230208 4.b. Kebijakan Akuntansi Pemda Pemprovsu.pdf

Pengelolaan Keuangan Daerah - Akuntansi

3. Pendahuluan 1
Dasar Hukum 2
Kebijakan Akuntansi 3
Sistem Akuntansi 4
Bagan Akun Standar (BAS) 5
6

4. 4

5. P r o s e s . . .
Identifikasi, pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran
Transaksi dan kejadian keuangan,
AKUNT
ANSI
Penyajian laporan, serta
penginterpretasian atas hasilnya
Pengertian Akuntansi menurut
Pasal 1 PP Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

6. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN
Basis akuntansi
Digunakan dalam laporan keuangan pemerintah
adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-
LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.
Prinsip nilai historis
Nilai historis lebih dapat diandalkan
daripada penilaian yang lain karena lebih
obyektif dan dapat diverifikasi.
Prinsip realisasi
Pendapatan basis kas yang tersedia yang
telah diotorisasikan melalui anggaran
pemerintah suatu periode akuntansi akan
digunakan untuk membayar utang dan
belanja dalam periode tersebut
Prinsip periodisitas
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas
pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan
sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber
daya yang dimilikinya dapat ditentukan.


Prinsip konsistensi
Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan
pada kejadian yang serupa dari periode ke
periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip
konsistensi internal).


Prinsip pengungkapan lengkap
Laporan keuangan menyajikan secara
lengkap informasi yang dibutuhkan
oleh pengguna.
Prinsip penyajian wajar
Laporan keuangan menyajikan dengan wajar
LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan
CaLK.
Prinsip substansi mengungguli bentuk
Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan
wajar transaksi serta peristiwa lain yang
seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa
lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai
dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan
hanya aspek formalitasnya.

7. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
STRUKTUR APBD
01 02 03
PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH PEMBIAYAAN DAERAH
meliputi semua penerimaan
uang melalui Rekening Kas
Umum Daerah yang tidak perlu
dibayar kembali oleh Daerah
dan penerimaan lainnya yang
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
diakui sebagai penambah
ekuitas yang merupakan hak
daerah dalam 1 (satu) tahun
anggaran.
meliputi semua pengeluaran
dari Rekening Kas Umum
Daerah yang tidak perlu
diterima kembali oleh Daerah
dan pengeluaran lainnya yang
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
diakui
ekuitas
sebagai
yang
pengurang
merupakan
kewajiban daerah dalam 1 (satu)
tahun anggaran.
meliputi semua penerimaan
yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang
akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran berkenaan
maupun pada tahun anggaran
berikutnya.

8. PENDAPATAN BELANJA PEMBIAYAAN
Pendapatan Asli Daerah
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah
yg Dipisahkan
Lain –lain PAD yg Sah
Belanja Operasi
B. Pegawai
B. Barang & Jasa
B. Bunga
B. Subsidi
B. Hibah
B. Bantuan Sosial
Penerimaan Pembiayaan
SiLPA
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg
Dipisahkan
Penerimaan Pinjaman Daerah
Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman Daerah
Penerimaan Pembiayaan Lainnya
Sesuai Ketentuan PUU
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
Pendapatan Transfer
Transfer Pemerintah Pusat
Transfer Antar Daerah
Lain-lain Pendapatan
Daerah yg Sah
Hibah
Dana Darurat
Lain-Lain Pendapatan
Sesuai PUU
Belanja Modal
B. M. Tanah
B. M. Peralatan & Mesin
B. M. Gedung & Bangunan
B. M. Jalan, Jaringan & Irigasi
B. M. Aset Tetap Lainnya
Belanja Tidak Terduga
Belanja Transfer
B. Bagi Hasil
B. Bantuan Keuangan
Pengeluaran Pembiayaan
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal Daerah
Pembayaran Cicilan Pokok Utang
yang Jatuh Tempo
Pemberian Pinjaman Daerah
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya
sesuai PUU
STRUKTUR
APBD

9. Penjelasan Pasal 16
UU 15/2004
LAPORAN REALISASI
ANGGARAN
LAPORAN
OPERASIONAL

NERACA
LAPORAN ARUS
KAS

Opini merupakan pernyataan profesional
pemeriksa mengenai kewajaran informasi
keuangan yang disajikan dalam Laporan
Keuangan yang didasarkan pada kriteria:

1.Kesesuaian dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan;
2.Kecukupan Pengungkapan;
3.Kepatuhan terhadap Peraturan
Perundang-undangan; dan
4.Efektivitas Sistem Pengendalian Intern

Lamp. I
PP 71/2010

WTP

WDP

TW

TMP
Opini BPK
LAPORAN
PERUBAHAN SAL
LAPORAN
PERUBAHAN EKUITAS
CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN

10. APBD telah diselenggarakan berdasarkan:
1.Sistem pengendalian intern yg memadai
2.Diselenggarakan sesuai dengan SAP
Kepala Entitas Pelaporan
Kepala Entitas Akuntansi
Tanggung Jawab Penyusunan
LKPD
Kepala Entitas
Pernyataan Tanggung Jawab

11. Pasal 33 (3) PP No. 8/2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Mewajibkan APIP
Meyakinkan keandalan informasi yang disajikan
Laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian
intern yang memadai dan sesuai dengan SAP
Reviu atas
Laporan Keuangan
Simpulan
hasil reviu
1.Penelaahan Terhadap Keandalan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
2.Kesesuaian Terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan

12. 1. PP 71/2010 – PMDN 64/2013 –
PMDN 90/2019 KEBIJAKAN
AKUNTANSI & SISTEM AKUNTANSI
PEMDA;

2.SIKLUS AKUNTANSI;

3.PERSAMAAN AKUNTANSI AKRUAL;

4.AKUN PERUBAHAN SAL; &

5.STRUKTUR HOBO

13. Analisis Transaksi dengan bukti
Transaksi
Jurnal
Buku Besar
Neraca Saldo (Trial Balance)
Akun Trial
Balance
Penyesu
aian
TB as
adjusted
LRA LO Neraca
1 4 8 1
s/d 5 9 2
9 6
Kertas Kerja (Work Sheet)
1
2
3
4
5
11 8 7
Jurnal
Penyesuaian
Buku Besar LRA
diNolkan
Jurnal P7enutup
LRA
Jurnal Penutup LO
6
9
Buku Besar LO
diNolkan
10
Neraca Saldo setelah
Penutupan LRA dan LO
3
12
13
14
Neraca
15
(Posting)
(Posting)
(Posting)
S
I
K
L
U
S
A
K
U
N
T
A
N
S
I

14. Meskipun ada dua basis akuntansi yaitu kas (LRA)
dan akrual (LO dan Neraca), namun hanya 1
persamaan akuntansi yang digunakan.

Karena unsur ekuitas terbentuk dari transaksi kas
(realisasi anggaran) dan transaksi yg bersifat akrual.

Sehingga persamaan yg digunakan untuk dasar
pencatatan sbb:

Aset = Kewajiban + Ekuitas + (Pendapatan-LO – Beban)

15. Aset Hutang
Ekuitas +
(PENDAPATAN-
BEBAN)
Persamaan akuntansi tersebut digunakan dalam
basis akrual untuk menghasilkan Laporan
Operasional (LO).

16. •AKUN LAWAN YANG DIGUNAKAN
UNTUK MENCATAT REALISASI PENAMBAHAN PENDAPATAN-
LRA, BELANJA, PEMBIAYAAN PENERIMAAN DAN
PEMBIAYAAN PENGELUARAN ADALAH AKUN“ PERUBAHAN
SAL”
•SESUAI DENGAN SIFAT TRANSAKSI
KETIKA PENDAPATAN BERTAMBAH, AKAN MENAMBAH SAL.
•KETIKA BELANJA BERTAMBAH AKAN
MENGURANGI SAL
•KETIKA PEMBIAYAAN PENERIMAAN BERTAMBAH
AKAN MENAMBAH SAL
•KETIKA PENGELUARAN PEMBIAYAAN BERTAMBAH
AKAN MENGURANGI SAL

17. “Kantor Pusat”
PPKD
“Kantor Cabang”
SKPD
“Kantor Cabang”
SKPD
“Kantor Cabang”
SKPD

18. •STRUKTUR HUBUNGAN ENTITAS DALAM AKUNTANSI YANG DIIMPLEMENTASIKAN
DI PEMDA ADALAH STRUKTUR HoBo (Home Office & Branch Office);
•STRUKTUR HUBUNGAN HoBo LEBIH TEPAT UNTUK MENGGAMBARKAN
HUBUNGAN TRANSAKSI ANTARA PPKD DAN SKPD, DIBANDINGKAN DENGAN
STRUKTUR HUBUNGAN INDUK DAN ANAK (PARENT & SUBSIDIARY) DENGAN
BEBERAPA ALASAN:
1) PPKD-SKPD BUKAN ENTITAS YANG MASING-MASING BERDIRI SENDIRI,
MELAINKAN SATU KESATUAN;
2) ANTARA PPKD DAN SKPD TIDAK TERJADI TRANSFER INCOME (DALAM
PENGERTIAN PROFIT); &
3) SKPD DIMILIKI 100% OLEH PEMDA
•TRANSAKSI ANTARA PPKD DAN SKPD DICATAT MENGGUNAKAN AKUN
RECIPROCAL YAITU RK-PPKD (MERUPAKAN AKUN EKUITAS DI SKPD), DAN AKUN
RK-SKPD (MERUPAKAN AKUN ASET DI PPKD)

19. Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pertgjwban Pemeriksaan
RPJMD RKPD
KUA PPAS
Nota
Kesepakatan
Pedoman
Penyusunan
RKA-SKPD o/ KDH
RKA-SKPD
RAPBD
Evaluasi Raperda
APBD oleh
Gubernur/
Mendagri
Rancangan
DPA-SKPD
DPA-SKPD
Verifikasi
Laporan Realisasi
Semester Pertama
R P-APBD
Penatausahaan
Belanja
•Penerbitan SPM-UP, SPM-GU,
SPM-TU dan SPM-LS oleh
Kepala SKPD
•Penerbitan SP2D oleh PPKD
Penatausahaan
Pendapatan
Kekayaan dan
Kewajiban daerah





•Kas Umum
•Piutang
•Investasi
•Barang
•Dana Cadangan
•Utang
Akuntansi
Keuangan Daerah
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah




•LRA; LP-SAL
•Neraca; LPE;
•LO
•Lap. Arus Kas
•CaLK
Laporan Keuangan
diperiksa oleh
BPK
Raperda PJ Pel
APBD
Perda APBD
•Bendahara penerimaan wajib
menyetor penerimaannya ke
rekening kas umum daerah
selambat-lambatnya 1 hari
kerja
Penatausahaan
Pembiayaan
•Dilakukan oleh PPKD
Pelaksanaan APBD
Pendapatan
Belanja
Pembiayaan
Disusun dan disajikan
Sesuai SAP
Persetujuan
Bersama (KDH
+ DPRD)
Evaluasi o/
Gubernur/MD
N 15 hari
7 hari penyesuaian
o/ Pemda
Perda PJ Pel APBD
Evaluasi
R P-APBD
Oleh
Gbrnr/MDN
Perda P-APBD

setelah 3 hari
PEDUM APBD
o/ MDN
REVIEW Laporan
Keuangan
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

20. PELAKSANAAN
APBD TA n
TA n-1
TA n+1
Membahas dan
menyetujui :
•RAPERDA APBD
TA n+1
•KUPA & PPAS
P APBD TA n
•RAPERDA P-APBD
TA n
•LAP KEUDA TA n-1
•LAP REALISASI
SEMESTER
•LAP KEUDA
TA n
•KUA & PPAS
•RAPERDA APBD TA n
Membahas
dan
menyetujui :
Membahas dan
menyetujui :
•MUSRENBANG
(RKPD)
Membahas dan
menyetujui Raperda
Pertanggungjawaban
TA n-1
1 Januari

31 Desember

Penyiapan Anggaran Kas & DPA-
SKPD
Penyusunan
RKPD
Penyampaian
KUA-PPAS ke
DPRD
Penyampaian KUPA dan
PPAS PAPBD
FUNGSI PENGAWASAN DPRD

21. Relevan
Andal
Dapat Dibandingkan
Dapat Dipahami
Feedback value
Predictive value
Tepat waktu
Lengkap
Jujur
Dapat Diverifikasi
Netralitas
Internal (dgn
tahun
sebelumnya
Eksternal (dgn
entitas yg
menerapkan
kebijakan
akuntansi yg
sama)

Dapat dipahami
oleh pengguna
dlm bentuk serta
istilah yg
disesuaikan dgn
batas
pemahaman
penggunan

22. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)
NERACA
LAPORAN OPERASIONAL (LO)
LAPORAN ARUS KAS (LAK)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Laporan
Anggaran
Laporan
Finansial/
Keuangan
1
2
3
4
5
6
7

23. PP 71/
2010
Permendagri
64/2013 beserta
Peraturan Turunan
Pendapatan-LO
Beban
Pendapatan-LRA
Belanja
Aset Tetap &
Penyusutan
Aset Lainnya
Kas & Setara Kas
Piutang
Persediaan
Kewajiban
Koreksi Kesalahan
Konsolidasi
Laporan Pemda
LRA
LO LPE
Neraca
C
a
L
K

1
2
3
5
7

24. PP
71/2010
Kebijakan Akt
& SAPD
Pendapatan-LO
Beban
Pendapatan-LRA
Belanja
Aset Tetap & Penyusutan
Aset Lainnya
Kas & Setara Kas
Piutang
Persediaan
Investasi Jangka Panjang
Kewajiban
Koreksi Kesalahan
Pembiayaan
Dana Cadangan
Konsolidasi
ReStatement Laporan
Keuangan
LRA LPSAL
LO LPE
Neraca
LAK *)
C
a
L
K
**)
Lap. Keu PPKD
Lap. Keu SKPD
Pemda
1
LAK disusun berdasarkan
hasil analisis arus masuk
dan keluar kas.
2
3
5
4
6
7
CaLK merupakan penjelasan
deskriptif atas keseluruhan
laporan.
*)
**)
Transaksi
Transitoris ***)
Transaksi Transitoris dapat
berupa Potongan Pajak,
Penyetoran Pajak, PPh21, dll.
***)
Transfer
Permen
dagri
64/2013

25. LAPORAN KEUANGAN SKPD
LRA
Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) merupak
an laporan yang menyaji
kan
Ikhtisar sumber, alokasi
dan pemakaian sumber
daya ekonomi yang
dikelola oleh SKPD, yang
menggambarkan
perbandingan antara
realisasi dan anggaranny
a dalam satu periode
pelaporan.
NERACA
Neraca menggambarkan
posisi keuangan entitas
akuntansi dan entitas
pelaporan mengenai ase
t, kewajiban dan ekuitas
pada tanggal tertentu.
LO
Laporan Operasional (LO
) menyajikan ikhtisar
sumber daya ekonomi
yang menambah ekuitas
dan penggunaannya
dikelola oleh pemerintah
daerah untuk kegiatan
penyelenggaraan
pemerintahan dalam
satu periode pelaporan.
LPE
Laporan Perubahan Ekuit
as (LPE) menyajikan
informasi kenaikan atau
penurunan ekuitas tahun
pelaporan dibandingkan
dengan tahun sebelumn
ya.
CALK
Catatan Atas Laporan
Keuangan (CALK)
menyajikan penjelasan
naratif atau rincian dari
angka yang tertera dala
m
LRA, Neraca, LO, dan LPE
.

26. TAMBAHAN UNTUK LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH (LKPD)
LPSAL
Laporan Perubahan SAL (LPSAL)
merupakan komponen laporan
keuangan yang menyajikan secara
komparatif dengan periode
sebelumnya pos-pos berikut:
Saldo Anggaran Lebih awal,
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih,
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan
Anggaran tahun berjalan,
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tah
un Sebelumnya,
dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.
LAK
Laporan Arus Kas (LAK) adalah
bagian dari laporan keuangan yan
g menyajikan informasi penerima
an
dan pengeluaran kas selama perio
de tertentu yang diklasifikasikan
berdasarkan aktivitas operasi,
investasi, pendanaan dan transito
ris

27. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penerimaan yang tidak berpengaruh pada kekayaan
bersih entitas yang perlu dibayar kembali, baik pada
tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun
anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran
pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk
menutup defisit. Antara lain dapat berasal dari
pinjaman atau hasil divessssasi





PENDAPATAN LRA (Basis Kas)
Penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah
daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
BELANJA (Basis Kas)
Pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang
mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode
tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah
daerah.
TRANSFER
Penerimaan/pengeluaran uang dari
suatu entitas pelaporan dari/kepada
entitas pelaporan lain, termasuk dana
perimbangan dan dana bagi hasil.
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan
bersih entitas, yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun
anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran
pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk
memanfaatkan surplus anggaran.
Antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok
pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, atau
penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

28. Saldo Anggaran Lebih awal
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
Saldo Anggaran Lebih Akhir
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun
Sebelumnya
LAPORAN PERUBAHAN
SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun
berjalan

29. NERACA
yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum
dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah
dan budaya.
ASET
Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan
dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan
diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat
diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan
KEWAJIBAN
Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya
ekonomi pemerintah daerah.
EKUITAS
Kekayaan bersih pemerintah daerah yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban
pemerintah daerah.
Neraca
menggambarkan
posisi keuangan
entitas akuntansi dan
entitas pelaporan
mengenai aset,
kewajiban dan
ekuitas pada tanggal
tertentu

30. LAPORAN OPERASIONAL (LO)
BEBAN
Kewajiban pemerintah daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih
POS LUAR BIASA
Pendapatan luar biasa atau beban
luar biasa yang terjadi karena
kejadian atau transaksi yang bukan
merupakan operasi biasa, tidak
diharapkan sering atau rutin terjadi
dan berada di luar kendali atau
pengaruh entitas yang
bersangkutan.
PENDAPATAN-LO
Hak pemerintah daerah yang
diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih.
KEGIATAN NON OPERASIONAL
Pendapatan dan beban yang
sifatnya tidak rutin.
Antara lain surplus/desifit penjualan
aset non lancar, surplus/defisit
penyelesaian kewajiban jangka
panjang.

31. transitoris
pendanaan investasi operasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama
satu periode akuntansi.
Menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam
menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas
operasionalnya di masa yang akan datang tanpa
mengandalkan sumber pendanaan dari luar
01
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang
dan/atau pelunasan utang jangka panjang.
Mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang
berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman
jangka panjang.
03
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta
investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
Mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam
rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang
bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan
pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS
Tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan
pendanaan.
mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang
tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan
pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain
transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK),
pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari
bendahara pengeluaran, serta kiriman uang.
02
04
LAPORAN ARUS KAS (LAK)

32. SURPLUS
DEFISIT
LO
EKUITAS
AKHIR
01
EKUITAS
AWAL
03
KOREKSI
EKUITAS
02 04
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

33. BAB I
Pendahuluan.
01
02
03
04
05
BAB III
Kebijakan Akuntansi.
BAB V
Penutup
BAB II
Ekonomi Makro,
Kebijakan Keuangan
dan Ikhtisar Pencapaian
Kinerja Keuangan.
BAB IV
Penjelasan Pos-Pos
Laporan Keuangan.
MELIPUTI:
penjelasan atau daftar terinci
atau analisis atas nilai suatu pos
yang disajikan dalam LRA, LPSAL,
Neraca, LO, LAK, dan LPE.
Termasuk :
-penyajian informasi yang
diharuskan dan dianjurkan
oleh Standar Akuntansi
Pemerintahan
-pengungkapan-
pengungkapan lainnya yang
diperlukan untuk penyajian
yang wajar atas laporan
keuangan, seperti kewajiban
kontinjensi dan komitmen-
komitmen lainnya.
CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

34. 34

35. Ipsas & Bultek
UU 17/2003 UU 15/2004 UU 23/2014
PP 12/2019
PP 8/2006
Permendagri 64/2013
Modul Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemda
UU 1/2004 UU 33/2004
Perda 1/2010 Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Pergub 23/2022 Kebijakan Akuntansi & Pergub 34/2014 SAPD
PP 71/2010
UU 25/2004
Permendagri 90/2019, Kepmendagri 050-3708/2020 & Kepmendagri 050-
5889/2021
Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah

36. Dasar Hukum
•Pendapatan negara/daerah dalah hak pemerintah
pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih
•Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah
pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih
Psl 1
UU17/2003
•Ketentuan mengenai pengakuan dan
pengukuran pendapatan dan belanja berbasis
akrual dilaksanakan selambat-lambatnya
dalam 5 (lima) tahun
Psl 36 ayat
(1) UU
17/2003
•Ketentuan mengenai pengakuan dan
pengukuran pendapatan dan belanja berbasis
akrual dilaksanakan selambat-lambatnya tahun
anggaran 2008
Psl 70 ayat
(2) UU
1/2004
36

37. Pedoman Teknis
•Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
•Peraturan Menteri Keuangan Nomor
238/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman
Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan
•Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
37

38. Pedoman Teknis
•Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
38

39. Permendagri 90 / 2019
•Mencabut Lampiran III Permendagri 64 Tahun 2013
mengenai Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah

39

40. Pedoman Teknis
Dengan terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
membawa konsekuensi :
•Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah
•Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

40

41. DASAR HUKUM
PP No 71 Tahun 2010
•Pasal 4 ayat (1) :
Pemerintah (Pemerintah Daerah) menerapkan SAP Berbasis Akrual
•Pasal 7 :
ayat (1) :
Penerapan SAP Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP
Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara
bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pemerintah daerah
diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
ayat (3) :
•Lampiran PP 71 Tahun 2010, mengamanatkan :
Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP berbasis akrual, entitas
pelaporan dapat menerapkan PSAP berbasis kas menuju akrual paling lama 4 (empat)
tahun setelah TA 2010.

42. 01. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
02. Pernyataan No 01 Penyajian Laporan Keuangan
03. Pernyataan No 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
04. Pernyataan No 03 Laporan Arus Kas
05. Pernyataan No 04 Catatan Atas Laporan Keuangan
06. Pernyataan No 05 Akuntansi Persediaan
07. Pernyataan No 06 Akuntansi Investasi
08. Pernyataan No 07 Akuntansi Aset Tetap
09. Pernyataan No 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
10. Pernyataan No 09 Akuntansi Kewajiban
11. Pernyataan No 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi,
Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak
Dilanjutkan
12. Pernyataan No 11 Laporan Keuangan Konsolidasian
13. Pernyataan No 12 Laporan Operasional
14. Pernyataan No 13 Akuntansi Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
15. Pernyataan No 14 Akuntansi Aset Tak Berwujud
16. Pernyataan No 15 Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan
17. Pernyataan No 16 Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi
18. Pernyataan No 17 Properti Investasi

43. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) adalah
klarifikasi, penjelasan dan uraian lebih lanjut atas PSAP. Interpretasi Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan bertujuan menjelaskan lebih lanjut topik
tertentu guna menghindari salah tafsir penggunaan PSAP. IPSAP yang telah terbit,
yaitu:

01. Interpretasi SAP 01 tentang Transaksi Dalam Mata Uang Asing;

02. Interpretasi SAP 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima Pada
Rekening Kas Umum Negara/Daerah;

03. Interpretasi SAP 03 tentang Pengakuan Penerimaan Pembiayaan yang
Diterima Pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan Pengeluaran
Pembiayaan yang Dikeluarkan Dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah; &

04. Interpretasi SAP 04 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi
Kesalahan tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan

44. Buletin Teknis SAP adalah informasi yang berisi penjelasan teknis akuntansi sebagai pedoman bagi pengguna.
Buletin Teknis SAP dimaksudkan untuk mengatasi masalah teknis akuntansi dengan menjelaskan secara teknis penerapan PSAP
dan/atau IPSAP. Beberapa Buletin Teknis yang telah terbit adalah sebagai berikut:

Buletin Teknis 01 tentang Neraca Awal Pemerintah Pusat
Buletin Teknis 02 tentang Neraca Awal Pemerintah Daerah
Buletin Teknis 03 tentang Penyajian Laporan keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Dengan SAP dengan Konversi
Buletin Teknis 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah
Buletin Teknis 05 tentang Akuntansi Penyusutan (telah diganti dengan bultek 18)
Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang (telah diganti dengan bultek 16)
Buletin Teknis 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir
Buletin Teknis 08 tentang Akuntansi Utang (telah diganti dengan bultek 22)
Buletin Teknis 09 tentang Akuntansi Aset Tetap (telah diganti dengan bultek 15)
Buletin Teknis 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial
Buletin Teknis 11 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud (telah diganti dengan bultek 17)
Buletin Teknis 12 tentang Transaksi Dalam Mata Uang Asing
Buletin Teknis 13 tentang Akuntansi Hibah
Buletin Teknis 14 tentang Akuntansi Kas
Buletin Teknis 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual
Buletin Teknis 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual
Buletin Teknis 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual
Buletin Teknis 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrual
Buletin Teknis 19 tentang Akuntansi Bantuan Sosial Berbasis Akrual
Buletin Teknis 20 tentang Akuntansi Kerugian Negara/Daerah
Buletin Teknis 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual
Buletin Teknis 22 tentang Akuntansi Utang berbasis Akrual
Buletin Teknis 23 tentang Akuntansi Pendapatan Nonperpajakan
Buletin Teknis 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan

45. 45

46. KEBIJAKAN AKUNTANSI


Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip atau
dasar-dasar, yang dipilih oleh suatu entitas
berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan
yang berlaku untuk diterapkan dalam
penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
46

47. TUJUAN
KEBIJAKAN AKUNTANSI
•Sebagai acuan penyusun laporan keuangan dalam
menanggulangi masalah akuntansi yang terjadi terkait
dengan transaksi-transaksi keuangan yang ada;
(digunakan PPK-SKPD dan Fungsi Akuntansi utk
menyusun LKPD)
•Sebagai acuan pemeriksa dalam memberikan
pendapat mengenai laporan keuangan yang disusun
oleh pemerintah daerah; dan
47

48. KEBIJAKAN AKUNTANSI
•Kebijakan Akuntansi harus diterapkan secara
konsisten pada setiap periode (SAP PP 71/2010
No. 10 Paragraf 24)

•Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
(Perkada) paling lambat 31 Mei 2014

48

49. SISTEMATIKA PENYAJIAN
DALAM KEBIJAKAN AKUNTANSI
49
A. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan
B. Kebijakan Akuntansi Akun
1. Kebijakan Akuntansi Aset
2. Kebijakan Akuntansi Kewajiban
3. Kebijakan Akuntansi Ekuitas
4. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA
5. Kebijakan Akuntansi Belanja
6. Kebijakan Akuntansi Transfer
7. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
8. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO
9. Kebijakan Akuntansi Beban
10. Kebijakan Akuntansi Lainnya

49

50. PERBEDAAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

PERGUB NO. 33 TAHUN 2014

DISAJIKAN SECARA TAHUNAN:
1.Laporan Realisasi Anggaran
(LRA)
2.Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih (LPSAL)
3.Neraca
4.Laporan Arus Kas
5.Laporan Operasional
6.Laporan Perubahan Ekuitas
7.Catatan atas Laporan Keuangan
Dapat disajikan untuk periode yang
Iebih
pendek dari satu tahun takwim,
misalnya pada saat terbentuknya
suatu entitas baru.

PERGUB NO. 23 TAHUN 2022
DISAJIKAN SECARA:
1.Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2.Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih (LPSAL)
3.Neraca
4.Laporan Arus Kas
5.Laporan Operasional
6.Laporan Perubahan Ekuitas
7.Catatan atas Laporan Keuangan
TAHUNAN SEMESTERAN BULANAN
√ √ √
√ √

√

√
√
√ √
√ √
√
Dapat disajikan untuk periode yang Iebih pendek dari satu tahun takwim,
misalnya pada saat terbentuknya suatu entitas baru.

51. PERBEDAAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

KETERANGAN

PERGUB NO. 33 TAHUN
2014
PERGUB NO. 23 TAHUN
2022

TRANSFER
BAGIAN TERPISAH DARI
BELANJA
KODE
AKUN 6
MERUPAKAN BAGIAN
DARI
BELANJA
KODE
AKUN 5

METODE PENYUSUTAN

SESUAI PERGUB NO.
13 TAHUN
2015

SESUAI PERGUB NO.
10 TAHUN
2021

KLASIFIKASI DAN JENIS
AKUN

SESUAI PERMENDAGRI
64
TAHUN 2013

SESUAI PERMENDAGRI
90
TAHUN 2019

52. 52

53. SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah
Daerah (SAKPD) meliputi serangkaian
prosedur mulai dari proses pengumpulan
data (dokumen sumber), pencatatan
transaksi, pengklasifikasian,
pengikhtisaran, sampai dengan
penyusunan laporan keuangan.

53

54. PROSES KEUANGAN POKOK
DOKUMEN CATATAN LAPORAN
54
JENIS TRANSAKSI KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
•SP2D
•SKP DAERAH
•STS
•TAGIHAN
•Bukti Penerimaan Kas
•Bukti Pengeluaran Kas
•Bukti Memorial / Pengakuan
Akrual
•Jurnal Penerimaan Kas
(LRA&Akrual)
•Jurnal Pengeluaran Kas
(LRA&Akrual)
•Jurnal Memorial (Akrual)
Buku
Pembantu
Buku Jurnal Buku Besar
Laporan
Keuangan
•LRA
•LPSAL
•LO
•LPE
•NERACA
•LAK
•CALK
Kebijakan Akuntansi
Kumpulan
Akun
(Ringkasan
dan
Rincian)
Kertas Kerja

55. AKUNTANSI SKPD
•Akuntansi yang diselenggarakan oleh SKPD
sebagai entitas Akuntansi.

•Sistem akuntansi pada SKPD dilaksanakan oleh
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD
berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang
diserahkan oleh bendahara penerimaan ataupun
bendahara pengeluaran



55

56. CONTOH TRANSAKSI AKUNTANSI SKPD
Transaksi-transaksi yang terjadi misalnya Akuntansi Pendapatan
Pajak-LO
•Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi pendapatan
Pajak-LO antara lain:
–Bendahara Penerimaan
–PPK SKPD
–Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan keuangan Daerah
–Wajib Pajak
•Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur pendapatan
Pajak-LO antara lain: surat ketetapan pajak daerah (SKP-
Daerah), Bukti memorial; bukti transaksi penerimaan kas.




56

57. AKUNTANSI PPKD
•Sistem Akuntansi yang diselenggarakan
oleh Entitas Akuntansi PPKD
•Sistem akuntansi pada PPKD
dilaksanakan oleh Fungsi Akuntansi
berdasarkan dokumen-dokumen sumber.



57

58. CONTOH TRANSAKSI
Transaksi-transaksi yang terjadi misalnya Akuntansi
Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LO
•Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi
pendapatan DAK-LO antara lain Kementerian
Keuangan, PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD, Kas
Daerah
•Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur
pendapatan DAK-LO antara lain: Peraturan Menteri
Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi
Dana Alokasi Khusus (yang diterbitkan tiap tahun);
Nota kredit dari Bank





58

59. DOKUMEN SUMBER
Dokumen sumber adalah dokumen berisi informasi transaksi
keuangan yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan
pencatatan akuntansi (jurnal/proses input data).
Contoh :
•Dokumen Sumber Pendapatan-LO,
–Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk Pendapatan Asli
Daerah dan
–Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi,
Kabupaten, dan Kota untuk Pendapatan Dana Perimbangan

59

60. PENCATATAN TRANSAKSI
Proses pencatatan transaksi pada dasarnya
adalah mencatat pada buku jurnal berdasarkan
dokumen sumbernya.
Buku Jurnal yang diselenggarakan antara lain
Buku Jurnal Transaksi, Buku Jurnal Penyesuaian,
Buku Jurnal Penutup
60

61. PENCATATAN TRANSAKSI
Pencatatan transaksi untuk pengakuan Pendapatan-LO
menurut kondisinya dibedakan menjadi 3 yaitu :
1. Pencatatan transaksi untuk pengakuan pendapatan-LO
sebelum kas diterima.
2. Pencatatan transaksi untuk pengakuan pendapatan-LO
pada saat bersamaan dengan penerimaan kas
3. Pencatatan Transaksi untuk pengakuan pendapatan-LO
setelah penerimaan kas

61

62. PENCATATAN TRANSAKSI
Pencatatan transaksi untuk pengakuan Beban menurut
kondisinya dibedakan menjadi 3 yaitu :
1. Pencatatan transaksi untuk pengakuan Beban sebelum
pengeluaran kas.
2. Pencatatan transaksi untuk pengakuan Beban pada saat
bersamaan dengan pengeluaran kas
3. Pencatatan Transaksi untuk pengakuan Beban setelah
pengeluaran kas

62

63. AKUNTANSI KONSOLIDASI
Menggambarkan proses penggabungan
seluruh laporan keuangan entitas
akuntansi SKPD dan laporan keuangan
entitas akuntansi PPKD. Laporan keuangan
yang digabung meliputi LRA, LO, LPE,
Neraca, dan CaLK




63

64. SKEMA PENGGABUNGAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
LKPD
EP PEMDA

AKUNTANSI KONSOLIDASI
PENGGABUNGAN PD
PPKD
KEPALA
DAERAH
BLUD
sbg
EP
LAP KEU
SKPD
EA SKPD

LAP KEU
BLUD
EA BLUD

LAP KEU
SKPD
EA SKPD

LAP KEU
PPKD
EA PPKD

64
*EA = Entitas Akuntansi
*EP = Entitas Pelaporan

65. PROSEDUR PENGGABUNGAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD DAN PPKD
Penyusunan:
Neraca Awal Pemda
Neraca Akhir Pemda
Laporan Realisasi Anggaran Pemda
Laporan Operasional Pemda
Laporan Perubahan Ekuitas Pemda
Laporan Arus Kas Pemda
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemda




65

66. 66

67. Bagan Akun Standar yang selanjutnya
disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan
klasifikasi terkait transaksi keuangan yang
disusun secara sistematis sebagai
pedoman dalam perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan
pelaporan keuangan pemerintah
67
Bagan Akun Standar (BAS)

68. PERBEDAAN AKUN PADA BAS 90 DAN 64
68
Permendagri 90 Permendagri 64
1.ASET
2.KEWAJIBAN
3.EKUITAS DANA
4.PENDAPATAN-LRA
5.BELANJA
6.PEMBIAYAAN
7.PENDAPATAN-LO
8.BEBAN

1.ASET
2.KEWAJIBAN
3.EKUITAS
4.PENDAPATAN-LRA
5.BELANJA
6.TRANSFER
7.PEMBIAYAAN
8.PENDAPATAN-LO
9.BEBAN
Pada Aplikasi FMIS ditambahkan
kode Akun 9.1 Penerimaan PFK dan
Kode Akun 9.2 Pengeluaran PFK

69. Jumlah Akun
1.Aset
2.Kewajiban
3.Ekuitas
4.Pendapatan-LRA
5.Belanja
6.Transfer
7.Pembiayaan
8.Pendapatan-LO
9.Beban
64
1.Aset
2.Kewajiban
3.Ekuitas
4.Pendapatan Daerah
5.Belanja Daerah
6.Pembiayaan Daerah
7.Pendapatan Daerah
8.Beban Daerah
90
22

70. •Level akun ke-1:
Menunjukkan kode Akun
•Level akun ke-2:
Menunjukkan kode Kelompok
•Level akun ke-3:
Menunjukkan kode jenis
•Level akun ke-4:
Menunjukkan kode obyek
•Level akun ke-5:
Menunjukkan kode rincian obyek
•Level akun ke-6:
Menunjukkan kode sub rincian objek




70
5
PENYAJIAN BAS
Referensi:
•PP 71/2010
•PMK 238/PMK.05/2011
•Permendagri 64/2013,
•Permendagri 108/2016,
•Permendagri 90/2019

71. Diskusi dan Tanya Jawab