2025 07 02 PAPARAN tanah KEJAKSAN-BGN.pptx

BGN

1. PEMBANGUNAN SPPG BADAN GIZI NASIONAL TA 2025 Jakarta, 14 Mei 2025 Jakarta, 1 JuLI 2025 PEMBANGUNAN SPPG BADAN GIZI NASIONAL TA 2025 Jakarta, 14 Mei 2025 RAPAT KOORDINASI DUKUNGAN PELAKSANAAN PROGRAM MBG PEMBANGUNAN SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI (SPPG) BADAN GIZI NASIONAL DAN KEJAKSAAN RI TA. 2025 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

2. Direktur Wilayah I Kedeputian Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional WAHYU WIDISETYANTA, S.Si . M.Si

3. STRUKTUR BADAN SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI

4. LATAR BELAKANG SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu langkah strategis dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk Indonesia Emas 2045. Program ini merupakan salah satu dari delapan misi Asta Cita, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM). Secara khusus MBG bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting di Indonesia, sekaligus mendukung tumbuh kembang anak-anak , kesehatan ibu hamil dan ibu menyusui , serta meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG merupakan Satuan Pelayanan yang memproduksi makanan bergizi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang berfungsi : Memproduksi makanan bergizi Mendistribusikan makanan bergizi gratis Bekerja sama dengan sumber daya lokal untuk mendapatkan bahan baku berkualitas dan terjangkau Bekerja sama dengan ahli gizi dan akuntan untuk menjaga kualitas gizi dan kelancaran distribusi

5. TARGET TA 2025 1. PEMBANGUNAN SPPG (1.542 unit) KERJASAMA BGN DGN INSTANSI. KERJASAMA BGN DGN MITRA MANDIRI JUMLAH : 3.458 UNIT 1.542 UNIT Total : 5.000 UNIT 5.000 SATUAN PELAYANAN IDR 71 TRILIUN = 3 unit x 514 Kab /Kota Pembangunan SPPG: Anggaran dari BGN ( Konstruksi , peralatan dapur , peralatan makan , furniture, alsintor , prasarana pendukung lainnya ) Lahan pinjam pakai dari Pemda . Perencanaan Desain Konstruksi , pengendalian dan pengawasan Pemb oleh BGN (Tim Konsultan MK) dibantu stakeholder terkait . Perizinan Pembangunan Kemendagri / Pemda

6. DESIGN SPPG 20x20

7. HASIL PERENCANAAN SPPG SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI PERENCANAAN YANG DIHASILKAN MENGIKUTI STANDAR PERATURAN : P ERMENKES 02 thn 2023 ttg PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN LINGKUNGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1096/MENKES/PER/VI/2011 TENTANG HIGIENE SANITASI JASABOGA PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 40 TAHUN 2022 PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN, PRASARANA DAN PERALATAN KESEHATAN RUMAH SAKIT. PETUNJUK TEKNIS SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI (SPPG) BADAN GIZI NASIONAL REFERENSI DIMENSI PERANCANGAN RUANG DAPUR ( Neufert 3th, Architects Data) Melayani 3000- 35 00 porsi / hari termasuk kategori Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) Jasa boga golongan B Halaman : Pembuangan air kotor harus dilengkapi dengan Grease Trap Lantai : pertemuan dinding dan lantai harus lengkung (conus) Ruang : terdapat ruang kantor terpisah dari ruang pengolahan makanan Ventilasi : pembuangan asal dari dapur dilengkapi dengan penangkap asap (hood), alat pembuang asap dan cerobong asap. Fasilitas pencucian peralatan : setiap peralatan dibebashamakan sedikitnya dengan larutan kaporit 50 ppn atau air panas 80°C Ruang pengolahan makanan : tempat pengolahan makanan yang terpisah dari ruang penyimpanan bahan makanan , tersedia lemari penyimpanan dingin yang dapat mencapai suhu -5°C sampai -10°C. Ukuran ruangan sesuai standar yang berlaku . Konstruksi dinding yang tahan air, mudah dibersihkan , memiliki ketahanan terhadap kebakaran Komponen lantai tidak licin , mudah dibersihkan Tata Udara: Temperatur rata2 24°±2 C Putaran Udara ( ventilasi ) : 2 kali per jam, 10 kali per jam ( sesuai kebutuhan ruang )

8. DESAIN SPPG SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI

9. KESIAPAN LAHAN SPPG

10. LANGKAH-LANGKAH PEMENUHAN LAHAN SPPG SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI Badan Gizi Nasional bersurat kepada Menteri Dalam Negeri dalam rangka mendukung penyediaan tanah untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah berdasarkan surat Kepala Badan Gizi Nasional yang ditandatangani Wakil Kepala nomor B-03/02.01/02/2025 tanggal 10 Februari 2025 tentang Permohonan Penyampaian Arahan Ke Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia guna penyiapan lahan Pemda untuk dipinjampakaikan kepada Badan Gizi Nasional. Surat Kepala Badan Gizi Nasional ditindaklanjuti oleh Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 500.12/2119/ Sj tanggal 22 April 2025 tentang Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang di tandatangani oleh Menteri Dalam Negeri. Koordinasi dengan Pemprov dan Pemkab / Pemkot dalam rangka percepatan penyiapan lahan pinjam pakai guna pe,bangunan SPPG Badan Gizi Nasional TA 2025. Pelaksanaan Survey lahan sesuai dengan kesiapan Lokasi lahan yang dikirimkan oleh Pemda kepada BGN, saatg ini sedang proses survey dki wilayah Jateng , Jabar, dan Lampung.

11. LANGKAH-LANGKAH PEMENUHAN LAHAN SPPG SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI

12. SPESIFIKASI TANAH SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI 800 - 1.000m Lebar Minimun 25 m1 LUAS TANAH Hak Pakai STATUS TANAH Berdekatan dengan lingkungan sekolah ( 3.000 anak sekolah dengan waktu tempuh max 20 menit dari Lokasi) LOKASI Terjangkau layanan PLN s.d. titik lokasi LISTRIK Akses logistik yang memadai . jalan akses lebar minimal 3 meter JALAN Lingkungan sekitar yang higienis . Tidak berdekatan dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah atau kandang hewan ) Lingkungan 07 08 9 SUMBER AIR Terdapat sumber air tanah atau jaringan air PDAM sampai dengan titik lokasi Tanah Darat ( bukan sawah dan berkontur ) Dalam kondisi siap bangun ( tidak perlu pematangan lahan ) KONDISI min min 40,00 m 06 05 01 02 03 04

13. LUAS TANAH SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI Min Lebar 25 m M in Panjang 40 m Min Lebar Jalan 3 m 01 800 - 1.000m ² LEBAR MINIMUM 25 METER JALAN 08 AKSES LOGISTIK YANG MEMADAI. JALAN AKSES LEBAR MINIMAL 3 METER

14. STATUS TANAH SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI 02 HAK PAKAI

15. LOKASI SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI 03 BERDEKATAN DENGAN LINGKUNGAN SEKOLAH ( 3.000 anak sekolah dengan waktu tempuh max 20 menit dari lokas i ) Perlu pengecekan Dapur MBG yang sudah ada disekitar Lokasi agar tidak beririsan pemenuhan kebutunan . SPPG 1 SPPG 2 SPPG 3 SPPG 4 Max 20 menit Max 20 menit Max 20 menit Max 20 menit Max 20 menit Max 20 menit

16. KONDISI LAHAN SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI 04 TANAH DARAT ( bukan sawah dan berkontur ) DALAM KONDISI SIAP BANGUN ( tidak perlu pematangan lahan )

17. LISTRIK SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI 05 SUMBER AIR 06 TERJANGKAU LAYANAN PLN S.D TITIK LOKASI TERDAPAT SUMBER AIR TANAH ATAU JARINGAN AIR PDAM SAMPAI DENGAN TITIK LOKASI

18. LINGKUNGAN SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI 07 LINGKUNGAN SEKITAR YANG HIGIENIS. TIDAK BERDEKATAN DENGAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) SAMPAH ATAU KANDANG HEWAN )

19. SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI PERKEMBANGAN STATUS LAHAN RENCANA PEMBANGUNAN SPPG : 1542 Capaian Kesiapan Lahan : 58,23% 898 LAHAN TELAH TERDATA 644 KEKURANGAN LAHAN

20. HASIL SURVEY LAHAN SPPG

21. PERKEMBANGAN STATUS LAHAN SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI TOTAL Lahan Belum Disurvey 1399 TOTAL Lahan Terverifikasi Siap Dibangun 127 TOTAL Lahan Sudah Disurvey 178 TOTAL Lahan terverifikasi untuk disurvey 1542 REKAPITULASI SE-INDONESIA

22. Lahan Belum Disurvey 403 Lahan Terverifikasi Siap Dibangun 43 Lahan Sudah Disurvey 59 Jumlah Lokasi SPPG Sudah persetujuan dukungan PEMDA dan Pinjam Pakai + Sertifikat + Hasil Survey Sebagian Kab /Kota di KEPRI, SUMSEL, BABEL, LAMPUNG PERKEMBANGAN STATUS LAHAN SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI WILAYAH 1 SUMATERA Lahan terverifikasi untuk disurvey 462

23. Lahan Belum Disurvey 293 Lahan Terverifikasi Siap Dibangun 64 Lahan Sudah Disurvey 99 Jumlah Lokasi SPPG Sudah persetujuan dukungan PEMDA dan Pinjam Pakai + Sertifikat + Hasil Survey di JAWA BARAT Se-JAWA BARAT 81 titik (100%), Jawa JAWA TENGAH 18 titik PERKEMBANGAN STATUS LAHAN SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI WILAYAH 2 JAWA Lahan terverifikasi untuk disurvey 357

24. Lahan Belum Disurvey 703 Lahan Terverifikasi Siap Dibangun 20 Lahan Sudah Disurvey 20 Jumlah Lokasi SPPG Sudah persetujuan dukungan PEMDA dan Pinjam Pakai + Sertifikat + Hasil Survey Sebagian SULAWESI SELATAN PERKEMBANGAN STATUS LAHAN SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI WILAYAH 3 INDONESIA TIMUR (KALIMANTAN, SULAWESI, MALUKU, PAPUA, BALI, NUSA TENGGARA) Lahan terverifikasi untuk disurvey 723

25. PERSENTASE PENCAPAIAN SURVEY WILAYAH 1 = 12,7 % WILAYAH 2 = 27,74 % WILAYAH 3 = 2,7 %

26. PERMASALAHAN UTAMA SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI ANGGARAN KONSTRUKSI UNTUK PEMBANGUNAN SPPG 1542 MASIH TERBLOKIR; DJKN MEMINTA KELENGKAPAN ADMINISTRASI SURAT PERSETUJUAN PEMDA KAB/KOTA BESERTA SERTIFIKAT LAHAN UNTUK BUKA BLOKIR UNTUK PEMBANGUNAN SPPG 1542; PEMDA PROV/KAB/KOTA KURANG RESPON TERHADAP SE MENDAGRI NO 500 TH 2025 TENTANG DUKUNGAN LAHAN SPPG; MASIH TERDAPAT DATA YANG DIBERIKAN OLEH PEMDA PROV/KAB/KOTA BELUM SESUAI DENGAN SPESIFIKASI ATAU SE MENDAGRI, DIANTARANYA : LUAS LAHAN KURANG (KURANG DARI 800 meter persegi ) LAHAN TIDAK ADA AKSES JALAN DAN JAUH DARI PENERIMA MANFAAT LAHAN YG DIBERIKAN BERMASALAH DENGAN WARGA ADAT DAN MASYARAKAT MASIH ADANYA BANGUNAN EXISTING YANG HARUS DI HAPUS OLEH PEMDA KONTUR LAHAN TANAH YG CURAM DAN JURANG/LERENG KONTUR TANAH MEMERLUKAN CUT AND FILL YANG MEMBUTUHKAN ANGGARAN TAMBAHAN MASIH TERDAPAT LEGALITAS SURAT – SURAT YANG BELUM LENGKAP (SEBAGIAN MASIH PROSES SERTIFIKASI BPN)

27. DUKUNGAN YANG DIHARAPKAN KEPADA KEJAKSAAN AGUNG DAN JAJARANNYA DI SELURUH INDONESIA SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI PERMOHONAN DUKUNGAN PERCEPATAN KESIAPAN 1542 LAHAN SPPG DI 514 KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA MENINDAKLANJUTI SE MENDAGRI NOMOR 500 TH 2025 TENTANG DUKUNGAN LAHAN SPPG, DENGAN MEMPERHATIKAN : DATA HASIL SURVEY SESUAI FORMULIR SERTIFIKAT TANAH/SURAT KETERANGAN LAINYA SURAT DUKUNGAN PEMDA BUPATI/WALKOT UNTUK PEMBANGUNAN SPPG . SURAT KESIAPAN PINJAM PAKAI DARI BUPATI /WALKOT (3 LOKASI TITIK LAHAN) FOTO LOKASI LAHAN YG DISURVEY SESUAI SPESIFIKASI. PENDAMPINGAN DALAM PERSIAPAN KONSTRUKSI 1542 SPPG (SOSIAL DAN LEGAL).

28. TERIMA KASIH

29. FOTO LAHAN TIDAK SESUAI SPEKTEK KAB.BANDUNG BARAT LOKASI DI KETINGGIAN PERLU CUT AND FILL

30. Kampung Negeri Baru , Kec . Umpu Semenguk / blambangan umpu . LAMPUNG LOKASI LAHAN DI TENGAH HUTAN TDK ADA AKSES JALAN DEKAT SUNGAI

31. KOTA BEKASI LAHAN PERLU PROSES PENGHAPUSAN

32. RANCAMANUK KAB BANDUNG KONDISI LAHAN PERLU PENGURUGAN 1-2 M KEDALAMAN X1000 M LAHAN BELUM MATANG

33. Jl. Yos Sudarso , Desa Pasir Kidul , Kecamatan Purwokerto Ba rat Lahan sebagian jurang sehingga tidak direkomendasikan untuk bangun