3 Juli 2025_KemenkeuCorpuOpenClass_BDK Cimahi.pptx

KemenkeuCorpuOpenClass_BDK Cimahi.pptx

1. Kemenkeu Corpu Open Class TA 2025 Regulasi Terkini Pengadaan Barang/Jasa “ Implikasi Perpres 46/2025” 3 Julii 2025 Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Cimahi

2. Biodata Narasumber 2 Nama : Parwanta Jabatan : Widyaiswara Ahli Madya Pangkat : Pembina Utama Muda Golongan : IV C Kantor : BDK Yogyakarta Alamat : Klaten Pendidikan : S2 UGM, EP Pengalaman PBJ : Staf Proyek (1998-2004) Ketua Panitia (2001-2010) PPK (2009, 2012-2015, 2019-2022 ) KPA (2009-2012, 2015-2019) Koord LPSE Kalbar & Kalteng (2010-2012) Ketua Rekrutmen ULP BPPK (2014) Pembina PBJ BPPK (2012-2015) Aktif di 8 CoP PBJ, Aset dan Keuangan Sertifikat PBJ : No. Sertifikat : 120502805011725 (L4) No. Sertifikat : 120814059510991 (L4) No. Sertifikat : 111116591874282 (L4) No. Sertifikat : INT: 443-A1010312 (TOT) No. Sertifikat : No. 9300024190017921 2013 ( Asessor PBJ LKPP) No. Register : MET.000.001153 2013 (Register Assesor PBJ dari BNSP) PNT Register PNT-01696/019/972/2020 Sertifikat Fasilitator PBJP Level-1 Sertifikat Pembicara /Narasumber Pengalaman Mengajar PBJ : Kemenkeu Kemenkumham Kejaksaan Kehakiman Mahkamah Agung Mabes POLRI, Bareskrim Mabes TNI AD Kemenkes Kemendikbud / Kemendikti Kemendagri Kemenag Kemenhub KemenPUPR LIPI BATAN Badan Diklat Propinsi Kemenparekraf PKN STAN, IPDN KPU, BAWASLU Dll . HP : 081213238387 Email : [email protected] simulasi [email protected]

3. LATAR BELAKANG Amanat Inpres 2 Tahun 2022 diantaranya kepada Kepala LKPP untuk melakukan penyempurnaan peraturan Penguatan PDN dan UMKK Mendukung Program Prioritas Nasional yang tercantum dalam visi misi Presiden Percepatan proses PBJP

4. Defi nis i Pengadaan Barang/Jasa Perpres 4 6 Tahun 20 25 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah/ Institusi Lainnya / Pemerintah Desa yang dibiayai oleh APBN/APBD/APB Desa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan .

5. p e r u b a h a n Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya/Pemerintah Desa yang menggunakan anggaran belanja yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD/ APB Desa ; Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD/ APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri; dan/atau Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri P a s a l 2 s e b e l u m Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD; Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. RUANG LINGKUP PEMBERLAKUAN

6. PENAMBAHAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN Penetapan Penunjukan Langsung terkait Pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden. (Pasal 38 Ayat (5) huruf a & 41 Ayat (5) huruf a) Dengan pertimbangan untuk mengatasi kekosongan hukum dan/atau stagnasi pemerintahan guna kemanfaat an dan kepentingan umum dapat menyesuaikan pros edur/tata cara/tahapan, metode, jenis kontrak dan/atau bentuk kontrak pada proses pengadaan. (Pasal 9 ayat (1) huruf f2)

7. OPTIMALISASI SPSE Pelaksanaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Penunjukan Langsung, Tender cepat, dan Tender wajib menggunakan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dengan fitur transaksional Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi dengan metode pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan Seleksi wajib menggunakan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dengan fitur transaksional PENAMBAHAN TUGAS PPK Menginput e- Kontrak dan mengendalikan Kontrak (Pasal 11 Ayat (1)) Syarat pembayaran utk penggunaan fitur transaksional dalam SPSE diatur dalam Peraturan Menteri/Kepala Lembaga

8. KPA dan PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa KPA dapat melaksanakan tugas PPK KPA merangkap PPK wajib memiliki pengetahuan tentang pengadaan dan tugas PPK PPK wajib memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai tipologi pengadaan PPK bertugas menginput e- Kontrak dan mengendalikan pelaksanaan kontrak Ketentuan kompetensi dan sertifikasi diatur oleh Menteri Keuangan , Menteri Dalam Negeri, dan Kepala LKPP

9. Penggunaan Produk Dalam Negeri & Pengaturan Lanjutan PPK wajib menggunakan Produk Dalam Negeri dalam spesifikasi teknis Penyesuaian PDN dilakukan dengan kemampuan industri dalam negeri Mengacu pada daftar inventarisasi barang / jasa produksi dalam negeri Daftar diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian

10. Layer 4 PDN dengan nilai TKDN+BMP > 40% dan nilai TKDN > 25% PDN dengan nilai TKDN+BMP < 40% dan nilai TKDN > 25% PDN yang memiliki nilai TKDN < 25% Produk impor dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari menteri/kepala lembaga/kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah C. KEWAJIBAN PENGGUNAAN PDN PRODUK NON INDUSTRI Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Produk non- industri, menggunakan Produk Dalam Negeri yang dinyatakan oleh Pelaku Usaha ( self declare ). Layer 5 Layer 6 ALOKASI PEMAKETAN Dalam melakukan pemaketan, PPK wajib mengalokasikan paling sedikit 40% nilai anggaran belanja Barang/jasa untuk menggunakan Produk UMKK dari hasil produksi dalam negeri (Pasal 20 ayat (3)) KEWAJIBAN PENGGUNAAN PDN PRODUK INDUSTRI BERDASARKAN LAYERING TKDN https://tkdn.kemenperin.go.id/ https://siinas.kemenperin.go.id/ Produk industri yang self declare masih dapat digunakan paling lama 2 (dua) tahun sejak perpres berlaku (Pasal II Ketentuan Lainnya) PDN yang telah tercantum dalam sistem informasi industri nasional AFIRMASI PDN Layer 3 Layer 2 Layer 1

11. Alokasi Anggaran untuk UMK dan Koperasi PPK wajib mengalokasikan minimal 40% dari nilai anggaran belanja Barang/Jasa untuk : Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) Koperasi Produk harus merupakan hasil produksi dalam negeri

12. Performance- based Contract sebagai inovasi Kontrak pengadaan barang/jasa atas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu (Pasal 27) Modifikasi Turn Key perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal Penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai (Pasal 27) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional dan dapat menyerahkan tugas dan kewenangan kepada menteri/kepala lembaga. (Pasal 21) Penyediaan sumber daya untuk pekerjaan konstruksi dapat disediakan oleh pemilik pekerjaan ( supplied by owner ) Pasal 20A dan 20B KETENTUAN MENGENAI STRATEGI PEMAKETAN UNTUK MENINGKATKAN VALUE FOR MONEY

13. PENYEDIAAN OLEH PEMILIK ( SUPPLIED BY OWNER ) Penyediaan oleh Pemilik (Supplied By Owner/SBO) adalah suatu pekerjaan yang penyediaan bahan baku, material,dan/atau barang/peralatan disiapkan oleh pemilik pekerjaan Kontrak SBO adalah pemecahan kontrak berdasarkan jenis/ lingkup pekerjaan. Proses kontrak SBO diawali dengan pemecahan paket pengadaan sesuai jenis/ lingkup pekerjaan KETENTUAN MENGENAI STRATEGI PEMAKETAN UNTUK MENINGKATKAN VALUE FOR MONEY

14. Kontrak Konsultan Perencana • Kontrak Konsultan MK • Kontrak jasa quantity surveyor • Kontrak Pembelian bahan Kontrak Sewa Alat • Kontrak Konstruksi KONTRAK KONVESIONAL DAN KONTRAK SBO Konvensional Kontrak konsultan perencana • Kontrak konsultan pengawas • Kontrak konstruksi

15. Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 p e r u b a h a n Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, dan/atau persiapan pemilihan Penyedia pada Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia . Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh PA, KPA, PPK, dan/atau UKPBJ. Kepala LKPP melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional dan dapat menyerahkan tugas dan kewenangan kepada menteri/kepala lembaga. KONSOLIDASI PENGADAAN P a s a l 21 s e b e l u m Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dan/atau persiapan pemilihan Penyedia. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakanoleh PA/KPA/PPK dan/atau UKPBJ. (3) Tidak ada KETENTUAN MENGENAI STRATEGI PEMAKETAN UNTUK MENINGKATKAN VALUE FOR MONEY

16. PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DENGAN KONTRAK BERBASIS KINERJA ( PERFORMANCE-BASED CONTRACT) Kontrak Berbasis Kinerja memiliki tujuan yaitu: mendorong penyedia akan pentingnya mutu atau kualitas; memberikan tingkat layanan maksimal kepada pengguna jasa/publik atas barang/jasa dari pelaksanaan Kontrak; meningkatkan penghematan biaya dan efisiensi waktu pemeliharaan serta perbaikan; meningkatkan optimalisasi fungsi dari suatu barang/jasa; meningkatkan kinerja penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan; mendorong penyedia untuk melakukan inovasi teknologi terhadap penggunaan material, peralatan, dan metode pelaksanaan dalam pemenuhan kinerja yang dipersyaratkan dalam Kontrak. Faktor kunci sukses PBC adalah indikator kinerja : Menggunakan standar mutu nasional/internasional; daftar kerusakan major/dominan yang mungkin akan terjadi akibat kondisi penggunaan normal; daftar kerusakan minor yang mungkin akan terjadi akibat kondisi penggunaan normal; batas minimal kerusakan akibat kondisi penggunaan normal Batas maksimal kerusakan akibat kondisi penggunaan normal; jumlah minimal kerusakan akibat kondisi penggunaan normal; Jumlah maksimal kerusakan akibat kondisi penggunaan normal; durasi/batas waktu yang diijinkan untuk perbaikan jika tidak membahayakan; durasi/batas waktu yang diijinkan untuk perbaikan jika membahayakan; alokasi risiko yang jelas KETENTUAN MENGENAI STRATEGI PEMAKETAN UNTUK MENINGKATKAN VALUE FOR MONEY

17. TATA KELOLA PENGADAAN 01 02 03 04 Penyusunan HPS untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan pagu anggaran lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E- purchasing dengan nilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) , dan Tender pekerjaan terintegrasi. Jaminan Pelaksanaan diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) termasuk untuk e-purchasing) Dalam hal perubahan Kontrak disebabkan adanya keadaan darurat , maka ketentuan penambahan nilai Kontrak akhir dapat melebihi 10% (sepuluh persen) berdasarkan persetujuan dari PA Jaminan sanggah banding untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan pekerjaan terintegrasi 05 Dalam hal Kontrak menggunakan Kontrak lumsum, tidak memerlukan rincian dokumen pendukung kontrak.

18. Strategi Pemaketan & Penyediaan Sumber Daya Strategi Pemaketan (Pasal 20A) : Penyediaan sumber daya oleh pemilik pekerjaan (supplied by owner) Penyediaan Sumber Daya (Pasal 20B): Bahan baku , material, dan barang yang sudah terstandar Bahan/material untuk bangunan permanen Bahan/material untuk satu atau beberapa paket pekerjaan konstruksi Peralatan penunjang pekerjaan konstruksi Barang dan jasa oleh penyedia jasa spesialis

19. Fungsi dan Pengecualian HPS ( Perpres 46 Tahun 2025) Fungsi HPS dalam Pengadaan : Menilai kewajaran harga penawaran / satuan Menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah Menentukan besaran jaminan ( penawaran , pelaksanaan , sanggah banding) Menentukan persyaratan personel & peralatan utama Menentukan penerbit jaminan Pengecualian Penyusunan HPS (Pasal 26 ayat 7): Pengadaan ≤ Rp10.000.000 E-purchasing ≤ Rp100.000.000 Tender pekerjaan terintegrasi

20. JENIS KONTRAK PBJP Jenis Kontrak Barang Lumsum Harga Satuan Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Kontrak Payung Biaya Plus Imbalan Putar Kunci Waktu Penugasan Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya Jasa Konsultansi Terintegrasi Jenis Pengadaan 01 Jenis Kompetensi Mengelola Kontrak PBJP Level 1 20 PERUMUSAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KONTRAK PBJP 01 Kontrak Berbasis Kinerja Modifikasi Putar Kunci

21. JENIS KONTRAK KETENTUAN Lumsum Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu , dengan ketentuan sebagai berikut : semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia; berorientasi kepada keluaran; dan pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak. Kontrak Harga Satuan volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan pembayaran berdasarkan hasil pengukuran Bersama atas realisasi nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan Kontrak gabungan Lumsum dan Harga Satuan Untuk pekerjaan yang sebagian dapat mempergunakan Lumsum dan untuk bagian yang lain menggunakan Harga Satuan dalam 1 ( satu ) pekerjaan yang diperjanjikan .  Kontrak Payung untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume , waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani ., dibutuhkan berulang , dan dibutuhkan oleh beberapa PPK untuk K/L, Biaya Plus Imbalan jenis kontrak yang digunakan dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap . Jenis Kontrak untuk Barang Kontrak Berbasisi Kinerja Kontrak berdasarkan kriteria kinerja atas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu. Jenis Kontrak Terima Jadi , Performance Contract, dan Kontrak Kemitraan atau Aliansi Strategis, dengan ciri : output tercapai dan berfungsi baik, tidak ada CCO, Pembayaran didasarkan kepada pencapaian penyelesaian tahapan/fisik pekerjaan, baik secara penuh atau bertahap.

22. JENIS KONTRAK KETENTUAN Lumsum Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut: semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia; berorientasi kepada keluaran; dan pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak. Kontrak Harga Satuan volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan pembayaran berdasarkan hasil pengukuran nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan Kontrak G abungan Lumsum dan Harga Satuan Untuk pekerjaan yang sebagian dapat mempergunakan Lumsum dan untuk bagian yang lain menggunakan Harga Satuan dalam 1 ( satu ) pekerjaan yang diperjanjikan .  Kontrak Payung untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume, waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani., dibutuhkan berulang, dan dibutuhkan beberapa PPK untuk K/L, Kontrak Berbasisi Kinerja Kontrak berdasarkan kriteria kinerja atas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu . Jenis Kontrak Terima Jadi , Performance Contract, dan Kontrak Kemitraan atau Aliansi Strategis , dengan ciri : output tercapai dan berfungsi baik , tidak ada CCO, Pembayaran didasarkan kepada pencapaian penyelesaian tahapan / fisik pekerjaan , baik secara penuh atau bertahap . Jenis Kontrak untuk Jasa Lainnya

23. JENIS KONTRAK KETENTUAN Lumsum semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia; berorientasi kepada keluaran; dan pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak. Kontrak Harga Satuan volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan pembayaran berdasarkan hasil pengukuran nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan Kontrak gabungan Lumsum dan Harga Satuan Untuk pekerjaan yang sebagian dapat mempergunakan Lumsum dan untuk bagian yang lain menggunakan Harga Satuan dalam 1 ( satu ) pekerjaan yang diperjanjikan .  Putar Kunci Perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal Penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni . Biaya Plus Imbalan jenis kontrak yang digunakan dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap . Jenis Kontrak untuk Pekerjaan Konstruksi Pasal 27

24. JENIS KONTRAK KETENTUAN Modifikasi Putar Kunci dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit memuat : jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan ; dan pembayaran dapat dilakukan secara bertahap setelah Pekerjaan Konstruksi selesai termasuk pemasangan semua perlengkapan sehingga siap dioperasikan atau dimanfaatkan sesuai kesepakatan dalam Kontrak . Kontrak Berbasis Kinerja Kontrak berdasarkan kriteria kinerja atas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu . Jenis Kontrak Terima Jadi , Performance Contract, dan Kontrak Kemitraan atau Aliansi Strategis , dengan ciri : output tercapai dan berfungsi baik , tidak ada CCO, Pembayaran didasarkan kepada pencapaian penyelesaian tahapan / fisik pekerjaan , baik secara penuh atau bertahap . Jenis Kontrak untuk Pekerjaan Konstruksi (2) Pasal 27

25. JENIS KONTRAK KETENTUAN Lumpsum Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut: semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia; berorientasi kepada keluaran; dan pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak. Waktu penugasan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan / atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan . Kontrak Payung untuk barang / jasa yang belum dapat ditentukan volume, waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani ., dibutuhkan berulang , dan dibutuhkan beberapa PPK untuk K/L, Jenis Kontrak untuk Jasa Konsultansi Kontrak Berbasisi Kinerja Kontrak berdasarkan kriteria kinerja atas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu. Jenis Kontrak Terima Jadi , Performance Contract, dan Kontrak Kemitraan atau Aliansi Strategis, dengan ciri : output tercapai dan berfungsi baik, tidak ada CCO, Pembayaran didasarkan kepada pencapaian penyelesaian tahapan/fisik pekerjaan, baik secara penuh atau bertahap.

26. Jenis Kontrak Terintegrasi Pasal 27 JENIS KONTRAK KETENTUAN Lumsum Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu , dengan ketentuan sebagai berikut : a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia ; b. berorientasi kepada keluaran ; dan c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk / keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak . Kontrak Berbasis Kinerja Kontrak berdasarkan kriteria kinerja atas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu . Jenis Kontrak Terima Jadi , Performance Contract, dan Kontrak Kemitraan atau Aliansi Strategis , dengan ciri : output tercapai dan berfungsi baik , tidak ada CCO, Pembayaran didasarkan kepada pencapaian penyelesaian tahapan / fisik pekerjaan , baik secara penuh atau bertahap . Kontrak Putar Kunci Perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal Penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni . Modifikasi Kontrak Putar Kunci dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit memuat : jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan ; dan pembayaran dapat dilakukan secara bertahap setelah Pekerjaan Konstruksi selesai termasuk pemasangan semua perlengkapan sehingga siap dioperasikan atau dimanfaatkan sesuai kesepakatan dalam Kontrak . Waktu Penugasan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/ atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan .

27. BENTUK KONTRAK PBJP Bentuk K ontrak Barang Pekerjaan Konstruksi Jasa L ainnya Jasa Konsultansi Bukti pembelian/ pembayaran ≤ 10 juta - ≤ 10 juta - Kuitansi ≤ 50 juta - ≤ 50 juta - Surat Perintah Kerja (SPK) > 50 juta s.d 200 juta ≤ 400 juta > 50 juta s.d 200 juta ≤ 100 juta Surat perjanjian > 200 juta > 400 juta > 200 juta > 100 juta Surat/Bukti Pesanan Tidak ada batasan nilai kontrak untuk E-Purchasing/Toko Daring   01 Jenis Kompetensi Mengelola Kontrak PBJP Level 1 27 PERUMUSAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KONTRAK PBJP 01

28. Pasal 27 – Kontrak Modifikasi Putar Kunci & Kontrak Berbasis Kinerja Kontrak Modifikasi Putar Kunci : Harga pasti dan tetap hingga seluruh pekerjaan selesai Pembayaran bertahap setelah pekerjaan konstruksi selesai dan siap dimanfaatkan Kontrak Berbasis Kinerja: Kontrak atas pencapaian tingkat pelayanan tertentu

29. Pasal 28 – Ketentuan Kontrak dan Bukti Pesanan Surat/Bukti Pesanan digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing. Kontrak Lumsum tidak memerlukan rincian dokumen pendukung kontrak . Ketentuan bukti pendukung kontrak mengikuti peraturan : Menteri Keuangan ( APBN ) Menteri Dalam Negeri ( untuk instansi daerah )

30. Sifat Jaminan Penerbit Jaminan Bank Umum Perusahaan Penjaminan Perusahaan Asuransi Lembaga keuangan khusus ekspor / impor Indonesia yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk suretyship di OJK Tidak bersyarat Mudah dicairkan Harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 hari kerja Bentuk Jaminan Bank Garansi atau Surety bond JAMINAN PENGADAAN 01 Jenis Kompetensi Mengelola Kontrak PBJP Level 1 30 PERUMUSAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KONTRAK PBJP 01

31. Jaminan Penawaran Jaminan Sanggah Banding Jaminan Pelaksanaan Jaminan Uang Muka Jaminan Pemeliharaan Jenis Jaminan PBJ Pasal 30 ayat 1

32. JENIS JAMINAN PBJ (1/3) 01 Jenis Kompetensi Mengelola Kontrak PBJP Level 1 32 PERUMUSAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KONTRAK PBJP 01 No Jenis Jaminan Keterangan 1 Jaminan Penawaran Hanya untuk pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang / jasa yang dilakukan secara terintegrasi ; Untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling sedikit di atas 10 Milyar Rupiah. Besarnya antara 1% sd 3 % dari nilai HPS; Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi besarnya antara 1% hingga 3 % dari Nilai Pagu Anggaran . 2 Jaminan Sanggah Banding Hanya untuk pekerjaan konstruksi ; Besarnya 1 % dari nilai HPS; Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi besarnya 1% dari Nilai Pagu Anggaran .

33. JENIS JAMINAN PBJ (2/3) 01 Jenis Kompetensi Mengelola Kontrak PBJP Level 1 33 PERUMUSAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KONTRAK PBJP 01 No Jenis Jaminan Keterangan 3 Jaminan Pelaksanaan Untuk Kontrak B/PK/JL dengan nilai paling sedikit di atas 200 juta Rupiah. Nilai penawaran : Lebih dari sama dengan 80 % sd 100 % dari nilai HPS Nilai jaminan pelaksanaan : 5% dari nilai kontrak Kurang dari 80 % dari nilai HPS 5% dari HPS Nilai Penawaran Pekerjaan terintegrasi terkoreksi Nilai Jaminan Pelaksanaan : Lebih dari sama dengan 80 % sd 100 % dari nilai Pagu Anggaran 5 % dari nilai kontrak Kurang dari 80 % dari nilai Pagu Anggaran 5 % dari nilai Pagu Anggaran

34. JENIS JAMINAN PBJ (3/3) 01 Jenis Kompetensi Mengelola Kontrak PBJP Level 1 34 PERUMUSAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KONTRAK PBJP 01 No Jenis Jaminan Keterangan 4 Jaminan Uang Muka Jaminan uang muka diserahkan Penyedia kepada PPK, senilai uang muka ; Nilai jaminan uang muka bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima . 5 Jaminan Pemeliharaan Jenis Pengadaan : Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan ; Nilainya 5% dari kontrak ; Diberlakukan apabila Penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama (PHO); Dikembalikan 14 hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai .

35. Ketentuan Besaran Uang Muka Nilai pagu anggaran > 15.000.000.000 ≤ 20% dari nilai kontrak Untuk kontrak tahun jamak ≤ 15% dari nilai kontrak Untuk Usaha Mikro , Usaha Kecil Serta Koperasi Ketentuan Besaran uang Muka Nilai pagu anggaran > 50.000.000 sampai dengan 200.000.000 ≥ 50% dari nilai kontrak Nilai pagu anggaran > 200.000.000 sampai dengan 2.500.000.000 ≥ 30% dari nilai kontrak Nilai pagu anggaran > 2.500.000.000 sampai dengan 15.00.000.000 ≤ 30% dari nilai kontrak Untuk non-kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi Ketentuan Besaran uang Muka Untuk nilai kontrak untuk usaha non- kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi ≤ 20% dari nilai kontrak BESARAN UANG MUKA 01 Jenis Kompetensi Mengelola Kontrak PBJP Level 1 35 PERUMUSAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KONTRAK PBJP 01

36. Ketentuan Uang Muka (Pasal 29 - Perpres 46 Tahun 2025) UMK & Koperasi : ≥ 50% untuk kontrak Rp50 juta – Rp200 juta ≥ 30% untuk kontrak >Rp200 juta – Rp2,5 miliar ≤ 30% untuk kontrak >Rp2,5 miliar – Rp15 miliar . Non-UMK & Konsultan : ≤ 20% Kontrak Tahun Jamak: ≤ 15% 📌 Ketentuan uang muka wajib dicantumkan dalam rancangan kontrak pada Dokumen Pemilihan

37. Jenis Jaminan B PK JL JK Pengadaan Terintegrasi Jaminan Uang muka √ √ √ √ √ Jaminan Penawaran - √ - - √ Jaminan Pelaksanaan √ √ √ - √ Jaminan Pemeliharaan - √ √ - √ Jaminan Sanggah Banding - √ - - √ Sertifikat Garansi* √ - - - √ * Dalam pengadaan barang, untuk menjamin kelaikan penggunaan barang, maka Penyedia menyerahkan Sertifikat Garansi/Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual JENIS JAMINAN BERDASARKAN PENGADAAN BARANG/JASA 01 Jenis Kompetensi Mengelola Kontrak PBJP Level 1 37 PERUMUSAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KONTRAK PBJP 01

38. A set Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna JL Jasa konsultansi JK P ENGADAAN Yang Tidak Memerlukan Jaminan Pelaksanaan Pasal 30 ayat 5

39. Pasal 30 – Jaminan dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi 1. Jaminan Penawaran : Diberikan untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan pekerjaan terintegrasi . 2. Jaminan Sanggah Banding: Diberikan untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan pekerjaan terintegrasi . Kedua jenis jaminan ini bertujuan untuk menjamin keseriusan penyedia dalam proses pengadaan .

40. Pasal 33 – Jaminan Pelaksanaan Diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya , dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00. Tidak diperlukan untuk Pengadaan Jasa Lainnya , jika aset Penyedia dikuasai oleh pengguna .

41. Pasal 38 – Kewajiban Penggunaan Aplikasi SPSE Transaksional Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya dengan metode pemilihan Penyedia berikut wajib menggunakan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan fitur transaksional : - Pengadaan Langsung dengan nilai di atas Rp50.000.000 - Penunjukan Langsung - Tender Cepat - Tender Tujuan: Meningkatkan transparansi , efisiensi , dan akuntabilitas dalam proses pengadaan .

42. Pasal 39 – Metode Evaluasi Pengadaan Metode Evaluasi Sistem Nilai: Digunakan untuk pengadaan yang mempertimbangkan penilaian teknis dan harga . Metode Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis : Digunakan untuk pengadaan barang dengan mempertimbangkan umur ekonomis , biaya operasional , pemeliharaan , dan nilai sisa . Metode Evaluasi Harga Terendah : Digunakan jika harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis .

43. BARANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA KONSULTANSI/ JASA LAINNYA Metode Pemilihan Penyedia E-PURCHASING a. Toko Daring merupakan bagian dari Katalog Elektronik. elektronik, kecuali: 1) tidak d apat memenuhi kebutuhan dari aspek volum e, spesifikasi teknis, waktu, lokasi dan/atau layanan; atau 2) berdasarkan pertimbangan lebih efisien dan/atau efektif jika dilaksanakan dengan metode selain E-purchasing. 1 Pengadaan Jasa Konsultansi dapat dilakukan melalui E- purchasing. wajib E- purchasing untuk yang sudah tercantum dalam katalog elektronik Kewajiban E-purchasing apabila tersedia dalam katalog Pengecualian kewajiban pelaksanaan E-purchasing dilakukan berdasarkan penilaian PPK. Penambahan tugas Pokja Pemilihan : melaksanakan E- purchasing non Pembelian langsung (baca : mini kompetisi)

44. BARANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA KONSULTANSI/ JASA LAINNYA Metode Pemilihan Penyedia PENGADAAN LANGSUNG 2 bernilai paling banyak Rp200.000.000 untuk pengadaan barang/jasa lainnya bernilai paling banyak Rp400.000.000 untuk pengadaan pekerjaan konstruksi bernilai paling banyak Rp100.000.000 untuk pengadaan jasa konsultansi 3 TENDER CEPAT Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk Pengadaan dan spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci. TENDER/SELEKSI Tidak dapat menggunakan E-purchasing/Pengadaan Langsung/ Penunjukan Langsung/Tender Cepat 4

45. BARANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA KONSULTANSI/ JASA LAINNYA Metode Pemilihan Penyedia PENUNJUKAN LANGSUNG Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga untuk pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak yang dihadiri Presiden/Wapres ; barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya Jasa Konsultansi Konstruksi lanjutan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya hanya dapat disediakan oleh 1 Pelaku Usaha yang mampu; pengadaan dan penyaluran benih unggul untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan; 5

46. BARANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA KONSULTANSI/ JASA LAINNYA Metode Pemilihan Penyedia PENUNJUKAN LANGSUNG (CONT) 5 h. prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; hak paten atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang Tender untuk mendapatkan izin dari Pemerintah atau pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta Tender/seleksi ulang mengalami kegagalan. k. dalam hal terjadi pemutusan kontrak l. permintaan berulang ( repeat order ) untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sama

47. Kriteria Tertentu dalam PBJ B/JK/JL pelaksanaan program prioritas pemerintah , bantuan pemerintah , dan/ atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden ; penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak yang dihadiri oleh Presiden /Wakil Presiden ; Barang/ jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara meliputi intelijen , perlindungan saksi , pengamanan Presiden dan Wakil Presiden , Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/ kepala pemerintahan , atau Barang/ jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan / diperhitungkan sebelumnya ; Barang/ Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 ( satu ) Pelaku Usaha yang mampu ; pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung , dan kedelai , serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin Kketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan ;

48. Kriteria Tertentu dalam PBJ B/JK/JL (2) pekerjaan prasarana , sarana , dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan ; Barang/ Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang Tender untuk mendapatkan izin dari Pemerintah ; Barang/ Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan ; pemilihan Penyedia untuk melanjutkan Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya dalam hal terjadi pemutusan Kontrak ; atau permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya yang sama .

49. Kriteria Tertentu dalam PBJ Jasa Konsultansi Jasa Konsultansi dalam rangka pelaksanaan program prioritas pemerintah , bantuan pemerintah , dan/ atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden ; Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 ( satu ) Pelaku Usaha yang mampu ; Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 ( satu ) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta ; Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum / advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya , untuk menghadapi gugatan dan/ atau tuntutanhukum dari pihak tertentu , yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/ atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda ; Jasa Konsultansi Konstruksi lanjutan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya ;

50. Kriteria Tertentu dalam PBJ Jasa Konsultansi (2) permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama ; Jasa Konsultansi yang telah dilakukan Seleksi ulang mengalami kegagalan ; pemilihan Penyedia untuk melanjutkan Jasa Konsultansi dalam hal terjadi pemutusan Kontrak ; Jasa Konsultansi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau jasa ahli dewan sengketa konstruksi.

51. Pasal 41 – Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas : • E-purchasing • Pengadaan Langsung • Penunjukan Langsung • Seleksi Pengadaan Jasa Konsultansi dengan metode : • Pengadaan Langsung • Penunjukan Langsung • Seleksi wajib menggunakan aplikasi SPSE dengan fitur transaksional .

52. Pascakualifikasi (Pasal 44 Perpres 46/2025) Dilaksanakan untuk : Tender Barang/ Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya ( tidak kompleks ) Seleksi Jasa Konsultansi perorangan Penunjukan Langsung (Barang, Konstruksi , Konsultansi ) Evaluasi : Kualifikasi dilakukan bersamaan dengan evaluasi penawaran Menggunakan metode sistem gugur

53. Prakualifikasi (Pasal 44 Perpres 46/2025) Dilaksanakan untuk : Tender Barang/ Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya ( kompleks ) Seleksi Jasa Konsultansi badan usaha Evaluasi : Dilakukan sebelum pemasukan pena Sistem gugur (Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya) Sistem pembobotan dengan ambang batas (Konsultan) Hasil: Daftar peserta tender atau daftar pendek seleksi an

54. Prakualifikasi Gagal dan Tindak Lanjut Prakualifikasi gagal jika : Tidak ada peserta menyampaikan dokumen kualifikasi setelah perpanjangan waktu Jumlah peserta lulus prakualifikasi kurang dari 3 Tindak lanjut : Prakualifikasi ulang dilakukan Jika lulus 2 peserta : proses Tender/ Seleksi dilanjutkan Jika lulus 1 peserta : dilanjutkan seperti Penunjukan Langsung

55. Tender/ Seleksi Gagal Tender/ Seleksi gagal jika : Kesalahan dalam evaluasi Tidak ada penawaran setelah perpanjangan waktu Tidak ada peserta lulus evaluasi Kesalahan dalam Dokumen Pemilihan Indikasi KKN atau persekongkolan Semua penawaran di atas HPS Negosiasi biaya tidak tercapai Pokja /PPK terindikasi KKN Alokasi anggaran tidak tersedia

56. Tindak Lanjut Tender/ Seleksi Ulang Gagal Jika Tender/ Seleksi ulang gagal : Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA melakukan Penunjukan Langsung b. Kriteria Penunjukan Langsung : Kebutuhan tidak dapat ditunda Tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/ Seleksi

57. (Pasal 47) SWAKELOLA Untuk Swakelola Tipe II dapat (baca : tidak wajib) melakukan kesepakatan kerjasama. Untuk pelaksanaan Swakelola tipe I, tipe II, dan tipe III dapat dilakukan melalui E-purchasing. Pembelian material/bahan/alat pada pelaksanaan Swakelola wajib dilaksanakan dengan metode E-purchasing. Pembelian material/bahan/alat dengan metode E- purchasing pada Swakelola tipe III dan tipe IV dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Presiden ini mulai berlaku.

58. Pasal 52 – Penggunaan Produk Dalam Negeri dan UMK K Dalam pelaksanaan pekerjaan , apabila membutuhkan material, bahan , atau alat , maka wajib : Menggunakan Produk Dalam Negeri Menggunakan Produk dari Usaha Mikro , Kecil, dan Koperasi Produk harus merupakan hasil produksi dalam negeri Sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran

59. PBJ BERKELANJUTAN (PASAL 68) Aspek berkelanjutan terdiri atas aspek lingkungan, aspek sosial, aspek ekonomi dan/atau aspek institusional Aspek institusional meliputi tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), etika bisnis, dan persaingan usaha yang sehat PBJ DARURAT (PASAL 59) pemberian bantuan kemanusiaan kepada daerah di Indonesia atau negara lain yang terkena bencana

60. Pasal 54 – Perubahan Kontrak dalam Keadaan Darurat Dalam hal terjadi keadaan darurat , perubahan Kontrak dapat dilakukan . Penambahan nilai Kontrak akhir dapat melebihi 10%. Penambahan tersebut harus mendapat persetujuan dari PA ( Pengguna Anggaran ).

61. Pasal 59 - Cakupan Keadaan Darurat Bencana alam , non- alam , dan sosial ( siaga , tanggap , transisi ke pemulihan ) Operasi pencarian dan pertolongan Kerusakan sarana / prasarana yang mengganggu pelayanan publik Situasi luar negeri yang berdampak pada keselamatan WNI Bantuan kemanusiaan untuk daerah /negara terdampak bencana

62. Pasal 59 - Penanganan Keadaan Darurat PPK menunjuk penyedia terdekat atau pelaku usaha yang memenuhi kualifikasi Diperbolehkan penggunaan konstruksi permanen selama masa darurat Jika hanya bisa diatasi dengan konstruksi permanen , penyelesaian boleh melewati masa darurat

63. FLEKSIBILITAS UNTUK BLU/BLUD b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat; c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau PASAL 61 DIKECUALIKAN DARI KETENTUAN DALAM PERATURAN PRESIDEN INI: a. Pengadaan Barang/Jasa pada badan layanan umum/badan layanan umum daerah; Tetap berlaku untuk kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi. d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya. Pengadaan Barang/Jasa pada badan layanan umum/badan layanan umum daerah diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

64. Pasal 61 – Pengadaan yang Dikecualikan Pengecualian terhadap ketentuan pengadaan barang / jasa TIDAK berlaku untuk : Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri Kewajiban penggunaan Produk Usaha Mikro , Usaha Kecil, dan Koperasi Artinya , meskipun suatu pengadaan dikecualikan dari prosedur umum , tetap WAJIB menggunakan produk dalam negeri dan UMK/ Koperasi .

65. PENGADAAN INTERNASIONAL PENGADAAN BARANG/JASA INTERNASIONAL MENCANTUMKAN KETENTUAN MENGENAI: Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri atau turunan perjanjian/dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian sebagai bagian dari persyaratan pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri serta ketentuan asal ( country of origin ) Barang dan jasa 1 2 3 alih teknologi/pengetahuan; penggunaan tenaga ahli/tenaga teknis nasional; dan/atau penggunaan Barang/jasa lain dari dalam negeri.

66. Batas Nilai dan Kondisi Pengadaan Internasional Pengadaan Pekerjaan Konstruksi : > Rp1 Triliun Pengadaan Barang/Jasa Lainnya : > Rp50 Miliar Pengadaan Jasa Konsultansi : > Rp25 Miliar Pengadaan dibiayai oleh lembaga penjamin kredit ekspor atau kreditor swasta asing Jika tidak ada pelaku usaha dalam negeri yang mampu , pengadaan internasional dapat dilakukan di bawah batas nilai tersebut

67. Kerja Sama dan Alih Teknologi Wajib mencantumkan ketentuan alih teknologi / pengetahuan Penggunaan tenaga ahli / teknis nasional dan barang / jasa dalam negeri Badan usaha asing wajib bekerja sama dengan badan usaha nasional ( konsorsium , subkontrak , dll ) Kerja sama dengan industri dalam negeri untuk suku cadang dan pelayanan purnajual

68. Dokumen , Bahasa, dan Pembayaran Kontrak Pengadaan diumumkan di situs web K/L/PD dan komunitas internasional Dokumen pemilihan ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris Jika terjadi perbedaan penafsiran , versi Bahasa Indonesia dijadikan acuan Pembayaran kontrak dapat menggunakan Rupiah dan/ atau mata uang sesuai peraturan

69. Pasal 64 – Konsultasi Penyusunan Perjanjian Dalam menyusun perjanjian pengadaan barang / jasa , PPK atau pihak terkait dapat melakukan konsultasi kepada LKPP. Tujuan: memastikan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

70. Pasal 64A – Pengadaan Barang/Jasa Desa Pengadaan Barang/Jasa desa dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa sesuai dengan kewenangan desa . Kewenangan desa mengutamakan : Penyedia dari desa setempat Penggunaan material yang tersedia di desa

71. Pasal 64B - Pengadaan Barang/Jasa Desa Dilaksanakan melalui Swakelola dengan pemberdayaan masyarakat desa . Jika Swakelola tidak memungkinkan , dilakukan melalui Penyedia : Diutamakan Penyedia di desa setempat . Jika tidak tersedia , dapat dari desa sekitar dalam kabupaten / kota yang sama . Jika masih tidak tersedia , dapat dari Penyedia lainnya . 3. Wajib menggunakan Produk UMK/ Koperasi dari hasil produksi dalam negeri. 4. Metode utama : E-purchasing. 5. Jika E-purchasing belum tersedia , metode lain dapat digunakan selama 2 tahun sejak Perpres berlaku .

72. Ringkasan Pasal 64C – PBJ Desa Pengaturan lebih lanjut mengenai Pengadaan Barang/Jasa desa diatur oleh peraturan bupati / wali kota . Peraturan tersebut harus mengacu pada pedoman dari Kepala Lembaga. P edoman mencakup : Tujuan dan kebijakan Prinsip dan etika Pelaku pengadaan Perencanaan , persiapan , dan pelaksanaan SDM dan kelembagaan Pembinaan dan pengawasan

73. Ringkasan Pasal 65 - Perpres 46 Tahun 2025 Wajib menggunakan produk Usaha Mikro , Kecil (UMK) dan koperasi hasil produksi dalam negeri. Alokasi minimal 40% dari anggaran belanja Barang/Jasa untuk UMK dan koperasi . Paket pengadaan ≤ Rp15 Miliar diperuntukkan bagi UMK dan koperasi . Pengecualian jika pekerjaan butuh kemampuan teknis di luar kapasitas UMK/ koperasi . Kementerian dan Pemda wajib memperluas peran UMK/ koperasi melalui katalog elektronik . Penyedia non-UMK/ koperasi wajib bermitra dengan UMK/ koperasi jika tersedia yang kompeten . Kemitraan dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan .

74. Pasal 66: Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (1/3) K/L/PD/ Institusi wajib menggunakan Produk Dalam Negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional . Untuk produk industri , wajib menggunakan produk dengan TKDN ≥ 25% jika tersedia produk dengan TKDN + BMP ≥ 40%. Jika tidak tersedia , gunakan produk dengan TKDN ≥ 25%. Jika tetap tidak tersedia , gunakan produk dengan TKDN < 25%. Jika semua tidak tersedia , gunakan produk dalam negeri yang tercantum dalam sistem informasi industri nasional .

75. Pasal 66: Ketentuan Tambahan dan Peran Kementerian (2/3) Produk non- industri : cukup dinyatakan oleh pelaku usaha (self declare). Jika produk dalam negeri tidak tersedia atau volumenya tidak mencukupi , dapat menggunakan produk impor . Pemenuhan kewajiban mempertimbangkan kemampuan industri dalam negeri. Menteri Perindustrian menyediakan informasi kemampuan industri . Jika informasi belum tersedia , impor harus disetujui oleh pejabat berwenang .

76. Pasal 66: Penetapan TKDN dan Implementasi (3/3) Menteri Perindustrian dapat menetapkan batas minimum TKDN industri tertentu . Menteri Jasa Konstruksi berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian untuk TKDN jasa konstruksi . TKDN dan BMP mengacu pada daftar inventarisasi dari Kementerian Perindustrian. Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri dilakukan sejak tahap perencanaan , persiapan , dan pemilihan penyedia . Ketentuan dicantumkan dalam RUP, spesifikasi teknis /KAK, dan/ atau Dokumen Pemilihan .

77. Penerapan Preferensi Harga untuk Pengadaan di atas Rp 1 Miliar berdasarkan : HPS dengan metode Tender Pagu anggaran untuk Tender Pekerjaan Terintegrasi Pagu paket pengadaan untuk E- Purchasing dengan mini kompetisi. Nilai preferensi yang diberikan paling tinggi 25%. Preferensi diberikan terhadap Barang/Jasa Lainnya yang memiliki TKDN paling rendah 25% Preferensi harga diberikan terhadap pekerjaan konstruksi paling tinggi 25% terhadap komitmen tingkat komponen dalam negeri yang lebih besar atau sama dengan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri komitmen untuk memenuhi ketentuan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri hanya pada komponen Barang PENERAPAN PREFERENSI HARGA

78. Diberikan paling tinggi 25% terhadap komitmen tingkat komponen dalam negeri yang lebih besar atau sama dengan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri Untuk Pekerjaan Konstruksi pada Pengadaan Barang/Jasa Internasional, preferensi harga diberikan: sebesar 7,5% kepada badan usaha nasional di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing; dan tambahan 5% kepada badan usaha nasional yang melakukan konsorsium dengan badan usaha asing dengan persyaratan leadfirm merupakan badan usaha nasional Penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah hasil evaluasi akhir atau kombinasi nilai teknis dan nilai harga hasil evaluasi akhir PENERAPAN PREFERENSI HARGA (CONT)

79. Preferensi Harga dalam Pengadaan (Pasal 67) Preferensi harga : penyesuaian harga dalam evaluasi akhir pengadaan . Diberlakukan untuk metode Tender atau E-purchasing (mini kompetisi ): HPS > Rp1 miliar Pagu anggaran > Rp1 miliar ( terintegrasi ) Pagu paket > Rp1 miliar (E-purchasing mini kompetisi )

80. Ketentuan Preferensi Barang/Jasa & Konstruksi Barang/Jasa Lainnya : Preferensi max 25% Tingkat komponen dalam negeri (TKDN) ≥ 25% Penetapan pemenang : harga terendah atau kombinasi teknis-harga Jika hasil evaluasi sama , TKDN lebih besar menang 2 . Pekerjaan Konstruksi : Preferensi max 25% untuk komitmen TKDN ≥ batas minimum Hanya berlaku pada komponen Barang Penetapan pemenang serupa dengan Barang/Jasa

81. Rumus Evaluasi Akhir (HEA) HEA = (1 - KP) x HP Keterangan : HEA: Hasil Evaluasi Akhir KP: Koefisien Preferensi = TKDN x Preferensi Tertinggi HP: Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik

82. Preferensi Harga Pengadaan Internasional Pekerjaan Konstruksi Internasional: Preferensi 7,5% untuk badan usaha nasional Tambahan 5% jika konsorsium dengan badan usaha asing (lead firm nasional )

83. Pengadaan Berkelanjutan - Pasal 68 Ayat (1-3) Pengadaan Barang/Jasa wajib memperhatikan aspek berkelanjutan . Aspek berkelanjutan meliputi : lingkungan , sosial , ekonomi , dan institusional . Aspek lingkungan mencakup : Pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan . Penggunaan Produk Ramah Lingkungan dalam spesifikasi teknis .

84. Aspek Sosial , Ekonomi, dan Institusional Aspek Sosial : Kondisi kerja adil , tanpa pekerja anak . Pemberdayaan komunitas lokal , kesetaraan , dan jaminan keselamatan . Aspek Ekonomi: Value for money, pemberdayaan UMK/ koperasi , dan Produk Dalam Negeri Aspek Institusional : Good corporate governance, etika bisnis , dan persaingan sehat . Semua aspek dituangkan dalam dokumen pengadaan .

85. Peran Pelaku Pengadaan dalam Pengadaan Berkelanjutan Pengadaan berkelanjutan dilaksanakan oleh: PA/KPA: merencanakan dan menganggarkan pengadaan . PPK: menyusun spesifikasi teknis dan rancangan kontrak . Pokja / Pejabat /Agen Pengadaan : menyusun dokumen pemilihan .

86. Pasal 70: Sistem Pengadaan Secara Elektronik 1. Ruang Lingkup : Perencanaan pengadaan , Persiapan pengadaan , Pemilihan Pe nyedia , Pelaksanaan Kontrak , Serah terima pekerjaan , Pengelolaan Penyedia , Katalog elektronik 2. Interkoneksi : T erhubung dengan sistem informasi perencanaan , penganggaran , pembayaran , manajemen aset , dan sistem informasi lain terkait pengadaan

87. Pasal 70: Sistem Pendukung Pengadaan Elektronik Sistem Pendukung : Portal pengadaan nasional Pengelolaan SDM Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan advokasi dan penyelesaian hukum Pengelolaan peran serta Masyarakat Pengelolaan sumber daya pembelajaran Monitoring dan evaluasi

88. Pasal 71 - Pemanfaatan Lokapasar (E-Marketplace) 1. Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilaksanakan dengan memanfaatkan Lokapasar (E-marketplace). 2. Lokapasar menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi berupa katalog elektronik . 3. LKPP bertanggung jawab mengembangkan , membina , mengelola , dan mengawasi Lokapasar Pengadaan . 4. LKPP dapat bekerja sama dengan K/L/ Pemda , asosiasi , dan/ atau Pelaku Usaha dalam pengelolaan Lokapasar .

89. Ringkasan Pasal 72 - Perpres 46 Tahun 2025 1. Katalog elektronik adalah platform digital berisi informasi Barang/Jasa, harga , Penyedia / Swakelola , dan lainnya . 2. Dikelola oleh LKPP atau K/L/ Pemda / Institusi lainnya . 3. K/L teknis dapat menilai dan merekomendasikan penghentian transaksi E-purchasing untuk Produk impor yang memiliki substitusi Produk Dalam Negeri. 4. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Kepala LKPP.

90. Pasal 72B Perpres 46 Tahun 2025 Katalog elektronik dapat digunakan oleh pihak di luar instansi pemerintah : Instansi / Institusi Pelaku Usaha Kelompok Masyarakat Orang Perorangan Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.

91. Kementerian/Lembaga yang memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah dan luar negeri dapat membentuk Satuan Pelaksana di bawah UKPBJ Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa, perancang kebijakan dan sistem Pengadaan Barang/Jasa wajib memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa . Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dapat ditugaskan sebagai Pejabat Pengadaan dan/atau PPK, membantu tugas PA/KPA dalam perencanaan, pengelolaan Kontrak, dan serah terima, melaksanakan persiapan pencantuman Barang/jasa dalam katalog elektronik, dan ditugaskan sebagai sumber daya pendukung ekosistem Pengadaan Barang/Jasa Sumber daya pengelola fungsi PBJ diberikan penghargaan dan pengakuan sebagai sumber daya pengelola fungsi PBJ sesuai dengan ketentuan perundang-undangan KELEMBAGAAN DAN SDM PENGADAAN

92. KPA dapat melaksanakan tugas PPK dan wajib memiliki pengetahuan tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta PPK. (Pasal 10 Ayat (5) dan (6)) 1 PERLUASAN KETENTUAN KPA KELEMBAGAAN DAN SDM PENGADAAN (CONT) Kepala UKPBJ wajib memenuhi standar kompetensi jabatan yang mencakup kompetensi teknis di bidang Pengadaan Barang/Jasa PERSYARATAN KEPALA UKPBJ 2 Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; Personel Lainnya; dan Aparatur Sipil Negara selain huruf a dan huruf b. 3 PENGELOLA FUNGSI PBJ

93. 4 KELEMBAGAAN DAN SDM PENGADAAN (CONT) Dalam hal jumlah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah belum mencukupi sesuai rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa : pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dilakukan dengan ketentuan: Pokja Pemilihan untuk setiap paket pengadaan, wajib beranggotakan sekurang- kurangnya 1 (satu) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan anggota Pokja Pemilihan selain Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level- 1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa. pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan yang tidak dapat dilakukan oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/ level- 1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa RELAKSASI SDM PENGELOLA PBJ

94. Pasal 74 - SDM Pengadaan Barang/Jasa 1. Klasifikasi SDM Pengadaan : a. Pengelola fungsi pengadaan di K/L/ Pemda b. Perancang kebijakan dan sistem pengadaan c. Pendukung ekosistem pengadaan ( keahlian khusus ) 2. Peran dan Tanggung Jawab: Pengelola dan perancang wajib memiliki kompetensi di bidang pengadaan Pendukung ekosistem mendukung pelaksanaan pengadaan 3. Ketentuan SDM berdasarkan peraturan perundang-undangan

95. Klasifikasi SDM Pengelola Fungsi Pengadaan Terdiri atas : a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa b. Personel Lainnya c. ASN selain a dan b Pengelola Pengadaan wajib dimiliki oleh K/L/ Pemda sebagai Pokja Pemilihan Dapat ditugaskan sebagai Pejabat Pengadaan , PPK, pendukung katalog elektronik , dan ekosistem pengadaan

96. Pengecualian dan Penugasan Personel Lainnya • Pengecualian untuk K/L jika pengelola dilakukan oleh: a. Prajurit TNI / Anggota Polri b. Pegawai Lembaga lain yang ditetapkan Kepala LKPP• Dalam hal pengecualian , pengelolaan dilakukan oleh Personel Lainnya a. Personel Lainnya dapat ditugaskan sebagai Pejabat Pengadaan , PPK, dan pendukung ekosistem b. Wajib memiliki Sertifikat Kompetensi atau minimal sertifikat tingkat dasar /level-1

97. Penempatan dan Pengakuan SDM Pengadaan Pengelola Pengadaan berkedudukan di UKPBJ K/L/ Pemda memprioritaskan penugasan sebagai Pokja Pemilihan / Pejabat Pengadaan SDM Pengadaan diberikan penghargaan dan pengakuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

98. Pasal 74B - Rencana Aksi dan Pokja Pemilihan K/L/ Pemda wajib menyusun rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Jika jumlah Pengelola belum mencukupi : Pokja Pemilihan wajib beranggotakan ≥1 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Anggota lainnya : ASN bersertifikat kompetensi atau sertifikat dasar /level-1. Pejabat Pengadaan : ASN bersertifikat kompetensi atau sertifikat dasar /level-1.

99. Pasal 74B - Ketentuan Jika Belum Tersedia Pengelola Jika belum tersedia Pengelola Pengadaan Barang/Jasa , T ugas Pokja / Pejabat Pengadaan dilaksanakan oleh: ASN bersertifikat kompetensi atau sertifikat dasar /level-1. Agen Pengadaan . K/L yang menggunakan Personel Lainnya wajib menyusun rencana aksi pemenuhan Personel Lainnya .

100. Pasal 74B - Personel Lainnya dan Sertifikasi Jika jumlah Personel Lainnya bersertifikat belum mencukupi : Pokja Pemilihan wajib beranggotakan ≥1 Personel Lainnya bersertifikat kompetensi . Anggota lainnya : Personel Lainnya bersertifikat dasar /level-1. Pejabat Pengadaan : Personel Lainnya bersertifikat kompetensi atau dasar /level-1. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga .

101. Pasal 76A – Pengawasan Program Prioritas Pemerintah Fokus : Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program prioritas pemerintah , bantuan pemerintah , dan bantuan Presiden . Dasar: Berdasarkan arahan Presiden (Pasal 38 ayat 5 huruf a dan Pasal 41 ayat 5 huruf a). Peran Lembaga Pengawasan : Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran . Menyampaikan rekomendasi perbaikan . Mengoordinasikan dan melaksanakan sinergi dengan APIP Kementerian/Lembaga .

102. TATA KELOLA PENGADAAN 01 02 03 04 Penyusunan HPS untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan pagu anggaran lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E- purchasing dengan nilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) , dan Tender pekerjaan terintegrasi. Jaminan Pelaksanaan diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) termasuk untuk e-purchasing) Dalam hal perubahan Kontrak disebabkan adanya keadaan darurat , maka ketentuan penambahan nilai Kontrak akhir dapat melebihi 10% (sepuluh persen) berdasarkan persetujuan dari PA Jaminan sanggah banding untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan pekerjaan terintegrasi 05 Dalam hal Kontrak menggunakan Kontrak lumsum, tidak memerlukan rincian dokumen pendukung kontrak.

103. PENGADUAN OLEH MASYARAKAT (PASAL 77) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada menteri/kepala gubernur, atau bupati/walikota atau lembaga, kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang administrasi pemerintahan .

104. PENGADUAN OLEH MASYARAKAT (PASAL 77) Aparat penegak hukum yang menerima pengaduan masyarakat berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang- undangan terkait proses Pengadaan Barang/Jasa wajib meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti sepanjang bukti awal yang disampaikan termasuk wilayah administrasi dengan ketentuan dan/atau perdata sesuai peraturan perundang- undangan

105. Pasal 77: Mekanisme Pengaduan Masyarakat Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP dengan bukti faktual , kredibel , dan autentik . Jika pengaduan disampaikan ke menteri / kepala lembaga / gubernur / bupati / wali kota / Kejaksaan / Kepolisian , penyelesaian dilakukan melalui proses administrasi terlebih dahulu . Aparat penegak hukum wajib meneruskan pengaduan ke APIP jika termasuk wilayah administrasi / perdata . APIP menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya dan melaporkan hasilnya ke pimpinan instansi .

106. Pasal 77: Tindak Lanjut dan Peran LKPP Pimpinan instansi melaporkan ke instansi berwenang jika ada indikasi KKN yang merugikan keuangan negara. Pimpinan instansi memfasilitasi masyarakat dalam pengawasan pengadaan barang / jasa . LKPP mengembangkan sistem pengaduan pengadaan barang / jasa secara elektronik .

107. SANKSI DALAM PEMILIHAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK Pengenaan sanksi dikenakan pada perorangan , badan usaha, dan/atau pengurus badan usaha . Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga PASAL 78

108. Pelanggaran dalam Pengadaan Barang/Jasa Peserta pemilihan dikenai sanksi jika : Menyampaikan dokumen / keterangan palsu Terindikasi persekongkolan harga Terindikasi KKN dalam pemilihan Menawarkan produk impor untuk kategori self declare Mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat diterima Penyedia dikenai sanksi jika : Tidak melaksanakan kontrak atau masa pemeliharaan Menyebabkan kegagalan bangunan Menyerahkan jaminan tidak dapat dicairkan Menyerahkan barang / jasa tidak sesuai kontrak Terlambat menyelesaikan pekerjaan Menyerahkan barang impor yang seharusnya produk dalam negeri

109. Jenis Sanksi Administratif Sanksi administratif meliputi : Digugurkan dalam pemilihan Pencairan jaminan Daftar Hitam Ganti kerugian Denda Sanksi dikenakan pada: Perorangan Badan usaha Pengurus badan usaha

110. Ketentuan Pengenaan Sanksi Sanksi dikenakan atas pelanggaran oleh peserta dan penyedia Pemenang pemilihan yang mengundurkan diri sebelum kontrak dikenai sanksi Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Tujuan: Menjaga integritas dan akuntabilitas pengadaan barang / jasa

111. Pasal 80: Jenis Pelanggaran Penyedia ❌ Tidak memenuhi syarat & ketentuan Penyedia dalam katalog . ❌ Menayangkan Produk Dalam Negeri dengan sertifikat TKDN tidak sesuai daftar Kemenperin . ❌ Menayangkan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai komitmen TKDN di bawah batas minimum. ❌ Menayangkan Produk impor sebagai Produk Dalam Negeri. ❌ Tidak memenuhi kewajiban dalam surat / bukti pesanan E-purchasing.

112. Pasal 80: Bentuk Sanksi Administratif ⚠️ Surat Peringatan kepada Penyedia . ⛔ Penghentian dalam sistem transaksi E-purchasing. ⬇️ Penurunan pencantuman Penyedia dalam katalog . 👤 Sanksi dikenakan pada perorangan , badan usaha , dan/ atau pengurus badan usaha . 📜 Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.

113. Pasal 80A – Sanksi Administratif Calon Pelaksana Swakelola 1. Calon pelaksana Swakelola yang tidak memenuhi syarat dalam katalog dikenai sanksi administratif . 2. Calon pelaksana Swakelola yang tidak memenuhi kewajiban dalam Kontrak Swakelola (E-purchasing) dikenai sanksi administratif . 3. Bentuk sanksi administratif : a. Penghentian dalam sistem transaksi E-purchasing b. Penurunan pencantuman calon pelaksana Swakelola 4. Sanksi tambahan berupa pembatalan sebagai Penyelenggara Swakelola dan sanksi sesuai Kontrak .

114. Pasal 81 – Pelanggaran Berat oleh Penyedia UKPBJ dapat melaporkan secara pidana apabila penyedia : Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu / tidak benar dalam Dokumen Pemilihan Terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran Terindikasi melakukan korupsi , kolusi , dan/ atau nepotisme dalam pemilihan Penyedia

115. REWARD & PUNISHMENT PENCAPAIAN PENINGKATAN PDN UNTUK INSTANSI (PASAL 81A) 1 2 3 4 Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya diberikan penghargaan atau pengenaan sanksi dalam peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan indeks kepatuhan Produk Dalam Negeri yang diterbitkan oleh lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya yang tidak memenuhi target penggunaan Produk Dalam Negeri dikenakan sanksi administratif berupa pemberian teguran tertulis. Pemberian teguran tertulis dilakukan oleh: menteri koordinator/menteri teknis yang memiliki kewenangan pembinaan untuk Kementerian/Lembaga dan Institusi Lainnya; dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk Pemerintah Daerah Pemberian penghargaan atau pengenaan sanksi dalam peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri: untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan untuk Instansi Lainnya, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri yang memiliki kewenangan pembinaan teknis Institusi Lainnya.

116. Pasal 81A: Penghargaan dan Sanksi atas Penggunaan Produk Dalam Negeri K/L/PD/ Institusi Lainnya diberikan penghargaan atau sanksi berdasarkan indeks kepatuhan Produk Dalam Negeri. Indeks diterbitkan oleh lembaga pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional . Penghargaan / sanksi menjadi bagian dari capaian pengelolaan anggaran terkait peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri.

117. Sanksi Administratif dan Pemberian Teguran K/L/PD/ Institusi Lainnya yang tidak memenuhi target penggunaan Produk Dalam Negeri dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis . Teguran diberikan oleh: Menteri koordinator / menteri teknis untuk K/L dan Institusi Lainnya . Menteri dalam negeri untuk Pemerintah Daerah Dasar pemberian teguran : indeks kepatuhan Produk Dalam Negeri.

118. Ketentuan Pemberian Penghargaan dan Sanksi • Untuk K/L/PD: Penghargaan / sanksi diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan . • Untuk Institusi Lainnya : Penghargaan / sanksi diberikan sesuai peraturan menteri teknis pembina institusi tersebut .

119. REWARD & PUNISHMENT PENCAPAIAN PENINGKATAN PDN UNTUK PELAKU PENGADAAN (PASAL 82) 1 2 Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan pada satuan kerja/unit kerja yang bersangkutan yang tidak memenuhi target persentase anggaran untuk penggunaan Produk Dalam Negeri dan/atau penggunaan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi. Pemberian sebelumnya) sanksi berupa administratif (No. pengurangan terhadap 2 slide nilai tunjangan kinerja atau terhadap tambahan berdasarkan penghasilan sebagaimana diatur dalam prestasi kerja ketentuan peraturan perundang-undangan.

120. Pasal 82 – Sanksi Administratif terhadap Pejabat Pengadaan 1. Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/ Pejabat Pengadaan / Pokja Pemilihan yang lalai menjalankan kewajibannya . 2. Sanksi juga dikenakan jika tidak memenuhi target penggunaan Produk Dalam Negeri dan/ atau produk UMK/ Koperasi . 3. Sanksi administratif dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan . 4. Bentuk sanksi : pengurangan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan berbasis kinerja . 5. Hukuman disiplin ( ringan , sedang , berat ) dijatuhkan jika melanggar pakta integritas berdasarkan putusan KPPU atau pengadilan .

121. TERIMA KASIH ikuti sosial media kami