MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
Oleh:
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2018
TEKNIK PENYUSUNAN
JAWABAN TERMOHON
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019
DASAR HUKUM
2
1.Undang-UndangNomor24Tahun2003tentangMahkamahKonstitusi
sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor8Tahun
2011tentangPerubahanAtasUndang-UndangNomor24Tahun2003
tentangMahkamahKonstitusi;
2.UUNomor7Tahun2017tentangPemilihanUmum
3.PMKtentangTataBeracaradalamPerkaraPerselisihanHasil
PemilihanUmumAnggotaDPRdanDPRD
4.PMKtentangTataBeracaradalamPerkaraPerselisihanHasil
PemilihanUmumAnggotaDPD
5.PMKtentangTataBeracaradalamPerkaraPerselisihanHasil
PemilihanUmumPresidendanWakilPresiden
6.PMKtentangPedomanPenyusunanPermohonanPemohon,Jawaban
Termohon,KeteranganPihakTerkait,danKeteranganBawasluDalam
PerkaraPerselisihanHasilPemilihanUmumAnggotaDewanPerwakilan
Rakyat,DewanPerwakilanDaerah,danDewanPerwakilanRakyatDaerah,
SertaPresidendanWakilPresiden
3
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR, DPRD , DAN DPD
4
PEMOHON
❑Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan
DPRD;
❑Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik
yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dati
ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai
Politik yang bersangkutan;
❑Partai Politik Lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA
dan DPRK;
❑Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik
Lokalyang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis
dati ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari
Partai Politik Lokal yang bersangkutan;
❑Perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD;
PARA PIHAK DALAM PERKARA PHPU
ANGGOTA DPR, DPRD, DAN DPD
5
❑TermohonadalahKPU sebagaiLembaga PenyelenggaraPemilu
❑PihakTerkait:
➢Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap
pengajuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk
pengisian keanggotaan DPR dan DPRD, dalam perselisihan
antar partai politik atau dalam satu partai politik yang sama;
➢Partai Politik Lokal Peserta Pemilu untuk pengisian
keanggotaan DPRA dan DPRK, dalam perselisihan antar
partai politik atau dalam satu partai politik yang sama, yang
berkepentingan terhadap pengajuan Permohonan yang
diajukan oleh Pemohon;
➢Perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan
DPD yang berkepentingan terhadap permohonan yang
diajukan oleh Pemohon;
❑PemberiketeranganadalahBawaslu
TERMOHON, PIHAK TERKAIT, DAN
PEMBERI KETERANGAN
TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN , JAWABAN TERMOHON ,
KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU
DALAM PENYELESAIAN PHPU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD
Palinglama3x24(tigakaliduapuluhempat)jamsejakdiumumkan
penetapanperolehansuarahasilPemiluanggotaDPR,DPD,danDPRDsecara
nasionalolehTermohon.
Palinglama2(dua)harisebelumsidangPemeriksaanPendahuluan.
7
TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN
TENGGANG WAKTU PENGAJUAN JAWABAN TERMOHON
17
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
18
PEMOHON
❑Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
TERMOHON
❑Komisi Pemilihan Umum (KPU)
PIHAK TERKAIT
❑Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang
berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon;
Pemberi Keterangan
❑Bawaslu
PARA PIHAK DALAM PHPU PILPRES
JAWABAN TERMOHON
Identitas Termohon memuat:
a. nama dan alamat Termohon;
b. NIK sesuai dengan KTP;
c. nomor telepon dan seluler; dan
d. alamat surat elektronik (email).
JawabanTermohonjugamemuatidentitaskuasahukum
(menggunakankuasahukum)
21