2022_Survei penilaian integritas report tahun 2022
AgungSeptia1
34 views
91 slides
Feb 10, 2025
Slide 1 of 91
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
About This Presentation
spi tahun 2022
Slide Content
www.kpk.go.id iSurvei Penilaian Integritas Tahun 2022
SELURUH K/L/PD
PESERTA SPI 2022
SELURUH K/L/PD
PESERTA SPI 2022
www.kpk.go.id iiSurvei Penilaian Integritas Tahun 2022
Laporan SPI 2022:
Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2022
Tim Penyusun Survei Penilaian Integritas 2022:
Pengarah
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring - Pahala Nainggolan
Penanggung Jawab
Direktur Monitoring - Agung Yudha Wibowo
Supervisi
Tri Gamarefa
Moch. Agung Sasongko
Penulis
Wahyu Dewantara Susilo
Timotius Hendrik Partohap
Dimas Marasoma Sumarsono
Sitti Rachmawati
Dicky Ade Alfarisi
Bekti Ayu Selawati
Ganther Rizki Ariotejo
Administrasi Pendukung
Arrum Retnosari
Vika Vres Ceria
Diterbitkan oleh:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Cetakan Pertama, Desember 2022
Jl. Kuningan Persada Kav. 4
Jakarta Selatan 12950
Telp. 021-2557-8300
www.kpk.go.id
Laporan SPI 2022:
Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2022
Tim Penyusun Survei Penilaian Integritas 2022:
Pengarah
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring - Pahala Nainggolan
Penanggung Jawab
Direktur Monitoring - Agung Yudha Wibowo
Supervisi
Tri Gamarefa
Moch. Agung Sasongko
Penulis
Wahyu Dewantara Susilo
Timotius Hendrik Partohap
Dimas Marasoma Sumarsono
Sitti Rachmawati
Dicky Ade Alfarisi
Bekti Ayu Selawati
Ganther Rizki Ariotejo
Administrasi Pendukung
Arrum Retnosari
Vika Vres Ceria
Diterbitkan oleh:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Cetakan Pertama, Desember 2022
Jl. Kuningan Persada Kav. 4
Jakarta Selatan 12950
Telp. 021-2557-8300
www.kpk.go.id
www.kpk.go.id iiiSurvei Penilaian Integritas Tahun 2022
K
orupsi menimbulkan berbagai masalah dan menghambat pembangunan
suatu negara. Oleh sebab itu, berbagai upaya untuk mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi terus dilakukan, baik di
tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Namun, upaya-upaya
tersebut belum memiliki indikator capaian atas dampak yang dihasilkan di tingkat
lembaga, yang langsung dirasakan oleh pegawai dan masyarakat secara luas.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginisiasi Survei Penilaian Integritas
(SPI) sejak 2016, bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Survei
Penilaian Integritas (SPI) bertujuan untuk memetakan risiko korupsi dan mengukur
keberhasilan dampak yang diciptakan dari beragam upaya pemberantasan serta
pencegahan korupsi di masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah
(K/L/PD). SPI terus berevolusi menyesuaikan kebutuhan dan kondisi di lapangan
hingga pada 2021, survei dihelat secara elektronik melalui saluran daring dan tatap
muka (Computer Assisted Personalized Interview/CAPI) terhadap 96 kementerian/
lembaga (K/L), 34 pemerintah provinsi, dan 504 pemerintah kabupaten/kota di
seluruh Indonesia. Hasil survei terhadap lebih dari 250 ribu responden pegawai
K/L/PD, masyarakat, pelaku usaha, eksper, dan berbagai pemangku kepentingan
tersebut menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang perlu
diselesaikan oleh KPK dan K/L/PD secara bersama-sama.
Pada 2022 ini, SPI kembali dilaksanakan terhadap 94 kementerian/lembaga (K/L),
34 pemerintah provinsi, dan 503 pemerintah kabupaten/kota menggunakan
metode yang sama dengan metode pada 2021. Harapannya, hasil SPI 2022 yang
disajikan dalam laporan ini dapat bermanfaat untuk memandu K/L/PD dalam
memetakan risiko korupsi dan mengukur capaian keberhasilan pemberantasan
serta pencegahan korupsi di instansi peserta SPI 2022. Dengan demikian, laporan
ini dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan pencegahan korupsi di setiap
K/L/PD untuk menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi. Terima kasih
kepada semua pihak yang telah membantu penyelenggaraan SPI 2022. Kami juga
mengharapkan masukan untuk menyempurnakan pelaksanaan kegiatan serupa
di masa datang.
Tim Penyusun
Survei Penilaian Integritas 2022
Kata Pengantar
K
orupsi menimbulkan berbagai masalah dan menghambat pembangunan
suatu negara. Oleh sebab itu, berbagai upaya untuk mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi terus dilakukan, baik di
tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Namun, upaya-upaya
tersebut belum memiliki indikator capaian atas dampak yang dihasilkan di tingkat
lembaga, yang langsung dirasakan oleh pegawai dan masyarakat secara luas.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginisiasi Survei Penilaian Integritas
(SPI) sejak 2016, bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Survei
Penilaian Integritas (SPI) bertujuan untuk memetakan risiko korupsi dan mengukur
keberhasilan dampak yang diciptakan dari beragam upaya pemberantasan serta
pencegahan korupsi di masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah
(K/L/PD). SPI terus berevolusi menyesuaikan kebutuhan dan kondisi di lapangan
hingga pada 2021, survei dihelat secara elektronik melalui saluran daring dan tatap
muka (Computer Assisted Personalized Interview/CAPI) terhadap 96 kementerian/
lembaga (K/L), 34 pemerintah provinsi, dan 504 pemerintah kabupaten/kota di
seluruh Indonesia. Hasil survei terhadap lebih dari 250 ribu responden pegawai
K/L/PD, masyarakat, pelaku usaha, eksper, dan berbagai pemangku kepentingan
tersebut menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang perlu
diselesaikan oleh KPK dan K/L/PD secara bersama-sama.
Pada 2022 ini, SPI kembali dilaksanakan terhadap 94 kementerian/lembaga (K/L),
34 pemerintah provinsi, dan 503 pemerintah kabupaten/kota menggunakan
metode yang sama dengan metode pada 2021. Harapannya, hasil SPI 2022 yang
disajikan dalam laporan ini dapat bermanfaat untuk memandu K/L/PD dalam
memetakan risiko korupsi dan mengukur capaian keberhasilan pemberantasan
serta pencegahan korupsi di instansi peserta SPI 2022. Dengan demikian, laporan
ini dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan pencegahan korupsi di setiap
K/L/PD untuk menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi. Terima kasih
kepada semua pihak yang telah membantu penyelenggaraan SPI 2022. Kami juga
mengharapkan masukan untuk menyempurnakan pelaksanaan kegiatan serupa
di masa datang.
Tim Penyusun
Survei Penilaian Integritas 2022
Kata Pengantar
www.kpk.go.id ivSurvei Penilaian Integritas Tahun 2022
Daftar Isi
Ringkasan Eksekutif 1
Pendahuluan 5
Latar Belakang 5
Rumusan Masalah 5
Tujuan 6
Manfaat 6
Ruang Lingkup 6
Metodologi 7
Tinjauan Literatur 7
Metode Pengumpulan Data 9
Pemilihan Sampel 9
Pemilihan Unit Kerja 10
Pemilihan Sampel Internal 11
Pemilihan Sampel Eksternal 11
Pemilihan Sampel Eksper 12
Perhitungan Indeks Integritas 13
Skema Perhitungan Indeks Integritas 13
Variabel Yang Digunakan 14
Variabel dalam Penilaian Internal 14
Variabel dalam Penilaian Eksternal 15
Variabel dalam Penilaian Eksper 15
Penyetaraan Skala Variabel 15
Bobot Komponen Kompleks 16
Penghitungan Indeks 16
Penilaian Internal 16
Penilaian Eksternal 16
Penilaian Eksper 17
Faktor Koreksi 17
Analisis Risiko Korupsi dan Upaya
Pencegahan 17
Referensi Risiko Berdasarkan Penilaian Internal 18
Referensi Risiko Berdasarkan Penilaian Eksternal 22
Referensi Risiko Berdasarkan Penilaian Eksper 22
Hasil Survei Penilaian
Integritas 25
Profil Responden 25
Profil Responden Internal 25
Profil Responden Eksternal 26
Profil Responden Eksper 27
Hasil SPI 2022 28
Indeks Integritas Nasional 28
Risiko Korupsi & Upaya Pencegahan Korupsi
Internal 28
Risiko Korupsi & Upaya Pencegahan Korupsi
Eksternal 39
Risiko Korupsi & Upaya Pencegahan Korupsi
Eksper 43
Perbaikan Situasi Integritas (Pegawai, Pengguna,
Eksper) 45
Faktor Koreksi 46
Catatan Pelaksanaan SPI 46
Kesimpulan dan Saran 47
Kesimpulan 47
Saran 48
Daftar Pustaka 50
Lampiran 51
Daftar Isi
Ringkasan Eksekutif 1
Pendahuluan 5
Latar Belakang 5
Rumusan Masalah 5
Tujuan 6
Manfaat 6
Ruang Lingkup 6
Metodologi 7
Tinjauan Literatur 7
Metode Pengumpulan Data 9
Pemilihan Sampel 9
Pemilihan Unit Kerja 10
Pemilihan Sampel Internal 11
Pemilihan Sampel Eksternal 11
Pemilihan Sampel Eksper 12
Perhitungan Indeks Integritas 13
Skema Perhitungan Indeks Integritas 13
Variabel Yang Digunakan 14
Variabel dalam Penilaian Internal 14
Variabel dalam Penilaian Eksternal 15
Variabel dalam Penilaian Eksper 15
Penyetaraan Skala Variabel 15
Bobot Komponen Kompleks 16
Penghitungan Indeks 16
Penilaian Internal 16
Penilaian Eksternal 16
Penilaian Eksper 17
Faktor Koreksi 17
Analisis Risiko Korupsi dan Upaya
Pencegahan 17
Referensi Risiko Berdasarkan Penilaian Internal 18
Referensi Risiko Berdasarkan Penilaian Eksternal 22
Referensi Risiko Berdasarkan Penilaian Eksper 22
Hasil Survei Penilaian
Integritas 25
Profil Responden 25
Profil Responden Internal 25
Profil Responden Eksternal 26
Profil Responden Eksper 27
Hasil SPI 2022 28
Indeks Integritas Nasional 28
Risiko Korupsi & Upaya Pencegahan Korupsi
Internal 28
Risiko Korupsi & Upaya Pencegahan Korupsi
Eksternal 39
Risiko Korupsi & Upaya Pencegahan Korupsi
Eksper 43
Perbaikan Situasi Integritas (Pegawai, Pengguna,
Eksper) 45
Faktor Koreksi 46
Catatan Pelaksanaan SPI 46
Kesimpulan dan Saran 47
Kesimpulan 47
Saran 48
Daftar Pustaka 50
Lampiran 51
www.kpk.go.id vSurvei Penilaian Integritas Tahun 2022
Daftar Gambar
Gambar 3.1
Skema Penghitungan Indeks Integritas 13
Gambar 3.2
Rumus Penghitungan Indeks Integritas 14
Gambar 3.3
Contoh Skala Pertanyaan Negasi 15
Gambar 3.4
Skema Penyetaraan Skala Variabel Pengalaman 16
Gambar 3.5
Rumus Penghitungan Penilaian Internal 16
Gambar 3.6
Rumus Penghitungan Penilaian Eksternal 16
Gambar 3.7
Rumus Penghitungan Penilaian Eksper 17
Gambar 3.8
Rumus Penghitungan Faktor Koreksi 17
Gambar 4.1
Profil Responden Internal 25
Gambar 4.2
Profil Responden Eksternal 26
Gambar 4.3
Profil Responden Eksper 27
Gambar 4.4
Perubahan Situasi Integritas menurut Jenis
Responden 45
Gambar 4.5
Faktor Koreksi 46
Daftar Tabel
Tabel 4.1
Risiko Korupsi Aspek Perdagangan Pengaruh 29
Tabel 4.2
Risiko Korupsi Aspek Pengelolaan SDM 30
Tabel 4.3
Risiko Korupsi Aspek Pengelolaan Anggaran 31
Tabel 4.4
Risiko Korupsi Aspek Pengelolaan Pengadaan
Barang dan Jasa 33
Tabel 4.5
Risiko Korupsi Aspek Integritas Pelaksanaan Tugas 35
Tabel 4.6
Upaya Pencegahan Korupsi Aspek Transparansi 36
Tabel 4.7
Upaya Pencegahan Korupsi dalam bentuk
Sosialisasi Antikorupsi 37
Tabel 4.8
Risiko Korupsi dari Transparansi dan
Keadilan Layanan 39
Tabel 4.9
Risiko Korupsi dari sisi Integritas Pegawai 40
Tabel 4.10
Situasi Sistem Antikorupsi/Upaya
Pencegahan Korupsi 42
Tabel 4.11
Risiko Korupsi Eksper 44
Daftar Gambar
Gambar 3.1
Skema Penghitungan Indeks Integritas 13
Gambar 3.2
Rumus Penghitungan Indeks Integritas 14
Gambar 3.3
Contoh Skala Pertanyaan Negasi 15
Gambar 3.4
Skema Penyetaraan Skala Variabel Pengalaman 16
Gambar 3.5
Rumus Penghitungan Penilaian Internal 16
Gambar 3.6
Rumus Penghitungan Penilaian Eksternal 16
Gambar 3.7
Rumus Penghitungan Penilaian Eksper 17
Gambar 3.8
Rumus Penghitungan Faktor Koreksi 17
Gambar 4.1
Profil Responden Internal 25
Gambar 4.2
Profil Responden Eksternal 26
Gambar 4.3
Profil Responden Eksper 27
Gambar 4.4
Perubahan Situasi Integritas menurut Jenis
Responden 45
Gambar 4.5
Faktor Koreksi 46
Daftar Tabel
Tabel 4.1
Risiko Korupsi Aspek Perdagangan Pengaruh 29
Tabel 4.2
Risiko Korupsi Aspek Pengelolaan SDM 30
Tabel 4.3
Risiko Korupsi Aspek Pengelolaan Anggaran 31
Tabel 4.4
Risiko Korupsi Aspek Pengelolaan Pengadaan
Barang dan Jasa 33
Tabel 4.5
Risiko Korupsi Aspek Integritas Pelaksanaan Tugas 35
Tabel 4.6
Upaya Pencegahan Korupsi Aspek Transparansi 36
Tabel 4.7
Upaya Pencegahan Korupsi dalam bentuk
Sosialisasi Antikorupsi 37
Tabel 4.8
Risiko Korupsi dari Transparansi dan
Keadilan Layanan 39
Tabel 4.9
Risiko Korupsi dari sisi Integritas Pegawai 40
Tabel 4.10
Situasi Sistem Antikorupsi/Upaya
Pencegahan Korupsi 42
Tabel 4.11
Risiko Korupsi Eksper 44
www.kpk.go.id 1Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
S
urvei Penilaian Integritas (SPI) dibangun
untuk memetakan risiko korupsi dan
kemajuan upaya pencegahan korupsi
yang dilakukan kementerian/lembaga/
pemerintah daerah (K/L/PD). Hasil SPI
dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi
peningkatan upaya pencegahan korupsi di
masing-masing K/L/PD sesuai karakteristik
dan temuan pemetaan empiris.
Berdasarkan rekomendasi tersebut, K/L/PD
diharapkan mampu menindaklanjuti dengan
menyusun rencana aksi pencegahan korupsi
di instansi masing-masing dan menjadikannya
sebagai gerakan perubahan. Secara
berkelanjutan, hasil SPI di tahun berikutnya
akan menjadi alat ukur keberhasilan dampak
yang diciptakan dari perubahan tersebut.
Survei Penilaian Integritas (SPI) berusaha
menangkap penilaian persepsi dan
pengalaman berbagai pemangku kepentingan
di instansi K/L/PD, yaitu pegawai, pengguna
layanan/mitra kerjasama, dan eksper/ahli
dari beragam kalangan. Dimensi penilaian
mencakup transparansi, integritas dalam
pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh
(trading in influence), pengelolaan anggaran,
pengelolaan pengadaan barang dan jasa (PBJ),
pengelolaan SDM, dan sosialisasi antikorupsi
di setiap instansi.
Hasil survei yang berbentuk angka indeks
menunjukkan level integritas instansi, dengan
skala 1 hingga 100. Semakin tinggi angka
integritas sebuah instansi, maka sistem yang
berjalan untuk mendeteksi risiko korupsi dan
menangani ketika terjadi tindak pidana korupsi
di K/L/PD tersebut pun semakin baik.
Sama seperti pada 2021, kuesioner elektronik
SPI 2022 diisi secara self-administered
(pengisian sendiri) dengan dua jenis
pengiriman kuisioner, melalui elektronik
(whatsapp blast dan email blast) maupun
melalui tatap muka secara CAPI di gawai
Ringkasan Eksekutif
enumerator. SPI dilakukan pada 631 instansi
yaitu 94 kementerian/lembaga, 34 pemerintah
provinsi, dan 503 pemerintah kabupaten/kota.
Hasil SPI 2022 menunjukkan Indeks SPI rata-
rata seluruh K/L/PD peserta berada di angka
71,94. Berdasarkan pengelompokkan peta
risiko, maka secara umum, Indonesia masih
berada dalam wilayah rentan korupsi. Berikut
adalah rangkuman umum terkait risiko korupsi
di Indonesia yang ditemukan dari hasil SPI
2022:
Risiko Tinggi:
••Secara umum, pelaksanaan tugas di
berbagai K/L/PD di Indonesia memiliki
risiko korupsi tinggi yang ditemukan di 56%
kementerian/lembaga dan 76% pemerintah
daerah, setidaknya dalam satu komponen
pelaksanaan tugas, seperti:
• penerimaan gratifikasi/suap dalam
melaksanakan tugas/memberikan
layanan publik;
• penyalahgunaan fasilitas kantor untuk
kepentingan pribadi;
• konflik kepentingan yang dipengaruhi
oleh suku, agama, hubungan
kekerabatan, almamater, dan
sejenisnya dalam pelaksanaan tugas
atau memberikan layanan publik;
• atasan yang memberi perintah tidak
sesuai aturan termasuk juga pegawai
yang melanggar aturan.
••Penyalahgunaan pengelolaan anggaran
juga diyakini masih berada pada tingkat
risiko yang tinggi, setidaknya dalam
satu aspek pengelolaan anggaran yang
ditemukan di 66% kementerian/lembaga
dan 77% pemerintah daerah. Contoh risiko
terkait pengelolaan anggaran seperti:
• penggunaan anggaran perjalanan
dinas;
• penerimaan honor/uang transport
lokal/perjadin tidak sesuai dengan SPJ
yang ditandatangani; dan
• penyalahgunaan anggaran kantor oleh
S
urvei Penilaian Integritas (SPI) dibangun
untuk memetakan risiko korupsi dan
kemajuan upaya pencegahan korupsi
yang dilakukan kementerian/lembaga/
pemerintah daerah (K/L/PD). Hasil SPI
dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi
peningkatan upaya pencegahan korupsi di
masing-masing K/L/PD sesuai karakteristik
dan temuan pemetaan empiris.
Berdasarkan rekomendasi tersebut, K/L/PD
diharapkan mampu menindaklanjuti dengan
menyusun rencana aksi pencegahan korupsi
di instansi masing-masing dan menjadikannya
sebagai gerakan perubahan. Secara
berkelanjutan, hasil SPI di tahun berikutnya
akan menjadi alat ukur keberhasilan dampak
yang diciptakan dari perubahan tersebut.
Survei Penilaian Integritas (SPI) berusaha
menangkap penilaian persepsi dan
pengalaman berbagai pemangku kepentingan
di instansi K/L/PD, yaitu pegawai, pengguna
layanan/mitra kerjasama, dan eksper/ahli
dari beragam kalangan. Dimensi penilaian
mencakup transparansi, integritas dalam
pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh
(trading in influence), pengelolaan anggaran,
pengelolaan pengadaan barang dan jasa (PBJ),
pengelolaan SDM, dan sosialisasi antikorupsi
di setiap instansi.
Hasil survei yang berbentuk angka indeks
menunjukkan level integritas instansi, dengan
skala 1 hingga 100. Semakin tinggi angka
integritas sebuah instansi, maka sistem yang
berjalan untuk mendeteksi risiko korupsi dan
menangani ketika terjadi tindak pidana korupsi
di K/L/PD tersebut pun semakin baik.
Sama seperti pada 2021, kuesioner elektronik
SPI 2022 diisi secara self-administered
(pengisian sendiri) dengan dua jenis
pengiriman kuisioner, melalui elektronik
(whatsapp blast dan email blast) maupun
melalui tatap muka secara CAPI di gawai
Ringkasan Eksekutif
enumerator. SPI dilakukan pada 631 instansi
yaitu 94 kementerian/lembaga, 34 pemerintah
provinsi, dan 503 pemerintah kabupaten/kota.
Hasil SPI 2022 menunjukkan Indeks SPI rata-
rata seluruh K/L/PD peserta berada di angka
71,94. Berdasarkan pengelompokkan peta
risiko, maka secara umum, Indonesia masih
berada dalam wilayah rentan korupsi. Berikut
adalah rangkuman umum terkait risiko korupsi
di Indonesia yang ditemukan dari hasil SPI
2022:
Risiko Tinggi:
••Secara umum, pelaksanaan tugas di
berbagai K/L/PD di Indonesia memiliki
risiko korupsi tinggi yang ditemukan di 56%
kementerian/lembaga dan 76% pemerintah
daerah, setidaknya dalam satu komponen
pelaksanaan tugas, seperti:
• penerimaan gratifikasi/suap dalam
melaksanakan tugas/memberikan
layanan publik;
• penyalahgunaan fasilitas kantor untuk
kepentingan pribadi;
• konflik kepentingan yang dipengaruhi
oleh suku, agama, hubungan
kekerabatan, almamater, dan
sejenisnya dalam pelaksanaan tugas
atau memberikan layanan publik;
• atasan yang memberi perintah tidak
sesuai aturan termasuk juga pegawai
yang melanggar aturan.
••Penyalahgunaan pengelolaan anggaran
juga diyakini masih berada pada tingkat
risiko yang tinggi, setidaknya dalam
satu aspek pengelolaan anggaran yang
ditemukan di 66% kementerian/lembaga
dan 77% pemerintah daerah. Contoh risiko
terkait pengelolaan anggaran seperti:
• penggunaan anggaran perjalanan
dinas;
• penerimaan honor/uang transport
lokal/perjadin tidak sesuai dengan SPJ
yang ditandatangani; dan
• penyalahgunaan anggaran kantor oleh
www.kpk.go.id 2Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
pejabat untuk kepentingan pribadi.
••Risiko penyalahgunaan pengelolaan
pengadaan barang/jasa (PBJ) juga
berada pada tingkat risiko yang tinggi.
Di 63% Kementerian/ Lembaga dan 79%
Pemerintah daerah ditemukan setidaknya
salah satu risiko sebagai berikut:
• Proses tender yang sudah diatur
sedemikian rupa untuk memenangkan
vendor tertentu;
• kedekatan pejabat di instansi dengan
pemenang PBJ;
• barang/ jasa yang dihasilkan dari proses
PBJ yang terlalu mahal dan tidak sesuai
kualitasnya;
• gratifikasi/suap dari vendor pemenang
tender; hingga
• barang dan jasa yang diadakan tidak
bermanfaat bagi pegawai di instansi.
••Menurut pandangan masyarakat pengguna
layanan atau penerima manfaat layanan,
terkait aspek transparansi dan keadilan
layanan masih memiliki risiko korupsi yang
tinggi yang ditemui di 85% kementerian/
lembaga dan 86% pemerintah daerah. Risiko
tersebut mencakup:
Risiko Sedang:
••Kalangan eksternal meyakini bahwa
pemberian berupa gratifikasi/suap/
pemerasan masih terjadi di 38%
kementerian/lembaga dan 76% pemerintah
daerah.
••Risiko tidak objektifnya pengelolaan SDM
saat promosi/mutasi diyakini masih
terjadi di 47% kementerian/lembaga dan
80% pemerintah daerah. Risiko ini terjadi
karena adanya konflik kepentingan yang
dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan,
kedekatan dengan pejabat, dan kesamaan
almamater/golongan/organisasi dalam
proses promosi/ mutasi pegawai.
••Risiko perdagangan pengaruh (trading in
influence) atau adanya pengaruh dari pihak
lain dalam pengambilan keputusan dan
pelaksanaan tugas di instansi di Indonesia,
berada dalam tingkat risiko sedang. Risiko
ini terjadi di 40% kementerian/lembaga dan
83% pemerintah daerah ini perlu diantisipasi
di masa mendatang, khususnya pada saat:
• penentuan program/kegiatan;
• penentuan pemenang tender;
• perizinan;
• pemberian sanksi/denda;
• rekrutmen pegawai; hingga
• pemberian/penyaluran bantuan.
Evaluasi terhadap Upaya Pencegahan Korupsi:
••Sosialisasi antikorupsi yang dilakukan
tetap perlu dirancang agar lebih efektif
untuk menjadikan kalangan pegawai
dapat menghindari konflik kepentingan,
melaporkan/menolak gratifikasi/suap, dan
melaporkan tindak pidana korupsi yang
dilihat/didengar/diketahui.
••Meskipun upaya pencegahan korupsi di
berbagai instansi di Indonesia sudah relatif
baik, namun masih dapat ditingkatkan agar
pengguna layanan/pihak eksternal dapat
menerapkan perilaku antikorupsi ketika
berinteraksi dengan instansi. Selain itu,
instansi dapat meningkatkan penyediaan
media pengaduan/pelaporan masyarakat
terkait korupsi, perlindungan pelapor
antikorupsi, dan memberi kepastian bahwa
laporan tersebut akan ditindaklanjuti. Juga
perlu meyakinkan pengguna layanan/pihak
eksternal bahwa pegawai yang bekerja/
melayani menjungjung tinggi kejujuran dan
menjalankan tugas sesuai aturan.
Berdasarkan temuan permasalahan tersebut,
KPK merumuskan rekomendasi agar secara
umum, berbagai instansi dan berbagai
pemangku kepentingan terkait dengan
pemberantasan korupsi dapat melakukan
beberapa upaya pencegahan korupsi dengan
tingkatan dan fokus prioritas sebagai berikut:
Perbaikan dari tingkat mendasar untuk berbagai
komponen dengan tingkat risiko korupsi yang
tinggi:
••Terkait dengan pelaksanaan tugas, perlu
dilakukan perbaikan mendasar dengan
memastikan keberadaan hal-hal berikut:
pejabat untuk kepentingan pribadi.
••Risiko penyalahgunaan pengelolaan
pengadaan barang/jasa (PBJ) juga
berada pada tingkat risiko yang tinggi.
Di 63% Kementerian/ Lembaga dan 79%
Pemerintah daerah ditemukan setidaknya
salah satu risiko sebagai berikut:
• Proses tender yang sudah diatur
sedemikian rupa untuk memenangkan
vendor tertentu;
• kedekatan pejabat di instansi dengan
pemenang PBJ;
• barang/ jasa yang dihasilkan dari proses
PBJ yang terlalu mahal dan tidak sesuai
kualitasnya;
• gratifikasi/suap dari vendor pemenang
tender; hingga
• barang dan jasa yang diadakan tidak
bermanfaat bagi pegawai di instansi.
••Menurut pandangan masyarakat pengguna
layanan atau penerima manfaat layanan,
terkait aspek transparansi dan keadilan
layanan masih memiliki risiko korupsi yang
tinggi yang ditemui di 85% kementerian/
lembaga dan 86% pemerintah daerah. Risiko
tersebut mencakup:
Risiko Sedang:
••Kalangan eksternal meyakini bahwa
pemberian berupa gratifikasi/suap/
pemerasan masih terjadi di 38%
kementerian/lembaga dan 76% pemerintah
daerah.
••Risiko tidak objektifnya pengelolaan SDM
saat promosi/mutasi diyakini masih
terjadi di 47% kementerian/lembaga dan
80% pemerintah daerah. Risiko ini terjadi
karena adanya konflik kepentingan yang
dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan,
kedekatan dengan pejabat, dan kesamaan
almamater/golongan/organisasi dalam
proses promosi/ mutasi pegawai.
••Risiko perdagangan pengaruh (trading in
influence) atau adanya pengaruh dari pihak
lain dalam pengambilan keputusan dan
pelaksanaan tugas di instansi di Indonesia,
berada dalam tingkat risiko sedang. Risiko
ini terjadi di 40% kementerian/lembaga dan
83% pemerintah daerah ini perlu diantisipasi
di masa mendatang, khususnya pada saat:
• penentuan program/kegiatan;
• penentuan pemenang tender;
• perizinan;
• pemberian sanksi/denda;
• rekrutmen pegawai; hingga
• pemberian/penyaluran bantuan.
Evaluasi terhadap Upaya Pencegahan Korupsi:
••Sosialisasi antikorupsi yang dilakukan
tetap perlu dirancang agar lebih efektif
untuk menjadikan kalangan pegawai
dapat menghindari konflik kepentingan,
melaporkan/menolak gratifikasi/suap, dan
melaporkan tindak pidana korupsi yang
dilihat/didengar/diketahui.
••Meskipun upaya pencegahan korupsi di
berbagai instansi di Indonesia sudah relatif
baik, namun masih dapat ditingkatkan agar
pengguna layanan/pihak eksternal dapat
menerapkan perilaku antikorupsi ketika
berinteraksi dengan instansi. Selain itu,
instansi dapat meningkatkan penyediaan
media pengaduan/pelaporan masyarakat
terkait korupsi, perlindungan pelapor
antikorupsi, dan memberi kepastian bahwa
laporan tersebut akan ditindaklanjuti. Juga
perlu meyakinkan pengguna layanan/pihak
eksternal bahwa pegawai yang bekerja/
melayani menjungjung tinggi kejujuran dan
menjalankan tugas sesuai aturan.
Berdasarkan temuan permasalahan tersebut,
KPK merumuskan rekomendasi agar secara
umum, berbagai instansi dan berbagai
pemangku kepentingan terkait dengan
pemberantasan korupsi dapat melakukan
beberapa upaya pencegahan korupsi dengan
tingkatan dan fokus prioritas sebagai berikut:
Perbaikan dari tingkat mendasar untuk berbagai
komponen dengan tingkat risiko korupsi yang
tinggi:
••Terkait dengan pelaksanaan tugas, perlu
dilakukan perbaikan mendasar dengan
memastikan keberadaan hal-hal berikut:
www.kpk.go.id 3Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
1) Penegakan sanksi/hukuman terkait
pelanggaran perdagangan pengaruh
berdasarkan kode etik dan/atau
regulasi internal lainnya secara adil dan
konsisten.
2) Internalisasi larangan perdagangan
pengaruh terhadap seluruh pegawai/
pimpinan di instansi disertai contoh dari
pimpinan.
3) Implementasi kebijakan, regulasi, dan
mekanisme penanganan benturan
kepentingan di instansi.
4) Upaya peningkatan integritas bagi
calon pimpinan/pejabat di instansi
dan deklarasi konflik kepentingan yang
dimiliki sebelum menjabat dan secara
periodik.
5) Penguatan mekanisme pengawasan
internal untuk mendeteksi perdagangan
pengaruh sebelum, saat, dan setelah
pimpinan menduduki jabatan.
••Terkait dengan penyalahgunaan anggaran,
berbagai instansi dan pemangku
kepentingan di Indonesia perlu memperkuat
sistem pengawasan internal dan
internalisasi aturan pengelolaan benturan
kepentingan dan hukuman/sanksi, jika
terjadi penyalahgunaan perjalanan dinas,
mark up anggaran, penyalahgunaan,
pengadaan barang dan jasa, hingga
penyalahgunaan honor kegiatan.
• Terkait dengan risiko korupsi pada proses
pengadaan barang dan jasa (PBJ), seluruh
instansi dan para pemangku kepentingan
terkait, perlu melakukan perbaikan mendasar
dengan memastikan hal-hal berikut:
1) Penegakan sanksi/hukuman terkait
pelanggaran perdagangan pengaruh
berdasarkan kode etik dan/atau
regulasi internal lainnya secara adil dan
konsisten.
2) Internalisasi larangan perdagangan
pengaruh terhadap seluruh pegawai/
pimpinan di instansi disertai contoh dari
pimpinan.
3) Implementasi kebijakan, regulasi, dan
mekanisme penanganan benturan
kepentingan di instansi.
4) Upaya peningkatan integritas bagi
calon pimpinan/pejabat di instansi
dan deklarasi konflik kepentingan yang
dimiliki sebelum menjabat dan secara
periodik.
5) Penguatan mekanisme pengawasan
internal untuk mendeteksi perdagangan
pengaruh sebelum, saat, dan setelah
pimpinan menduduki jabatan.
••Terkait dengan prosedur layanan dan
pelaksanaan tugas, seluruh instansi di
Indonesia dan pemangku kepentingan
terkait, perlu melakukan perbaikan
mendasar dengan memastikan hal berikut:
1) Proses bisnis yang sederhana dan
tetap berada dalam koridor peraturan
perundang-undangan.
2) Optimalisasi penggunaan teknologi
dalam pengambilan keputusan terkait
dengan layanan yang diberikan.
3) Evaluasi yang memotret sudut pandang
pengguna layanan terkait dengan
prosedur dan kejelasan layanan.
Perbaikan dengan penguatan hingga sosialisasi
dan kampanye untuk berbagai komponen
dengan tingkat risiko korupsi sedang, seperti:
••Terkait dengan suap/ gratifikasi/ pemerasan
(pungutan liar), instansi di Indonesia dan
berbagai pemangku kepentingan terkait,
perlu melakukan upaya intensifikasi,
sosialisasi, dan kampanye (jika sudah ada)
kepada seluruh pemangku kepentingan,
terkait upaya pencegahan suap/gratifikasi/
pemerasan, khususnya yang berkaitan
dengan hal-hal berikut:
1) Kebijakan, regulasi, dan mekanisme
pelaporan/pengelolaan gratifikasi di
instansi.
2) Penegakan sanksi/hukuman penerima-
an suap/gratifikasi.
3) Pelatihan dan komunikasi rutin dengan
pimpinan/pegawai untuk menciptakan
1) Penegakan sanksi/hukuman terkait
pelanggaran perdagangan pengaruh
berdasarkan kode etik dan/atau
regulasi internal lainnya secara adil dan
konsisten.
2) Internalisasi larangan perdagangan
pengaruh terhadap seluruh pegawai/
pimpinan di instansi disertai contoh dari
pimpinan.
3) Implementasi kebijakan, regulasi, dan
mekanisme penanganan benturan
kepentingan di instansi.
4) Upaya peningkatan integritas bagi
calon pimpinan/pejabat di instansi
dan deklarasi konflik kepentingan yang
dimiliki sebelum menjabat dan secara
periodik.
5) Penguatan mekanisme pengawasan
internal untuk mendeteksi perdagangan
pengaruh sebelum, saat, dan setelah
pimpinan menduduki jabatan.
••Terkait dengan penyalahgunaan anggaran,
berbagai instansi dan pemangku
kepentingan di Indonesia perlu memperkuat
sistem pengawasan internal dan
internalisasi aturan pengelolaan benturan
kepentingan dan hukuman/sanksi, jika
terjadi penyalahgunaan perjalanan dinas,
mark up anggaran, penyalahgunaan,
pengadaan barang dan jasa, hingga
penyalahgunaan honor kegiatan.
• Terkait dengan risiko korupsi pada proses
pengadaan barang dan jasa (PBJ), seluruh
instansi dan para pemangku kepentingan
terkait, perlu melakukan perbaikan mendasar
dengan memastikan hal-hal berikut:
1) Penegakan sanksi/hukuman terkait
pelanggaran perdagangan pengaruh
berdasarkan kode etik dan/atau
regulasi internal lainnya secara adil dan
konsisten.
2) Internalisasi larangan perdagangan
pengaruh terhadap seluruh pegawai/
pimpinan di instansi disertai contoh dari
pimpinan.
3) Implementasi kebijakan, regulasi, dan
mekanisme penanganan benturan
kepentingan di instansi.
4) Upaya peningkatan integritas bagi
calon pimpinan/pejabat di instansi
dan deklarasi konflik kepentingan yang
dimiliki sebelum menjabat dan secara
periodik.
5) Penguatan mekanisme pengawasan
internal untuk mendeteksi perdagangan
pengaruh sebelum, saat, dan setelah
pimpinan menduduki jabatan.
••Terkait dengan prosedur layanan dan
pelaksanaan tugas, seluruh instansi di
Indonesia dan pemangku kepentingan
terkait, perlu melakukan perbaikan
mendasar dengan memastikan hal berikut:
1) Proses bisnis yang sederhana dan
tetap berada dalam koridor peraturan
perundang-undangan.
2) Optimalisasi penggunaan teknologi
dalam pengambilan keputusan terkait
dengan layanan yang diberikan.
3) Evaluasi yang memotret sudut pandang
pengguna layanan terkait dengan
prosedur dan kejelasan layanan.
Perbaikan dengan penguatan hingga sosialisasi
dan kampanye untuk berbagai komponen
dengan tingkat risiko korupsi sedang, seperti:
••Terkait dengan suap/ gratifikasi/ pemerasan
(pungutan liar), instansi di Indonesia dan
berbagai pemangku kepentingan terkait,
perlu melakukan upaya intensifikasi,
sosialisasi, dan kampanye (jika sudah ada)
kepada seluruh pemangku kepentingan,
terkait upaya pencegahan suap/gratifikasi/
pemerasan, khususnya yang berkaitan
dengan hal-hal berikut:
1) Kebijakan, regulasi, dan mekanisme
pelaporan/pengelolaan gratifikasi di
instansi.
2) Penegakan sanksi/hukuman penerima-
an suap/gratifikasi.
3) Pelatihan dan komunikasi rutin dengan
pimpinan/pegawai untuk menciptakan
www.kpk.go.id 4Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
perilaku yang menghindari penerimaan
suap/gratifikasi.
4) Mekanisme pengaduan terkait suap/
gratifikasi dan tindak lanjutnya, serta
perlindungan terhadap pelapor baik dari
pihak internal maupun eksternal.
••Terkait dengan tidak objektifnya
pengelolaan SDM, instansi di Indonesia
yang berkepentingan perlu melakukan
intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye (jika
sudah ada) aturan mengenai sistem merit
dan pengelolaan benturan kepentingan
dalam pengelolaan SDM di seluruh tingkat
jabatan struktural dan fungsional di instansi.
••Berbagai instansi yang berkepentingan
perlu melakukan penguatan, sosialisasi, dan
kampanye (jika sudah ada) mengenai upaya
pencegahan korupsi dalam pelaksanaan
tugas kepada seluruh pemangku
kepentingan baik internal maupun eksternal,
khususnya dalam hal berikut:
1) Penegakan sanksi/hukuman terkait
pelanggaran dalam pelaksanaan tugas
dan intervensi yang tidak sesuai aturan
berdasarkan kode etik dan/atau regulasi
internal lainnya.
2) Adanya larangan pelaksanaan tugas
yang tidak sesuai aturan terhadap
seluruh pegawai/pimpinan di instansi
disertai contoh dari pimpinan.
3) Kebijakan, regulasi, dan mekanisme
penanganan benturan kepentingan di
instansi.
4) Upaya peningkatan integritas bagi
calon pimpinan/pejabat di instansi
dan deklarasi konflik kepentingan yang
dimiliki sebelum menjabat dan secara
periodik.
5) Penguatan mekanisme pengawasan
internal untuk mendeteksi intervensi
dan benturan kepentingan sebelum,
saat, dan setelah pimpinan menduduki
jabatan.
••Mengoptimalkan upaya internalisasi
peningkatan kesadaran dan perilaku
melaporkan LHKPN melalui:
1) Sosialisasi, kampanye, dan pelatihan
secara periodik dan berkelanjutan.
2) Memperkuat aturan dengan memperluas
cakupan wajib lapor, sanksi dll.
3) Mengaitkan pelaporan dengan syarat
untuk mendapatkan hak (promosi,
insentif, dll).
4) Memberikan hukuman sosial/
administratif kepada yang tidak melapor.
perilaku yang menghindari penerimaan
suap/gratifikasi.
4) Mekanisme pengaduan terkait suap/
gratifikasi dan tindak lanjutnya, serta
perlindungan terhadap pelapor baik dari
pihak internal maupun eksternal.
••Terkait dengan tidak objektifnya
pengelolaan SDM, instansi di Indonesia
yang berkepentingan perlu melakukan
intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye (jika
sudah ada) aturan mengenai sistem merit
dan pengelolaan benturan kepentingan
dalam pengelolaan SDM di seluruh tingkat
jabatan struktural dan fungsional di instansi.
••Berbagai instansi yang berkepentingan
perlu melakukan penguatan, sosialisasi, dan
kampanye (jika sudah ada) mengenai upaya
pencegahan korupsi dalam pelaksanaan
tugas kepada seluruh pemangku
kepentingan baik internal maupun eksternal,
khususnya dalam hal berikut:
1) Penegakan sanksi/hukuman terkait
pelanggaran dalam pelaksanaan tugas
dan intervensi yang tidak sesuai aturan
berdasarkan kode etik dan/atau regulasi
internal lainnya.
2) Adanya larangan pelaksanaan tugas
yang tidak sesuai aturan terhadap
seluruh pegawai/pimpinan di instansi
disertai contoh dari pimpinan.
3) Kebijakan, regulasi, dan mekanisme
penanganan benturan kepentingan di
instansi.
4) Upaya peningkatan integritas bagi
calon pimpinan/pejabat di instansi
dan deklarasi konflik kepentingan yang
dimiliki sebelum menjabat dan secara
periodik.
5) Penguatan mekanisme pengawasan
internal untuk mendeteksi intervensi
dan benturan kepentingan sebelum,
saat, dan setelah pimpinan menduduki
jabatan.
••Mengoptimalkan upaya internalisasi
peningkatan kesadaran dan perilaku
melaporkan LHKPN melalui:
1) Sosialisasi, kampanye, dan pelatihan
secara periodik dan berkelanjutan.
2) Memperkuat aturan dengan memperluas
cakupan wajib lapor, sanksi dll.
3) Mengaitkan pelaporan dengan syarat
untuk mendapatkan hak (promosi,
insentif, dll).
4) Memberikan hukuman sosial/
administratif kepada yang tidak melapor.
www.kpk.go.id 5Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Latar Belakang
P
raktik-praktik korupsi seperti penyuapan,
pemerasan, gratifikasi, hingga
penyalahgunaan wewenang untuk
kepentingan pribadi masih rawan terjadi di
kementerian/lembaga/pemerintah daerah
(K/L/PD), yang dalam pelaksanaan tugas
bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Permasalahan korupsi dialami hampir
semua negara di dunia, termasuk Indonesia.
Korupsi menjadi ancaman serius yang dapat
membahayakan perkembangan sendi-sendi
kehidupan bangsa karena menggerogoti
pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Di
Indonesia, korupsi secara langsung merusak
pertumbuhan ekonomi di tingkat pemerintahan
daerah (Alfada, 2019). Dalam perkembangannya,
korupsi tidak hanya makin luas, tetapi juga
dilakukan secara sistematis. Tidak berlebihan
jika korupsi dianggap sebagai extraordinary
crime (kejahatan luar biasa) seperti terorisme
dan narkotika, sehingga penanganannya perlu
diprioritaskan.
Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2006, ikut meratifikasi United Nations
Convention Against Corruption (Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-Korupsi,
UNCAC) 2003. Undang-undang tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta
didirikannya Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) dalam pemberantasan korupsi juga
menjadi wujud keseriusan pemerintah Indonesia
untuk meminimalisir korupsi. Penindakan
yang tegas, pendidikan anti-korupsi kepada
seluruh masyarakat sejak usia dini, serta
upaya pencegahan yang efektif diharapkan
dapat mempercepat pemberantasan korupsi di
Indonesia.
Integritas di level individu, organisasi, dan
nasional pada K/L/PD merupakan salah satu
pertahanan terbaik dalam mencegah terjadinya
korupsi. Di Indonesia upaya tersebut telah
diinisiasi oleh berbagai K/L/PD. Inisiasi tersebut
antara lain berupa pencanangan pembangunan
Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi, penyampaian Laporan Hasil Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN), monitoring
center for prevention (MCP), dan sebagainya.
Namun, capaian upaya pemberantasan korupsi
tersebut belum memiliki ukuran yang objektif.
Oleh karena itu, perlu perangkat diagnostik
yang mampu membantu organisasi publik
untuk memetakan persoalan integritas,
mengembangkan program pencegahan dan
penindakan, serta mengukur keberhasilan
strategi pencegahan korupsi.
Berdasarkan kebutuhan tersebut, KPK
menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas
(SPI). Sejak awal membangun instrumen SPI,
yaitu pada 2016, KPK dibantu oleh BPS. BPS
dinilai mampu membangun instrumen untuk
mengidentifikasi permasalahan integritas
dalam organisasi dan mengumpulkan data
dengan lebih objektif. Namun, sejak 2020, KPK
telah melaksanakan survei secara mandiri
dengan dibantu oleh pihak ketiga. Dalam jangka
panjang, mekanisme penilaian integritas akan
dilakukan secara mandiri oleh masing-masing
K/L/PD, sebagai alat pemetaan risiko korupsi
dan kemajuan upaya pencegahan korupsi.
Rumusan Masalah
Berbagai upaya perbaikan sistem untuk
mencegah korupsi sudah banyak dilakukan
dan diinisiasi oleh kementerian/lembaga/
pemerintah daerah di Indonesia seperti
reformasi birokrasi, sosialisasi dan kampanye
nilai antikorupsi, monitoring center for
prevention (MCP), zona integritas, wilayah
bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih dan
Pendahuluan
Latar Belakang
P
raktik-praktik korupsi seperti penyuapan,
pemerasan, gratifikasi, hingga
penyalahgunaan wewenang untuk
kepentingan pribadi masih rawan terjadi di
kementerian/lembaga/pemerintah daerah
(K/L/PD), yang dalam pelaksanaan tugas
bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Permasalahan korupsi dialami hampir
semua negara di dunia, termasuk Indonesia.
Korupsi menjadi ancaman serius yang dapat
membahayakan perkembangan sendi-sendi
kehidupan bangsa karena menggerogoti
pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Di
Indonesia, korupsi secara langsung merusak
pertumbuhan ekonomi di tingkat pemerintahan
daerah (Alfada, 2019). Dalam perkembangannya,
korupsi tidak hanya makin luas, tetapi juga
dilakukan secara sistematis. Tidak berlebihan
jika korupsi dianggap sebagai extraordinary
crime (kejahatan luar biasa) seperti terorisme
dan narkotika, sehingga penanganannya perlu
diprioritaskan.
Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2006, ikut meratifikasi United Nations
Convention Against Corruption (Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-Korupsi,
UNCAC) 2003. Undang-undang tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta
didirikannya Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) dalam pemberantasan korupsi juga
menjadi wujud keseriusan pemerintah Indonesia
untuk meminimalisir korupsi. Penindakan
yang tegas, pendidikan anti-korupsi kepada
seluruh masyarakat sejak usia dini, serta
upaya pencegahan yang efektif diharapkan
dapat mempercepat pemberantasan korupsi di
Indonesia.
Integritas di level individu, organisasi, dan
nasional pada K/L/PD merupakan salah satu
pertahanan terbaik dalam mencegah terjadinya
korupsi. Di Indonesia upaya tersebut telah
diinisiasi oleh berbagai K/L/PD. Inisiasi tersebut
antara lain berupa pencanangan pembangunan
Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi, penyampaian Laporan Hasil Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN), monitoring
center for prevention (MCP), dan sebagainya.
Namun, capaian upaya pemberantasan korupsi
tersebut belum memiliki ukuran yang objektif.
Oleh karena itu, perlu perangkat diagnostik
yang mampu membantu organisasi publik
untuk memetakan persoalan integritas,
mengembangkan program pencegahan dan
penindakan, serta mengukur keberhasilan
strategi pencegahan korupsi.
Berdasarkan kebutuhan tersebut, KPK
menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas
(SPI). Sejak awal membangun instrumen SPI,
yaitu pada 2016, KPK dibantu oleh BPS. BPS
dinilai mampu membangun instrumen untuk
mengidentifikasi permasalahan integritas
dalam organisasi dan mengumpulkan data
dengan lebih objektif. Namun, sejak 2020, KPK
telah melaksanakan survei secara mandiri
dengan dibantu oleh pihak ketiga. Dalam jangka
panjang, mekanisme penilaian integritas akan
dilakukan secara mandiri oleh masing-masing
K/L/PD, sebagai alat pemetaan risiko korupsi
dan kemajuan upaya pencegahan korupsi.
Rumusan Masalah
Berbagai upaya perbaikan sistem untuk
mencegah korupsi sudah banyak dilakukan
dan diinisiasi oleh kementerian/lembaga/
pemerintah daerah di Indonesia seperti
reformasi birokrasi, sosialisasi dan kampanye
nilai antikorupsi, monitoring center for
prevention (MCP), zona integritas, wilayah
bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih dan
Pendahuluan
www.kpk.go.id 6Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
melayani, hingga strategi nasional pencegahan
korupsi. Namun, upaya yang dapat mengukur
sejauh apa langkah tersebut berdampak dalam
pencegahan korupsi serta memperlihatkan
peta risiko korupsi yang masih terjadi di suatu
instansi, belum banyak dilakukan.
Survei ini dikembangkan untuk dapat mengukur
risiko korupsi yang masih terjadi di K/L/PD
sekaligus mengukur dampak (outcomes) dari
berbagai upaya perbaikan untuk mencegah
korupsi yang sudah dilakukan. Hasil survei juga
dikembangkan untuk memberikan rekomendasi
perbaikan oleh K/L/PD sebagai bagian dari
upaya pencegahan korupsi.
Tujuan
Survei Penilaian Integritas merupakan upaya
untuk memetakan risiko korupsi dan capaian
upaya pencegahan korupsi yang dilakukan
seluruh K/L/PD peserta SPI 2022. Sehingga
tujuan dari SPI adalah menyediakan ukuran
dampak upaya perbaikan/pencegahan korupsi
yang telah dilakukan serta berbagai risiko
korupsi di instansi. Berdasarkan hasil ukuran
tersebut, KPK kemudian menjadikan hasil
pemetaan sebagai dasar untuk menyusun
rekomendasi perbaikan sebagai salah satu
upaya pencegahan korupsi. Selanjutnya, seluruh
K/L/PD peserta SPI 2022 menyusun rencana
aksi yang sesuai dengan karakteristik instansi
berdasarkan hasil SPI 2022.
Manfaat
Hasil SPI 2022 memiliki banyak manfaat baik
bagi seluruh K/L/PD peserta SPI 2022 yang
menjadi lokus survei maupun publik secara
umum. Bagi seluruh K/L/PD peserta SPI 2022,
SPI 2022 memiliki manfaat antara lain:
1. Memberikan informasi capaian upaya
pencegahan korupsi dan aktivitas
antikorupsi yang sudah dilakukan seluruh
K/L/PD peserta SPI 2022.
2. Mengidentifikasi area prioritas perbaikan
yang rentan terhadap korupsi, sebagai dasar
menyusun kebijakan dalam bentuk rencana
aksi dalam upaya pencegahan korupsi pada
seluruh K/L/PD peserta SPI 2022.
3. Mendorong peran serta masyarakat dalam
peningkatan integritas dan kepercayaan
(trust) publik pada seluruh K/L/PD peserta
SPI 2022 secara umum.
4. Melihat kesiapan seluruh K/L/PD peserta
SPI 2022 dalam pelaksanaan survei secara
elektronik, baik dari sisi ketersediaan data
populasi, maupun pelaksanaan survei
elektronik.
Bagi publik secara umum, SPI 2022 dapat
digunakan sebagai alat untuk melihat
kesesuaian ekspektasi dan persepsi masyarakat
dengan upaya yang dilakukan oleh instansi
terkait korupsi di instansi tersebut. Melalui
perbandingan ini, masyarakat dapat turut serta
dalam pemberantasan korupsi di instansi. Jika
semua pihak dapat bersama-sama melihat hasil
survei yang terukur, perbaikan pemberantasan
korupsi di lembaga dapat diperkuat sehingga
kebijakan yang diambil pemerintah akan makin
dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Selanjutnya, pelayanan publik yang diterima
masyarakat juga akan makin bebas dari korupsi.
Ruang Lingkup
Survei Penilaian Integritas (SPI) 2022
dilaksanakan pada 631 K/L/PD dengan jumlah
sampel di yang berbeda-beda di setiap K/L/
PD sesuai dengan jumlah populasi pegawai
dan pengguna layanan/penerima manfaat
pelaksanaan tugas. Secara agregat, Survei
Penilaian Integritas 2022 mendapatkan 392.785
responden.
melayani, hingga strategi nasional pencegahan
korupsi. Namun, upaya yang dapat mengukur
sejauh apa langkah tersebut berdampak dalam
pencegahan korupsi serta memperlihatkan
peta risiko korupsi yang masih terjadi di suatu
instansi, belum banyak dilakukan.
Survei ini dikembangkan untuk dapat mengukur
risiko korupsi yang masih terjadi di K/L/PD
sekaligus mengukur dampak (outcomes) dari
berbagai upaya perbaikan untuk mencegah
korupsi yang sudah dilakukan. Hasil survei juga
dikembangkan untuk memberikan rekomendasi
perbaikan oleh K/L/PD sebagai bagian dari
upaya pencegahan korupsi.
Tujuan
Survei Penilaian Integritas merupakan upaya
untuk memetakan risiko korupsi dan capaian
upaya pencegahan korupsi yang dilakukan
seluruh K/L/PD peserta SPI 2022. Sehingga
tujuan dari SPI adalah menyediakan ukuran
dampak upaya perbaikan/pencegahan korupsi
yang telah dilakukan serta berbagai risiko
korupsi di instansi. Berdasarkan hasil ukuran
tersebut, KPK kemudian menjadikan hasil
pemetaan sebagai dasar untuk menyusun
rekomendasi perbaikan sebagai salah satu
upaya pencegahan korupsi. Selanjutnya, seluruh
K/L/PD peserta SPI 2022 menyusun rencana
aksi yang sesuai dengan karakteristik instansi
berdasarkan hasil SPI 2022.
Manfaat
Hasil SPI 2022 memiliki banyak manfaat baik
bagi seluruh K/L/PD peserta SPI 2022 yang
menjadi lokus survei maupun publik secara
umum. Bagi seluruh K/L/PD peserta SPI 2022,
SPI 2022 memiliki manfaat antara lain:
1. Memberikan informasi capaian upaya
pencegahan korupsi dan aktivitas
antikorupsi yang sudah dilakukan seluruh
K/L/PD peserta SPI 2022.
2. Mengidentifikasi area prioritas perbaikan
yang rentan terhadap korupsi, sebagai dasar
menyusun kebijakan dalam bentuk rencana
aksi dalam upaya pencegahan korupsi pada
seluruh K/L/PD peserta SPI 2022.
3. Mendorong peran serta masyarakat dalam
peningkatan integritas dan kepercayaan
(trust) publik pada seluruh K/L/PD peserta
SPI 2022 secara umum.
4. Melihat kesiapan seluruh K/L/PD peserta
SPI 2022 dalam pelaksanaan survei secara
elektronik, baik dari sisi ketersediaan data
populasi, maupun pelaksanaan survei
elektronik.
Bagi publik secara umum, SPI 2022 dapat
digunakan sebagai alat untuk melihat
kesesuaian ekspektasi dan persepsi masyarakat
dengan upaya yang dilakukan oleh instansi
terkait korupsi di instansi tersebut. Melalui
perbandingan ini, masyarakat dapat turut serta
dalam pemberantasan korupsi di instansi. Jika
semua pihak dapat bersama-sama melihat hasil
survei yang terukur, perbaikan pemberantasan
korupsi di lembaga dapat diperkuat sehingga
kebijakan yang diambil pemerintah akan makin
dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Selanjutnya, pelayanan publik yang diterima
masyarakat juga akan makin bebas dari korupsi.
Ruang Lingkup
Survei Penilaian Integritas (SPI) 2022
dilaksanakan pada 631 K/L/PD dengan jumlah
sampel di yang berbeda-beda di setiap K/L/
PD sesuai dengan jumlah populasi pegawai
dan pengguna layanan/penerima manfaat
pelaksanaan tugas. Secara agregat, Survei
Penilaian Integritas 2022 mendapatkan 392.785
responden.
www.kpk.go.id 7Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Tinjauan Literatur
B
erbagai upaya pencegahan korupsi telah
dilakukan, baik secara kolektif maupun
secara individual oleh kementerian/
lembaga/pemerintah daerah (K/L/PD). Namun,
Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception
Index atau CPI) negeri ini menunjukkan
pertumbuhan yang melambat dalam 10 tahun
terakhir. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia
2003–2012 meningkat sebesar 13 poin,
sedangkan 2012 hingga 2021 hanya naik 6 poin
(Transparency International, 1995; 2022).
Sepanjang 27 tahun pengukuran CPI di
Indonesia, K/L/PD di Indonesia masih kesulitan
menindaklanjuti hasil CPI. Lantaran absennya
rekomendasi khusus yang perlu dilakukan oleh
instansi yang bersangkutan, sebagai panduan
perbaikan atas hasil CPI. Itu sebab, berbagai
negara kini berupaya mengembangkan
bentuk pengukuran risiko korupsi agar dapat
memberikan gambaran yang lebih spesifik.
Survei Penilaian Integritas merupakan alat ukur
yang dikembangkan oleh KPK sejak 2007 dan
mencoba memetakan risiko korupsi dengan
pendekatan multidimensi dan multi perspektif.
Tujuan KPK mengembangkan SPI adalah
agar pemerintah Indonesia memiliki alat ukur
yang dapat menggambarkan area yang perlu
diperbaiki untuk dapat mencegah korupsi
(UNDP, 2008).
Dalam proses mengembangkan alat ukur
tersebut, KPK melakukan kajian terhadap alat
ukur korupsi yang dikembangkan dan digunakan
di berbagai negara. Graycar dan Smith (2011)
menjabarkan beberapa kesamaan fitur
metodologi berbagai pengukuran risiko korupsi
yang dikembangkan oleh banyak negara, yaitu:
1. Dimiliki oleh negara itu sendiri
2. Pendekatan partisipatif
3. Fokus pada proses interaksi berbagai pihak
dalam suatu K/L/PD
4. Triangulasi data
5. Menjadi alat untuk mendorong adanya
intervensi yang berdasarkan pada bukti
empiris.
SPI merupakan adaptasi dari Integrity
Assessment yang dikembangkan oleh Anti-
Corruption and Civil Rights Commission (ACRC)
Korea Selatan sejak 2002 (ACRC, 2015). Untuk
mengukur risiko korupsi, SPI menggabungkan
sudut pandang internal, eksternal, dan eksper/
ahli untuk menilai berbagai dimensi sebagai
bentuk triangulasi data. Dengan cara ini,
survei memungkinkan untuk bisa menangkap
perspektif berbeda dari berbagai pihak yang
menghadapi risiko korupsi berbeda-beda
(Graycar & Smith, 2011). Metode triangulasi
data juga memungkinan untuk mendapatkan
pengukuran risiko yang lebih tepat (UNDP, 2008).
Pendekatan persepsi juga dikombinasikan
dengan pengalaman dari responden internal
dan eksternal. Metode kombinasi ini digunakan
dalam SPI karena persepsi dan pengalaman
memiliki gap dalam mengukur risiko korupsi
melalui survei (Rose & Mishler, 2007).
Risiko korupsi diukur dari berbagai dimensi
pertanyaan seperti perdagangan pengaruh
(trading in influence), pengelolaan pengadaan
barang/jasa, pengelolaan anggaran, pengelo-
laan sumber daya manusia (SDM), integritas
dalam pelaksanaan tugas, sosialisasi
antikorupsi, dan transparansi di setiap
instansi. Pengelompokan dimensi dilakukan
berdasarkan hasil analisis SPI 2022 di mana
setiap variabel memiliki kecenderungan saling
berkorelasi tinggi ketika dikumpulkan ke dalam
satu dimensi tersendiri.
Beberapa dimensi dalam SPI antara lain
integritas pelaksanaan tugas, perdagangan
Metodologi
Tinjauan Literatur
B
erbagai upaya pencegahan korupsi telah
dilakukan, baik secara kolektif maupun
secara individual oleh kementerian/
lembaga/pemerintah daerah (K/L/PD). Namun,
Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception
Index atau CPI) negeri ini menunjukkan
pertumbuhan yang melambat dalam 10 tahun
terakhir. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia
2003–2012 meningkat sebesar 13 poin,
sedangkan 2012 hingga 2021 hanya naik 6 poin
(Transparency International, 1995; 2022).
Sepanjang 27 tahun pengukuran CPI di
Indonesia, K/L/PD di Indonesia masih kesulitan
menindaklanjuti hasil CPI. Lantaran absennya
rekomendasi khusus yang perlu dilakukan oleh
instansi yang bersangkutan, sebagai panduan
perbaikan atas hasil CPI. Itu sebab, berbagai
negara kini berupaya mengembangkan
bentuk pengukuran risiko korupsi agar dapat
memberikan gambaran yang lebih spesifik.
Survei Penilaian Integritas merupakan alat ukur
yang dikembangkan oleh KPK sejak 2007 dan
mencoba memetakan risiko korupsi dengan
pendekatan multidimensi dan multi perspektif.
Tujuan KPK mengembangkan SPI adalah
agar pemerintah Indonesia memiliki alat ukur
yang dapat menggambarkan area yang perlu
diperbaiki untuk dapat mencegah korupsi
(UNDP, 2008).
Dalam proses mengembangkan alat ukur
tersebut, KPK melakukan kajian terhadap alat
ukur korupsi yang dikembangkan dan digunakan
di berbagai negara. Graycar dan Smith (2011)
menjabarkan beberapa kesamaan fitur
metodologi berbagai pengukuran risiko korupsi
yang dikembangkan oleh banyak negara, yaitu:
1. Dimiliki oleh negara itu sendiri
2. Pendekatan partisipatif
3. Fokus pada proses interaksi berbagai pihak
dalam suatu K/L/PD
4. Triangulasi data
5. Menjadi alat untuk mendorong adanya
intervensi yang berdasarkan pada bukti
empiris.
SPI merupakan adaptasi dari Integrity
Assessment yang dikembangkan oleh Anti-
Corruption and Civil Rights Commission (ACRC)
Korea Selatan sejak 2002 (ACRC, 2015). Untuk
mengukur risiko korupsi, SPI menggabungkan
sudut pandang internal, eksternal, dan eksper/
ahli untuk menilai berbagai dimensi sebagai
bentuk triangulasi data. Dengan cara ini,
survei memungkinkan untuk bisa menangkap
perspektif berbeda dari berbagai pihak yang
menghadapi risiko korupsi berbeda-beda
(Graycar & Smith, 2011). Metode triangulasi
data juga memungkinan untuk mendapatkan
pengukuran risiko yang lebih tepat (UNDP, 2008).
Pendekatan persepsi juga dikombinasikan
dengan pengalaman dari responden internal
dan eksternal. Metode kombinasi ini digunakan
dalam SPI karena persepsi dan pengalaman
memiliki gap dalam mengukur risiko korupsi
melalui survei (Rose & Mishler, 2007).
Risiko korupsi diukur dari berbagai dimensi
pertanyaan seperti perdagangan pengaruh
(trading in influence), pengelolaan pengadaan
barang/jasa, pengelolaan anggaran, pengelo-
laan sumber daya manusia (SDM), integritas
dalam pelaksanaan tugas, sosialisasi
antikorupsi, dan transparansi di setiap
instansi. Pengelompokan dimensi dilakukan
berdasarkan hasil analisis SPI 2022 di mana
setiap variabel memiliki kecenderungan saling
berkorelasi tinggi ketika dikumpulkan ke dalam
satu dimensi tersendiri.
Beberapa dimensi dalam SPI antara lain
integritas pelaksanaan tugas, perdagangan
Metodologi
www.kpk.go.id 8Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
pengaruh dari eksternal, dan sosialisasi
nilai-nilai antikorupsi. Dimensi-dimensi ini
merupakan bagian dari budaya suatu organisasi
yang sangat penting dibangun integritasnya
untuk menciptakan lingkungan agar suatu
organisasi dapat membangun kepatuhan dan
budaya integritas (Torsello, 2018). Meskipun
hubungan antara budaya organisasi dan korupsi
tidak dapat langsung dilihat secara kasat mata,
namun hal tersebut dapat diidentifikasi melalui
tiga pendekatan (Torsello, 2018).
Pertama, pendekatan dengan melihat
kecenderungan perilaku korupsi sebagai
tindakan atau keputusan individu dalam
pelaksanaan tugas yang dapat membebani
organisasi. Sebagai contoh, individu yang
memutuskan untuk melakukan suap/gratifikasi,
hingga menyalahgunakan fasilitas organisasi
untuk kepentingan pribadi. Kedua, pendekatan
yang melihat korupsi sebagai pola kolusi
antara individu dengan lingkungan kerjanya.
Perilaku korupsi serupa ini biasanya melibatkan
manajemen tingkat menengah hingga tinggi
di suatu organisasi, dengan menciptakan
sistem yang korup. Contohnya, nepotisme,
konflik kepentingan, keberadaan calo, hingga
penyalahgunaan wewenang oleh atasan.
Ketiga, pendekatan dengan melihat hubungan
perilaku korupsi dan budaya organisasi, yang
saling dipengaruhi dengan budaya asal individu
tersebut. Berdasarkan tiga pendekatan ini,
Torsello (2018) menyampaikan pentingnya
melihat integritas individu dan budaya organisasi
dengan melibatkan aspek sosiokultural.
Secara empiris, kepemimpinan, kendali, dan
sistem yang dibangun di sebuah organisasi
dapat mempengaruhi prevalensi korupsi di
sebuah organisasi (Hechanova, et al., 2014).
Studi kuantitatif di Filipina menunjukkan, sistem
antikorupsi serta transparansi yang bekerja
dengan baik dapat memperkecil prevalensi
korupsi di sebuah organisasi. Sistem antikorupsi
yang diuji secara empiris ini meliputi sosialisasi
norma dan nilai integritas, tindak lanjut terhadap
laporan korupsi dan perlindungan terhadap
pelapornya, transparansi proses pemberian
layanan dan/atau pelaksanaan tugas, hingga
cara lingkungan organisasi memberi contoh
pelaksanaan norma serta nilai integritas.
Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) juga
menjadi faktor yang berkaitan erat dengan
korupsi. Penelitian empiris di Departemen Pajak
di Yunani, Antonakas, et al. (2014) menemukan
fakta bahwa rekrutmen, penilaian, dan promosi
pegawai publik yang tidak sesuai dan tidak
dilakukan secara objektif serta menjunjung
tinggi meritokrasi (berdasarkan prestasi atau
performa), berpengaruh terhadap masih
tingginya tingkat korupsi. Pengelolaan SDM
yang lemah di sektor publik dapat menyebabkan
layanan publik tidak kompeten (Chêne, 2015).
Pengelolaan yang lemah, struktur insentif, serta
etos kerja yang tidak baik, akan membuat sektor
publik yang kuat, efisien, dan akuntabel, lebih
sulit dicapai (Chêne, 2015).
Korupsi dan pengelolaan anggaran hingga
pengelolaan pengadaan barang dan jasa, tidak
dapat dipisahkan. Dalam dua dekade terakhir,
berbagai institusi internasional, donor, hingga
akademisi mendorong agar pengelolaan
anggaran dan proses pengadaan di sektor publik
dapat diakses oleh masyarakat luas (Cimpoeru
& Cimpoeru, 2015). Secara empiris, berdasarkan
studi terhadap data 59 negara di dunia,
Cimpoeru dan Cimpoeru (2015) menemukan
bahwa pengelolaan anggaran yang transparan
dapat mendorong kemajuan ekonomi yang
lebih cepat di sebuah negara. Sebab, berbekal
informasi anggaran yang transparan, para
pelaku ekonomi dapat bertindak lebih tepat.
Transparansi anggaran dan pengadaan barang/
jasa dilihat sebagai alat yang vital untuk
menekan angka keuntungan yang ilegal dan
korup yang diperoleh para pelakunya.
Dalam menganalisis data terkait dengan
pengalaman, SPI menggunakan prinsip “one
is too many”. Artinya, setiap responden yang
menyatakan mereka melihat atau mendengar
adanya kejadian korupsi di instansinya, maka
bobot jawaban yang akan diberikan cukup
tinggi. Hal ini didasari prinsip bahwa korupsi
merupakan kejahatan yang tersembunyi, seperti
gunung es. Dengan demikian, ketika ada satu
saja responden yang berani mengungkapkan
kejadian korupsi di instansinya, memberikan
sinyal bahwa kejadian korupsi bisa lebih banyak
pengaruh dari eksternal, dan sosialisasi
nilai-nilai antikorupsi. Dimensi-dimensi ini
merupakan bagian dari budaya suatu organisasi
yang sangat penting dibangun integritasnya
untuk menciptakan lingkungan agar suatu
organisasi dapat membangun kepatuhan dan
budaya integritas (Torsello, 2018). Meskipun
hubungan antara budaya organisasi dan korupsi
tidak dapat langsung dilihat secara kasat mata,
namun hal tersebut dapat diidentifikasi melalui
tiga pendekatan (Torsello, 2018).
Pertama, pendekatan dengan melihat
kecenderungan perilaku korupsi sebagai
tindakan atau keputusan individu dalam
pelaksanaan tugas yang dapat membebani
organisasi. Sebagai contoh, individu yang
memutuskan untuk melakukan suap/gratifikasi,
hingga menyalahgunakan fasilitas organisasi
untuk kepentingan pribadi. Kedua, pendekatan
yang melihat korupsi sebagai pola kolusi
antara individu dengan lingkungan kerjanya.
Perilaku korupsi serupa ini biasanya melibatkan
manajemen tingkat menengah hingga tinggi
di suatu organisasi, dengan menciptakan
sistem yang korup. Contohnya, nepotisme,
konflik kepentingan, keberadaan calo, hingga
penyalahgunaan wewenang oleh atasan.
Ketiga, pendekatan dengan melihat hubungan
perilaku korupsi dan budaya organisasi, yang
saling dipengaruhi dengan budaya asal individu
tersebut. Berdasarkan tiga pendekatan ini,
Torsello (2018) menyampaikan pentingnya
melihat integritas individu dan budaya organisasi
dengan melibatkan aspek sosiokultural.
Secara empiris, kepemimpinan, kendali, dan
sistem yang dibangun di sebuah organisasi
dapat mempengaruhi prevalensi korupsi di
sebuah organisasi (Hechanova, et al., 2014).
Studi kuantitatif di Filipina menunjukkan, sistem
antikorupsi serta transparansi yang bekerja
dengan baik dapat memperkecil prevalensi
korupsi di sebuah organisasi. Sistem antikorupsi
yang diuji secara empiris ini meliputi sosialisasi
norma dan nilai integritas, tindak lanjut terhadap
laporan korupsi dan perlindungan terhadap
pelapornya, transparansi proses pemberian
layanan dan/atau pelaksanaan tugas, hingga
cara lingkungan organisasi memberi contoh
pelaksanaan norma serta nilai integritas.
Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) juga
menjadi faktor yang berkaitan erat dengan
korupsi. Penelitian empiris di Departemen Pajak
di Yunani, Antonakas, et al. (2014) menemukan
fakta bahwa rekrutmen, penilaian, dan promosi
pegawai publik yang tidak sesuai dan tidak
dilakukan secara objektif serta menjunjung
tinggi meritokrasi (berdasarkan prestasi atau
performa), berpengaruh terhadap masih
tingginya tingkat korupsi. Pengelolaan SDM
yang lemah di sektor publik dapat menyebabkan
layanan publik tidak kompeten (Chêne, 2015).
Pengelolaan yang lemah, struktur insentif, serta
etos kerja yang tidak baik, akan membuat sektor
publik yang kuat, efisien, dan akuntabel, lebih
sulit dicapai (Chêne, 2015).
Korupsi dan pengelolaan anggaran hingga
pengelolaan pengadaan barang dan jasa, tidak
dapat dipisahkan. Dalam dua dekade terakhir,
berbagai institusi internasional, donor, hingga
akademisi mendorong agar pengelolaan
anggaran dan proses pengadaan di sektor publik
dapat diakses oleh masyarakat luas (Cimpoeru
& Cimpoeru, 2015). Secara empiris, berdasarkan
studi terhadap data 59 negara di dunia,
Cimpoeru dan Cimpoeru (2015) menemukan
bahwa pengelolaan anggaran yang transparan
dapat mendorong kemajuan ekonomi yang
lebih cepat di sebuah negara. Sebab, berbekal
informasi anggaran yang transparan, para
pelaku ekonomi dapat bertindak lebih tepat.
Transparansi anggaran dan pengadaan barang/
jasa dilihat sebagai alat yang vital untuk
menekan angka keuntungan yang ilegal dan
korup yang diperoleh para pelakunya.
Dalam menganalisis data terkait dengan
pengalaman, SPI menggunakan prinsip “one
is too many”. Artinya, setiap responden yang
menyatakan mereka melihat atau mendengar
adanya kejadian korupsi di instansinya, maka
bobot jawaban yang akan diberikan cukup
tinggi. Hal ini didasari prinsip bahwa korupsi
merupakan kejahatan yang tersembunyi, seperti
gunung es. Dengan demikian, ketika ada satu
saja responden yang berani mengungkapkan
kejadian korupsi di instansinya, memberikan
sinyal bahwa kejadian korupsi bisa lebih banyak
www.kpk.go.id 9Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Metode Pengumpulan Data
Survei Penilaian Integritas dilakukan dengan
menggabungkan data primer dan data sekunder.
Data primer didapatkan dari survei terhadap
pegawai instansi K/L/PD, pengguna layanan
dari K/L/PD tersebut, hingga eksper/ahli/
pemangku kepentingan lainnya. Responden ahli
yang dipilih, adalah responden yang mengerti
mengenai kondisi integritas, risiko korupsi
dalam instansi, serta upaya-upaya pencegahan
korupsi yang dilakukan oleh instansi
bersangkutan. Selanjutnya, data primer menjadi
penyusun indeks integritas yang disesuaikan
dengan faktor koreksi. Kemudian, faktor koreksi
dijadikan pengurang besaran indeks dengan
menggunakan beberapa data sekunder. Antara
lain berupa laporan pengaduan masyarakat
ke KPK yang telah diverifikasi, jumlah kasus
dan tersangka korupsi yang diambil dari Surat
Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) online
dari seluruh penegak hukum, jumlah kejadian
pengarahan yang dilakukan instansi sebelum
pelaksanaan survei ini, dan hasil observasi
pelaksanaan survei di suatu instansi.
Pengambilan data dilakukan secara self-
administered, responden mengisi sendiri
kuesioner secara daring. Metode penyebaran
kuesioner dilakukan melalui dua pendekatan.
Pertama, full online; penyebaran link kuesioner
melalui whatsapp blast dan email blast
terhadap responden terpilih. Pendekatan
kedua menggunakan metode CAPI (Computer-
Assisted Personal Interview), yaitu enumerator
mendatangi responden terpilih secara
langsung/tatap muka. Kemudian, responden
tersebut mengisi sendiri kuesionernya melalui
gadget enumerator yang dapat dikirimkan
ke server pusat ketika terhubung dengan
jaringan internet. Metode CAPI dilakukan
di beberapa daerah dengan infrastruktur
telekomunikasi terbatas dan digunakan untuk
menjamin kerahasiaan jawaban dari setiap
responden. Dengan demikian, responden dapat
memberikan jawaban secara objektif. Selain itu,
CAPI juga dilakukan di beberapa daerah karena
ketiadaan atau ketidaklengkapan data populasi
baik data internal (pegawai) maupun eksternal
(pengguna layanan/penerima manfaat
pelaksanaan tugas/fungsi). Ketidaklengkapan
dapat disebabkan oleh ketiadaan data kontak
pegawai dan/atau pengguna layanan, sehingga
penyebaran kuesioner tidak dapat dilakukan
melalui whatsapp maupun e-mail.
Survei ini dilakukan terhadap pegawai,
pengguna layanan dalam satu tahun terakhir,
dan responden eksper/ahli pada setiap K/L/PD
yang menjadi peserta SPI. Dalam penentuan
sampling secara acak, margin of error ditentukan
dengan target 5% dan tidak lebih dari 10%
sesuai dengan jumlah populasi masing-masing
K/L/PD. Hasil survei berbentuk angka skala 1
hingga 100. Semakin tinggi angka integritas
sebuah instansi, maka sistem yang berjalan di
K/L/PD dalam mendeteksi risiko korupsi dan
menangani ketika terjadi tindak pidana korupsi,
juga semakin baik.
Pemilihan Sampel
Pemilihan Unit Kerja
Pemilihan unit kerja pada SPI 2022
mempertimbangkan karakteristik umum dan
spesifik pada K/L/PD peserta. Secara umum,
terdapat tiga jenis unit kerja yang tidak masuk
dalam sampling SPI yaitu:
1. Unit kerja Pengawas Internal/Inspektorat.
Langkah ini diambil karena unit kerja
daripada informasi yang diungkapkan oleh
sebagian kecil responden.
Perhitungan yang dilakukan dalam menyusun
indeks penilaian integritas juga menggunakan
data objektif sebagai faktor koreksi. Data
objektif tersebut terdiri dari angka pengaduan
masyarakat yang sudah terverifikasi terkait
tindak pidana korupsi di suatu instansi melalui
KPK, serta angka penyidikan kasus korupsi
yang terungkap. Upaya yang dapat mengurangi
reliabilitas dan validitas hasil survei juga
dihitung ke dalam faktor koreksi. Data objektif
serta upaya pengarahan digunakan untuk
dapat menormalisasi jarak dan mengurangi
inkonsistensi hasil survei dengan fakta korupsi
yang terjadi (ACRC, 2017).
Metode Pengumpulan Data
Survei Penilaian Integritas dilakukan dengan
menggabungkan data primer dan data sekunder.
Data primer didapatkan dari survei terhadap
pegawai instansi K/L/PD, pengguna layanan
dari K/L/PD tersebut, hingga eksper/ahli/
pemangku kepentingan lainnya. Responden ahli
yang dipilih, adalah responden yang mengerti
mengenai kondisi integritas, risiko korupsi
dalam instansi, serta upaya-upaya pencegahan
korupsi yang dilakukan oleh instansi
bersangkutan. Selanjutnya, data primer menjadi
penyusun indeks integritas yang disesuaikan
dengan faktor koreksi. Kemudian, faktor koreksi
dijadikan pengurang besaran indeks dengan
menggunakan beberapa data sekunder. Antara
lain berupa laporan pengaduan masyarakat
ke KPK yang telah diverifikasi, jumlah kasus
dan tersangka korupsi yang diambil dari Surat
Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) online
dari seluruh penegak hukum, jumlah kejadian
pengarahan yang dilakukan instansi sebelum
pelaksanaan survei ini, dan hasil observasi
pelaksanaan survei di suatu instansi.
Pengambilan data dilakukan secara self-
administered, responden mengisi sendiri
kuesioner secara daring. Metode penyebaran
kuesioner dilakukan melalui dua pendekatan.
Pertama, full online; penyebaran link kuesioner
melalui whatsapp blast dan email blast
terhadap responden terpilih. Pendekatan
kedua menggunakan metode CAPI (Computer-
Assisted Personal Interview), yaitu enumerator
mendatangi responden terpilih secara
langsung/tatap muka. Kemudian, responden
tersebut mengisi sendiri kuesionernya melalui
gadget enumerator yang dapat dikirimkan
ke server pusat ketika terhubung dengan
jaringan internet. Metode CAPI dilakukan
di beberapa daerah dengan infrastruktur
telekomunikasi terbatas dan digunakan untuk
menjamin kerahasiaan jawaban dari setiap
responden. Dengan demikian, responden dapat
memberikan jawaban secara objektif. Selain itu,
CAPI juga dilakukan di beberapa daerah karena
ketiadaan atau ketidaklengkapan data populasi
baik data internal (pegawai) maupun eksternal
(pengguna layanan/penerima manfaat
pelaksanaan tugas/fungsi). Ketidaklengkapan
dapat disebabkan oleh ketiadaan data kontak
pegawai dan/atau pengguna layanan, sehingga
penyebaran kuesioner tidak dapat dilakukan
melalui whatsapp maupun e-mail.
Survei ini dilakukan terhadap pegawai,
pengguna layanan dalam satu tahun terakhir,
dan responden eksper/ahli pada setiap K/L/PD
yang menjadi peserta SPI. Dalam penentuan
sampling secara acak, margin of error ditentukan
dengan target 5% dan tidak lebih dari 10%
sesuai dengan jumlah populasi masing-masing
K/L/PD. Hasil survei berbentuk angka skala 1
hingga 100. Semakin tinggi angka integritas
sebuah instansi, maka sistem yang berjalan di
K/L/PD dalam mendeteksi risiko korupsi dan
menangani ketika terjadi tindak pidana korupsi,
juga semakin baik.
Pemilihan Sampel
Pemilihan Unit Kerja
Pemilihan unit kerja pada SPI 2022
mempertimbangkan karakteristik umum dan
spesifik pada K/L/PD peserta. Secara umum,
terdapat tiga jenis unit kerja yang tidak masuk
dalam sampling SPI yaitu:
1. Unit kerja Pengawas Internal/Inspektorat.
Langkah ini diambil karena unit kerja
daripada informasi yang diungkapkan oleh
sebagian kecil responden.
Perhitungan yang dilakukan dalam menyusun
indeks penilaian integritas juga menggunakan
data objektif sebagai faktor koreksi. Data
objektif tersebut terdiri dari angka pengaduan
masyarakat yang sudah terverifikasi terkait
tindak pidana korupsi di suatu instansi melalui
KPK, serta angka penyidikan kasus korupsi
yang terungkap. Upaya yang dapat mengurangi
reliabilitas dan validitas hasil survei juga
dihitung ke dalam faktor koreksi. Data objektif
serta upaya pengarahan digunakan untuk
dapat menormalisasi jarak dan mengurangi
inkonsistensi hasil survei dengan fakta korupsi
yang terjadi (ACRC, 2017).
www.kpk.go.id 10Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
tersebut merupakan mitra strategis KPK
dalam melaksanakan SPI.
2. Badan Layanan Umum (BLU)/Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD).
Alasannya, unit tersebut memiliki tujuan
yang spesifik yaitu keuntungan/profit dan
pengelolaannya sudah dilakukan secara
‘semi swasta’.
3. Unit kerja non-induk. Unit kerja non-induk
merupakan unit dengan ukuran organisasi
yang besar yang jika dimasukkan dalam
populasi akan membutuhkan representasi
jumlah sampling yang besar. Contoh unit
kerja non-induk adalah Unit Pengelola
Teknis/Unit Pengelola Teknis Daerah
(UPT/UPTD), Satuan Pendidikan, Pusat
Kesehatan Masyarakat (Puskesmas),
Rumah Sakit, Kelurahan, dll. SPI 2022
hanya mengambil unit kerja induk seperti
Ditjen Pendidikan Tinggi, Dinas Pendidikan,
Dinas Kesehatan, Kecamatan, dll.
4. Khusus untuk pemerintah daerah,
meskipun Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah
satu OPD pada Pemda, namun dikeluarkan
dari sampling SPI 2022 karena sulit
memisahkan citra sekretariat DPRD dengan
lembaga politis DPRD secara keseluruhan.
Secara khusus, pemilihan unit kerja pada
kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah
daerah (Pemda) adalah sebagai berikut:
Kementerian/lembaga dibagi menjadi tiga
kelompok klaster sesuai dengan ukuran
organisasi dan wilayah kerjanya. Klaster
A merupakan kementerian/lembaga yang
memiliki unit kerja di berbagai wilayah di
Indonesia dengan cakupan pelaksanaan tugas/
layanan seluruh Indonesia. Klaster B merupakan
kementerian/lembaga yang tidak memiliki unit
kerja di luar wilayah kantor pusat kementerian/
lembaga tersebut, dengan cakupan pelaksanaan
tugas/layanan di seluruh wilayah Indonesia.
Kementerian/lembaga klaster C berlaku untuk
kementerian/lembaga yang tidak memiliki unit
kerja di luar wilayah kantor pusat dan cakupan
pelaksanaan tugas/layanan yang terbatas.
Untuk menjamin keterwakilan distribusi sampel
berdasarkan unit kerja, khususnya di K/L besar
seperti klaster A, pemilihan sampling unit kerja
dilakukan secara systematic random sampling
dengan perhitungan MoE 5% untuk menentukan
jumlah unit kerja yang menjadi sampling. Tabel
sampling frame unit kerja terlebih dahulu
disiapkan oleh K/L yang bersangkutan untuk
kemudian dilakukan pengacakan secara
proporsional, berdasarkan distribusi jumlah
sampling unit kerja tersebut. Distribusi secara
proporsional mempertimbangkan unit eselon
I yang menaunginya dan berdasarkan wilayah
geografis (jika dibutuhkan). Dengan demikian,
tidak seluruh unit kerja pada Klaster A akan
menjadi sampling SPI. Hanya unit kerja yang
terpilih secara acak yang menjadi sampling
SPI. Sedangkan untuk klaster B dan C, seluruh
unit kerja menjadi sampling dalam SPI dan
pemilihan sampel di seluruh unit kerja dilakukan
secara acak.
Sementara untuk pemerintah daerah, seluruh
unit kerja menjadi sampling dalam SPI dan
pemilihan sampel di seluruh unit kerja dilakukan
secara acak dengan penekanan tambahan data
eksternal dari beberapa bidang (a.l. Unit Kerja
Pengadaan Barang dan Jasa atau UKPBJ).
Pemilihan dilakukan secara random sampling
untuk memastikan bahwa setiap pegawai dan
pengguna layanan yang memenuhi kriteria
memiliki peluang yang sama untuk dapat
terpilih sebagai responden. Sehingga, kondisi
secara utuh suatu instansi dapat diwakilkan
oleh responden yang terpilih secara acak
tersebut. Dengan demikian, angka yang
dihitung sebagai indeks suatu kementerian/
lembaga/pemerintah daerah merupakan indeks
yang menggambarkan instansi tersebut secara
keseluruhan dan tidak hanya di unit yang rawan/
nihil korupsi saja.
Pemilihan Sampel Internal
Cakupan responden internal pada setiap lokus
adalah pegawai pada unit kerja di eselon II.
Alokasi sampel internal dilakukan secara
proporsional berdasarkan basis data jumlah
pegawai di masing-masing lokus dengan
tersebut merupakan mitra strategis KPK
dalam melaksanakan SPI.
2. Badan Layanan Umum (BLU)/Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD).
Alasannya, unit tersebut memiliki tujuan
yang spesifik yaitu keuntungan/profit dan
pengelolaannya sudah dilakukan secara
‘semi swasta’.
3. Unit kerja non-induk. Unit kerja non-induk
merupakan unit dengan ukuran organisasi
yang besar yang jika dimasukkan dalam
populasi akan membutuhkan representasi
jumlah sampling yang besar. Contoh unit
kerja non-induk adalah Unit Pengelola
Teknis/Unit Pengelola Teknis Daerah
(UPT/UPTD), Satuan Pendidikan, Pusat
Kesehatan Masyarakat (Puskesmas),
Rumah Sakit, Kelurahan, dll. SPI 2022
hanya mengambil unit kerja induk seperti
Ditjen Pendidikan Tinggi, Dinas Pendidikan,
Dinas Kesehatan, Kecamatan, dll.
4. Khusus untuk pemerintah daerah,
meskipun Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah
satu OPD pada Pemda, namun dikeluarkan
dari sampling SPI 2022 karena sulit
memisahkan citra sekretariat DPRD dengan
lembaga politis DPRD secara keseluruhan.
Secara khusus, pemilihan unit kerja pada
kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah
daerah (Pemda) adalah sebagai berikut:
Kementerian/lembaga dibagi menjadi tiga
kelompok klaster sesuai dengan ukuran
organisasi dan wilayah kerjanya. Klaster
A merupakan kementerian/lembaga yang
memiliki unit kerja di berbagai wilayah di
Indonesia dengan cakupan pelaksanaan tugas/
layanan seluruh Indonesia. Klaster B merupakan
kementerian/lembaga yang tidak memiliki unit
kerja di luar wilayah kantor pusat kementerian/
lembaga tersebut, dengan cakupan pelaksanaan
tugas/layanan di seluruh wilayah Indonesia.
Kementerian/lembaga klaster C berlaku untuk
kementerian/lembaga yang tidak memiliki unit
kerja di luar wilayah kantor pusat dan cakupan
pelaksanaan tugas/layanan yang terbatas.
Untuk menjamin keterwakilan distribusi sampel
berdasarkan unit kerja, khususnya di K/L besar
seperti klaster A, pemilihan sampling unit kerja
dilakukan secara systematic random sampling
dengan perhitungan MoE 5% untuk menentukan
jumlah unit kerja yang menjadi sampling. Tabel
sampling frame unit kerja terlebih dahulu
disiapkan oleh K/L yang bersangkutan untuk
kemudian dilakukan pengacakan secara
proporsional, berdasarkan distribusi jumlah
sampling unit kerja tersebut. Distribusi secara
proporsional mempertimbangkan unit eselon
I yang menaunginya dan berdasarkan wilayah
geografis (jika dibutuhkan). Dengan demikian,
tidak seluruh unit kerja pada Klaster A akan
menjadi sampling SPI. Hanya unit kerja yang
terpilih secara acak yang menjadi sampling
SPI. Sedangkan untuk klaster B dan C, seluruh
unit kerja menjadi sampling dalam SPI dan
pemilihan sampel di seluruh unit kerja dilakukan
secara acak.
Sementara untuk pemerintah daerah, seluruh
unit kerja menjadi sampling dalam SPI dan
pemilihan sampel di seluruh unit kerja dilakukan
secara acak dengan penekanan tambahan data
eksternal dari beberapa bidang (a.l. Unit Kerja
Pengadaan Barang dan Jasa atau UKPBJ).
Pemilihan dilakukan secara random sampling
untuk memastikan bahwa setiap pegawai dan
pengguna layanan yang memenuhi kriteria
memiliki peluang yang sama untuk dapat
terpilih sebagai responden. Sehingga, kondisi
secara utuh suatu instansi dapat diwakilkan
oleh responden yang terpilih secara acak
tersebut. Dengan demikian, angka yang
dihitung sebagai indeks suatu kementerian/
lembaga/pemerintah daerah merupakan indeks
yang menggambarkan instansi tersebut secara
keseluruhan dan tidak hanya di unit yang rawan/
nihil korupsi saja.
Pemilihan Sampel Internal
Cakupan responden internal pada setiap lokus
adalah pegawai pada unit kerja di eselon II.
Alokasi sampel internal dilakukan secara
proporsional berdasarkan basis data jumlah
pegawai di masing-masing lokus dengan
www.kpk.go.id 11Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Secara umum, ketentuan pemilihan sampel
eksternal adalah sebagai berikut:
1. Alokasi sampel responden eksternal
dihitung berdasarkan proporsi jumlah
pengguna layanan selama 12 bulan terakhir
pada masing-masing unit kerja yang
menjadi sampling di instansi yang mengikuti
kegiatan SPI 2022.
2. Pengguna layanan pada kementerian/
lembaga mencakup penerima manfaat
pelaksanaan tugas dan fungsi dari
kementerian/lembaga tersebut, seperti
perizinan, koordinasi, pengadaan barang
dan jasa, konsultasi, koordinasi, dsb.
3. Pengguna layanan tidak termasuk pengguna
layanan yang merupakan internal/pegawai
dari instansi K/L/PD tersebut.
4. Untuk K/L/PD yang hingga menjelang akhir
penutupan kegiatan survei masih belum
mencapai target responden sesuai dengan
proporsi pengguna layanan di unit kerja
tersebut, jumlah sampel yang dikumpulkan
menjadi 30 orang responden.
5. Data pengguna layanan didapat dari
database pengguna layanan yang dikirimkan
oleh Inspektorat/Pengawas Internal kepada
KPK.
6. Untuk instansi yang melaksanakan metode
secara CAPI, karena ketiadaan data populasi
yang diberikan oleh instansi, maka pemilihan
responden eksternal dilakukan sebagai
berikut:
••Jika pada lokus survei hanya terdapat
pelayanan loket saja, maka semua target
sampel eksternal dialokasikan pada
pelayanan loket, misalnya; Dukcapil,
PTSP, dst.
••Jika terdapat pelayanan loket dan
nonloket, maka target sampel eksternal
diprioritaskan pada pelayanan loket.
Namun, bila target sampel belum
terpenuhi dapat dialihkan untuk
responden nonloket. Sebagai contoh,
vendor yang mengikuti proses lelang PBJ
pada instansi tersebut maupun layanan
non loket lainnya.
••Jika hanya terdapat pelayanan non
mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1. Pegawai yang dijadikan sampel minimal
sudah bekerja selama satu tahun di K/L/
PD (baik ASN maupun non-ASN) dan
melakukan tugas dan fungsi utama
dari K/L/PD. Dengan demikian, pegawai
honorer dapat masuk dalam daftar
populasi pegawai. Namun pegawai yang
tidak melakukan tugas dan fungsi utama
dikeluarkan dari daftar sampling, contohnya
resepsionis, pengamanan, pramusaji, supir,
teknisi, tenaga kebersihan, dll.
2. Pegawai yang berada pada unit kerja yang
tidak menjadi sampling (misalnya, unit
kerja tidak terpilih secara acak pada K/L
klaster A, pengawas internal/inspektorat,
BLU atau BLUD, dan unit kerja non-induk)
juga dikeluarkan dari daftar sampling.
3. Pemilihan responden internal dilakukan
secara random dari data populasi yang
dikirimkan oleh Inspektorat/Satuan
Pengawas Internal masing-masing K/L/PD.
4. Responden yang terpilih secara acak,
akan menerima pesan melalui whatsapp
dan/atau e-mail untuk mengisi kuesioner
melalui platform daring.
5. Karena ketiadaan data populasi yang
diberikan oleh instansi, untuk instansi
yang melaksanakan metode secara
CAPI, akan dilakukan dengan terlebih
dahulu mendatangi OPD-OPD untuk
meminta daftar pegawai. Selanjutnya,
dilakukan penyamplingan langsung sesuai
target sampling yang ditetapkan secara
proporsional. Setelah sampling terpilih,
enumerator akan mendatangi responden
pegawai terpilih atau membuat perjanjian
jadwal pengisian kuesioner di kantor OPD,
agar dapat mengisi kuesioner secara CAPI
di gadget enumerator.
Pemilihan Sampel Eksternal
Responden eksternal merupakan para pengguna
layanan atau mitra kerjasama dari K/L/PD.
Secara umum, ketentuan pemilihan sampel
eksternal adalah sebagai berikut:
1. Alokasi sampel responden eksternal
dihitung berdasarkan proporsi jumlah
pengguna layanan selama 12 bulan terakhir
pada masing-masing unit kerja yang
menjadi sampling di instansi yang mengikuti
kegiatan SPI 2022.
2. Pengguna layanan pada kementerian/
lembaga mencakup penerima manfaat
pelaksanaan tugas dan fungsi dari
kementerian/lembaga tersebut, seperti
perizinan, koordinasi, pengadaan barang
dan jasa, konsultasi, koordinasi, dsb.
3. Pengguna layanan tidak termasuk pengguna
layanan yang merupakan internal/pegawai
dari instansi K/L/PD tersebut.
4. Untuk K/L/PD yang hingga menjelang akhir
penutupan kegiatan survei masih belum
mencapai target responden sesuai dengan
proporsi pengguna layanan di unit kerja
tersebut, jumlah sampel yang dikumpulkan
menjadi 30 orang responden.
5. Data pengguna layanan didapat dari
database pengguna layanan yang dikirimkan
oleh Inspektorat/Pengawas Internal kepada
KPK.
6. Untuk instansi yang melaksanakan metode
secara CAPI, karena ketiadaan data populasi
yang diberikan oleh instansi, maka pemilihan
responden eksternal dilakukan sebagai
berikut:
••Jika pada lokus survei hanya terdapat
pelayanan loket saja, maka semua target
sampel eksternal dialokasikan pada
pelayanan loket, misalnya; Dukcapil,
PTSP, dst.
••Jika terdapat pelayanan loket dan
nonloket, maka target sampel eksternal
diprioritaskan pada pelayanan loket.
Namun, bila target sampel belum
terpenuhi dapat dialihkan untuk
responden nonloket. Sebagai contoh,
vendor yang mengikuti proses lelang PBJ
pada instansi tersebut maupun layanan
non loket lainnya.
••Jika hanya terdapat pelayanan non
mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1. Pegawai yang dijadikan sampel minimal
sudah bekerja selama satu tahun di K/L/
PD (baik ASN maupun non-ASN) dan
melakukan tugas dan fungsi utama
dari K/L/PD. Dengan demikian, pegawai
honorer dapat masuk dalam daftar
populasi pegawai. Namun pegawai yang
tidak melakukan tugas dan fungsi utama
dikeluarkan dari daftar sampling, contohnya
resepsionis, pengamanan, pramusaji, supir,
teknisi, tenaga kebersihan, dll.
2. Pegawai yang berada pada unit kerja yang
tidak menjadi sampling (misalnya, unit
kerja tidak terpilih secara acak pada K/L
klaster A, pengawas internal/inspektorat,
BLU atau BLUD, dan unit kerja non-induk)
juga dikeluarkan dari daftar sampling.
3. Pemilihan responden internal dilakukan
secara random dari data populasi yang
dikirimkan oleh Inspektorat/Satuan
Pengawas Internal masing-masing K/L/PD.
4. Responden yang terpilih secara acak,
akan menerima pesan melalui whatsapp
dan/atau e-mail untuk mengisi kuesioner
melalui platform daring.
5. Karena ketiadaan data populasi yang
diberikan oleh instansi, untuk instansi
yang melaksanakan metode secara
CAPI, akan dilakukan dengan terlebih
dahulu mendatangi OPD-OPD untuk
meminta daftar pegawai. Selanjutnya,
dilakukan penyamplingan langsung sesuai
target sampling yang ditetapkan secara
proporsional. Setelah sampling terpilih,
enumerator akan mendatangi responden
pegawai terpilih atau membuat perjanjian
jadwal pengisian kuesioner di kantor OPD,
agar dapat mengisi kuesioner secara CAPI
di gadget enumerator.
Pemilihan Sampel Eksternal
Responden eksternal merupakan para pengguna
layanan atau mitra kerjasama dari K/L/PD.
www.kpk.go.id 12Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
loket, semua target sampel eksternal
dialokasikan pada pelayanan non loket
dengan memaksimalkan sumber daya
yang ada.
••Pemilihan sampel eksternal loket
dilakukan pada waktu tersibuk dalam
pemberian layanan. Informasi terkait
waktu tersibuk dapat ditetapkan
berdasarkan informasi dari penanggung
jawab lokus.
••Responden yang memenuhi syarat
adalah pengguna layanan loket yang
sudah selesai mengakses pelayanan
atau responden yang sudah pernah
mengakses pelayanan sampai selesai,
dalam kurun waktu maksimal pelayanan
12 bulan terakhir.
•• Loket yang memenuhi syarat adalah
loket yang memberikan pelayanan dari
pertama sampai akhir. Jika proses
pelayanan melalui beberapa loket, yang
dipilih sebagai loket yang memenuhi
syarat adalah loket yang terakhir
memberikan pelayanan.
▶▶Jika loket yang memenuhi syarat
hanya satu, target responden pada
loket tersebut adalah sama dengan
target sampel eksternal loket untuk
lokus tersebut.
▶▶Jika loket yang memenuhi syarat lebih
dari satu, target sampel responden
setiap loket adalah jumlah target
sampel eksternal loket per hari, dibagi
secara proporsional berdasarkan
jumlah rata-rata pengguna layanan
pada masing-masing loket yang
memenuhi syarat
••Setelah target per loket ditentukan,
selanjutnya dengan mempertimbangkan
aspek operasional lapangan, pemilihan
sampel dilakukan dengan prinsip
random sampling. Artinya, sampel
diambil sedemikian rupa sesuai daftar
konsumen berdasarkan kedatangan
responden di setiap loket pada jam atau
waktu pelayanan yang sudah ditetapkan
terlebih dahulu.
Pemilihan Sampel Eksper
Kerangka sampel eksper/ahli terdiri atas ahli/
tokoh yang dipandang mengetahui keadaan
pemerintahan di wilayah sampel. Pemilihan
responden merujuk pada daftar ahli/tokoh di
setiap lokus survei yang bisa dijadikan sampel,
sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.
Teknik ini dikenal sebagai targeting sampling
atau metode pengambilan sampel dengan
pertimbangan target populasi yang ditetapkan.
Target responden dari survei eksper/ahli yang
harus dicapai minimal adalah 10 ahli/tokoh
untuk setiap K/L/PD dari berbagai kriteria yang
ditetapkan oleh KPK. Kriteria ahli/tokoh yang
bisa dijadikan sampel eksper/ahli, yaitu:
••Pensiunan maksimal lima tahun terakhir
(pejabat minimal eselon II untuk K/L/Provinsi
atau eselon III untuk kabupaten/kota)
••Auditor BPK
••Auditor BPKP
••Perwakilan Ombudsman
••Penanggung jawab program pencegahan
korupsi dari KPK (Korsupgah, Stranas PK,
Dit. Monitoring); Instansi lain yang terkait
(Kementerian PAN RB, Kementerian Dalam
Negeri, Kementerian PPN/Bappenas)
••Asosiasi Pengusaha (KADIN, HIPMI,
APINDO) atau pengusaha yang berpengaruh
••DPRD (Pimpinan DPRD dan ketua
komisi yang membidangi pemerintahan
(diutamakan Komisi A))
••Advokat
••Saber Pungli Polres
••Saber Pungli Kejari
••Saber Pungli Pengadilan Negeri
••Jurnalis (pemerhati kinerja instansi) yang
bereputasi
••LSM yang fokus pada kinerja instansi atau
antikorupsi
••Akademisi bidang hukum atau politik/
pemerintahan/sektor terkait/lokal setempat.
••Advisor dari lembaga donor yang membantu
program pemerintah di instansi terkait
••Penyuluh antikorupsi pada level madya dan
utama
••Kriteria narasumber ahli lain yang ditetapkan
KPK.
loket, semua target sampel eksternal
dialokasikan pada pelayanan non loket
dengan memaksimalkan sumber daya
yang ada.
••Pemilihan sampel eksternal loket
dilakukan pada waktu tersibuk dalam
pemberian layanan. Informasi terkait
waktu tersibuk dapat ditetapkan
berdasarkan informasi dari penanggung
jawab lokus.
••Responden yang memenuhi syarat
adalah pengguna layanan loket yang
sudah selesai mengakses pelayanan
atau responden yang sudah pernah
mengakses pelayanan sampai selesai,
dalam kurun waktu maksimal pelayanan
12 bulan terakhir.
•• Loket yang memenuhi syarat adalah
loket yang memberikan pelayanan dari
pertama sampai akhir. Jika proses
pelayanan melalui beberapa loket, yang
dipilih sebagai loket yang memenuhi
syarat adalah loket yang terakhir
memberikan pelayanan.
▶▶Jika loket yang memenuhi syarat
hanya satu, target responden pada
loket tersebut adalah sama dengan
target sampel eksternal loket untuk
lokus tersebut.
▶▶Jika loket yang memenuhi syarat lebih
dari satu, target sampel responden
setiap loket adalah jumlah target
sampel eksternal loket per hari, dibagi
secara proporsional berdasarkan
jumlah rata-rata pengguna layanan
pada masing-masing loket yang
memenuhi syarat
••Setelah target per loket ditentukan,
selanjutnya dengan mempertimbangkan
aspek operasional lapangan, pemilihan
sampel dilakukan dengan prinsip
random sampling. Artinya, sampel
diambil sedemikian rupa sesuai daftar
konsumen berdasarkan kedatangan
responden di setiap loket pada jam atau
waktu pelayanan yang sudah ditetapkan
terlebih dahulu.
Pemilihan Sampel Eksper
Kerangka sampel eksper/ahli terdiri atas ahli/
tokoh yang dipandang mengetahui keadaan
pemerintahan di wilayah sampel. Pemilihan
responden merujuk pada daftar ahli/tokoh di
setiap lokus survei yang bisa dijadikan sampel,
sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.
Teknik ini dikenal sebagai targeting sampling
atau metode pengambilan sampel dengan
pertimbangan target populasi yang ditetapkan.
Target responden dari survei eksper/ahli yang
harus dicapai minimal adalah 10 ahli/tokoh
untuk setiap K/L/PD dari berbagai kriteria yang
ditetapkan oleh KPK. Kriteria ahli/tokoh yang
bisa dijadikan sampel eksper/ahli, yaitu:
••Pensiunan maksimal lima tahun terakhir
(pejabat minimal eselon II untuk K/L/Provinsi
atau eselon III untuk kabupaten/kota)
••Auditor BPK
••Auditor BPKP
••Perwakilan Ombudsman
••Penanggung jawab program pencegahan
korupsi dari KPK (Korsupgah, Stranas PK,
Dit. Monitoring); Instansi lain yang terkait
(Kementerian PAN RB, Kementerian Dalam
Negeri, Kementerian PPN/Bappenas)
••Asosiasi Pengusaha (KADIN, HIPMI,
APINDO) atau pengusaha yang berpengaruh
••DPRD (Pimpinan DPRD dan ketua
komisi yang membidangi pemerintahan
(diutamakan Komisi A))
••Advokat
••Saber Pungli Polres
••Saber Pungli Kejari
••Saber Pungli Pengadilan Negeri
••Jurnalis (pemerhati kinerja instansi) yang
bereputasi
••LSM yang fokus pada kinerja instansi atau
antikorupsi
••Akademisi bidang hukum atau politik/
pemerintahan/sektor terkait/lokal setempat.
••Advisor dari lembaga donor yang membantu
program pemerintah di instansi terkait
••Penyuluh antikorupsi pada level madya dan
utama
••Kriteria narasumber ahli lain yang ditetapkan
KPK.
www.kpk.go.id 13Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Penilaian Internal
(0.305)
Penilaian Ekternal
(0.328)
Penilaian Eksper
(0.367)
Faktor Koreksi
(0.2)+ + -
Gambar 3.1 Skema Penghitungan Indeks Integritas
Pengelolaan
PBJ
Pengelolaan
Anggaran
Transparansi
Integritas dalam
Pelaksaanaan Tugas
Transparansi dan Keadilan
Layanan
Integritas Pegawai
Prevalensi Korupsi
0.58050351
Integritas
Pelaksanaan SPI
0.41949649
Upaya Pencegahan
Korupsi
Perdagangan
Pengaruh
Pengelolaan
SDM
Sosialisasi
Antikorupsi
Skema Perhitungan Indeks
Integritas
P
erhitungan Indeks Integritas dilakukan
dengan menggabungkan penilaian dari
tiga sudut pandang, yaitu penilaian
internal, penilaian eksternal, dan penilaian
eksper/ahli. Penilaian internal dihitung
berdasarkan penilaian pegawai pada masing-
masing lokus survei terkait integritas unit kerja
dan/atau organisasi. Sedangkan perhitungan
untuk penilaian eksternal berasal penilaian
para pengguna layanan publik di lokus survei.
Sementara, penilaian eksper/ahli dihitung
berdasarkan penilaian beberapa narasumber
atau eksper/ahli yang dianggap memiliki
pengetahuan komprehensif terkait masalah
integritas dan korupsi pada K/L/PD tertentu.
Perhitungan Indeks Integritas juga
memasukkan faktor koreksi sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dalam pembentukan
Indeks Integritas. Faktor koreksi berperan
menyeimbangkan indeks yang dihasilkan dari
penilaian internal, eksternal, dan eksper/ahli
sesuai dengan kondisi riil integritas K/L/PD.
Faktor koreksi selanjutnya dijadikan pengurang
besaran indeks dengan menggunakan
beberapa data sekunder, seperti laporan
pengaduan masyarakat ke KPK yang telah
diverifikasi, jumlah kasus dan tersangka korupsi
yang diambil dari Surat Perintah Dimulainya
Penyidikan (SPDP) dari seluruh penegak hukum,
jumlah kejadian pengarahan yang dilakukan
instansi sebelum pelaksanaan survei ini, dan
hasil observasi pelaksanaan survei.
Penentuan bobot pada masing-masing
perspektif, dimensi, hingga variabel dalam
survei dihitung menggunakan metode Principal
Component Analysis (PCA) yang ditetapkan
pada 2021. Metode PCA digunakan sekaligus
untuk melihat pengelompokan variabel yang
ditanyakan ke dalam satu dimensi yang sama.
Pembobotan menggunakan PCA memiliki
keunggulan, yaitu bobot yang terbentuk berasal
dari distribusi data itu sendiri dengan melakukan
perhitungan korelasi antar-variabel. PCA lebih
tepat digunakan untuk menganalisis multivariat
yang komprehensif, karena dapat mengukur
seberapa penting sebuah variabel dan dimensi
relatif terhadap variabel dan dimensi lainnya
(Wu et al., 2011; Kurek et al., 2022).
Sementara itu, data sekunder terkait Laporan
Pengaduan Masyarakat ke KPK untuk keperluan
perhitungan faktor koreksi disediakan oleh KPK.
KPK sebagai lembaga yang dinilai memiliki
Perhitungan Indeks Integritas
Penilaian Internal
(0.305)
Penilaian Ekternal
(0.328)
Penilaian Eksper
(0.367)
Faktor Koreksi
(0.2)+ + -
Gambar 3.1 Skema Penghitungan Indeks Integritas
Pengelolaan
PBJ
Pengelolaan
Anggaran
Transparansi
Integritas dalam
Pelaksaanaan Tugas
Transparansi dan Keadilan
Layanan
Integritas Pegawai
Prevalensi Korupsi
0.58050351
Integritas
Pelaksanaan SPI
0.41949649
Upaya Pencegahan
Korupsi
Perdagangan
Pengaruh
Pengelolaan
SDM
Sosialisasi
Antikorupsi
Skema Perhitungan Indeks
Integritas
P
erhitungan Indeks Integritas dilakukan
dengan menggabungkan penilaian dari
tiga sudut pandang, yaitu penilaian
internal, penilaian eksternal, dan penilaian
eksper/ahli. Penilaian internal dihitung
berdasarkan penilaian pegawai pada masing-
masing lokus survei terkait integritas unit kerja
dan/atau organisasi. Sedangkan perhitungan
untuk penilaian eksternal berasal penilaian
para pengguna layanan publik di lokus survei.
Sementara, penilaian eksper/ahli dihitung
berdasarkan penilaian beberapa narasumber
atau eksper/ahli yang dianggap memiliki
pengetahuan komprehensif terkait masalah
integritas dan korupsi pada K/L/PD tertentu.
Perhitungan Indeks Integritas juga
memasukkan faktor koreksi sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dalam pembentukan
Indeks Integritas. Faktor koreksi berperan
menyeimbangkan indeks yang dihasilkan dari
penilaian internal, eksternal, dan eksper/ahli
sesuai dengan kondisi riil integritas K/L/PD.
Faktor koreksi selanjutnya dijadikan pengurang
besaran indeks dengan menggunakan
beberapa data sekunder, seperti laporan
pengaduan masyarakat ke KPK yang telah
diverifikasi, jumlah kasus dan tersangka korupsi
yang diambil dari Surat Perintah Dimulainya
Penyidikan (SPDP) dari seluruh penegak hukum,
jumlah kejadian pengarahan yang dilakukan
instansi sebelum pelaksanaan survei ini, dan
hasil observasi pelaksanaan survei.
Penentuan bobot pada masing-masing
perspektif, dimensi, hingga variabel dalam
survei dihitung menggunakan metode Principal
Component Analysis (PCA) yang ditetapkan
pada 2021. Metode PCA digunakan sekaligus
untuk melihat pengelompokan variabel yang
ditanyakan ke dalam satu dimensi yang sama.
Pembobotan menggunakan PCA memiliki
keunggulan, yaitu bobot yang terbentuk berasal
dari distribusi data itu sendiri dengan melakukan
perhitungan korelasi antar-variabel. PCA lebih
tepat digunakan untuk menganalisis multivariat
yang komprehensif, karena dapat mengukur
seberapa penting sebuah variabel dan dimensi
relatif terhadap variabel dan dimensi lainnya
(Wu et al., 2011; Kurek et al., 2022).
Sementara itu, data sekunder terkait Laporan
Pengaduan Masyarakat ke KPK untuk keperluan
perhitungan faktor koreksi disediakan oleh KPK.
KPK sebagai lembaga yang dinilai memiliki
Perhitungan Indeks Integritas
www.kpk.go.id 14Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
0,305 X
1
+ 0,328 X
2
+ 0,367 X
3
- 0,20 (0,58X
4
+ 0,42X
5
)
dimana:
X1 Indeks Penilaian Internal
X2 Indeks Penilaian Eksternal
X3 Indeks Penilaian Eksper
X4 Prevalensi Korupsi
X5 Integritas Pelaksanaan SPI
Gambar 3.2 Rumus Penghitungan Indeks Integritas
Indeks Integritas 2022
2. Integritas dalam pelaksanaan tugas: yang
mencakup konflik kepentingan pegawai
yang menggunakan fasilitas kantor,
nepotisme dalam pelaksanaan tugas,
penyelewengan jabatan oleh atasan,
ketidakpatuhan pegawai, risiko pegawai
menerima pemberian dalam melaksanakan
tugas.
3. Perdagangan pengaruh (trading in
influence): terkait adanya intervensi dari
pihak tertentu terkait penentuan program/
kegiatan, pemberian izin, negosiasi terkait
sanksi/denda, kebijakan pengelolaan SDM,
dan kebijakan bantuan program pemerintah.
4. Pengelolaan anggaran: mencakup
penyelewengan anggaran, perjalanan dinas,
pemotongan honor/transport lokal maupun
perjalanan dinas.
5. Pengelolaan PBJ: meliputi penyelewengan
dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa.
6. Pengelolaan SDM: terkait hal-hal negatif
dalam seleksi penerimaan pegawai dan
praktik KKN dalam peningkatan karir
pegawai.
7. Sosialisasi antikorupsi: terkait dampak/
efektifitas dari pelaksanaan sosialisasi
antikorupsi yang dilakukan.
Variabel Yang Digunakan
Proses penentuan variabel dalam perhitungan
indeks mengacu pada kerangka kerja yang
telah dijelaskan sebelumnya. Dari proses
seleksi tersebut didapat 67 variabel terpilih yang
terdiri atas 43 variabel penilaian internal yang
dikelompokkan dalam tujuh dimensi, 12 variabel
penilaian eksternal yang dikelompokkan dalam
tiga dimensi, dan 12 variabel penilaian eksper/
ahli yang tergabung dalam satu dimensi.
Variabel dalam Penilaian Internal
Penilaian Internal tersusun atas 7 (tujuh)
dimensi, yaitu transparansi, integritas dalam
pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh
(trading in influence), pengelolaan anggaran,
pengelolaan PBJ, pengelolaan SDM, sosialisasi
antikorupsi di setiap instansi. Ketujuh indikator
tersebut terbentuk dari 43 variabel, yang
meliputi:
1. Transparansi: terkait penyediaan informasi
yang memadai, pemberian kemudahan
akses layanan/pelaksanaan tugas, pelaku
korupsi diproses sesuai ketentuan, keteladan
pencegahan korupsi dari pimpinan dan
atasan langsung.
pemahaman mendalam mengenai seluk-
beluk korupsi di Indonesia, juga turut andil
dalam memberikan judgement bobot faktor
koreksi sebesar 20 persen berdasarkan hasil
eksperimen ekonomi yang dilakukan lembaga
itu pada 2017.
Perhitungan Indeks Integritas dilakukan dengan
menjumlahkan perkalian bobot dengan masing-
masing penilaian pada tiga dimensi utama,
kemudian hasilnya dikurangi dengan perkalian
bobot dari faktor koreksi. Secara visual, rumus
perhitungan indeks dapat dilihat pada Gambar
3.2. Nilai Indeks Integritas berkisar dari skala
0 sampai dengan 100. Semakin mendekati
100 menunjukkan suatu lembaga makin
berintegritas.
0,305 X
1
+ 0,328 X
2
+ 0,367 X
3
- 0,20 (0,58X
4
+ 0,42X
5
)
dimana:
X1 Indeks Penilaian Internal
X2 Indeks Penilaian Eksternal
X3 Indeks Penilaian Eksper
X4 Prevalensi Korupsi
X5 Integritas Pelaksanaan SPI
Gambar 3.2 Rumus Penghitungan Indeks Integritas
Indeks Integritas 2022
2. Integritas dalam pelaksanaan tugas: yang
mencakup konflik kepentingan pegawai
yang menggunakan fasilitas kantor,
nepotisme dalam pelaksanaan tugas,
penyelewengan jabatan oleh atasan,
ketidakpatuhan pegawai, risiko pegawai
menerima pemberian dalam melaksanakan
tugas.
3. Perdagangan pengaruh (trading in
influence): terkait adanya intervensi dari
pihak tertentu terkait penentuan program/
kegiatan, pemberian izin, negosiasi terkait
sanksi/denda, kebijakan pengelolaan SDM,
dan kebijakan bantuan program pemerintah.
4. Pengelolaan anggaran: mencakup
penyelewengan anggaran, perjalanan dinas,
pemotongan honor/transport lokal maupun
perjalanan dinas.
5. Pengelolaan PBJ: meliputi penyelewengan
dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa.
6. Pengelolaan SDM: terkait hal-hal negatif
dalam seleksi penerimaan pegawai dan
praktik KKN dalam peningkatan karir
pegawai.
7. Sosialisasi antikorupsi: terkait dampak/
efektifitas dari pelaksanaan sosialisasi
antikorupsi yang dilakukan.
Variabel Yang Digunakan
Proses penentuan variabel dalam perhitungan
indeks mengacu pada kerangka kerja yang
telah dijelaskan sebelumnya. Dari proses
seleksi tersebut didapat 67 variabel terpilih yang
terdiri atas 43 variabel penilaian internal yang
dikelompokkan dalam tujuh dimensi, 12 variabel
penilaian eksternal yang dikelompokkan dalam
tiga dimensi, dan 12 variabel penilaian eksper/
ahli yang tergabung dalam satu dimensi.
Variabel dalam Penilaian Internal
Penilaian Internal tersusun atas 7 (tujuh)
dimensi, yaitu transparansi, integritas dalam
pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh
(trading in influence), pengelolaan anggaran,
pengelolaan PBJ, pengelolaan SDM, sosialisasi
antikorupsi di setiap instansi. Ketujuh indikator
tersebut terbentuk dari 43 variabel, yang
meliputi:
1. Transparansi: terkait penyediaan informasi
yang memadai, pemberian kemudahan
akses layanan/pelaksanaan tugas, pelaku
korupsi diproses sesuai ketentuan, keteladan
pencegahan korupsi dari pimpinan dan
atasan langsung.
pemahaman mendalam mengenai seluk-
beluk korupsi di Indonesia, juga turut andil
dalam memberikan judgement bobot faktor
koreksi sebesar 20 persen berdasarkan hasil
eksperimen ekonomi yang dilakukan lembaga
itu pada 2017.
Perhitungan Indeks Integritas dilakukan dengan
menjumlahkan perkalian bobot dengan masing-
masing penilaian pada tiga dimensi utama,
kemudian hasilnya dikurangi dengan perkalian
bobot dari faktor koreksi. Secara visual, rumus
perhitungan indeks dapat dilihat pada Gambar
3.2. Nilai Indeks Integritas berkisar dari skala
0 sampai dengan 100. Semakin mendekati
100 menunjukkan suatu lembaga makin
berintegritas.
www.kpk.go.id 15Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Berikut adalah ilustrasi proses transformasi
variabel pada proses penyusunan indeks.
1. Pertanyaan yang bersifat negasi
Pertanyaan yang disusun pada kuesioner SPI
merupakan pertanyaan kombinasi antara skala
dengan arah jawaban positif dan skala dengan
arah jawaban negatif. Dengan demikian
dilakukan penyesuaian arah skala agar dapat
diolah dengan makna yang sama, yaitu skala 1,
2, dan 3 bermakna negatif dan sebaliknya skala
4, 5, dan 6 bermakna positif. Sebagaimana
terlihat pada Gambar 3.3 merupakan ilustrasi
perbedaan arah skala.
2. Variabel Pengalaman
Pada variabel yang berkaitan dengan aspek
pengalaman berlaku prinsip one is too many.
Artinya, setiap ada kejadian yang berkaitan
dengan pelanggaran integritas dan/atau
korupsi, walaupun hanya terjadi satu kali,
maka akan dilakukan transformasi dengan
mengubah skor menjadi skor terendah, yaitu
(1). Sebaliknya, jika tidak ditemukan adanya
kejadian serupa, akan dilakukan transformasi
untuk mendapatkan skor tertinggi, yaitu (6).
Variabel dalam Penilaian Eksternal
Penilaian Eksternal tersusun atas 3 (tiga)
indikator yaitu transparansi dan keadilan
layanan, upaya pencegahan korupsi, integritas
pegawai. Ketiga variabel tersebut terbentuk dari
12 variabel, yaitu:
1. Transparansi dan keadilan layanan: meliputi
adanya kejelasan informasi layanan,
kemudahan memahami prosedur layanan,
ketidakadilan layanan, nepotisme dalam
pemberian layanan/pelaksanaan tugas.
2. Upaya pencegahan korupsi: meliputi
keberadaan kampanye/himbauan anti-
korupsi, keberadaan media pengaduan/
pelaporan masyarakat, upaya perbaikan
untuk pencegahan korupsi, dan persepsi
terhadap integritas pegawai.
3. Integritas pegawai: meliputi risiko
penerimaan gratifikasi, suap, dan
pemerasan.
Variabel dalam Penilaian Eksper
Penilaian eksper/ahli tersusun atas 12 variabel,
yang meliputi transparansi, mengedepankan
kepentingan umum, taat pada prosedur
yang berlaku, pemberian perlakuan khusus,
penyalahgunaan wewenang, keberadaan suap,
dan sebagainya.
Penyetaraan Skala Variabel
Penyesuaian variabel merupakan transformasi
nilai dari variabel yang digunakan supaya dapat
diproses dengan metode statistik tertentu.
Proses transformasi ini diarahkan pada
penyesuaian skala masing-masing variabel
penyusun, menjadi skala 1-6. Namun, proses ini
tidak dilakukan pada semua variabel penyusun,
melainkan lebih difokuskan pada:
••Pertanyaan yang bersifat negasi
••Variabel-variabel yang berkaitan dengan
aspek pengalaman.
Interval Skor dari Variabel Normal
Eksternal_R403 Eksternal_R404
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
Interval Skor dari Variabel Negasi
Eksternal_R405 Eksternal_R406
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
Gambar 3.3 Contoh Skala Pertanyaan Negasi
Berikut adalah ilustrasi proses transformasi
variabel pada proses penyusunan indeks.
1. Pertanyaan yang bersifat negasi
Pertanyaan yang disusun pada kuesioner SPI
merupakan pertanyaan kombinasi antara skala
dengan arah jawaban positif dan skala dengan
arah jawaban negatif. Dengan demikian
dilakukan penyesuaian arah skala agar dapat
diolah dengan makna yang sama, yaitu skala 1,
2, dan 3 bermakna negatif dan sebaliknya skala
4, 5, dan 6 bermakna positif. Sebagaimana
terlihat pada Gambar 3.3 merupakan ilustrasi
perbedaan arah skala.
2. Variabel Pengalaman
Pada variabel yang berkaitan dengan aspek
pengalaman berlaku prinsip one is too many.
Artinya, setiap ada kejadian yang berkaitan
dengan pelanggaran integritas dan/atau
korupsi, walaupun hanya terjadi satu kali,
maka akan dilakukan transformasi dengan
mengubah skor menjadi skor terendah, yaitu
(1). Sebaliknya, jika tidak ditemukan adanya
kejadian serupa, akan dilakukan transformasi
untuk mendapatkan skor tertinggi, yaitu (6).
Variabel dalam Penilaian Eksternal
Penilaian Eksternal tersusun atas 3 (tiga)
indikator yaitu transparansi dan keadilan
layanan, upaya pencegahan korupsi, integritas
pegawai. Ketiga variabel tersebut terbentuk dari
12 variabel, yaitu:
1. Transparansi dan keadilan layanan: meliputi
adanya kejelasan informasi layanan,
kemudahan memahami prosedur layanan,
ketidakadilan layanan, nepotisme dalam
pemberian layanan/pelaksanaan tugas.
2. Upaya pencegahan korupsi: meliputi
keberadaan kampanye/himbauan anti-
korupsi, keberadaan media pengaduan/
pelaporan masyarakat, upaya perbaikan
untuk pencegahan korupsi, dan persepsi
terhadap integritas pegawai.
3. Integritas pegawai: meliputi risiko
penerimaan gratifikasi, suap, dan
pemerasan.
Variabel dalam Penilaian Eksper
Penilaian eksper/ahli tersusun atas 12 variabel,
yang meliputi transparansi, mengedepankan
kepentingan umum, taat pada prosedur
yang berlaku, pemberian perlakuan khusus,
penyalahgunaan wewenang, keberadaan suap,
dan sebagainya.
Penyetaraan Skala Variabel
Penyesuaian variabel merupakan transformasi
nilai dari variabel yang digunakan supaya dapat
diproses dengan metode statistik tertentu.
Proses transformasi ini diarahkan pada
penyesuaian skala masing-masing variabel
penyusun, menjadi skala 1-6. Namun, proses ini
tidak dilakukan pada semua variabel penyusun,
melainkan lebih difokuskan pada:
••Pertanyaan yang bersifat negasi
••Variabel-variabel yang berkaitan dengan
aspek pengalaman.
Interval Skor dari Variabel Normal
Eksternal_R403 Eksternal_R404
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
Interval Skor dari Variabel Negasi
Eksternal_R405 Eksternal_R406
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
Gambar 3.3 Contoh Skala Pertanyaan Negasi
www.kpk.go.id 16Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Bobot Komponen Kompleks
Indeks integritas merupakan sebuah indeks
komposit yang dihitung dengan menggunakan
beberapa variabel interdependensi yang
signifikan secara statistik. Oleh karena itu,
dibutuhkan metode analisis statistik yang
mampu menangani interdependensi antar-
variabel, sekaligus memberikan besaran bobot
bagi setiap variabel yang signifikan secara
statistik. Secara umum, perhitungan bobot
Indeks Integritas menggunakan metode PCA
(Principal Component Analysis).
Penghitungan Indeks
Perhitungan indeks integritas dilakukan untuk
lokus survei di 94 K/L, 34 pemerintah provinsi
dan 503 pemerintah kabupaten/kota yang
menjadi peserta SPI 2022.
Sejumlah kementerian/lembaga tidak
digabungkan dalam perhitungan Indeks secara
keseluruhan karena perbedaan metodologi
pelaksanaan survei. Kementerian/lembaga
tersebut melakukan pemilihan sampel sendiri
dan/atau menggunakan mekanisme yang
berbeda dalam menghubungi responden yang
terpilih, baik secara keseluruhan maupun secara
parsial dibandingkan dengan kementerian/
lembaga peserta SPI 2022 lainnya.
Secara rinci, indeks dari masing-masing
kementerian/lembaga tersebut tercantum
dalam lampiran. Sementara itu ada beberapa
pemerintah daerah yang perhitungan indeksnya
tidak dapat dilakukan akibat kondisi keamanan
di daerah tersebut yang tidak memungkinkan
untuk melangsungkan survei secara kondusif.
Gambar 3.4 Skema Penyetaraan Skala Variabel Pengalaman
Interval Skor dari Variabel Normal
Variabel Asal (R405 A)Variabel Baru
1 1
2 6
Penilaian Internal
Penilaian internal dihitung dari rata-rata
tertimbang yang ada pada seluruh skor
dalam variabel penyusun, setelah dikali bobot
standarnya. Secara visual, rumus penghitungan
dapat dilihat pada rumus di Gambar 3.5. Dalam
hal ini, penilaian internal menggunakan skala 0
sampai dengan 100. Semakin mendekati angka
100, menunjukkan penilaian internal terhadap
integritas lembaga semakin bagus.
Penilaian Eksternal
Penilaian eksternal dihitung dari rata-rata
tertimbang pada seluruh skor dalam variabel
penyusun, setelah dikali bobot standarnya.
Rumus penghitungan dapat dilihat pada
Gambar 3.6. Penilaian eksternal menggunakan
skala 0 sampai dengan 100. Semakin mendekati
100, menunjukkan penilaian eksternal terhadap
integritas lembaga semakin bagus.
0,1707 X
1
+ 0,1619 X
2
+ 0,1288 X
3
+ 0,1396 X
4
+
0,1184 X
5
+ 0,1602 X
6
+ 0,1204 X
7
dimana:
X
1
: Indikator Perdagangan Pengaruh (Trading in
Influence)
X
2
: Indikator Pengelolaan PBJ
X
3
: Indikator Pengelolaan Anggaran
X
4
: Indikator Pengelolaan SDM
X
5
: Indikator Integritas dalam Pelaksanaan Tugas
X
6
: Indikator Sosialisasi Antikorupsi
X
7
: Indikator Transparansi
Gambar 3.5 Rumus Penghitungan Penilaian Internal
Indeks Penilaian Internal
0,3285 X
1
+ 3115 X
2
+ 3599 X
3
dimana:
X
1
: Indikator Upaya Pencegahan Korupsi
X
2
: Indikator Transparansi dan Keadilan Layanan
X
3
: Integritas Pegawai
Gambar 3.6 Rumus Penghitungan Penilaian Eksternal
Indeks Penilaian Eksternal
Bobot Komponen Kompleks
Indeks integritas merupakan sebuah indeks
komposit yang dihitung dengan menggunakan
beberapa variabel interdependensi yang
signifikan secara statistik. Oleh karena itu,
dibutuhkan metode analisis statistik yang
mampu menangani interdependensi antar-
variabel, sekaligus memberikan besaran bobot
bagi setiap variabel yang signifikan secara
statistik. Secara umum, perhitungan bobot
Indeks Integritas menggunakan metode PCA
(Principal Component Analysis).
Penghitungan Indeks
Perhitungan indeks integritas dilakukan untuk
lokus survei di 94 K/L, 34 pemerintah provinsi
dan 503 pemerintah kabupaten/kota yang
menjadi peserta SPI 2022.
Sejumlah kementerian/lembaga tidak
digabungkan dalam perhitungan Indeks secara
keseluruhan karena perbedaan metodologi
pelaksanaan survei. Kementerian/lembaga
tersebut melakukan pemilihan sampel sendiri
dan/atau menggunakan mekanisme yang
berbeda dalam menghubungi responden yang
terpilih, baik secara keseluruhan maupun secara
parsial dibandingkan dengan kementerian/
lembaga peserta SPI 2022 lainnya.
Secara rinci, indeks dari masing-masing
kementerian/lembaga tersebut tercantum
dalam lampiran. Sementara itu ada beberapa
pemerintah daerah yang perhitungan indeksnya
tidak dapat dilakukan akibat kondisi keamanan
di daerah tersebut yang tidak memungkinkan
untuk melangsungkan survei secara kondusif.
Gambar 3.4 Skema Penyetaraan Skala Variabel Pengalaman
Interval Skor dari Variabel Normal
Variabel Asal (R405 A)Variabel Baru
1 1
2 6
Penilaian Internal
Penilaian internal dihitung dari rata-rata
tertimbang yang ada pada seluruh skor
dalam variabel penyusun, setelah dikali bobot
standarnya. Secara visual, rumus penghitungan
dapat dilihat pada rumus di Gambar 3.5. Dalam
hal ini, penilaian internal menggunakan skala 0
sampai dengan 100. Semakin mendekati angka
100, menunjukkan penilaian internal terhadap
integritas lembaga semakin bagus.
Penilaian Eksternal
Penilaian eksternal dihitung dari rata-rata
tertimbang pada seluruh skor dalam variabel
penyusun, setelah dikali bobot standarnya.
Rumus penghitungan dapat dilihat pada
Gambar 3.6. Penilaian eksternal menggunakan
skala 0 sampai dengan 100. Semakin mendekati
100, menunjukkan penilaian eksternal terhadap
integritas lembaga semakin bagus.
0,1707 X
1
+ 0,1619 X
2
+ 0,1288 X
3
+ 0,1396 X
4
+
0,1184 X
5
+ 0,1602 X
6
+ 0,1204 X
7
dimana:
X
1
: Indikator Perdagangan Pengaruh (Trading in
Influence)
X
2
: Indikator Pengelolaan PBJ
X
3
: Indikator Pengelolaan Anggaran
X
4
: Indikator Pengelolaan SDM
X
5
: Indikator Integritas dalam Pelaksanaan Tugas
X
6
: Indikator Sosialisasi Antikorupsi
X
7
: Indikator Transparansi
Gambar 3.5 Rumus Penghitungan Penilaian Internal
Indeks Penilaian Internal
0,3285 X
1
+ 3115 X
2
+ 3599 X
3
dimana:
X
1
: Indikator Upaya Pencegahan Korupsi
X
2
: Indikator Transparansi dan Keadilan Layanan
X
3
: Integritas Pegawai
Gambar 3.6 Rumus Penghitungan Penilaian Eksternal
Indeks Penilaian Eksternal
www.kpk.go.id 17Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
0,5805 X
1
+ 0,4194 X
2
dimana:
X
1
: Indeks Prevalensi Korupsi
X
2
: indeks Integritas Pelaksanaan SPI
0,0817 X
1
+ 0,0814 X
2
+ 0,0832 X
3
+ 0,0845 X
4
+ 0,0763 X
5
+ 0,0863 X
6
+ 0,0881 X
7
+
0,0859 X
8
+ 0,0872 X
9
+ 0,0804 X
10
+ 0,0888 X
11
+ 0,0762 X
12
dimana:
X
1
: Variabel penilaian tentang keberadaan suap
X
2
: Variabel penilaian tentang keberadaan pungli
X
3
: Variabel penilaian tentang keberadaan konflik kepentingan
X
4
: Variabel penilaian tentang transparansi layanan publik
X
5
: Variabel penilaian tentang Intervensi dari pihak lain
X
6
: Variabel penilaian tentang transparansi anggaran
X
7
: Variabel penilaian tentang transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa
X
8
: Variabel penilaian tentang objektivitas kebijakan SDM
X
9
: Variabel penilaian tentang sistem deteksi kasus korupsi pihak internal
X
10
: Variabel penilaian tentang penerapan pesan-pesan antikorupsi
X
11
: Variabel penilaian tentang integritas pegawai
X
12
: Variabel penilaian tentang keterlibatan masyarakat dalam pencegahan korupsi
Gambar 3.7 Rumus Penghitungan Penilaian Eksper
Indeks Penilaian Eksper
Gambar 3.8 Rumus Penghitungan Faktor Koreksi
Faktor Koreksi
Penilaian Eksper
Penilaian eksper/ahli dihitung dari rata-rata
tertimbang pada seluruh skor dalam variabel
penyusun, setelah dikali bobot standarnya.
Rumus penghitungan dapat dilihat pada
Gambar 3.7. Penilaian eksper/ahli juga
menggunakan skala 0 sampai dengan 100.
Semakin mendekati angka 100 menunjukkan
penilaian para ahli terhadap integritas lembaga
semakin bagus.
Faktor Koreksi
Penghitungan indeks integritas juga
memasukkan faktor koreksi sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dalam pembentukan
indeks integritas. Sama dengan tahun
sebelumnya, faktor koreksi dihitung dengan
memanfaatkan 2 (dua) komponen, yaitu
prevalensi korupsi dan integritas pelaksanaan
SPI. Masing-masing data tersebut disetarakan
dengan menggunakan skala 0-100, kemudian
diberi bobot yang sama.
Analisis Risiko Korupsi dan Upaya
Pencegahan
Sebagai salah satu bentuk pemetaan risiko
korupsi, angka SPI juga memiliki analisis risiko
berupa pengelompokan risiko sangat tinggi,
tinggi, sedang, hingga rendah. Pengelompokan
dilakukan dengan dasar kalkulasi kuartil
dari hasil SPI 2021 di setiap masing-masing
dimensinya sebagai baseline nilai SPI. Dalam
analisis, dimensi penilaian dari internal
dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu risiko
korupsi dan upaya pencegahan korupsi.
Risiko korupsi internal dalam organisasi dinilai
pada berbagai dimensi yaitu integritas dalam
pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh
(trading in influence), pengelolaan anggaran,
pengelolaan PBJ dan pengelolaan SDM.
Sementara itu, upaya pencegahan korupsi diukur
dari aspek transparansi serta pelaksanaan
dan efektivitas sosialisasi antikorupsi di setiap
instansi. Tingkat risiko dengan masing-masing
kelompoknya juga akan mempengaruhi kadar
rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh
K/L/PD yang menjadi peserta SPI 2022.
0,5805 X
1
+ 0,4194 X
2
dimana:
X
1
: Indeks Prevalensi Korupsi
X
2
: indeks Integritas Pelaksanaan SPI
0,0817 X
1
+ 0,0814 X
2
+ 0,0832 X
3
+ 0,0845 X
4
+ 0,0763 X
5
+ 0,0863 X
6
+ 0,0881 X
7
+
0,0859 X
8
+ 0,0872 X
9
+ 0,0804 X
10
+ 0,0888 X
11
+ 0,0762 X
12
dimana:
X
1
: Variabel penilaian tentang keberadaan suap
X
2
: Variabel penilaian tentang keberadaan pungli
X
3
: Variabel penilaian tentang keberadaan konflik kepentingan
X
4
: Variabel penilaian tentang transparansi layanan publik
X
5
: Variabel penilaian tentang Intervensi dari pihak lain
X
6
: Variabel penilaian tentang transparansi anggaran
X
7
: Variabel penilaian tentang transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa
X
8
: Variabel penilaian tentang objektivitas kebijakan SDM
X
9
: Variabel penilaian tentang sistem deteksi kasus korupsi pihak internal
X
10
: Variabel penilaian tentang penerapan pesan-pesan antikorupsi
X
11
: Variabel penilaian tentang integritas pegawai
X
12
: Variabel penilaian tentang keterlibatan masyarakat dalam pencegahan korupsi
Gambar 3.7 Rumus Penghitungan Penilaian Eksper
Indeks Penilaian Eksper
Gambar 3.8 Rumus Penghitungan Faktor Koreksi
Faktor Koreksi
Penilaian Eksper
Penilaian eksper/ahli dihitung dari rata-rata
tertimbang pada seluruh skor dalam variabel
penyusun, setelah dikali bobot standarnya.
Rumus penghitungan dapat dilihat pada
Gambar 3.7. Penilaian eksper/ahli juga
menggunakan skala 0 sampai dengan 100.
Semakin mendekati angka 100 menunjukkan
penilaian para ahli terhadap integritas lembaga
semakin bagus.
Faktor Koreksi
Penghitungan indeks integritas juga
memasukkan faktor koreksi sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dalam pembentukan
indeks integritas. Sama dengan tahun
sebelumnya, faktor koreksi dihitung dengan
memanfaatkan 2 (dua) komponen, yaitu
prevalensi korupsi dan integritas pelaksanaan
SPI. Masing-masing data tersebut disetarakan
dengan menggunakan skala 0-100, kemudian
diberi bobot yang sama.
Analisis Risiko Korupsi dan Upaya
Pencegahan
Sebagai salah satu bentuk pemetaan risiko
korupsi, angka SPI juga memiliki analisis risiko
berupa pengelompokan risiko sangat tinggi,
tinggi, sedang, hingga rendah. Pengelompokan
dilakukan dengan dasar kalkulasi kuartil
dari hasil SPI 2021 di setiap masing-masing
dimensinya sebagai baseline nilai SPI. Dalam
analisis, dimensi penilaian dari internal
dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu risiko
korupsi dan upaya pencegahan korupsi.
Risiko korupsi internal dalam organisasi dinilai
pada berbagai dimensi yaitu integritas dalam
pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh
(trading in influence), pengelolaan anggaran,
pengelolaan PBJ dan pengelolaan SDM.
Sementara itu, upaya pencegahan korupsi diukur
dari aspek transparansi serta pelaksanaan
dan efektivitas sosialisasi antikorupsi di setiap
instansi. Tingkat risiko dengan masing-masing
kelompoknya juga akan mempengaruhi kadar
rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh
K/L/PD yang menjadi peserta SPI 2022.
www.kpk.go.id 18Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Referensi Risiko Berdasarkan Penilaian
Internal
Sudut pandang internal (pegawai ASN/non-
ASN yang menjalankan tugas dan fungsi pokok
dari instansi) terdiri dari 7 (tujuh) dimensi, 5
(lima) dimensi di antaranya terkait dengan risiko
korupsi dari internal.
Untuk dimensi perdagangan pengaruh (trading
in influence), pengelompokan risiko korupsinya
menjadi:
Untuk dimensi pengelolaan SDM memiliki
referensi nilai risiko sebagai berikut:
Sumber: Data SPI 2021, diolah
Sumber: Data SPI 2021, diolah
Referensi Risiko Berdasarkan Penilaian
Internal
Sudut pandang internal (pegawai ASN/non-
ASN yang menjalankan tugas dan fungsi pokok
dari instansi) terdiri dari 7 (tujuh) dimensi, 5
(lima) dimensi di antaranya terkait dengan risiko
korupsi dari internal.
Untuk dimensi perdagangan pengaruh (trading
in influence), pengelompokan risiko korupsinya
menjadi:
Untuk dimensi pengelolaan SDM memiliki
referensi nilai risiko sebagai berikut:
Sumber: Data SPI 2021, diolah
Sumber: Data SPI 2021, diolah
www.kpk.go.id 19Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Untuk dimensi pengelolaan anggaran memiliki
referensi nilai risiko sebagai berikut:
Untuk dimensi pengelolaan pengadaan barang
dan jasa memiliki referensi nilai risiko sebagai
berikut:
Sumber: Data SPI 2021, diolah
Sumber: Data SPI 2021, diolah
Untuk dimensi pengelolaan anggaran memiliki
referensi nilai risiko sebagai berikut:
Untuk dimensi pengelolaan pengadaan barang
dan jasa memiliki referensi nilai risiko sebagai
berikut:
Sumber: Data SPI 2021, diolah
Sumber: Data SPI 2021, diolah
www.kpk.go.id 20Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Dimensi integritas dalam pelaksanaan tugas,
memiliki rentang nilai risiko sebagai berikut:
Sumber: Data SPI 2021, diolah
Dimensi integritas dalam pelaksanaan tugas,
memiliki rentang nilai risiko sebagai berikut:
Sumber: Data SPI 2021, diolah
www.kpk.go.id 21Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Dalam penilaian upaya pencegahan korupsi,
dimensi transparansi dan sosialisasi antikorupsi
memiliki pengelompokan yang berbeda.
Penilaian dimensi transparansi dikelompokkan
menjadi di atas atau di bawah rata-rata dari
seluruh KLPD yang menjadi peserta SPI 2022.
Sehingga, referensi rata-rata untuk dimensi
transparansi adalah sebagai berikut:
Sedangkan untuk upaya sosialisasi antikorupsi,
pengelompokan nilai terdiri dari rendah, kurang,
sedang, dan tinggi. Sehingga, rentang nilai yang
dijadikan referensi pengelompokan dimensi
sosialisasi antikorupsi adalah sebagai berikut:
Sumber: Data SPI 2021, diolah
Sumber: Data SPI 2021, diolah
Dalam penilaian upaya pencegahan korupsi,
dimensi transparansi dan sosialisasi antikorupsi
memiliki pengelompokan yang berbeda.
Penilaian dimensi transparansi dikelompokkan
menjadi di atas atau di bawah rata-rata dari
seluruh KLPD yang menjadi peserta SPI 2022.
Sehingga, referensi rata-rata untuk dimensi
transparansi adalah sebagai berikut:
Sedangkan untuk upaya sosialisasi antikorupsi,
pengelompokan nilai terdiri dari rendah, kurang,
sedang, dan tinggi. Sehingga, rentang nilai yang
dijadikan referensi pengelompokan dimensi
sosialisasi antikorupsi adalah sebagai berikut:
Sumber: Data SPI 2021, diolah
Sumber: Data SPI 2021, diolah
www.kpk.go.id 22Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Dalam penilaian upaya pencegahan korupsi,
dimensi transparansi dan sosialisasi antikorupsi
memiliki pengelompokan yang berbeda.
Penilaian dimensi transparansi dikelompokkan
menjadi di atas atau di bawah rata-rata dari
seluruh KLPD yang menjadi peserta SPI 2022.
Sehingga, referensi rata-rata untuk dimensi
transparansi adalah sebagai berikut:
Referensi Risiko Berdasarkan Penilaian
Eksternal
Sudut pandang eksternal (masyarakat
pengguna layanan publik/penerima manfaat
pelaksanaan tugas dan fungsi/vendor yang
pernah ikut lelang PBJ di instansi/penerima
bantuan pemerintah) terdiri dari 3 (tiga) dimensi
dari 12 variabel penilaian. Untuk dimensi
transparansi dan keadilan layanan, landasan
pengelompokan risiko korupsinya menjadi:
Sumber: Data SPI 2021, diolah
Sumber: Data SPI 2021, diolah
Dalam penilaian upaya pencegahan korupsi,
dimensi transparansi dan sosialisasi antikorupsi
memiliki pengelompokan yang berbeda.
Penilaian dimensi transparansi dikelompokkan
menjadi di atas atau di bawah rata-rata dari
seluruh KLPD yang menjadi peserta SPI 2022.
Sehingga, referensi rata-rata untuk dimensi
transparansi adalah sebagai berikut:
Referensi Risiko Berdasarkan Penilaian
Eksternal
Sudut pandang eksternal (masyarakat
pengguna layanan publik/penerima manfaat
pelaksanaan tugas dan fungsi/vendor yang
pernah ikut lelang PBJ di instansi/penerima
bantuan pemerintah) terdiri dari 3 (tiga) dimensi
dari 12 variabel penilaian. Untuk dimensi
transparansi dan keadilan layanan, landasan
pengelompokan risiko korupsinya menjadi:
Sumber: Data SPI 2021, diolah
Sumber: Data SPI 2021, diolah
www.kpk.go.id 23Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Sedangkan penilaian untuk dimensi Integritas
Pegawai berdasarkan sudut pandang eksternal
adalah sebagai berikut: Sedangkan penilaian
untuk dimensi integritas pegawai berdasarkan
sudut pandang eksternal adalah sebagai berikut:
Dalam penilaian upaya pencegahan korupsi,
dimensi sistem antikorupsi dari penilaian
eksternal memiliki pengelompokan yang sama
dengan penilaian dimensi sosialisasi antikorupsi
dari internal. Pengelompokan nilai terdiri dari
rendah, kurang, sedang, dan tinggi. Dengan
demikian, rentang nilai yang dijadikan referensi
pengelompokan dimensi sistem antikorupsi
sebagai berikut:
Sumber: Data SPI 2021, diolah
Sumber: Data SPI 2021, diolah
Sedangkan penilaian untuk dimensi Integritas
Pegawai berdasarkan sudut pandang eksternal
adalah sebagai berikut: Sedangkan penilaian
untuk dimensi integritas pegawai berdasarkan
sudut pandang eksternal adalah sebagai berikut:
Dalam penilaian upaya pencegahan korupsi,
dimensi sistem antikorupsi dari penilaian
eksternal memiliki pengelompokan yang sama
dengan penilaian dimensi sosialisasi antikorupsi
dari internal. Pengelompokan nilai terdiri dari
rendah, kurang, sedang, dan tinggi. Dengan
demikian, rentang nilai yang dijadikan referensi
pengelompokan dimensi sistem antikorupsi
sebagai berikut:
Sumber: Data SPI 2021, diolah
Sumber: Data SPI 2021, diolah
www.kpk.go.id 24Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Referensi Risiko Berdasarkan Penilaian
Eksper
Sudut pandang eksper tidak terbagi kembali
ke dalam berbagai dimensi. Sehingga seluruh
variabel memiliki bobot masing-masing untuk
menjadi satu penilaian dari eksper/narasumber
ahli. Dengan demikian, seluruh variabel dari
eksper memiliki rentang nilai risiko/upaya
pencegahan sebagai berikut:
Sumber: Data SPI 2021, diolah
Referensi Risiko Berdasarkan Penilaian
Eksper
Sudut pandang eksper tidak terbagi kembali
ke dalam berbagai dimensi. Sehingga seluruh
variabel memiliki bobot masing-masing untuk
menjadi satu penilaian dari eksper/narasumber
ahli. Dengan demikian, seluruh variabel dari
eksper memiliki rentang nilai risiko/upaya
pencegahan sebagai berikut:
Sumber: Data SPI 2021, diolah
www.kpk.go.id 25Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Hasil Survei Penilaian Integritas
Gambar 4.1 Profil Responden Internal Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2022
S
ecara garis besar, responden SPI
dapat dikelompokkan berdasarkan
jenis instrumen pengumpulan data
yang dilakukan. Kelompok pertama berasal
dari responden internal yang merupakan
aparatur sipil negara (ASN) pada lokus survei.
Kelompok kedua berasal dari responden
eksternal yang merupakan para pengguna
layanan pada lokus survei. Sedangkan
kelompok ketiga berasal dari beberapa ahli/
tokoh masyarakat yang menguasai betul
kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh
instansi pada lokus bersangkutan.
Profil Responden Seluruh K/L/PD
Peserta SPI 2022
Profil Responden Internal Seluruh K/L/PD
Peserta SPI 2022
Total sampel internal untuk seluruh K/L/PD
peserta SPI 2022 yang eligible yakni sebanyak
212.319 responden, sementara terdapat
sejumlah 10.151 responden non-eligible yang
tidak dimasukkan ke dalam analisis. Gambar
4.1 menampilkan profil responden internal
Sumber: Data SPI 2022, diolah
Hasil Survei Penilaian Integritas
Gambar 4.1 Profil Responden Internal Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2022
S
ecara garis besar, responden SPI
dapat dikelompokkan berdasarkan
jenis instrumen pengumpulan data
yang dilakukan. Kelompok pertama berasal
dari responden internal yang merupakan
aparatur sipil negara (ASN) pada lokus survei.
Kelompok kedua berasal dari responden
eksternal yang merupakan para pengguna
layanan pada lokus survei. Sedangkan
kelompok ketiga berasal dari beberapa ahli/
tokoh masyarakat yang menguasai betul
kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh
instansi pada lokus bersangkutan.
Profil Responden Seluruh K/L/PD
Peserta SPI 2022
Profil Responden Internal Seluruh K/L/PD
Peserta SPI 2022
Total sampel internal untuk seluruh K/L/PD
peserta SPI 2022 yang eligible yakni sebanyak
212.319 responden, sementara terdapat
sejumlah 10.151 responden non-eligible yang
tidak dimasukkan ke dalam analisis. Gambar
4.1 menampilkan profil responden internal
Sumber: Data SPI 2022, diolah
www.kpk.go.id 26Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
berdasarkan jenis kelamin, usia responden
jabatan responden, dan pendidikan terakhir
responden. Mayoritas responden internal
berjenis kelamin laki-laki, dengan proporsi
sebesar 60,1 persen. Kemudian, sebagian
besar responden berusia 35 hingga 44 tahun
dengan persentase sebesar 38,5 persen.
Sementara untuk tingkat pendidikan, sekitar
53,5 persen responden internal berstatus
pendidikan setingkat S1. Dalam SPI 2022,
jumlah sampel internal untuk seluruh K/L/PD
peserta SPI 2022 adalah sebesar 17,26 persen
dari populasi pegawai, yang menghasilkan
sampling error sebesar 0,12 persen.
Gambar 4.2 Profil Responden Eksternal Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2022
Profil Responden Eksternal Seluruh K/L/
PD Peserta SPI 2022
Eligible respondent adalah pengguna layanan
yang sudah pernah mengalami pelayanan
yang diberikan oleh dinas terkait dari awal
sampai dengan selesai dalam kurun waktu
maksimal pelayanan 12 bulan terakhir.
Sampel eksternal yang termasuk sebagai
eligible respondent dalam survei ini adalah
sebanyak 142.319 responden, sementara
terdapat 19.836 responden yang non-eligible
dan tidak dimasukkan ke dalam analisis.
Gambar 4.2 adalah profil responden eksternal
berdasarkan usia responden, jenis kelamin,
frekuensi berurusan dan jenis kepentingan
responden. Sekitar 55,8 persen responden
eksternal berjenis kelamin laki-laki. Kemudian,
Sumber: Data SPI 2022, diolah
berdasarkan jenis kelamin, usia responden
jabatan responden, dan pendidikan terakhir
responden. Mayoritas responden internal
berjenis kelamin laki-laki, dengan proporsi
sebesar 60,1 persen. Kemudian, sebagian
besar responden berusia 35 hingga 44 tahun
dengan persentase sebesar 38,5 persen.
Sementara untuk tingkat pendidikan, sekitar
53,5 persen responden internal berstatus
pendidikan setingkat S1. Dalam SPI 2022,
jumlah sampel internal untuk seluruh K/L/PD
peserta SPI 2022 adalah sebesar 17,26 persen
dari populasi pegawai, yang menghasilkan
sampling error sebesar 0,12 persen.
Gambar 4.2 Profil Responden Eksternal Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2022
Profil Responden Eksternal Seluruh K/L/
PD Peserta SPI 2022
Eligible respondent adalah pengguna layanan
yang sudah pernah mengalami pelayanan
yang diberikan oleh dinas terkait dari awal
sampai dengan selesai dalam kurun waktu
maksimal pelayanan 12 bulan terakhir.
Sampel eksternal yang termasuk sebagai
eligible respondent dalam survei ini adalah
sebanyak 142.319 responden, sementara
terdapat 19.836 responden yang non-eligible
dan tidak dimasukkan ke dalam analisis.
Gambar 4.2 adalah profil responden eksternal
berdasarkan usia responden, jenis kelamin,
frekuensi berurusan dan jenis kepentingan
responden. Sekitar 55,8 persen responden
eksternal berjenis kelamin laki-laki. Kemudian,
Sumber: Data SPI 2022, diolah
www.kpk.go.id 27Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Gambar 4.3 Profil Responden Eksper Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2022
sebagian besar responden berusia 25 hingga
34 tahun dengan persentase sebesar 55,8
persen. Berdasarkan persentase, 48,7 persen
responden pernah berurusan dengan salah
satu unit kerja di seluruh K/L/PD peserta
SPI 2022 sebanyak 1 kali. Sementara itu,
sekitar 52,5 persen responden eksternal
berhubungan dengan unit kerja dalam rangka
kepentingan pekerjaan/ kantor tempat bekerja
(bukan perantara/biro jasa). Dalam SPI 2022,
jumlah sampel eksternal untuk seluruh K/L/
PD peserta SPI 2022 adalah sebesar 11,01
persen dari populasi pengguna layanan, yang
menghasilkan sampling error sebesar 0,14
persen.
Profil Responden Eksper Seluruh K/L/PD
Peserta SPI 2022
Survei eksper ini ditujukan untuk wawancara
kepada narasumber ahli yang memiliki
pengetahuan komprehensif terhadap
masalah integritas, korupsi dan lain-lain
terkait lokus survei. Pemilihan responden
dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan
calon eksper yang kompeten dengan kriteria
yang ditetapkan. Teknik ini dikenal sebagai
targeting sampling atau metode pengambilan
sampel dengan pertimbangan target populasi
yang ditetapkan.
Realisasi responden eksper yang memberi
penilaian terhadap seluruh K/L/PD peserta
SPI 2022 adalah sebanyak 8.160. Gambar 4.3
adalah profil responden eksper berdasarkan
jenis kelamin responden, usia responden, dan
pendidikan terakhir responden. Mayoritas
responden eksper berjenis kelamin laki-laki.
Kemudian, sebagian besar responden berusia
35 hingga 44 tahun dengan persentase
sebesar 35,5 persen. Sementara untuk tingkat
pendidikan, sekitar 51,2 persen responden
eksper berstatus pendidikan setingkat S1.
Sumber: Data SPI 2022, diolah
Gambar 4.3 Profil Responden Eksper Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2022
sebagian besar responden berusia 25 hingga
34 tahun dengan persentase sebesar 55,8
persen. Berdasarkan persentase, 48,7 persen
responden pernah berurusan dengan salah
satu unit kerja di seluruh K/L/PD peserta
SPI 2022 sebanyak 1 kali. Sementara itu,
sekitar 52,5 persen responden eksternal
berhubungan dengan unit kerja dalam rangka
kepentingan pekerjaan/ kantor tempat bekerja
(bukan perantara/biro jasa). Dalam SPI 2022,
jumlah sampel eksternal untuk seluruh K/L/
PD peserta SPI 2022 adalah sebesar 11,01
persen dari populasi pengguna layanan, yang
menghasilkan sampling error sebesar 0,14
persen.
Profil Responden Eksper Seluruh K/L/PD
Peserta SPI 2022
Survei eksper ini ditujukan untuk wawancara
kepada narasumber ahli yang memiliki
pengetahuan komprehensif terhadap
masalah integritas, korupsi dan lain-lain
terkait lokus survei. Pemilihan responden
dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan
calon eksper yang kompeten dengan kriteria
yang ditetapkan. Teknik ini dikenal sebagai
targeting sampling atau metode pengambilan
sampel dengan pertimbangan target populasi
yang ditetapkan.
Realisasi responden eksper yang memberi
penilaian terhadap seluruh K/L/PD peserta
SPI 2022 adalah sebanyak 8.160. Gambar 4.3
adalah profil responden eksper berdasarkan
jenis kelamin responden, usia responden, dan
pendidikan terakhir responden. Mayoritas
responden eksper berjenis kelamin laki-laki.
Kemudian, sebagian besar responden berusia
35 hingga 44 tahun dengan persentase
sebesar 35,5 persen. Sementara untuk tingkat
pendidikan, sekitar 51,2 persen responden
eksper berstatus pendidikan setingkat S1.
Sumber: Data SPI 2022, diolah
www.kpk.go.id 28Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Hasil SPI 2022
Indeks Integritas Nasional
SPI 2022 yang skornya dihitung dari 631
kementerian/lembaga/pemerintah daerah
(K/L/PD) menghasilkan indeks sebesar
45,26 sampai dengan 88,32 dari skala
interval 0-100. Semakin tinggi angka indeks
menunjukkan tingkat integritas K/L/PD yang
semakin baik. Rata-rata indeks integritas dari
seluruh peserta SPI adalah sebesar 71,94.
Dari 631 peserta tersebut, skor tertinggi
didapatkan oleh Pemerintah Kabupaten
Boyolali sementara skor terendah didapatkan
oleh Pemerintah Kabupaten Waropen.
Risiko Korupsi & Upaya Pencegahan
Korupsi Internal
Risiko korupsi internal di dalam organisasi
dinilai pada berbagai dimensi yaitu integritas
dalam pelaksanaan tugas, perdagangan
pengaruh (trading in influence), pengelolaan
anggaran, pengelolaan PBJ dan pengelolaan
SDM. Sementara itu, upaya pencegahan
korupsi diukur dari aspek transparansi serta
pelaksanaan dan efektivitas sosialisasi
antikorupsi di setiap instansi. Penilaian
integritas menggunakan kombinasi pendekatan
persepsi dan pengalaman (langsung maupun
tidak langsung) mengenai bagaimana
organisasi yang diwakili oleh pegawai/pejabat
publik melaksanakan tugas secara transparan,
akuntabel, dan antikorupsi.
Berikut adalah uraian risiko korupsi yang terjadi
pada seluruh K/L/PD peserta SPI 2022:
a. Perdagangan Pengaruh (Trading in
Influence)
Perdagangan pengaruh diukur berdasarkan
penilaian dan pemahaman responden internal
(pegawai) terhadap keberadaan pengaruh dari
pihak di luar organisasi dalam pengambilan
berbagai keputusan strategis di unit kerja/
organisasi.
Dimensi ini mengukur berbagai variabel
keputusan strategis tersebut dalam bentuk
keputusan terkait pemberian izin dan/atau
rekomendasi teknis yang dibutuhkan dalam
mengurus perizinan hingga denda/sanksi yang
dijatuhkan kepada pengguna layanan, penetapan
penerima program bantuan dari pemerintah,
keputusan terkait pengadaan barang dan jasa
di unit kerja/organisasi, penentuan kegiatan/
program di unit kerja/organisasi, hingga
keputusan-keputusan pengelolaan SDM di
unit kerja/organisasi seperti rekrutmen dan
promosi/mutasi.
Secara umum, tingkat risiko korupsi terkait
dengan keberadaan perdagangan pengaruh
(trading in influence) di seluruh K/L/PD peserta
SPI 2022 adalah sedang. Berikut adalah
uraian dari risiko korupsi tersebut berdasarkan
komponen:
1. Sejumlah 23 persen responden pegawai
di instansi menyatakan, ada pihak lain
(seperti oknum pejabat/pegawai, organisasi
lain, swasta, parpol, dll) yang dapat
mempengaruhi keputusan di seluruh K/L/
PD peserta SPI 2022, saat menentukan
program/kegiatan (termasuk anggaran
kegiatan). Terdapat 74% kementerian/
lembaga dan 34% pemerintah daerah yang
memiliki risiko rendah. Meski risikonya
rendah, namun harus menjadi perhatian.
Sementara itu, tahun ini, risiko perdagangan
pengaruh di seluruh K/L/PD peserta SPI
2022 turun dari tahun lalu.
2. Terdapat 23 persen responden yang
meyakini bahwa pihak lain seperti oknum
pejabat/pegawai, organisasi lain, swasta,
parpol, dll) dapat mempengaruhi keputusan
di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022 untuk
menentukan pemenang tender/pengadaan
barang/jasa. Permasalahan ini memiliki
risiko tinggi pada 28,7% pemerintah
daerah dan di risiko rendah di 71,1% K/L.
Sehingga secara rata-rata nasional, kondisi
ini berisiko sedang. Pada saat yang sama,
dibanding tahun lalu, risiko pengaruh pihak
lain terhadap penentuan pemenang tender,
relatif tidak berubah.
Hasil SPI 2022
Indeks Integritas Nasional
SPI 2022 yang skornya dihitung dari 631
kementerian/lembaga/pemerintah daerah
(K/L/PD) menghasilkan indeks sebesar
45,26 sampai dengan 88,32 dari skala
interval 0-100. Semakin tinggi angka indeks
menunjukkan tingkat integritas K/L/PD yang
semakin baik. Rata-rata indeks integritas dari
seluruh peserta SPI adalah sebesar 71,94.
Dari 631 peserta tersebut, skor tertinggi
didapatkan oleh Pemerintah Kabupaten
Boyolali sementara skor terendah didapatkan
oleh Pemerintah Kabupaten Waropen.
Risiko Korupsi & Upaya Pencegahan
Korupsi Internal
Risiko korupsi internal di dalam organisasi
dinilai pada berbagai dimensi yaitu integritas
dalam pelaksanaan tugas, perdagangan
pengaruh (trading in influence), pengelolaan
anggaran, pengelolaan PBJ dan pengelolaan
SDM. Sementara itu, upaya pencegahan
korupsi diukur dari aspek transparansi serta
pelaksanaan dan efektivitas sosialisasi
antikorupsi di setiap instansi. Penilaian
integritas menggunakan kombinasi pendekatan
persepsi dan pengalaman (langsung maupun
tidak langsung) mengenai bagaimana
organisasi yang diwakili oleh pegawai/pejabat
publik melaksanakan tugas secara transparan,
akuntabel, dan antikorupsi.
Berikut adalah uraian risiko korupsi yang terjadi
pada seluruh K/L/PD peserta SPI 2022:
a. Perdagangan Pengaruh (Trading in
Influence)
Perdagangan pengaruh diukur berdasarkan
penilaian dan pemahaman responden internal
(pegawai) terhadap keberadaan pengaruh dari
pihak di luar organisasi dalam pengambilan
berbagai keputusan strategis di unit kerja/
organisasi.
Dimensi ini mengukur berbagai variabel
keputusan strategis tersebut dalam bentuk
keputusan terkait pemberian izin dan/atau
rekomendasi teknis yang dibutuhkan dalam
mengurus perizinan hingga denda/sanksi yang
dijatuhkan kepada pengguna layanan, penetapan
penerima program bantuan dari pemerintah,
keputusan terkait pengadaan barang dan jasa
di unit kerja/organisasi, penentuan kegiatan/
program di unit kerja/organisasi, hingga
keputusan-keputusan pengelolaan SDM di
unit kerja/organisasi seperti rekrutmen dan
promosi/mutasi.
Secara umum, tingkat risiko korupsi terkait
dengan keberadaan perdagangan pengaruh
(trading in influence) di seluruh K/L/PD peserta
SPI 2022 adalah sedang. Berikut adalah
uraian dari risiko korupsi tersebut berdasarkan
komponen:
1. Sejumlah 23 persen responden pegawai
di instansi menyatakan, ada pihak lain
(seperti oknum pejabat/pegawai, organisasi
lain, swasta, parpol, dll) yang dapat
mempengaruhi keputusan di seluruh K/L/
PD peserta SPI 2022, saat menentukan
program/kegiatan (termasuk anggaran
kegiatan). Terdapat 74% kementerian/
lembaga dan 34% pemerintah daerah yang
memiliki risiko rendah. Meski risikonya
rendah, namun harus menjadi perhatian.
Sementara itu, tahun ini, risiko perdagangan
pengaruh di seluruh K/L/PD peserta SPI
2022 turun dari tahun lalu.
2. Terdapat 23 persen responden yang
meyakini bahwa pihak lain seperti oknum
pejabat/pegawai, organisasi lain, swasta,
parpol, dll) dapat mempengaruhi keputusan
di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022 untuk
menentukan pemenang tender/pengadaan
barang/jasa. Permasalahan ini memiliki
risiko tinggi pada 28,7% pemerintah
daerah dan di risiko rendah di 71,1% K/L.
Sehingga secara rata-rata nasional, kondisi
ini berisiko sedang. Pada saat yang sama,
dibanding tahun lalu, risiko pengaruh pihak
lain terhadap penentuan pemenang tender,
relatif tidak berubah.
www.kpk.go.id 29Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Tabel 4.1 Risiko Korupsi Aspek Perdagangan Pengaruh Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2022
3. Beberapa responden atau 21 persen
meyakini, pihak lain seperti oknum pejabat/
pegawai, organisasi lain, swasta, parpol, dll)
dapat mempengaruhi keputusan di seluruh
K/L/PD peserta SPI 2022 dalam pemberian
izin dan rekomendasi teknis. Meskipun
tingkat risikonya masih rendah di 77,8%
K/L dan 29,4% pemerintah daerah, tapi
tidak boleh dibiarkan karena risiko tinggi
dan sangat tinggi masih terjadi di lebih dari
30% pemerintah daerah. Sementara itu,
jika dibanding tahun lalu, risiko munculnya
perdagangan pengaruh di seluruh K/L/PD
peserta SPI 2022 menurun dibanding tahun
lalu.
4. Ada 17 persen responden yang meyakini
bahwa pihak lain seperti oknum pejabat/
pegawai, organisasi lain, swasta, parpol,
dll) dapat mempengaruhi negosiasi terkait
sanksi/denda pengguna layanan. Meskipun
secara rata-rata seluruh K/L/PD tingkat
risikonya sedang karena 70% K/L dan 31,1%
berada di risiko rendah, hal ini membutuhkan
kewaspadaan karena lebih dari 40% pemda
berada di tingkat risiko tinggi dan sangat
tinggi. Pada saat yang sama, risiko pengaruh
pihak lain dalam negosiasi di seluruh K/L/PD
peserta SPI 2022 relatif sama jika dibanding
tahun lalu.
5. Sebesar 28 persen responden berpendapat,
pihak lain seperti oknum pejabat/pegawai,
organisasi lain, swasta, parpol, dll) dapat
mempengaruhi kebijakan rekrutmen
pegawai non-ASN, promosi pegawai, rotasi
pegawai, mutasi pegawai, diklat pegawai, dll
di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022. Secara
rata-rata seluruh K/L/PD, tingkat risikonya
sedang, sehingga harus diwaspadai. Namun,
dari risiko tinggi dan sangat tinggi tersebar
di lebih dari 50% Pemerintah Daerah dan
17% K/L. Sementara itu, risiko pengaruh
pihak lain dalam rekrutmen di seluruh K/L/
PD peserta SPI 2022 relatif stagnan jika
dibanding tahun lalu.
6. Terdapat 22 persen responden yang percaya,
bahwa pihak lain seperti oknum pejabat/
pegawai, organisasi lain, swasta, parpol, dll)
dapat mempengaruhi penetapan penerima
dan penyaluran bantuan-bantuan program
pemerintah di seluruh K/L/PD peserta SPI
2022. Mayoritas pemerintah daerah berada
pada tingkat risiko sedang dan 78% K/L
berada pada tingkat risiko rendah, sehingga
secara rata-rata K/L/PD berada pada tingkat
risiko sedang dan perlu kewaspadaan. Pada
saat yang sama, risiko pengaruh pihak lain
dalam penentuan penyaluran bantuan di
seluruh K/L/PD peserta SPI 2022 relatif
sama jika dibanding tahun lalu.
Sumber: Data SPI 2022, diolah
Tabel 4.1 Risiko Korupsi Aspek Perdagangan Pengaruh Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2022
3. Beberapa responden atau 21 persen
meyakini, pihak lain seperti oknum pejabat/
pegawai, organisasi lain, swasta, parpol, dll)
dapat mempengaruhi keputusan di seluruh
K/L/PD peserta SPI 2022 dalam pemberian
izin dan rekomendasi teknis. Meskipun
tingkat risikonya masih rendah di 77,8%
K/L dan 29,4% pemerintah daerah, tapi
tidak boleh dibiarkan karena risiko tinggi
dan sangat tinggi masih terjadi di lebih dari
30% pemerintah daerah. Sementara itu,
jika dibanding tahun lalu, risiko munculnya
perdagangan pengaruh di seluruh K/L/PD
peserta SPI 2022 menurun dibanding tahun
lalu.
4. Ada 17 persen responden yang meyakini
bahwa pihak lain seperti oknum pejabat/
pegawai, organisasi lain, swasta, parpol,
dll) dapat mempengaruhi negosiasi terkait
sanksi/denda pengguna layanan. Meskipun
secara rata-rata seluruh K/L/PD tingkat
risikonya sedang karena 70% K/L dan 31,1%
berada di risiko rendah, hal ini membutuhkan
kewaspadaan karena lebih dari 40% pemda
berada di tingkat risiko tinggi dan sangat
tinggi. Pada saat yang sama, risiko pengaruh
pihak lain dalam negosiasi di seluruh K/L/PD
peserta SPI 2022 relatif sama jika dibanding
tahun lalu.
5. Sebesar 28 persen responden berpendapat,
pihak lain seperti oknum pejabat/pegawai,
organisasi lain, swasta, parpol, dll) dapat
mempengaruhi kebijakan rekrutmen
pegawai non-ASN, promosi pegawai, rotasi
pegawai, mutasi pegawai, diklat pegawai, dll
di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022. Secara
rata-rata seluruh K/L/PD, tingkat risikonya
sedang, sehingga harus diwaspadai. Namun,
dari risiko tinggi dan sangat tinggi tersebar
di lebih dari 50% Pemerintah Daerah dan
17% K/L. Sementara itu, risiko pengaruh
pihak lain dalam rekrutmen di seluruh K/L/
PD peserta SPI 2022 relatif stagnan jika
dibanding tahun lalu.
6. Terdapat 22 persen responden yang percaya,
bahwa pihak lain seperti oknum pejabat/
pegawai, organisasi lain, swasta, parpol, dll)
dapat mempengaruhi penetapan penerima
dan penyaluran bantuan-bantuan program
pemerintah di seluruh K/L/PD peserta SPI
2022. Mayoritas pemerintah daerah berada
pada tingkat risiko sedang dan 78% K/L
berada pada tingkat risiko rendah, sehingga
secara rata-rata K/L/PD berada pada tingkat
risiko sedang dan perlu kewaspadaan. Pada
saat yang sama, risiko pengaruh pihak lain
dalam penentuan penyaluran bantuan di
seluruh K/L/PD peserta SPI 2022 relatif
sama jika dibanding tahun lalu.
Sumber: Data SPI 2022, diolah
www.kpk.go.id 30Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
b. Risiko Korupsi Aspek Pengelolaan Sumber
Daya Manusia Seluruh K/L/PD Peserta SPI
2022
Risiko korupsi dalam aspek pengeloalaan
SDM diukur dari penilaian, pemahaman, dan
pengalaman pegawai terhadap nepotisme
dengan berbagai faktor dalam promosi/
mutasi pegawai hingga dugaan adanya jual/
beli jabatan dengan pemberian suap/gratifikasi
dalam promosi/mutasi di unit kerja/organisasi
tersebut. Profil risiko berikut mengukur penilaian
dan pemahaman pegawai terkait keberadaan
perlindungan terhadap pelapor korupsi di unit
kerja/organisasi pegawai tersebut.
Secara umum, tingkat risiko korupsi yang
terkait dengan pengelolaan SDM di seluruh K/L/
PD peserta SPI 2022 berada pada level sedang,
dengan uraian per komponen sebagai berikut:
1. Beberapa responden, yaitu 30 persen
mengatakan, jika ada pegawai melaporkan
praktik korupsi di seluruh K/L/PD peserta
SPI 2022 akan mendapat respons negatif
(dikucilkan, diberi sanksi, dimutasi, karier
dihambat, dll). Kendati risikonya masih
rendah secara rata-rata dan mayoritas K/L/
PD, tapi tidak boleh diabaikan. Sementara,
pada tahun ini, risiko pelapor korupsi
Tabel 4.2 Risiko Korupsi Aspek Pengelolaan SDM Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2022
mendapat respons negatif di seluruh K/L/PD
peserta SPI 2022 relatif turun jika dibanding
tahun lalu.
2. Masih ada 26 persen responden yang
berpendapat bahwa faktor hubungan
kekerabatan berpengaruh terhadap
kebijakan promosi dan mutasi pegawai di
seluruh K/L/PD peserta SPI 2022. Mayoritas
K/L/PD memiliki risiko rendah meskipun
masih ada lebih dari 30% Pemerintah
Daerah berada pada tingkat risiko tinggi dan
sangat tinggi. Meskipun berisiko rendah, hal
ini tidak boleh diabaikan. Pada saat yang
sama, dibanding tahun lalu, risiko tersebut di
seluruh K/L/PD peserta SPI 2022 cenderung
turun.
3. Masih ada 32 persen responden yang
berpendapat bahwa faktor kedekatan
dengan pejabat berpengaruh terhadap
kebijakan promosi dan mutasi pegawai di
seluruh K/L/PD peserta SPI 2022. Meskipun
berisiko rendah, tidak boleh diabaikan karena
lebih dari 10% K/L dan 40% pemerintah
daerah berada dalam risiko tinggi dan
sangat tinggi. Sementara itu, tahun ini,
risiko pengaruh tersebut di seluruh K/L/PD
peserta SPI 2022, relatif menurun.
4. Ada 22 persen responden yang berpendapat
bahwa kesamaan almamater/golongan/
organisasi berpengaruh terhadap kebijakan
Sumber: Data SPI 2022, diolah
b. Risiko Korupsi Aspek Pengelolaan Sumber
Daya Manusia Seluruh K/L/PD Peserta SPI
2022
Risiko korupsi dalam aspek pengeloalaan
SDM diukur dari penilaian, pemahaman, dan
pengalaman pegawai terhadap nepotisme
dengan berbagai faktor dalam promosi/
mutasi pegawai hingga dugaan adanya jual/
beli jabatan dengan pemberian suap/gratifikasi
dalam promosi/mutasi di unit kerja/organisasi
tersebut. Profil risiko berikut mengukur penilaian
dan pemahaman pegawai terkait keberadaan
perlindungan terhadap pelapor korupsi di unit
kerja/organisasi pegawai tersebut.
Secara umum, tingkat risiko korupsi yang
terkait dengan pengelolaan SDM di seluruh K/L/
PD peserta SPI 2022 berada pada level sedang,
dengan uraian per komponen sebagai berikut:
1. Beberapa responden, yaitu 30 persen
mengatakan, jika ada pegawai melaporkan
praktik korupsi di seluruh K/L/PD peserta
SPI 2022 akan mendapat respons negatif
(dikucilkan, diberi sanksi, dimutasi, karier
dihambat, dll). Kendati risikonya masih
rendah secara rata-rata dan mayoritas K/L/
PD, tapi tidak boleh diabaikan. Sementara,
pada tahun ini, risiko pelapor korupsi
Tabel 4.2 Risiko Korupsi Aspek Pengelolaan SDM Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2022
mendapat respons negatif di seluruh K/L/PD
peserta SPI 2022 relatif turun jika dibanding
tahun lalu.
2. Masih ada 26 persen responden yang
berpendapat bahwa faktor hubungan
kekerabatan berpengaruh terhadap
kebijakan promosi dan mutasi pegawai di
seluruh K/L/PD peserta SPI 2022. Mayoritas
K/L/PD memiliki risiko rendah meskipun
masih ada lebih dari 30% Pemerintah
Daerah berada pada tingkat risiko tinggi dan
sangat tinggi. Meskipun berisiko rendah, hal
ini tidak boleh diabaikan. Pada saat yang
sama, dibanding tahun lalu, risiko tersebut di
seluruh K/L/PD peserta SPI 2022 cenderung
turun.
3. Masih ada 32 persen responden yang
berpendapat bahwa faktor kedekatan
dengan pejabat berpengaruh terhadap
kebijakan promosi dan mutasi pegawai di
seluruh K/L/PD peserta SPI 2022. Meskipun
berisiko rendah, tidak boleh diabaikan karena
lebih dari 10% K/L dan 40% pemerintah
daerah berada dalam risiko tinggi dan
sangat tinggi. Sementara itu, tahun ini,
risiko pengaruh tersebut di seluruh K/L/PD
peserta SPI 2022, relatif menurun.
4. Ada 22 persen responden yang berpendapat
bahwa kesamaan almamater/golongan/
organisasi berpengaruh terhadap kebijakan
Sumber: Data SPI 2022, diolah
www.kpk.go.id 31Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
promosi dan mutasi pegawai di seluruh K/L/
PD peserta SPI 2022. Walaupun berisiko
rendah, tidak boleh dibiarkan karena lebih
dari 15% K/L dan 40% Pemda berada di
rentang risiko tinggi dan sangat tinggi.
Sedangkan dibanding tahun lalu, risiko
tersebut di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022
relatif tidak berubah.
5. Sejumlah 17 persen responden sering
mendengar bahwa seseorang di seluruh
K/L/PD peserta SPI 2022 mendapat
promosi/mutasi karena faktor hubungan
kekerabatan, kedekatan dengan pejabat,
dan kesamaan almamater/golongan/
organisasi/dst. Meskipun berisiko rendah,
harus diperhatikan karena mayoritas K/L
berada di risiko sedang dan mayoritas
pemda berada di risiko sangat tinggi.
Sementara, dibanding tahun lalu, risiko
pengaruh tersebut di seluruh K/L/PD peserta
SPI 2022 relatif tidak berubah.
6. Masih ada responden yang menilai bahwa
pemberian (uang, barang, ataupun fasilitas)
berpengaruh terhadap kebijakan promosi
dan mutasi pegawai di seluruh K/L/PD
peserta SPI 2022. Meski risikonya rendah
dan mayoritas K/L/PD berada di risiko
rendah, seharusnya tidak dibiarkan karena
lebih dari 20% Pemda berada di risiko sangat
tinggi. Pada saat yang sama, dibanding
tahun lalu, tingkat risiko tersebut di seluruh
K/L/PD peserta SPI 2022 cenderung turun.
c. Risiko Korupsi Aspek Pengelolaan Anggaran
Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2022
Risiko korupsi aspek pengelolaan anggaran
diukur dari penilaian, pemahaman, dan
pengalaman pegawai terhadap pengelolaan
anggaran di lingkungan unit kerja/organisasi.
Dalam dimensi ini, variabel yang diukur
merupakan variabel terkait penyalahgunaan
anggaran dalam berbagai bentuk seperti
membuat laporan perjalanan dinas yang tidak
sesuai dengan keadaan sesungguhnya hingga
pejabat yang menyalahgunakan anggaran untuk
kepentingan pribadinya.
Tingkat risiko korupsi terkait dengan pengelolaan
anggaran di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022
berada pada level tinggi. Berikut adalah uraian
risiko korupsi per komponen:
1. Masih ada 11 persen responden yang
percaya bahwa ada penyalahgunaan
anggaran di seluruh K/L/PD peserta SPI
2022. Meski risikonya rendah, perlu menjadi
perhatian. Sedangkan, dibanding tahun lalu,
risiko penyalahgunaan anggaran di seluruh
K/L/PD peserta SPI 2022 relatif sama.
2. Masih terdapat 11 persen responen yang
menilai bahwa terjadi penyalahgunaan
anggaran dalam proses pengadaan barang/
jasa (pemilihan vendor pengadaan barang/
jasa) di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022.
Meskipun berisiko rendah, tidak boleh
diabaikan. Sementara, risiko pengelolaan
anggaran di seluruh K/L/PD peserta SPI
2022 cenderung berkurang dibanding tahun
lalu.
3. Sebesar 10 persen responden percaya, ada
pegawai di seluruh K/L/PD peserta SPI
2022 yang membuat kuitansi hotel, biaya
transportasi (sewa kendaraan, tiket, dsb)
atau biaya lain dalam perjalanan dinas yang
tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Secara rata-rata, risikonya adalah sedang
dan harus diwaspadai karena sekitar
48% K/L dan lebih dari setengah jumlah
pemerintah daerah memiliki risiko tinggi dan
promosi dan mutasi pegawai di seluruh K/L/
PD peserta SPI 2022. Walaupun berisiko
rendah, tidak boleh dibiarkan karena lebih
dari 15% K/L dan 40% Pemda berada di
rentang risiko tinggi dan sangat tinggi.
Sedangkan dibanding tahun lalu, risiko
tersebut di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022
relatif tidak berubah.
5. Sejumlah 17 persen responden sering
mendengar bahwa seseorang di seluruh
K/L/PD peserta SPI 2022 mendapat
promosi/mutasi karena faktor hubungan
kekerabatan, kedekatan dengan pejabat,
dan kesamaan almamater/golongan/
organisasi/dst. Meskipun berisiko rendah,
harus diperhatikan karena mayoritas K/L
berada di risiko sedang dan mayoritas
pemda berada di risiko sangat tinggi.
Sementara, dibanding tahun lalu, risiko
pengaruh tersebut di seluruh K/L/PD peserta
SPI 2022 relatif tidak berubah.
6. Masih ada responden yang menilai bahwa
pemberian (uang, barang, ataupun fasilitas)
berpengaruh terhadap kebijakan promosi
dan mutasi pegawai di seluruh K/L/PD
peserta SPI 2022. Meski risikonya rendah
dan mayoritas K/L/PD berada di risiko
rendah, seharusnya tidak dibiarkan karena
lebih dari 20% Pemda berada di risiko sangat
tinggi. Pada saat yang sama, dibanding
tahun lalu, tingkat risiko tersebut di seluruh
K/L/PD peserta SPI 2022 cenderung turun.
c. Risiko Korupsi Aspek Pengelolaan Anggaran
Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2022
Risiko korupsi aspek pengelolaan anggaran
diukur dari penilaian, pemahaman, dan
pengalaman pegawai terhadap pengelolaan
anggaran di lingkungan unit kerja/organisasi.
Dalam dimensi ini, variabel yang diukur
merupakan variabel terkait penyalahgunaan
anggaran dalam berbagai bentuk seperti
membuat laporan perjalanan dinas yang tidak
sesuai dengan keadaan sesungguhnya hingga
pejabat yang menyalahgunakan anggaran untuk
kepentingan pribadinya.
Tingkat risiko korupsi terkait dengan pengelolaan
anggaran di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022
berada pada level tinggi. Berikut adalah uraian
risiko korupsi per komponen:
1. Masih ada 11 persen responden yang
percaya bahwa ada penyalahgunaan
anggaran di seluruh K/L/PD peserta SPI
2022. Meski risikonya rendah, perlu menjadi
perhatian. Sedangkan, dibanding tahun lalu,
risiko penyalahgunaan anggaran di seluruh
K/L/PD peserta SPI 2022 relatif sama.
2. Masih terdapat 11 persen responen yang
menilai bahwa terjadi penyalahgunaan
anggaran dalam proses pengadaan barang/
jasa (pemilihan vendor pengadaan barang/
jasa) di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022.
Meskipun berisiko rendah, tidak boleh
diabaikan. Sementara, risiko pengelolaan
anggaran di seluruh K/L/PD peserta SPI
2022 cenderung berkurang dibanding tahun
lalu.
3. Sebesar 10 persen responden percaya, ada
pegawai di seluruh K/L/PD peserta SPI
2022 yang membuat kuitansi hotel, biaya
transportasi (sewa kendaraan, tiket, dsb)
atau biaya lain dalam perjalanan dinas yang
tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Secara rata-rata, risikonya adalah sedang
dan harus diwaspadai karena sekitar
48% K/L dan lebih dari setengah jumlah
pemerintah daerah memiliki risiko tinggi dan
www.kpk.go.id 32Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Tabel 4.3 Risiko Korupsi Aspek Pengelolaan Anggaran Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2022
sangat tinggi. Sementara itu, risiko tersebut
di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022 relatif
stagnan tahun ini.
4. Dalam 12 bulan terakhir, ada 4 persen
responden yang pernah melihat/mendengar
pegawai di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022
membuat kuitansi hotel, biaya transportasi
(sewa kendaraan, tiket, dsb) atau biaya lain
dalam perjalanan dinas yang tidak sesuai
dengan kondisi sebenarnya. Berisiko sedang
namun harus ada tindakan serta selalu
butuh kewaspadaan melihat bahwa kurang
lebih 40% dari K/L/PD memiliki risiko tinggi
dan sangat tinggi. Risiko tersebut di seluruh
K/L/PD peserta SPI 2022 relatif stagnan
tahun ini.
5. Sebagian responden atau 9 persen yakin,
ada pegawai di seluruh K/L/PD peserta SPI
2022 yang menerima honor/uang transport
lokal/perjadin tidak sesuai dengan SPJ yang
mereka tanda tangani. Dengan risiko yang
tinggi dan tersebar di hampir 30% K/L dan
60% Pemda, risiko korupsi ini memerlukan
penanganan serius. Dibanding tahun lalu,
risiko pegawai menerima honor/uang
transport lokal/perjadin tidak sesuai dengan
spj di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022 juga
cenderung bertambah.
6. Sebesar 5 persen responden mengaku
pernah melihat/mendengar ada pegawai
di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022 yang
menerima honor/uang transport lokal/
perjadin tidak sesuai dengan SPJ yang
mereka tanda tangani. Risikonya tinggi dan
tersebar di 25% K/L dan hampir 60% Pemda,
sehingga harus segera ada tindakan yang
serius. Risiko pada tahun 2022 juga lebih
besar jika dibanding tahun lalu.
7. Perlu kewaspadaan tinggi untuk merespon
risiko di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022,
mengingat 7 persen responden meyakini,
ada pejabat yang menggunakan anggaran
kantor untuk kepentingan pribadi di lebih
dari setengah K/L/PD Peserta SPI 2022.
Sementara itu, risikonya pada tahun di
seluruh K/L/PD peserta SPI 2022 juga lebih
besar jika dibanding tahun lalu.
8. Sebanyak 4 persen responden pernah
melihat/mendengar ada pejabat yang
menggunakan anggaran kantor untuk
kepentingan pribadi di seluruh K/L/PD
peserta SPI 2022. Risikonya tergolong
sedang dan perlu diwaspadai karena
tersebar di sekitar 50% di K/L/PD yang
menjadi peserta SPI 2022. Sedangkan, risiko
tersebut di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022,
tidak berubah jika dibanding tahun lalu.
Sumber: Data SPI 2022, diolah
Tabel 4.3 Risiko Korupsi Aspek Pengelolaan Anggaran Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2022
sangat tinggi. Sementara itu, risiko tersebut
di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022 relatif
stagnan tahun ini.
4. Dalam 12 bulan terakhir, ada 4 persen
responden yang pernah melihat/mendengar
pegawai di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022
membuat kuitansi hotel, biaya transportasi
(sewa kendaraan, tiket, dsb) atau biaya lain
dalam perjalanan dinas yang tidak sesuai
dengan kondisi sebenarnya. Berisiko sedang
namun harus ada tindakan serta selalu
butuh kewaspadaan melihat bahwa kurang
lebih 40% dari K/L/PD memiliki risiko tinggi
dan sangat tinggi. Risiko tersebut di seluruh
K/L/PD peserta SPI 2022 relatif stagnan
tahun ini.
5. Sebagian responden atau 9 persen yakin,
ada pegawai di seluruh K/L/PD peserta SPI
2022 yang menerima honor/uang transport
lokal/perjadin tidak sesuai dengan SPJ yang
mereka tanda tangani. Dengan risiko yang
tinggi dan tersebar di hampir 30% K/L dan
60% Pemda, risiko korupsi ini memerlukan
penanganan serius. Dibanding tahun lalu,
risiko pegawai menerima honor/uang
transport lokal/perjadin tidak sesuai dengan
spj di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022 juga
cenderung bertambah.
6. Sebesar 5 persen responden mengaku
pernah melihat/mendengar ada pegawai
di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022 yang
menerima honor/uang transport lokal/
perjadin tidak sesuai dengan SPJ yang
mereka tanda tangani. Risikonya tinggi dan
tersebar di 25% K/L dan hampir 60% Pemda,
sehingga harus segera ada tindakan yang
serius. Risiko pada tahun 2022 juga lebih
besar jika dibanding tahun lalu.
7. Perlu kewaspadaan tinggi untuk merespon
risiko di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022,
mengingat 7 persen responden meyakini,
ada pejabat yang menggunakan anggaran
kantor untuk kepentingan pribadi di lebih
dari setengah K/L/PD Peserta SPI 2022.
Sementara itu, risikonya pada tahun di
seluruh K/L/PD peserta SPI 2022 juga lebih
besar jika dibanding tahun lalu.
8. Sebanyak 4 persen responden pernah
melihat/mendengar ada pejabat yang
menggunakan anggaran kantor untuk
kepentingan pribadi di seluruh K/L/PD
peserta SPI 2022. Risikonya tergolong
sedang dan perlu diwaspadai karena
tersebar di sekitar 50% di K/L/PD yang
menjadi peserta SPI 2022. Sedangkan, risiko
tersebut di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022,
tidak berubah jika dibanding tahun lalu.
Sumber: Data SPI 2022, diolah
www.kpk.go.id 33Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Tabel 4.4 Risiko Korupsi Aspek Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2022
d. Risiko Korupsi Aspek Pengelolaan
Pengadaan Barang & Jasa Seluruh K/L/PD
Peserta SPI 2022
Risiko korupsi pengelolaan pengadaan barang
dan jasa diukur dari penilaian, pemahaman, dan
pengalaman pegawai terhadap pengelolaan
anggaran dalam bentuk Pengadaan Barang
dan Jasa di lingkungan unit kerja/organisasi.
Berbagai bentuk permasalahan dalam PBJ
yang dapat terjadi dimulai dari pemilihan yang
telah diatur untuk memenangkan penyedia
tertentu, indikasi suap/gratifikasi kepada pihak-
pihak yang terkait dengan proses PBJ, hingga
hasil dari PBJ tersebut kurang bermanfaat.
Secara umum, tingkat risiko korupsi yang
terkait dengan pengelolaan PBJ di seluruh K/L/
PD peserta SPI 2022 berada pada level tinggi.
Berikut adalah uraian per masing-masing
komponen:
1. Terdapat ada 5 persen responden yang
sering melihat/mendengar bahwa dalam
12 bulan terakhir, ada pengaturan proses
pemilihan untuk memenangkan penyedia
barang/jasa tertentu di seluruh K/L/PD
peserta SPI 2022. Berisiko sedang dan
harus segera diatasi karena permasalahan
ini memiliki risiko yang tinggi dan sangat
tinggi pada sekitar 40% K/L dan lebih dari
60% Pemda. Pada saat yang sama, tingkat
risiko pengelolaan pengadaan di seluruh
K/L/PD peserta SPI 2022 tahun ini pun
masih relatif sama.
2. Dalam 12 bulan terakhir, sebesar 6 persen
responden sering melihat/mendengar
adanya kualitas barang/jasa yang tidak
sesuai dengan harga (kemahalan) di seluruh
K/L/PD peserta SPI 2022. Berisiko tinggi dan
lebih dari setengah jumlah K/L/PD peserta
SPI 2022 memiliki risiko tinggi dan sangat
tinggi sehingga perlu ditangani segera.
Angka risiko barang/jasa kemahalan juga
cenderung naik dibanding tahun lalu.
3. Sebesar 9 persen responden mengatakan,
dalam 12 bulan terakhir pernah mendengar/
melihat ada penyedia barang/jasa yang
menjadi pemenang pengadaan di seluruh
K/L/PD peserta SPI 2022, memiliki hubungan
kedekatan dengan pejabat (kekeluargaan,
organisasi, pendukung politik/tim sukses
dll). Kondisi ini menunjukkan risiko tinggi
dan perlu ditangani serius mengingat risiko
tinggi dan sangat tinggi ditemukan pada
30% K/L dan 64% Pemerintah Daerah.
Sumber: Data SPI 2022, diolah
Tabel 4.4 Risiko Korupsi Aspek Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2022
d. Risiko Korupsi Aspek Pengelolaan
Pengadaan Barang & Jasa Seluruh K/L/PD
Peserta SPI 2022
Risiko korupsi pengelolaan pengadaan barang
dan jasa diukur dari penilaian, pemahaman, dan
pengalaman pegawai terhadap pengelolaan
anggaran dalam bentuk Pengadaan Barang
dan Jasa di lingkungan unit kerja/organisasi.
Berbagai bentuk permasalahan dalam PBJ
yang dapat terjadi dimulai dari pemilihan yang
telah diatur untuk memenangkan penyedia
tertentu, indikasi suap/gratifikasi kepada pihak-
pihak yang terkait dengan proses PBJ, hingga
hasil dari PBJ tersebut kurang bermanfaat.
Secara umum, tingkat risiko korupsi yang
terkait dengan pengelolaan PBJ di seluruh K/L/
PD peserta SPI 2022 berada pada level tinggi.
Berikut adalah uraian per masing-masing
komponen:
1. Terdapat ada 5 persen responden yang
sering melihat/mendengar bahwa dalam
12 bulan terakhir, ada pengaturan proses
pemilihan untuk memenangkan penyedia
barang/jasa tertentu di seluruh K/L/PD
peserta SPI 2022. Berisiko sedang dan
harus segera diatasi karena permasalahan
ini memiliki risiko yang tinggi dan sangat
tinggi pada sekitar 40% K/L dan lebih dari
60% Pemda. Pada saat yang sama, tingkat
risiko pengelolaan pengadaan di seluruh
K/L/PD peserta SPI 2022 tahun ini pun
masih relatif sama.
2. Dalam 12 bulan terakhir, sebesar 6 persen
responden sering melihat/mendengar
adanya kualitas barang/jasa yang tidak
sesuai dengan harga (kemahalan) di seluruh
K/L/PD peserta SPI 2022. Berisiko tinggi dan
lebih dari setengah jumlah K/L/PD peserta
SPI 2022 memiliki risiko tinggi dan sangat
tinggi sehingga perlu ditangani segera.
Angka risiko barang/jasa kemahalan juga
cenderung naik dibanding tahun lalu.
3. Sebesar 9 persen responden mengatakan,
dalam 12 bulan terakhir pernah mendengar/
melihat ada penyedia barang/jasa yang
menjadi pemenang pengadaan di seluruh
K/L/PD peserta SPI 2022, memiliki hubungan
kedekatan dengan pejabat (kekeluargaan,
organisasi, pendukung politik/tim sukses
dll). Kondisi ini menunjukkan risiko tinggi
dan perlu ditangani serius mengingat risiko
tinggi dan sangat tinggi ditemukan pada
30% K/L dan 64% Pemerintah Daerah.
Sumber: Data SPI 2022, diolah
www.kpk.go.id 34Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Sedangkan, risikonya di seluruh K/L/PD
peserta SPI 2022 lebih besar jika dibanding
tahun lalu
4. Menurut 6 persen responden, mereka
pernah mendengar/melihat pemenang
paket pengadaan barang/jasa merupakan
peserta yang memberikan sesuatu (uang,
barang, fasilitas, dan sejenisnya) kepada
pihak terkait di seluruh K/L/PD peserta
SPI 2022. Perlu segera mengatasi kondisi
berisiko tinggi ini karena tersebar di lebih
dari 40% K/L dan hampir 70% Pemerintah
Daerah. Risiko korupsi ini juga relatif tetap
jika dibanding tahun lalu.
5. Banyak responden, yaitu 5 persen, yang
dalam 12 bulan terakhir pernah melihat/
mendengar ada hasil pengadaan barang/
jasa yang tidak bermanfaat di seluruh K/L/
PD peserta SPI 2022. Tergolong berisiko
tinggi sehingga harus ditangani serius
karena lebih dari 60% K/L/PD peserta SPI
2022 memiliki risiko tinggi dan sangat tinggi.
Pada saat yang sama, tahun ini risiko hasil
pengadaan tidak bermanfaat di seluruh K/L/
PD peserta SPI 2022 relatif tidak berubah
jika dibandingkan dengan tahun lalu.
e. Risiko Korupsi Aspek Integritas
Pelaksanaan Tugas Seluruh K/L/PD Peserta
SPI 2022
Risiko korupsi pada integritas dalam
pelaksanaan tugas diukur berdasarkan penilaian
dan pemahaman responden pegawai unit
kerja/organisasi terkait dengan pelaksanaan
tugas pegawai yang sesuai dengan aturan
yang berlaku. Variabel yang diukur dalam
dimensi ini terdiri dari penggunaan fasilitas
kantor untuk kepentingan pribadi, perintah dari
atasan dan tindakan dari pegawai yang tidak
sesuai dengan aturan yang berlaku, nepotisme
dalam pelaksanaan tugas, hingga keberadaan
penerimaan suap/gratifikasi dari pengguna
layanan/penerima manfaat pelaksanaan tugas
dari pegawai di unit kerja/organisasi.
Tingkat risiko korupsi yang terkait dengan
Integritas Pelaksanaan Tugas di seluruh K/L/
PD peserta SPI 2022 pada tahun 2022 berada
pada tingkat tinggi. Berikut adalah uraian risiko
korupsi per komponen:
1. Menurut 10 persen responden, pegawai
di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022 telah
menggunakan fasilitas kantor untuk
kepentingan pribadi (termasuk teman,
keluarga, dll). Risiko sedang terhadap
integritas ini harus segera diatasi karena
mayoritas pemerintah daerah juga
berada pada tingkatan risiko ini. Pada
saat yang sama, dibanding tahun lalu,
risiko penggunaan fasilitas kantor untuk
kepentingan pribadi di seluruh K/L/PD
peserta SPI 2022, relatif sama.
2. Sebanyak 17 persen responden
mengatakan, suku, agama, hubungan
kekerabatan, almamater, dan sejenisnya
dapat mempengaruhi pengambilan
keputusan dalam pelaksanaan tugas
pegawai di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022.
Ada risiko sedang yang harus diwaspadai
dalam kondisi ini. Sementara itu, hampir
50% pemerintah daerah memiliki tingkat
risiko tinggi dan sangat tinggi terkait risiko
diskriminasi dalam pelaksanaan tugas ini.
Dibandingkan dengan tahun lalu, risiko ini
juga cenderung stagnan.
3. Sejumlah 4 persen responden di seluruh
K/L/PD peserta SPI 2022 mengatakan,
atasan memberikan perintah yang tidak
sesuai peraturan. Kendati risikonya rendah,
kondisi ini seharusnya tidak dibiarkan.
Sedangkan, tingkat risiko atasan memberi
perintah tak sesuai aturan di seluruh K/L/
PD peserta SPI 2022, cenderung menurun
dibanding tahun lalu.
4. Menurut 7 persen responden, banyak
pegawai di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022
bertindak tidak sesuai aturan. Secara rata-
rata dan tersebar pada sekitar 30% K/L/PD
peserta SPI 2022 risiko pegawai bertindak
tidak sesuai aturan berada pada tingkatan
sedang sehingga perlu diwaspadai. Hal ini
juga cenderung stagnan dibanding tahun
lalu.
Sedangkan, risikonya di seluruh K/L/PD
peserta SPI 2022 lebih besar jika dibanding
tahun lalu
4. Menurut 6 persen responden, mereka
pernah mendengar/melihat pemenang
paket pengadaan barang/jasa merupakan
peserta yang memberikan sesuatu (uang,
barang, fasilitas, dan sejenisnya) kepada
pihak terkait di seluruh K/L/PD peserta
SPI 2022. Perlu segera mengatasi kondisi
berisiko tinggi ini karena tersebar di lebih
dari 40% K/L dan hampir 70% Pemerintah
Daerah. Risiko korupsi ini juga relatif tetap
jika dibanding tahun lalu.
5. Banyak responden, yaitu 5 persen, yang
dalam 12 bulan terakhir pernah melihat/
mendengar ada hasil pengadaan barang/
jasa yang tidak bermanfaat di seluruh K/L/
PD peserta SPI 2022. Tergolong berisiko
tinggi sehingga harus ditangani serius
karena lebih dari 60% K/L/PD peserta SPI
2022 memiliki risiko tinggi dan sangat tinggi.
Pada saat yang sama, tahun ini risiko hasil
pengadaan tidak bermanfaat di seluruh K/L/
PD peserta SPI 2022 relatif tidak berubah
jika dibandingkan dengan tahun lalu.
e. Risiko Korupsi Aspek Integritas
Pelaksanaan Tugas Seluruh K/L/PD Peserta
SPI 2022
Risiko korupsi pada integritas dalam
pelaksanaan tugas diukur berdasarkan penilaian
dan pemahaman responden pegawai unit
kerja/organisasi terkait dengan pelaksanaan
tugas pegawai yang sesuai dengan aturan
yang berlaku. Variabel yang diukur dalam
dimensi ini terdiri dari penggunaan fasilitas
kantor untuk kepentingan pribadi, perintah dari
atasan dan tindakan dari pegawai yang tidak
sesuai dengan aturan yang berlaku, nepotisme
dalam pelaksanaan tugas, hingga keberadaan
penerimaan suap/gratifikasi dari pengguna
layanan/penerima manfaat pelaksanaan tugas
dari pegawai di unit kerja/organisasi.
Tingkat risiko korupsi yang terkait dengan
Integritas Pelaksanaan Tugas di seluruh K/L/
PD peserta SPI 2022 pada tahun 2022 berada
pada tingkat tinggi. Berikut adalah uraian risiko
korupsi per komponen:
1. Menurut 10 persen responden, pegawai
di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022 telah
menggunakan fasilitas kantor untuk
kepentingan pribadi (termasuk teman,
keluarga, dll). Risiko sedang terhadap
integritas ini harus segera diatasi karena
mayoritas pemerintah daerah juga
berada pada tingkatan risiko ini. Pada
saat yang sama, dibanding tahun lalu,
risiko penggunaan fasilitas kantor untuk
kepentingan pribadi di seluruh K/L/PD
peserta SPI 2022, relatif sama.
2. Sebanyak 17 persen responden
mengatakan, suku, agama, hubungan
kekerabatan, almamater, dan sejenisnya
dapat mempengaruhi pengambilan
keputusan dalam pelaksanaan tugas
pegawai di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022.
Ada risiko sedang yang harus diwaspadai
dalam kondisi ini. Sementara itu, hampir
50% pemerintah daerah memiliki tingkat
risiko tinggi dan sangat tinggi terkait risiko
diskriminasi dalam pelaksanaan tugas ini.
Dibandingkan dengan tahun lalu, risiko ini
juga cenderung stagnan.
3. Sejumlah 4 persen responden di seluruh
K/L/PD peserta SPI 2022 mengatakan,
atasan memberikan perintah yang tidak
sesuai peraturan. Kendati risikonya rendah,
kondisi ini seharusnya tidak dibiarkan.
Sedangkan, tingkat risiko atasan memberi
perintah tak sesuai aturan di seluruh K/L/
PD peserta SPI 2022, cenderung menurun
dibanding tahun lalu.
4. Menurut 7 persen responden, banyak
pegawai di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022
bertindak tidak sesuai aturan. Secara rata-
rata dan tersebar pada sekitar 30% K/L/PD
peserta SPI 2022 risiko pegawai bertindak
tidak sesuai aturan berada pada tingkatan
sedang sehingga perlu diwaspadai. Hal ini
juga cenderung stagnan dibanding tahun
lalu.
www.kpk.go.id 35Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Tabel 4.5 Risiko Korupsi Aspek Integritas Pelaksanaan Tugas Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2022
5. Sekitar 14 persen responden menjawab
besar kemungkinan pegawai di seluruh
K/L/PD peserta SPI 2022 bakal menerima
pemberian (uang/barang/fasilitas/dsb)
dari pengguna layanan untuk memperoleh
kemudahan/keistimewaan. Ada risiko
sedang dalam kondisi ini, sehingga perlu
diwaspadai karena sekitar 45% pemerintah
daerah memiliki tingkat risiko tinggi hingga
sangat tinggi. Pada saat yang sama, risiko
pegawai menerima pemberian di seluruh
K/L/PD peserta SPI 2022 cenderung tidak
berubah dibanding tahun lalu.
6. Sejumlah 3 persen responden sering
mendengar/melihat pegawai di seluruh K/L/
PD peserta SPI 2022 menerima pemberian
dalam bentuk uang/barang/fasilitas dari
pengguna layanan. Kendati berisiko rendah,
hal ini harus dapat dihilangkan sama sekali
karena di hampir 20% pemerintah daerah,
tingkat risikonya masih tinggi dan sangat
tinggi. Sementara itu, dibanding tahun lalu,
risiko pegawai menerima pemberian di
seluruh K/L/PD peserta SPI 2022 berkurang.
7. Sebanyak 2 persen responden menyatakan
tidak pernah melihat/mendengar kasus
korupsi (suap, gratifikasi, jual beli jabatan,
pemerasan, penyalahgunaan anggaran, dll)
berhasil diungkap. Kondisi ini menunjukkan
risiko yang sedang dan di sekitar 40% K/L/
PD peserta SPI 2022 berada di tingkat risiko
tinggi dan sangat tinggi, sehingga harus
ada tindakan agar berubah. Sedangkan,
dibanding tahun lalu, risiko tersebut di
seluruh K/L/PD peserta SPI 2022 relatif
stagnan.
8. Sebesar 4 persen responden sering melihat/
mendengar pegawai di seluruh K/L/PD
peserta SPI 2022 memberikan sesuatu
(uang, barang, fasilitas, dan sejenisnya)
dalam kebijakan promosi dan mutasi
pegawai. Kondisi ini menunjukkan risiko
tinggi dan terjadi di lebih dari setengah
Pemerintah Daerah dan 20% dari K/L,
sehingga diperlukan adanya tindakan serius.
Sementara itu, risiko tersebut di seluruh
K/L/PD peserta SPI 2022 cenderung sama
dibanding tahun lalu.
Sumber: Data SPI 2022, diolah
Tabel 4.5 Risiko Korupsi Aspek Integritas Pelaksanaan Tugas Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2022
5. Sekitar 14 persen responden menjawab
besar kemungkinan pegawai di seluruh
K/L/PD peserta SPI 2022 bakal menerima
pemberian (uang/barang/fasilitas/dsb)
dari pengguna layanan untuk memperoleh
kemudahan/keistimewaan. Ada risiko
sedang dalam kondisi ini, sehingga perlu
diwaspadai karena sekitar 45% pemerintah
daerah memiliki tingkat risiko tinggi hingga
sangat tinggi. Pada saat yang sama, risiko
pegawai menerima pemberian di seluruh
K/L/PD peserta SPI 2022 cenderung tidak
berubah dibanding tahun lalu.
6. Sejumlah 3 persen responden sering
mendengar/melihat pegawai di seluruh K/L/
PD peserta SPI 2022 menerima pemberian
dalam bentuk uang/barang/fasilitas dari
pengguna layanan. Kendati berisiko rendah,
hal ini harus dapat dihilangkan sama sekali
karena di hampir 20% pemerintah daerah,
tingkat risikonya masih tinggi dan sangat
tinggi. Sementara itu, dibanding tahun lalu,
risiko pegawai menerima pemberian di
seluruh K/L/PD peserta SPI 2022 berkurang.
7. Sebanyak 2 persen responden menyatakan
tidak pernah melihat/mendengar kasus
korupsi (suap, gratifikasi, jual beli jabatan,
pemerasan, penyalahgunaan anggaran, dll)
berhasil diungkap. Kondisi ini menunjukkan
risiko yang sedang dan di sekitar 40% K/L/
PD peserta SPI 2022 berada di tingkat risiko
tinggi dan sangat tinggi, sehingga harus
ada tindakan agar berubah. Sedangkan,
dibanding tahun lalu, risiko tersebut di
seluruh K/L/PD peserta SPI 2022 relatif
stagnan.
8. Sebesar 4 persen responden sering melihat/
mendengar pegawai di seluruh K/L/PD
peserta SPI 2022 memberikan sesuatu
(uang, barang, fasilitas, dan sejenisnya)
dalam kebijakan promosi dan mutasi
pegawai. Kondisi ini menunjukkan risiko
tinggi dan terjadi di lebih dari setengah
Pemerintah Daerah dan 20% dari K/L,
sehingga diperlukan adanya tindakan serius.
Sementara itu, risiko tersebut di seluruh
K/L/PD peserta SPI 2022 cenderung sama
dibanding tahun lalu.
Sumber: Data SPI 2022, diolah
www.kpk.go.id 36Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
f. Upaya Pencegahan Korupsi di Seluruh K/L/
PD Peserta SPI 2022: Transparansi
Transparansi diukur berdasarkan penilaian,
pemahaman, dan pengalaman responden
internal (pegawai) terhadap pemberian
informasi yang memadai dan mudah diakses
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari unit
kerja/organisasi. Dimensi ini juga mengukur
bagaimana pimpinan dan atasan langsung di
masing-masing unit kerja memberikan teladan
dalam pelaksanaan tugas yang transparan
kepada pengguna layanan/penerima manfaat
dari pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja/
organisasi tersebut. Penilaian terhadap
informasi dari unit kerja/organisasi juga terkait
dengan adanya informasi kepada seluruh
pegawai di unit kerja/organisasi mengenai
pelaku tindak korupsi yang diproses sesuai
ketentuan dalam 1 (satu) tahun terakhir.
Tingkat upaya pencegahan korupsi yang terkait
dengan transparansi di seluruh K/L/PD peserta
SPI 2022 pada tahun 2022 berada pada tingkat
di atas rata-rata. Berikut adalah uraian upaya
pencegahan korupsi per komponen:
1. Transparansi di seluruh K/L/PD peserta
SPI 2022 tergolong tinggi jika dibandingkan
rerata nasional dan perlu dipertahankan,
seperti disampaikan mayoritas responden
(97 persen responden) yang menyebut
sudah ada informasi yang memadai bagi
pegawai untuk melaksanakan tugas yang
diberikan. Sementara, upaya pencegahan
dengan penyediaan informasi yang
memadai di seluruh K/L/PD peserta SPI
2022, cenderung sama dibanding tahun lalu
2. Para responden (98 persen) memberikan
penilaian di atas rata-rata nasional bahwa
Seluruh K/L/PD peserta SPI 2022 telah
memberikan kemudahan akses bagi pihak
eksternal yang terkait dengan pelaksanaan
tugas/pengguna layanan. Kondisi ini
menggambarkan tingkat transparansi yang
tinggi sehingga perlu terus dijaga. Pada saat
yang sama, upaya pencegahan tersebut di
seluruh K/L/PD peserta SPI 2022 cenderung
tetap tahun ini.
Tabel 4.6 Upaya Pencegahan Korupsi Aspek Transparansi Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2022
Sumber: Data SPI 2022, diolah
f. Upaya Pencegahan Korupsi di Seluruh K/L/
PD Peserta SPI 2022: Transparansi
Transparansi diukur berdasarkan penilaian,
pemahaman, dan pengalaman responden
internal (pegawai) terhadap pemberian
informasi yang memadai dan mudah diakses
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari unit
kerja/organisasi. Dimensi ini juga mengukur
bagaimana pimpinan dan atasan langsung di
masing-masing unit kerja memberikan teladan
dalam pelaksanaan tugas yang transparan
kepada pengguna layanan/penerima manfaat
dari pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja/
organisasi tersebut. Penilaian terhadap
informasi dari unit kerja/organisasi juga terkait
dengan adanya informasi kepada seluruh
pegawai di unit kerja/organisasi mengenai
pelaku tindak korupsi yang diproses sesuai
ketentuan dalam 1 (satu) tahun terakhir.
Tingkat upaya pencegahan korupsi yang terkait
dengan transparansi di seluruh K/L/PD peserta
SPI 2022 pada tahun 2022 berada pada tingkat
di atas rata-rata. Berikut adalah uraian upaya
pencegahan korupsi per komponen:
1. Transparansi di seluruh K/L/PD peserta
SPI 2022 tergolong tinggi jika dibandingkan
rerata nasional dan perlu dipertahankan,
seperti disampaikan mayoritas responden
(97 persen responden) yang menyebut
sudah ada informasi yang memadai bagi
pegawai untuk melaksanakan tugas yang
diberikan. Sementara, upaya pencegahan
dengan penyediaan informasi yang
memadai di seluruh K/L/PD peserta SPI
2022, cenderung sama dibanding tahun lalu
2. Para responden (98 persen) memberikan
penilaian di atas rata-rata nasional bahwa
Seluruh K/L/PD peserta SPI 2022 telah
memberikan kemudahan akses bagi pihak
eksternal yang terkait dengan pelaksanaan
tugas/pengguna layanan. Kondisi ini
menggambarkan tingkat transparansi yang
tinggi sehingga perlu terus dijaga. Pada saat
yang sama, upaya pencegahan tersebut di
seluruh K/L/PD peserta SPI 2022 cenderung
tetap tahun ini.
Tabel 4.6 Upaya Pencegahan Korupsi Aspek Transparansi Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2022
Sumber: Data SPI 2022, diolah
www.kpk.go.id 37Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
g. Upaya Pencegahan Korupsi di seluruh K/L/
PD peserta SPI 2022: Sosialisasi Antikorupsi
Upaya pencegahan korupsi dalam bentuk
sosialisasi antikorupsi mengukur penilaian
dan pemahaman responden internal (pegawai)
terhadap frekuensi dari berbagai kegiatan
sosialisasi antikorupsi yang telah dilaksanakan
di unit kerja/organisasi selama 1 (satu) tahun
terakhir. Sosialisasi antikorupsi ini terdiri dari
berbagai hal yang terkait dengan tindakan
korupsi atau hal-hal yang dapat menjadi
pintu masuk dari tindak pidana korupsi itu
sendiri seperti mengelola konflik kepentingan,
menolak/melaporkan gratifikasi, melaporkan
LHKPN/LHKASN, hingga melaporkan tindak
pidana korupsi yang dilihat/didengar/diketahui
oleh pegawai.
Tingkat upaya pencegahan korupsi melalui
sosialisasi antikorupsi di seluruh K/L/PD
peserta SPI 2022 pada tahun 2022 berada pada
tingkat rendah. Berikut adalah uraian upaya
pencegahan korupsi per komponen:
1. Ada 86 persen responden yang percaya para
pegawai di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022
melaporkan LHKPN/LHKASN. Sosialisasi
antikorupsi yang dilakukan tergolong sedang
dan perlu ditingkatkan. Sementara itu, tahun
ini, upaya pencegahannya di seluruh K/L/
PD peserta SPI 2022, relatif sama dibanding
tahun lalu.
2. Menurut 66 persen responden, pegawai
di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022 telah
melaporkan/menolak gratifikasi. Ini berarti
upaya sosialisasi antikorupsinya rendah
dan perlu perbaikan segera. Sedangkan,
dibanding tahun lalu, upaya pencegahan
dengan menolak gratifikasi di seluruh K/L/
PD peserta SPI 2022 cenderung stagnan.
3. Sedikit sekali, yaitu 65 persen responden
yang yakin bahwa pegawai di seluruh K/L/
PD peserta SPI 2022 melaporkan/menolak
suap. Kondisi ini menunjukkan sosialisasi
antikorupsi yang masih rendah sehingga
membutuhkan intervensi. Sementara, upaya
pencegahan tersebut di seluruh K/L/PD
peserta SPI 2022, cenderung stagnan jika
Tabel 4.7 Upaya Pencegahan Korupsi dalam bentuk Sosialisasi Antikorupsi Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2022
Sumber: Data SPI 2022, diolah
g. Upaya Pencegahan Korupsi di seluruh K/L/
PD peserta SPI 2022: Sosialisasi Antikorupsi
Upaya pencegahan korupsi dalam bentuk
sosialisasi antikorupsi mengukur penilaian
dan pemahaman responden internal (pegawai)
terhadap frekuensi dari berbagai kegiatan
sosialisasi antikorupsi yang telah dilaksanakan
di unit kerja/organisasi selama 1 (satu) tahun
terakhir. Sosialisasi antikorupsi ini terdiri dari
berbagai hal yang terkait dengan tindakan
korupsi atau hal-hal yang dapat menjadi
pintu masuk dari tindak pidana korupsi itu
sendiri seperti mengelola konflik kepentingan,
menolak/melaporkan gratifikasi, melaporkan
LHKPN/LHKASN, hingga melaporkan tindak
pidana korupsi yang dilihat/didengar/diketahui
oleh pegawai.
Tingkat upaya pencegahan korupsi melalui
sosialisasi antikorupsi di seluruh K/L/PD
peserta SPI 2022 pada tahun 2022 berada pada
tingkat rendah. Berikut adalah uraian upaya
pencegahan korupsi per komponen:
1. Ada 86 persen responden yang percaya para
pegawai di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022
melaporkan LHKPN/LHKASN. Sosialisasi
antikorupsi yang dilakukan tergolong sedang
dan perlu ditingkatkan. Sementara itu, tahun
ini, upaya pencegahannya di seluruh K/L/
PD peserta SPI 2022, relatif sama dibanding
tahun lalu.
2. Menurut 66 persen responden, pegawai
di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022 telah
melaporkan/menolak gratifikasi. Ini berarti
upaya sosialisasi antikorupsinya rendah
dan perlu perbaikan segera. Sedangkan,
dibanding tahun lalu, upaya pencegahan
dengan menolak gratifikasi di seluruh K/L/
PD peserta SPI 2022 cenderung stagnan.
3. Sedikit sekali, yaitu 65 persen responden
yang yakin bahwa pegawai di seluruh K/L/
PD peserta SPI 2022 melaporkan/menolak
suap. Kondisi ini menunjukkan sosialisasi
antikorupsi yang masih rendah sehingga
membutuhkan intervensi. Sementara, upaya
pencegahan tersebut di seluruh K/L/PD
peserta SPI 2022, cenderung stagnan jika
Tabel 4.7 Upaya Pencegahan Korupsi dalam bentuk Sosialisasi Antikorupsi Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2022
Sumber: Data SPI 2022, diolah
www.kpk.go.id 38Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
dibanding tahun lalu.
4. Hanya ada 43 persen responden yang
menilai para pegawai di seluruh K/L/PD
peserta SPI 2022 melaporkan tindak pidana
korupsi yang dilihat/didengar/diketahui.
Upaya sosialisasi antikorupsinya rendah,
sehingga perlu segera ada intervensi. Pada
saat yang sama, upaya pencegahan dengan
melaporkan tindakan korupsi di seluruh K/L/
PD peserta SPI 2022, relatif sama dibanding
tahun lalu.
5. Hanya 66 persen responden yang menilai
para pegawai di seluruh K/L/PD peserta
SPI 2022 menghindari konflik kepentingan.
Artinya, sosialisasi antikorupsi yang
dilakukan rendah dan harus segera ada
intervensi. Sementara itu, tahun ini upaya
pencegahan untuk menghindari konflik
kepentingan di seluruh K/L/PD peserta SPI
2022 relatif tetap.
6. Transparansi di seluruh K/L/PD peserta
SPI 2022 masih tergolong sedang dan
perlu ditingkatkan, karena baru 93 persen
responden yang berpendapat bahwa
pegawai yang diduga korupsi (suap,
gratifikasi, jual beli jabatan, pemerasan,
penyalahgunaan anggaran, dll) akan
diproses sesuai ketentuan. Sedangkan,
dibanding tahun lalu, upaya pencegahannya
di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022
cenderung tidak berubah.
7. Upaya pencegahan korupsi di seluruh K/L/
PD peserta SPI 2022 kurang dan perlu
intervensi, karena baru 87 persen responden
yang menilai pimpinan tertinggi telah
memberikan keteladanan untuk mendorong
pencegahan korupsi. Sementara, upaya
pencegahan melalui keteladanan di seluruh
K/L/PD peserta SPI 2022 relatif berkurang
pada tahun ini.
8. Upaya pencegahan korupsi di seluruh K/L/
PD peserta SPI 2022 tergolong sedang dan
perlu ditingkatkan, karena baru 89 persen
responden yang menilai pimpinan/kepala
telah memberikan keteladanan untuk
mendorong pencegahan korupsi. Pada
saat yang sama, kondisi upaya pencegahan
tersebut di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022
relatif tidak berubah pada tahun ini.
dibanding tahun lalu.
4. Hanya ada 43 persen responden yang
menilai para pegawai di seluruh K/L/PD
peserta SPI 2022 melaporkan tindak pidana
korupsi yang dilihat/didengar/diketahui.
Upaya sosialisasi antikorupsinya rendah,
sehingga perlu segera ada intervensi. Pada
saat yang sama, upaya pencegahan dengan
melaporkan tindakan korupsi di seluruh K/L/
PD peserta SPI 2022, relatif sama dibanding
tahun lalu.
5. Hanya 66 persen responden yang menilai
para pegawai di seluruh K/L/PD peserta
SPI 2022 menghindari konflik kepentingan.
Artinya, sosialisasi antikorupsi yang
dilakukan rendah dan harus segera ada
intervensi. Sementara itu, tahun ini upaya
pencegahan untuk menghindari konflik
kepentingan di seluruh K/L/PD peserta SPI
2022 relatif tetap.
6. Transparansi di seluruh K/L/PD peserta
SPI 2022 masih tergolong sedang dan
perlu ditingkatkan, karena baru 93 persen
responden yang berpendapat bahwa
pegawai yang diduga korupsi (suap,
gratifikasi, jual beli jabatan, pemerasan,
penyalahgunaan anggaran, dll) akan
diproses sesuai ketentuan. Sedangkan,
dibanding tahun lalu, upaya pencegahannya
di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022
cenderung tidak berubah.
7. Upaya pencegahan korupsi di seluruh K/L/
PD peserta SPI 2022 kurang dan perlu
intervensi, karena baru 87 persen responden
yang menilai pimpinan tertinggi telah
memberikan keteladanan untuk mendorong
pencegahan korupsi. Sementara, upaya
pencegahan melalui keteladanan di seluruh
K/L/PD peserta SPI 2022 relatif berkurang
pada tahun ini.
8. Upaya pencegahan korupsi di seluruh K/L/
PD peserta SPI 2022 tergolong sedang dan
perlu ditingkatkan, karena baru 89 persen
responden yang menilai pimpinan/kepala
telah memberikan keteladanan untuk
mendorong pencegahan korupsi. Pada
saat yang sama, kondisi upaya pencegahan
tersebut di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022
relatif tidak berubah pada tahun ini.
www.kpk.go.id 39Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Risiko Korupsi & Upaya Pencegahan
Korupsi Eksternal
Integritas organisasi dalam pelayanan publik
dinilai berdasarkan adanya transparansi dalam
pelayanan publik, akuntabilitas penanganan
laporan korupsi, serta akuntabilitas pegawai.
Dalam hal ini, penilaian integritas menggunakan
kombinasi pendekatan persepsi dan
pengalaman (langsung maupun tidak langsung)
oleh pihak eksternal tentang bagaimana
organisasi yang diwakili oleh pegawai atau
pejabat publik melaksanakan tugas.
a. Risiko Korupsi dari sisi Transparansi dan
Keadilan Layanan
Dimensi Transparansi dan Keadilan Layanan
mengukur bagaimana pegawai/petugas di unit
kerja/organisasi memberikan layanan yang
sifatnya transparan, mudah diakses, dan tidak
diskriminatif terhadap pengguna layanan/
penerima manfaat dari pelaksanaan tugas
dan fungsi unit kerja/organisasi tersebut.
Transparansi dan keadilan layanan berkaitan
erat dengan risiko korupsi yang terjadi di
suatu lembaga, dimana apabila pelayanan
tidak dilakukan secara transparan dan adil
mengindikasikan kemungkinan adanya praktik
korupsi.
Secara umum, level risiko korupsi dari sisi
transparansi dan keadilan layanan di seluruh
K/L/PD peserta SPI 2022 adalah tinggi. Secara
keseluruhan, aspek transparansi dan keadilan
layanan pada tahun 2022 dapat dijelaskan oleh
berbagai observasi berikut
1. Terdapat 7 persen responden yang memberi
penilaian buruk terhadap kejelasan informasi
tentang standar dan prosedur pelaksanaan
tugas/layanan di seluruh K/L/PD peserta
SPI 2022. Kondisi ini menunjukkan risiko
tinggi, bahkan risiko tinggi dan sangat tinggi
tersebar di lebih dari 70% K/L/PD, sehingga
membutuhkan langkah perbaikan segera.
Pada saat yang sama, tahun ini, risiko
ketidakjelasan informasi di seluruh K/L/PD
peserta SPI 2022 cenderung tetap dibanding
tahun lalu.
2. Harus ada penanganan segera, untuk
mengatasi risiko tinggi di lebih dari 70% K/L/
PD peserta SPI 2022, lantaran sebanyak 8
persen responden menilai standar dan
prosedur terkait tugas/layanan yang
ditetapkan, sulit diikuti. Sementara itu,
angka risikonya di seluruh K/L/PD peserta
SPI 2022, relatif sama dibanding tahun lalu.
3. Ada risiko tinggi berupa pemberian perlakuan
istimewa/khusus yang tidak sesuai aturan
untuk pengguna layanan/stakeholder/pihak
tertentu di sekitar 30% K/L dan lebih dari
70% Pemerintah Daerah peserta SPI 2022,
seperti disampaikan 31 persen responden,
Tabel 4.8 Risiko Korupsi dari Transparansi dan Keadilan Layanan Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2022
Sumber: Data SPI 2022, diolah
Risiko Korupsi & Upaya Pencegahan
Korupsi Eksternal
Integritas organisasi dalam pelayanan publik
dinilai berdasarkan adanya transparansi dalam
pelayanan publik, akuntabilitas penanganan
laporan korupsi, serta akuntabilitas pegawai.
Dalam hal ini, penilaian integritas menggunakan
kombinasi pendekatan persepsi dan
pengalaman (langsung maupun tidak langsung)
oleh pihak eksternal tentang bagaimana
organisasi yang diwakili oleh pegawai atau
pejabat publik melaksanakan tugas.
a. Risiko Korupsi dari sisi Transparansi dan
Keadilan Layanan
Dimensi Transparansi dan Keadilan Layanan
mengukur bagaimana pegawai/petugas di unit
kerja/organisasi memberikan layanan yang
sifatnya transparan, mudah diakses, dan tidak
diskriminatif terhadap pengguna layanan/
penerima manfaat dari pelaksanaan tugas
dan fungsi unit kerja/organisasi tersebut.
Transparansi dan keadilan layanan berkaitan
erat dengan risiko korupsi yang terjadi di
suatu lembaga, dimana apabila pelayanan
tidak dilakukan secara transparan dan adil
mengindikasikan kemungkinan adanya praktik
korupsi.
Secara umum, level risiko korupsi dari sisi
transparansi dan keadilan layanan di seluruh
K/L/PD peserta SPI 2022 adalah tinggi. Secara
keseluruhan, aspek transparansi dan keadilan
layanan pada tahun 2022 dapat dijelaskan oleh
berbagai observasi berikut
1. Terdapat 7 persen responden yang memberi
penilaian buruk terhadap kejelasan informasi
tentang standar dan prosedur pelaksanaan
tugas/layanan di seluruh K/L/PD peserta
SPI 2022. Kondisi ini menunjukkan risiko
tinggi, bahkan risiko tinggi dan sangat tinggi
tersebar di lebih dari 70% K/L/PD, sehingga
membutuhkan langkah perbaikan segera.
Pada saat yang sama, tahun ini, risiko
ketidakjelasan informasi di seluruh K/L/PD
peserta SPI 2022 cenderung tetap dibanding
tahun lalu.
2. Harus ada penanganan segera, untuk
mengatasi risiko tinggi di lebih dari 70% K/L/
PD peserta SPI 2022, lantaran sebanyak 8
persen responden menilai standar dan
prosedur terkait tugas/layanan yang
ditetapkan, sulit diikuti. Sementara itu,
angka risikonya di seluruh K/L/PD peserta
SPI 2022, relatif sama dibanding tahun lalu.
3. Ada risiko tinggi berupa pemberian perlakuan
istimewa/khusus yang tidak sesuai aturan
untuk pengguna layanan/stakeholder/pihak
tertentu di sekitar 30% K/L dan lebih dari
70% Pemerintah Daerah peserta SPI 2022,
seperti disampaikan 31 persen responden,
Tabel 4.8 Risiko Korupsi dari Transparansi dan Keadilan Layanan Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2022
Sumber: Data SPI 2022, diolah
www.kpk.go.id 40Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
b. Risiko Korupsi dari Sisi Integritas Pegawai
seluruh K/L/PD peserta SPI 2022
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit
kerja/organisasi, integritas pegawai menjadi
salah satu hal yang sangat penting karena
pegawai tersebut merupakan representasi dari
unit kerja/organisasi tersebut, baik terhadap
pengguna layanan/penerima manfaat tertentu
maupun terhadap masyarakat umum secara
luas. Semakin tinggi integritas dari pegawai
di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022, semakin
rendah juga risiko korupsi.
Secara umum, level risiko korupsi dari sisi
integritas pegawai di seluruh K/L/PD peserta
SPI 2022 adalah sedang. Aspek integritas
pegawai di tahun 2021 dapat dijelaskan oleh
hasil observasi berikut:
1. Ada 3 persen responden yang mengaku
pernah mendengar/melihat pegawai di
seluruh K/L/PD peserta SPI 2022 menerima
pemberian (uang, barang, fasilitas) di luar
ketentuan saat melaksanakan tugas. Meski
di sebagian besar K/L/PD peserta SPI 2022
memiliki risiko rendah, risiko terhadap
integritas ini harus segera ditangani. Pada
saat yang sama, risiko terhadap integritas
di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022 lebih
rendah dibanding tahun lalu.
2. Sebesar 3 persen responden mengaku,
dalam 12 bulan terakhir, pernah dimintai
sesuatu (uang, barang, fasilitas) untuk
sehingga perlu ditangani serius. Pada saat
yang sama, risiko munculnya perlakuan
istimewa yang melanggar aturan di seluruh
K/L/PD peserta SPI 2022, cenderung naik
dibanding tahun lalu.
4. Menurut 30 persen responden, suku,
agama, kekerabatan, almamater, komunitas,
dan hubungan kedekatan lainnya dapat
mempengaruhi petugas di seluruh K/L/PD
peserta SPI 2022 tatkala melaksanakan
tugas atau memberikan pelayanan atau
memproses perizinan. Risikonya tinggi dan
harus ditangani secara serius. Sementara
itu, pada tahun ini risiko tersebut di seluruh
K/L/PD peserta SPI 2022 meningkat
dibanding tahun lalu.
Tabel 4.9 Risiko Korupsi dari sisi Integritas Pegawai Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2022
Sumber: Data SPI 2022, diolah
b. Risiko Korupsi dari Sisi Integritas Pegawai
seluruh K/L/PD peserta SPI 2022
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit
kerja/organisasi, integritas pegawai menjadi
salah satu hal yang sangat penting karena
pegawai tersebut merupakan representasi dari
unit kerja/organisasi tersebut, baik terhadap
pengguna layanan/penerima manfaat tertentu
maupun terhadap masyarakat umum secara
luas. Semakin tinggi integritas dari pegawai
di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022, semakin
rendah juga risiko korupsi.
Secara umum, level risiko korupsi dari sisi
integritas pegawai di seluruh K/L/PD peserta
SPI 2022 adalah sedang. Aspek integritas
pegawai di tahun 2021 dapat dijelaskan oleh
hasil observasi berikut:
1. Ada 3 persen responden yang mengaku
pernah mendengar/melihat pegawai di
seluruh K/L/PD peserta SPI 2022 menerima
pemberian (uang, barang, fasilitas) di luar
ketentuan saat melaksanakan tugas. Meski
di sebagian besar K/L/PD peserta SPI 2022
memiliki risiko rendah, risiko terhadap
integritas ini harus segera ditangani. Pada
saat yang sama, risiko terhadap integritas
di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022 lebih
rendah dibanding tahun lalu.
2. Sebesar 3 persen responden mengaku,
dalam 12 bulan terakhir, pernah dimintai
sesuatu (uang, barang, fasilitas) untuk
sehingga perlu ditangani serius. Pada saat
yang sama, risiko munculnya perlakuan
istimewa yang melanggar aturan di seluruh
K/L/PD peserta SPI 2022, cenderung naik
dibanding tahun lalu.
4. Menurut 30 persen responden, suku,
agama, kekerabatan, almamater, komunitas,
dan hubungan kedekatan lainnya dapat
mempengaruhi petugas di seluruh K/L/PD
peserta SPI 2022 tatkala melaksanakan
tugas atau memberikan pelayanan atau
memproses perizinan. Risikonya tinggi dan
harus ditangani secara serius. Sementara
itu, pada tahun ini risiko tersebut di seluruh
K/L/PD peserta SPI 2022 meningkat
dibanding tahun lalu.
Tabel 4.9 Risiko Korupsi dari sisi Integritas Pegawai Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2022
Sumber: Data SPI 2022, diolah
www.kpk.go.id 41Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
alasan administrasi, transport, rokok, kopi,
dll, di luar ketentuan saat berurusan dengan
petugas di 16% K/L dan 35% Pemerintah
Daerah peserta SPI 2022. Risiko terhadap
integritas ini harus ditangani secara serius.
Tetapi, dibanding tahun lalu, ada penurunan
risiko pegawai meminta barang atau uang
di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022.
3. Masih ada 2 persen responden yang
mengaku telah memberikan sesuatu (uang,
barang, fasilitas) pada pegawai di seluruh
K/L/PD peserta SPI 2022 saat mengurus
layanan. Risiko terhadap integritas ini harus
dihilangkan. Pada saat yang sama, risiko
terhadap integritas ini di seluruh K/L/PD
peserta SPI 2022 lebih rendah dibanding
tahun lalu.
c. Sistem Antikorupsi/Upaya Pencegahan
Korupsi
Unit kerja/organisasi dapat melakukan
berbagai upaya pencegahan korupsi, baik
dengan melakukan internalisasi budaya
antikorupsi melalui berbagai mekanisme
sosialisasi/kampanye hingga membangun
sistem antikorupsi yang baik dan memudahkan
pengguna layanan/penerima manfaat
pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja/
organisasi untuk ikut serta mengambil peran
secara aktif.
Secara umum, level upaya pencegahan
korupsi menurut pihak eksternal di seluruh
K/L/PD peserta SPI 2022 adalah sedang.
Aspek integritas pegawai di tahun 2022 dapat
dijelaskan oleh hasil observasi berikut:
1. Sebesar 74 persen responden mengatakan
melihat kampanye/imbauan antikorupsi
seperti pemasangan spanduk, banner, stiker,
poster, website, video, dll di seluruh K/L/
PD peserta SPI 2022, yang berarti upaya
pencegahan korupsi sudah berada pada
tingkatan tinggi dan harus dipertahankan.
2. Sebesar 84 persen responden yakin,
kampanye/imbauan antikorupsi seperti
pemasangan spanduk, banner, stiker,
poster, website, video, di seluruh K/L/PD
peserta SPI 2022 berhasil membuat pihak
eksternal/pengguna layanan menerapkan
perilaku antikorupsi ketika berhubungan
dengan instansi. Sudah ada upaya yang
cukup tinggi untuk mencegah korupsi dan
harus dipertahankan atau ditambah.
3. Sebanyak 91 persen responden
berpendapat seluruh K/L/PD peserta
SPI 2022 telah banyak melakukan upaya
perbaikan untuk mencegah korupsi. Artinya
upaya pencegahan korupsi yang dilakukan
tergolong sedang dan perlu ditambah.
Sementara itu, tahun ini, ada kenaikan upaya
pencegahan di seluruh K/L/PD peserta SPI
2022.
alasan administrasi, transport, rokok, kopi,
dll, di luar ketentuan saat berurusan dengan
petugas di 16% K/L dan 35% Pemerintah
Daerah peserta SPI 2022. Risiko terhadap
integritas ini harus ditangani secara serius.
Tetapi, dibanding tahun lalu, ada penurunan
risiko pegawai meminta barang atau uang
di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022.
3. Masih ada 2 persen responden yang
mengaku telah memberikan sesuatu (uang,
barang, fasilitas) pada pegawai di seluruh
K/L/PD peserta SPI 2022 saat mengurus
layanan. Risiko terhadap integritas ini harus
dihilangkan. Pada saat yang sama, risiko
terhadap integritas ini di seluruh K/L/PD
peserta SPI 2022 lebih rendah dibanding
tahun lalu.
c. Sistem Antikorupsi/Upaya Pencegahan
Korupsi
Unit kerja/organisasi dapat melakukan
berbagai upaya pencegahan korupsi, baik
dengan melakukan internalisasi budaya
antikorupsi melalui berbagai mekanisme
sosialisasi/kampanye hingga membangun
sistem antikorupsi yang baik dan memudahkan
pengguna layanan/penerima manfaat
pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja/
organisasi untuk ikut serta mengambil peran
secara aktif.
Secara umum, level upaya pencegahan
korupsi menurut pihak eksternal di seluruh
K/L/PD peserta SPI 2022 adalah sedang.
Aspek integritas pegawai di tahun 2022 dapat
dijelaskan oleh hasil observasi berikut:
1. Sebesar 74 persen responden mengatakan
melihat kampanye/imbauan antikorupsi
seperti pemasangan spanduk, banner, stiker,
poster, website, video, dll di seluruh K/L/
PD peserta SPI 2022, yang berarti upaya
pencegahan korupsi sudah berada pada
tingkatan tinggi dan harus dipertahankan.
2. Sebesar 84 persen responden yakin,
kampanye/imbauan antikorupsi seperti
pemasangan spanduk, banner, stiker,
poster, website, video, di seluruh K/L/PD
peserta SPI 2022 berhasil membuat pihak
eksternal/pengguna layanan menerapkan
perilaku antikorupsi ketika berhubungan
dengan instansi. Sudah ada upaya yang
cukup tinggi untuk mencegah korupsi dan
harus dipertahankan atau ditambah.
3. Sebanyak 91 persen responden
berpendapat seluruh K/L/PD peserta
SPI 2022 telah banyak melakukan upaya
perbaikan untuk mencegah korupsi. Artinya
upaya pencegahan korupsi yang dilakukan
tergolong sedang dan perlu ditambah.
Sementara itu, tahun ini, ada kenaikan upaya
pencegahan di seluruh K/L/PD peserta SPI
2022.
www.kpk.go.id 42Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
4. Sebesar 63 persen responden melihat ada
media pengaduan/pelaporan masyarakat
terkait korupsi di seluruh K/L/PD peserta
SPI 2022. Kondisi ini menunjukkan langkah
pencegahan korupsi yang dilakukan
tergolong tinggi sehingga sebaiknya
dipertahankan atau bisa ditambah.
5. Tercatat 90 persen responden menilai
seluruh K/L/PD peserta SPI 2022
memberikan perlindungan kepada
masyarakat yang melaporkan korupsi.
Ini berarti upaya pencegahan korupsinya
tergolong tinggi dan harus dipertahankan.
6. Sebesar 91 persen responden menyebut
laporan masyarakat tentang korupsi di
seluruh K/L/PD peserta SPI 2022 akan
ditindaklanjuti. Kondisi ini menunjukkan
upaya pencegahan korupsi yang tergolong
tinggi sehingga perlu dipertahankan.
7. Menurut 91 persen responden, semua
pegawai yang bekerja/melayani di seluruh
K/L/PD peserta SPI 2022 menjunjung tinggi
kejujuran. Upaya pencegahan korupsi yang
dilakukan tergolong sedang sehingga harus
ditambah. Sementara itu, tahun ini upaya
pencegahannya di seluruh K/L/PD peserta
SPI 2022, relatif sama dengan tahun lalu.
8. Upaya pencegahan korupsi di seluruh K/L/
PD peserta SPI 2022 tergolong sedang dan
perlu ditambah, mengingat baru 92 persen
responden menyatakan bahwa pegawai
yang bekerja/melayani di seluruh K/L/PD
peserta SPI 2022 menjalankan tugas sesuai
aturan. Sedangkan, level upaya pencegahan
ini di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022, naik
jika dibanding tahun lalu.
Tabel 4.10 Situasi Sistem Antikorupsi/Upaya Pencegahan Korupsi Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2022
Sumber: Data SPI 2022, diolah
4. Sebesar 63 persen responden melihat ada
media pengaduan/pelaporan masyarakat
terkait korupsi di seluruh K/L/PD peserta
SPI 2022. Kondisi ini menunjukkan langkah
pencegahan korupsi yang dilakukan
tergolong tinggi sehingga sebaiknya
dipertahankan atau bisa ditambah.
5. Tercatat 90 persen responden menilai
seluruh K/L/PD peserta SPI 2022
memberikan perlindungan kepada
masyarakat yang melaporkan korupsi.
Ini berarti upaya pencegahan korupsinya
tergolong tinggi dan harus dipertahankan.
6. Sebesar 91 persen responden menyebut
laporan masyarakat tentang korupsi di
seluruh K/L/PD peserta SPI 2022 akan
ditindaklanjuti. Kondisi ini menunjukkan
upaya pencegahan korupsi yang tergolong
tinggi sehingga perlu dipertahankan.
7. Menurut 91 persen responden, semua
pegawai yang bekerja/melayani di seluruh
K/L/PD peserta SPI 2022 menjunjung tinggi
kejujuran. Upaya pencegahan korupsi yang
dilakukan tergolong sedang sehingga harus
ditambah. Sementara itu, tahun ini upaya
pencegahannya di seluruh K/L/PD peserta
SPI 2022, relatif sama dengan tahun lalu.
8. Upaya pencegahan korupsi di seluruh K/L/
PD peserta SPI 2022 tergolong sedang dan
perlu ditambah, mengingat baru 92 persen
responden menyatakan bahwa pegawai
yang bekerja/melayani di seluruh K/L/PD
peserta SPI 2022 menjalankan tugas sesuai
aturan. Sedangkan, level upaya pencegahan
ini di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022, naik
jika dibanding tahun lalu.
Tabel 4.10 Situasi Sistem Antikorupsi/Upaya Pencegahan Korupsi Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2022
Sumber: Data SPI 2022, diolah
www.kpk.go.id 43Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Risiko Korupsi & Upaya Pencegahan
Korupsi Eksper
Integritas organisasi dalam pelayanan publik
juga dinilai dari pandangan eksper yang ahli
dan mengerti tentang instansi yang disurvei.
Hal ini dinilai berdasarkan pengamatan beserta
pengalaman berinteraksi eksper terkait dengan
instansi selama satu tahun terakhir.
Berikut adalah uraian mengenai risiko korupsi
berdasarkan pandangan eksper di seluruh K/L/
PD peserta SPI 2022:
1. Terdapat 16 persen responden yang
mengatakan, sering terjadi praktik suap
di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022, yang
berarti risiko suap tergolong sedang,
sehingga perlu diwaspadai. Sementara itu,
dibanding tahun lalu, risiko praktik suap
di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022 relatif
tidak berubah.
2. Sekitar 16 persen responden menyatakan
bahwa sering ada pungli di seluruh K/L/PD
peserta SPI 2022 dalam setahun terakhir,
yang berarti berisiko sedang dan harus
diwaspadai. Sedangkan, risiko pungli di
seluruh K/L/PD peserta SPI 2022 cenderung
stagnan dibandingkan tahun lalu.
3. Sebanyak 25 persen responden meyakini,
sering terjadi konflik kepentingan pada
pejabat/pegawai di seluruh K/L/PD peserta
SPI 2022 dalam 12 bulan terakhir, yang
menunjukkan adanya risiko sedang dan
membutuhkan kewaspadaan. Tetapi,
dibanding tahun lalu, risiko konflik
kepentingan di seluruh K/L/PD peserta SPI
2022 cenderung turun.
4. Berdasarkan penilaian buruk oleh 14 persen
responden terhadap kualitas transparansi
layanan publik dalam setahun terakhir,
seluruh K/L/PD peserta SPI 2022 memiliki
risiko yang tinggi, sehingga dibutuhkan
penanganan serius. Pada saat yang sama,
risiko terhadap kualitas transparansi
layanan publik di seluruh K/L/PD peserta SPI
2022, cenderung tidak berubah dibanding
tahun lalu.
5. Risiko intervensi dari pihak lain terhadap
layanan di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022
cukup besar seperti disampaikan 24 persen
responden. Kondisi ini menggambarkan
risiko tinggi serta perlu penanganan serius.
Sementara itu, dibanding tahun lalu, risiko
terjadinya intervensi pihak lain di seluruh
K/L/PD peserta SPI 2022 cenderung
stagnan.
6. Sebanyak 18 persen responden yang
memberi penilaian buruk terhadap kualitas
transparansi anggaran di seluruh K/L/
PD peserta SPI 2022, dalam setahun
terakhir. Tingkat risikonya tinggi serta
harus ditangani secara serius. Sedangkan,
angka risiko terhadap kualitas transparansi
anggaran di seluruh K/L/PD peserta SPI
2022, cenderung sama dibanding tahun lalu.
7. Ada risiko yang tinggi di seluruh K/L/
PD peserta SPI 2022, sebab 19 persen
responden menyebut bahwa kualitas
transparansi dan akuntabilitas pengadaan
barang dan jasa di seluruh K/L/PD peserta
SPI 2022 buruk, dalam setahun terakhir.
Dibutuhkan penanganan yang serius.
Sementara, dibanding tahun lalu, kondisi
risiko terhadap kualitas transparansi dan
akuntabilitas pengadaan barang dan jasa di
seluruh K/L/PD peserta SPI 2022 cenderung
sama.
8. Sebesar 21 persen responden menyebutkan,
dalam setahun terakhir tingkat objektivitas
kebijakan SDM di seluruh K/L/PD peserta
SPI 2022 bernilai buruk. Angka tersebut
menunjukkan risiko tinggi, sehingga perlu
ditangani secara serius. Pada saat yang
sama, risiko terhadap objektivitas kebijakan
sdm di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022,
cenderung tidak berubah dibanding tahun
lalu.
9. Seluruh K/L/PD peserta SPI 2022 memiliki
risiko tinggi, karena karena 23 persen
responden menyatakan kemampuan pihak
internal di seluruh K/L/PD peserta SPI
Risiko Korupsi & Upaya Pencegahan
Korupsi Eksper
Integritas organisasi dalam pelayanan publik
juga dinilai dari pandangan eksper yang ahli
dan mengerti tentang instansi yang disurvei.
Hal ini dinilai berdasarkan pengamatan beserta
pengalaman berinteraksi eksper terkait dengan
instansi selama satu tahun terakhir.
Berikut adalah uraian mengenai risiko korupsi
berdasarkan pandangan eksper di seluruh K/L/
PD peserta SPI 2022:
1. Terdapat 16 persen responden yang
mengatakan, sering terjadi praktik suap
di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022, yang
berarti risiko suap tergolong sedang,
sehingga perlu diwaspadai. Sementara itu,
dibanding tahun lalu, risiko praktik suap
di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022 relatif
tidak berubah.
2. Sekitar 16 persen responden menyatakan
bahwa sering ada pungli di seluruh K/L/PD
peserta SPI 2022 dalam setahun terakhir,
yang berarti berisiko sedang dan harus
diwaspadai. Sedangkan, risiko pungli di
seluruh K/L/PD peserta SPI 2022 cenderung
stagnan dibandingkan tahun lalu.
3. Sebanyak 25 persen responden meyakini,
sering terjadi konflik kepentingan pada
pejabat/pegawai di seluruh K/L/PD peserta
SPI 2022 dalam 12 bulan terakhir, yang
menunjukkan adanya risiko sedang dan
membutuhkan kewaspadaan. Tetapi,
dibanding tahun lalu, risiko konflik
kepentingan di seluruh K/L/PD peserta SPI
2022 cenderung turun.
4. Berdasarkan penilaian buruk oleh 14 persen
responden terhadap kualitas transparansi
layanan publik dalam setahun terakhir,
seluruh K/L/PD peserta SPI 2022 memiliki
risiko yang tinggi, sehingga dibutuhkan
penanganan serius. Pada saat yang sama,
risiko terhadap kualitas transparansi
layanan publik di seluruh K/L/PD peserta SPI
2022, cenderung tidak berubah dibanding
tahun lalu.
5. Risiko intervensi dari pihak lain terhadap
layanan di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022
cukup besar seperti disampaikan 24 persen
responden. Kondisi ini menggambarkan
risiko tinggi serta perlu penanganan serius.
Sementara itu, dibanding tahun lalu, risiko
terjadinya intervensi pihak lain di seluruh
K/L/PD peserta SPI 2022 cenderung
stagnan.
6. Sebanyak 18 persen responden yang
memberi penilaian buruk terhadap kualitas
transparansi anggaran di seluruh K/L/
PD peserta SPI 2022, dalam setahun
terakhir. Tingkat risikonya tinggi serta
harus ditangani secara serius. Sedangkan,
angka risiko terhadap kualitas transparansi
anggaran di seluruh K/L/PD peserta SPI
2022, cenderung sama dibanding tahun lalu.
7. Ada risiko yang tinggi di seluruh K/L/
PD peserta SPI 2022, sebab 19 persen
responden menyebut bahwa kualitas
transparansi dan akuntabilitas pengadaan
barang dan jasa di seluruh K/L/PD peserta
SPI 2022 buruk, dalam setahun terakhir.
Dibutuhkan penanganan yang serius.
Sementara, dibanding tahun lalu, kondisi
risiko terhadap kualitas transparansi dan
akuntabilitas pengadaan barang dan jasa di
seluruh K/L/PD peserta SPI 2022 cenderung
sama.
8. Sebesar 21 persen responden menyebutkan,
dalam setahun terakhir tingkat objektivitas
kebijakan SDM di seluruh K/L/PD peserta
SPI 2022 bernilai buruk. Angka tersebut
menunjukkan risiko tinggi, sehingga perlu
ditangani secara serius. Pada saat yang
sama, risiko terhadap objektivitas kebijakan
sdm di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022,
cenderung tidak berubah dibanding tahun
lalu.
9. Seluruh K/L/PD peserta SPI 2022 memiliki
risiko tinggi, karena karena 23 persen
responden menyatakan kemampuan pihak
internal di seluruh K/L/PD peserta SPI
www.kpk.go.id 44Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
2022 untuk mendeteksi kasus korupsi,
sangat buruk. Dibutuhkan penanganan
yang serius. Sementara itu, risiko terhadap
kemampuan seluruh K/L/PD peserta SPI
2022 mendeteksi kasus korupsi, cenderung
stagnan dibanding tahun lalu.
10. Sebanyak 27 persen responden
berpendapat, penerapan pesan-pesan
sosialisasi antikorupsi di kalangan pegawai-
pejabat di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022
sangat rendah dalam 12 bulan terkhir.
Angka tersebut menunjukkan risiko tinggi
yang membutuhkan penanganan serius.
Sedangkan, dibanding tahun lalu, risiko
tersebut di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022
cenderung stagnan.
11. Penilaian buruk terhadap integritas pegawai
di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022
diberikan oleh 14 persen responden, yang
menunjukkan risiko tinggi dan perlu ditangani
secara serius. Sementara, dibanding tahun
lalu, risiko tersebut di seluruh K/L/PD
Tabel 4.11 Risiko Korupsi Eksper Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2022
peserta SPI 2022 cenderung tidak berubah.
12. Ada banyak responden, yaitu 30 persen
yang menyatakan, seluruh K/L/PD
peserta SPI 2022 tidak cukup memberi
kesempatan kepada masyarakat terlibat
dalam pencegahan korupsi, seperti
membuka akses pengaduan, transparansi
anggaran, transparansi layanan, dll. Kondisi
ini menggambarkan risiko sangat tinggi
sehingga harus segera ditangani secara
serius. Pada saat yang sama, risiko tersebut
di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022
meningkat dibanding tahun lalu.
Sumber: Data SPI 2022, diolah
2022 untuk mendeteksi kasus korupsi,
sangat buruk. Dibutuhkan penanganan
yang serius. Sementara itu, risiko terhadap
kemampuan seluruh K/L/PD peserta SPI
2022 mendeteksi kasus korupsi, cenderung
stagnan dibanding tahun lalu.
10. Sebanyak 27 persen responden
berpendapat, penerapan pesan-pesan
sosialisasi antikorupsi di kalangan pegawai-
pejabat di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022
sangat rendah dalam 12 bulan terkhir.
Angka tersebut menunjukkan risiko tinggi
yang membutuhkan penanganan serius.
Sedangkan, dibanding tahun lalu, risiko
tersebut di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022
cenderung stagnan.
11. Penilaian buruk terhadap integritas pegawai
di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022
diberikan oleh 14 persen responden, yang
menunjukkan risiko tinggi dan perlu ditangani
secara serius. Sementara, dibanding tahun
lalu, risiko tersebut di seluruh K/L/PD
Tabel 4.11 Risiko Korupsi Eksper Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2022
peserta SPI 2022 cenderung tidak berubah.
12. Ada banyak responden, yaitu 30 persen
yang menyatakan, seluruh K/L/PD
peserta SPI 2022 tidak cukup memberi
kesempatan kepada masyarakat terlibat
dalam pencegahan korupsi, seperti
membuka akses pengaduan, transparansi
anggaran, transparansi layanan, dll. Kondisi
ini menggambarkan risiko sangat tinggi
sehingga harus segera ditangani secara
serius. Pada saat yang sama, risiko tersebut
di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022
meningkat dibanding tahun lalu.
Sumber: Data SPI 2022, diolah
www.kpk.go.id 45Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Perbaikan Situasi Integritas (Pegawai,
Pengguna, Eksper)
Survei Penilaian Integritas 2022 juga menangkap
persepsi responden mengenai perubahan
situasi integritas yang terjadi di seluruh K/L/PD
peserta SPI 2022 selama satu tahun terakhir
dibandingkan dengan kondisi integritas tahun
lalu. Pertanyaan ini diajukan kepada responden
internal beserta eksper.
Gambar 4.4 Perubahan Situasi Integritas Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2022 Menurut Jenis Responden
Berdasarkan jawaban yang diberikan responden
internal dan eksper, mayoritas responden
internal (56 persen) menyatakan bahwa situasi
korupsi tidak mengalami perubahan, yakni
masih tidak terjadi praktik korupsi. Sementara
itu, mayoritas responden eksper (43 persen)
paling banyak menyebutkan bahwa tidak
mengalami perubahan, yakni praktik korupsi
relatif masih rendah.
Sumber: Data SPI 2022, diolah
Perbaikan Situasi Integritas (Pegawai,
Pengguna, Eksper)
Survei Penilaian Integritas 2022 juga menangkap
persepsi responden mengenai perubahan
situasi integritas yang terjadi di seluruh K/L/PD
peserta SPI 2022 selama satu tahun terakhir
dibandingkan dengan kondisi integritas tahun
lalu. Pertanyaan ini diajukan kepada responden
internal beserta eksper.
Gambar 4.4 Perubahan Situasi Integritas Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2022 Menurut Jenis Responden
Berdasarkan jawaban yang diberikan responden
internal dan eksper, mayoritas responden
internal (56 persen) menyatakan bahwa situasi
korupsi tidak mengalami perubahan, yakni
masih tidak terjadi praktik korupsi. Sementara
itu, mayoritas responden eksper (43 persen)
paling banyak menyebutkan bahwa tidak
mengalami perubahan, yakni praktik korupsi
relatif masih rendah.
Sumber: Data SPI 2022, diolah
www.kpk.go.id 46Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Faktor Koreksi Seluruh K/L/PD Peserta
SPI 2022
Skor indeks integritas untuk setiap peserta SPI
2022, termasuk seluruh K/L/PD peserta SPI
2022, akan dikurangi dengan suatu faktor koreksi.
Gambar 4.5 Faktor Koreksi Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2022
Faktor koreksi dihitung dengan memanfaatkan
2 (dua) komponen, yaitu prevalensi korupsi dan
integritas pelaksanaan SPI. Untuk tahun 2022,
faktor koreksi seluruh K/L/PD peserta SPI 2022
adalah sebagai berikut:
Catatan Pelaksanaan SPI 2022
Pelaksanaan SPI 2022 di seluruh K/L/PD
peserta SPI 2022 memiliki tambahan catatan.
Mengingat kerangka sampel yang digunakan
merujuk pada daftar pegawai dan pengguna
yang diberikan instansi peserta SPI, kualitas
dari hasil survei juga dapat dipengaruhi oleh
kerangka sampel.
Dari data yang diterima dari seluruh K/L/
PD peserta SPI 2022 secara rata-rata, setiap
lembaga memiliki sebesar 51.4 persen pegawai
yang memiliki informasi memadai untuk masuk
sebagai kriteria sampel. Sementara itu, untuk
data pengguna layanan, rata-rata nasional
setiap lembaga memiliki 42.4 persen pengguna
layanan yang memenuhi kriteria sampel.
Selain catatan terkait kerangka sampel, KPK
juga melakukan analisis terkait anomali data
survei yang didapatkan dari responden. Anomali
merujuk pada keadaan dimana jawaban
responden berpotensi tidak merepresentasikan
situasi integritas di seluruh K/L/PD peserta SPI
2022 secara akurat. Secara umum, terdapat
52 lembaga peserta SPI 2022 yang mengalami
masalah anomali data. Hal ini menjadi catatan
khusus dalam pelaksanaan SPI 2022, dimana
Pimpinan dan Satuan Pengawas Internal di
lembaga-lembaga tersebut perlu memberikan
perhatian lebih dalam pelaksanaan SPI di tahun
mendatang.
Hasil observasi terhadap data internal dan
eksternal menggunakan Kolmogorov-Smirnov
normality test diketahui bahwa data tidak
terdistribusi normal hal ini mengindikasikan
bahwa KLPD memiliki ketimpangan yang sangat
jauh. Analisis selanjutnya menggunakan Grubbs
test for two opposite outliers menunjukkan
bahwa data internal dan eksternal memiliki
nilai p > 0,05 yang menunjukkan bahwa tidak
cukup bukti untuk mengatakan bahwa nilai
maksimum dan minimum adalah outlier.
Hasil uji Kolmogorov-Smirnov dan Grubbs
dapat dilihat pada lampiran. Temuan-temuan
ini menjadi tantangan dan catatan dalam
penelitian untuk pelaksanaan selanjutnya.
Sumber: Data SPI 2022, diolah
Faktor Koreksi Seluruh K/L/PD Peserta
SPI 2022
Skor indeks integritas untuk setiap peserta SPI
2022, termasuk seluruh K/L/PD peserta SPI
2022, akan dikurangi dengan suatu faktor koreksi.
Gambar 4.5 Faktor Koreksi Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2022
Faktor koreksi dihitung dengan memanfaatkan
2 (dua) komponen, yaitu prevalensi korupsi dan
integritas pelaksanaan SPI. Untuk tahun 2022,
faktor koreksi seluruh K/L/PD peserta SPI 2022
adalah sebagai berikut:
Catatan Pelaksanaan SPI 2022
Pelaksanaan SPI 2022 di seluruh K/L/PD
peserta SPI 2022 memiliki tambahan catatan.
Mengingat kerangka sampel yang digunakan
merujuk pada daftar pegawai dan pengguna
yang diberikan instansi peserta SPI, kualitas
dari hasil survei juga dapat dipengaruhi oleh
kerangka sampel.
Dari data yang diterima dari seluruh K/L/
PD peserta SPI 2022 secara rata-rata, setiap
lembaga memiliki sebesar 51.4 persen pegawai
yang memiliki informasi memadai untuk masuk
sebagai kriteria sampel. Sementara itu, untuk
data pengguna layanan, rata-rata nasional
setiap lembaga memiliki 42.4 persen pengguna
layanan yang memenuhi kriteria sampel.
Selain catatan terkait kerangka sampel, KPK
juga melakukan analisis terkait anomali data
survei yang didapatkan dari responden. Anomali
merujuk pada keadaan dimana jawaban
responden berpotensi tidak merepresentasikan
situasi integritas di seluruh K/L/PD peserta SPI
2022 secara akurat. Secara umum, terdapat
52 lembaga peserta SPI 2022 yang mengalami
masalah anomali data. Hal ini menjadi catatan
khusus dalam pelaksanaan SPI 2022, dimana
Pimpinan dan Satuan Pengawas Internal di
lembaga-lembaga tersebut perlu memberikan
perhatian lebih dalam pelaksanaan SPI di tahun
mendatang.
Hasil observasi terhadap data internal dan
eksternal menggunakan Kolmogorov-Smirnov
normality test diketahui bahwa data tidak
terdistribusi normal hal ini mengindikasikan
bahwa KLPD memiliki ketimpangan yang sangat
jauh. Analisis selanjutnya menggunakan Grubbs
test for two opposite outliers menunjukkan
bahwa data internal dan eksternal memiliki
nilai p > 0,05 yang menunjukkan bahwa tidak
cukup bukti untuk mengatakan bahwa nilai
maksimum dan minimum adalah outlier.
Hasil uji Kolmogorov-Smirnov dan Grubbs
dapat dilihat pada lampiran. Temuan-temuan
ini menjadi tantangan dan catatan dalam
penelitian untuk pelaksanaan selanjutnya.
Sumber: Data SPI 2022, diolah
www.kpk.go.id 47Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan
Merujuk paparan di atas, berikut rangkuman
integritas di lingkup peserta K/L/PD hasil
temuan SPI 2022:
• Secara umum, risiko korupsi di instansi-
instansi tersebut masih tergolong tinggi,
setidaknya dalam satu komponen
pelaksanaan tugas, seperti penyalahgunaan
fasilitas kantor untuk kepentingan
pribadi, adanya konflik kepentingan yang
dipengaruhi oleh suku, agama, hubungan
kekerabatan, almamater, dan sejenisnya,
juga adanya atasan yang memberi perintah
tidak sesuai aturan, risiko gratifikasi/suap,
termasuk pegawai yang melanggar aturan.
Temuan SPI 2022 menunjukkan 56%
kementerian dan lembaga masih memiliki
risiko korupsi tinggi sementara di tingkat
pemerintah daerah jumlahnya mencapai
76% dari seluruh total peserta.
• Risiko penyalahgunaan pengelolaan
anggaran diyakini masih berada pada tingkat
yang tinggi, khususnya terkait pengelolaan
anggaran. Hasil SPI 2022 mencatatkan
temuan dalam risiko ini mencapai angka
66% di kementerian/lembaga dan 77% untuk
pemerintah daerah. Risiko ini dapat terjadi
pada penggunaan anggaran perjalanan
dinas, penerimaan honor/uang transpor
lokal/perjadin tidak sesuai dengan Surat
Perintah Jalan (SPJ) yang ditandatangani,
dan penyalahgunaan anggaran kantor oleh
pejabat.
• Risiko penyalahgunaan pengelolaan
pengadaan barang/jasa berada pada
tingkat yang tinggi, setidaknya dalam satu
aspek PBJ. Tercatat, 63% kementerian/
lembaga dan 79% pemerintah daerah
masih bergelut dengan masalah ini
berdasarkan hasil temuan SPI 2022. Risiko
ini terjadi dalam berbagai bentuk, seperti
pengaturan tender untuk memenangkan
vendor tertentu, adanya kedekatan pejabat
dengan pemenang PBJ, adanya kemahalan
harga (tidak sesuai kualitas dengan harga),
adanya risiko gratifikasi/suap dari vendor
pemenang tender, maupun hasil PBJ yang
tidak bermanfaat.
• Risiko tidak adanya objektivitas pengelolaan
SDM saat promosi/mutasi diyakini masih
terjadi dengan skala sedang (kisaran rata-
rata nasional). Risiko ini bisa muncul karena
konflik kepentingan yang dipengaruhi
oleh hubungan kekerabatan, kedekatan
dengan pejabat, dan kesamaan almamater/
golongan/organisasi. Risiko ini masih terjadi
di 47% kementerian/lembaga dan 80% di
pemerintah daerah.
• Risiko perdagangan pengaruh (trading in
influence) berada dalam tingkat sedang.
Sebanyak 40% kementerian/lembaga masih
berada dalam skala risiko ini. Sementara
83% pemerintah daerah masih menghadapi
problem yang sama. Risiko ini terutama
terjadi saat penentuan program/kegiatan,
penentuan pemenang tender, perizinan,
pemberian pegawai, bantuan, sanksi/denda,
rekrutmen, dan pemberian/penyaluran.
• Sementara terkait dengan risiko pemberian
berupa gratifikasi/suap/pemerasan
masih ada (skala sedang). Hal tersebut
diyakini oleh para responden dari kalangan
eksternal. Temuannya, 38% kalangan
eksternal meyakini hal tersebut masih
terjadi di kementerian/lembaga dan 76%
terjadi di pemerintah daerah.
• Hasil SPI menunjukkan bahwa indikator
transparansi terkait informasi yang
memadai dan kemudahan akses bagi pihak
eksternal berada pada angka yang relatif
baik (di atas rata-rata nasional). Namun,
para responden masih mengeluhkan hal-
hal terkait kejelasan informasi mengenai
standar dan prosedur pelaksanaan tugas/
layanan, kemudahan standar/prosedur,
Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan
Merujuk paparan di atas, berikut rangkuman
integritas di lingkup peserta K/L/PD hasil
temuan SPI 2022:
• Secara umum, risiko korupsi di instansi-
instansi tersebut masih tergolong tinggi,
setidaknya dalam satu komponen
pelaksanaan tugas, seperti penyalahgunaan
fasilitas kantor untuk kepentingan
pribadi, adanya konflik kepentingan yang
dipengaruhi oleh suku, agama, hubungan
kekerabatan, almamater, dan sejenisnya,
juga adanya atasan yang memberi perintah
tidak sesuai aturan, risiko gratifikasi/suap,
termasuk pegawai yang melanggar aturan.
Temuan SPI 2022 menunjukkan 56%
kementerian dan lembaga masih memiliki
risiko korupsi tinggi sementara di tingkat
pemerintah daerah jumlahnya mencapai
76% dari seluruh total peserta.
• Risiko penyalahgunaan pengelolaan
anggaran diyakini masih berada pada tingkat
yang tinggi, khususnya terkait pengelolaan
anggaran. Hasil SPI 2022 mencatatkan
temuan dalam risiko ini mencapai angka
66% di kementerian/lembaga dan 77% untuk
pemerintah daerah. Risiko ini dapat terjadi
pada penggunaan anggaran perjalanan
dinas, penerimaan honor/uang transpor
lokal/perjadin tidak sesuai dengan Surat
Perintah Jalan (SPJ) yang ditandatangani,
dan penyalahgunaan anggaran kantor oleh
pejabat.
• Risiko penyalahgunaan pengelolaan
pengadaan barang/jasa berada pada
tingkat yang tinggi, setidaknya dalam satu
aspek PBJ. Tercatat, 63% kementerian/
lembaga dan 79% pemerintah daerah
masih bergelut dengan masalah ini
berdasarkan hasil temuan SPI 2022. Risiko
ini terjadi dalam berbagai bentuk, seperti
pengaturan tender untuk memenangkan
vendor tertentu, adanya kedekatan pejabat
dengan pemenang PBJ, adanya kemahalan
harga (tidak sesuai kualitas dengan harga),
adanya risiko gratifikasi/suap dari vendor
pemenang tender, maupun hasil PBJ yang
tidak bermanfaat.
• Risiko tidak adanya objektivitas pengelolaan
SDM saat promosi/mutasi diyakini masih
terjadi dengan skala sedang (kisaran rata-
rata nasional). Risiko ini bisa muncul karena
konflik kepentingan yang dipengaruhi
oleh hubungan kekerabatan, kedekatan
dengan pejabat, dan kesamaan almamater/
golongan/organisasi. Risiko ini masih terjadi
di 47% kementerian/lembaga dan 80% di
pemerintah daerah.
• Risiko perdagangan pengaruh (trading in
influence) berada dalam tingkat sedang.
Sebanyak 40% kementerian/lembaga masih
berada dalam skala risiko ini. Sementara
83% pemerintah daerah masih menghadapi
problem yang sama. Risiko ini terutama
terjadi saat penentuan program/kegiatan,
penentuan pemenang tender, perizinan,
pemberian pegawai, bantuan, sanksi/denda,
rekrutmen, dan pemberian/penyaluran.
• Sementara terkait dengan risiko pemberian
berupa gratifikasi/suap/pemerasan
masih ada (skala sedang). Hal tersebut
diyakini oleh para responden dari kalangan
eksternal. Temuannya, 38% kalangan
eksternal meyakini hal tersebut masih
terjadi di kementerian/lembaga dan 76%
terjadi di pemerintah daerah.
• Hasil SPI menunjukkan bahwa indikator
transparansi terkait informasi yang
memadai dan kemudahan akses bagi pihak
eksternal berada pada angka yang relatif
baik (di atas rata-rata nasional). Namun,
para responden masih mengeluhkan hal-
hal terkait kejelasan informasi mengenai
standar dan prosedur pelaksanaan tugas/
layanan, kemudahan standar/prosedur,
www.kpk.go.id 48Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
memastikan tidak ada perlakuan istimewa/
khusus yang tidak sesuai aturan, dan
menghindari konflik kepentingan saat
memberikan layanan/melaksanakan tugas.
Keluhan yang terjadi cukup besar baik di
kementerian/lembaga maupun pemerintah
daerah dengan hasil temuan yang sama,
masing-masing di angka 85%.
• Sosialisasi antikorupsi telah dilakukan
di instansi dan termasuk dalam kategori
sedang jika dibandingkan dengan rata-
rata nasional. Sosialisasi antikorupsi yang
dilakukan tetap perlu dirancang agar lebih
efektif untuk menjadikan kalangan pegawai
dapat menghindari konflik kepentingan,
melaporkan/menolak gratifikasi/suap, dan
melaporkan tindak pidana korupsi yang
dilihat/didengar/diketahui.
Meskipun upaya pencegahan korupsi di
instansi ini sudah sangat baik, namun masih
dapat ditingkatkan agar pengguna layanan/
pihak eksternal dapat menerapkan perilaku
antikorupsi ketika berhubungan dengan
instansi. Selain itu, instansi dapat meningkatkan
sistem antikorupsi melalui penyediaan media
pengaduan/pelaporan masyarakat terkait
korupsi, perlindungan pelapor antikorupsi, dan
memberi kepastian bahwa laporan tersebut
akan ditindaklanjuti. Juga perlu meyakinkan
pengguna layanan/pihak eksternal bahwa
pegawai yang bekerja/melayani menjunjung
tinggi kejujuran dan menjalankan tugas sesuai
aturan.
Saran
Berdasarkan pada temuan permasalahan
tersebut, KPK merumuskan rekomendasi agar
peserta K/L/PD dapat melakukan beberapa hal
upaya pencegahan korupsi sebagai berikut:
• Perbaikan mendasar terhadap upaya
pencegahan korupsi yang sudah dilakukan
dengan memastikan keberadaan hal-hal
berikut:
1) Menegakkan sanksi/hukuman terkait
pelanggaran perdagangan pengaruh
berdasarkan kode etik dan/atau
regulasi internal lainnya secara adil dan
konsisten.
2) Internalisasi larangan perdagangan
pengaruh terhadap seluruh pimpinan/
pegawai di instansi disertai contoh dari
pimpinan.
3) Implementasi kebijakan, regulasi, dan
mekanisme penanganan benturan
kepentingan di instansi.
4) Mengintensifkan upaya peningkatan
integritas bagi calon pimpinan/pejabat
di instansi dan deklarasi konflik
kepentingan yang dimiliki sebelum
menjabat dan secara tahunan.
5) Penguatan mekanisme pengawasan
internal untuk mendeteksi perdagangan
pengaruh sebelum, saat, dan setelah
pimpinan menduduki jabatan.
• Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye
kepada seluruh pemangku kepentingan,
terkait upaya pencegahan yang telah
dilakukan (jika sudah ada), khususnya yang
berkaitan dengan hal-hal berikut:
1) Kebijakan, regulasi, dan mekanisme
pelaporan/pengelolaan gratifikasi di
instansi.
2) Penegakan sanksi/hukuman
penerimaan suap/gratifikasi.
3) Pelatihan dan komunikasi rutin dengan
pegawai/pimpinan untuk menciptakan
perilaku yang menghindari penerimaan
suap/gratifikasi.
4) Mekanisme pengaduan tindakan suap/
gratifikasi dan tindak lanjutnya, serta
perlindungan terhadap pelapor baik dari
pihak internal maupun eksternal.
• Perbaikan mendasar dengan memperkuat
sistem pengawasan internal dan
internalisasi aturan pengelolaan benturan
kepentingan dan hukuman/sanksi, jika
terjadi penyalahgunaan perjalanan dinas,
mark up anggaran, penyalahgunaan
pengadaan barang dan jasa, hingga
penyalahgunaan honor kegiatan.
memastikan tidak ada perlakuan istimewa/
khusus yang tidak sesuai aturan, dan
menghindari konflik kepentingan saat
memberikan layanan/melaksanakan tugas.
Keluhan yang terjadi cukup besar baik di
kementerian/lembaga maupun pemerintah
daerah dengan hasil temuan yang sama,
masing-masing di angka 85%.
• Sosialisasi antikorupsi telah dilakukan
di instansi dan termasuk dalam kategori
sedang jika dibandingkan dengan rata-
rata nasional. Sosialisasi antikorupsi yang
dilakukan tetap perlu dirancang agar lebih
efektif untuk menjadikan kalangan pegawai
dapat menghindari konflik kepentingan,
melaporkan/menolak gratifikasi/suap, dan
melaporkan tindak pidana korupsi yang
dilihat/didengar/diketahui.
Meskipun upaya pencegahan korupsi di
instansi ini sudah sangat baik, namun masih
dapat ditingkatkan agar pengguna layanan/
pihak eksternal dapat menerapkan perilaku
antikorupsi ketika berhubungan dengan
instansi. Selain itu, instansi dapat meningkatkan
sistem antikorupsi melalui penyediaan media
pengaduan/pelaporan masyarakat terkait
korupsi, perlindungan pelapor antikorupsi, dan
memberi kepastian bahwa laporan tersebut
akan ditindaklanjuti. Juga perlu meyakinkan
pengguna layanan/pihak eksternal bahwa
pegawai yang bekerja/melayani menjunjung
tinggi kejujuran dan menjalankan tugas sesuai
aturan.
Saran
Berdasarkan pada temuan permasalahan
tersebut, KPK merumuskan rekomendasi agar
peserta K/L/PD dapat melakukan beberapa hal
upaya pencegahan korupsi sebagai berikut:
• Perbaikan mendasar terhadap upaya
pencegahan korupsi yang sudah dilakukan
dengan memastikan keberadaan hal-hal
berikut:
1) Menegakkan sanksi/hukuman terkait
pelanggaran perdagangan pengaruh
berdasarkan kode etik dan/atau
regulasi internal lainnya secara adil dan
konsisten.
2) Internalisasi larangan perdagangan
pengaruh terhadap seluruh pimpinan/
pegawai di instansi disertai contoh dari
pimpinan.
3) Implementasi kebijakan, regulasi, dan
mekanisme penanganan benturan
kepentingan di instansi.
4) Mengintensifkan upaya peningkatan
integritas bagi calon pimpinan/pejabat
di instansi dan deklarasi konflik
kepentingan yang dimiliki sebelum
menjabat dan secara tahunan.
5) Penguatan mekanisme pengawasan
internal untuk mendeteksi perdagangan
pengaruh sebelum, saat, dan setelah
pimpinan menduduki jabatan.
• Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye
kepada seluruh pemangku kepentingan,
terkait upaya pencegahan yang telah
dilakukan (jika sudah ada), khususnya yang
berkaitan dengan hal-hal berikut:
1) Kebijakan, regulasi, dan mekanisme
pelaporan/pengelolaan gratifikasi di
instansi.
2) Penegakan sanksi/hukuman
penerimaan suap/gratifikasi.
3) Pelatihan dan komunikasi rutin dengan
pegawai/pimpinan untuk menciptakan
perilaku yang menghindari penerimaan
suap/gratifikasi.
4) Mekanisme pengaduan tindakan suap/
gratifikasi dan tindak lanjutnya, serta
perlindungan terhadap pelapor baik dari
pihak internal maupun eksternal.
• Perbaikan mendasar dengan memperkuat
sistem pengawasan internal dan
internalisasi aturan pengelolaan benturan
kepentingan dan hukuman/sanksi, jika
terjadi penyalahgunaan perjalanan dinas,
mark up anggaran, penyalahgunaan
pengadaan barang dan jasa, hingga
penyalahgunaan honor kegiatan.
www.kpk.go.id 49Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
• Perbaikan mendasar terhadap upaya
pencegahan korupsi dalam proses
pengadaan barang dan jasa yang sudah
dilakukan serta memastikan hal-hal berikut:
1) Implementasi proses dan alur dari
perencanaan hingga pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa sesuai
peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
2) Internalisasi terkait dengan peran dan
independensi unit kerja pengadaan
barang dan jasa sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
3) Penguatan mekanisme probity audit
berkala untuk mendeteksi adanya
masalah dalam proses pengadaan
barang dan jasa.
4) Mengintensifkan penggunaan vendor
management system.
5) Pengelolaan benturan kepentingan
dalam proses pengadaan.
6) Penyesuaian proses pengadaan dan
pembayaran secara elektronik yang
sudah disiapkan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
• Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye
aturan mengenai sistem merit dan
pengelolaan benturan kepentingan dalam
pengelolaan SDM di seluruh tingkat jabatan
di instansi.
• Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye (jika
sudah ada) mengenai upaya pencegahan
yang telah dilakukan kepada seluruh
pemangku kepentingan baik internal
maupun eksternal, khususnya yang
berkaitan dengan hal-hal berikut:
1) Penegakan sanksi/hukuman terkait
pelanggaran dalam pelaksanaan tugas
dan intervensi yang tidak sesuai aturan
berdasarkan kode etik dan/atau regulasi
internal lainnya.
2) Adanya larangan pelaksanaan tugas
yang tidak sesuai aturan terhadap
seluruh pimpinan/pegawai di instansi
disertai contoh dari pimpinan.
3) Kebijakan, regulasi, dan mekanisme
penanganan benturan kepentingan di
instansi.
4) Upaya peningkatan integritas bagi
calon pimpinan/pejabat di instansi
dan deklarasi konflik kepentingan yang
dimiliki sebelum menjabat dan secara
periodik.
5) Penguatan mekanisme pengawasan
internal untuk mendeteksi intervensi
dan benturan kepentingan sebelum,
saat, dan setelah pimpinan menduduki
jabatan.
• Mengoptimalkan upaya internalisasi
peningkatan kesadaran dan perilaku
melaporkan LHKPN melalui:
1) Sosialisasi, kampanye, dan pelatihan
secara periodik dan berkelanjutan.
2) Memperkuat aturan dengan memperluas
cakupan wajib lapor, sanksi dll.
3) Mengaitkan pelaporan dengan syarat
untuk mendapatkan hak (promosi,
insentif, dll).
4) Memberikan hukuman sosial/
administratif kepada yang tidak melapor.
• Mempertahankan penyediaan informasi
tentang pelaksanaan tugas yang memadai,
meskipun sebagian besar responden
menganggap penyediaan informasi sudah
baik.
• Perbaikan mendasar terhadap upaya
peningkatan prosedur layanan yang sudah
dilakukan dengan memastikan berbagai hal
berikut:
1) Proses bisnis yang sederhana dan
tetap berada dalam koridor peraturan
perundang-undangan.
2) Optimalisasi penggunaan teknologi
dalam pengambilan keputusan terkait
dengan layanan yang diberikan.
3) Evaluasi dan memotret sudut pandang
pengguna layanan terkait dengan
prosedur dan kejelasan layanan.
• Perbaikan mendasar terhadap upaya
pencegahan korupsi dalam proses
pengadaan barang dan jasa yang sudah
dilakukan serta memastikan hal-hal berikut:
1) Implementasi proses dan alur dari
perencanaan hingga pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa sesuai
peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
2) Internalisasi terkait dengan peran dan
independensi unit kerja pengadaan
barang dan jasa sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
3) Penguatan mekanisme probity audit
berkala untuk mendeteksi adanya
masalah dalam proses pengadaan
barang dan jasa.
4) Mengintensifkan penggunaan vendor
management system.
5) Pengelolaan benturan kepentingan
dalam proses pengadaan.
6) Penyesuaian proses pengadaan dan
pembayaran secara elektronik yang
sudah disiapkan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
• Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye
aturan mengenai sistem merit dan
pengelolaan benturan kepentingan dalam
pengelolaan SDM di seluruh tingkat jabatan
di instansi.
• Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye (jika
sudah ada) mengenai upaya pencegahan
yang telah dilakukan kepada seluruh
pemangku kepentingan baik internal
maupun eksternal, khususnya yang
berkaitan dengan hal-hal berikut:
1) Penegakan sanksi/hukuman terkait
pelanggaran dalam pelaksanaan tugas
dan intervensi yang tidak sesuai aturan
berdasarkan kode etik dan/atau regulasi
internal lainnya.
2) Adanya larangan pelaksanaan tugas
yang tidak sesuai aturan terhadap
seluruh pimpinan/pegawai di instansi
disertai contoh dari pimpinan.
3) Kebijakan, regulasi, dan mekanisme
penanganan benturan kepentingan di
instansi.
4) Upaya peningkatan integritas bagi
calon pimpinan/pejabat di instansi
dan deklarasi konflik kepentingan yang
dimiliki sebelum menjabat dan secara
periodik.
5) Penguatan mekanisme pengawasan
internal untuk mendeteksi intervensi
dan benturan kepentingan sebelum,
saat, dan setelah pimpinan menduduki
jabatan.
• Mengoptimalkan upaya internalisasi
peningkatan kesadaran dan perilaku
melaporkan LHKPN melalui:
1) Sosialisasi, kampanye, dan pelatihan
secara periodik dan berkelanjutan.
2) Memperkuat aturan dengan memperluas
cakupan wajib lapor, sanksi dll.
3) Mengaitkan pelaporan dengan syarat
untuk mendapatkan hak (promosi,
insentif, dll).
4) Memberikan hukuman sosial/
administratif kepada yang tidak melapor.
• Mempertahankan penyediaan informasi
tentang pelaksanaan tugas yang memadai,
meskipun sebagian besar responden
menganggap penyediaan informasi sudah
baik.
• Perbaikan mendasar terhadap upaya
peningkatan prosedur layanan yang sudah
dilakukan dengan memastikan berbagai hal
berikut:
1) Proses bisnis yang sederhana dan
tetap berada dalam koridor peraturan
perundang-undangan.
2) Optimalisasi penggunaan teknologi
dalam pengambilan keputusan terkait
dengan layanan yang diberikan.
3) Evaluasi dan memotret sudut pandang
pengguna layanan terkait dengan
prosedur dan kejelasan layanan.
www.kpk.go.id 50Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Daftar Pustaka
ACRC, 2015. Integrity Assessment: A Practical Guide. Sejong: ACRC.
ACRC. (2017). A Practical Guide to Integrity Assessment. Anti-Corruption and Civil Rights Commission.
http://ethics.acrc.go.kr/en/board.do?command=searchDetail&method=searchList
&menuId=0203160302
Alfada, A. (2019). The destructive effect of corruption on economic growth in Indonesia:
A threshold model. Heliyon, 5.
Antonakas, N. P., Konstantopoulos, N. & Seimenis, I., 2014. Human Resource Management’s role in the
public sector and the level of corruption: The case of Greek Tax Administration. Procedia - Social
and Behavioral Sciences, Volume 148, pp. 455 - 462.
Chêne, M., 2015. Corruption and anti-corruption practices in human resource management in the
public sector, s.l.: U4.
Cimpoeru, M. V. & Cimpoeru, V., 2015. Budgetary Transparency – an Improving Factor for Corruption.
Procedia Economics and Finance, Volume 27, pp. 579 - 586.
Graycar, A., & Smith, R. G. (Eds.). (2011). Handbook of Global Research and Practice in Corruption.
Edward Elgar.
Graycar, A. & Prenzler, T., 2013. Understanding and Preventing Corruption. Hampshire: Palgrave
Macmillan.
Hechanova, M. R. M., Melgar, I., Falguera, P. Z. & Villaverde, M., 2014. Organisational Culture and
Workplace Corruption in Government Hospitals. Journal of Pacific Rim Psychology, 8(2), pp. 62-70.
Heinrich, F. & Hodess, R., 2011. Measuring Corruption. Dalam: Handbook of Global Research and Practice
in Corruption. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, pp. 18 - 33.
KPK. (2021). Laporan SPI 2021: Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2021. Komisi Pemberantasan Korupsi.
https://jaga.id/jendela-pencegahan/spi?vnk=290b0196
Kurek, K. A., Heijman, W., van Ophem, J., Gędek, S., & Strojny, J. (2022). Measuring local competitiveness:
comparing and integrating two methods PCA and AHP. Quality & Quantity, 56(June 2022), 1371–
1389. https://doi.org/10.1007/s11135-021-01181-z
Mungiu-Pippidi, A., & Heywood, P. M. (Eds.). (2020). A Research Agenda for Studies of Corruption. Edward
Elgar Publishing.
Rose, R., & Mishler, W. (2007, October 25). Explaining the Gap between the Experience and Perception of
Corruption. Rose, Richard and Mishler, William, Explaining the Gap between the Experience and
Perception of Corruption (October 25, 2007). Centre for the Study of Public Policy, U. of Aberdeen:
Studies in Public Policy No. 432, Available at SSRN: https://ssrn.com/abs, 432. https://ssrn.com/
abstract=2559710
Torsello, D., 2018. Organizational Culture and Corruption. Dalam: Encyclopedia of Business and
Professional Ethics. Cham: Springer International Publishing, pp. 1 - 5.
Transparency International, 1995. 1995 TI Corruption Index, Berlin: Transparency International.
Transparency International, 2018. Corruption Perception Index 2018, Berlin: Transparency International.
UNDP. (2008). A User’s Guide to Measuring Corruption (1st ed.). United Nations Development Programme.
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/users_guide_measuring_
corruption.pdf
Wu, D., Feng, X., & Wen, Q. (2011). The Research of Evaluation for Growth Suitability of Carya Cathayensis
Sarg. Based on PCA and AHP. Procedia Engineering, 15, 1879-1883. 10.1016/j.proeng.2011.08.350.
.
Daftar Pustaka
ACRC, 2015. Integrity Assessment: A Practical Guide. Sejong: ACRC.
ACRC. (2017). A Practical Guide to Integrity Assessment. Anti-Corruption and Civil Rights Commission.
http://ethics.acrc.go.kr/en/board.do?command=searchDetail&method=searchList
&menuId=0203160302
Alfada, A. (2019). The destructive effect of corruption on economic growth in Indonesia:
A threshold model. Heliyon, 5.
Antonakas, N. P., Konstantopoulos, N. & Seimenis, I., 2014. Human Resource Management’s role in the
public sector and the level of corruption: The case of Greek Tax Administration. Procedia - Social
and Behavioral Sciences, Volume 148, pp. 455 - 462.
Chêne, M., 2015. Corruption and anti-corruption practices in human resource management in the
public sector, s.l.: U4.
Cimpoeru, M. V. & Cimpoeru, V., 2015. Budgetary Transparency – an Improving Factor for Corruption.
Procedia Economics and Finance, Volume 27, pp. 579 - 586.
Graycar, A., & Smith, R. G. (Eds.). (2011). Handbook of Global Research and Practice in Corruption.
Edward Elgar.
Graycar, A. & Prenzler, T., 2013. Understanding and Preventing Corruption. Hampshire: Palgrave
Macmillan.
Hechanova, M. R. M., Melgar, I., Falguera, P. Z. & Villaverde, M., 2014. Organisational Culture and
Workplace Corruption in Government Hospitals. Journal of Pacific Rim Psychology, 8(2), pp. 62-70.
Heinrich, F. & Hodess, R., 2011. Measuring Corruption. Dalam: Handbook of Global Research and Practice
in Corruption. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, pp. 18 - 33.
KPK. (2021). Laporan SPI 2021: Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2021. Komisi Pemberantasan Korupsi.
https://jaga.id/jendela-pencegahan/spi?vnk=290b0196
Kurek, K. A., Heijman, W., van Ophem, J., Gędek, S., & Strojny, J. (2022). Measuring local competitiveness:
comparing and integrating two methods PCA and AHP. Quality & Quantity, 56(June 2022), 1371–
1389. https://doi.org/10.1007/s11135-021-01181-z
Mungiu-Pippidi, A., & Heywood, P. M. (Eds.). (2020). A Research Agenda for Studies of Corruption. Edward
Elgar Publishing.
Rose, R., & Mishler, W. (2007, October 25). Explaining the Gap between the Experience and Perception of
Corruption. Rose, Richard and Mishler, William, Explaining the Gap between the Experience and
Perception of Corruption (October 25, 2007). Centre for the Study of Public Policy, U. of Aberdeen:
Studies in Public Policy No. 432, Available at SSRN: https://ssrn.com/abs, 432. https://ssrn.com/
abstract=2559710
Torsello, D., 2018. Organizational Culture and Corruption. Dalam: Encyclopedia of Business and
Professional Ethics. Cham: Springer International Publishing, pp. 1 - 5.
Transparency International, 1995. 1995 TI Corruption Index, Berlin: Transparency International.
Transparency International, 2018. Corruption Perception Index 2018, Berlin: Transparency International.
UNDP. (2008). A User’s Guide to Measuring Corruption (1st ed.). United Nations Development Programme.
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/users_guide_measuring_
corruption.pdf
Wu, D., Feng, X., & Wen, Q. (2011). The Research of Evaluation for Growth Suitability of Carya Cathayensis
Sarg. Based on PCA and AHP. Procedia Engineering, 15, 1879-1883. 10.1016/j.proeng.2011.08.350.
.
www.kpk.go.id 51Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Lampiran
Lampiran
www.kpk.go.id 52Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Uji Normalitas Distribusi Jawaban Responden Internal SPI 2022 (Metode Shapiro-Wilk)
(Jawaban Responden Dalam Bentuk Skala 1 – 6)
Variabel Pertanyaan Internal
(Skala Likert 1 – 6)
Obs z Prob>z
Q401A 222,470 23.850 0.00000
Q401B 222,470 23.150 0.00000
Q402_1 222,470 22.444 0.00000
Q402_2 222,470 22.113 0.00000
Q402_3 222,470 22.654 0.00000
Q402_4 222,470 22.771 0.00000
Q402_5 222,470 21.673 0.00000
Q402_6 222,470 22.440 0.00000
Q403B 222,470 22.619 0.00000
Q404A 222,470 23.373 0.00000
Q405A 222,470 22.238 0.00000
Q501B (logic jump) 33,440 13.846 0.00000
Q501C_1 222,470 23.397 0.00000
Q501C_2 222,470 23.116 0.00000
Q501C_3 222,470 23.222 0.00000
Q501C_4 222,470 20.378 0.00000
Q501C_5 222,470 22.816 0.00000
Q503C 222,470 21.760 0.00000
Q504A 222,470 23.341 0.00000
Q504B 222,470 23.410 0.00000
Q601A_1 222,470 21.805 0.00000
Q601A_2 222,470 21.002 0.00000
Q601A_3 222,470 21.594 0.00000
Q601B 222,470 22.242 0.00000
Q602A 222,470 23.205 0.00000
Q602C 222,470 23.862 0.00000
Q701 222,470 23.061 0.00000
Q702A 222,470 22.802 0.00000
Q703A 222,470 23.065 0.00000
Q704A 222,470 23.077 0.00000
Q704B 222,470 23.245 0.00000
Q705A 222,470 23.688 0.00000
Q706A 222,470 23.248 0.00000
Uji Normalitas Distribusi Jawaban Responden Internal SPI 2022 (Metode Shapiro-Wilk)
(Jawaban Responden Dalam Bentuk Skala 1 – 6)
Variabel Pertanyaan Internal
(Skala Likert 1 – 6)
Obs z Prob>z
Q401A 222,470 23.850 0.00000
Q401B 222,470 23.150 0.00000
Q402_1 222,470 22.444 0.00000
Q402_2 222,470 22.113 0.00000
Q402_3 222,470 22.654 0.00000
Q402_4 222,470 22.771 0.00000
Q402_5 222,470 21.673 0.00000
Q402_6 222,470 22.440 0.00000
Q403B 222,470 22.619 0.00000
Q404A 222,470 23.373 0.00000
Q405A 222,470 22.238 0.00000
Q501B (logic jump) 33,440 13.846 0.00000
Q501C_1 222,470 23.397 0.00000
Q501C_2 222,470 23.116 0.00000
Q501C_3 222,470 23.222 0.00000
Q501C_4 222,470 20.378 0.00000
Q501C_5 222,470 22.816 0.00000
Q503C 222,470 21.760 0.00000
Q504A 222,470 23.341 0.00000
Q504B 222,470 23.410 0.00000
Q601A_1 222,470 21.805 0.00000
Q601A_2 222,470 21.002 0.00000
Q601A_3 222,470 21.594 0.00000
Q601B 222,470 22.242 0.00000
Q602A 222,470 23.205 0.00000
Q602C 222,470 23.862 0.00000
Q701 222,470 23.061 0.00000
Q702A 222,470 22.802 0.00000
Q703A 222,470 23.065 0.00000
Q704A 222,470 23.077 0.00000
Q704B 222,470 23.245 0.00000
Q705A 222,470 23.688 0.00000
Q706A 222,470 23.248 0.00000
www.kpk.go.id 53Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Grafik Distribusi Jawaban Responden Pegawai terhadap pertanyaan SPI 2022
Grafik Distribusi Jawaban Responden Pegawai terhadap pertanyaan SPI 2022
www.kpk.go.id 54Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
www.kpk.go.id 55Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
www.kpk.go.id 56Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
www.kpk.go.id 57Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
(Jawaban Responden Dalam Bentuk Skala 1 – 6 Dikelompokkan Ada & Tidak Ada dan sebaliknya)
Variabel Pertanyaan Internal
(Skala Likert 1 – 6
dikelompokkan Ada/ Tidak Ada)
Obs z Prob>z
Q403A 222,470 20.459 0.00000
Q404B 222,470 20.305 0.00000
Q405B 222,470 22.453 0.00000
Q405C (logic jump) 51,975 16.091 0.00000
Q502B 222,470 26.145 0.00000
Q602D 222,470 22.345 0.00000
Q702B_1 222,470 22.593 0.00000
Q702B_2 222,470 22.039 0.00000
Q702B_3 222,470 22.338 0.00000
Q702B_4 222,470 22.699 0.00000
Q702B_5 222,470 22.191 0.00000
Q704C 222,470 22.324 0.00000
Q705B 222,470 23.394 0.00000
Q706B 222,470 23.254 0.00000
Q501C_1 222,470 23.397 0.00000
Q501C_2 222,470 23.116 0.00000
Q501C_3 222,470 23.222 0.00000
Q501C_4 222,470 20.378 0.00000
Q501C_5 222,470 22.816 0.00000
(Jawaban Responden Dalam Bentuk Skala 1 – 6 Dikelompokkan Ada & Tidak Ada dan sebaliknya)
Variabel Pertanyaan Internal
(Skala Likert 1 – 6
dikelompokkan Ada/ Tidak Ada)
Obs z Prob>z
Q403A 222,470 20.459 0.00000
Q404B 222,470 20.305 0.00000
Q405B 222,470 22.453 0.00000
Q405C (logic jump) 51,975 16.091 0.00000
Q502B 222,470 26.145 0.00000
Q602D 222,470 22.345 0.00000
Q702B_1 222,470 22.593 0.00000
Q702B_2 222,470 22.039 0.00000
Q702B_3 222,470 22.338 0.00000
Q702B_4 222,470 22.699 0.00000
Q702B_5 222,470 22.191 0.00000
Q704C 222,470 22.324 0.00000
Q705B 222,470 23.394 0.00000
Q706B 222,470 23.254 0.00000
Q501C_1 222,470 23.397 0.00000
Q501C_2 222,470 23.116 0.00000
Q501C_3 222,470 23.222 0.00000
Q501C_4 222,470 20.378 0.00000
Q501C_5 222,470 22.816 0.00000
www.kpk.go.id 58Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Grafik Distribusi Jawaban Responden Pegawai terhadap pertanyaan SPI 2022
Grafik Distribusi Jawaban Responden Pegawai terhadap pertanyaan SPI 2022
www.kpk.go.id 59Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
www.kpk.go.id 60Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
www.kpk.go.id 61Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Uji Normalitas Distribusi Jawaban Responden Eksternal SPI 2022 (Metode Shapiro-Wilk)
(Jawaban Responden Dalam Bentuk Skala 1 – 6)
Variable Pertanyaan ke Eksper
(Skala Likert 1 – 6 dikelompokkan Ada/
Tidak Ada)
Obs z Prob>z
Q503 162,155 21.316 0.00000
Grafik Distribusi Jawaban Responden Eksternal terhadap pertanyaan SPI 2022
Uji Normalitas Distribusi Jawaban Responden Eksternal SPI 2022 (Metode Shapiro-Wilk)
(Jawaban Responden Dalam Bentuk Skala 1 – 6)
Variable Pertanyaan ke Eksper
(Skala Likert 1 – 6 dikelompokkan Ada/
Tidak Ada)
Obs z Prob>z
Q503 162,155 21.316 0.00000
Grafik Distribusi Jawaban Responden Eksternal terhadap pertanyaan SPI 2022
www.kpk.go.id 62Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Uji Normalitas Distribusi Jawaban Responden Eksper SPI 2022 (Metode Shapiro-Wilk)
(Jawaban Responden Dalam Bentuk Skala 1 – 6)
Grafik Distribusi Jawaban Responden Eksternal terhadap pertanyaan SPI 2022
Variabel Pertanyaan Eksper
(Skala Likert 1 – 6)
Obs z Prob>z
Q404 8,160 13.619 0.00000
Q405 8,160 11.859 0.00000
Q406 8,160 13.568 0.00000
Q407 8,160 13.141 0.00000
Q408 8,160 13.100 0.00000
Q409 8,160 12.729 0.00000
Q410 8,160 10.979 0.00000
Q601 8,160 13.307 0.00000
Q602 8,160 10.168 0.00000
Uji Normalitas Distribusi Jawaban Responden Eksper SPI 2022 (Metode Shapiro-Wilk)
(Jawaban Responden Dalam Bentuk Skala 1 – 6)
Grafik Distribusi Jawaban Responden Eksternal terhadap pertanyaan SPI 2022
Variabel Pertanyaan Eksper
(Skala Likert 1 – 6)
Obs z Prob>z
Q404 8,160 13.619 0.00000
Q405 8,160 11.859 0.00000
Q406 8,160 13.568 0.00000
Q407 8,160 13.141 0.00000
Q408 8,160 13.100 0.00000
Q409 8,160 12.729 0.00000
Q410 8,160 10.979 0.00000
Q601 8,160 13.307 0.00000
Q602 8,160 10.168 0.00000
www.kpk.go.id 63Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
www.kpk.go.id 64Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Uji Normalitas Distribusi Jawaban Responden Eksper SPI 2022 (Metode Shapiro-Wilk)
(Jawaban Responden Dalam Bentuk Skala 1 – 6 Dikelompokkan Ada & Tidak Ada dan sebaliknya)
Grafik Distribusi Jawaban Responden Eksper terhadap pertanyaan SPI 2022
Variabel Pertanyaan Eksper
(Skala Likert 1 – 6 dikelompokkan
Ada/ Tidak Ada)
Obs z Prob>z
Q401 8,160 10.376 0.00000
Q402 8,160 10.333 0.00000
Q403 8,160 9.272 0.00000
Uji Normalitas Distribusi Jawaban Responden Eksper SPI 2022 (Metode Shapiro-Wilk)
(Jawaban Responden Dalam Bentuk Skala 1 – 6 Dikelompokkan Ada & Tidak Ada dan sebaliknya)
Grafik Distribusi Jawaban Responden Eksper terhadap pertanyaan SPI 2022
Variabel Pertanyaan Eksper
(Skala Likert 1 – 6 dikelompokkan
Ada/ Tidak Ada)
Obs z Prob>z
Q401 8,160 10.376 0.00000
Q402 8,160 10.333 0.00000
Q403 8,160 9.272 0.00000
www.kpk.go.id 65Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS INDONESIA TAHUN 2022
SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS INDONESIA TAHUN 2022
www.kpk.go.id 66Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS INDONESIA TAHUN 2022
SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS INDONESIA TAHUN 2022
www.kpk.go.id 67Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Indeks Survei Penilaian Integritas 2022
Kategori Kementerian
Institusi
Indeks SPI
2021
Indeks SPI
2022
Kementerian Agama 80.06 74.16
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 82.38 78.48
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 79.86 78.23
Kementerian Kesehatan 76.79 75.15
Kementerian Sosial 78.04 72.69
Kementerian Ketenagakerjaan 75.49 74.64
Kementerian Perindustrian 85.62 81.81
Kementerian Perdagangan 84.43 75.61
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 83.49 76.27
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 82.64 73.59
Kementerian Perhubungan 78.99 75.18
Kementerian Komunikasi dan Informatika 79.76 81.1
Kementerian Pertanian 80.82 72.68
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 79.57 77.28
Kementerian Kelautan dan Perikanan 83.14 80.32
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 77.82 70.87
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 73.78 75.56
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 72.73 74.55
Kementerian Dalam Negeri 80.65 76.03
Kementerian Riset dan Teknologi (BRIN) 80.5 76.88
Kementerian Luar Negeri 85.96 81.76
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 65.67 74.2
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 80.96 78.04
Kementerian Badan Usaha Milik Negara 83.28 81.53
Kementerian Pemuda dan Olahraga 71.12 72.53
Badan Koordinasi Penanaman Modal 82.61 79.38
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 83.4 80.08
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 83.93 82.64
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 83.88 83.43
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 82.51 81.24
Kementerian Sekretariat Negara 85.7 85.48
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 86.71 82.71
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 78.33 80.3
Indeks Survei Penilaian Integritas 2022
Kategori Kementerian
Institusi
Indeks SPI
2021
Indeks SPI
2022
Kementerian Agama 80.06 74.16
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 82.38 78.48
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 79.86 78.23
Kementerian Kesehatan 76.79 75.15
Kementerian Sosial 78.04 72.69
Kementerian Ketenagakerjaan 75.49 74.64
Kementerian Perindustrian 85.62 81.81
Kementerian Perdagangan 84.43 75.61
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 83.49 76.27
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 82.64 73.59
Kementerian Perhubungan 78.99 75.18
Kementerian Komunikasi dan Informatika 79.76 81.1
Kementerian Pertanian 80.82 72.68
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 79.57 77.28
Kementerian Kelautan dan Perikanan 83.14 80.32
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 77.82 70.87
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 73.78 75.56
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 72.73 74.55
Kementerian Dalam Negeri 80.65 76.03
Kementerian Riset dan Teknologi (BRIN) 80.5 76.88
Kementerian Luar Negeri 85.96 81.76
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 65.67 74.2
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 80.96 78.04
Kementerian Badan Usaha Milik Negara 83.28 81.53
Kementerian Pemuda dan Olahraga 71.12 72.53
Badan Koordinasi Penanaman Modal 82.61 79.38
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 83.4 80.08
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 83.93 82.64
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 83.88 83.43
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 82.51 81.24
Kementerian Sekretariat Negara 85.7 85.48
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 86.71 82.71
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 78.33 80.3
www.kpk.go.id 68Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Indeks Survei Penilaian Integritas 2022
Kategori Lembaga/Non Kementerian
Institusi
Indeks SPI
2021
Indeks SPI
2022
Mahkamah Agung 82.72 74.61
Kepolisian Negara Republik Indonesia 80.7 66.49
Kejaksaan Agung 80.86 75.82
Bank Indonesia 89.69 87.28
Komisi Pemilihan Umum (KPU) 77.69 73.24
Ombudsman Republik Indonesia 79.14 79.21
Otoritas Jasa Keuangan 85.47 85.24
Badan Pengawas Pemilihan Umum 79.85 78.14
BPJS Kesehatan 84.18 79.83
BPJS Ketenagakerjaan 82.07 81.93
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia 82.2 82.32
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 84.3 84.53
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 81.77 80.08
Badan Narkotika Nasional 82.95 80.39
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 80.49 78.37
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 80.4 79.56
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan 87.23 84.57
Badan Pengawas Obat dan Makanan 86.91 84.04
Badan Pusat Statistik 83.56 82.8
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 76.8 82.78
Badan Nasional Pengelola Perbatasan 82.88 79.44
Televisi Republik Indonesia 73.04 73
Radio Republik Indonesia 84.64 77.73
Komisi Penyiaran Indonesia 72.99 65.85
Badan Pengawas Tenaga Nuklir 84.66 83.43
Majelis Permusyawaratan Rakyat 78.32 76.46
Dewan Perwakilan Rakyat 78.56 77.43
Dewan Perwakilan Daerah 71.76 72.61
Mahkamah Konstitusi 81.97 83.15
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 82.88 82.88
Indeks Survei Penilaian Integritas 2022
Kategori Lembaga/Non Kementerian
Institusi
Indeks SPI
2021
Indeks SPI
2022
Mahkamah Agung 82.72 74.61
Kepolisian Negara Republik Indonesia 80.7 66.49
Kejaksaan Agung 80.86 75.82
Bank Indonesia 89.69 87.28
Komisi Pemilihan Umum (KPU) 77.69 73.24
Ombudsman Republik Indonesia 79.14 79.21
Otoritas Jasa Keuangan 85.47 85.24
Badan Pengawas Pemilihan Umum 79.85 78.14
BPJS Kesehatan 84.18 79.83
BPJS Ketenagakerjaan 82.07 81.93
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia 82.2 82.32
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 84.3 84.53
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 81.77 80.08
Badan Narkotika Nasional 82.95 80.39
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 80.49 78.37
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 80.4 79.56
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan 87.23 84.57
Badan Pengawas Obat dan Makanan 86.91 84.04
Badan Pusat Statistik 83.56 82.8
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 76.8 82.78
Badan Nasional Pengelola Perbatasan 82.88 79.44
Televisi Republik Indonesia 73.04 73
Radio Republik Indonesia 84.64 77.73
Komisi Penyiaran Indonesia 72.99 65.85
Badan Pengawas Tenaga Nuklir 84.66 83.43
Majelis Permusyawaratan Rakyat 78.32 76.46
Dewan Perwakilan Rakyat 78.56 77.43
Dewan Perwakilan Daerah 71.76 72.61
Mahkamah Konstitusi 81.97 83.15
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 82.88 82.88
www.kpk.go.id 69Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Lembaga Penjamin Simpanan 86.19 82.77
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 73.27 74.88
Komisi Pengawas Persaingan Usaha 81.11 79.73
Badan Informasi Geospasial 83.88 80.74
Badan Kepegawaian Negara 85.59 83.07
Badan Siber dan Sandi Negara 81.76 80.05
Badan Standardisasi Nasional 84.01 83.67
Lembaga Administrasi Negara 87.4 83.97
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 86.23 84.68
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 82.19 78.96
Arsip Nasional Republik Indonesia 84.93 80.66
Badan Nasional Sertifikasi Profesi 77.5 84.6
Komisi Aparatur Sipil Negara 78.87 78.71
Komisi Yudisial 81.06 77.46
Badan Nasional Penanggulangan Bencana 75.04 75.52
Badan Amil Zakat Nasional 77.58 77.64
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 83.21 80.34
Badan Pengelola Keuangan Haji 82.37 81.01
Komisi Kejaksaan 71.41 70.34
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 77.22 78.55
Dewan Jaminan Sosial Nasional 83.88 79.94
Sekretariat Kabinet 85.26 83.49
Lembaga Ketahanan Nasional 88.05 78.81
Lembaga Penjamin Simpanan 86.19 82.77
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 73.27 74.88
Komisi Pengawas Persaingan Usaha 81.11 79.73
Badan Informasi Geospasial 83.88 80.74
Badan Kepegawaian Negara 85.59 83.07
Badan Siber dan Sandi Negara 81.76 80.05
Badan Standardisasi Nasional 84.01 83.67
Lembaga Administrasi Negara 87.4 83.97
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 86.23 84.68
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 82.19 78.96
Arsip Nasional Republik Indonesia 84.93 80.66
Badan Nasional Sertifikasi Profesi 77.5 84.6
Komisi Aparatur Sipil Negara 78.87 78.71
Komisi Yudisial 81.06 77.46
Badan Nasional Penanggulangan Bencana 75.04 75.52
Badan Amil Zakat Nasional 77.58 77.64
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 83.21 80.34
Badan Pengelola Keuangan Haji 82.37 81.01
Komisi Kejaksaan 71.41 70.34
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 77.22 78.55
Dewan Jaminan Sosial Nasional 83.88 79.94
Sekretariat Kabinet 85.26 83.49
Lembaga Ketahanan Nasional 88.05 78.81
www.kpk.go.id 70Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Indeks Survei Penilaian Integritas 2022
Kategori Provinsi
Institusi
Indeks SPI
2021
Indeks SPI
2022
Pemerintah Provinsi Aceh 65.38 63.35
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 69.26 66.2
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 75.44 70.57
Pemerintah Provinsi Riau 66.07 64.16
Pemerintah Provinsi Jambi 66.39 69.42
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 70.65 65.59
Pemerintah Provinsi Bengkulu 63.04 62.77
Pemerintah Provinsi Lampung 68.28 62.23
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 71.51 65.21
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 70.07 71.27
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 68.7 73.3
Pemerintah Provinsi Jawa Barat 77.54 75.67
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 80.97 78.17
Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta 82.81 78.76
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 70.35 73.11
Pemerintah Provinsi Banten 61.38 70.71
Pemerintah Provinsi Bali 76.93 78.82
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 67.92 70.36
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 72.24 66.86
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 70.79 76.17
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 71.97 67.04
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 71.98 73.76
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 66.35 73.04
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 72.9 70.3
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 62.67 77.77
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 76.21 68.91
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 70.61 65.89
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara 59.17 66.31
Pemerintah Provinsi Gorontalo 75.97 76.05
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat 49.13 66.92
Pemerintah Provinsi Maluku 69.69 60.57
Pemerintah Provinsi Maluku Utara 70.44 60.37
Pemerintah Provinsi Papua Barat 66.74 56.42
Pemerintah Provinsi Papua 58.04 66.76
Indeks Survei Penilaian Integritas 2022
Kategori Provinsi
Institusi
Indeks SPI
2021
Indeks SPI
2022
Pemerintah Provinsi Aceh 65.38 63.35
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 69.26 66.2
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 75.44 70.57
Pemerintah Provinsi Riau 66.07 64.16
Pemerintah Provinsi Jambi 66.39 69.42
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 70.65 65.59
Pemerintah Provinsi Bengkulu 63.04 62.77
Pemerintah Provinsi Lampung 68.28 62.23
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 71.51 65.21
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 70.07 71.27
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 68.7 73.3
Pemerintah Provinsi Jawa Barat 77.54 75.67
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 80.97 78.17
Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta 82.81 78.76
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 70.35 73.11
Pemerintah Provinsi Banten 61.38 70.71
Pemerintah Provinsi Bali 76.93 78.82
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 67.92 70.36
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 72.24 66.86
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 70.79 76.17
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 71.97 67.04
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 71.98 73.76
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 66.35 73.04
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 72.9 70.3
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 62.67 77.77
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 76.21 68.91
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 70.61 65.89
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara 59.17 66.31
Pemerintah Provinsi Gorontalo 75.97 76.05
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat 49.13 66.92
Pemerintah Provinsi Maluku 69.69 60.57
Pemerintah Provinsi Maluku Utara 70.44 60.37
Pemerintah Provinsi Papua Barat 66.74 56.42
Pemerintah Provinsi Papua 58.04 66.76
www.kpk.go.id 71Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Institusi
Indeks SPI
2021
Indeks SPI
2022
Pemerintah Kota Banda Aceh 78.79 73.98
Pemerintah Kota Sabang 71.31 71.3
Pemerintah Kota Langsa 55.63 72.71
Pemerintah Kota Lhokseumawe 66.33 70.94
Pemerintah Kota Subulussalam 59.27 61.89
Pemerintah Kota Sibolga 71.54 66.29
Pemerintah Kota Tanjung Balai 66.94 68.33
Pemerintah Kota Pematang Siantar 69.28 68.1
Pemerintah Kota Tebing Tinggi 71.53 69.8
Pemerintah Kota Medan 47.4 61.69
Pemerintah Kota Binjai 68.14 73.29
Pemerintah Kota Padang Sidempuan 76.09 67.93
Pemerintah Kota Gunungsitoli 82.37 79.84
Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota 74.07 70.8
Pemerintah Kota Padang 76.3 71.64
Pemerintah Kota Solok 73.94 72.62
Pemerintah Kota Sawahlunto 73.38 70.71
Pemerintah Kota Padang Panjang 74.89 78.76
Pemerintah Kota Bukit Tinggi 78.29 77.49
Pemerintah Kota Payakumbuh 75.75 75.05
Pemerintah Kota Pariaman 67.24 66.21
Pemerintah Kota Pekanbaru 65.39 69.33
Pemerintah Kota Dumai 69.69 70
Pemerintah Kota Jambi 69.99 72.36
Pemerintah Kota Sungai Penuh 59.65 66.85
Pemerintah Kota Palembang 70.54 63.85
Pemerintah Kota Prabumulih 68.77 75.54
Pemerintah Kota Pagar Alam 49.68 63.45
Pemerintah Kota Lubuk Linggau 77.4 68.3
Pemerintah Kota Bengkulu 72.37 71.41
Pemerintah Kota Bandar Lampung 65.58 69.35
Pemerintah Kota Metro 78.48 75.59
Indeks Survei Penilaian Integritas 2022
Kategori Kota
Institusi
Indeks SPI
2021
Indeks SPI
2022
Pemerintah Kota Banda Aceh 78.79 73.98
Pemerintah Kota Sabang 71.31 71.3
Pemerintah Kota Langsa 55.63 72.71
Pemerintah Kota Lhokseumawe 66.33 70.94
Pemerintah Kota Subulussalam 59.27 61.89
Pemerintah Kota Sibolga 71.54 66.29
Pemerintah Kota Tanjung Balai 66.94 68.33
Pemerintah Kota Pematang Siantar 69.28 68.1
Pemerintah Kota Tebing Tinggi 71.53 69.8
Pemerintah Kota Medan 47.4 61.69
Pemerintah Kota Binjai 68.14 73.29
Pemerintah Kota Padang Sidempuan 76.09 67.93
Pemerintah Kota Gunungsitoli 82.37 79.84
Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota 74.07 70.8
Pemerintah Kota Padang 76.3 71.64
Pemerintah Kota Solok 73.94 72.62
Pemerintah Kota Sawahlunto 73.38 70.71
Pemerintah Kota Padang Panjang 74.89 78.76
Pemerintah Kota Bukit Tinggi 78.29 77.49
Pemerintah Kota Payakumbuh 75.75 75.05
Pemerintah Kota Pariaman 67.24 66.21
Pemerintah Kota Pekanbaru 65.39 69.33
Pemerintah Kota Dumai 69.69 70
Pemerintah Kota Jambi 69.99 72.36
Pemerintah Kota Sungai Penuh 59.65 66.85
Pemerintah Kota Palembang 70.54 63.85
Pemerintah Kota Prabumulih 68.77 75.54
Pemerintah Kota Pagar Alam 49.68 63.45
Pemerintah Kota Lubuk Linggau 77.4 68.3
Pemerintah Kota Bengkulu 72.37 71.41
Pemerintah Kota Bandar Lampung 65.58 69.35
Pemerintah Kota Metro 78.48 75.59
Indeks Survei Penilaian Integritas 2022
Kategori Kota
www.kpk.go.id 72Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Pemerintah Kota Pangkalpinang 72.52 70.11
Pemerintah Kota Batam 73.11 72.68
Pemerintah Kota Tanjung Pinang 71.36 71.83
Pemerintah Kota Bogor 75.22 73.06
Pemerintah Kota Sukabumi 75.31 72.6
Pemerintah Kota Bandung 67.93 72.62
Pemerintah Kota Cirebon 74.6 73.55
Pemerintah Kota Bekasi 75.38 69.58
Pemerintah Kota Depok 74.53 73.21
Pemerintah Kota Cimahi 76.08 72.22
Pemerintah Kota Tasikmalaya 74.64 73.96
Pemerintah Kota Banjar 75.22 75.18
Pemerintah Kota Magelang 78.72 80
Pemerintah Kota Surakarta 84.52 81.99
Pemerintah Kota Salatiga 73.37 73.3
Pemerintah Kota Semarang 78.27 74.1
Pemerintah Kota Pekalongan 80.66 78.17
Pemerintah Kota Tegal 67.96 74.23
Pemerintah Kota Yogyakarta 74.47 79.36
Pemerintah Kota Kediri 76.14 77.1
Pemerintah Kota Blitar 82.28 81.8
Pemerintah Kota Malang 78.68 77.07
Pemerintah Kota Probolinggo 75.13 78.5
Pemerintah Kota Pasuruan 71.03 71.4
Pemerintah Kota Mojokerto 76.03 77
Pemerintah Kota Madiun 78.52 83
Pemerintah Kota Surabaya 82.91 72.71
Pemerintah Kota Batu 76.09 75.5
Pemerintah Kota Tangerang 76.91 71.3
Pemerintah Kota Cilegon 69.5 71.52
Pemerintah Kota Serang 66.24 64.02
Pemerintah Kota Tangerang Selatan 70.94 73.32
Pemerintah Kota Denpasar 81.96 80.22
Pemerintah Kota Mataram 80.86 70.37
Pemerintah Kota Bima 69.29 67.37
Pemerintah Kota Kupang 65.26 67.94
Pemerintah Kota Pangkalpinang 72.52 70.11
Pemerintah Kota Batam 73.11 72.68
Pemerintah Kota Tanjung Pinang 71.36 71.83
Pemerintah Kota Bogor 75.22 73.06
Pemerintah Kota Sukabumi 75.31 72.6
Pemerintah Kota Bandung 67.93 72.62
Pemerintah Kota Cirebon 74.6 73.55
Pemerintah Kota Bekasi 75.38 69.58
Pemerintah Kota Depok 74.53 73.21
Pemerintah Kota Cimahi 76.08 72.22
Pemerintah Kota Tasikmalaya 74.64 73.96
Pemerintah Kota Banjar 75.22 75.18
Pemerintah Kota Magelang 78.72 80
Pemerintah Kota Surakarta 84.52 81.99
Pemerintah Kota Salatiga 73.37 73.3
Pemerintah Kota Semarang 78.27 74.1
Pemerintah Kota Pekalongan 80.66 78.17
Pemerintah Kota Tegal 67.96 74.23
Pemerintah Kota Yogyakarta 74.47 79.36
Pemerintah Kota Kediri 76.14 77.1
Pemerintah Kota Blitar 82.28 81.8
Pemerintah Kota Malang 78.68 77.07
Pemerintah Kota Probolinggo 75.13 78.5
Pemerintah Kota Pasuruan 71.03 71.4
Pemerintah Kota Mojokerto 76.03 77
Pemerintah Kota Madiun 78.52 83
Pemerintah Kota Surabaya 82.91 72.71
Pemerintah Kota Batu 76.09 75.5
Pemerintah Kota Tangerang 76.91 71.3
Pemerintah Kota Cilegon 69.5 71.52
Pemerintah Kota Serang 66.24 64.02
Pemerintah Kota Tangerang Selatan 70.94 73.32
Pemerintah Kota Denpasar 81.96 80.22
Pemerintah Kota Mataram 80.86 70.37
Pemerintah Kota Bima 69.29 67.37
Pemerintah Kota Kupang 65.26 67.94
www.kpk.go.id 73Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Pemerintah Kota Pontianak 76.24 76.52
Pemerintah Kota Singkawang 71.34 73.91
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat 73.61 74.86
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur 70.02 68.39
Pemerintah Kota Palangka Raya 64.09 69.37
Pemerintah Kabupaten Kotabaru 70.3 70.19
Pemerintah Kota Banjarmasin 75.86 76.23
Pemerintah Kota Banjarbaru 76.35 78.1
Pemerintah Kota Balikpapan 70.12 73.51
Pemerintah Kota Samarinda 62.8 70.03
Pemerintah Kota Bontang 62.56 74.02
Pemerintah Kota Tarakan 65.99 73.74
Pemerintah Kota Manado 72.32 63.64
Pemerintah Kota Bitung 66.95 72.3
Pemerintah Kota Tomohon 78.82 74.33
Pemerintah Kota Kotamobagu 79.34 76.48
Pemerintah Kota Palu 70.34 66.07
Pemerintah Kota Makassar 59.95 66.38
Pemerintah Kota Parepare 75.52 73.53
Pemerintah Kota Palopo 75.32 70.42
Pemerintah Kota Kendari 77.01 78.25
Pemerintah Kota Bau-Bau 66.62 71.55
Pemerintah Kota Gorontalo 71.22 72.12
Pemerintah Kota Ambon 69.86 62.8
Pemerintah Kota Tual 65.9 68.73
Pemerintah Kota Ternate 68.06 66.54
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan 75.82 74.3
Pemerintah Kota Sorong 60.46 68.53
Pemerintah Kota Jayapura 70.1 70.91
Pemerintah Kota Pontianak 76.24 76.52
Pemerintah Kota Singkawang 71.34 73.91
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat 73.61 74.86
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur 70.02 68.39
Pemerintah Kota Palangka Raya 64.09 69.37
Pemerintah Kabupaten Kotabaru 70.3 70.19
Pemerintah Kota Banjarmasin 75.86 76.23
Pemerintah Kota Banjarbaru 76.35 78.1
Pemerintah Kota Balikpapan 70.12 73.51
Pemerintah Kota Samarinda 62.8 70.03
Pemerintah Kota Bontang 62.56 74.02
Pemerintah Kota Tarakan 65.99 73.74
Pemerintah Kota Manado 72.32 63.64
Pemerintah Kota Bitung 66.95 72.3
Pemerintah Kota Tomohon 78.82 74.33
Pemerintah Kota Kotamobagu 79.34 76.48
Pemerintah Kota Palu 70.34 66.07
Pemerintah Kota Makassar 59.95 66.38
Pemerintah Kota Parepare 75.52 73.53
Pemerintah Kota Palopo 75.32 70.42
Pemerintah Kota Kendari 77.01 78.25
Pemerintah Kota Bau-Bau 66.62 71.55
Pemerintah Kota Gorontalo 71.22 72.12
Pemerintah Kota Ambon 69.86 62.8
Pemerintah Kota Tual 65.9 68.73
Pemerintah Kota Ternate 68.06 66.54
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan 75.82 74.3
Pemerintah Kota Sorong 60.46 68.53
Pemerintah Kota Jayapura 70.1 70.91
www.kpk.go.id 74Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Indeks Survei Penilaian Integritas 2022
Kategori Kabupaten
Institusi
Indeks SPI
2021
Indeks SPI
2022
Pemerintah Kabupaten Simeulue 63.32 65.19
Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil 65.9 65.99
Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan 73.52 72.31
Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara 55.33 63.15
Pemerintah Kabupaten Aceh Timur 72.42 66.83
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah 72.05 68.96
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat 73.55 69.47
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar 67.99 65.75
Pemerintah Kabupaten Pidie 63.98 70.19
Pemerintah Kabupaten Bireuen 71.82 66.23
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara 67.34 66.52
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya 78.07 75.26
Pemerintah Kabupaten Gayo Lues 73.84 71.03
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang 67.42 67.92
Pemerintah Kabupaten Nagan Raya 65.61 70.48
Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya 68.89 68.36
Pemerintah Kabupaten Bener Meriah 66.88 67.66
Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya 76.16 74.39
Pemerintah Kabupaten Nias 75.11 74.5
Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal 66.43 60.19
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan 79.59 80.02
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah 70.01 67.36
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara 72.88 72.28
Pemerintah Kabupaten Toba 61.89 70.82
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu 60.18 70.98
Pemerintah Kabupaten Asahan 78.63 71.64
Pemerintah Kabupaten Simalungun 57.45 65.6
Pemerintah Kabupaten Dairi 66.01 72.33
Pemerintah Kabupaten Karo 61.76 71.85
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang 69.22 66.78
Pemerintah Kabupaten Langkat 70.79 67.99
Indeks Survei Penilaian Integritas 2022
Kategori Kabupaten
Institusi
Indeks SPI
2021
Indeks SPI
2022
Pemerintah Kabupaten Simeulue 63.32 65.19
Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil 65.9 65.99
Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan 73.52 72.31
Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara 55.33 63.15
Pemerintah Kabupaten Aceh Timur 72.42 66.83
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah 72.05 68.96
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat 73.55 69.47
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar 67.99 65.75
Pemerintah Kabupaten Pidie 63.98 70.19
Pemerintah Kabupaten Bireuen 71.82 66.23
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara 67.34 66.52
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya 78.07 75.26
Pemerintah Kabupaten Gayo Lues 73.84 71.03
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang 67.42 67.92
Pemerintah Kabupaten Nagan Raya 65.61 70.48
Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya 68.89 68.36
Pemerintah Kabupaten Bener Meriah 66.88 67.66
Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya 76.16 74.39
Pemerintah Kabupaten Nias 75.11 74.5
Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal 66.43 60.19
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan 79.59 80.02
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah 70.01 67.36
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara 72.88 72.28
Pemerintah Kabupaten Toba 61.89 70.82
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu 60.18 70.98
Pemerintah Kabupaten Asahan 78.63 71.64
Pemerintah Kabupaten Simalungun 57.45 65.6
Pemerintah Kabupaten Dairi 66.01 72.33
Pemerintah Kabupaten Karo 61.76 71.85
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang 69.22 66.78
Pemerintah Kabupaten Langkat 70.79 67.99
www.kpk.go.id 75Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Pemerintah Kabupaten Nias Selatan 60.95 71.85
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan 67.07 72.61
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat 79.32 72.37
Pemerintah Kabupaten Samosir 70.08 69.01
Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai 66.1 74.32
Pemerintah Kabupaten Batu Bara 62.69 71.62
Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara 70.71 69.91
Pemerintah Kabupaten Padang Lawas 72.72 71.45
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 76.91 69.1
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara 72.05 70.71
Pemerintah Kabupaten Nias Utara 67.93 64.9
Pemerintah Kabupaten Nias Barat 65.57 69.44
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai 71.74 67.25
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 66.15 74.72
Pemerintah Kabupaten Solok 69.14 73.52
Pemerintah Kabupaten Sijunjung 71.5 72.97
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar 76.63 72.39
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman 79.81 77.75
Pemerintah Kabupaten Agam 81.16 76.32
Pemerintah Kabupaten Pasaman 72.48 73.6
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan 72.43 72.42
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya 73.46 70.58
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat 63.33 66.82
Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi 72.07 71.4
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu 70.47 72.73
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir 73.2 72.65
Pemerintah Kabupaten Pelalawan 66.26 72.61
Pemerintah Kabupaten Siak 68.57 73.46
Pemerintah Kabupaten Kampar 52.04 70.31
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu 75.54 74.36
Pemerintah Kabupaten Bengkalis 70.74 70.5
Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir 67.74 66.97
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti 70.91 71.85
Pemerintah Kabupaten Kerinci 73.42 72.44
Pemerintah Kabupaten Merangin 61.48 68.57
Pemerintah Kabupaten Sarolangun 62.1 68.95
Pemerintah Kabupaten Batanghari 77.3 70.83
Pemerintah Kabupaten Nias Selatan 60.95 71.85
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan 67.07 72.61
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat 79.32 72.37
Pemerintah Kabupaten Samosir 70.08 69.01
Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai 66.1 74.32
Pemerintah Kabupaten Batu Bara 62.69 71.62
Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara 70.71 69.91
Pemerintah Kabupaten Padang Lawas 72.72 71.45
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 76.91 69.1
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara 72.05 70.71
Pemerintah Kabupaten Nias Utara 67.93 64.9
Pemerintah Kabupaten Nias Barat 65.57 69.44
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai 71.74 67.25
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 66.15 74.72
Pemerintah Kabupaten Solok 69.14 73.52
Pemerintah Kabupaten Sijunjung 71.5 72.97
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar 76.63 72.39
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman 79.81 77.75
Pemerintah Kabupaten Agam 81.16 76.32
Pemerintah Kabupaten Pasaman 72.48 73.6
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan 72.43 72.42
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya 73.46 70.58
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat 63.33 66.82
Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi 72.07 71.4
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu 70.47 72.73
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir 73.2 72.65
Pemerintah Kabupaten Pelalawan 66.26 72.61
Pemerintah Kabupaten Siak 68.57 73.46
Pemerintah Kabupaten Kampar 52.04 70.31
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu 75.54 74.36
Pemerintah Kabupaten Bengkalis 70.74 70.5
Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir 67.74 66.97
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti 70.91 71.85
Pemerintah Kabupaten Kerinci 73.42 72.44
Pemerintah Kabupaten Merangin 61.48 68.57
Pemerintah Kabupaten Sarolangun 62.1 68.95
Pemerintah Kabupaten Batanghari 77.3 70.83
www.kpk.go.id 76Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi 72.4 72.38
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 75.73 73.58
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 74.96 68.34
Pemerintah Kabupaten Tebo 72.12 72.79
Pemerintah Kabupaten Bungo 70.46 71.02
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu 65.31 66.22
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir 74.91 66.72
Pemerintah Kabupaten Muara Enim 73.73 70.6
Pemerintah Kabupaten Lahat 63.5 70.92
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas 73.92 75.54
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin 63.03 70.52
Pemerintah Kabupaten Banyuasin 72.51 69.95
Pemerintah Kabupaten OKU Selatan 67.74 65.04
Pemerintah Kabupaten OKU Timur 67.95 68.82
Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir 69.61 65.25
Pemerintah Kabupaten Empat Lawang 73.72 62.74
Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 57.63 65.49
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara 65.08 63.77
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan 63.6 63.45
Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong 72.64 65.86
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara 72.58 72.62
Pemerintah Kabupaten Kaur 67.9 68.98
Pemerintah Kabupaten Seluma 71.69 63.55
Pemerintah Kabupaten Mukomuko 64.7 72.74
Pemerintah Kabupaten Lebong 75.71 71.36
Pemerintah Kabupaten Kepahiang 75.74 74.66
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah 76.1 67.58
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat 71.11 70.92
Pemerintah Kabupaten Tanggamus 65.16 73.35
Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan 58.68 71.69
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur 51.99 61.98
Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah 69.95 69.7
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara 62.69 63.88
Pemerintah Kabupaten Way Kanan 75.46 75.53
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang 70.91 72.41
Pemerintah Kabupaten Pesawaran 67.04 72.04
Pemerintah Kabupaten Pringsewu 79.16 75.73
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi 72.4 72.38
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 75.73 73.58
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 74.96 68.34
Pemerintah Kabupaten Tebo 72.12 72.79
Pemerintah Kabupaten Bungo 70.46 71.02
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu 65.31 66.22
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir 74.91 66.72
Pemerintah Kabupaten Muara Enim 73.73 70.6
Pemerintah Kabupaten Lahat 63.5 70.92
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas 73.92 75.54
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin 63.03 70.52
Pemerintah Kabupaten Banyuasin 72.51 69.95
Pemerintah Kabupaten OKU Selatan 67.74 65.04
Pemerintah Kabupaten OKU Timur 67.95 68.82
Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir 69.61 65.25
Pemerintah Kabupaten Empat Lawang 73.72 62.74
Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 57.63 65.49
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara 65.08 63.77
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan 63.6 63.45
Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong 72.64 65.86
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara 72.58 72.62
Pemerintah Kabupaten Kaur 67.9 68.98
Pemerintah Kabupaten Seluma 71.69 63.55
Pemerintah Kabupaten Mukomuko 64.7 72.74
Pemerintah Kabupaten Lebong 75.71 71.36
Pemerintah Kabupaten Kepahiang 75.74 74.66
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah 76.1 67.58
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat 71.11 70.92
Pemerintah Kabupaten Tanggamus 65.16 73.35
Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan 58.68 71.69
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur 51.99 61.98
Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah 69.95 69.7
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara 62.69 63.88
Pemerintah Kabupaten Way Kanan 75.46 75.53
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang 70.91 72.41
Pemerintah Kabupaten Pesawaran 67.04 72.04
Pemerintah Kabupaten Pringsewu 79.16 75.73
www.kpk.go.id 77Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Pemerintah Kabupaten Mesuji 72.41 68.57
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat 75.79 66.2
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat 76.08 74.68
Pemerintah Kabupaten Bangka 75.08 69.55
Pemerintah Kabupaten Belitung 80.72 73.35
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat 77.08 69.83
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah 77.65 74.07
Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan 71.46 69.52
Pemerintah Kabupaten Belitung Timur 69.23 69.4
Pemerintah Kabupaten Karimun 68.53 75.8
Pemerintah Kabupaten Bintan 69.95 77.19
Pemerintah Kabupaten Natuna 74.66 75.36
Pemerintah Kabupaten Lingga 74.78 74.23
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas 76.38 73.11
Pemerintah Kabupaten Bogor 71.74 64.27
Pemerintah Kabupaten Sukabumi 73.68 67.86
Pemerintah Kabupaten Cianjur 65.49 66.89
Pemerintah Kabupaten Bandung 64.88 67.49
Pemerintah Kabupaten Garut 63.84 69.57
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya 45.22 68.29
Pemerintah Kabupaten Ciamis 72.95 67.74
Pemerintah Kabupaten Kuningan 74.5 74.2
Pemerintah Kabupaten Cirebon 50.72 64.99
Pemerintah Kabupaten Majalengka 73.46 72.76
Pemerintah Kabupaten Sumedang 75.17 77.02
Pemerintah Kabupaten Indramayu 62.83 65.04
Pemerintah Kabupaten Subang 70.63 66.34
Pemerintah Kabupaten Purwakarta 71.35 71.86
Pemerintah Kabupaten Karawang 65.64 66.31
Pemerintah Kabupaten Bekasi 67.97 67.95
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat 68.42 68.08
Pemerintah Kabupaten Pangandaran 71.91 71.77
Pemerintah Kabupaten Cilacap 80.11 76.06
Pemerintah Kabupaten Banyumas 77.69 80.33
Pemerintah Kabupaten Purbalingga 65.41 75.41
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara 72.23 74.21
Pemerintah Kabupaten Kebumen 76.46 74.8
Pemerintah Kabupaten Mesuji 72.41 68.57
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat 75.79 66.2
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat 76.08 74.68
Pemerintah Kabupaten Bangka 75.08 69.55
Pemerintah Kabupaten Belitung 80.72 73.35
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat 77.08 69.83
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah 77.65 74.07
Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan 71.46 69.52
Pemerintah Kabupaten Belitung Timur 69.23 69.4
Pemerintah Kabupaten Karimun 68.53 75.8
Pemerintah Kabupaten Bintan 69.95 77.19
Pemerintah Kabupaten Natuna 74.66 75.36
Pemerintah Kabupaten Lingga 74.78 74.23
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas 76.38 73.11
Pemerintah Kabupaten Bogor 71.74 64.27
Pemerintah Kabupaten Sukabumi 73.68 67.86
Pemerintah Kabupaten Cianjur 65.49 66.89
Pemerintah Kabupaten Bandung 64.88 67.49
Pemerintah Kabupaten Garut 63.84 69.57
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya 45.22 68.29
Pemerintah Kabupaten Ciamis 72.95 67.74
Pemerintah Kabupaten Kuningan 74.5 74.2
Pemerintah Kabupaten Cirebon 50.72 64.99
Pemerintah Kabupaten Majalengka 73.46 72.76
Pemerintah Kabupaten Sumedang 75.17 77.02
Pemerintah Kabupaten Indramayu 62.83 65.04
Pemerintah Kabupaten Subang 70.63 66.34
Pemerintah Kabupaten Purwakarta 71.35 71.86
Pemerintah Kabupaten Karawang 65.64 66.31
Pemerintah Kabupaten Bekasi 67.97 67.95
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat 68.42 68.08
Pemerintah Kabupaten Pangandaran 71.91 71.77
Pemerintah Kabupaten Cilacap 80.11 76.06
Pemerintah Kabupaten Banyumas 77.69 80.33
Pemerintah Kabupaten Purbalingga 65.41 75.41
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara 72.23 74.21
Pemerintah Kabupaten Kebumen 76.46 74.8
www.kpk.go.id 78Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Pemerintah Kabupaten Purworejo 74.4 77.97
Pemerintah Kabupaten Wonosobo 78.17 74.79
Pemerintah Kabupaten Magelang 79.96 76.47
Pemerintah Kabupaten Boyolali 91.72 88.32
Pemerintah Kabupaten Klaten 74.54 75.91
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo 77.48 79.8
Pemerintah Kabupaten Wonogiri 84.25 80.84
Pemerintah Kabupaten Karanganyar 75.46 78
Pemerintah Kabupaten Sragen 78.75 80.06
Pemerintah Kabupaten Grobogan 76.89 73.37
Pemerintah Kabupaten Blora 79.48 72.46
Pemerintah Kabupaten Rembang 66.16 77.13
Pemerintah Kabupaten Pati 78.81 78.25
Pemerintah Kabupaten Kudus 76.93 75.2
Pemerintah Kabupaten Jepara 76.35 72.82
Pemerintah Kabupaten Demak 81.4 74.56
Pemerintah Kabupaten Semarang 76.19 77.96
Pemerintah Kabupaten Temanggung 78.71 77.37
Pemerintah Kabupaten Kendal 72.46 71.41
Pemerintah Kabupaten Batang 78.21 74.5
Pemerintah Kabupaten Pekalongan 79.67 75.1
Pemerintah Kabupaten Pemalang 73.23 66.95
Pemerintah Kabupaten Tegal 73.42 75.1
Pemerintah Kabupaten Brebes 71.72 72.27
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 80.63 78.2
Pemerintah Kabupaten Bantul 81.33 79.41
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 78.64 78.39
Pemerintah Kabupaten Sleman 80.51 82.16
Pemerintah Kabupaten Pacitan 61.54 77.41
Pemerintah Kabupaten Ponorogo 76.92 77.84
Pemerintah Kabupaten Trenggalek 79.16 77.86
Pemerintah Kabupaten Tulungagung 75.82 75.06
Pemerintah Kabupaten Blitar 73.83 76.71
Pemerintah Kabupaten Kediri 76.18 77.8
Pemerintah Kabupaten Malang 76.91 77.17
Pemerintah Kabupaten Lumajang 78.52 75.31
Pemerintah Kabupaten Purworejo 74.4 77.97
Pemerintah Kabupaten Wonosobo 78.17 74.79
Pemerintah Kabupaten Magelang 79.96 76.47
Pemerintah Kabupaten Boyolali 91.72 88.32
Pemerintah Kabupaten Klaten 74.54 75.91
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo 77.48 79.8
Pemerintah Kabupaten Wonogiri 84.25 80.84
Pemerintah Kabupaten Karanganyar 75.46 78
Pemerintah Kabupaten Sragen 78.75 80.06
Pemerintah Kabupaten Grobogan 76.89 73.37
Pemerintah Kabupaten Blora 79.48 72.46
Pemerintah Kabupaten Rembang 66.16 77.13
Pemerintah Kabupaten Pati 78.81 78.25
Pemerintah Kabupaten Kudus 76.93 75.2
Pemerintah Kabupaten Jepara 76.35 72.82
Pemerintah Kabupaten Demak 81.4 74.56
Pemerintah Kabupaten Semarang 76.19 77.96
Pemerintah Kabupaten Temanggung 78.71 77.37
Pemerintah Kabupaten Kendal 72.46 71.41
Pemerintah Kabupaten Batang 78.21 74.5
Pemerintah Kabupaten Pekalongan 79.67 75.1
Pemerintah Kabupaten Pemalang 73.23 66.95
Pemerintah Kabupaten Tegal 73.42 75.1
Pemerintah Kabupaten Brebes 71.72 72.27
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 80.63 78.2
Pemerintah Kabupaten Bantul 81.33 79.41
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 78.64 78.39
Pemerintah Kabupaten Sleman 80.51 82.16
Pemerintah Kabupaten Pacitan 61.54 77.41
Pemerintah Kabupaten Ponorogo 76.92 77.84
Pemerintah Kabupaten Trenggalek 79.16 77.86
Pemerintah Kabupaten Tulungagung 75.82 75.06
Pemerintah Kabupaten Blitar 73.83 76.71
Pemerintah Kabupaten Kediri 76.18 77.8
Pemerintah Kabupaten Malang 76.91 77.17
Pemerintah Kabupaten Lumajang 78.52 75.31
www.kpk.go.id 79Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Pemerintah Kabupaten Jember 54.99 71.88
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 76.45 77.39
Pemerintah Kabupaten Bondowoso 71.88 71.69
Pemerintah Kabupaten Situbondo 73.91 73.52
Pemerintah Kabupaten Probolinggo 71.12 69.26
Pemerintah Kabupaten Pasuruan 77.68 73.62
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 75.49 75.9
Pemerintah Kabupaten Mojokerto 74.74 74
Pemerintah Kabupaten Jombang 74.79 79.21
Pemerintah Kabupaten Nganjuk 73.99 71.89
Pemerintah Kabupaten Madiun 80.12 79.02
Pemerintah Kabupaten Magetan 78.54 76.84
Pemerintah Kabupaten Ngawi 77.11 76.84
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 71.09 73.02
Pemerintah Kabupaten Tuban 75.89 81.74
Pemerintah Kabupaten Lamongan 78.83 75.61
Pemerintah Kabupaten Gresik 74.25 70.22
Pemerintah Kabupaten Bangkalan 78.38 68.47
Pemerintah Kabupaten Sampang 75.7 78.37
Pemerintah Kabupaten Pamekasan 76.29 77.75
Pemerintah Kabupaten Sumenep 76.99 78.54
Pemerintah Kabupaten Pandeglang 68.96 69.92
Pemerintah Kabupaten Lebak 64.15 73.66
Pemerintah Kabupaten Tangerang 73.13 71.67
Pemerintah Kabupaten Serang 73.04 71.73
Pemerintah Kabupaten Jembrana 75.87 75.3
Pemerintah Kabupaten Tabanan 77.22 82.11
Pemerintah Kabupaten Badung 82.15 79.78
Pemerintah Kabupaten Gianyar 78.66 77.87
Pemerintah Kabupaten Klungkung 83.67 82.52
Pemerintah Kabupaten Bangli 79.43 80.2
Pemerintah Kabupaten Karangasem 79.25 70.71
Pemerintah Kabupaten Buleleng 80.35 78.76
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat 71.74 69.48
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah 70.79 66.99
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur 75.39 73.95
Pemerintah Kabupaten Jember 54.99 71.88
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 76.45 77.39
Pemerintah Kabupaten Bondowoso 71.88 71.69
Pemerintah Kabupaten Situbondo 73.91 73.52
Pemerintah Kabupaten Probolinggo 71.12 69.26
Pemerintah Kabupaten Pasuruan 77.68 73.62
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 75.49 75.9
Pemerintah Kabupaten Mojokerto 74.74 74
Pemerintah Kabupaten Jombang 74.79 79.21
Pemerintah Kabupaten Nganjuk 73.99 71.89
Pemerintah Kabupaten Madiun 80.12 79.02
Pemerintah Kabupaten Magetan 78.54 76.84
Pemerintah Kabupaten Ngawi 77.11 76.84
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 71.09 73.02
Pemerintah Kabupaten Tuban 75.89 81.74
Pemerintah Kabupaten Lamongan 78.83 75.61
Pemerintah Kabupaten Gresik 74.25 70.22
Pemerintah Kabupaten Bangkalan 78.38 68.47
Pemerintah Kabupaten Sampang 75.7 78.37
Pemerintah Kabupaten Pamekasan 76.29 77.75
Pemerintah Kabupaten Sumenep 76.99 78.54
Pemerintah Kabupaten Pandeglang 68.96 69.92
Pemerintah Kabupaten Lebak 64.15 73.66
Pemerintah Kabupaten Tangerang 73.13 71.67
Pemerintah Kabupaten Serang 73.04 71.73
Pemerintah Kabupaten Jembrana 75.87 75.3
Pemerintah Kabupaten Tabanan 77.22 82.11
Pemerintah Kabupaten Badung 82.15 79.78
Pemerintah Kabupaten Gianyar 78.66 77.87
Pemerintah Kabupaten Klungkung 83.67 82.52
Pemerintah Kabupaten Bangli 79.43 80.2
Pemerintah Kabupaten Karangasem 79.25 70.71
Pemerintah Kabupaten Buleleng 80.35 78.76
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat 71.74 69.48
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah 70.79 66.99
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur 75.39 73.95
www.kpk.go.id 80Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Pemerintah Kabupaten Sumbawa 78.83 75.28
Pemerintah Kabupaten Dompu 69.99 69.6
Pemerintah Kabupaten Bima 68.95 68.32
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat 69.84 74.71
Pemerintah Kabupaten Lombok Utara 71.9 67.95
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat 71.56 67.5
Pemerintah Kabupaten Sumba Timur 68.86 69.83
Pemerintah Kabupaten Kupang 64.82 61.74
Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan 68.12 63.39
Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara 65.63 72.08
Pemerintah Kabupaten Belu 63.76 68.77
Pemerintah Kabupaten Alor 79.34 64.59
Pemerintah Kabupaten Lembata 63.88 66.38
Pemerintah Kabupaten Flores Timur 70.15 66.71
Pemerintah Kabupaten Sikka 61.09 57.55
Pemerintah Kabupaten Ende 61.4 60.75
Pemerintah Kabupaten Ngada 74.03 71.02
Pemerintah Kabupaten Manggarai 66.84 69.36
Pemerintah Kabupaten Rote Ndao 65.45 62.49
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat 67.63 65.32
Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah 70.1 71.36
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya 64.92 68.4
Pemerintah Kabupaten Nagekeo 68.19 65.96
Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur 65.45 66.48
Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua 76.39 69.36
Pemerintah Kabupaten Malaka 66 65.44
Pemerintah Kabupaten Sambas 77.33 74.84
Pemerintah Kabupaten Bengkayang 52.85 65.07
Pemerintah Kabupaten Landak 75.78 80.88
Pemerintah Kabupaten Mempawah 75.69 71.63
Pemerintah Kabupaten Sanggau 76.27 76.78
Pemerintah Kabupaten Ketapang 74.96 75.74
Pemerintah Kabupaten Sintang 73.94 71.34
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu 80.33 76.92
Pemerintah Kabupaten Sekadau 75.42 74.11
Pemerintah Kabupaten Melawi 68.36 71.52
Pemerintah Kabupaten Sumbawa 78.83 75.28
Pemerintah Kabupaten Dompu 69.99 69.6
Pemerintah Kabupaten Bima 68.95 68.32
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat 69.84 74.71
Pemerintah Kabupaten Lombok Utara 71.9 67.95
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat 71.56 67.5
Pemerintah Kabupaten Sumba Timur 68.86 69.83
Pemerintah Kabupaten Kupang 64.82 61.74
Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan 68.12 63.39
Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara 65.63 72.08
Pemerintah Kabupaten Belu 63.76 68.77
Pemerintah Kabupaten Alor 79.34 64.59
Pemerintah Kabupaten Lembata 63.88 66.38
Pemerintah Kabupaten Flores Timur 70.15 66.71
Pemerintah Kabupaten Sikka 61.09 57.55
Pemerintah Kabupaten Ende 61.4 60.75
Pemerintah Kabupaten Ngada 74.03 71.02
Pemerintah Kabupaten Manggarai 66.84 69.36
Pemerintah Kabupaten Rote Ndao 65.45 62.49
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat 67.63 65.32
Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah 70.1 71.36
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya 64.92 68.4
Pemerintah Kabupaten Nagekeo 68.19 65.96
Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur 65.45 66.48
Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua 76.39 69.36
Pemerintah Kabupaten Malaka 66 65.44
Pemerintah Kabupaten Sambas 77.33 74.84
Pemerintah Kabupaten Bengkayang 52.85 65.07
Pemerintah Kabupaten Landak 75.78 80.88
Pemerintah Kabupaten Mempawah 75.69 71.63
Pemerintah Kabupaten Sanggau 76.27 76.78
Pemerintah Kabupaten Ketapang 74.96 75.74
Pemerintah Kabupaten Sintang 73.94 71.34
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu 80.33 76.92
Pemerintah Kabupaten Sekadau 75.42 74.11
Pemerintah Kabupaten Melawi 68.36 71.52
www.kpk.go.id 81Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Pemerintah Kabupaten Kayong Utara 76.39 72.21
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya 78.95 78.02
Pemerintah Kabupaten Kapuas 62.39 62.15
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan 67.44 65.66
Pemerintah Kabupaten Barito Utara 67.18 72.69
Pemerintah Kabupaten Sukamara 72.22 68.91
Pemerintah Kabupaten Lamandau 81.28 79.25
Pemerintah Kabupaten Seruyan 72.21 73.2
Pemerintah Kabupaten Katingan 67.75 69.49
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau 70.61 69.72
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas 74.5 71.43
Pemerintah Kabupaten Barito Timur 72.56 67.81
Pemerintah Kabupaten Murung Raya 70.44 72.13
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 79.41 79.68
Pemerintah Kabupaten Banjar 71.16 72.5
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 75.46 79.29
Pemerintah Kabupaten Tapin 70.17 73.92
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 79.8 81.82
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 74.7 72.02
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara 64.92 67.53
Pemerintah Kabupaten Tabalong 74.52 79.57
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu 73.03 71.95
Pemerintah Kabupaten Balangan 76.52 75.36
Pemerintah Kabupaten Paser 67.55 70.17
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 71.73 73.03
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara 72.06 67.22
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 59.94 65
Pemerintah Kabupaten Berau 68.99 71.63
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara 66.18 68.85
Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu 71.25 66.98
Pemerintah Kabupaten Bulungan 70.54 75.42
Pemerintah Kabupaten Malinau 70.53 73.41
Pemerintah Kabupaten Nunukan 64.12 71.56
Pemerintah Kabupaten Tana Tidung 68.6 73.43
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow 76.22 72.44
Pemerintah Kabupaten Minahasa 73.96 72.25
Pemerintah Kabupaten Kayong Utara 76.39 72.21
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya 78.95 78.02
Pemerintah Kabupaten Kapuas 62.39 62.15
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan 67.44 65.66
Pemerintah Kabupaten Barito Utara 67.18 72.69
Pemerintah Kabupaten Sukamara 72.22 68.91
Pemerintah Kabupaten Lamandau 81.28 79.25
Pemerintah Kabupaten Seruyan 72.21 73.2
Pemerintah Kabupaten Katingan 67.75 69.49
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau 70.61 69.72
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas 74.5 71.43
Pemerintah Kabupaten Barito Timur 72.56 67.81
Pemerintah Kabupaten Murung Raya 70.44 72.13
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 79.41 79.68
Pemerintah Kabupaten Banjar 71.16 72.5
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 75.46 79.29
Pemerintah Kabupaten Tapin 70.17 73.92
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 79.8 81.82
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 74.7 72.02
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara 64.92 67.53
Pemerintah Kabupaten Tabalong 74.52 79.57
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu 73.03 71.95
Pemerintah Kabupaten Balangan 76.52 75.36
Pemerintah Kabupaten Paser 67.55 70.17
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 71.73 73.03
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara 72.06 67.22
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 59.94 65
Pemerintah Kabupaten Berau 68.99 71.63
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara 66.18 68.85
Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu 71.25 66.98
Pemerintah Kabupaten Bulungan 70.54 75.42
Pemerintah Kabupaten Malinau 70.53 73.41
Pemerintah Kabupaten Nunukan 64.12 71.56
Pemerintah Kabupaten Tana Tidung 68.6 73.43
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow 76.22 72.44
Pemerintah Kabupaten Minahasa 73.96 72.25
www.kpk.go.id 82Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe 69.48 71.3
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud 56.16 67.56
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan 79.23 76.7
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara 74.46 71.34
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 70.34 70.31
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 78.59 74.69
Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara 77.01 76.62
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 84.62 74.11
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 78.72 71.09
Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan 58.94 65.31
Pemerintah Kabupaten Banggai 78.89 70.91
Pemerintah Kabupaten Morowali 74.56 73.56
Pemerintah Kabupaten Poso 70.27 62.5
Pemerintah Kabupaten Donggala 67.85 64.74
Pemerintah Kabupaten Tolitoli 68.81 67.65
Pemerintah Kabupaten Buol 74.3 75.74
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong 62.39 70.68
Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una 72.42 69.38
Pemerintah Kabupaten Sigi 71.14 73.63
Pemerintah Kabupaten Banggai Laut 68.95 72.33
Pemerintah Kabupaten Morowali Utara 71.99 69.2
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar 55.57 73.1
Pemerintah Kabupaten Bulukumba 64.32 72.27
Pemerintah Kabupaten Bantaeng 77.76 75.19
Pemerintah Kabupaten Jeneponto 70.39 72.17
Pemerintah Kabupaten Takalar 72.15 68.84
Pemerintah Kabupaten Gowa 76.92 74.53
Pemerintah Kabupaten Sinjai 79.7 75.41
Pemerintah Kabupaten Maros 74.67 78.14
Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 72.06 70.77
Pemerintah Kabupaten Barru 75.87 76.29
Pemerintah Kabupaten Bone 73.81 72.69
Pemerintah Kabupaten Soppeng 77.06 77.97
Pemerintah Kabupaten Wajo 74.64 79.72
Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang 71.32 72.99
Pemerintah Kabupaten Pinrang 78.74 76.11
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe 69.48 71.3
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud 56.16 67.56
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan 79.23 76.7
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara 74.46 71.34
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 70.34 70.31
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 78.59 74.69
Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara 77.01 76.62
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 84.62 74.11
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 78.72 71.09
Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan 58.94 65.31
Pemerintah Kabupaten Banggai 78.89 70.91
Pemerintah Kabupaten Morowali 74.56 73.56
Pemerintah Kabupaten Poso 70.27 62.5
Pemerintah Kabupaten Donggala 67.85 64.74
Pemerintah Kabupaten Tolitoli 68.81 67.65
Pemerintah Kabupaten Buol 74.3 75.74
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong 62.39 70.68
Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una 72.42 69.38
Pemerintah Kabupaten Sigi 71.14 73.63
Pemerintah Kabupaten Banggai Laut 68.95 72.33
Pemerintah Kabupaten Morowali Utara 71.99 69.2
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar 55.57 73.1
Pemerintah Kabupaten Bulukumba 64.32 72.27
Pemerintah Kabupaten Bantaeng 77.76 75.19
Pemerintah Kabupaten Jeneponto 70.39 72.17
Pemerintah Kabupaten Takalar 72.15 68.84
Pemerintah Kabupaten Gowa 76.92 74.53
Pemerintah Kabupaten Sinjai 79.7 75.41
Pemerintah Kabupaten Maros 74.67 78.14
Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 72.06 70.77
Pemerintah Kabupaten Barru 75.87 76.29
Pemerintah Kabupaten Bone 73.81 72.69
Pemerintah Kabupaten Soppeng 77.06 77.97
Pemerintah Kabupaten Wajo 74.64 79.72
Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang 71.32 72.99
Pemerintah Kabupaten Pinrang 78.74 76.11
www.kpk.go.id 83Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Pemerintah Kabupaten Enrekang 71 69.98
Pemerintah Kabupaten Luwu 75.47 75.64
Pemerintah Kabupaten Tana Toraja 67.07 69.64
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara 79.74 77.34
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 74.91 74.6
Pemerintah Kabupaten Toraja Utara 69.83 66.57
Pemerintah Kabupaten Buton 76.35 67.7
Pemerintah Kabupaten Muna 72.54 68.18
Pemerintah Kabupaten Konawe 64.66 65.69
Pemerintah Kabupaten Kolaka 70.16 76.24
Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan 58.68 65.68
Pemerintah Kabupaten Bombana 62.46 67.55
Pemerintah Kabupaten Wakatobi 81.35 71.1
Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara 70.27 70.08
Pemerintah Kabupaten Buton Utara 69.15 61.61
Pemerintah Kabupaten Konawe Utara 63.91 67.63
Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur 72.83 69.13
Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan 77.38 63.38
Pemerintah Kabupaten Muna Barat 76.41 68.17
Pemerintah Kabupaten Buton Tengah 74.86 71.71
Pemerintah Kabupaten Buton Selatan 71.2 66.45
Pemerintah Kabupaten Boalemo 69.26 69.68
Pemerintah Kabupaten Gorontalo 77.92 68.68
Pemerintah Kabupaten Pohuwato 70.53 70.86
Pemerintah Kabupaten Bone Bolango 64.32 75.18
Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara 68.54 69.84
Pemerintah Kabupaten Majene 77.71 74.07
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar 73.61 67.06
Pemerintah Kabupaten Mamasa 62.62 70.8
Pemerintah Kabupaten Mamuju 68.85 71.57
Pemerintah Kabupaten Pasangkayu 72.21 74
Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah 77.33 78.17
Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat/ Kepulauan
Tanimbar
70.38 56.88
Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara 72.74 70.69
Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah 68.55 69.22
Pemerintah Kabupaten Enrekang 71 69.98
Pemerintah Kabupaten Luwu 75.47 75.64
Pemerintah Kabupaten Tana Toraja 67.07 69.64
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara 79.74 77.34
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 74.91 74.6
Pemerintah Kabupaten Toraja Utara 69.83 66.57
Pemerintah Kabupaten Buton 76.35 67.7
Pemerintah Kabupaten Muna 72.54 68.18
Pemerintah Kabupaten Konawe 64.66 65.69
Pemerintah Kabupaten Kolaka 70.16 76.24
Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan 58.68 65.68
Pemerintah Kabupaten Bombana 62.46 67.55
Pemerintah Kabupaten Wakatobi 81.35 71.1
Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara 70.27 70.08
Pemerintah Kabupaten Buton Utara 69.15 61.61
Pemerintah Kabupaten Konawe Utara 63.91 67.63
Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur 72.83 69.13
Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan 77.38 63.38
Pemerintah Kabupaten Muna Barat 76.41 68.17
Pemerintah Kabupaten Buton Tengah 74.86 71.71
Pemerintah Kabupaten Buton Selatan 71.2 66.45
Pemerintah Kabupaten Boalemo 69.26 69.68
Pemerintah Kabupaten Gorontalo 77.92 68.68
Pemerintah Kabupaten Pohuwato 70.53 70.86
Pemerintah Kabupaten Bone Bolango 64.32 75.18
Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara 68.54 69.84
Pemerintah Kabupaten Majene 77.71 74.07
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar 73.61 67.06
Pemerintah Kabupaten Mamasa 62.62 70.8
Pemerintah Kabupaten Mamuju 68.85 71.57
Pemerintah Kabupaten Pasangkayu 72.21 74
Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah 77.33 78.17
Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat/ Kepulauan
Tanimbar
70.38 56.88
Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara 72.74 70.69
Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah 68.55 69.22
www.kpk.go.id 84Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Pemerintah Kabupaten Buru 73.98 67.54
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru 70.04 54.44
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat 63.88 58.56
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur 70.95 59.78
Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya 74.57 65.74
Pemerintah Kabupaten Buru Selatan 67.41 66.21
Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat 67.31 63.74
Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah 71.37 62.18
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula 62.95 57.94
Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan 76.75 67.04
Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara 70.15 66.01
Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur 63.31 67.6
Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai 70.47 70.94
Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu 69.1 65.21
Pemerintah Kabupaten Fakfak 70.73 67.5
Pemerintah Kabupaten Kaimana 67.31 63.63
Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama 60.51 69.47
Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni 65.19 61.17
Pemerintah Kabupaten Manokwari 63.34 63.58
Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan 64.69 58.05
Pemerintah Kabupaten Sorong 73.12 68.54
Pemerintah Kabupaten Raja Ampat 66.75 64.62
Pemerintah Kabupaten Tambrauw 71.73 65.93
Pemerintah Kabupaten Maybrat 72.55 63.41
Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan 69.17 63.44
Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak 65.42 53.64
Pemerintah Kabupaten Merauke 54.02 66.89
Pemerintah Kabupaten Jayawijaya 68.09 61.67
Pemerintah Kabupaten Jayapura 65.64 65.3
Pemerintah Kabupaten Nabire 60.48 64.07
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen 67.66 68.33
Pemerintah Kabupaten Biak Numfor 61.16 62.81
Pemerintah Kabupaten Paniai 62.53 64.97
Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya 60.75
Pemerintah Kabupaten Mimika 69.24 51.23
Pemerintah Kabupaten Boven Digoel 64.65 58.4
Pemerintah Kabupaten Buru 73.98 67.54
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru 70.04 54.44
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat 63.88 58.56
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur 70.95 59.78
Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya 74.57 65.74
Pemerintah Kabupaten Buru Selatan 67.41 66.21
Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat 67.31 63.74
Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah 71.37 62.18
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula 62.95 57.94
Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan 76.75 67.04
Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara 70.15 66.01
Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur 63.31 67.6
Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai 70.47 70.94
Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu 69.1 65.21
Pemerintah Kabupaten Fakfak 70.73 67.5
Pemerintah Kabupaten Kaimana 67.31 63.63
Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama 60.51 69.47
Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni 65.19 61.17
Pemerintah Kabupaten Manokwari 63.34 63.58
Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan 64.69 58.05
Pemerintah Kabupaten Sorong 73.12 68.54
Pemerintah Kabupaten Raja Ampat 66.75 64.62
Pemerintah Kabupaten Tambrauw 71.73 65.93
Pemerintah Kabupaten Maybrat 72.55 63.41
Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan 69.17 63.44
Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak 65.42 53.64
Pemerintah Kabupaten Merauke 54.02 66.89
Pemerintah Kabupaten Jayawijaya 68.09 61.67
Pemerintah Kabupaten Jayapura 65.64 65.3
Pemerintah Kabupaten Nabire 60.48 64.07
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen 67.66 68.33
Pemerintah Kabupaten Biak Numfor 61.16 62.81
Pemerintah Kabupaten Paniai 62.53 64.97
Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya 60.75
Pemerintah Kabupaten Mimika 69.24 51.23
Pemerintah Kabupaten Boven Digoel 64.65 58.4
www.kpk.go.id 85Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Pemerintah Kabupaten Mappi 66.59 65.92
Pemerintah Kabupaten Asmat 71.78 64.06
Pemerintah Kabupaten Tolikara 58.75 62.18
Pemerintah Kabupaten Sarmi 65.01 66.4
Pemerintah Kabupaten Keerom 65.55 58.3
Pemerintah Kabupaten Waropen 42.91 45.26
Pemerintah Kabupaten Supiori 68.85 65.19
Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya 63.53 68.15
Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah 58.66 63.53
Pemerintah Kabupaten Puncak 63.25 65.19
Pemerintah Kabupaten Dogiyai 66.66 66.29
Pemerintah Kabupaten Intan Jaya 63.34 65.44
Pemerintah Kabupaten Deiyai 59.4 55.62
Pemerintah Kabupaten Mappi 66.59 65.92
Pemerintah Kabupaten Asmat 71.78 64.06
Pemerintah Kabupaten Tolikara 58.75 62.18
Pemerintah Kabupaten Sarmi 65.01 66.4
Pemerintah Kabupaten Keerom 65.55 58.3
Pemerintah Kabupaten Waropen 42.91 45.26
Pemerintah Kabupaten Supiori 68.85 65.19
Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya 63.53 68.15
Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah 58.66 63.53
Pemerintah Kabupaten Puncak 63.25 65.19
Pemerintah Kabupaten Dogiyai 66.66 66.29
Pemerintah Kabupaten Intan Jaya 63.34 65.44
Pemerintah Kabupaten Deiyai 59.4 55.62
www.kpk.go.id 86Survei Penilaian Integritas Tahun 2022
Tags
Categories
GeneralDownload
Download Slideshow Get the original presentation fileQuick Actions
Statistics
- Views 34
- Slides 91
- Age 298 days
Related Slideshows
22
Pray For The Peace Of Jerusalem and You Will Prosper
RodolfoMoralesMarcuc
33 views
26
Don_t_Waste_Your_Life_God.....powerpoint
chalobrido8
36 views
31
VILLASUR_FACTORS_TO_CONSIDER_IN_PLATING_SALAD_10-13.pdf
JaiJai148317
33 views
14
Fertility awareness methods for women in the society
Isaiah47
30 views
35
Chapter 5 Arithmetic Functions Computer Organisation and Architecture
RitikSharma297999
29 views
5
syakira bhasa inggris (1) (1).pptx.......
ourcommunity56
30 views