2222222222222222222222PERTEMUAN 11-B.pptx

Waw

1. PERTEMUAN 11-B SANKSI PERPAJAKAN JUAN KASMA, S.E., M.AK., CPA., BKP

2. Jenis Sanksi Perpajakan Bunga Kenaikan Denda Pidana

3. No Sanksi Atas Dasar Hukum Dasa r Perhitungan Produk Hukum 1. Terlambat setor ( melampaui batas waktu ) PPh dalam tahun berjalan tidak / kurang dibayar SPT terdapat kekurangan akibat salah tulis /salah hitung Ps. 9 ayat (2a) Masa Ps. 9 ayat (2b) Tahunan Ps. 14 ayat (3) (Kurang setor, Penelitian) tanggal jatuh tempo pembayaran s.d tanggal pembayaran sejak saat terutangnya pajak s.d diterbitkannya STP dengan tarif bunga ditentukan Menteri Keuangan perbulan (max 24 bln u/ Ps 14 ayat 3) STP 2. Kurang Bayar karena pembetulan SPT Ps. 8 ayat (2) Tahunan Ps. 8 ayat (2a) Masa Tarif bunga perbulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran s.d tanggal pembayaran STP 3. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak terutang tidak atau kurang dibayar; Apabila dikukuhkan jabatan Ps. 13 ayat (2) Tarif bunga per bulan sejak saat terutang s.d diterbitkannya SKPKB max 24 bulan SKPKB 4. WP dipidana karena melakukan tindak pidana perpajakan setelah lewat waktu daluwarsa penetapan Ps. 15 ayat (4) 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar SKPKB / SKPKBT Sanksi Bunga

4. No Sanksi Atas Dasar Hukum Dasar Perhitungan Produk Hukum 5 . Terlambat bayar surat ketetapan pajak (bunga penagihan) Ps. 19 ayat (1) Tarif bunga per bulan untuk seluruh masa yang dihitung dari tanggal jatuh tempo s.d pelunasan / tanggal diterbitkannya STP STP 6 . WP diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak Ps. 19 ayat (2) Tarif bunga per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar STP 7 . Kekurangan pembayaran akibat permohonan perpanjangan jangka waktu (penundaan) penyampaian SPT Tahunan PPh Ps. 19 ayat (3) Tarif bunga per bulan yang dihitung dari batas waktu penyampaian SPT Tahunan s.d tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tsb. STP

5. Contoh Hitungan STP atas Bunga Tahun Pajak 2021 kewajiban PPh Pasal 25 PT ABC sebesar Rp.200.000.000/ bulan . Untuk Masa Mei 2021 PT ABC melakukan pembayaran PPh Pasal 25, pada tanggal 18 Juni 2021. Tarif bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan pada bulan Juni 2021 sebesar 0,95%. Maka besarnya STP yang harus diterbitkan sebesar : 0,95% x Rp 200.000.000,- = Rp 1.900.000,- *STP Pasal 9 (2a) SPT PPh Orang Pribadi tahun 2020 dengan status KB Rp3.000.000 dilaporkan tanggal 31 Maret 2021. Setelah dilakukan penelitian oleh AR terdapat salah hitung dan kurang bayar seharusnya adalah Rp4.000.000. Pada tanggal 19 Juni AR menerbitkan STP sebesar : Pokok Pajak : Rp 1.000.000,- Sanksi Bunga: (3 x 0,95% x Rp 1.000.000,-) : Rp 28.500,- Yang harus dibayarkan : Rp 1.028.500,- *STP Pasal 14 (3)

6. Contoh Hitungan STP atas Bunga Jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar Rp 10.000.000,00 yang diterbitkan tanggal 7 Oktober 2021, dengan batas akhir pelunasan tanggal 6 November 2021. Jumlah pembayaran sampai dengan tanggal 6 November 2021 Rp 6.000.000,00. Pada tanggal 1 Desember 2021 diterbitkan Surat Tagihan Pajak dengan perhitungan sebagai berikut : Pajak yang masih harus dibayar = Rp 10.000.000,00 Dibayar s.d jatuh tempo pelunasan = Rp 6.000.000,00 (-) Kurang dibayar = Rp 4.000.000,00 Bunga 1 ( satu ) bulan (1 x 0,5% x Rp4.000.000,00) = Rp 20.000,00 * STP Pasal 19 (1) * Tarif bunga perbulan masa Desember 2021 adalah 0,50% back

7. Hitung STP atas Bunga dibawah ini! PT. Tejo telah melaporkan SPT Masa PPN November 2012 pada tanggal 20 Desember 2012 dengan nilai kurang bayar sebesar Rp34.300.000,-. Di bulan September 2015, PT. Tejo melakukan pembetulan SPT PPN November 2012 karena terdapat penjualan / penyerahaan yang belum dilaporkan sehingga SPT PPN Masa November 2012 menyebabkan kurang bayar bertambah menjadi Rp37.200.00,- dan atas kurang bayar telah disetor pada tanggal 11 September 2015. Atas kejadian tersebut , apa yang diterbitkan oleh KPP dimana PT. Tejo terdaftar !

8. KENAIKAN No Sanksi Atas Dasar Hukum Dasar Perhitungan Produk Hukum 1. SPT tidak disampaikan pada waktunya walaupun telah ditegur Ps. 13 ayat (3) 75 % dari pajak yang tidak atau kurang dibayar 75 % untuk PPh Pemotongan dan Pemungutan serta PPN SKPKB WP tidak melaksanakan Pasal 28 dan 29 UU KUP PPN/PPnBM tidak seharusnya dikompensasikan kelebihan pajaknya atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% 2 . pemeriksaan post audit setelah dikeluarkan keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Ps. 17C ay (5) Ps 17D ay (5) 100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak SKPKB 3 . WP alpa yang pertama, tidak menyampaikan SPT Tahunan atau SPT isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara tidak dikenai sanksi pidana (untuk tahun pajak 2008 dst) Ps. 13A 200% dari pajak yang kurang dibayar SKPKB 4 . Ditemukan data baru Ps. 15 ayat (2) 100% dari pajak yang kurang dibayar SKPKBT Sanksi Kenaikan

9. Contoh Hitungan Sanksi Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kena Pajak telah memperoleh pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebesar Rp 60.000.000,00. Dari pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut : Pajak Keluaran Rp 100.000.000,00 Kredit pajak , yaitu Pajak Masukan Rp 150.000.000,00 Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan sebagai berikut : Pajak Keluaran Rp 100.000.000,00 Kredit Pajak : Pajak Masukan Rp 150.000.000,00 SKPKPP Rp 60.000.000,00 - Jumlah pajak yang dapat dikreditkan Rp 90.000.000,00 Pajak yang kurang dibayar Rp 10.000.000,00 Sanksi Administrasi Kenaikan 100% x Rp 10.000.000,00 Rp 10.000.000,00 Jumlah yang masih harus dibayar Rp 20.000.000,00 *SKPKB Pasal 17C (5) back

10. DENDA No Sanksi Atas Dasar Hukum Sanksi Produk Hukum 1. Tidak atau terlambat menyampaikan SPT Ps. 7 ayat (1) STP SPT Masa PPh Rp.100.000 SPT Masa PPN Rp.500.000 SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Rp.100.000 SPT Tahunan PPh Badan Rp.1.000.000 2. WP sebelum dilakukan tindakan penyidikan mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya Ps. 8 ayat (3) 1 00 % dari pajak yang kurang bayar SSP Setor Sendiri 3. PKP tetapi tidak membuat Faktur Pajak atau membuat faktur, tetapi tidak tepat waktu; PKP yang mengisi Faktur Pajak tetapi tidak secara lengkap; Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak (untuk tahun pajak 2008 dst) Ps. 14 ayat (4) 1 % dari Dasar Pengenaan Pajak STP 4. Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian Pasal 25 Ayat (9) 3 0% dari jumlah pajak yang kurang dibayar STP 5. Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian Pasal 27 Ayat (5d) 6 0% dari jumlah pajak yang kurang dibayar STP 6. Terjadi penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas permintaan Menteri Keuangan untuk kepentingan penerimaan negara Ps. 44B ayat (2) Kerugian pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 1x jumlah kerugian pada pendapatan negara SSP Setor Sendiri Kerugian pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 3x jumlah kerugian pada pendapatan negara Kerugian pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 39A 4x jumlah kerugian pada pendapatan negara Sanksi Denda

11. Dikecualikan dari sanksi denda pasal 7 KUP : WP OP yang telah meninggal dunia; WP OP tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas ; WP OP WNA yang tidak tinggal lagi di Indonesia; Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia; Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi ; Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi ; Wajib Pajak yang terkena bencana , ( diatur tersendiri ) Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan . (Pasal 7 ayat 2 UU KUP) back

12. Hitung STP atas Denda dibawah ini! CV. Utaran telah terdaftar NPWP dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tahun 2009. Untuk masa April 2012, dalam pelaporan SPT Masa PPN diketahui bahwa terdapat penjualan dengan faktur pajak yang tidak lengkap yang tidak sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang PPN. Nilai PPN atas faktur pajak tersebut adalah sebesar Rp13.500.000,-. Produk hukum apa yang akan diterbitkan oleh KPP dimana CV. Utaran terdaftar dan hitunglah besarnya sanksi yang akan diperoleh CV. Utaran!

13. SAKSI PIDANA No Sanksi Atas Dasar Hukum Sanksi 1. WP alpa , bukan yg pertama : tidak lapor SPT Tahunan lapor tetapi isi tidak benar atau tidak lengkap kerugian pendapatan negara Ps. 38 Denda 1-2x jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau Pidana kurungan 3 bulan s.d 1 tahun 2. WP sengaja : tidak lapor SPT Tahunan lapor tetapi isi tidak benar atau tidak lengkap kerugian pendapatan negara Ps. 39 ayat (2) Pidana penjara 6 bulan s.d 6 tahun dan denda 2-4x jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar 3. Setiap orang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana: Menyalahgunakan NPWP atau Pengukuhan PKP Lapor SPT yang tidak benar atau tidak lengkap Ps. 39 ayat (3) Pidana penjara 6 bulan s.d 2 tahun dan denda 2-4x jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan 4. Setiap orang yang dengan sengaja : Menerbitkan/menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;atau menerbitkan faktur pajak belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Ps. 39 A Pidana penjara 2-6 tahun serta denda min 2-6x jumlah pajak dalam faktur pajak , bukti pemungutan pajak , bukti pemotongan pajak , dan/ atau bukti setoran pajak . back Sanksi Pidana