32260-92489-1-PB-5-1.pdfg ihfg gsh sth rs8ths8r t8r trht t hr8thr st

fysd fdz8fs f

1. Nadia Yovani
Fitri Soulina
Praktik kerja paksa awak kapal penangkap
ikan migran Indonesia di kapal berbendera
Taiwan? Perlunya transformasi kerangka
kognitif
Jil. 16. No. 2 (2020), hlm.157-182, doi: 10.21831/jss.v16i2.32260. 157-182
Jurnal Ilmu Sosial (JSS), ISSN: 1858-2656 (p); 2721-4036 (e)
Surel: [email protected]
Pasar tenaga kerja asing menyediakan tenaga kerja Indonesia dengan kualifikasi rendah
untuk bekerja di sektor perikanan informal sebagai anak buah kapal penangkap ikan (AKP).
Di satu sisi, penggunaan tenaga kerja Indonesia membantu meningkatkan penyerapan tenaga
kerja dalam negeri. Namun, dalam kondisi nyata, para pekerja tersebut dihadapkan pada
praktik-praktik pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan. Lebih dari itu, di tempat asal, para
pekerja migran mengalami pengabaian hak-hak ketenagakerjaan dan hak asasi manusia.
Berdasarkan pemetaan studi-studi sebelumnya, fenomena 'eksploitasi tenaga kerja' dikaitkan
dengan dimensi-dimensi fungsional kebijakan dan regulasi serta hubungannya dengan
tindakan rasional dalam konteks ekonomi. Studi-studi kasus awak kapal penangkap ikan
Taiwan tersebut belum menangkap kompleksitas praktik berkelanjutan pada migran Indonesia
mulai dari prosedur perekrutan hingga sepenuhnya mematuhi penyebab-penyebab
ketidakamanan migran. Dengan menggunakan analisis kelembagaan, temuan-temuan
menunjukkan dinamika antara lembaga-lembaga dan aktor-aktor dalam
Indonesia
Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
Email: [email protected]
Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia,
157
Abstrak
Machine Translated by Google

2. Perkenalan
c DPN SBMI, 2019 Khusus sektor perikanan
d Dewan Pertanian ROC
b Diolah dari Badan Pengembangan Tenaga Kerja, MOL 2016 Khusus di sektor perikanan
Sumber: Kementerian Tenaga Kerja ROC Khusus di sektor perikanan
Tahun 2016
Data BPS (2019) menunjukkan bahwa angkatan kerja Indonesia didominasi oleh sebagian besar
penduduk berpendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
Tahun 2019
9.351a
12.991c
(PPKPP)1 .
Migran FVC di
Taiwan
pasar tenaga kerja, mengabaikan aspek-aspek mikro yang penting untuk ditransposisi guna
menghilangkan praktik-praktik pekerjaan. Pengabaian elemen kognitif konteks sosial-
ekonomi menciptakan kesenjangan yang cukup besar antara beleid yang ada dan
transformasi yang dihasilkan.
Tabel 1: Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) FVC di Taiwan pada tahun 2014-2019
Jumlah
Tahun 2014
Kata Kunci: Awak Kapal Penangkap Ikan, Kerja Paksa, Kerangka Kelembagaan, Pekerja Migran
LG1 Migran
- -
Tahun 2015
6.989a
Jumlah
Penduduk usia produktif dengan pendidikan terakhir yang ditamatkan pada jenjang SD sebesar
23,6% dan SLTP sebesar 22,8%. Kondisi ini menempatkan TKI sebagai pemenuhan kebutuhan
tenaga kerja pada sektor usaha “Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan”.
8.499a 9.081a
Urgensi pekerja migran Indonesia untuk sektor informal relatif tinggi untuk negara-
negara di Asia, antara lain: Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Arab Saudi, dan Korea
Selatan.
Kapal
8.765a 7.748a
- 12.748d 13.598d
FVC
Pekerja
Tahun 2017 dan 2018
-
158
6.860b
Pasar tenaga kerja luar negeri menjadi alternatif bagi tenaga kerja Indonesia yang
dihadapkan pada kenyataan terbatasnya penyerapan tenaga kerja di dalam negeri.
Jurnal Ilmu Sosial (JSS), Volume 16, Nomor 2, 2020: 157-182
1 Data mengacu pada Kelompok Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) untuk seluruh
negara tempat penempatan TKI. Sektor PPKPP menempati urutan ketiga setelah sektor usaha
'Pelayanan Masyarakat' dan sektor usaha 'Industri Manufaktur' (PPID BNP2TKI, 2020)
Machine Translated by Google

3. . Hanya sebagian kecil pekerja yang melalui proses administratif dalam
prosedur perekrutan, dengan 53 persen pekerja migran bergantung pada calo (ILO dan
IOM, 2017). Terdapat kesamaan permasalahan yang dihadapi oleh migran Kamboja
dengan migran Indonesia FVC, yaitu proses perekrutan melalui calo di desa-desa. Para
calo dianggap oleh masyarakat sebagai pihak kunci yang akan memberikan informasi
tentang pekerjaan yang tersedia di area pelabuhan hingga proses penempatan pekerja di
kapal-kapal Thailand.
Bahasa Indonesia:
Secara umum, pekerja menjadi migran di sektor perikanan, pertanian, manufaktur dan
jasa4
.
Reputasi sektor perikanan Taiwan akhir-akhir ini rusak akibat ulah kapal-kapal penangkap
ikan di perairan jauh. Taiwan identik dengan aktivitas penangkapan ikan ilegal, tidak
dilaporkan, dan tidak diatur (IUU). Berdasarkan data Global Initiative Against Transnational
Organized Crime tahun 2019, indeks IUU Taiwan adalah 3,34 (dari 5) yang menjadikan
Taiwan sebagai negara IUU tertinggi kedua di dunia yang menampung sebanyak 20.000
pekerja migran, sebagian besar berasal dari Indonesia dan Filipina (Greenpeace, 2020).
Pekerja migran FVC di kapal berbendera Taiwan berada pada posisi rentan mengalami
berbagai bentuk pelanggaran hak-hak buruh dan hak asasi manusia. Argumen pelanggaran
tersebut didasarkan pada istilah “kerja paksa” yang digunakan oleh Organisasi Perburuhan
Internasional (ILO) pasca ratifikasi Konvensi Kerja Paksa No. 29 tahun 1930. Ada sebelas
tindakan yang dijadikan indikator dalam konteks kerja paksa.
Negara lain yang menjadi pemasok utama pekerja migran adalah Kamboja dengan
penempatan terbanyak di Thailand dan Republik Korea3
mengalami perubahan tren2
Sesuai dengan statistik ketenagakerjaan TKI yang merupakan kondisi riil di
lapangan menunjukkan bahwa
159
2 Data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menunjukkan
jumlah Tenaga Kerja Indonesia saat ini mengalami tren perubahan. Pada tahun 2018 sebanyak 90.671 orang PMI
ditempatkan di Malaysia, jumlah tersebut menurun pada tahun 2019 menjadi 79.663 orang. Penurunan ini seiring
dengan peningkatan jumlah PMI penempatan Taiwan yang pada tahun 2018 berjumlah 72.373 menjadi 79.574 PMI
pada tahun 2019. Khusus pada sektor perikanan, TKI menempati urutan pertama sebagai pekerja di kapal asing
yang merupakan tiga besar pedagang tuna di tingkat global, yaitu kapal-kapal berbendera Taiwan.
4 Dari 8,8 juta pekerja di Kamboja, jumlah pekerja migran yang terikat MoU adalah 311.290; Pekerja
migran yang menyelesaikan verifikasi kewarganegaraan berjumlah 64.273; Pekerja migran yang mendaftar di bawah
satu atap berjumlah 304.660 Departemen Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja, Thailand (Agustus, 2019)
3 Dimulai pada tahun 2010
Praktik kerja paksa anak buah kapal penangkap ikan migran Indonesia... (Fitri Soulina, Nadia Yovani)
Machine Translated by Google

4. Kondisi eksploitatif dalam rantai nilai global (global value chain/GVC) perikanan
tidak hanya dialami oleh para TKI migran di kapal berbendera Taiwan, tetapi juga dialami
oleh para TKI di kapal berbendera Korea Selatan yang berlayar di perairan Selandia Baru.
Namun, berbeda dengan langkah struktural yang ditempuh oleh pemerintah Taiwan,
Selandia Baru melalui Kementerian Tenaga Kerja membuat regulasi yang dapat mengatasi
permasalahan tersebut. Sejak tahun 2012, Pemerintah Selandia Baru telah membentuk
Ministerial Inquiry, di mana setiap kapal berbendera asing di perairan Selandia Baru harus
berganti bendera menjadi kapal berbendera Selandia Baru. Pada tahun 2016, kapal tersebut
beroperasi dengan menggunakan Undang-Undang Ketenagakerjaan Selandia Baru. Selain
itu, para ABK kapal penangkap ikan migran juga ditugaskan untuk tiga kontrak berbeda
atas nama Indonesia, Selandia Baru, dan Korea Selatan.
160
Di satu sisi, kehadiran pekerja migran dari negara tetangga merupakan ancaman
bagi stabilitas dan keamanan Thailand (Chalamwong, 2004: 359,361). Kebijakan pendaftaran
pekerja migran tak berdokumen merupakan upaya yang dilakukan Thailand dalam sistem
formal dari semua prosedur yang dilalui pekerja sejak awal perekrutan hingga kembali ke
negara asal (Derks, 2010).
Secara demografis, pekerja migran Kamboja didominasi oleh emigran muda dan
berketerampilan rendah yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat sekolah dasar
sebesar 53% (MOP, 2012). Pada tahun 2014, kebijakan migrasi tenaga kerja berpusat pada
tiga sasaran strategis, yaitu penguatan peran Kementerian Tenaga Kerja dan Pelatihan
Kejuruan (MOLVT)5 ; proses peninjauan ulang struktur operasional komite nasional sebagai
bentuk perlawanan terhadap praktik Perdagangan Manusia; dan penguatan penegakan
hukum keimigrasian.
Secara garis besar, berbagai penelitian yang dilakukan mengenai topik kekerasan
terhadap Pekerja Migran Indonesia mengacu pada tiga fokus yang berbeda, yaitu: (1)
permasalahan yang muncul akibat keterbatasan peraturan perundang-undangan yang ada;
(2) permasalahan yang diinisiasi oleh adanya kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat,
dan (3) tindakan yang lahir sebagai konsekuensi dari kuatnya Global Value Chain. Ketiga
kondisi tersebut diawaki oleh dua aktor dominan yang berbeda, yaitu pemerintah dan pelaku
ekonomi/sektor swasta pasar tenaga kerja internasional. Pada faktor pertama, permasalahan
berkembang ketika regulasi yang menjadi acuan perlindungan pekerja migran
5 MOLVT adalah organisasi utama dalam menangani migrasi https://www.oecd-ilibrary.org/
Jurnal Ilmu Sosial (JSS), Volume 16, Nomor 2, 2020: 157-182
Tinjauan Literatur
Machine Translated by Google

5. Gagasan utama yang dibangun mengenai kerja paksa menekankan kebijakan dan unsur
politik yang terpusat pada satu institusi, yakni tempat kerja.
Argumen tersebut didasarkan pada kurangnya fleksibilitas karena waktu yang dialokasikan di tempat
kerja mengandung biaya modal manusia yang tinggi. Sejumlah besar proses struktural dan praktik
organisasi mengarah pada tindakan ekonomi, teknologi, dan keluarga yang menjadi pusat
manajemen dan kontrol atas tenaga kerja (Correta Philips, 2018). Penekanan pada skema budaya
dan moral yang kuat merupakan kombinasi dari praktik organisasi di tempat kerja. Berdasarkan hal
ini, Philips membangun ide-ide konseptual dan skema politik yang lebih luas yang memungkinkan
pembentukan struktur dan budaya yang harus diubah untuk memudarkan tekanan dan
ketidakseimbangan dalam praktik ketenagakerjaan.
Hak
ini digunakan untuk menguasai sepenuhnya para budak dengan menggunakan ancaman atau
kekerasan, dan kurangnya upah yang seharusnya dibayarkan untuk keuntungan ekonomi. Saat ini,
perbudakan modern didefinisikan sebagai kondisi yang bergantung pada hukum; difasilitasi oleh
banyaknya budak potensial dengan upah rendah; keuntungan tinggi; hubungan yang bersifat singkat;
kemudahan berganti pekerja; Sering kali terjadi bias persepsi mengenai tempat kerja dan tempat
tinggal pada saat penempatan (Bales, 2004; lih. Bravo, 2007).
Kerja paksa adalah istilah yang digunakan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO)
untuk mendefinisikan praktik perburuhan yang ideal dan praktik perburuhan yang kasar. Tujuannya
adalah untuk melakukan intervensi strategis terhadap pekerja. Dalam kajian akademis,
mendefinisikan kerja paksa adalah istilah yang tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari konsep lain
seperti perbudakan modern, kerja rodi, dan penyelundupan (Patterson, 2018).
Kejahatan ketenagakerjaan menurut Coretta Phillips (2019) menempatkan pekerja secara
umum dalam kerangka ekonomi dalam posisi yang tidak aman atau tidak memiliki pengetahuan
tentang standar hukum pekerja (Anderson dan Rogaly, 2005). Praktik kerja paksa berakar pada
budaya dan bentuk kontekstualnya bervariasi termasuk: ikatan utang, kerja paksa, kerja paksa, dan
penempatan individu secara tidak sengaja dalam suatu pekerjaan6 .
a. Kerja Paksa dalam Perspektif Sosiologi
dan/atau khususnya FVC Migran gagal menjelaskan pembagian yurisdiksi hukum yang jelas antara
kementerian, lembaga, dan lembaga pemerintah lainnya di tingkat provinsi. Faktor kedua membawa situasi
tersebut ke. Pada faktor ketiga, masalah tersebut berakar pada permintaan ikan yang menyebabkan
tingginya permintaan tenaga kerja murah. Hal ini didasarkan pada keinginan untuk memenuhi kebutuhan
ekspor negara pengguna tenaga kerja.
161
6 Bales (2004) menggunakan istilah 'perbudakan modern'
Praktik kerja paksa anak buah kapal penangkap ikan migran Indonesia... (Fitri Soulina, Nadia Yovani)
Machine Translated by Google

6. Dalam penanganan migrasi tenaga kerja, pemerintah Indonesia melibatkan
berbagai peran kementerian. Keterlibatan ini ditujukan untuk pelaksanaan migrasi
tenaga kerja, kesejahteraan pekerja migran, penegakan hukum dan kantor-kantor di
berbagai misi pemerintah Indonesia di luar negeri sebagai pusat sumber daya untuk
berbagai isu migrasi tenaga kerja. Pembagian kewenangan antar Kementerian
didasarkan pada UU No. 39/2004, yang memuat mandat kerja sama antar instansi
pemerintah dalam situasi darurat dan hubungan antara pemerintah pusat, daerah, dan
daerah. Namun, peraturan ini gagal menjelaskan pembagian yurisdiksi antar instansi
pemerintah. Peraturan ini tidak banyak memberikan pembagian peran dalam
pemerintahan di berbagai tingkatan. Hal ini berdampak besar pada kredibilitas dan
transparansi sistem, khususnya terkait dengan proses pelatihan sebelum pemberangkatan
pekerja migran; mekanisme pengarahan dan pengarahan serta pengawasan; sehingga
menjadi ruang penyalahgunaan tahapan selama proses migrasi (IOM, 2010).
Migrasi pekerja dalam kondisi pasar legal diperparah dengan lemahnya
pengawasan oleh pemerintah. Finckenauer (2007, pg 68) menggunakan istilah
“spektrum” kegiatan ekonomi dan/atau bisnis legal, di mana bisnis dan legalitas
merupakan titik-titik yang berfluktuasi dalam “spektrum”. Perubahan tersebut bergantung
pada undang-undang dan/atau peraturan baru (pg 68-69). Perubahan legalitas kegiatan
ekonomi tidak selalu dapat mengubah perilaku aktor dalam skema tersebut, perubahan
yang terjadi hanya dapat berupa kondisi yang awalnya legal menjadi ilegal atau
sebaliknya. ‘Spektrum’ ini mendukung para pelaku usaha perikanan, sebagai aktor yang
normal dan rasional dengan berorientasi pada keuntungan, masuk ke dalam konteks
tindakan ilegal yang digerakkan oleh hukum penawaran dan permintaan sehingga yang
terjadi adalah kejahatan dalam usaha perikanan (Kleemans, 2012, p. 616). Praktik
dalam penelitian ini dilihat sebagai upaya para pelaku (pengusaha) untuk
mengembangkan, memelihara, mengendalikan dan memperluas pasar ilegal (Finckenauer, 2007).
Skema migrasi TKI di Indonesia melibatkan banyak pemangku kepentingan,
terutama terkait kebijakan dan pelaksanaan migrasi tenaga kerja, kesejahteraan TKI,
penegakan hukum, dan kantor-kantor di berbagai kantor perwakilan pemerintah
Indonesia di luar negeri. Pembagian kewenangan antara instansi pemerintah dan
lembaga negara di tingkat nasional dan provinsi berdampak pada buruknya koordinasi
antar instansi dan/atau terjadinya duplikasi pekerjaan (Ford, 2005).
b. Proses Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan Pengawasan oleh
Pemerintah
162
Jurnal Ilmu Sosial (JSS), Volume 16, Nomor 2, 2020: 157-182
Machine Translated by Google

7. Kondisi di pasar legal diperparah oleh lemahnya pengawasan pemerintah. Praktik kekerasan
dan pemerasan dalam penelitian ini dipandang sebagai upaya para pelaku (pengusaha)
untuk mengembangkan, memelihara, menguasai, dan memperluas pasar ilegal (Finckenauer,
2007). Pelaku kejahatan perikanan dianggap sebagai aktor yang normal dan rasional dengan
orientasi mencari keuntungan dan masuk dalam konteks tindakan ilegal yang didorong oleh
hukum penawaran dan permintaan (Kleemans, 2012, hlm. 616).
Globalisasi, privatisasi pasar, dan pertumbuhan ekonomi meningkatkan ketimpangan
di dalam dan antarnegara dan pada saat yang sama meningkatkan saluran komunikasi
antarindividu secara besar-besaran. Pada akhirnya, proses tersebut memungkinkan berbagai
individu memperoleh informasi tentang peluang kerja dan meningkatkan keinginan untuk
bermigrasi. Globalisasi dengan segala kemudahan transportasi dan komunikasi memudahkan
pelaksanaan perdagangan manusia, terutama organisasi kriminal internasional. Ia menyebut
situasi ini sebagai “globalisasi, migrasi, dan perdagangan manusia yang saling terkait”
(Doomernik, 2006).
Kelanjutan kerja paksa pada perikanan FVC migran didasarkan pada tingginya
permintaan ikan yang menyebabkan tingginya permintaan tenaga kerja berbiaya rendah
sehingga pelanggan potensial untuk barang dan jasa masih dapat dilayani (Lyman dan Potter, 2007).
c. Rantai Nilai Global dan Aksi Ekonomi
Penempatan FVC Migran didasarkan pada faktor internal/domestik dan faktor eksternal
serta pertimbangan pilihan rasional yang dianggap menguntungkan bagi negara dan
masyarakat. Penulis berpandangan bahwa Pemerintah Indonesia mengutamakan
penempatan FVC bagi migran di kapal Taiwan berdasarkan kepentingan bersama dan atas
dasar asas keberlanjutan dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial. Mengingat hingga saat
ini Indonesia dan Taiwan tidak memiliki hubungan diplomatik, maka kebijakan penempatan
FVC Indonesia di Taiwan diharapkan dapat memperbaiki hubungan ekonomi dan politik non-
diplomatik karena adanya sistem ‘One China Policy’ yang dianut Indonesia. Dampak sosial
ekonomi yang selama ini dirasakan adalah berkurangnya angka pengangguran di Indonesia.
Dampak jangka panjangnya adalah tumbuhnya tingkat kesejahteraan, pertahanan, dan
keamanan. Diasumsikan satu orang TKI dapat memenuhi kebutuhan ekonomi tiga orang
anggota keluarga di Indonesia. Penerapan moratorium yang selama ini dilakukan pemerintah
Indonesia untuk kapal Taiwan akan berdampak
163
Studi dengan pendekatan ekonometrika7 terhadap analisis anomali penempatan
pekerja migran di kapal berbendera Taiwan menghasilkan temuan positif.
7 Melihat manusia sebagai homo economicus dimana faktor ekonomi menjadi faktor utama
Praktik kerja paksa anak buah kapal penangkap ikan migran Indonesia... (Fitri Soulina, Nadia Yovani)
kehidupan sehari-hari.
Machine Translated by Google

8. d. Kerangka Konseptual: 'Bidang Pasar'
Reproduksi yang baik dari ketiga kekuatan sosial yang dimaksud akan mampu
menghilangkan perubahan situasi sosial. Namun, tidak demikian halnya jika terjadi
malfungsi pada salah satu kekuatan sosial tersebut. Hal ini didasarkan pada heterogenitas
aktor dalam skema kerja paksa yang meliputi aktor yang berorientasi ekonomi; aktor yang
berperan dalam menciptakan stabilitas sosial; dan aktor yang selama praktik kerja paksa
hanya menjadi objek dari tindakan aktor lain dan hanya menempati posisi tak berdaya di
medan pasar.
Penggunaan analisis institusional dalam penelitian ini bertujuan untuk memperkuat
pemahaman tentang sebab-sebab terjadinya praktik kerja paksa pada TKI yang tidak
hanya dipandang sebagai tindakan ilegal terorganisasi yang dilakukan oleh organisasi
ekonomi, tetapi keterlibatan struktur sosial formal lainnya dalam kerja paksa. Penerapan
analisis institusional merupakan adaptasi dari gagasan Beckert (2010) tentang “dinamika
di pasar” sebagai pendekatan sosiologis terhadap tindakan ekonomi yang merupakan
hasil dari dinamika tiga jenis struktur sosial secara bersamaan. Ketiga struktur sosial
tersebut, yaitu: struktur jaringan, institusi, dan kerangka kognitif, berperan sebagai
kekuatan sosial yang memiliki relevansi terhadap hasil ekonomi. Ia mengakui bahwa
kekuatan sosial bersifat kontradiktif dan berada dalam satu ‘arena sosial’ (lapangan)8 di
mana hubungan timbal balik ketiganya membentuk mekanisme resiprokal sehingga para
aktor di dalamnya dapat melakukan perubahan struktural.
berdampak pada kesejahteraan pekerja rumah tangga. Asumsi yang berlaku adalah satu
orang pekerja migran menghidupi 3 orang lainnya dalam keluarga, sehingga empat orang
akan mengalami masalah kesejahteraan apabila kepala keluarga tidak bekerja. Di sisi
lain, pada tingkat nasional moratorium akan mengurangi penyerapan tenaga kerja rumah
tangga. Apabila aspek ekonomi suatu negara terganggu, maka aspek lain juga akan
mengalami masalah, termasuk yang terkait dengan ketahanan sosial dan stabilitas
negara. Pada akhirnya, kebijakan penempatan AKP di kapal berbendera Taiwan tetap
dilakukan dalam rangka pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan membina hubungan
non-diplomatik yang baik dengan Taiwan (Damarsidi, 2017).
164
8 Konsep lapangan yang digunakan Beckert mengacu pada konsep yang dikembangkan oleh Fligstein (2001).
Lapangan dipahami sebagai 'tatanan sosial lokal' atau 'arena sosial' di mana para aktor mengumpulkan dan membingkai
Jurnal Ilmu Sosial (JSS), Volume 16, Nomor 2, 2020: 157-182
tindakan mereka terhadap aktor lain
Machine Translated by Google

9. Peneliti
mengeksplorasi fenomena yang dibatasi oleh aspek waktu (time series) dan aktivitas (proses,
program, peristiwa, lembaga, atau komunitas sosial) dan mengumpulkan data rinci yang
diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan data (Cresswell, 2002). Proses ini dilakukan
untuk membuat deskripsi yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti.
165
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus
yang berupaya mengungkap hal-hal spesifik yang terdapat dalam individu, kelompok,
masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara komprehensif, terperinci,
mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Miles dan Huberman, 1994).
Gambar 1: Kerangka Konseptual: ‘Bidang Pasar’
Sumber: Diolah oleh peneliti
Praktik kerja paksa anak buah kapal penangkap ikan migran Indonesia... (Fitri Soulina, Nadia Yovani)
Metode
Machine Translated by Google

10. 'Lapangan Pasar, Elemen-elemen dalam Perikanan Migran FVC Migran
Skema Rekrutmen dan Penempatan
A. Elemen Institusi dalam Skema Rekrutmen dan Penempatan
Metode analisis kelembagaan dalam penelitian ini digunakan sebagai metode
identifikasi perkembangan kerangka kelembagaan. Langkah-langkah yang dilakukan
adalah (1) evaluasi hasil diagnosa yang telah dilakukan; (2) membuat analisis tren
untuk menelusuri perkembangan historis; (3) melakukan pelacakan perkembangan
pada kelembagaan; (4) melakukan evaluasi kelembagaan yang berimplikasi pada
kinerja yang sedang berjalan; (5) menilai kecukupan dan kesesuaian kelembagaan
yang ada; dan (6) mengidentifikasi kemungkinan perubahan kelembagaan. Selain itu,
dilakukan analisis data deskriptif-kualitatif agar dapat memperoleh gambaran tentang
praktik kerja paksa yang dialami oleh TKI Migran.
Sementara itu, validasi dalam penelitian ini diperoleh melalui intersubject node yang
kemudian dikonfirmasi melalui mekanisme triangulasi.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara
mendalam dengan tujuan untuk memperoleh gambaran umum tentang kerangka
kelembagaan dalam negeri; dinamika interaksi sosial antar aktor pemangku
kepentingan dalam praktik ketenagakerjaan yang melibatkan pelaku ekonomi (swasta),
pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat yang menjadi pemangku kepentingan
dalam upaya penanganan praktik kerja paksa Ikatan Buruh Migran Indonesia; juga
melakukan konfirmasi terhadap data yang telah dikumpulkan; memperoleh informasi.
Sebagai pelengkap data dalam penelitian, peneliti melakukan studi dokumenter untuk
mengumpulkan data tentang gambaran praktik kerja paksa yang dialami oleh Buruh
Migran Indonesia, perubahan jumlah buruh migran di kapal berbendera Taiwan dari tahun ke tahun.
praktik kerja paksa FVC Migran sebagai pekerja dan menganalisis kerangka
kelembagaan dalam aktivitas ketenagakerjaan yang melanggengkan praktik kerja
paksa FVC migran secara komprehensif.
166
Selama kurang lebih dua dekade perjalanan Indonesia dalam menyelesaikan
permasalahan buruh migran dari hulu hingga hilir, ada lima peraturan perundang-
undangan yang dapat dijadikan pusat pengamatan.
Jurnal Ilmu Sosial (JSS), Volume 16, Nomor 2, 2020: 157-182
Hasil dan Pembahasan
Machine Translated by Google

11. 167
Tabel 2: Relevansi kelembagaan dengan aspek perlindungan FVC Migran
Praktik kerja paksa anak buah kapal penangkap ikan migran Indonesia... (Fitri Soulina, Nadia Yovani)
Memberikan porsi yang besar kepada perusahaan swasta (PPTKIS) untuk melaksanakan
prosedur perekrutan dan penempatan, tidak secara langsung oleh instansi pemerintah.
Meskipun PPTKIS dalam prosedur operasionalnya perlu mendapatkan izin dari Kementerian
Ketenagakerjaan. Fungsi perlindungan bagi pekerja migran bagi pengguna perorangan
ditanggung oleh Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS).
tentang
Skema Rekrutmen dan Penempatan
UU No. 39 Tahun 2004
Relevansi Peraturan Perundang-Undangan dengan Aspek Perlindungan FVC Migran di Indonesia
Peran Kementerian Ketenagakerjaan dalam PP ini adalah menetapkan upah minimum
terendah bagi Pekerja Migran Berstatus FVC.
Perlindungan
Peraturan Pemerintah Mengatur Perjanjian Kerja Laut (SWA). Penempatan TKI dapat dilakukan secara langsung oleh
perusahaan jasa penempatan TKI pelaut yang telah memenuhi standar operasional/
persyaratan memiliki surat izin usaha penempatan tenaga kerja pelaut. Dalam hal ini, apabila
TKI tidak memiliki PKL, maka TKI tersebut tidak akan mendapatkan campur tangan dari
pemerintah apabila suatu saat mengalami perselisihan terkait poin-poin tersebut di PKL.
Penempatan dan
Luar negeri
Nomor 7 tahun 2000
Dalam PP ini, aspek perlindungan terhadap pekerja migran sejak tahap perekrutan sampai
penempatan sangat minim. Peraturan umumnya hanya mengatur
Tenaga kerja Indonesia
Hanya ada delapan pasal yang mengatur tentang perlindungan tenaga kerja, 109 pasal
lainnya dalam UU tersebut sebagian besar hanya mengatur substansi penempatan tenaga
kerja oleh lembaga nonpemerintah yaitu perusahaan pelayaran swasta.
mengakomodasi kepentingan administratif.
badan ketenagakerjaan.
tentang Maritim
Urusan
Machine Translated by Google

12. Izin Kerja Tenaga Kerja (FVC) adalah surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
pekerja dan perusahaan yang mempekerjakannya saja. Tidak ada perjanjian tertulis
Kementerian Perhubungan, tetapi oleh perusahaan pemberi kerja. Sehingga
Tenaga Kerja Bersama Kementerian Perhubungan
dengan pemerintah (seperti otoritas pelabuhan dan / atau kepala pelabuhan).
Pada dasarnya, UU ini tidak mengatur TKI FVC yang bekerja di kapal berbendera asing.
Tata Cara Perekrutan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
menunjuk pada perbudakan utang (debt bondage).
kerangka kerja yang mencakup hak-hak mereka sebagai pekerja, namun konsekuensi hukumnya
Angkutan
upah, jam kerja, jaminan dan perlindungan baik untuk keberangkatan maupun
Relevansi Peraturan Perundang-Undangan dengan Aspek Perlindungan FVC Migran di Indonesia
menyebabkan kapal tidak beroperasi, memfasilitasi akomodasi dan menyediakan
2008 tentang
Skema Rekrutmen dan Penempatan
asuransi kecelakaan kerja.
Pengiriman
Perjanjian kerja antara perusahaan pengawakan kapal dan
perusahaan dapat mengubah perjanjian untuk kepentingan perusahaan.
Permasalahan yang relevan dengan tahap rekrutmen pada kasus ini adalah
Kepala BNP2TKI tentang:
proses, dan biaya pembuatan dokumen pelaut”. Pengumpulan dokumen ini
yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Laut (SWA) yang diketahui oleh
Bahasa Indonesia:
Calon pekerja yang tercantum sebagai SWA bukanlah suatu draft formal yang dibuat oleh
untuk penempatan merupakan tugas yang diberikan kepada Kementerian Tenaga Kerja.
pelaut di kapal berbendera asing (diundangkan pada 28 Januari 2013).
yang kemudian membuat para FVC migran masuk ke dalam praktik kerja paksa,
Pelaut di Kapal Berbendera Asing (ditetapkan pada tanggal 10 April 2013)
Undang-undang ini mengatur aspek perlindungan bagi pekerja migran FVC, termasuk:
Posisi ini tidak menguntungkan bagi migran FVC
Menteri
pemulangan TKI FVC, santunan kecelakaan kapal yang
Penempatan Migran
Hanya tata cara untuk memperoleh surat izin usaha keagenan awak kapal.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999
FVC
Peraturan Menteri menyebutkan “tidak ada biaya untuk perekrutan tenaga kerja
Peraturan No.
Kekosongan regulasi diisi oleh BNP2TKI melalui dua Peraturan
Namun, hal-hal yang mencakup aspek kesejahteraan pekerja hanya
berkenaan dengan hukum
Ketentuan mengenai ketenagakerjaan pada kegiatan dan tata cara pelayaran
84/2013 tentang
ÿ Tata cara penempatan dan perlindungan sumber daya perikanan Indonesia
selain biaya dokumen perjalanan, biaya yang terkait dengan sertifikasi kesehatan
biaya merupakan pelanggaran bagi agen awak kapal untuk mengenakan biaya perekrutan
harus ditanggung apabila terjadi pelanggaran SWA yang disepakati.
Rekrutmen dan
ÿ Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jurnal Ilmu Sosial (JSS), Volume 16, Nomor 2, 2020: 157-182
168
Machine Translated by Google

13. Sumber: Diolah oleh peneliti
Meskipun terjadi perubahan perspektif dalam penyusunan kerangka perundang-
undangan, namun kehadiran kekuatan dalam UU PPMI yang terbit tahun 2017 belum
berhasil mengubah masyarakat. Dalam laporan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI,
2020), berdasarkan pengaduan Tenaga Kerja Migran Indonesia (TKI) perikanan migran
dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020, jumlahnya justru meningkat pada tahun
2016 dan 2019. Hariyanto, Ketua SBMI mengatakan kenaikan rata-ratanya sebesar
55,3 persen setiap tahunnya, dimana pada tahun 2016 jumlah kasus yang dilaporkan
sebanyak 491 kasus dan pada tahun 2019 sebanyak 640 kasus. Terkait dengan
kebebasan berserikat, baik di dalam negeri maupun di negara penempatan, tidak
169
Struktur jaringan dan hubungan kekuasaan dalam
bidang-bidang tersebut melalui proses keagenan dalam upaya mengurangi atau
menghilangkan praktik kerja paksa akibat pergerakan masing-masing kekuatan sosial
yang ada yang tidak sempurna.
Dalam penelitian ini, Kementerian Ketenagakerjaan merupakan aktor utama
yang secara konstitusional tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 20179.
Selain Kementerian Ketenagakerjaan, terdapat aktor lain yaitu BNP2TKI yang berperan
mengatur perizinan pengiriman TKI10 .
2017 tentang
Mulai menggeser paradigma umum yang berkembang di masyarakat
dan fungsi bagi sektor pekerja migran. Peraturan ini juga tidak
Kementerian dan Lembaga membentuk badan khusus yang mempunyai tugas khusus
Skema Rekrutmen dan Penempatan
berorientasi kuat pada aspek bisnis dengan orientasi untuk meningkatkan
perselisihan industrial antara FVC Migran dan agen pengelolaan kapal.
Workers (UU PPMI)
mengenai penempatan tenaga kerja migran perikanan FVC yang sangat
mencakup peraturan turunan apa pun yang mengakomodasi penyelesaian
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000
penerapan sanksi dan denda yang ditujukan kepada pemberi kerja dan/atau pihak lain
produktivitas, dan mengandung unsur mengabaikan aspek perlindungan.
Perlindungan
Relevansi Peraturan Perundang-Undangan dengan Aspek Perlindungan FVC Migran di Indonesia
Namun UU PPMI tidak memuat peraturan turunan terkait
Migran Indonesia
pihak-pihak yang ada di dalam kapal lebih kuat dibandingkan dengan kebijakan dan peraturan yang ada
telah dikeluarkan sebelumnya.
9 Undang-undang tersebut dijadikan acuan dalam penelitian ini dalam menganalisis peran aktor dan pengaruhnya
10 Lembaga ini merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kapasitas untuk melakukan koordinasi dan
kewenangan dalam melakukan perlindungan G to G dengan luar negeri dan juga dapat berhubungan langsung dengan kantor-
kantor perlindungan tenaga kerja di luar negeri.
implementasi dalam kerangka kelembagaan.
Praktik kerja paksa anak buah kapal penangkap ikan migran Indonesia... (Fitri Soulina, Nadia Yovani)
Machine Translated by Google

14. Jumlah tersebut mencakup pelaut di sektor komersial maupun di
sektor perikanan dalam dan luar negeri. “...hanya sebagian kecil saja, minimal 5 persen,
anggota kita yang berasal dari ABK perikanan...” (Syafi'I, 2020).
Untuk memahami migrasi tenaga kerja yang sedang berlangsung sebagai TKI di
kapal berbendera asing, perlu dipahami terlebih dahulu lanskap sosial ekonomi penduduk
di wilayah Indonesia yang merupakan Kantung ABK Internasional di Indonesia. Kantung
ABK Internasional Indonesia berada di wilayah Tegal, Batang dan Pemalang. Data Serikat
Pekerja Migran Indonesia menunjukkan bahwa setiap tahun tidak kurang dari 2000 TKI
asal Pemalang berangkat untuk bekerja di kapal penangkap ikan di Fiji, Korea, Taiwan,
Singapura dan Malaysia. Negara dengan jumlah TKI asal Indonesia terbanyak adalah
Taiwan, dengan jumlah mencapai 12.991 orang pada tahun 2019, sedangkan di Filipina
jumlahnya hanya 6.016 orang TKI di kapal penangkap ikan (SBMI, 2019). Jumlah FVC
Migran di kota ini mengalami peningkatan setiap tahunnya, Field Manager DFW menyatakan
bahwa selama proses pendampingan calon pekerja migran selama 2 tahun terakhir,
motivasi untuk menjadi FVC Migran pada umumnya muncul setelah melihat keberhasilan
warga lainnya pulang ke tanah air dan membangun rumah, memiliki perangkat elektronik
terkini, dan hal-hal lain yang meningkatkan kesejahteraan. Kebutuhan yang sifatnya
ekonomis, dukungan pengalaman yang diperoleh melalui interaksi sosial dipermudah
dengan adanya arus informasi, menjadikan proses rekrutmen FVC Migran lebih mudah
dilakukan dimana pihak perusahaan perekrutan atau agen pengawakan kapal mudah
mendapatkan informasi mengenai penduduk dengan karakteristik yang dibutuhkan dan
penduduk sebagai pihak yang membutuhkan pekerjaan pastikan untuk mengikuti alur
rekrutmen (AM, April 2020).
B. Kerangka Kognitif
berdampak signifikan terhadap FVC Migran. Ketua Umum Pergerakan Pelaut Indonesia
(PPI) Adkumham Imam Syafi'I mengatakan, dari 1.154.997 pelaut yang terdaftar resmi11,
baru sekitar 8.000 lebih pelaut yang tergabung dalam PPI.
170
11 Berdasarkan data website resmi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,
Jurnal Ilmu Sosial (JSS), Volume 16, Nomor 2, 2020: 157-182
Kementerian Perhubungan per Februari 2020
Machine Translated by Google

15. 95
223
171
253
8.028
6 Sekolah Dasar 8.016
8.146
Tabel 3: Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun
2018 – 2019
23.431
1 Pascasarjana
Tidak Ada Tingkat Pendidikan Tahun 2019
2 Sarjana
Karakter tenaga kerja Indonesia yang didominasi oleh pekerja dengan
kualifikasi rendah, menjadikan prinsip fleksibilitas hanya dijalankan oleh aktor tertentu
saja terkait dengan karakternya sebagai organisasi yang berorientasi pada keuntungan.
130
4 SMA
2
7.532
9.089
Total
7.403
Bekerja sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA) dianggap sebagai salah satu pekerjaan
yang paling diminati oleh masyarakat dengan jenjang pendidikan dasar tertinggi. Permintaan
di negara-negara Asia Tenggara cukup tinggi dan persyaratan yang diajukan oleh agen
pengawakan kapal mudah, gaji yang ditawarkan tinggi untuk jenjang pendidikan tersebut,
terlebih lagi para pekerja mendapatkan bantuan untuk memenuhi dokumen yang dibutuhkan
untuk proses perjalanan ke luar negeri. Calon pekerja umumnya sudah mengetahui bahwa
bekerja sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA) merupakan pekerjaan dengan risiko kekerasan
yang relatif tinggi dibandingkan dengan pekerjaan lain yang dilakukan di luar wilayah laut.
25.489 tahun
“FVC itu dari golongan ekonomi terbawah di Indonesia. Mereka tidak
mendapatkan kesempatan bekerja dengan gaji 450 USD selama bekerja di
Indonesia. Meskipun mengalami itu (kekerasan), mereka tidak mau bekerja
dan bahkan yang pulang melaut ketika ditanya mau balik lagi atau tidak,
mereka mau jadi ABK lagi. Pulang kalau yang muda-muda beli motor gede,
iPhone gitu..” (SR, Jakarta, 8 April 2020).
Tahun 2018
Ijazah 3
3
Kualifikasi ini menempatkan pekerja pada sektor informal, apalagi dalam penelitian
ini, jumlah pekerja migran tertinggi ketiga adalah pekerja yang ditempatkan pada
sektor berbahaya atau pada lingkungan kerja kotor, berbahaya, sulit (3Ds)12.
5 SMP
12 Kondisi lingkungan kerja ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perindustrian dan Perdagangan
Praktik kerja paksa anak buah kapal penangkap ikan migran Indonesia... (Fitri Soulina, Nadia Yovani)
Urusan Maritim dalam mendeskripsikan lingkungan kerja yang dihadapi oleh migran FVC.
Source: PPID BNP2TKI, 2020
Machine Translated by Google

16. Kondisi riil menunjukkan bahwa PRT Migran dalam skema rekrutmen dan
penempatan berada dalam situasi yang diliputi berbagai aspek nonprosedural/ilegal. PRT
Migran ditempatkan secara ekonomi, sosial dan atau budaya dalam posisi yang penuh
dengan kerentanan. Masing-masing faktor penyebab kerentanan tersebut akan membawa
pekerja pada praktik kerja paksa dan eksploitasi. Meskipun perubahan kebijakan dan
regulasi telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, namun praktik di lapangan
menggambarkan kondisi yang berbeda. Berdasarkan pemantauan perbudakan pekerja
migran Indonesia yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Migran Indonesia (SBMI), sejak tahun
2010 hingga tahun 2019, tren perbudakan cenderung meningkat. Peningkatannya rata-rata
sebesar 55,3 persen setiap tahunnya. Peningkatan pengaduan tertinggi terjadi pada tahun
2016 dengan 491 kasus dan tahun 2019 dengan 640 kasus.
Di kapal Taiwan yang beroperasi sebagai Kapal Penangkap Ikan Pesisir, pekerja
hanya menangkap ikan di kapal-kapal dekat Taiwan dan/atau di sekitar Jepang. Selain itu,
ada kapal-kapal yang beroperasi untuk armada penangkapan ikan perairan jarak jauh untuk
menangkap ikan di laut lepas; Samudra Atlantik dan Pasifik. Sebagian besar Armada
Penangkap Ikan Pesisir melakukan perekrutan Pemerintah ke Pemerintah antara pemerintah Taiwan
Total pengaduan yang terdokumentasi sebanyak 2.456 kasus. Dalam rincian kasus yang
dipantau SBMI, secara umum terdapat 3 kelompok paling rentan mengalami perbudakan
dalam berbagai bentuk, kelompok tersebut antara lain Pekerja Rumah Tangga (PRT)
sebesar 60,38 persen (1.483 kasus); Anak Buah Kapal Perikanan (ABK) 10,46 persen (257
kasus). Selama tahun 2015-2020 tercatat sebanyak 11 orang ABK meninggal dunia di atas
kapal yang berasal dari 3 kapal berbendera asing, yakni China, Taiwan, dan Vanuatu.
Jumlah tersebut meningkat cukup tinggi pada tahun 2020 hingga mencapai 15 orang yang
berasal dari 11 kapal China dan 2 kapal Taiwan. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh
Hari dalam tajuk aksi yang berlangsung di Lobby Gedung Nusantara I DPR-RI Jakarta.
Berdasarkan penuturan Hariyanto, Ketua Umum SBMI (2020) jumlah ABK meninggal yang
proses penanganannya diadvokasi atau diterima langsung dari keluarga korban oleh SBMI
hanya mencakup kurang dari 1 persen dari kondisi riil di lapangan. Apalagi di media
nasional, jumlah data yang tidak terpantau SBMI lebih dari itu, yakni mencapai 28 kasus
untuk kapal berbendera China dan Taiwan (Ester Meryana, 2020).
pekerjaan yang dihadapi oleh pekerja migran FVC. Dominasi pekerja dengan pendidikan
SMP menunjukkan bahwa pekerja cenderung tidak dapat berpindah dari satu perusahaan
ke perusahaan lain; beralih ke industri atau sektor lain; dan atau memilih lokasi tempat
bekerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa pekerja Indonesia terikat pada ketidakmampuan
mereka dalam memanfaatkan peluang karena pengusaha bebas membuat pilihan terhadap
peluang yang ada (Tjandraningsih, 2004).
172
Jurnal Ilmu Sosial (JSS), Volume 16, Nomor 2, 2020: 157-182
Machine Translated by Google

17. Ahmad Daryoko, seorang calo yang beroperasi di wilayah sekitar Tegal dan
Pemalang, mengatakan untuk dapat menjalankan prosedur rekrutmen, calo/sponsor
harus terlebih dahulu menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat setempat. Hal ini
merupakan strategi dasar yang diterapkan untuk membangun kepercayaan kepada tokoh
masyarakat khususnya, dan calon TKI pada umumnya. Dengan demikian mata rantai
rekrutmen dan penempatan TKI menjadi sederhana “awalnya saya datang ke kepala
desa, ngobrol-ngobrol supaya tidak ada pengangguran di desanya” (Tempo, 2017).
Calon TKI kemudian ditawarkan kepada agen pengelola kapal, di mana apabila proses
lelang disetujui, calo akan mendapatkan imbal hasil sebesar 1,5 hingga 2 juta rupiah dari
agen pengawakan kapal tergantung dari pengalaman TKI tersebut. Pada proses
selanjutnya, agen pengawakan kapal dalam negeri menawarkan TKI yang bersangkutan
kepada agen pengawakan kapal di Taiwan. Semua prosedur dilakukan tanpa melibatkan
pemerintah sebagai aktor dalam struktur formal dan legal rekrutmen dan penempatan
TKI. Skema rekrutmen dan penempatan seperti yang dilakukan oleh Ahmad Daryoko
dan lainnya
173
Secara spesifik, permasalahan dalam struktur jaringan skema rekrutmen dan
penempatan TKI Migran adalah regulasi yang lemah untuk menekan peran agen
pengawakan kapal. Regulasi belum komprehensif, robust, integratif dan belum disertai
strategi monitoring dan evaluasi. Mengingat agen pengawakan kapal merupakan aktor
yang memiliki kepentingan terpisah dari aktor lain dalam struktur jaringan. Dalam hal ini,
pihaknya merupakan agen yang berorientasi ekonomi sangat tinggi. Prinsip “cost
effectiveness” menjadi landasan besar bagi agen pengawakan kapal dalam merekrut
dan menempatkan TKI Migran di kapal berbendera Taiwan yang kebutuhannya semakin
meningkat setiap tahunnya.
dan Pemerintah Indonesia melalui badan BNP2TKI. Namun dari ratusan badan usaha
penyedia tenaga kerja kapal yang beroperasi di Indonesia, hingga November 2017 baru
72 badan usaha penyedia tenaga kerja kapal yang memiliki Surat Izin Usaha Perekrutan
dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIUPPAK). Jumlah tersebut sebagian besar
merupakan badan usaha penyedia tenaga kerja kapal komersial untuk penempatan di
kapal pesiar dan/atau kargo yang mana persyaratan tenaga kerjanya berbeda-beda.
Tenaga kerja di kapal kargo tidak perlu memiliki keterampilan khusus dan perlindungan
selama bekerja seperti jaket keselamatan sebagaimana yang dipersyaratkan untuk FVC.
(Tempo Institute, 2017). Di sisi lain, FVC yang berasal dari Indonesia bukanlah tenaga
kerja yang memenuhi kualifikasi untuk dapat mendaftar sesuai persyaratan perekrutan
BNP2TKI. Sehingga menjadi pemahaman yang kurang tepat jika melihat praktik kerja
paksa hanya berdasarkan data resmi BNP2TKI, sedangkan kasus yang masif terjadi
adalah kerja paksa pada FVC ilegal.
Praktik kerja paksa anak buah kapal penangkap ikan migran Indonesia... (Fitri Soulina, Nadia Yovani)
Machine Translated by Google

18. Anderson dan Rogaly (2005) mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kerentanan
pada pekerja migran, yaitu: ketergantungan pada perekrut untuk akses informasi dan
akses migrasi; status keimigrasian; dan isolasi fisik dan psikologis. Menurutnya, kerentanan
dalam proses migrasi bermula ketika negara memiliki kelemahan hukum yang dipadukan
dengan kelemahan sumber daya penegakan hukum yang menyebabkan pekerja migran
bergantung pada pihak ketiga13. Pemahaman tersebut berdasarkan penelitiannya
terhadap pekerja migran Tiongkok di Inggris (sebagai negara penempatan) yang
mengalami perbedaan praktik ketenagakerjaan yang telah disepakati dalam kontrak kerja
dengan praktik di lapangan setelah kedatangannya di Inggris. Manifestasi kerentanan
dalam fase rekrutmen baginya terletak pada perbedaan aktor penyebab kerentanan. Di
negara asal, penyebab kerentanan adalah agen perekrutan tenaga kerja. Sekalipun migrasi
dilakukan melalui jalur hukum, pekerja tidak akan kebal terhadap praktik kerja paksa yang
dilakukan oleh pengguna tenaga kerja di pihak ketiga. Hal ini terkait dengan pemahaman
pekerja migran terhadap hukum yang melindungi dirinya baik di negara asal maupun di
negara penempatan. Kontrak kerja tersebut berjalan atas dasar “bekerja tidak teratur
hingga mengeluarkan biaya yang berlebihan” dan di luar gaji ideal untuk menutupi “biaya”.
Dalam konteks pekerja migran Indonesia, ‘biaya’ dapat diartikan sebagai biaya rekrutmen
yang dikeluarkan oleh calon TKI pada saat proses rekrutmen. Biaya ini dialokasikan untuk
pekerja migran
174
Dapat dikatakan bahwa inisiatif akhir yang diambil untuk mengatasi masalah kerja
paksa berada pada level nasional, pada umumnya reformasi yang dilakukan pemerintah
selama ini masih bersifat ad hoc dan belum menyusun strategi yang runtut dan
komprehensif dalam menangani berbagai isu sentral terkait pengelolaan migrasi di
Indonesia, khususnya perlindungan hak-hak pekerja migran dan migrasi ilegal. Meskipun
Indonesia telah menandatangani Konvensi PBB tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh
Pekerja Luar Negeri dan Anggota Keluarganya yang Terkena Dampak, namun undang-
undang dan kebijakan migrasi tenaga kerja nasional masih ditujukan untuk mengurangi
pengangguran regional dan cenderung berfokus pada upaya memperlancar arus tenaga
kerja Indonesia daripada menciptakan mekanisme perlindungan pekerja migran.
Para calo yang beraktivitas di wilayah Tegal dan Pemalang tentu saja menggagalkan
berbagai kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dalam
rangka menghilangkan praktik kerja paksa yang terjadi secara terus menerus di TKI dari
tahun ke tahun.
tenaga kerja di lokasi penempatan untuk bermigrasi
Jurnal Ilmu Sosial (JSS), Volume 16, Nomor 2, 2020: 157-182
13 Rogaly mengemukakan istilah pihak ketiga bagi pemberi kerja atau perusahaan perekrutan tenaga kerja dan pengguna jasa
Machine Translated by Google

19. Gaji dalam US$ 300-400 per bulan
175
Implikasi dari skema perekrutan TKI Migran FVC perikanan Indonesia adalah adanya dikotomi
status pekerja sebagai ABK lokal dan ABK LG atau ABK yang hanya memiliki surat jaminan,
bukan visa kerja. Khusus untuk praktik ketenagakerjaan di kapal Taiwan yang mengalami
kecelakaan, perbedaan antara keduanya adalah sebagai berikut:
Beberapa orang pergi dengan dokumen
pengiriman ilegal
2 Dokumen pengiriman yang sah Menggunakan visa pengunjung sementara dan
surat jaminan dari perusahaan perekrutan
Faktor kedua, yaitu status keimigrasian. Status ini digunakan oleh pihak ketiga sebagai
media untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat abusif agar para pekerja migran tidak
dapat melarikan diri dari negara penempatan. Tindakan dalam hubungan antara status
keimigrasian dan akses yang dimiliki oleh para pekerja migran bersifat kompleks (Morris, L. 2004).
Surat Jaminan
Tidak terdaftar di Kementerian
setara dengan sekitar US $ 600
Tabel 4: Perbedaan Status FVC Migran
3 Terdaftar resmi sebagai TKI
Pekerja Taiwan. Tidak tercatat di Kantor
Perdagangan dan Perekonomian Indonesia
di Taipei
TIDAK Lokal
perikanan di Taiwan
bentuk dolar Amerika Serikat
dokumen sebagai syarat untuk dapat berangkat ke negara penempatan. Masalah kausalitas
memiliki dua proposisi di mana biaya rekrutmen diposisikan sebagai syarat, dan biaya jaminan
merupakan utang pertama yang ditanggung oleh calon pekerja migran. Pada level berikutnya,
biaya rekrutmen dapat “ditutup” dengan cara memotong gaji pekerja yang dibagi dalam
beberapa termin gaji. Dalam hal ini, pihak ketiga atau agen pengawakan kapal merupakan
satu-satunya pihak/aktor yang berhadapan dengan calon pekerja migran. Tidak ada atmosfer
kerentanan yang dirasakan oleh pekerja karena tidak ada kondisi penyeimbang yang dapat
dijadikan tolok ukur bagi pekerja migran untuk mengukur kondisi rekrutmen yang ideal.
Kapal berbendera Taiwan
4 Gaji dalam dolar Taiwan,
1 Bekerja di kapal berbendera TaiwanBerlayar di perairan internasional dan berlayar di
perairan Taiwan
Praktik kerja paksa anak buah kapal penangkap ikan migran Indonesia... (Fitri Soulina, Nadia Yovani)
Machine Translated by Google

20. dan kartu tanda penduduk
orang asing
Tidak mendapatkan asuransi kesehatan
Akibat statusnya sebagai pekerja ilegal, terkadang jumlah ABK LG tidak diketahui secara
pasti. Data yang digunakan biasanya merujuk pada data estimasi yang dilakukan Kementerian
Luar Negeri Indonesia, di mana setiap tahun ada sekitar 7.000 ABK Indonesia yang turun dari
kapal berbendera Taiwan di Cape Town. Sebanyak 5.000 lainnya turun di dua pelabuhan di
Mauritius, sebuah pulau di tengah Samudra Hindia. Lalu Muhammad Iqbal, Direktur Perlindungan
WNI dan Bantuan Hukum Kementerian Luar Negeri menambahkan, “Ini baru dua pelabuhan,
totalnya diperkirakan lebih dari 40 ribu orang” (Di Balik Investigasi Tempo 01, 2017).
5 Dapatkan asuransi kesehatan
Surat JaminanTIDAK Lokal
Dalam proses keberangkatan FVC Migran, yang sering terjadi adalah ketidaksesuaian
antara perjanjian negara penempatan dengan penempatan yang sedang berlangsung.
Faktor ketiga adalah isolasi fisik dan psikologis. Bentuk isolasi yang dialami oleh pekerja
migran antara lain isolasi melalui keterbatasan bahasa. Dalam menghadapi kondisi kerja di
lapangan, seseorang harus memiliki kemampuan berbahasa yang baik dengan pekerja lainnya.
Ketidakmampuan berkomunikasi dengan bahasa yang digunakan oleh pekerja migran
176
Perjanjian kerja, umumnya tertulis, menyebutkan bahwa pekerja ditempatkan di Taiwan, namun
tidak demikian dalam prosedur pelaksanaannya. Seperti salah satu kasus yang diperjuangkan
oleh Environmental Justice Foundation (EJF, 2019), FVC Migran dikirimkan melalui kapal laut ke
tempat kapal tempat kerja bersandar, bukan terlebih dahulu melalui pihak imigrasi Taiwan. Kapal
yang menjadi tempat bekerja tersebut saat ini sedang sandar di Palau, sehingga AKP yang
berangkat dari Jakarta langsung ke Palau tidak ke Taiwan. Keadaan ini menunjukkan bahwa AKP
tidak memiliki visa kerja, hanya “visa pelaut”, sehingga di kemudian hari apabila terjadi masalah
dengan majikan AKP, mereka sama sekali tidak bisa masuk ke Taiwan untuk meminta bantuan
pemerintah Taiwan. Kondisi ini tentu saja merupakan unsur kerja paksa yang membawa AKP ke
bentuk-bentuk kerja paksa lainnya karena mereka dibatasi aksesnya sebagai pilihan untuk
melarikan diri (SR, Jakarta 2020).
14 Investigasi ini dilakukan oleh TEMPO dan media independen Taiwan untuk
mengungkap praktik perdagangan manusia dan perbudakan terhadap puluhan ribu anak buah
kapal Indonesia di kapal ikan Taiwan yang beroperasi di perairan terbuka.
Jurnal Ilmu Sosial (JSS), Volume 16, Nomor 2, 2020: 157-182
Sumber: Budak Indonesia di Kapal Taiwan, Tempo Institute, 201714
Machine Translated by Google

21. Hingga saat ini, kerangka kelembagaan yang menjadi bangunan perlindungan bagi
TKI di Indonesia belum dapat dikatakan sebagai lembaga yang cukup tanggap terhadap
permasalahan kerja paksa. Reformasi yang dilakukan pemerintah selama ini masih bersifat
ad hoc dan belum menyusun strategi yang padu dan komprehensif dalam menangani dua
hal yang saling terkait terkait pengelolaan migrasi di Indonesia, khususnya perlindungan
hak TKI dan migrasi ilegal. Kebijakan migrasi tenaga kerja nasional masih diarahkan untuk
mengurangi pengangguran di daerah dan
177
Wacana mengenai permasalahan Pekerja Migran yang Bekerja (P3MI) dan upaya
pemerintah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dapat dipahami
dengan kerangka kerja medan pasar Beckert sebagai upaya untuk mempengaruhi interaksi
kekuatan sosial di pasar; masuk ke pasar untuk memberikan kontribusi dalam negosiasi
isu; dan melindungi industri pekerja P3MI sebagai outcome dari intervensi yang telah
dilakukan. Dengan kata lain, untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan pada
dinamika pasar yang telah dibangun, dapat dilakukan apabila proses identifikasi dan
konfigurasi konstelasi aktivitas, hubungan, dan struktur dilakukan untuk meningkatkan
kualitas transformasi yang diharapkan. Struktur jaringan yang terbentuk di pasar dapat
menjadi alat untuk mengekstraksi “nilai tambah” sehingga dapat menjadi sebuah institusi
atau sebuah kebijakan. Kondisi ini sekaligus menunjukkan keberhasilan dalam model
struktur jaringan yang berimplikasi pada pembentukan simbol-simbol budaya. Artinya,
keberhasilan suatu kebijakan bergantung pada framing kognitif bagi kehidupan pekerja
ideal.
rekan kerja berarti pekerja migran tidak dapat mengakses informasi ketenagakerjaan
dasar dan informasi tentang hak-hak dasar yang seharusnya mereka dapatkan yang dapat
digunakan untuk memperoleh kontrol yang lebih besar atas diri mereka sendiri. Selain itu,
pekerja migran akan mengalami bentuk isolasi lainnya, yaitu isolasi dari masyarakat. Hal
ini terkait dengan lingkungan kerja yang tidak memungkinkan pekerja untuk berbaur
dengan masyarakat yang dapat digunakan sebagai media mencari pertolongan ketika
mengalami atau mencoba melepaskan diri dari praktik kerja paksa. Dalam konteks
Indonesia, serikat pekerja migran telah didorong melalui penerbitan UU PPMI. Hal ini
ditunjukkan pada bagian ketiga BAB II tentang Hak dan Kewajiban Calon Pekerja Migran
(pasal 6), di mana pekerja migran memiliki hak untuk berserikat dan berkumpul di negara
tujuan penempatan. Hak untuk berorganisasi disesuaikan dengan ketentuan atau peraturan
yang berlaku di negara penempatan. Begitu pula dengan bentuk berserikat di negara asal,
sebagai bagian dari prinsip demokrasi pekerja migran Indonesia diperlakukan dengan hak
yang sama untuk berserikat dan berkumpul.
Praktik kerja paksa anak buah kapal penangkap ikan migran Indonesia... (Fitri Soulina, Nadia Yovani)
Machine Translated by Google

22. Melihat pelaksanaan rekrutmen dan praktik perburuhan yang melibatkan kerja
paksa yang dialami AKP, dapat dikatakan bahwa lembaga yang ada belum mampu
mengubah kerangka kognitif AKP.
AKP dipekerjakan berdasarkan standar keagenan pengelolaan kapal yang telah
ditetapkan oleh ILO dari tahun ke tahun, kondisi ini mengindikasikan bahwa TKI
Migran Indonesia belum mampu membangun jati dirinya atau pengakuan kepemilikan
atas hak asasi manusia dan hak buruh. Kepemilikan identitas tersebut merupakan
bentuk legitimasi yang berguna untuk melindungi dirinya dari perasaan tidak berdaya
atas pekerjaan yang dilakukannya dan “identitas personal” yang memposisikannya di
antara aktor lain serta memetakan relasi kuasa antara dirinya dengan aktor lain yang
membuatnya berada pada posisi dominan. Memasukkan hal tersebut ke dalam
gagasan Beckert (2010) tentang “identitas personal” yang kemudian berkembang
sebagai sebuah karya identitas ditempatkan ke dalam istilah kerangka kognitif yang
telah menjadi bagian dari aspek teori kelembagaan dan analisis jaringan dengan
menggabungkan keduanya dengan jaringan dan kelembagaan. Kesatuan ketiga
kekuatan sosial tersebut merupakan pembahasan yang unik dalam sosiologi
institusionalisme di mana penekanannya terletak pada peran kerangka dan struktur
kognitif sebagai aspek yang dapat menjelaskan hasil ekonomi dengan memperluas
cakupan kelembagaan. Sehingga apabila tidak terjadi transformasi dalam kerangka
kognitif, berarti institusi itu sendiri tidak dimaknai secara introsubjektif oleh objek yang
dimaksud (DiMaggio dan Powell 1991; Fligstein 2001b: 108; Schneiberg dan Clemens 2006; Scott 2008).
melalui regulasi yang didelegasikan kepada pemerintah daerah seperti
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja; Fasilitasi pelatihan vokasional bagi
calon TKI; Pembentukan layanan terpadu penempatan dan perlindungan TKI; dan
dorongan untuk berserikat baik di negara asal maupun di negara penempatan.
Namun, model yang dibangun masih bersifat parsial; belum ada tim khusus yang
menjadi stakeholder dalam gagasan ini, karena regulasi turunan dari UU PPMI belum
rampung; dan belum adanya kesadaran berserikat dalam FVC Migran.
cenderung lebih fokus pada upaya memperlancar arus TKI ketimbang menciptakan
mekanisme perlindungan TKI. Padahal UU PPMI telah memberikan porsi bagi
masyarakat yang tinggal di wilayah “kantong ABK internasional”15
178
Beckert memberikan tiga kontribusi utama yang dapat digunakan untuk
mengeksplorasi masalah ketertiban di arena sosial. Ia melihat pasar sebagai entitas
yang dipengaruhi oleh regulasi dan hukum; konteks budaya; etika dan kerja sama;
juga perilaku konsumen (Beckert, 1997). Dan mendukung pernyataan ini,
Jurnal Ilmu Sosial (JSS), Volume 16, Nomor 2, 2020: 157-182
15 Kantung ABK Internasional (bahasa Indonesia)
Machine Translated by Google

23. Berdasarkan laporan skala nasional yang diperoleh dari SBMI, seluruh layanan
dibatalkan karena FVC Migran memotong prosedur perekrutan dan penempatan
melalui ketersediaannya untuk melaksanakan prosedur perekrutan ilegal.
Bagi Beckert (2010), proses agensi, struktur jaringan, institusi, dan kerangka
kognitif dalam arena bergerak dengan pola yang sama untuk menghasilkan
transformasi. Dalam bentuk yang ideal, jika institusi berhasil mengatur struktur
jaringan, maka seperti skema medan pasar, akan terbentuk kerangka kognitif yang
mendukung setiap aktor untuk menemukan legitimasinya sendiri sehingga kerangka
kognitif yang ideal dalam konteks perubahan akan terwujud.
Pasar merupakan hasil konstruksi sosial dan kondisinya dapat dipengaruhi untuk
mencapai suatu hasil. Bagi Beckert, pasar disajikan sebagai suatu entitas yang
secara inheren tidak stabil, atau dapat diartikan sebagai suatu situasi yang sulit
diprediksi polanya, dan para pelaku pasar harus menghadapi tiga “permasalahan”
untuk menciptakan stabilitas (2007). Stabilitas sebagai hasil transformasi yang
tercipta harus mampu membentuk nilai subjektif yang jelas di pasar; mewujudkan
keuntungan melalui persaingan dari para pelaku yang harus dilindungi, ketika
persaingan tidak seimbang; dan mengatur kerja sama di pasar ketika permasalahan
sulit dikendalikan dalam hal kualitas, keandalan, atau kompetensi. Dalam proses ini,
negosiasi antar pelaku akan membentuk suatu tatanan sebagai cara untuk mencapai stabilitas (Beckert 2007).
179
Pelaksanaan kebijakan dan regulasi pada dasarnya harus menyentuh aspek kultural
masyarakat di enclave TKI Migran. Tidak adanya dukungan infrastruktur yang kuat
untuk dapat membentuk identitas personal yang melekat dengan identitas kerja
sebagai TKI Migran. Kelembagaan tidak menunjukkan sisi dirinya terhadap TKI
Migran yang ilegal akibat dampak dari perekrutan ilegal. Sehingga di negara
penempatan permasalahan ketidaksesuaian gaji dengan perjanjian kerja; minimnya
akses perlindungan hukum; kebebasan akses dokumen pribadi dan dokumen
ketenagakerjaan; serta permasalahan berserikat menjerat TKI Migran. Manifestasinya
dapat dilihat dari kesadaran TKI Migran untuk berserikat; kesadaran hak
ketenagakerjaan dan hak asasi manusia; serta ketergantungan hanya kepada agen
pengawakan kapal tanpa pembandingan dengan kondisi ideal perekrutan dan
penempatan legal yang dilakukan secara G to G atau dalam konteks migrasi legal.
Praktik kerja paksa anak buah kapal penangkap ikan migran Indonesia... (Fitri Soulina, Nadia Yovani)
Kesimpulan
Machine Translated by Google

24. Referensi
Jurnal Ilmu Sosial (JSS), Volume 16, Nomor 2, 2020: 157-182
Jil. 38 https://doi.org/10.1163/156853110X530804
Doyle DM, Murphy C, Murphy M, dkk. (2018) 'Saya merasa dia memiliki saya': Eksploitasi
dan ketidakpastian dalam kehidupan korban perdagangan tenaga kerja di Irlandia.
Jurnal Kriminologi Inggris 59(1): 231–251.
publikasi/253826634
tb03468.x
Callon, Michel, 1998: 'Pendahuluan: keterkaitan pasar ekonomi dalam ilmu ekonomi' dalam
Hukum pasar. Michel Callon (ed.), 1–57. Oxford: Blackwell Publishers. https://doi.org/
10.1111/j.1467-954X.1998.
Anderson, B. & Rogaly, B. (2005). Kerja paksa dan migrasi ke London: TUC, Bridgethttps://
www.researchgate.net/
Berkeley, CA: University of California Press.
Cresswell, J. W. (2013). Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed.
Yogyakarta. Pustaka Pelajar
Hasil Eropa. 18
Bales K (2004) Orang-orang yang dapat dibuang: Perbudakan baru dalam ekonomi global. edisi revisi.
Chapsos, I., & Hamilton, S. (2019). Penangkapan Ikan Ilegal dan Kejahatan Perikanan
sebagai Kejahatan Terorganisasi Transnasional di Indonesia. Tren Kejahatan
Terorganisasi, 22(3), 255-273. https://doi.org/10.1007/s12117-018-9329-8
Derks, A. (2010). Buruh Migran dan Politik Imobilisasi: Nelayan Kamboja di Thailand. Jurnal
Ilmu Sosial Asia.
Inggris.
180
Bernhardt A, Milkman R, Theodore N, Heckathorn D, Auer M, dan lain-lain (2009).
Damarsidi, H. R., Susiatiningsih, H., & Hanura, M. (2017). Analisis anomali kebijakan
penempatan TKI: Eksploitasi tenaga kerja Indonesia sebagai anak buah kapal
perikanan Taiwan. Journal of International Relations, 3(4), 40-48.
Djumadi. (2005). Sejarah keberadaan organisasi buruh di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo
Persada.
manusia dan perdagangan budak lintas Atlantik. BU Int'l LJ, 25, 207.
Doomernik J. 2006. Hubungan globalisasi, migrasi dan perdagangan manusia: Lihat van den
Anker & Doomernik 2006, 200-
Hukum dilanggar, pekerja tak terlindungi. New York: Russell Sage Found.
Bravo, KE (2007). Menjelajahi analogi antara perdagangan manusia modern
Machine Translated by Google

25. Organisasi Perburuhan Internasional. (2013). Tertangkap di Laut: Kerja Paksa dan Perdagangan
Manusia dalam Perikanan. Jenewa: Organisasi Perburuhan Internasional.
Robertson, P. (2011). Perdagangan nelayan di Thailand. Organisasi Internasional untuk Migrasi.
Bangkok, Thailand.
Kara, S. (2014). Kerja paksa: Mengatasi sistem perbudakan di Asia Selatan. New York:
Watson, TJ (2009). Pekerjaan dan imajinasi sosiologis: Kebutuhan akan kesinambungan dan
perubahan dalam studi tentang kesinambungan dan perubahan. Sosiologi, 43(5), 861-877.
doi:10.1177/0038038509340726
Tony, JW (2003). Sosiologi, pekerjaan dan industri. New York: Routledge
https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.1998.tb03468.x
Lyman, MD & Potter, GW (2007). Kejahatan terorganisasi. New Jersey: Prentice Hall
Laporan tentang Perdagangan Manusia, Kerja Paksa dan Kejahatan Nelayan di Industri
Perikanan Indonesia.
DASAR-DASAR ILO. 2018. Pengukuran kerja paksa. Jenewa
Pers Universitas Columbia
Coventry University, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, IOM. 2016.
sektor perikanan. Jakarta
Nugroho, H. & Tjandraningsih, I. (2007). Fleksibilitas pasar kerja dan tanggungjawab negara, kertas
posisi, terbit terbatas
181
Marschke, M., & Vandergeest, P. (2016). Skandal perbudakan: Mengurai tantangan ketenagakerjaan
dan respons kebijakan dalam sektor perikanan lepas pantai. Kebijakan Kelautan, 68,
39-46. doi:10.1016/j.marpol.2016.02.009
Yayasan Keadilan Lingkungan (EJF). 2018. Perdagangan manusia di Taiwan
Link B, Phelan J. 1995. Kondisi sosial sebagai penyebab mendasar penyakit. J. Health
Soc. Behav. 35:80–94
Gottschalk, P. (2009). Kewirausahaan dan kejahatan terorganisasi: Pengusaha dalam bisnis ilegal.
Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited
Phillips, C. (2020;2019;). Memanfaatkan narasi 'perbudakan modern' dalam penelitian kebijakan
sosial. Kebijakan Sosial Kritis, 40(1), 30-49. doi:10.1177/0261018319837217
Investigasi Tempo, Budak Indonesia di Kapal Taiwan. 2017 Liputan Kerja Sama Tempo, Tempo
Institute, Dan Free Press Unlimited.
Patterson, O., & Zhuo, X. (2018). Perdagangan manusia modern, perbudakan, dan bentuk-bentuk
perbudakan lainnya. Tinjauan Tahunan Sosiologi, 44(1), 407-439. doi:10.1146/
annurev-soc-073117-041147
Praktik kerja paksa anak buah kapal penangkap ikan migran Indonesia... (Fitri Soulina, Nadia Yovani)
Machine Translated by Google

26. Diakses pada 2 Februari 2019
https://jateng.tribunnews.com/2016/05/25/fakta-mengejutkan-lebih-dari-300-abk-
dibunuh-dan-jenazahnya-dibuang-kelaut-asuransi-ditilep
https://www.ilo.org/jakarta/info/WCMS_124563/lang--en/index.htm.
https://batam.tribunnews.com/2016/08/19/nasib-tragis-supriyanto-nelayan-tegal-
yang-jadi-budak-kapal-ikan-taiwan-disiksa-hingga-tewas?page=4
www.Taiwan.gov.tw, n.d diakses pada 1 Mei 2020
https://maritim.go.id/menko-luhut-tegaskan-pentingnya-peningkatan-standar-
pendidikan-pelatihan/ diakses pada 5 April 2020
https://koran.tempo.co/read/laporan-utama/411117/perbudakan-abk-indonesia-
terjadi-di-banyak-negara?read=true
MOP (2012), Migrasi di Kamboja: Laporan Proyek Migrasi Pedesaan Perkotaan
Kamboja, Kementerian Perencanaan, Phnom Penh.
(Catatan kaki)
182
Jurnal Ilmu Sosial (JSS), Volume 16, Nomor 2, 2020: 157-182
1 Catatan: Dalam konsep yang digunakan Kementerian Tenaga Kerja, AKP LG adalah AKP
yang berlayar di luar wilayah Taiwan
Machine Translated by Google