1728613314857-a353d4c7-66dc-4c85-91fb-44265aec807c.pptx

Akakakkakzbz jsiddmamfhdjsknaxjsnxnsnjajxd

1. 1 KEBIJAKAN KESEHATAN PENERBANGAN DI UPT BIDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN dr. Achmad Farchanny, MKM Direkt ur Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan – Ditjen P2P 16 Oktober 2024

2. PENDAHULUAN Globalisasi, transportasi, pariwisata, sosial ekonomi meningkatnya ancaman emerging maupun re-emerging infectious diseases , juga penyakit / FR kesehatan pada pelaku perjalanan Lingkungan Penerbangan/ ketinggian bukan lingkungan alamiah  Terjadi perubahan – perubahan fisiologis  dapat memicu timbulnya penyakit/ masalah kesehatan baru dan memperberat kondisi/ penyakit sebelumnya. Pelaku perjalanan dengan perhatian (ibu hamil, lansia, bayi, dst) merupakan individu yang rentan mengalami risiko kesehatan yang diakibatkan oleh lingkungan penerbangan/ ketinggian.

3. Tidak semua penumpang dapat diangkut dengan pesawat udara Kondisi lingkungan kabin berisiko bagi penumpang tertentu ( risti ) Hipobarik , hipoksia , hipotermi , gerakan ( turbulensi , bumping, akselerasi / deselerasi : motion sickness , rangsangan otot rahim , jantung , paru , dll Masalah ergonomic : tempat duduk sempit Penerbangan Lama / Jarak Jauh : DVT (Deep Vein Trombosis ) dan Jet Lag Ketepatan jadwal penerbangan Penularan dan penyebaran penyakit FAKTOR RISIKO PENERBANGAN

4. Untuk mencegah dan mengatasi dampak kesehatan yang ditimbulkan akibat kegiatan kedirgantaraan / penerbangan , baik terhadap individu maupun kelompok yang terpajan. Untuk mewujudkan masyarakat/penumpang yang sehat dengan mengeliminasi berbagai faktor risiko dan penyakit akibat kegiatan penerbangan termasuk kegawatdaruratan medik TUJUAN UPAYA KESEHATAN PENERBANGAN :

5. Jika ditemukan penyakit dan / atau faktor risiko penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah di Pintu Masuk atau pelabuhan dan bandar udara yang melayani lalu lintas domestik , segera dilakukan tindakan penanggulangan Tindakan Penanggulangan berupa : skrining , rujukan , isolasi atau karantina , pemberian kekebalan , pemberian profilaksis , disinfeksi , dan / atau dekontaminasi terhadap orang sesuai dengan indikasi ; disinfeksi , dekontaminasi , disinseksi , dan / atau deratisasi terhadap alat angkut dan barang ; dan / atau tindakanpenanggulanganlainnya . Tindakan penanggulangan dilakukan sesuai dengan jenis agen penyakit dan cara penyebarannya . Kementerian yang urusan pemerintahan di bidang kesehatan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan dapat melibatkan lintas sektor dan Pemerintah Daerah. Dalam rangka Kewaspadaan Wabah di Pintu Masuk dan perlintasan antardaerah, Pemerintah Pusat melaksanakan kegiatan pengamatan penyakit dan/ atau faktor risiko penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah, baik di Pintu Masuk maupun pelabuhan atau bandar udara yang melayani lalu lintas domestik . KEWASPADAAN WABAH DI PINTU MASUK UU No. 17 tahun 2023 ttg Kesehatan PP No. 28 tahun 2024 Alat Angkut Orang Barang Lingkungan Dilakukan oleh PETUGAS KARANTINA KESEHATAN

6. Pengawasan terhadap Orang Pengawasan terhadap orang dilakukan melalui pemeriksaan Kesehatan oleh petugas Karantina Kesehatan y a ng berwenang di atas alat angkut atau tempat yang ditetapkan . Terhadap orang yang terjangkit dan / atau terpapar berdasarkan hasil pemeriksaan kesehat a n dilakukan t i ndakan penanggulangan sesuai indikasi dan prosedur penanggulangan . Jik a hasil pemeriksaan Kesehatan ditemukan penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah , da n /a t au tidak dipenuhi persyaratan Kesehatan penerbangan atau pelayaran pada awak , personel , da n / atau penumpang , Petugas Karantina Kesehatan merekomendasikan kepada maskapai penerbangan atau agen pelayaran untuk menunda keberangkatan awak , personel , dan / atau penumpang tersebut dan harus segera melakukan tindaka n penanggulangan . Maskapai penerbangan atau agen pelayaran harus melaksanakan rekomendasi Petugas Karanti n a Kesehatan PP no. 28 tahun 2024

7. PENYELENGGARAAN KEKARANTINAAN KESEHATAN DI PINTU MASUK NEGARA 7 Pasal 5 UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau m asuknya penyakit dan / atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan , bandar udara , dan pos lintas batas darat negara Pasal 4 Klasifikasi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi : a. Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan; b. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I; c. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II; dan d. Loka Kekarantinaan Kesehatan PER MENKES NOMOR 10 TAHUN 20 23 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan menyelenggarakan fungsi : penyusunan rencana , kegiatan , dan anggaran ; pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut , orang , barang , dan / atau lingkungan ; pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut , orang , barang , dan / atau lingkungan ; p elaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut , orang , barang , dan / atau lingkungan ; pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus ; pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan ; pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan ; pelaksanaan jejaring , koordinasi , dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan ; pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan ; pelaksanaan pemantauan , evaluasi , dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan ; dan P elaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan

8. KELAS II : 26 KELAS III : 16 KELAS IV : 2 WILKER: 304 TOTAL 51 UPT Bid. Kekarantinaan Kesehatan INTERNASIONAL PoE : Yogyakarta ENTIKONG BBKK : 7 BKK I: 26 BKK II: 16 LOKA : 2 WILKER: 30 2 LABUAN BAJO

9. UPAYA KESEHATAN PENERBANGAN Penyusunan NSPK Surveilans Epidemiologi Upaya promotif dan preventif Pelayanan Kesehatan KIE Kedaruratan PENY. & FAKTOR RISIKO Koordinasi & Kolaborasi Pengumpulan data/ mapping FR Pemeriksaan Kesehatan Penumpang & Pemberian Surat Laik Terbang Pemeriksaan kesehatan awak udara sebelum terbang (Pre Flight Check) Pengawasan Pengangkutan Orang Sakit Peningkatan upaya pelayanan kesehatan penumpang & pengguna jasa di bandara Pengawasan dan Pengendalian Risiko lingkungan di bandara Penyuluhan Kesehatan Penerbangan Fasilitasi rujukan dan izin angkut orang sakit /jenazah Peningkatan jejaring kerja di Bandara U paya K es . penerbangan dlm penyelenggaraan Kes Haji BKK BKK

10. KELAIKAN TERBANG (i) Kesehatan penerbangan merupakan bagian dari pelayanan kesehatan matra pada pelaksanaan upaya kesehatan pelabuhan dalam rangka karantina kesehatan ( KepMenkes no. 424/ 2007 ttg Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhan dalam rangka Karantina Kesehatan) Pemeriksaan Kelaikan Terbang Penumpang pesawat udara adalah upaya Uji pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani calon penumpang pesawat udara yang meliputi rangkaian kegiatan anamnesis, PF, px penunjang yg hasilnya digunakan untuk menentukan status kesehatan calon penumpang apakah laik/ aman untuk terbang Sesuai peraturan internasional penerbangan sipil ( IATA ) bahwa penumpang pesawat udara diharuskan mempunyai kesehatan yang baik ( fitness for air travel) Dilaksanakan oleh Dokter yang mempunyai kompetensi dalam kesehatan penerbangan (SpKP, FS, dokter umum dgn pelat Kes penerbangan) dibantu tim kesehatan (FN, perawat dan bidan terlatih,dsb ) Penumpang dengan kondisi tertentu, sedang atau setelah sakit perlu mendapatkan pertimbangan medis dari dokter sebelum melakukan penerbangan dengan aman . (KepDirjen PP&PL No. HK.03.05/D/I.4/273/2007)

11. KELAIKAN TERBANG (2) Pemeriksaan kesehatan tahap ke tiga dilaksanakan oleh PPIH bidang kesehatan di embarkasi pada saat jemaah haji menjelang pemberangkatan Pemeriksaan tahap ke tiga dilakukan untuk menetapkan status kesehatan jemaah haji laik atau tidak laik terbang Dalam menetapkan status kesehatan pada tahap ke tiga, PPIH embarkasi bidang kesehatan berkoordinasi dengan dokter penerbangan. Permenkes no. 15 tahun 2016 ttg Istithaah Kesehatan Jemaah Haji

12. KONDISI/PENYAKIT YANG PERLU PENILAIAN MEDIK PENYAKIT YANG DIPERBERAT DENGAN PERJALANAN UDARA ( Penyakit Jantung , DM,THT, Anemia, dll ) PENYAKIT MENULAR PENDERITA YANG MENGGANGGU PENUMPANG LAIN ( Penderita Peny . Kejiwaan , gangguan perilaku ) KONDISI YANG MEMERLUKAN PENILAIAN MEDIK KHUSUS ( Kehamilan , Bayi , Lanjut Usia , Jetlag, dll )

13. PROSEDUR UJI PEMERIKSAAN KELAIKAN TERBANG PENUMPANG Calon penumpang Risiko Tinggi ( Risti ) yang datang langsung ke bandara : Juknis Laik Terbang Penumpang Pesawat Udara, 2007

14. No Aspek Penilaian Mandiri Observasi Pendampingan Tunda 1. Gangguan Kesehatan / inkapasitasi Tidak Ya Ya Ya 2. Jenis Gangguan Kesehatan Tidak Ada Disfungsi , disorder Disabilitas Penyakit Menular 3. Koreksi Gangguan Tidak Perlu Alat / obat Alat / obat + org lain Karantina , isolasi , terapi rutin / sering 4. Dampak Gangguan Kes Tidak ada Gangguan aktifitas Psikosis / sakit berat Ancaman Jiwa 5. Fitness for air travel Baik Cukup Kurang Buruk 6. Kemandirian Mandiri Mandiri , perlu observasi Mandiri , perlu bantuan org lain Tidak mandiri 7. KESIMPULAN Memenuhi syarat baik MANDIRI Memenuhi syarat + PERLU OBSERVASI Memenuhi syarat + PERLU PENDAMPINGAN Tidak Memenuhi syarat TUNDA Kriteria Penggolongan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Penumpang Pesawat Udara Juknis Laik Terbang Penumpang Pesawat Udara, 2007

15. Surat Ket. Kelaikan Terbang Penumpang Berita Acara Kelaikan Terbang Jamaah Haji Surat Izin Angkut Orang Sakit

16. SDM Kesehatan Penerbangan SDM dengan kualifikasi khusus di bidang kesehatan penerbangan, tdd : Dokter Sp.KP, dokter Flight Surgeon ( Flight Suregon / FS / Susdokbangan ), Flight Nurse (FN / Suswatbangan ), maupun nakes lainnya yang mendapatkan pelatihan di bidang kesehatan penerbangan ( Suskesbangan / Flight Health/ FH) SDM KES. PENERBANGAN di Ditjen P2P Kemenkes : 6 Dokter Sp . KP 44 dokter Flight Surgeon (FS) 2 7 dokter Flight Health (FH) 30 Flight Nurse (FN)

17. Kompetensi SDM Penerbangan yang dapat dioptimalkan di dunia Penerbangan, diantaranya : Layanan kesehatan penerbangan untuk masyarakat ( pelaku perjalanan , jamaah haji dan umrah , crew, komunitas bandar udara , dsb ) , yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif Pemeriksaan kesehatan air crew dan ground crew (termasuk pre flight check) Pemeriksaan kesehatan dan penetapan kelaikan terbang penumpang pesawat udara (termasuk saat pelaksanaan ibadah haji) Penanggulangan masalah kelainan fungsi, kelaianan organ, penyakit, dan cedera yang berkaitan dengan penerbangan (turbulensi) Medical escort/ pendampingan penumpang sakit on board Medical evacuation (pengungsian medik udara) Kekarantinaan kesehatan udara (cegah tangkal penyakit menular) Penanggulangan kedaruratan kecelakaan pesawat udara maupun kebencanaan lainnya Penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat (PHEIC) pada komunitas penerbangan dan wilayah bandar udara Investigasi human factor pada kedaruratan penerbangan MANFAAT Dokter dan tenaga kesehatan penerbangan memiliki kemampuan dan kapasitas yang memadai dalam menangani permasalahan kesehatan baik di bandar udara, di dalam pesawat, pada ketinggian, maupun di lingkungan sekitar bandar udara

18. TANTANGAN SDM kesehatan penerbangan belum tersebar merata di seluruh BKK di Indonesia, khususnya wilayah Timur Terbatasnya peralatan , sarana dan prasarana pendukung upaya kesehatan penerbangan Terbatasnya NSPK di bidang kesehatan penerbangan Belum tersedianya peta jabatan fungsional dokter maupun tenaga kesehatan Penerbangan di BKK Koordinasi dan Komitmen dalam pengembangan Kesehatan Penerbangan antar Kementerian / Lembaga terkait , pelaku dunia usaha, dan masyarakat ( Ditjen Hubud , Maskapai , TNI AU, otban , operator bandara , organisasi profesi , universitas / lembaga pendidikan , dsb )

19. Dokumentasi Kursus Kedokteran Penerbangan bagi Dokter KKP (FS)

20. UPT BIDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN (BALAI BESAR/ BALAI/ LOKA KEKARANTINAAN KESEHATAN) MEMPUNYAI TUGAS MELAKSANAKAN UPAYA CEGAH TANGKAL KELUAR ATAU M ASUKNYA PENYAKIT DAN/ATAU FAKTOR RISIKO KESEHATAN DI WILAYAH KERJA PELABUHAN, BANDAR UDARA, DAN POS LINTAS BATAS DARAT NEGARA DENGAN BEBERAPA FUNGSI YANG TELAH DITETAPKAN UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN AKIBAT PENERBANGAN DI LINGKUNGAN BANDARA MENJADI UPAYA BERSAMA SELURUH PIHAK TERKAIT KEBERADAAN SDM KESEHATAN PENERBANGAN MEMILIKI PERAN YANG PENTING DALAM PENANGANAN MASALAH KESEHATAN AKIBAT LINGKUNGAN PENERBANGAN MAUPUN TERHADAP POPULASI PENERBANGAN KESIMPULAN 21

21. Terima kasih