2. Netralitas ASN Aparatur Sipil Negara.pptx

Indonesia Merdeka, dan harus merdeka, llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

1. NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) P ADA PEMILIHAN TAHUN 2024

2. PEMILIHAN 2 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati , serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah “ Pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi , dan Kabupaten /Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati , serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis .

3. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hal yang perlu terus dijaga dan diawasi , agar Pemilu / Pemilihan dapat berjalan secara jujur ( fairplay ) dan adil antara calon yang memiliki kekuasaan dengan calon yang tidak memiliki relasi kuasa dilingkungan birokrasi pemerintahan . 3

4. Asas Netralitas

5. LARANGAN ASN Ikut kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau PNS\ Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lainnya sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum , selama , dan sesudah masa kampanye ; dan 5

6. LARANGAN ASN Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum , selama , dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan , ajakan , imbauan , seruan , atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya , anggota keluarga , dan masyarakat . memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP atau Surat Keterangan Tanda Penduduk . 6

7. TREN PELANGGARAN NETRALITAS ASN PADA PEMILIHAN 7 ASN Memberikan dukungan melalui media sosial / massa ASN menghadiri / mengikuti acara silahturahmi / sosialisasi / bakti sosial Bakal Paslon / parpol ASN Mendukung salah satu bakal calon ASN Melakukan pendekatan / Mendaftarkan diri pada salah satu partai politik Kepala Desa / Aparat Desa Memberikan dukungan kepada salah satu bakal calon ASN Mendeklarasikan diri sebagai bakal calon kepala daerah ASN melanggar asas netralitas yakni diduga berpihak dalam Pemilihan ASN Sosialisasi bakal calon melalui APK ASN Mempromosikan diri sendiri atau orang lain ASN membuat keputusan / tindakan yang menguntungkan Paslon ASN Mendampingi bakal calon melakukan pendaftaran dan fit and propertesta ASN Mengajak atau mengintimidasi untuk mendukung salah satu calon ASN Menggunakan atribut pada saat melakukan fit and propertest

8. Tugas & Wewenangan Bawaslu Dalam Pengawasan Netralitas ASN 8

9. Tugas : BAWASLU Pasal 93 huruf f “ mengawasi netralitas aparatur sipil negara….” BAWASLU PROVINSI Pasal 97 huruf d “ mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye ….” BAWASLU KABUPATEN/KOTA Pasal 101 huruf d “ mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye ….” 9

10. Wewenang Bawaslu BAWASLU Pasal 95 huruf e “ merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara…” BAWASLU PROVINSI Pasal 99 huruf d “ merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye ….” 10

11. Wewenang Bawaslu BAWASLU KABUPATEN/KOTA Pasal 103 huruf d “ merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah Kabupaten /Kota terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye ….” 11

12. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menteri Dalam Negeri Kepala Badan Kepegawaian Negara Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor ; 2 Tahun 2022, nomor : 800-5474 tahun 2022, nomor ; 246 tahun 2022, nomor ; 30 tahun 2022,nomor : 1447.1/pm.01/k.1/09/2022

13. Tata cara penanganan atas dugaan pelanggaran netralitas ASN Sebelum Penetapan Calon Laporan atau hasil pengawasan dugaan pelanggaran netralitas ASN langsung direkomendasikan kepada KASN ( sekarang ke BKN) Setelah Penetapan Calon Laporan atau hasil pengawasan dugaan pelanggaran netralitas ASN disampaikan kepada Bawaslu / Bawaslu Provinsi / Bawaslu Kab /Kota

14. Penanganan Pelanggaran ( Perbawaslu No. 8 Tahun 2020) Dugaan pelanggaran Netralitas ASN dari hasil pengawasan Instansi Pemerintah = Informasi Awal bagi Bawaslu = Temuan Dugaan pelanggaran Netralitas ASN dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten = Temuan Dugaan pelanggaran Netralitas ASN dari Laporan Masyarakat = Laporan 14

15. IMBAUAN BAWASLU KABUPATEN JEMBER 15

16. 16

17. 17

18. 19

19. Pergi ke Puger Mencari Bolu Dapat Bolu Makan di Tempat Ayo Sahabat Bawaslu Kita awasi Pemilihan tahun Dua ribu Dua Puluh Empat 21

20. Pergi ke pantai naik Perahu Tidak lupa bawa tempe dan tahu Bersama Rakyat Awasi Pemilu Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu 22

21. 23