20210917 Paparan Seknas Penyusunan Renaksi_Kepri.pptx

paparan seknas

1. PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ( TPB/SDGs) SEKRETARIAT SDGS NASIONAL Kementerian PPN/Bappenas Disampaikan Pada Rapat Koordinasi Sustainable Development Goals (SDGs) Kamis-Jumat, 16-17 September 2021

2. 1. Pengantar 2

3. INDONESIA BERCITA-CITA MENJADI NEGARA MAJU PADA TAHUN 2045 3 2020 2030 2045 Ekonomi ke 16 dunia PDB/kapita $4,244 Penduduk 269 juta jiwa 20% populasi merupakan kelas menengah Ekonomi terbesar ke 5 dunia PDB/kapita $23,199 (USD 7.4T) Penduduk 319 juta jiwa, 70%nya kelas menengah Peran KTI menjadi 25% Indonesia salah satu dari 193 negara yg berkomitmen terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs) 17 goals, 169 targets, 289 indicators Rata-rata pertumbuhan 2015-2045 : PDB Riil 5,7 % PDB Riil per Kapita 5,0 % PDB Riil PDB Riil / Kapita

4. COVID-19 BERPOTENSI MENUNDA SASARAN VISI INDONESIA 2045 4 Sumber: Perkiraan Bappenas Paska pandemi, dibutuhkan pertumbuhan 6 % untuk membawa Indonesia menjadi negara maju (lepas dari middle income trap) sebelum tahun 2045 Sumber: Perhitungan Bappenas Catatan: Pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata 5% per tahun (2020-2045) Vietnam dan Filipina masing-masing tumbuh sebesar rata-rata 6,9 dan 6,6 persen Tanpa transformasi ekonomi, pendapatan per kapita Indonesia akan “disalip” oleh Filipina pada tahun 2037 dan oleh Vietnam pada tahun 2043

5. DAMPAK COVID-19 TERHADAP PENCAPAIAN TPB/SDGS 5 Peningkatan risiko kekurangan gizi ( wasting ) 36% responden berkurang konsumsi pangannya akibat hambatan finansial* Pelayanan kesehatan esensial terkendala 55% posyandu menunda layanan imunisasi dan 46% menunda layanan antenatal untuk ibu hamil** Penerapan PSBB dan transformasi sistem pendidikan “Pembelajaran Jarak Jauh” sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan dukungan teknologi untuk kualitas pembelajaran yang efektif. K eterbatasan akses internet pada siswa/ mahasiswa di luar Pulau Jawa khususnya wilayah timur Indonesia. Kelompok siswa/mahasiswa miskin (20% terbawah) cenderung memiliki akses internet yang lebih rendah sebesar 38,46% dibanding kelompok kaya (20% teratas) sebesar 81,68%*** *UNICEF, COVID-19 and Children in Indonesia: An Agenda for Action to Address Socio-Economic Challenges, 11 May 2020 ** MoH & UNICEF, Rapid Health Assessment: Ensuring Sustainability of Essential Health Services for Children and Mothers During the COVID-19 Pandemic in Indonesia, July 2020 ***Susenas, BPS 2020 Risiko Sosial Peningkatan timbulan sampah limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) Jumlah limbah medis dari Pandemi COVID-19 ini meningkat 30%, sedangkan kapasitas pengolahan limbah B3 medis di beberapa daerah terutama di luar Jawa masih terbatas*. Peningkatan sampah plastik medis dan peralatan medis Limbah medis yang dihasilkan Indonesia per hari sebanyak 294,66 ton** Peningkatan penggunaan kendaraan pribadi akibat berpindahnya pengguna transportasi umum 88% angkutan umum perkotaan (MRT, LRT, TJ dan KRL) menurun dan 93% penumpang bus AKAP dan kereta api juga menurun*** Penurunan daya beli masyarakat Adanya loss of income sebesar Rp 374,4 Trilyun* Peningkatan angka kemiskinan Persentase penduduk miskin meningkat sebesar 9,78 persen pada Maret 2020** Peningkatan angka pengangguran 14,28% penduduk usia kerja terdampak COVID-19 dengan 2,56 juta orang menganggur** Peningkatan kesenjangan Rasio Gini meningkat 0,001 menjadi 0,381 pada maret 2020** Kegiatan komersial menurun Transportasi dan Pergudangan menurun pada Q2 -16,70% (yoy)** Penyediaan akomodasi makan dan minum Q2 -11,86% (yoy)** * Bappenas dan LPEM UI, 2020 **BPS 2020 Risiko Ekonomi Risiko Lingkungan * KLHK , Perkuat Regional untuk Respon Limbah Infeksius COVID-19, 1 8 May 2020 ** Pusat penelitian Badan Keahlian DPR RI, Permasalahan limbah medis covid 19 di Indonesia, V ol. XII, No. 9/I/Puslit/Mei/2020 ***Bappenas , Dampak COVID19 terhadap Pembangunan & Respon Pemerintah dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan, Webinar 28 mei 2020

6. 6 DECADE OF ACTION  AKSELERASI PENCAPAIAN TARGET-TARGET SDGs Pencapaian target -target SDGs yang ambisius memerlukan: Tersedianya Kerangka nasional untuk implementasi SDGs di tingkat lokal ( Road Map, metadata, RAN, RAD ) Proses adaptasi, implementasi dan monitor progres SDGs di tingkat lokal ( SDGs Centers , SDGs Academy , SDGs Desa ) Internalisasi prinsip2 SDGs di semua proses bisnis 2 LOCALIZING SDGs 1 KOLABORASI SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN No one left behind - the imperative core principle of SDGs

7. 2. Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs 7

8. AMANAT PERPRES NO. 59 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PENCAPAIAN TPB Monev dilaksanakan oleh pemerintah dan nonpemerintah. Tiga (3) dokumen utama: RAN TPB RAD TPB Peta Jalan TPB Pelaksanaan TPB di daerah & peran Gubernur selaku WPP dengan pelibatan Bupati dan Walikota Pelibatan aktor pemerintah & nonpemerintah (K/L, Filantropi & Pelaku Usaha, Akademisi & Ormas) Terbentuknya Tim Koordinasi Nasional dengan Menteri PPN/Ka Bappenas sebagai Koordinator Pelaksana TIM KOORDINASI NASIONAL (TKN) PRINSIP INKLUSIVITAS DOKUMEN TPB/SDGs PELAKSANAAN TPB/SDGs DI DAERAH MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN RAN 5 tahunan dan Roadmap SDGs Pergub RAD SDGs 5 tahunan (30 Provinsi) VNR 2017 , 2019 , 2021 Laporan Capaian SDGs Nasional 2019 Laporan Monev RAD Provinsi TKN dan TKD yang melibatkan 4 platform partisipasi SDGs Partisipasi aktif non-state actors (non pemerintah) & SDGs Center/Network 8

9. Amanat Peraturan Presiden Tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs 9 RAN 2021- 2024: m elanjutkan Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs Tahun 2017-2019 Selaras dengan RPJMN 2020-2024 Roadmap SDGs Menuju 2030 Rencana Aksi Daerah (RAD) selaras RPJMN dan RPJMD RAN 2017-2019 RAN 202 1 -2024 RAN 2025-2030

10. INTEGRASI TPB/SDGs DALAM DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PENGARUSTAMAAN TPB/SDGs KE DALAM NAWACITA PEMBANGUNAN JILID II ( 7 AGENDA PEMBANGUNAN) RPJMN 2020 – 2024: Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan 10 TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024 1 . SDM BERKUALITAS & BERDAYA SAING 2. KARAKTER BANGSA 3. KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS 5 . INFRASTRUKTUR PENGEMBANGAN EKONOMI & PELAYANAN DASAR 6 . STABILITAS POLHUKHANKAM & TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK 7 . LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA 4 . PENGEMBANGAN WILAYAH UNTUK PEMERATAAN Melaksanakan TPB/SDGs berarti Melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional 124 Target TPB/SDGs sudah terintegrasi dengan RPJMN 2020-2024

11. TARGET DAN INDIKATOR TPB/SDGs INDONESIA SEBAGAI BASIS MAINSTREAMING DALAM AGENDA PEMBANGUNAN Pilar Sosial 25 Target Pilar Ekonomi 30 Target Pilar Lingkungan 31 Target Pilar Hukum dan Tata Kelola 8 Target Pilar Sosial 38 Target Pilar Ekonomi 37 Target Pilar Lingkungan 38 Target Pilar Hukum dan Tata Kelola 11 Target Metadata Edisi I Mainstreaming Target SDGs dalam RPJMN (2015-2019) 94 Target Metadata Edisi II Mainstreaming Target SDGs dalam RPJMN (2020-2024) 124 Target 11

12. INDIKATOR TPB/SDGS NASIONAL EDISI II 12 Untuk Pemerintah Daerah , penggunaan Metadata Indikator Edisi II akan dilakukan pada penyusunan RAD periode selanjutnya

13. MAINSTREAMING DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA AKSI TPB/SDGs Renaksi TPB/SDGs: dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian target TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah baik oleh pemerintah dan non-pemerintah (filantropi dan bisnis, CSO dan media, akademia, dan pihak terkait lainnya). Renaksi TPB/SDGs sesuai mandat Perpres No. 59/2017: Renaksi TPB/SDGs di tingkat nasional . Pemerintah Pusat menetapkan RAN TPB/SDGs. Renaksi TPB/SDGs di tingkat provinsi . Gubernur menetapkan RAD TPB/SDGs yang memuat rencana aksi tingkat provinsi dan kabupaten/kota . RAN TPB/SDGs 2017-2019 RAN TPB/SDGs 2020-2024 ( on process ) PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN RENAKSI TPB/SDGs – EDISI II PEDOMAN TEKNIS PEMANTAUAN & EVALUASI TPB/SDGs –EDISI II 13

14. 14 Penyusunan RAD, Monev, dan Pelaporan Sebagai Salah Satu Tugas Pemerintah Daerah (Perpres 59/2017) 14 PERAN PEMERINTAH DAERAH SECARA UMUM:

15. Progres Rencana Aksi Daerah SDGs & Peran Perguruan Tinggi Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs di 30 Provinsi y ang ditetapkan melalui Pergub dan memuat Matriks Program/Kegiatan tingkat Kabupaten/Kota Sudah terbentuk 2 4 SDGs Center/Network/Hub di berbagai Perguruan Tinggi untuk mendukung pelaksanaan SDGs di tingkat Nasional dan Daerah 26. Sulbar 27. Babel 28. Kalbar 15

16. Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs Dokumen RAD TPB/SDGs Pelaksanaan Program dan Kegiatan Yang Telah Direncanakan Dalam RAD TPB/SDGs Penterjemahan ke Dalam Dokumen Perencanaan Daerah Koordinasi dan Kolaborasi Pelaksanaan Program Untuk meningkatkan daya ungkit dan efektivitas dari program dan kegiatan dalam RAD TPB/SDGs yang dilaksanakan oleh lintas pemangku kepentingan. Koordinasi: memperluas cakupan program dan menghindari duplikasi kegiatan . Koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan: Antar OPD di tingkat provinsi dan antar OPD di tingkat kab/kota Antara OPD provinsi dan OPD kab/kota Antara OPD dengan organisasi nonpemerintah Antara Pemkab/Pemkot dengan Pemdes Antar organisasi nonpemerintah Mengintegrasikan target & indikator TPB/SDGs ke dalam RPJMD, RKPD, dan RENSTRA OPD Memastikan program dan kegiatan dalam RAD dituangkan dalam perencanaan dan penganggaran tahunan (RKPD dan Renja PD) di tk. provinsi dan kab/kota 16

17. 17 Perpres 59/2017 RPJMN 2020-2024 RPJM D, Renstra PD, RKPD, Renja PD Permendagri 90/2019 Pergub tentang TPB/SDGs Laporan Pencapaian TPB/SDGs Tahun 2019 di Daerah Laporan Pencapaian TPB/SDGs di Indonesia Tahun 2019 RAN TPB/SDGs Dokumen Kebijakan Lain Yang Terkait RAD GRK RAD API JAKSTRA PB RAD HAM STRANAS PPK RAD PG IBSAP RAN TPB/SDGs merupakan salah satu acuan dalam penyusunan RAD TPB/SDGs di daerah. Dokumen y ang Perlu Diperhatikan d alam Penyusunan RA D TPB/SDGs

18. 18 Bab I Pendahuluan 1.1. Keselarasan SDGs Terhadap Nawacita, RPJMN dan RPJMD 1.2. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs 1.3. Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs 1.4. Pembiayaan TPB/SDGs 1.5. Metodologi Penyusunan Renaksi TPB/SDGs 1.6. Sistematika Renaksi TPB/SDGs Bab II Kondisi Pencapaian dan Tantangan Pelaksanaan TPB/SDGs (Analisis kondisi capaian dan tantangan 17 Goals) Bab III Target dan Arah Kebijakan Pencapaian TPB/SDGs (Arah kebijakan dan rencana capaian target (matriks 1) untuk 17 Goals) Bab IV Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan 4.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi 4.2 Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDGS 4.3 Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Bab V Penutup Lampiran Matriks Program/Kegiatan Pemerintah ( Matriks 2a Pemerintah Pusat / Matriks 2b Pemda ) Matriks Program/Kegiatan Nonpemerintah (Matriks 3 LSM, filantropi, akademia, Matriks 4 pelaku usaha) Sistematika Renaksi TPB/SDGs

19. 3. Metadata Indikator TPB/SDGs Edisi II 19

20. PROSES PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR SDGs EDISI II Latar belakang : Pasal 16 Perpres No 59/2017 mengamanatkan kaji ulang . Kaji ulang dokumen Metadata TPB/SDGs dilakukan dengan beberapa pertimbangan : Terdapat perubahan / pemutakhiran indikator global (UNSTAT) per April 2020 menjadi 247 indikator ; Kesesuaian dengan sasaran dan indikator RPJMN 2020-2024; Menjadi acuan dalam penyusunan RAN dan RAD 2020-2024; U ntuk mendukung Satu Data Indonesia (SDI), karena Indikator dan Metadata SDGs menjadi dasar penting pengembangan SDI. Ruang lingkup Kaji Ulang : Indikator Global yang pada Edisi I masih dalam pengembangan direviu dan dikaji relevansi dan pengukurannya untuk Indonesia, apakah sudah dapat diukur atau diukur dengan proksi ; Mereviu indikator proksi , khususnya indikator pengayaan / tambahan yang tidak terdapat pada RPJMN 2020-2024, untuk dihapuskan .

21. INDIKATOR TPB/SDGS NASIONAL EDISI II 21 Untuk Pemerintah Daerah , penggunaan Metadata Indikator Edisi II akan dilakukan pada penyusunan RAD periode selanjutnya

22. RINCIAN INDIKATOR NASIONAL EDISI 2 INDIKATOR NASIONAL : 289 77 36 87 89 Pilar Sosial Pilar Ekonomi Pilar Lingkungan Pilar Hukum dan Tata Kelola TOTAL INDIKATOR NASIONAL : 289 135 Indikator n asional sebagai proksi indikator global Pilar Hukum dan Tata Kelola 32 6 65 32 Pilar Sosial Pilar Ekonomi Pilar Lingkungan Pilar Hukum dan Tata Kelola Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global 105 13 31 38 23 Pilar Sosial Pilar Ekonomi Pilar Lingkungan Pilar Hukum dan Tata Kelola Indikator n asional sebagai tambahan indikator global 49 9 26 7 7 Pilar Sosial Pilar Ekonomi Pilar Lingkungan Pilar Hukum dan Tata Kelola

23. Link ke Dokumen Metadata SDGs Edisi II 23

24. 4. Harapan Kepada Daerah 24

25. HARAPAN KEPADA DAERAH Pelaksanaan TPB/SDGs di daerah tidak hanya sampai penetapan RAD : Memastikan program dan kegiatan dalam RAD dituangkan dalam perencanaan dan penganggaran tahunan (RKPD dan Renja) di tk. provinsi dan kab/kota Memastikan kolaborasi pelaksanaan program dan kegiatan non-pemerintah M emastikan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan baik Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB/SDGs Monitoring setiap 6 bulan sekali. Laporan diserahkan setiap bulan Juli dan Januari (tahun berikutnya). Evaluasi setiap 1 tahun sekali. Laporan diserahkan setiap bulan Januari (tahun berikutnya) Penguatan mekanisme dan fasilitasi / pendampingan pemantauan dan evaluasi sampai pada level k ab/ k ota serta menetapkan jadwal pelaksanaan pelaporan monev antara k ab/ k ota dengan p rovinsi. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terus melakukan kolaborasi multipihak dengan aktor non-pemerintah baik dalam melakuka n pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TPB/SDGs di daerah , termasuk mendokumentasikan praktik baik sebagai pembelajaran pelaksanaan TPB/SDGs di daerah. Penguatan penyediaan data (validitas, timeliness, disagregasi) untuk memonitor dan mengukur kinerja pelaksanaan TPB/SDGs (kerjasama dengan BPS Provinsi/Kabupaten/Kota dan penguatan data sektoral/OPD). 25

26. TERIMA KASIH sdgs.bappenas.go.id [email protected] 021 - 21394812