#2 Kebijakan Mutu dan Akreditasi - RS D Pratama.pptx

Kebijakan mutu dan akreditas Rumah sakit D Pratama presentasi

1. Juli 2024 KEBIJAKAN MUTU DAN AKREDITASI RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 100 31 46 8 75 0 45 0 69 0 68 0 74 0 21 0 3 52 100 0 17 11 100 0 20 0 100 0 244 247 194 191 191 191 45 38 39 3 58 50 51 19 192 0 0 199 237 235

2. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara internal dan eksternal secara terus menerus dan berkesinambungan Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan secara internal dan eksternal diatur dengan Peraturan Pemerintah. Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan diselenggarakan oleh Menteri atau lembaga penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri PASAL 178 PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT PENINGKATAN MUTU SECARA INTERNAL PENINGKATAN MUTU SECARA EKSTERNAL MANAJEMEN RESIKO PELAPORAN DAN PENGELOLAAN INSIDEN KESELAMATAN PASIEN PENETAPAN INDIKATOR MUTU RS LISENSI REGISTRASI AKREDITASI memastikan adanya sistem untuk memonitor pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan standar bermutu , dievaluasi dan hasil evaluasinya digunakan untuk perbaikan  Continous Quality Improvement

3. 100 31 46 8 75 0 45 0 69 0 68 0 74 0 21 0 3 52 100 0 17 11 100 0 20 0 100 0 244 247 194 191 191 191 45 38 39 3 58 50 51 19 192 0 0 199 237 235 PENYELENGGARAAN AKREDITASI RS KELAS D PRATAMA

4. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.17 TAHUN 2023 tentang KESEHATAN 4

5. 100 31 46 8 75 0 45 0 69 0 68 0 58 50 51 19 192 0 0 199 237 235 DASAR HUKUM Permenkes Nomor 24 tahun 2014 tentang Rumah sakit Kelas D Pratama K E PM E NK E S N O . 1 . 7/M E NK E S / 1094 / 2 24 tentang Standar Akreditasi dan Biaya Survei Akreditasi Rumah Sakit Kelas D Pratama .

6. 100 31 46 8 75 0 45 0 69 0 68 0 58 50 51 19 192 0 0 199 237 235 KETENTUAN AKREDITASI RS KELAS D PRATAMA Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/1048/2023

7. AKREDITASI RUMAH SAKIT DEFINISI Merupakan pengakuan terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit , setelah dilakukan penilaian bahwa Rumah Sakit telah memenuhi Standar Akreditasi . STIGMA Akreditasi SULIT Akreditasi MAHAL KEBERADAAN AKREDITASI Akreditasi Rumah Sakit Peningkatan mutu pelayanan sec. eksternal Perpanjangan izin Kenaikan kelas RS Bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Akreditasi dalam RPJMN DAN UU No. 17/2023 Akreditasi merupakan salah satu indicator RPJMN UU Kesehatan mewajibkan setiap fasyankes melakukan peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara ekternal , salah satunya akreditasi KETENTUAN AKREDITASI Setiap rumah sakit wajib terakreditasi , yang dilakukan secara berkala setiap 4 ( empat Tahun ) Akreditasi dilaksanakan oleh Lembaga Penyelenggara akreditasi dari dalam atau luar negeri , dan ditetapkan oleh Menteri 88% 10% 2%

8. 8 100 31 46 8 75 0 45 0 69 0 68 0 74 0 21 0 3 52 100 0 17 11 100 0 20 0 100 0 244 247 194 191 191 191 45 38 39 3 58 50 51 19 192 0 0 199 237 235 TUJUAN AKREDITASI 1 2 3 4 Meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dan keselamatan bagi pasien dan masyarakat Meningkatkan perlindungan bagi masyarakat , sumber daya manusia kesehatan dan RS, Puskesmas , Klinik , Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG sebagai institusi ; Meningkatkan tata kelola organisasi dan tata Kelola klinis dan pelayanan di RS, Puskesmas , Klinik , Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG Mendukung program pemerintah di kesehatan

9. GAMBARAN AKREDITASI RS Jumlah RS Teregistrasi 3178 Data 26 Juni 2024 Lulus Perdana 9 Tingkat Dasar 8 Tingkat Madya 76 Tingkat Utama 333 Tingkat Paripurna 2578 JCI 2 TOTAL 3006 (95 %) Jumlah RS D Pratama Teregistrasi 67 Lulus Perdana 1 Tingkat Dasar 1 Tingkat Madya 5 Tingkat Utama 5 Tingkat Paripurna 2 TOTAL 14 Habis masa berlaku 2 Sisa 12

10. 10 Akreditasi RS Kelas D Pratama Penyelenggaraan Akreditasi Persyaratan Akreditasi Persiapan Survei Akreditasi Survey Akreditasi Paska Survei Akreditasi

11. ALUR PENYELENGGARAAN AKREDITASI R S 11 RS DINKES KEMENKES LEMBAGA 1. Pengajuan Akreditasi 2. Memeriksa Persyaratan Untuk Akreditasi dan Penetuan Jadwal Akreditasi dan SA RS 3. Tahapan Akreditasi Secara online : Pemeriksaan , telusur dan klarifikasi dokumen Secara offline : telusur dan kunjungan lapangan 4. Melaporkan hasil akreditasi dan rekomendasi SERTIFIKAT AKREDITASI 5. Penerbitan dan penenadatangan sertifikat akreditasi 6. Penyerahan Salinan sertifikat akreditasi dan rekomendasi akreditasi 7. Penyerahan Sertifikat Akreditasi dan Rekomendasi Perbaikan dari Lembaga kepada RS 1 2 3 4 5 6 7 DINKES Pemberitahuan

12. 12 Akreditasi RS Kelas D Pratama Penyelenggaraan Akreditasi Persyaratan Akreditasi Persiapan Survei Akreditasi Survey Akreditasi Paska Survei Akreditasi

13. Persyaratan Pengajuan Survei Akreditasi RS Memiliki perizinan berusaha yang masih berlaku dan terintegrasi Kepala atau Direktur Rumah Sakit mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan (UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan ) Seluruh tenaga medis di rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ( pemberi asuhan ) memiliki surat tanda registrasi (STR) dan surat izin praktik (SIP) yang masih berlaku atau surat tugas sesuai dengan ketentuan . Fasilitas kesehatan lingkungan dilengkapi dengan perizinan (IPAL, alat insinerator , tempat penyimpanan sementara limbah B3), fasilitas kesehatan lingkungan rumah sakit lainnya )- PKM No. 7 tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Kerjasama dengan pihak ketiga yg mempunyai izin sebagai pengolah dan / atau sebagai transporter limbah B3 yg masih berlaku atau izin alat pengolah limbah B3 Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) minimal 60% berdasarkan ASPAK dan telah tervalidasi 100% oleh Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan Daerah setempat sesuai dengan kewenangannya . Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2018 Tentang Aplikasi Sarana , Prasarana , Dan Alat Kesehatan

14. Persyaratan Pengajuan Survei Akreditasi RS Pelaporan Indikator Nasional Mutu Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien Pelaporan Prognas Rumah sakit bersedia Melaksanakan kewajiban dalam meningkatkan Mutu dan keselamatan pasien .  

15. 15 Akreditasi RS Kelas D Pratama Penyelenggaraan Akreditasi Persyaratan Akreditasi Persiapan Survei Akreditasi Survey Akreditasi Paska Survei Akreditasi

16. PERSIAPAN SURVEI AKREDITASI Pemahaman Standar : RS perlu memberikan pemahaman ttg standar kepada semua staf RS . Kegiatan peningkatan pemahaman standar dapat dilakukan secara mandiri atau dengan bantuan Dinkes , Kemkes , LPA maupun Lembaga lain yang kompeten . Pemenuhan standar : Pemenuhan standar Input : Pemenuhan sarpras , SDM, Kebijakan Pemenuhan Standar Proses : Bukti pelaksanaan kegiatan , Laporan kerja , Dokumentasi Pemenuhan Standar Output : Laporan INM, IKP Melakukan penilaian mandiri kesiapan rumah sakit sebelum melakukan pengajuan akreditasi

17. PROSES PENGAJUAN SURVEI AKREDITASI Pengajuan surveI (online) Minimal 3 – 6 bln sblm survey Penugasan narahubung untuk koordinasi kesiapan , persyaratan surveI dan self assessment Review persyaratan secara rinci Tidak memenuhi Memenuhi RS harus Kembali melengkapi persyaratan RUMAH SAKIT LPA Ketua Tim SurveI berkoordinasi dengan RS ttg pelaksanaan surveI Menyampaikan tgl ( maks dlm 1 bln sdh ada ) dan penugasan tim Persiapan Survey Akreditasi

18. PERSIAPAN AKREDITASI RUMAH SAKIT ( dokumen ) Disampaikan minimal 1 minggu sebelum survei dilaksanakan Terdiri atas : Struktur Organisasi Rumah Sakit Daftar nama lengkap direksi Denah rumah sakit Daftar nama seluruh staf rumah sakit beserta jabatan Daftar perizinan fasilitas rumah sakit yang masih berlaku Daftar nama unit dan indikator mutu prioritas unit Daftar jadwal praktik dokter di rawat jalan dan jadwal oncall Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien dan laporan hasil kegiatan program PMKP ( laporan triwulan untuk survei awal dan laporan 12 bulan terakhir untuk survei ulang ) Surat pemberitahuan kepada Dinas Kesehatan setempat bahwa rumah sakit akan melaksanakan survei akreditasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit

19. PENUGASAN SURVEIOR Lembaga tidak menugaskan surveior yang memiliki Conflict of Interest sebagai berikut : Surveior pernah bekerja dan / atau pernah menjadi bagian dari unsur organisasi di rumah sakit tersebut ; Surveior mempunyai hubungan saudara / keluarga dengan direksi rumah sakit ; Surveior pernah melakukan survei akreditasi pada siklus sebelumnya ; Surveior pernah melakukan bimbingan di rumah sakit secara mandiri ; dan Pernah terjadi konflik antara surveior dengan rumah sakit . Potensi conflict of interest lain dengan rumah sakit yang di survei.

20. 20 Akreditasi RS Kelas D Pratama Penyelenggaraan Akreditasi Persyaratan Akreditasi Persiapan Survei Akreditasi Survey Akreditasi Paska Survei Akreditasi

21. KMK 1094/2024 STANDAR AKREDITASI RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA Standar Akreditasi RS 21 Terdiri dari 16 BAB yang mewakili proses bisnis RS, patient safety , dan program nasional MANAJEMEN RS PELAYANAN BERORIENTASI PASIEN SASARAN KESELAMATAN PASIEN PROGRAM NASIONAL Tata Kelola RS ( TKRS ) Peningkatan Mutu & Keselamatan Pasien ( PMKP ) Pencegahan & Pengendalian Infeksi ( PPI ) Penyelenggaraan Pelayanan Rumah Sakit Hak Pasien dan Keluarga Pasien dan Keluarga dalam Proses Asuhan Akses Pasien Pengkajian Pasien Rencana dan Pemberian Asuhan Pelayanan Pasien Risiko Tinggi dan Penyediaan Pelayanan Risiko Tinggi Pelayanan Anestesi dan Bedah Pelayanan Gizi Pemulangan dan Tindak Lanjut Perawatan Pelayanan Rujukan Penyelenggaraan Rekam Medis Pelayanan Laboratorium Pelayanan Radiologi Pelayanan Kefarmasian Sasaran Keselamatan Pasien ( SKP ) Identifikasi Pasien Pelaksanaan Komunikasi Efektif Meningkatnya Keamanan Obat Yang Perlu Diwaspadai ( High Alert Medication ) Terlaksananya proses tepat lokasi , tepat prosedur , dan tepat pasien yang menjalani tindakan dan prosedur . Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan Mengurangi risiko cedera karena pasien jatuh Program Nasional Peningkatan kesehatan ibu dan bayi . Penurunan angka kesakitan Tuberkulosis /TBC. Penurunan angka kesakitan HIV/AIDS. Penurunan prevalensi stunting dan wasting. Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit .

22. KMK 1094/2024 STANDAR AKREDITASI RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA Kelompok Manajemen RS Pelayanan berfokus pada pasien Sasaran keselamatan pasien Program nasional Total Ruang lingkup Terkait good corporate governance Terkait good clinical governance Terkait upaya rumah sakit meningkatkan sasaran keselamatan pasien Terkait upaya rumah sakit melaksanakan program prioritas nasional BAB 3 1 1 1 6 STANDAR 6 14 1 5 22 EP 53 76 9 30 168

23. PENENTUAN JUMLAH SURVEIOR DAN HARI SURVEI JENIS RS KELAS RS JUMLAH HARI JUMLAH SURVEIOR LURING Rumah Sakit Umum RS Kelas D Pratama 2 2

24. PENILAIAN SURVEI AKREDITASI Survei dilaksanakan dengan metode luring. LPA menjelaskan agenda kegiatan akreditasi , dimulai dari persiapan survei , pelaksanaan survei dan setelah survei . REVIU DOKUMEN RS menyampaikan dokumen melalui sistem informasi yang tersedia Dokumen merupakan permintaan surveior sesuai dengan standar akreditasi . Surveior melakukan evaluasi dan analisis dokumen dan melakukan klarifikasi kepada rumah sakit Kegiatan ini dilakukan secara luring

25. TELUSUR KUNJUNGAN LAPANGAN Telusur dan kunjungan lapangan bertujuan untuk memastikan kondisi lapangan sesuai dengan dokumen yang disampaikan dan untuk mendapatkan hal-hal yang perlu   pembuktian lapangan oleh surveior . Kegiatan saat telusur : Observasi , Wawancara staf , pasien , keluarga , dan pengunjung . Simulasi . PENUTUPAN KEGIATAN SURVEI Setelah dilakukan telusur dan kunjungan lapangan termasuk klarifikasi kepada rumah sakit , maka surveior dapat menyampaikan hal-hal penting yang berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi kepada rumah sakit secara langsung .

26. PENUNDAAN SURVEI AKREDITASI Rumah sakit dapat menunda jadwal survei tanpa konsekuensi bila tejadi satu atau lebih dari keadaan berikut : Keadaan ( force majeure ) antara lain bencana alam atau peristiwa besar lain yang tidak terduga yang menganggu operasional Mogok kerja massal yang menyebabkan rumah sakit harus berhenti menerima pasien , membatalkan operasional dan / atau prosedur elektif lainnya dan memindahkan pasien ke rumah sakit lain Penyampaian rencana penundaan survei disampaikan rumah sakit kepada lembaga independent penyelenggara akreditasi dan ditembuskan kepada Kementerian Kesehatan selambat lambatnya 7 hari sebelum tanggal pelaksanaan survei .

27. PENGHENTIAN SURVEI AKREDITASI Survei akreditasi akan dihentikan bila ditemukan pelanggaran yang tidak bisa ditolerir , seperti : adanya pemalsuan data; dan / atau rumah sakit tidak mematuhi kesepakatan pelaksanaan survei yang telah disepakati dengan lembaga penyelenggara akreditasi . Lembaga penyelenggara akreditasi kemudian menyampaikan penghentian survei ke Kementerian Kesehatan dilengkapi dengan alasan penghentian survei tersebut .

28. BESARAN BIAYA SURVEI AKREDITASI RS KELAS D PRATAMA 100 31 46 8 75 0 45 0 69 0 68 0 74 0 21 0 3 52 100 0 17 11 100 0 20 0 100 0 244 247 194 191 191 191 45 38 39 3 58 50 51 19 192 0 0 199 237 235 BIAYA SURVEI Biaya Akomodasi Penginapan /Hotel paling tinggi Bintang 4 dengan jenis kamar non ekselutif Biaya Transportasi Sesuai biaya moda transportasi kelas non luxury/ non bisnis rute terpendek Biaya transportasi menuju bandara /terminal/ stasiun dari domisili asal  at cost

29. 29 Akreditasi RS Kelas D Pratama Penyelenggaraan Akreditasi Persyaratan Akreditasi Persiapan Survei Akreditasi Survey Akreditasi Paska Survei Akreditasi

30. RKepdirjen Yankes Nomor . 35395 tahun 2024 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit Kriteria Hasil Akreditasi Hasil Akreditasi Kriteria Paripurna 6 bab mendapat nilai minimal 80% Utama 5 Bab mendapat nilai minimal 80%, termasuk di dalamnya Bab SKP dan Bab Program Nasional Madya 4 Bab mendapat nilai minimal 80%, termasuk di dalmnya Bab Program Nasional , dan Bab SKP mendapat nilai minimal 70% Tidak terakreditasi Kurang dari 3 Bab mendapat nilai minimal 80%; Bab SKP mendapat nilai kurang dari 70%; dan/ atau Bab Program Nasional mendapat nilai kurang dari 80%

31. PASKA PENILAIAN AKREDITASI LPA menyampaikan hasil akreditasi kepada Kementerian Kesehatan paling lambat 5 (lima) hari setelah dilakukan survei . Rumah sakit yang tidak terakreditasi diberikan kesempatan mengulang ( remedial ) pada standar yang pemenuhannya kurang dari 80%. Akreditasi ulang dapat dilakukan paling cepat 3 ( tiga ) bulan dan paling lambat 6 ( enam ) bulan sejak survei terakhir dilaksanakan . Apabila rumah sakit berkeberatan terhadap status akreditasi, rumah sakit dapat mengajukan banding kepada lembaga indepeden penyelenggara akreditasi dengan tembusan kepada Kementerian Kesehatan Penyampaian Sertifikat Akreditasi paling lambat 14 ( empat belas ) hari setelah survei akreditasi dilakukan . Penyampaian Rekomendasi berisikan hal-hal yang harus ditindaklanjuti atau diperbaiki oleh rumah sakit . Penyampaian bersamaan dengan sertifikat akreditasi Penyampaian Rencana perbaikan Perencanaan Perbaikan Strategi (PPS) dalam waktu 45 hari sejak menerima rekomendasi

32. Jl. H. R. Rasuna Said No.Kav 4-9 Blok X-5, RT.1/RW.2,  Kuningan , Kecamatan Setiabudi , Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 @KemenkesRI; @lifeatkemenkes www.kemkes.go.id Kementerian Kesehatan RI 100 31 46 8 75 0 45 0 69 0 68 0 74 0 21 0 3 52 100 0 17 11 100 0 20 0 100 0 244 247 194 191 191 191 45 38 39 3 58 50 51 19 192 0 0 199 237 235