2. Konsep dan Kebijakan Pendidikan Inklusif_2023.pptx

2. Konsep dan Kebijakan Pendidikan Inklusif_2023.pptx

1. Konsep dan Kebijakan Pendidikan Inklusif :: Tim Fasilitator Pokja Pendidikan Inklusif Jakarta Timur PPPP JAKARTA PUSAT

2. :: Brain Storming Sebelum materi , dalam waktu 2 ( dua ) menit dimohon Bapak / Ibu menuliskan di kolom chat. “Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang pendidikan Inklusif?” PPPP JAKARTA PUSAT

3. :: Brain Storming Mengapa Indonesia menyelenggarakan pendidikan inklusif? PPPP JAKARTA PUSAT Indonesia telah meratifikasi perjanjian dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk Pernyataan Salamanca pada tahun 1994. Ratifikasi bukan sekedar menandatangani perjanjian internasional, tetapi juga merupakan pernyataan resmi suatu negara untuk terikat oleh perjanjian internasional. Jika Indonesia tidak menyelenggarakan Pendidikan inklusif, maka Indonesia akan dikucilkan dari pergaulan internasional

4. :: Pernyataan Salamanca PPPP JAKARTA PUSAT Dua dari empat Pernyataan Salamanca antara lain: Menegaskan kembali komitmen kami terhadap Pendidikan Untuk Semua, mengakui perlunya dan mendesaknya memberikan pendidikan bagi anak, remaja dan orang dewasa penyandang kebutuhan pendidikan khusus di dalam sistem pendidikan regular Meyakini dan menyatakan bahwa: • Setiap anak mempunyai hak mendasar untuk memperoleh pendidikan, dan harus diberi kesempatan untuk mencapai serta mempertahankan tingkat pengetahuan yang wajar. • Setiap anak mempunyai karakteristik, minat, kemampuan dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda • Sistem pendidikan seyogyanya dirancang dan program pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan keanekaragaman karakteristik dan kebutuhan tersebut • Mereka yang menyandang kebutuhan pendidikan khusus harus memperoleh akses ke sekolah reguler yang harus mengakomodasi mereka dalam rangka pedagogi yang berpusat pada diri anak yang dapat memenuhi kebutuhankebutuhan tersebut • Sekolah reguler dengan orientasi inklusif tersebut merupakan alat yang paling efektif untuk memerangi sikap diskriminasi, menciptakan masyarakat yang ramah, membangun masyarakat yang inklusif dan mencapai pendidikan untuk semua; lebih jauh, sekolah semacam ini akan memberikan pendidikan yang lebih efektif kepada mayoritas anak dan meningkatkan efisiensi dan pada akhirnya akan menurunkan biaya bagi seluruh sistem pendidikan

5. Pendidikan yang mengakomodasi semua anak tanpa mempedulikan keadaan fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa, atau kondisi-kondisi lain, termasuk anak-anak penyandang disabilitas, anak-anak berbakat, pekerja anak dan anak jalanan, anak di daerah terpencil, anak-anak dari kelompok etnik dan bahasa minoritas dan anak-anak yang tidak beruntung dan terpinggirkan dari kelompok masyarakat. [Salamanca Statement, 1994 dalam Stubbs, 2003] Pendidikan inklusif adalah suatu sistem pendidikan yang mencakup semua peserta didik, dan menyambut serta mendukung mereka untuk belajar, siapa pun mereka dan apa pun kemampuan atau persyaratan mereka. Ini berarti memastikan bahwa pengajaran dan kurikulum, gedung sekolah, ruang kelas, area bermain, transportasi, dan toilet sesuai untuk semua anak di semua tingkatan. Pendidikan inklusif berarti semua peserta didik belajar bersama di sekolah yang sama. [Unicef, 2017] :: Pengertian Pendidikan Inklusif PPPP JAKARTA PUSAT

6. :: Pengertian Pendidikan Inklusif Sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan, dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. [ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009] Sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya dalam sistem layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. [ Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2021] PPPP JAKARTA PUSAT

7. :: Tujuan Pendidikan Inklusif Pemenuhan fungsi, tujuan, dan misi Pendidikan Nasional Terdapat banyak tantangan dalam pencapaian fungsi, tujuan, dan misi Pendidikan Nasional PPPP JAKARTA PUSAT

8. SEGI PARTISIPASI SEGI KUALITAS PROSES Terjadi diskriminasi Sekolah belum ramah bagi semua anak Terjadi pemisahan pendidikan yang ekstrim berdasarkan identitas tertentu Banyak anak yang belum terakomodasi di sekolah karena berbagai alasan Belajar di sekolah kurang menyenangkan Pembelajaran di sekolah semata-mata untuk menyelesaikan kurikulum Perbedaan dan keragaman kurang diperhatikan Tantangan Terhadap Pencapaian Fungsi, Tujuan, dan Misi Pendidikan Nasional :: Tantangan PPPP JAKARTA PUSAT

9. :: Mengapa Pendidikan Inklusif PENDIDIKAN INKLUSIF MENCAKUP PENDIDIKAN FORMAL, NON-FORMAL DAN INFORMAL MENGHARGAI BAHWA SEMUA ANAK DAPAT BELAJAR STRUKTUR, SISTEM DAN METODOLOGI MEMENUHI KEBUTUHAN SEMUA ANAK MENGAKUI DAN MENGHARGAI keragaman PESERTA DIDIK MERUPAKAN STRATEGI UNTUK MEMAJUKAN DAN MEWUJUDKAN MASYARAKAT INKLUSIF MERUPAKAN PROSES DINAMIS YANG TERUS BERKEMBANG SEJALAN DENGAN KONTEKS BUDAYA Seminar on Inclusive Education Agra India , 1998 PPPP JAKARTA PUSAT

10. Bagi Peserta Didik pada umumnya ( reguler ) Memahami perbedaan & keragaman sejak dini Menumbuhkan sikap empati secara alamiah Budaya saling menghargai dan menghormati , koperatif dan kolaboratif Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) Kepercayaan diri semakin berkembang Mandiri dan berinteraksi secara aktif bersama teman dan guru Bangga pada diri sendiri atas prestasi yang diperoleh , lebih kreatif dalam pembelajaran Bagi Pendidik ( Guru ) Menyadari dan memahami keragaman peserta didik Kreatif dan inovatif dalam perancangan pembelajaran Terbiasa bekerja dalam tim ( team work ) 4. Bagi Sekolah Meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang bermutu Pemerataan pendidikan bagi semua warga negara Biaya pendidikan relatif lebih murah :: Manfaat Pelaksanaan Pendidikan Inklusif PPPP JAKARTA PUSAT

11. :: Prinsip Pendidikan Inklusif PPPP JAKARTA PUSAT

12. :: Landasan Pendidikan Inklusif MASYARAKAT MEMBUTUHKAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS DAN TERJANGKAU PPPP JAKARTA PUSAT

13. :: Komponen Pendidikan Inklusif PPPP JAKARTA PUSAT

14. :: Elemen Pendidikan Inklusif SISTEM (KUR/LINGK) Peserta Didik Satuan Pendidikan SEGREGASI INTERGRAS I Satuan Pendidikan Umum PESERTA DIDIK BERADAPTASI KEPADA KURIKULUM SPPPI Satuan Pendidikan Umum Pendidikan Untuk Semua KURIKULUM BERADAPTASI PADA PESERTA DIDIK Pendidikan Segregasi , Integrasi & Inklusif PPPP JAKARTA PUSAT

15. No Uraian Seg Int Ink 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PDBK harus memenuhi kriteria tertentu pada PPDB a PPDB diselenggarakan tanpa diskriminasi/mengakomodasi semua anak a Sekolah menerima peserta didik sesuai dengan jenis kekhususannya a Satuan Pendidikan dapat menggunakan kurikulum diksus dan umum Membelajarkan PDBK sesuai kompetensi/tuntutan kurikulum a a Satuan pendidikan menggunakan kurikulum reguler yang diakomodasi a Melaksanakan pembelajaran bagi PDBK bersama peserta didik lainnya a Kurikulum memuat program kebutuhan khusus a Nilai KKM PDBK sama dengan peserta didik lain, kriteria KKMnya berbeda a Tidak melakukan asesmen untuk menemukan profil PDBK a :: Segregasi, Integrasi, atau Inklusi? a a :: Seg = Segregatif :: Int = Integrasi :: Ink = Inklusi Bagaimana dengan kondisi sekolah Bapak/Ibu, apakah sudah mengimplementasikan pendidikan inklusif atau masih terjebak pada pendidikan integrasi? PPPP JAKARTA PUSAT

16. :: Diskusi Interaktif No Uraian Ya Tidak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Apakah hal-hal berikut ini merupakan cerminan praktik baik pendidikan inklusif? Membelajarkan peserta didik sesuai kompetensi pada kurikulum a Memetakan kemampuan peserta didik sebelum merancang pembelajaran a Menuntaskan target kurikulum sebagai indikator hasil pembelajaran a Menerima PDBK tanpa melibatkannya dalam kegiatan non akademik Melaksanakan asesmen formatif dan sumatif secara klasikal a a PPDB diselenggarakan tanpa diskriminasi/mengakomodasi semua anak a Melaksanakan pembelajaran secara terpisah bagi PDBK a Mengikutsertakan PDBK berkursi roda pada permainan bola basket adaptif a Nilai KKM PDBK sama dengan peserta didik lain, kriteria KKMnya berbeda a Melakukan tes untuk mencari kompetensi yang sudah dikuasai PDBK a PPPP JAKARTA PUSAT

17. :: Mengapa Pendidikan Inklusif Menjadi Prioritas ? 1 2 3 4 Landasan Yuridis Komitmen Internasional dan Nasional Kesetaraan dalam Pendidikan Kemampuan & Potensi yang Dimiliki PPPP JAKARTA PUSAT

18. :: Komitmen Internasional Komitmen Education for All (EFA) disepakati oleh negara-negara Utara dan Selatan dalam rangka memenuhi hak-hak dasar pendidikan bagi semua anak . Sekitar 90 – 98% anak penyandang disabilitas di negara-negara utara mengikuti program pendidikan secara inklusif . Salah satu tujuan pembangunan millenium (MDGs) adalah Pada 2015 semua anak tanpa kecuali harus mendapatkan akses pendidikan yang layak dan bermutu . No One Left Behind PPPP JAKARTA PUSAT

19. :: Komitmen Nasional Tanggal 23 November 2013 Provinsi DKI Jakarta telah mendeklarasikan bahwa Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta tidak diskriminatif Berbagai daerah di Indonesia telah melaksanakan pembudayaan Pendidikan Inklusif PPPP JAKARTA PUSAT

20. :: Landasan Yuridis Internasional Nasional Provinsi Kabupaten /Kota UNCHR 1948 UNCRC 1989 UNCRPD 2006 EFA 1990 Salamanca Statement 1994 UUD 1945 UU Nomor 20 Tahun 2003 UU Nomor 8 Tahun 2016 PP 17 Tahun 2010 Permendiknas No 70 Tahun 2009 Permendikbud No 15 Tahun 2018 PP 13 Tahun 2020 Perda Prov. DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2011; Perlindungan Penyandang Disabilitas Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2021; tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif SK Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur No. 38 Tahun 2018; Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Kota Administrasi Jakarta Timur PPPP JAKARTA PUSAT

21. UUD 45 (amandemen) Pasal 31 ayat (1) Setiap WN berhak mendapatkan Pendidikan , dan ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya UU No. 20 th 2003 Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional Pasal 5 ayat (1), (2), (3) , (4) dan (5) tentang kesamaan hak pendidikan tanpa memandang kondisi fisik, emosional, mental, kecerdasan, ekonomi, maupun kondisi geografis Undang Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif :: Landasan Hukum Penyelenggaraan PI PPPP JAKARTA PUSAT

22. :: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 5: Penyandang disabilitas memiliki hak : e. Pendidikan Pasal 10: Hak pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi hak : Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis , jalur , dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik Pasal 40: Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan / atau memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jalur , jenis , dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya Penyelenggaraan dan / atau fasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Sistem Pendidikan Nasional melalui Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Khusus PPPP JAKARTA PUSAT

23. :: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 40: Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 ( dua belas ) tahun Pemerintah Daerah wajib mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya Pemerintah Daerah memfasilitasi penyandang disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik penyandang disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari penyandang disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya PPPP JAKARTA PUSAT

24. :: PP No. 17 Tahun 2010/PP No. 66 Tahun 2010 Pasal 64 Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu . Pasal 74 Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu . Pasal 82 Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan menengah dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untukmelayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu . Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan PPPP JAKARTA PUSAT

25. :: Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat (1) : Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan . Pasal 2 Penyediaan Akomodasi yang Layak di bidang pendidikan bertujuan untuk menjamin terselenggaranya dan / atau terfasilitasinya Pendidikan untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di semua jalur , jenjang , dan jenis pendidikan baik secara inklusif maupun khusus . Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas PPPP JAKARTA PUSAT

26. :: Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2020 Pasal 3 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak . Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya . Pasal 4 Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan paling sedikit melalui : penyediaan dukungan anggaran dan / atau bantuan pendanaan ; penyediaan sarana dan prasarana ; penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan ; dan penyediaan kurikulum . PPPP JAKARTA PUSAT

27. :: Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2020 Pasal 5 Penyediaan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilakukan dengan pengembangan : standar kompetensi lulusan ; standar isi ; standar proses; dan standar penilaian , yang sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas . PPPP JAKARTA PUSAT

28. :: Permendiknas No.70 Tahun 2009 Pasal 6 Pemerintah kabupaten / kota menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik . Pemerintah kabupaten / kota menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk . Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif . Pasal 10 Pemerintah kabupaten / kota wajib menyediakan paling sedikit 1 ( satu ) orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif . Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang tidak ditunjuk oleh pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus. Tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/ atau bakat istimewa PPPP JAKARTA PUSAT

29. :: Permendiknas No.70 Tahun 2009 Pasal 10 3) Pemerintah kabupaten / kota wajib meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif . 4) Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu dan menyediakan tenaga pembimbing khusus bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang memerlukan sesuai dengan kewenangannya . 5) Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif . Pasal 12 Pemerintah , pemerintah provinsi , dan pemerintah kabupaten / kota melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan inklusif sesuai dengan kewenangannya PPPP JAKARTA PUSAT

30. Permendikbud No. 22 Tahun 2016 dan Permendikbudristek No.16 Tahun 2022 Prinsip Penyusunan RPP : Dalam menyusun RPP hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut : a. Perbedaan individual peserta didik antara lain kemampuan awal , tingkat intelektual , bakat , potensi , minat , motivasi belajar , kemampuan sosial , emosi , gaya belajar , kebutuhan khusus , kecepatan belajar , latar belakang budaya , norma , nilai , dan/ atau lingkungan peserta didik . Partisipasi aktif peserta didik. Berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar , motivasi , minat , kreativitas , inisiatif , inspirasi , inovasi dan kemandirian . Pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca , pemahaman beragam bacaan , dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. :: Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah PPPP JAKARTA PUSAT

31. :: Permendikbudristek No . 16 Tahun 2022 PASAL 6 (1) Capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dirumuskan dengan mempertimbangkan karakteristik Peserta Didik dan sumber daya Satuan Pendidikan. ( 2) Selain mempertimbangkan karakteristik Peserta Didik dan sumber daya Satuan Pendidikan, perumusan capaian pembelajaran pada pendidikan menengah kejuruan juga mempertimbangkan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja . (3) Perumusan capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar pada pendidikan menengah kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk kompetensi yang mengacu pada jenjang kualifikasi keahlian tertentu atau sesuai kebutuhan hidup mandiri . (4) Perumusan capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pendidikan khusus ditujukan untuk : a. optimalisasi potensi , bakat , minat , dan kesiapan kerja ; b. pembentukan kemandirian; dan/atau c. penguasaan keterampilan hidup , sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik . PPPP JAKARTA PUSAT

32. :: Peraturan Gubernur No 40 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan inklusif Mekanisme Penyelenggaran Pendidikan Inklusif Pasal 3 Satuan Pendidikan pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan menyelenggarakan Pendidikan Inklusif . Satuan Pendidikan memprioritaskan untuk menerima dan memberi layanan pendidikan yang bermutu kepada Peserta Didik Berkebutuhan Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . PPPP JAKARTA PUSAT

33. :: Peraturan Gubernur No. 40 Tahun 2021 Pasal 4 (1) Dinas Pendidikan, dan Satuan Pendidikan sesuai kewenangannya bertanggung jawab dalam menyediakan: a. Guru Pendidikan Khusus dan/atau Guru Pembimbing Khusus Tenaga Pendamping; Sarana dan prasarana yang dapat diakses (accessible); L ayanan pendidikan yang sesuai dengan potensi, minat, bakat, dan kebutuhan khusus; dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki pemahaman dan kompetensi dalam memberikan layanan pendidikan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus. (2) Pemenuhan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada ayat (1) dilakukan secara bertahap. PPPP JAKARTA PUSAT

34. Pasal 5 Guru Pendidikan Khusus dan/ atau Guru Pembimbing Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas : menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama dengan guru kelas /guru mata pelajaran ; membangun sistem koordinasi antara guru, pihak sekolah , dan orang tua Peserta Didik Berkebutuhan Khusus ; melaksanakan pendampingan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus pada kegiatan pembelajaran bersama dengan guru kelas /guru mata pelajaran dan Tenaga Pendamping ; memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus kepada Peserta Didik Berkebutuhan Khusus selama kegiatan pembelajaran ; memberikan layanan konsultasi kepada guru kelas dan / atau guru mata pelajaran agar dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada Peserta Didik Berkebutuhan Khusus sesuai dengan potensi , minat , dan bakatnya ; dan memberikan layanan program kebutuhan khusus . :: Peraturan Gubernur No. 40 Tahun 2021 PPPP JAKARTA PUSAT

35. Pasal 8 Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam menyelenggarakan Pendidikan Inklusif , Dinas Pendidikan menyelenggarakan : a. pendidikan dan pelatihan, workshop, bimbingan teknis dan seminar di bidang Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Khusus ; b. pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di setiap Satuan Pendidikan; dan c. pelatihan lainnya di bidang Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Khusus . (2) Setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan harus mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalitas di bidang Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Khusus . :: Peraturan Gubernur No. 40 Tahun 2021 PPPP JAKARTA PUSAT

36. :: Peraturan Gubernur No 40 Tahun 2021 Pasal 10 Sarana dan prasarana pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif adalah sarana dan prasarana yang aksesibel. Sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: ruang sumber yang dirancang untuk memberikan layanan program kebutuhan khusus ; guiding block ; bidang miring yang di pasang sebagai pengganti tangga yang memungkinkan pengguna kursi roda lebih mudah untuk mengakses ke dalam sebuah bangunan ; dan toilet yang ramah bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus . PPPP JAKARTA PUSAT

37. :: Peraturan Gubernur No 40 Tahun 2021 PPPP JAKARTA PUSAT

38. :: Peraturan Gubernur No 40 Tahun 2021 PPPP JAKARTA TIMUR

39. :: Peraturan Gubernur No 40 Tahun 2021 PPPP JAKARTA PUSAT

40. :: PERATURAN GUBERNUR NO 40 TAHUN2021 Toilet Bagi Penyandang Disabilitas PPPP JAKARTA PUSAT

41. :: Diskusi Interaktif Apa masalah Bapak / Ibu dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif ? PPPP JAKARTA PUSAT

42. PPPP JAKARTA PUSAT