2. Sosialisasi Pengisian SiTIA 17 Maret 2023 10.44.pptx

For Engineering

1. Maret 2023 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sosialisasi Aplikasi SiTIA dalam Mendukung Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah

2. INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN KONEKTIVITAS JALAN DAERAH Adanya Tuntutan Masyarakat dan Pemerintah Daerah agar Pemerintah Pusat dapat menangani Jalan Daerah (Non Nasional), dalam rangka percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah sebagai upaya mendukung pengembangan wilayah, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ( memiliki beneficiary tinggi ). 2 2 Telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, pada tanggal 16 Maret 2023. 1

3. 3 3 KRITERIA PENENTUAN RUAS ( sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, tanggal 16 Maret 2023) Terhubung dan terintegrasi , utamanya untuk mendukung produktivitas kawasan industri , kawasan pariwisata , kawasan perkebunan , kawasan pertanian , dan kawasan produktif lainnya . M embantu meningkatkan kemantapan jalan , utamanya : D i sekitar kawasan industri strategis , antara lain, Morowali , Konawe , Weda Bay, dan Tanjung Selor untuk mengantisipasi pertumbuhan kawasan kumuh ; dan Pemerataan kondisi jalan daerah yang belum mantap . 3. M elaksanakan pembangunan jalan di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara dengan melakukan pelebaran jalan untuk mengantisipasi kemacetan .

4. 4 4 KEBUTUHAN SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI Rekomendasi Satuan Tugas IV Direktorat Monitoring Kedeputian Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diperlukan sistem informasi terintegrasi untuk menampung seluruh usulan Pemerintah Provinsi / Kabupaten /Kota dalam wadah database , sehingga penentuan ruas prioritas dilaksanakan secara transparan dan akuntabel . Guna mendukung pengadministrasian data usulan yang akuntabel dan transparan yang sebelumnya telah disampaikan oleh seluruh pemerintah daerah , maka tahapan penginputan data usulan penanganan , dilakukan melalui sistem aplikasi SiTIA ( Sinergitas Transparansi Integrasi Akuntabel ), melalui tautan sitiabinamarga.pu.go.id Sistem informasi terintegrasi mencakup tahapan penginputan data usulan penanganan jalan / jembatan oleh Pemerintah Daerah, database usulan penanganan , tahapan verifikasi usulan penanganan , pengumuman , termasuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang diperlukan dengan mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku . Penginputan data usulan ruas melalui aplikasi SiTIA dilakukan secara langsung oleh masing-masing Pemerintah Daerah , yang diantaranya meliputi nama ruas usulan , panjang penanganan efektif , estimasi kebutuhan biaya , status jalan , tematik kawasan yang didukung , jenis penanganan , kesiapan readiness criteria (R/C), peta ruas usulan penanganan , serta project digest . Hingga saat ini , usulan kegiatan penanganan jalan daerah adalah sejumlah 3.940 kegiatan usulan dengan perkiraan kebutuhan biaya sebesar Rp.133,24T.

5. 5 5 SURAT DIRJEN BINA MARGA KEPADA SELURUH PEMDA TENTANG PENGINPUTAN DATA USULAN

6. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Aplikasi SiTIA

7. 7 7 PROSES PRA-PENGISIAN APLIKASI SITIA Proses penginputan data usulan pada aplikasi SiTIA dilakukan secara langsung oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Kepala Pemerintah Daerah ( Gubernur / Bupati / Walikota ) diharuskan menyampaikan surat permohonan akun ( Username dan Password ) yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Marga , Kementerian PUPR melalui e-mail: [email protected] beserta informasi narahubung selaku penanggung jawab akun . Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas keamanan akun ( Username dan Password ) dan selanjutnya segera melakukan penggantian password yang telah diberikan . Penginputan data usulan dilakukan melalui tautan sitiabinamarga.pu.go.id selambatnya pada tanggal 23 Maret 2023.

8. 8 8 PROSES PENGISIAN APLIKASI SITIA Mengisikan usulan penanganan dan informasi surat usulan dari Kepala Pemerintahan Daerah. U nggah surat usulan dari Pemerintah Daerah. U nggah surat dukungan dari Anggota Dewan Komisi V DPR RI (jika ada surat dukungan ). N ama ruas usulan. P anjang penanganan efektif. E stimasi kebutuhan biaya , status jalan. T ematik kawasan yang didukung , jenis penanganan. K esiapan readiness criteria (R/ C). P eta ruas usulan penanganan. P roject digest ( intisari proyek ) .

9. 9 TAHAP PELAKSANAAN VERIFIKASI Mengisi Data Usulan pada Aplikasi SiTIA Desk bersama BBPJN/BPJN Desk bersama BBPJN/BPJN Pemerintah Daerah BBPJN/BPJN Desk bersama Pemerintah Daerah Desk bersama DJBM Pusat Monitoring Pengisian dan Kelengkapan Data Usulan oleh Pemerintah Daerah pada aplikasi SiTIA Kementerian PUPR, Ditjen Bina Marga (Pusat) Pembahasan Usulan Ruas Prioritas bersama Kementerian PPN/ BAPPENAS Kementerian PUPR dan Kementerian PPN/BAPPENAS Penetapan Ruas Prioritas (Surat Keputusan Bersama Menteri PUPR – Menteri PPN /BAPPENAS)

10. 10 DESK - VERIFIKASI USULAN RUAS Data teknis (Nama Ruas , Panjang Ruas , Status Ruas Jalan, Jenis Penanganan , Perkiraan Kebutuhan Biaya , Peta Usulan Ruas , Project Digest). Kelengkapan data dukung surat usulan resmi dari Kepala Pemerintahan Daerah. Dukungan Tematik Kawasan. Kelengkapan Dokumen Readiness Criteria (RC), meliputi : DED, FS, Lahan Siap Bangun , Dokumen Lingkungan , RAB. Kondisi kemantapan ruas jalan yang diusulkan . Kapasitas ( waktu pelaksanaan dan kesiapan sumber daya ). USULAN RUAS PRIORITAS Memastikan ruas usulan yang siap untuk diimplementasikan Prioritisasi atas ruas yang diusulkan

11. TERIMA KASIH 11