alinea II = berhasilnya perjuangan bangsa Indonesia. Alinea III = kemerdekaan rakyat Indonesia atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa . Alinea IV = pembentukan pemerintah Indonesia dengan dasar Pancasila sebagai asas kerohanian bangsa .   b. Sudut Isinya ( kesepadanan ) Alinea I = tuntutan hak kodrat dan hak moril bangsa . Alinea II = peduangan bangsa telah sampai pada titik puncak / kulminasi Alinea III = awal hidup luhur bangsa Alinea IV = Ikrar berdirinya Negara kesatuan RI dengan memiliki Dasar , Tujuan

6. Tujuan Pembukaan UUD’45.   Tujuan Pembukaan UUD’45 mempunyai 4 macam tujuan , yaitu :   a. Alinea I = suatu pertanggungjawaban atas Proklamasi Kemerdekaan RI.   b. Alinea II = suatu cita-cita Kemerdekaan , yakni terpeliharanya kemerdekaan , kedaulatan Negara, Kesatuan Bangsa , Negara dan daerah atas Keadilan Hukum dan keadilan Moril .   c. Alinea III = suatu pernyataan Kemerdekaan sebagai permulaan hidup luhur dan suci atas rahmat Tuhan YME.   d. Alinea IV = suatu penentuan perwujudan asas tujuan yang tetap ( kesejahteraan politik , ekonomi , sosial , kebahagiaan , rokhaniah , badaniah dan Tuhaniah ).

7. 2. Sistem Pemerintahan Negara Hasil Amandemen UUD 1945 Indonesia a dalah negara hukum ( Rechtstaa t ), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka ( Machtstaat ). Pe merintah berdasarkan atas sistem konstitusi ( hukum dasar ), tidak bersifat absolut ( kekuasaan yang tidak terbatas ). P residen ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di samping MPR dan DPR . M enteri Negara ialah pembantu Presiden , Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR . Ke kuasaan Kepala Negara Tidak Tak Terbatas , meskipun Kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR . J ika Presiden dalam melaksanakan tugas menyimpang dari Konstitusi , maka MPR melakukan Impeachment atau Pemakzulan ( Pemberhentian Jabatan )

8. 3. SUSUNAN DAN PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA ANTARA PRESIDEN DENGAN PARA MENTERI HUBUNGAN ANTARA BPK DENGAN DPR (1) Kekuasaan di Tangan R akyat (2) Pembagian Kekuasaan Kekuasaan Eksekutif , didelegasikan kepada Presiden Kekuasaan Legislatif , didelegasikan kepada Presiden dan DPR dan DPD Kekuasaan Yudikatif , didelegasikan kepada M A . ( d) Kekuasaan Inspektif , atau pengawasan didelegasikan kepada BPK dan DPR. . ( e) T idak ada Kekuasaan Konsultatif , ( dalam UUD 1945 yang lama : D PA ) (3) Pembatasan K ekuasaan ( a) Kedaulatan politik rakyat dilaksanakan lewat Pemilu membentuk MPR dan DPR   ( b) MPR memiliki kekuasaan melakukan perubahan terhadap UUD , Melantik Presiden dan Wakil Presiden . serta melakukan impeachment terhadap Presiden jikala u melanggar konstitusi .   ( c) DPR memiliki fungsi pengawasan yang berarti melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang dijalankan oleh Presiden dalam jangka waktu 5 tahun ”. Dalam pembatasan kekuasaan menurut konsep mekanisme 5 tahunan kekuasaan sebagaimana tersebut di atas , menurut UUD 1945 mencakup antara lain: periode kekuasaan , pengawasan kekuasaan dan pertanggungjawaban kekuasaan .

9. (4) Pengambilan Keputusan   H arus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan . ( 2) Putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak , (5) Pengawasan . Pasal I ayat (2). “ Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan menurut U UD 1945 Dalam penjelasan terhadap pasal I ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi namun dilaksanakan dan didistribusikan berdasarkan UUD. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka konsep pengawasan menurut demokrasi Indonesia sebagai tercantum dalam UUD 1945 pada dasarnya adalah sebagai berikut :   Dilakukan oleh seluruh warga negara , karena kekuasaan di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah di tangan rakyat . Seca ra formal ketatanegaraan pengawasan berada pada rakyat .

10. Baron Secundar de Montesquieu (1689-1755): ( Mantan Hakim Perancis yang lari ke Inggris ) m engembangkan TEORI TRIAS POLITICA ( Separation of Powers / Pemisahan Kekuasaan ): Kekuasaan Legislatif : Membuat UU K ekuasaan Eksekutif : Melaksanakan UU: termasuk Fungsi pertahanan & diplomasi ( hublu ) K ekuasaan Yudikatif / Yudisial : Mengawasi Pelaksanaan UU ( Menjalankan peradilan / menghakimi ) INDONESIA TIDAK MENGANUT SISTEM TRIAS POLITIKA SECARA TOTALITAS TETAPI KEKUASAAN YANG DI TANGAN RAKYAT ITU, DISELENGGARAKAN DALAM SISTEM PEMBAGIAN PERAN PEMERINTAHAN BERUPA LEMBAGA TINGGI NEGARA YAITU : PRESIDEN, DPR, MPR, DPD, BPK, MA, MK

11. 4. Struktur Pemerintahan dan Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan UUD 1945

12. 5. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA ANTARA MPR DAN PRESIDEN HUBUNGAN ANTARA MPR DAN DPR HUBUNGAN ANTARA DPR DAN PRESIDEN HUBUNGAN ANTARA DPR DENGAN MENTERI-MENTERI HUBUNGAN ANTARA MAHKAMAH AGUNG DENGAN LEMBAGA NEGARA LAINNYA. ANTARA PRESIDEN DENGAN PARA MENTERI HUBUNGAN ANTARA BPK DENGAN DPR

13. HUBUNGAN ANTARA MPR DAN DPR   Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilu . Dengan demikian maka seluruh anggota MPR menurut UUD 1945 dipilih melalui Pemilu . HUBUNGAN ANTARA MPR DAN P RESIDEN   Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang melantik dan memberhentikan presiden ketika masa jabatannya telah habis dan keanggotaan MPR diresmikan oleh Presiden President tidak bertanggung jawab kepada MPR secara langsung sehingga MPR tidak bisa memperhentikan presiden dalam masa jabatannya keculai melalui mekanisme lembaga negara lain I mpeachment tidak selalu berakhir dengan pemberhentian president dalam masa jabatannya. Bisa juga tidak diberhentikan. apabila : Pasal 7A UUD 1945 : Presiden dapat diberhentika oleh MPR dalam masa jabatannya, atas usul DPR apabila Melanggar hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat atau perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai president dan atau Wakil President.

14. Mekanisme pemberhentian presiden Dpr mengajukan usulan kepada MPR, hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mk untuk memeriksa mengadili dan memutuskan pendapat DPR bahwa President dan atau Wakil President telah melakukan pelanggaran hukum sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 7A UUD 1945 Pengajuan permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang parimpurna yang dihadiri 2/3 dari jumlah anggota DPR Mekanisme impeachment / Pemakzulan / Pemberhentian Presiden secara paksa tanpa proses hukum yang jelas : Proses ini diatur dalam UUD 45 melalui 3 lembaga masyarakat dalam waktu yang lama. DPR melakukan penyelididkan menggunakan hak angket yang kemudian hasilnya dirapatktkan dalam rapat paripurna DPR dan diajukan ke MK MK memberikan putusan terhadap usulan DPR tersebut lalu meneruskan pada rapat paripurna MPR MPR melakukan voting

15. HUBUNGAN ANTARA DPR DAN PRESIDEN   Sebagai sesama lembaga dan sesama anggota badan legislatif maka DPR dan Presiden bersama-sama mempunyai tugas antara lain:   Membuat Undang-Undang ( Pasal 5 ayat (1), 20 dan 21 ). M enetapkan Undang - Undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara ( Pasal 23 ayat (1 )). Membuat undang-undang berarti menentukan kebijakan politik yang diselenggarakan oleh Presiden ( Pemerintah ). M enetapkan budget negara pada hak i katnya berarti menetapkan rencana kerja tahunan . Di dalam , pekerjaan untuk membuat UU, maka Iembaga-lembaga Negara lainnya dapat diminta pendapatnya . Sesudah DPR bersama Presiden menetapkan UU dan RAP/RAB negara maka di dalam pelaksanaannya DPR berfungsi sebagai pengawas terhadap pemerintah . Pengawasan DPR terhadap Presiden adalah suatu konsekuensi yang wajar ( logis ), yang pada hakikatnya mengandung arti bahwa presiden bertanggung jawab kepada DPR dalam arti partnership .

16. Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR, dan dengan pengawasan tersebut , maka terdapat kewajiban bagi Pemerintah untuk selalu bermusyawarah dengan DPR tentang masalah-masalah pokok dari negara yang menyangkut kepentingan rakyat dengan UUD sebagai landasan kerja .   Hal ini tetap sesuai dengan penjelasan resmi UUD 1945 dinyatakan bahwa Presiden harus tergantung kepada Dewan . Sebaliknya kedudukan DPR adalah kuat , Dewan ini tidak dapat dibubarkan oleh Presiden karena anggota-anggota DPR semuanya merangkap menjadi anggota-anggota MPR, maka DPR dapat senantiasa mengawasi segala tindakan-tindakan Presiden dan jikalau Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh-sungguh melanggar pidana atau konstitusi yang telah ada , ma k a DPR dapat melakukan sidang istimewa untuk melakukan i m peachment . melalui mekanisme impeachment

17. Bentuk kerja sama antara DPR dan Presiden tidak boleh mengingkari partner legislatifnya . Presiden harus memperhatikan , mendengarkan , berkonsultasi dan dalam banyak hal , memberikan keterangan-keterangan serta laporan-laporan kepada Dewan dan meminta pendapatnva . Untuk pengawasan tersebut maka DPR mempunyai beberapa wewenang yaitu Hak DPR terhadap Presiden dalam fungsi pengawasan 1,. Hak interpelasi 2. Hak angket 3. Hak mengemukakan pendapat Fungsi legislasi DPR Menyusun rancangan UU Menyetujui atau tidak menyetuji PERPU yang diajukan presiden untuk ditetapkan menjadi UU

18. HUBUNGAN ANTARA DPR DENGAN MENTERI-MENTERI   Hubungan kerjasama antara Presiden dengan DPR juga harus dilaksanakan dalam hal DPR menyatakan keberatannya terhadap kebijaksanaan menteri-menteri . Dalam hal ini sudah sewajarnya Presiden mengganti menteri yang bersangkutan tanpa membubarkan kabinet .   M enteri-menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR, artinya kedudukannya tidak tergantung kepada Dewan , akan tetapi tergantung kepada Presiden . Penafsiran tentang kedudukannya menteri-menteri itu tidak bisa dilepaskan dari penafsiran tentang kedudukan Presiden yang juga dalam penjelasan UUD, 1945, dalam pasal tentang kementerian negara ( Pasal 17) diterangkan bahvva Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR (system Kabinet Presidensial )   Seperti juga halnya dengan Presiden , menteri-menteri tidak dapat dijatuhkan dan / atau diberhentikan oleh DPR, akan tetapi sebagai konsekuensinya yang waiar ( logis ) dari tugas clan kedudukannya , ditambah pula ketentuan dalam penjelasan yang mengatakan bahwa Presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Oleh karena itu menteri-menten pun juga tidak terlepas dari keberatan-keberatan DPR, yang berakibat diberhentikannya menteri oleh Presiden .  

19. HUBUNGAN ANTARA PRESIDEN DENGAN MENTERI-MENTERI   Presiden mengangkat dan memberhentikan menterimenteri negara ( Pasal 17 ayat (2)) dan menteri-menteri itu secara formal tidak bertanggung jawab kepada DPR akan tetapi tergantung kepada Presiden . Menteri adalah pembantu Presiden ( Pasal 17 ayat (3)). HUBUNGAN ANTARA MAHKAMAH AGUNG DENGAN LEMBAGA NEGARA LAINNYA.   Dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain lain Badan Kehakiman menurut susunan dan kekuasaan Badan-Badan Kehakiman tersebut . Dalam Penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan pemerintah ataupun kekuasaan serta kekuatan lainnya !

20. HUBUNGAN ANTARA BPK DENGAN DPR   Badan Pemcriksa Keuangan (BPK) bertugas memeriksa tentang keuangan negara dan hasil perneriksaannya itu diberitahukan kepada DPR. Dewan Perwakilan Daerah daerah DPRD ( Pasal 23-E ayat (2)) untuk mengikuti dan menilai kebijakan ekonomis financial pemerintah yang dijalankan oleh aparatur administrasi negara yang dipimpin oleh pemerintah .   Undang-Undang No. 5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menegaskan , bahwa BPK adalah lembaga tinggi negara yang dalam pelaksanaan terlepas dari pengaruh oleh kekuasaan pemerintah , akan tetapi tidak berdiri di atas pemerintah . BPK bertugas untuk memeriksa tanggung jawab pemerintaht entang keuangan negara dan memeriksa semua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.   Pembentukan BPK sesungguhnya memperkuat pelaksanaan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya , oleh karena , pegaturan kebijaksanaan dan arah keuangan negara yang dilakukan DPR saja belum dapat dikatakan cukup . Jadi BPK bertugas memeriksa pertanggungjawaban pemerintah tentang keuangan negara dan memeriksa semua pelaksanaan APBN yang hasil p emeriksanaannya diberitahukan kepada DPR. Dewan Perwakilan Daerah dan DPRD.

21. Bagaimanakah Penerapan S ila per sila Dalam Pancasila terhadap Ketatanegaraan Tersebut ? Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia TATA NEGARA Konstitusi (UUD 1945) Sistem Ketatanegaraan dan Sistem Pemerintahan Negara RI Susunan dan Pembagian Kekuasaan Negara Struktur pemerintahan Hubungan antar lembaga negara Berkaitan dengan Sistem Pemerintahan Indonesia

22. Terima Kasih Oh Iya .. tugasnya jangan lupa buat penjelasan masing masing slide sehingga menjadi 5 halaman dengan cover dan buat 5 pertanyaan terkait. Mintalah temanmu menjawabnya.