3. Pembentukan Pokmas dan KPSPAM_Pelatihan TP Pamsimas 2025_fnl ok2.pptx

TATA CARA PEMBENTUKAN. POKMAS

1. PEMBENTUKAN POKMAS & KPSPAM Peningkatan Kapasitas Tim Pengelola & Pendamping Kegiatan Pamsimas TA 2025 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

2. 1 PEMBENTUKAN POKMAS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

3. POKMAS merupakan representasi masyarakat yang menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan Penyediaan Air Minum . POKMAS Bertugas mulai dari tahap perencanaan dan pelaksanaan sampai dengan sarana terbangun dan semua kegiatan selesai dilaksanakan. Adanya keterlibatan dan partisipasi masyarakat baik perempuan, laki-laki dan disabilitas (jika ada) Anggota Pokmas diharapkan menjadi Anggota KPSPAM Apabila desa telah memiliki Pokmas: Jika memiliki kriteria dan fungsi seperti Pokmas, maka tidak perlu membentuk yang baru cukup dengan revitalisasi Lembaga tersebut Jika pembentukan tidak sesuai dengan prinsip dan prosedur Pamsimas, maka harus dilakukan pembentukan Pokmas baru KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM KETENTUAN UMUM 01 02 03 04 05 05

4. PERAN POKMAS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Perwakilan masyarakat dalam mengelola dan menerima bantuan pamsimas di tingkat masyarakat Menjaga akuntabilitas dan transparansi implementasi pamsimas melalui penerapan nilai-nilai kemanusiaan, kemasyarakatan, dan demokrasi dalam kehidupan nyata masyarakat, serta pengembangan aturan (kode etik, kode tata laku, dan sebagainya) dalam Pamsimas

5. TUGAS POKMAS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Melakukan kegiatan Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi (IMAS) dengan melibatkan masyarakat dan desa yang didampingi oleh fasilitator masyarakat Mengadakan musyawarah dan menyepakati opsi sarana air minum yang akan dibangun. Menyusun berita acara penetapan opsi sarana air minum yang akan dibangun sesuai dengan hasil perencanaan, aspirasi masyarakat dan ketersediaan dana Melakukan survei lapangan yang terdiri dari survei teknis dan survei harga satuan upah/bahan/alat dan melakukan penetapan harga satuan Menyusun dan melaksanakan rencana kerja masyarakat yang berisi rencana kegiatan, jadwal kegiatan dan rencana pembangunan konstruksi dan non konstruksi yang akan dilaksanakan lengkap dengan perencanaan teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta paket pekerjaan yang akan diadakan

6. 1 KRITERIA UMUM: Memiliki nilai kepribadian yang baik: dapat dipercaya, jujur, adil, Ikhlas (kerelawanan) 2 KRITERIA KHUSUS: Masyarakat setempat Khusus Ketua Pokmas bukan ASN (Aparatur Sipil Negara) Bukan bagian dari Pemerintah Desa, atau memiliki hubungan dengan Aparat Perangkat Desa 3 Bukan pengurus aktif dari BKM / LKM dan bukan Pokmas pada kegiatan IBM lainnya (tidak rangkap jabatan) 4 Bukan pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif 5 Memiliki waktu dan kemampuan yang cukup untuk melaksanakan pengelolaan kegiatan Pamsimas KRITERIA PENGURUS POKMAS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

7. KETENTUAN PEMBENTUKAN POKMAS Pembentukan Kelompok Masyarakat dapat dilakukan dengan diawali proses pemilihan dari tingkat basis (Dusun/RW), untuk kemudian dilanjutkan dengan pemilihan tingkat desa (pleno desa) ataupun dapat dilaksanakan langsung pemilihan di tingkat desa. Pemilihan Anggota Kelompok Masyarakat dilakukan melalui proses pemilihan secara langsung oleh warga masyarakat, tertulis, rahasia, tanpa pencalonan, dan tanpa kampanye maupun rekayasa dari siapapun Semua warga dewasa di desa pada dasarnya dapat dipilih sebagai Anggota Kelompok Masyarakat bila memenuhi kriteria yang telah disepakati warga 1 2 3 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

8. PROSEDUR PEMBENTUKN KELOMPOK MASYARAKAT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM PERSIAPAN 1 2 Tujuan : Tersusunnya Kriteria dan Tata Tertib Pemilihan Pokmas Pelaku : Pemerintah Desa dan Fasilitator Masyarakat Bentuk Kegiatan : Rapat Output : Kriteria dan Tata Tertib PENYUSUNAN KRITERIA & TATA TERTIB PEMILIHAN PENGURUS Tujuan : Pelaku : Pemerintah Desa, BPD, Fasilitator Masyarakat dan Masyarakat Bentuk Kegiatan : Musyawarah Dusun dan Musyawarah Desa Output : Nama Calon 3 Pemilihan Tingkat Dusun (RW) Pemilihan Tingkat Desa Penyusunan BA Pemilihan 4 Tujuan : Terbitnya SK Pengurus Pokmas Pelaku : Pemerintah Desa, Pokmas, dan Fasilitator Masyarakat Bentuk Kegiatan : Pendampingan Output : AD/ART dan SK PENGUKUHAN Tujuan : Pemerintah Desa Memahami Tatacara Pembentukan Pokmas Pelaku : Pemerintah Desa dan Fasilitator Masyarakat Bentuk Kegiatan : Pendampingan Output : Pemerintah Desa Paham

9. STRUKTUR POKMAS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Harus berjumlah ganjil, minimal 9 orang Minimal 30 % Anggota Perempuan Masing-masing Tim pada Struktur Kelompok Masyarakat terdiri dari Koordinator dan Anggota. Jumlah Anggota sesuai dengan kebutuhan

10. TUGAS-TUGAS TIM TIM PERSIAPAN BERTUGAS UNTUK MENYUSUN SASARAN, RENCANA KEGIATAN, JADWAL PELAKSANAAN, DAN RENCANA BIAYA. TIM PELAKSANA BERTUGAS UNTUK MELAKSANAKAN, MENCATAT, MENGEVALUASI, DAN MELAPORKAN SECARA BERKALA KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENYERAPAN ANGGARAN. TIM PENGAWAS BERTUGAS UNTUK MENGAWASI PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN MAUPUN ADMINISTRASI SWAKELOLA. ‹#› KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 1 2 3

11. PENGUKUHAN POKMAS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Kelompok Masyarakat yang sudah dibentuk harus dikukuhkan dengan Surat Pengukuhan yang dikeluarkan oleh Pejabat Yang Berwenang antara lain oleh Kepala Desa, atau Camat, atau Notaris Setempat, atau Pejabat Yang Berwewenang lainnya

12. 2 PEMBENTUKAN KPSPAM KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

13. KETENTUAN UMUM KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM KPSPAM berperan mengelola SPAM terbangun melalui kegiatan Pamsimas yang berbasis masyarakat melalui musyawarah yang difasilitasi oleh BPD dan Pemerintah Desa dibantu oleh Fasilitator Masyarakat Tahap pembentukan KPSPAM (dapat) dilakukan bersamaan dengan pembentukan Pokmas. Pengurus KPSPAM diharapkan berasal dari Pengurus Pokmas. Bentuk lembaga KPSPAM adalah Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKD) Apabila masyarakat telah mempunyai lembaga KPSPAM: Memiliki kriteria dan fungsi seperti KPSPAM, maka dilakukan revitalisasi Jika pembentukan tidak sesuai dengan prinsip dan prosedur, atau berkinerja tidak baik dalam pengelolaan SPAM, maka harus dilakukan pembentukan yang baru

14. PROSEDUR PEMBENTUKAN KPSPAM (Belum Ada Kelembagaan Sejenis) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Terpilihnya pengurus KPSPAM Pelaksanaan Pemilihan KPSPAM dapat bersamaan dengan Pokmas 1. REMBUG WARGA KPSPAM Menyusun AD/ART AD/ART menjadi bagian dari (lampiran) SK Kepala Desa 2. PENYUSUNAN KELENGKAPAN ORGANISASI Tersusunnya SK Kepala Desa tentang Pengurus KPSPAM pararel dengan reviu Perdes LKD 3. PENERBITAN SK Tersusunnya Revisi Perdes tentang LKD yang menambahkan KPSPAM sebagai salah satu bentuk LKD utk mengelola SPAM 4. REVIU PERDES TTG LKD Sosialisasi rencana kerja KPSPAM yang akan dilaksanakan 5. SOSIALISASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN SPAM BPD, Pemdes, FM, Pokmas PemDes, LKD-KPSPAM, FM PemDes, KPSPAM Pemdes KPSPAM Musyawarah Desa Rapat Koordinasi Rapat Sos. Pengelolaan SPAM Nama Pengurus KPSPAM AD/ART SK Kepala Desa Perdes ttg LKD-KPSPAM Calon SR, Iuran Pelaku Bentuk Hasil

15. PROSEDUR REVITALISASI KPSPAM (Sudah Ada Kelembagaan KPSPAM / Sejenisnya) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Penilaian kinerja Penguatan kapasitas kepada pengurus KPSPAM/sejenisnya ttg Kegiatan Air Minum 1. REMBUG WARGA Menyesuaikan AD/ART dengan tugas yang akan dilaksanakan (yaitu sebagai KPSPAM) 2. REVIU KELENGKAPAN ORGANISASI Tersusunnya SK Kepala Desa tentang Pengurus KPSPAM (dapat dilakukan pararel dengan reviu Perdes LKD) 3. PENERBITAN SK Tersusunnya Revisi Perdes tentang LKD yang menambahkan KPSPAM/sejenisnya sebagai salah satu bentuk LKD untuk mengelola SPAM 4. REVIU PERDES TENTANG LKD Sosialisasi rencana kerja KPSPAM yang akan dilaksanakan. 5. SOSIALISASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN SPAM BPD, Pemdes, FM, Pokmas PemDes, KPSPAM, FM PemDes, KPSPAM Pemdes KPSPAM Musyawarah Desa Rapat Koordinasi Rapat Sos. Pengelolaan SPAM Nama Pengurus KPSPAM AD/ART revisi SK Kepala Desa Perdes ttg LKD-KPSPAM Calon SR, Iuran Pelaku Bentuk Hasil

16. STRUKTUR KPSPAM KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Koord…… Anggota : 1………… 2………… 3. …….dst SEKSI LAINNYA (Sesuai Kebutuhan) SEKSI KESEHATAN SEKSI TEKNIK AIR MINUM PENASEHAT dan PENGAWAS (BPD, PEMDES) BENDAHARA KETUA SEKRETARIS Koord…… Anggota : 1………… 2………… 3. …….dst Harus berjumlah ganjil Minimal 30 % Anggota Perempuan

17. Memberikan masukan dan pertimbangan terhadap pilihan opsi Memberikan masukan terhadap besaran iuran air dan proses pengelolaan keuangan yang dicantumkan dalam RKM Memantau pelaksanaan kegiatan agar terjamin kualitas sarana dan kapasitas masyarakat untuk pengelolaannya Menjamin keberlanjutan fungsi SPAM KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM PERAN KPSPAM

18. TUGAS KPSPAM KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Melakukan Sosialisasi SR dan Mengumpulkan Biaya Pemasangan SR 1 Mengelola Operasional Dan Pemeliharaan Infrastruktur SPAM Pamsimas atas Penujukan Pemdes, Termasuk untuk Pengembangan Layanan dan Keberlanjutan 2 Bersama Pemerintah Desa Menyusun Perencanaan Pengembangan Layanan Air Minum Desa 3 Melakukan Sosialisasi Iuran atau Tarif 4 Mengumpulkan Biaya Pemasangan Sambungan Rumah dan Iuran Pemanfaat Dari Penerima Manfaat 5 Membuka Rekening KPSPAM 6 Memberikan Laporan Pertanggung Jawaban Pengelolaan SPAM 7

19. SK KPSPAM KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Kelompok Pengelola SPAM yang sudah dibentuk, dikukuhkan dengan Surat Pengukuhan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa. Karena KPSPAM ditetapkan sebagai salah satu bentuk dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

20. Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) melibatkan beberapa tahapan penting, mulai dari perencanaan hingga penyebarluasan. Peraturan Desa (Perdes) adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa untuk mengatur urusan desa ‹#› KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Langkah-Langkah Penyiapan/Reviu PERDES PERENCANAAN PENYUSUNAN PEMBAHASAN PENETAPAN PENGUNDANGAN PENYEBAR-LUASAN Kepala Desa dan BPD menetapkan perencanaan penyusunan rancangan Perdes dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Kepala Desa menyusun rancangan Perdesttg LKD dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Rancangan Perdes kemudian disampaikan kepada BPD. BPD membahas rancangan Perdes bersama Kepala Desa. Rancangan Perdes usulan BPD didahulukan, dan rancangan usulan Kepala Desa menjadi dasar perbandingan. Pimpinan BPD menyampaikan rancangan Perdes yang telah disepakati kepada Kepala Desa untuk ditetapkan. Kepala Desa wajib menetapkan Perdes paling lambat 15 hari setelah diterimanya rancangan tersebut. Sekretaris Desa mengundangkan Perdes dalam Lembaran Desa. Pemerintah Desa dan BPD melakukan penyebarluasan Perdes kepada masyarakat untuk memberikan informasi dan mendapatkan masukan.

21. ‹#› KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Contoh Perdes Desa TegalKuning ttg LKD

22. TERIMA KASIH Direktorat Air Minum, Ditjen Cipta Karya Kementerian PU KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM