4. Peraturan dan Standar Persampahan 2025.pptx

Persampahan

1. 1 PERATURAN DAN STANDAR BIDANG PERSAMPAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

2. KERANGKA PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERSAMPAHAN UUD 1945 Pasal 28 H UU 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UU 26/2007 tentang Penataan Ruang UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah PP 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga PP 27/2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah PP 54/2017 tentang Badan Usaha Milik Negara PP 2/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal PP 28/2018 tentang Kerja Sama Daerah Perpres 97/2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Perpres 35/2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Permen PU 03/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah RT dan Sampah Sejenis Sampah RT Permen LHK 59/2016 tentang Baku Mutu Lindi bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Permen LH 16/2011 tentang Pedoman Materi Muatan Ranperda Pengelolaan Persampahan Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Permen LH 13/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce , Reuse , dan Recycle Melalui Bank Sampah Permen LH 01/2009 tentang Program Adipura Permen LH 16/2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup 2 Permendagri No 7 /2021 t entang Tata Cara perhitungan tarif retribusi dalam penyelenggaraan penanganan sampah Permen LHK 4/2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL atau SPPL PP 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Permen PUPR 19/2012 tentang Pedoman Penataan Ruang kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir

3. 3 UNDANG UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH PASAL 12 AYAT (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat 2 meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang ; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial. PASAL 18 Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

4. 4 PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH Urusan Pemerintahan WAJIB Urusan Pemerintahan PILIHAN Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan KONKUREN Urusan Pemerintahan ABSOLUT Urusan Pemerintahan UMUM Bidang PU dan Penataan Ruang 11 sub urusan Sumber Daya Air Air Minum Persampahan Air Limbah Drainase Permukiman Bangunan Gedung Penataan Bangunan & Lingkungannya Jalan Jasa Konstruksi Penataan Ruang

5. 5 PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG PERSAMPAHAN LAMPIRAN UU NO. 23 TAHUN 2014 Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Provinsi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penetapan pengembangan sistem pengelolaan persampahan secara nasional. Pengembangan sistem pengelolaan persampahan lintas Daerah provinsi dan sistem pengelolaan persampahan untuk kepentingan strategis nasional Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah kabupaten/kota.

6. 6 UNDANG UNDANG NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG Rencana struktur ruang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana (sistem persampahan dan sanitasi). ( pasal 17 ayat 2 ) Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum (saluran pembuangan air dan sanitasi, tempat pembuangan sampah) memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dan pemegang hak atas tanah. ( Pasal 33 ayat 3 )

7. 7 PERATURAN MENTERI PU PR 19/PRT/M/2012 PENATAAN RUANG KAWASAN SEKITAR TPA SAMPAH LATAR BELAKANG Dilema kehadiran TPA: TPA dibutuhkan tetapi tidak diinginkan kehadirannya di ruang pandang Penurunan kualitas lingkungan yang ditimbulkan memicu penolakan masyarakat terhadap kehadiran TPA Konflik dalam penyediaan dan pengelolaan kawasan sekitar TPA UU 26/ 2007 tentang Penataan Ruang, untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan antara lain diperlukan Pedoman Pemanfaatan Ruang Kawasan Sekitar TPA

8. 8 PERATURAN MENTERI PU 19/PRT/M/2012 PENATAAN RUANG KAWASAN SEKITAR TPA SAMPAH KAWASAN SEKITAR TPA Kawasan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh TPA Sampah yang berada di dalam zona penyangga atau zona budidaya terbatas PENETAPAN KAWASAN SEKITAR TPA SAMPAH PADA TPA SAMPAH DENGAN SISTEM LUS PENETAPAN KAWASAN SEKITAR TPA SAMPAH PADA TPA SAMPAH DENGAN SISTEM LUT (Lampiran PermenPU 19/PRT/M/2012)

9. 9 PP 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PermenLHK 4/2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL atau SPPL PermenLHK P.59/Menlhk/ Setjen/Kum.1/ 7/2016 tentang Baku Mutu Lindi bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah PASAL 4 Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki: Amdal; UKL-UPL; atau SPPL PASAL 5 AYAT (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib dimiliki bagi setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup. PASAL 6 AYAT (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup. PASAL 7 AYAT (1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL. PASAL 2 Peraturan Menteri in bertujuan untuk memberikan acuan mengenai baku mutu lindi kepada: gubernur dalam menetapkan baku mutu lindi; pejabat pemberi izin lingkungan dalam penerbitan izin lingkungan; dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan TPA dalam merencanakan pengolahan lindi dan penyusunan dokumen lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pada lampiran sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat terutama terkait persampahan, jenis usaha yang diatur sebagai berikut : Pembangunan TPA sampah dengan sistem controlled landfill/sanitary landfill termasuk instalasi penunjangnya Pembangunan Tempat pengolahan sampah terpadu/TPST a. Pengolahan fisik; b. Pengolahan mekanis – biologi c. Pengolahan thermal Pembangunan TPA untuk daerah pasang surut UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

10. 10 DAFTAR USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL (Lampiran PermenLHK 4/2021)

11. 11 BAKU MUTU LINDI (Lampiran PermenLHK Nomor P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016) Parameter Kadar Paling Tinggi Nilai Satuan pH 6-9 - BOD 150 mg/l COD 300 mg/l TSS 100 mg/l N Total 60 mg/l Merkuri 0.005 mg/l Kadmium 0.1 mg/l

12. UU 18/2008 PermenPU 03/2013 PP 81/2012 Perpres 97/2017 12

13. 13 UNDANG UNDANG NO 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH PASAL 2 Ruang Lingkup c. Sampah spesifik Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun Sampah yang timbul akibat bencana Puing bongkaran bangunan Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau Sampah yang timbul secara tidak periodik a. Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik b. Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. PASAL 3-4 Asas dan Tujuan ASAS Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. TUJUAN Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya

14. 14 UNDANG UNDANG NO 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH PASAL 5 & 6 Tugas Pemerintah TUGAS Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah terdiri atas: Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah; Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah; Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah; Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah; Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembangan pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah

15. 15 UNDANG UNDANG NO 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH PASAL 7 - 9 Wewenang Pemerintah Menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah Memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antardaerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah Menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antar daerah dalam pengelolaan sampah. Menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Memfasilitasi kerja sama antardaerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah Memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antarkabupaten /antarkota dalam 1 (satu) provinsi. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah; Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya. Wewenang Pemerintah Wewenang Pemerintah Provinsi Wewenang Pemerintah Kabupaten

16. 16 UNDANG UNDANG NO 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH PASAL 11 - 15 Hak dan Kewajiban PASAL 11 Hak PASAL 12-15 Kewajiban Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah. Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya. Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Setiap orang berhak: Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu; Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah; Memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah; Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

17. 17 UNDANG UNDANG NO 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH PASAL 20 - 21 Pengurangan Sampah Pengurangan sampah; meliputi kegiatan: Pembatasan timbulan sampah Pendauran ulang sampah; dan/atau Pemanfaatan kembali sampah. Pemerintah dan pemerintahan daerah wajib melakukan kegiatan terkait pengurangan sampah: Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan Memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang. Insentif dan Disinsentif Pemerintah memberikan: Insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah ; dan Disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah terdiri atas: Pengurangan dan Penanganan Sampah (Pasal 19)

18. 18 UNDANG UNDANG NO 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH PASAL 22 Penanganan Sampah dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah, sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah. PEMILAHAN dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu. PENGUMPULAN dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir. PENGANGKUTAN dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah. PENGOLAHAN SAMPAH dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman PEMROSESAN AKHIR

19. 19 UNDANG UNDANG NO 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH Kerja Sama Kemitraan Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah. Kerjasama dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah. Pemerintahan daerah kabupaten/kota secara sendiri-sendiri atau bersama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan badan usaha yang bersangkutan. Tata cara pelaksanaan kemitraan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perizinan Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari kepala daerah sesuai dengan kewenangannya. Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat. Pasal 26 Pasal 27 Pasal 17-18

20. 20 UNDANG UNDANG NO 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH PASAL 32 Sanksi Administratif PASAL 44-45 Ketentuan Peralihan Bupati/walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan. Sanksi administratif dapat berupa: Paksaan pemerintahan Uang paksa, dan/atau Pencabutan izin. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Pemerintah daerah harus membuat perencanaan penutupan tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini. Pemerintah daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Undang-Undang ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun . ① ② ③

21. PermenPU 03/2013 PP 81/2012 Perpres 97/2017 21 PP 81/2012 UU 18/2008

22. 22 PERATURAN PEMERINTAH NO 81 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA PASAL 2 Tujuan Pengaturan pengelolaan sampah ini bertujuan untuk: Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat; dan Menjadikan sampah sebagai sumber daya PASAL 3 Ruang Lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi pengaturan tentang: Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah; Penyelenggaraan pengelolaan sampah; Kompensasi; Pengembangan dan penerapan teknologi; Sistem informasi; Peran masyarakat; dan pembinaan

23. 23 PASAL 4 - 9 Kebijakan Strategi Pengelolaan Sampah Wewenang Jenis Kebijakan dan Strategi Keterangan Pemerintah Menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah Ditetapkan dengan Peraturan Presiden Pemerintah Provinsi Menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah Berpedoman pada Kebijakan dan Strategi Nasional serta Kebijakan dan Strategi Provinsi Ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Pemerintah Kabupaten/Kota Menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota Berpedoman pada Kebijakan dan Strategi Provinsi dalam Pengelolaan Sampah Menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Rencana induk paling sedikit memuat: Pembatasan timbulan sampah Pendauran ulang sampah Pemanfaatan kembali sampah Pemilahan sampah Pengumpulan sampah Pengangkutan sampah Pengolahan sampah Pemrosesan akhir sampah Pendanaan Ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota PERATURAN PEMERINTAH NO 81 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

24. 24 PASAL 10 Ayat 1 PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH Pengurangan Sampah Penanganan Sampah Setiap orang wajib melakukan penyelenggaraan pengelolaan sampah Pembatasan timbulan sampah; Pendauran ulang sampah; dan/atau Pemanfaatan kembali sampah. Pemilahan; Pengumpulan; Pengangkutan; Pengolahan; dan Pemrosesan Akhir PERATURAN PEMERINTAH NO 81 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

25. 25 PRODUSEN WAJIB MELAKUKAN Pembatasan Timbulan Sampah Pendauran Ulang Sampah Pemanfaatan Kembali Sampah Menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau Menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin. Menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; Menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau Menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk di daur ulang. Menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah; Menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau Menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang Produsen dapat menunjuk pihak lain dalam melakukan pendauran ulang sampah. Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang, wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan. Penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam, yang menimbulkan sesedikit mungkin sampah, dan yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang. Dilakukan secara bertahap per sepuluh tahun melalui peta jalan. Dilaksanakan oleh KLHK Peraturan Menteri KLHK tentang Tata Cara Pengurangan Sampah Berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian Konsultasi publik dengan produsen Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 PERATURAN PEMERINTAH NO 81 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

26. 26 PASAL 16 Penanganan Sampah Dilakukan oleh: setiap orang pada sumbernya, pengelola kawasan, dan pemerintah kabupaten/kota Mengelompokkan sampah menjadi lima jenis sampah PEMILAHAN Dilakukan oleh: Pengelola kawasan, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; Pengelola kawasan menyediakan TPS, TPS 3R dan alat pengumpul untuk sampah terpilah; dan Pemerintah Kabupaten(Kota menyediakan TPS dan TPS 3R. PENGUMPULAN Dilakukan oleh: Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah kabupaten/kota : menyediakan alat angkut untuk sampah terpilah Melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA, TPST, atau SPA PENGANGKUTAN Dilakukan oleh: setiap orang pada sumbernya, pengelola kawasan, pemerintah kabupaten/kota Pengolahan sampah meliputi kegiatan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi Fasilitas pengolahan sampah : TPS 3R, SPA, TPA dan/atau TPST PENGOLAHAN Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/kota Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA PEMROSESAN AKHIR PERATURAN PEMERINTAH NO 81 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

27. 27 PASAL 22 & 24 Pemrosesan Akhir Sampah Pasal 24 Pengoperasian TPA harus memenuhi persyaratan teknis pengoperasian TPA. Dalam hal TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi. Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan : Metode lahan urug terkendali Metode lahan urug saniter Teknologi ramah lingkungan Pasal 22 Ayat (1) PERATURAN PEMERINTAH NO 81 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

28. 28 KELEMBAGAAN RETRIBUSI Pasal 29 Ayat (1) Dalam penyelenggaraan penanganan sampah, pemerintah kabupaten/kota memungut retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan. Retribusi ditetapkan secara progresif berdasarkan jenis , karakteristik dan volume sampah . Hasil retribusi digunakan untuk: Kegiatan layanan penanganan sampah Penyediaan fasilitas pengumpulan sampah Penanggulangan keadaan darurat Pemulihan lingkungan akibat kegiatan penanganan sampah Peningkatan kompetensi pengelola sampah Dalam kondisi khusus, pemerintah provinsi dapat melakukan pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah Membentuk kelembagaan pengelola sampah Bermitra dengan badan usaha atau masyarakat Bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/Kota Pasal 26 Ayat (1) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, pemerintah kabupaten/kota dapat: 1 2 3 PERATURAN PEMERINTAH NO 81 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

29. 29 KOMPENSASI Pemerintah kabupaten/kota secara sendiri atau secara bersama dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah Dampak negatif antara lain Pencemaran air; Pencemaran udara; Pencemaran tanah; Longsor; Kebakaran; Ledakan gas metan; dan/atau Hal lain yang menimbulkan dampak negatif. Relokasi penduduk; Pemulihan lingkungan; Biaya kesehatan dan pengobatan; Penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau Kompensasi dalam bentuk lain. Bentuk kompensasi berupa Kompensasi dianggarkan dalam APBN dan APBD Dana kompensasi Provinsi Dana kompensasi Pemerintah Dana kompensasi Pemerintah Kabupaten/kota Sudah tidak tersedia lagi Sudah tidak tersedia lagi Pasal 32 Pasal 31 PERATURAN PEMERINTAH NO 81 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

30. 30 PASAL 33 Pengembangan dan Penerapan Teknologi Melakukan fasilitasi: Kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah; dan/atau Pemerintah daerah dalam mengembangkan dan menerapkan teknologi ramah lingkungan. Melakukan: Penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah; dan/atau Fasilitasi pemerintah daerah dalam penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan. Perguruan tinggi; Lembaga penelitian dan pengembangan; Badan usaha; dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan sampah. Bidang Pekerjaan Umum Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Penelitian dan pengembangan teknologi dapat dilakukan dengan mengikutsertakan: PERATURAN PEMERINTAH NO 81 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

31. 31 PASAL 34 Sistem Informasi Informasi pengelolaan sampah harus dapat diakses oleh setiap orang Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memberikan informasi mengenai: Sumber sampah Informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga Timbulan sampah Timbulan sampah Karakteristik sampah Fasilitas pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga PERATURAN PEMERINTAH NO 81 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

32. 32 PASAL 35 Peran Masyarakat Peran serta masyarakat disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait Pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat. Pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah kabupaten/kota; dan Pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi; Pemberian usul pertimbangan; a b c d PERAN MASYARAKAT DAPAT BERUPA Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan , penyelenggaraan dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah PERATURAN PEMERINTAH NO 81 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

33. 33 Para menteri secara terkoordinasi melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, melalui: Gubernur melakukan pembinaan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah, melalui: Menteri , gubernur dan/atau bupati / walikota dapat melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui: Pembinaan dilakukan melalui: Pemberian NSPK; Diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang persampahan Pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah Fasilitasi penyelesaian perselisihan antar daerah Fasilitasi kerja sama pemerintah daerah, badan usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana pengelolaan sampah; dan/atau Fasilitasi bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan sampah Bantuan teknis; Bimbingan teknis; Diseminasi peraturan daerah di bidang pengelolaan sampah Pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah Fasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/kota Bantuan teknis; Bimbingan teknis; Diseminasi peraturan daerah di bidang pengelolaan sampah Pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah PEMBINAAN Pasal 36 Ayat (1) Pasal 36 Ayat (3) Pasal 37 PERATURAN PEMERINTAH NO 81 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

34. 34 Amanat Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 Amanat PP 81 Tahun 2012 Tata cara pemberian kompensasi Peraturan Menteri Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tata cara mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah (LHK) Pentahapan pengurangan sampah (LHK) Tata cara pengurangan sampah (LHK) Persyaratan teknis pengumpulan dan penyediaan TPS dan/atau TPS 3R (PUPR) Persyaratan alat angkut (Perhubungan) Persyaratan teknis pengoperasian TPA (PUPR) Penutupan dan/atau rehabilitasi TPA (PUPR) Tata cara penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah (PUPR) Tata Cara perhitungan tarif retribusi (Dagri) Tata cara memperoleh sertifikat kompetensi (Kementerian sesuai kewenangannya) PERATURAN PEMERINTAH NO 81 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

35. PermenPU 03/2013 Perpres 97/2017 35 PP 81/2012 UU 18/2008 Perpres 97/2017

36. 36 PASAL 2 PERATURAN PRESIDEN NO. 97 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (JAKSTRANAS) memuat... a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga b. Strategi , program , dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga 2017-2025

37. 37 PERATURAN PRESIDEN NO. 97 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA Pengurangan Sampah Penanganan Sampah Pembatasan timbulan sampah; Pendauran ulang sampah; dan/atau Pemanfaatan kembali sampah. Pemilahan; Pengumpulan; Pengangkutan; Pengolahan; dan Pemrosesan Akhir ARAH KEBIJAKAN PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS RUMAH TANGGA PASAL 3

38. 38 PERATURAN PRESIDEN NO. 97 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA PASAL 4 Ayat (1) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan sampah; Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah; Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah; Pembentukan sistem informasi; Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi; Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah; dan Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah. STRATEGI PENGURANGAN SAMPAH

39. 39 PERATURAN PRESIDEN NO. 97 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA PASAL 4 Ayat (2) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan sampah; Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah; Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah; Pembentukan sistem informasi; Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi; Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan; Penguatan penegakan hukum Penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat; Penerapan teknologi penangan sampah; dan Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif STRATEGI PENANGANAN SAMPAH

40. 40 PERATURAN PRESIDEN NO. 97 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA PASAL 11 PENYELENGGARAAN JAKSTRADA PROVINSI Gubernur bertugas: Gubernur bertanggung jawab: Menyusun, melaksanakan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada provinsi; Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstrada provinsi; Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi Jakstrada provinsi; Menyusun dan melaporkan pelaksanaan Jakstrada provinsi kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditembuskan kepada menteri dengan menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan Memberikan pendampingan kepada bupati/wali kora dalam menyusun Jakstrada kabupaten/kota. Dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di tingkat provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

41. 41 PERATURAN PRESIDEN NO. 97 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA PASAL 13 PENYELENGGARAAN JAKSTRADA KABUPATEN/KOTA Bupati / Wali Kota bertugas: Bupati / Wali Kota bertanggung jawab: Menyusun dan melaksanakan Jakstrada Kabupaten/Kota Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada kabupaten/kota; dan Menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kabupaten/kota kepada gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

42. 42 PASAL 15 Pendanaan Pendanaan penyelenggaraan Jakstranas, Jakstrada provinsi, dan Jakstrada kabupaten/kota dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah, dan sumber dana lainnya. PERATURAN PRESIDEN NO. 97 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

43. 43 Lampiran Perpres 97/2017 TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS RUMAH TANGGA TAHUN 2017-2025 INDIKATOR TAHUN 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Proyeksi timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (juta ton) 65,8 66,5 67,1 67,8 68,5 69,2 69,9 70,6 70,8 Target pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (juta ton) 9,89 (15%) 12 (18%) 13,4 (20%) 14 (22%) 16,4 (24%) 17,99 (26%) 18,9 (27%) 19,7 (28%) 20,9 (30%) Target penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (juta ton) 47,3 (72%) 48,5 (73%) 53,7 (80%) 50,8 (75%) 50,7 (74%) 50,52 (73%) 50,3 (72%) 50,1 (71%) 49,9 (70%)

44. PermenPU 03/2013 Perpres 97/2017 44 PP 81/2012 UU 18/2008 PermenPU 03/2013

45. 45 PERATURAN MENTERI PU NO. 03 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN DALAM PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA Batang Tubuh Ruang lingkup Lampiran BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Ruang lingkup: sampah sejenis dan sampah rumah tangga BAB II PERENCANAAN UMUM Rencana Induk Studi Kelayakan Perenc. Teknis & Manajemen Persampahan Lampiran I BAB III PENANGANAN SAMPAH Pemilahan Pengumpulan Pengangkutan Pengolahan Pemrosesan akhir sampah Lampiran II Persyaratan teknis: Pemilahan dan pewadahan sampah Pengumpulan sampah Pemindahan dan Pengangkutan TPS TPS3R BAB IV PENYEDIAAN FASILITAS PENGOLAHAN DAN PEMROSESAN AKHIR Perencanaan teknik; Pelaksanaan pembangunan Operasi & pemeliharaan; Pemantauan & evaluasi. Lampiran III Penyediaan TPA Pengoperasian TPA Penutupan dan Rehabilitasi TPA Cara Pelaksanaan Rehabilitasi TPA Lampiran IV TPS 3R Berbasis Masyarakat Stasiun Peralihan Antara (SPA) TPST TPA BAB V PENUTUPAN DAN REHABILITASI TPA Lampiran V BAB VI KOMPETENSI PENANGANAN SAMPAH DAN SERTIFIKASI BAB VII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X KETENTUAN LAIN

46. 46 PERATURAN MENTERI PU NO. 03 TAHUN 2013 MAKSUD Peraturan menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota, dan orang yang berkepentingan dalam penyelenggaraan PS Persampahan. TUJUAN Mewujudkan penyelenggaraan PS persampahan yang efektif, efisien dan berwawasan lingkungan; meningkatkan cakupan pelayanan; meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan; melindungi sumber daya air, tanah, udara; dan menjadikan sampah sebagai sumber daya. RUANG LINGKUP Ruang Lingkup Pengaturan Perencanaan umum, penanganan sampah, penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah, dan penutupan/rehabilitasi TPA. Objek Pengaturan Sampah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. PASAL 3 PASAL 2 AYAT 2 PASAL 2 AYAT 1 TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN DALAM PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

47. 47 PERATURAN MENTERI PU NO. 03 TAHUN 2013 PERENCANAAN UMUM RENCANA INDUK STUDY KELAYAKAN PERENCANAAN TEKNIS DAN MANAJEMEN PERSAMPAHAN TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN DALAM PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA Penyusunan harus memperhatikan : kebijakan dan strategi penyelenggaraan PSP; norma, standar , prosedur , dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah ; Rencana Tata Ruang Wilayah; dan keterpaduan dengan pengembangan sistem penyediaan air minum , sistem pembuangan air limbah , dan sistem drainase perkotaan . Disusun berdasarkan : rencana induk penyelenggaraan PSP yang telah ditetapkan ; kelayakan teknis , ekonomi , dan keuangan ; dan kajian lingkungan , sosial , hukum dan kelembagaan . Memuat : rencana daerah pelayanan ; tingkat pelayanan ; tahapan pelaksanaan ; dan rencana penyelenggaraan PSP yang telah memuat unsur-unsur kelayakan teknis , ekonomi , keuangan , hukum , dan kelembagaan .

48. 48 PERATURAN MENTERI PU NO. 03 TAHUN 2013 PASAL 14 Penanganan Sampah PEMROSESAN AKHIR PENGOLAHAN SAMPAH PENGANGKUTAN PENGUMPULAN PEMILAHAN TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN DALAM PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

49. 49 PERATURAN MENTERI PU NO. 03 TAHUN 2013 Pemilahan Sampah Pemilahan sampah dilakukan melalui kegiatan pengelompokkan sampah yang menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah , yang terdiri atas: mengandung bahan dan limbah B3 mudah terurai sampah lainnya dapat digunakan kembali dapat didaur ulang Pasal 15 ayat (1) Pasal 16 Ayat (1) Pengumpulan sampah dilakukan oleh: Setiap orang pada sumbernya; Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan Pemerintah kabupaten/kota. Pasal 17 Ayat (1) Persyaratan sarana pemilahan dan pewadahan didasarkan pada: Volume sampah; Jenis sampah; Penempatan Jadwal pengumpulan; dan Jenis sarana pengumpulan dan pewadahan. Individual Komunal TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN DALAM PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

50. 50 PERATURAN MENTERI PU NO. 03 TAHUN 2013 Pengumpulan Sampah Jenis sarana pengumpulan sampah: Motor Sampah Gerobak Sampah Sepeda Sampah Pasal 19 Ayat (4) Pasal 19 Ayat (1) Pengumpulan sampah tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilihan dan pengawasan Pasal 20 Ayat (1) Pengumpulan sampah dilakukan oleh: Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan Pemerintah kabupaten/kota. TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN DALAM PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

51. 51 PERATURAN MENTERI PU NO. 03 TAHUN 2013 Pengumpulan Sampah TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN DALAM PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA Pewadahan komunal Lokasi Pemindahan Gerakan Alat Pengangkut Gerakan Alat Pengumpul Gerakan Penduduk ke Wadah Komunal

52. 52 PERATURAN MENTERI PU NO. 03 TAHUN 2013 Pengangkutan Sampah Pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan Pengangkutan sampah yang mengandung B3 serta limbah B3 mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan Pengangkutan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pengangkutan sampah: Menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan Melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST Dalam pengangkutan sampah, pemerintah kabupaten/kota dapat menyediakan stasiun peralihan antara. Dalam hal dua atau lebih kabupaten/kota melakukan pengolahan sampah bersama dan memerlukan pengangkutan sampah lintas kabupaten/kota, pemerintah kabupaten/kota dapat mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk menyediakan stasiun peralihan antara dan alat angkutnya. PASAL 27 PASAL 22 TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN DALAM PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

53. 53 PERATURAN MENTERI PU NO. 03 TAHUN 2013 Pengangkutan Sampah TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN DALAM PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA Dengan Kontainer Sistem Kontainer Angkat (Hauled Container System = HCS) Truck Compactor / Dump Truck Sistem Kontainer Tetap (Stationary Container System = SCS) Proses pengangkutan HCS: Kendaraan dari poll dengan membawa kontainer kosong menuju lokasi kontainer isi untuk mengganti atau mengambil dan langsung membawanya ke TPA Kendaraan dengan membawa kontainer kosong dari TPA menuju kontainer isi berikutnya. Demikian seterusnya sampai rit terakhir. Proses pengangkutan SCS: Kendaraan dari poll menuju TPS pertama, sampah dimuat ke dalam truk kompaktor atau truk biasa. Kendaraan menuju TPS berikutnya sampai truk penuh untuk kemudian menuju TPA. Demikian seterusnya sampai rit terakhir.

54. 54 PERATURAN MENTERI PU NO. 03 TAHUN 2013 Pengolahan Sampah TEKNOLOGI PENGOLAHAN SAMPAH Pasal 28 Ayat (3) FISIK KIMIA BIOLOGI TERMAL REFUSED DERIVED FUEL KEGIATAN PENGOLAHAN SAMPAH Pasal 28 Ayat (1) Pemadatan Pengomposan Daur ulang materi Mengubah sampah menjadi energi TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN DALAM PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

55. 55 PERATURAN MENTERI PU NO. 03 TAHUN 2013 Pengolahan Sampah PENGANG-KUTAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA MENYEDIAKAN FASILITAS PENGOLAHAN SAMPAH DI LOKASI Pasal 29 Ayat (3) SKALA KOTA Luas SPA lebih besar dari 20.000 m 2 ; Produksi timbulan sampah lebih besar dari 500 ton/hari; Penempatan lokasi SPA dapat di dalam kota; Fasilitas SPA skala kota dilengkapi dengan ramp , sarana pemadatan, sarana alat angkut khusus, dan penampungan lindi; Pengolahan lindi dapat dilakukan di SPA atau TPA; dan Lokasi penempatan SPA ke permukiman terdekat paling sedikit 1 km SKALA LINGKUNGAN Luas SPA paling sedikit 600 m 2 ; Produksi timbulan sampah 20-30 ton/hari; Fasilitas SPA skala kota dilengkapi dengan ramp dan sarana pemadatan dan penampungan lindi; Pengolahan lindi dapat dilakukan di SPA atau TPA Luas TPST, lebih besar dari 20.000 m 2 ; Penempatan lokasi TPST dapat di dalam kota atau di TPA; Jarak TPST ke permukiman terdekat paling sedikit 500 m. Luas TPS 3R, lebih besar dari 200 m 2 ; Tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah; TPS 3R dilengkapi dengan ruang pemilahan, pengomposan sampah organik, dan/atau unit penghasil gas bio, gudang, zona penyangga, dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas PERSYARATAN TEKNIS YANG HARUS DIPENUHI SPA TPST TPS 3R TPA Keberadaan TPS 3R dapat diintegrasikan dengan sistem pengolahan sampah berbasis masyarakat seperti bank sampah. ( Pasal 30 Ayat (3) ) TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN DALAM PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

56. 56 PERATURAN MENTERI PU NO. 03 TAHUN 2013 Pemrosesan Akhir FASILITAS DASAR Jalan masuk; Jalan operasional; Listrik atau genset; Drainase; Air bersih; Pagar; dan kantor Lapisan kedap air; Saluran pengumpul lindi; Instalasi pengolahan lindi; Zona penyangga; Sumur uji atau pantau; dan Penanganan gas. Bengkel; Garasi; Tempat pencucian alat angkut dan alat berat; Alat pertolongan pertama pada kecelakaan; Jembatan timbang; Laboratorium; dan Tempat parkir Alat berat; Truk pengangkut tanah; dan Tanah Pasal 37 Ayat (3) Pasal 37 Ayat (5) Pasal 37 Ayat (4) Pasal 37 Ayat (2) FASILITAS OPERASIONAL FASILITAS PERLINDUNGAN LINGKUNGAN FASILITAS PENUNJANG TPA dapat dilengkapi dengan fasilitas pendaur ulang, pengomposan, atau gas bio. Pasal 37 Ayat (6) PRASARANA DAN SARANA TPA Pasal 37 Ayat (1) TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN DALAM PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

57. 57 PERATURAN MENTERI PU NO. 03 TAHUN 2013 Pemrosesan Akhir PERENCANAAN TEKNIK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI TAHAPAN PENYEDIAAN FASILITAS PENGOLAHAN DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH Pasal 40 TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN DALAM PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

58. 58 PERATURAN MENTERI PU NO. 03 TAHUN 2013 PASAL 41 PASAL 42 Perencanaan teknik paling sedikit memuat: PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Gambar teknis Spesifikasi teknis Memo desain Volume pekerjaan Standar dan operasional prosedur Rencana anggaran biaya Jadwal pelaksanaan a b c d e f g PERENCANAAN TEKNIK Perencanaan teknik disusun berdasarkan rencana induk, hasil studi kelayakan atau PTMP, dan persyaratan teknis yang ditetapkan Kegiatan pembangunan dilaksanakan berdasarkan dokumen perencanaan teknik. Kegiatan pembangunan meliputi kegiatan: Persiapan pembangunan; Pelaksanaan pembangunan, pengawasan dan uji material; Uji coba laboratorium dan uji coba lapangan Uji coba sistem Masa pemeliharaan; dan Serah terima pekerjaan Kegiatan pembangunan harus memperhatikan Rencana Mutu Kontrak/Kegiatan (RMK) dan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak/ Kegiatan (RK3K) yang telah disusun oleh penyelenggara atau penyedia jasa pelaksanaan konstruksi. TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN DALAM PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

59. 59 PERATURAN MENTERI PU NO. 03 TAHUN 2013 PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN PSP Penyelenggaraan pengoperasian dan pemeliharaan harus didukung dengan biaya pengoperasian dan pemeliharaan yang memadai sesuai dengan perhitungan dalam analisis keuangan. PENGOPERASIAN Pengolahan sampah berupa operasi TPS 3R, SPA, dan TPST; dan Pemrosesan Akhir berupa operasi TPA, pengolahan lindi, dan penanganan gas. PEMELIHARAAN Kegiatan pemeliharaan bertujuan agar PSP dapat diandalkan . Kegiatan pemeliharaan meliputi: Pemeliharaan rutin → dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai PSP tanpa penggantian peralatan atau suku cadang. Pemeliharaan berkala → pemeliharaan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai PSP dengan penggantian peralatan atau suku cadang. TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN DALAM PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

60. 60 PERATURAN MENTERI PU NO. 03 TAHUN 2013 Pengoperasian TPA Sampah baik dengan lahan urug terkendali maupun lahan urug saniter harus dapat menjamin fungsi Dilakukan dengan cara: Pemadatan sampah dengan menggunakan alat berat untuk mencapai kepadatan 600 kg/m 3 dan kemiringan timbunan 30° Penutupan sampah dengan menggunakan tanah dan/atau material lainnya yang dapat meloloskan air. Penutupan sampah pada: Lahan urug terkendali ( 7 hari) Lahan urug saniter (setiap hari) Penyemprotan insektisida secara aman dan terkendali Dilakukan untuk menurunkan kadar pencemar lindi Penurunan kadar pencemar lindi dipengaruhi oleh: Proses operasional TPA Curah hujan Dimensi Instalasi Pengolahan Lindi (IPL) Waktu detensi; dan Kedalaman kolam pengolahan Pengaliran lindi diutamakan dengan sistem gravitasi Pengolahan lindi dilakukan dengan proses biologis, fisik, dan/atau kimia Efluen hasil pengolahan lindi harus sesuai baku mutu Dalam hal kualitas efluen belum memenuhi baku mutu dilakukan resirkulasi efluen Dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi efek gas rumah kaca Gas yang dihasilkan selama proses dekomposisi TPA tidak diperkenankan dialirkan ke udara terbuka Menggunakan pipa gas vertikal dan/atau horizontal Timbulan gas harus dimonitor dan di kontrol secara berkala Dilakukan dengan penyediaan zona penyangga dan revegetasi Dilakukan dengan penyediaan fasilitas kesehatan di lokasi TPA dan menggunakan peralatan kerja standar untuk menjamin keselamatan kerja Dilakukan apabila: Terjadi kebakaran dalam TPA pemadaman api dengan menggunakan: Menggunakan air Menggali dan membongkar tumpukan sampah; dan Mengatasi oksigen kontak langsung sampah 2. Terjadi kelongsoran. Penanganan dilaksanakan berdasarkan: Skala kelongsoran Korban kelongsoran; dan Kerusakan fasilitas Penanganan evakuasi korban bencana perlu melakukan koordinasi dengan instansi terkait penanganan bencana di kabupaten/kota terkait. a b c d e f Pengendalian Vektor Penyakit Penanganan Gas Pelaksanaan Keselamatan Kerja Pemeliharaan Estetika sekitar Lingkungan Penanganan Tanggap Darurat Sistem Pengumpulan dan Pengolahan Lindi TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN DALAM PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

61. 61 PERATURAN MENTERI PU NO. 03 TAHUN 2013 PASAL 55 - 58 Pemantauan dan Evaluasi PEMANTAUAN EVALUASI PELAPORAN Tujuan: Mendapatkan data dan/atau informasi kinerja teknis dan non teknis penyelenggaraan PSP. Kinerja teknis: kondisi dan fungsi PSP; operasional PSP; dan kualitas lingkungan. Kinerja non teknis: kelembagaan; manajemen; keuangan; peran masyarakat; dan hukum. Kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan hasil pemantauan dengan Standar, Pedoman, Manual serta SNI, baik yang bersifat teknis maupun non teknis. (2) Laporan penyelenggaraan PSP meliputi laporan volume dan jumlah timbulan, karakteristik sampah, sampling kualitas efluen instalasi pengolahan lindi, sumur pantau, dan udara. (4) Laporan penyelenggaraan pengelolaan sampah disimpan, dikumpulkan dan diolah sebagai database untuk pengembangan sistem informasi persampahan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi meliputi pemantauan , evaluasi , dan pelaporan . TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN DALAM PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

62. 62 PERATURAN MENTERI PU NO. 03 TAHUN 2013 Penutupan Atau Rehabilitasi TPA PENUTUPAN TPA DILAKUKAN JIKA TPA telah penuh dan tidak mungkin diperluas; Keberadaan TPA sudah tidak sesuai lagi dengan RTRW/RTRK kota/kabupaten; dan/atau Dioperasikan dengan cara penimbunan terbuka Kegiatan penutupan TPA TPA telah menimbulkan masalah lingkungan; TPA telah mengalami bencana tetapi masih layak secara teknis; TPA dioperasikan dengan cara penimbunan terbuka; Pemerintah kota/kabupaten masih sulit mendapatkan calon lahan pengembangan TPA baru; Kondisi TPA masih memungkinkan untuk direhabilitasi, baik melalui proses penambangan kompos terlebih dahulu atau langung digunakan kembali; TPA masih dapat diperasikan dalam jangka waktu minimal 5 tahun dan/atau memiliki luas lebih dari 2 ha. Menteri melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dalam penilaian indeks risiko untuk kota metropolitan, kota besar, dan TPA regional. Menteri mengeluarkan rekomendasi penutupan atau rehabilitasi TPA untuk kota metropolitan, kota besar, dan TPA regional. Gubernur melakukan penilaian indeks risiko dan mengeluarkan rekomendasi penutupan atau rehabilitasi TPA untuk kota sedang dan kecil. Pemerintah kabupaten/kota wajib melaksanakan penutupan atau rehabilitasi TPA paling lambat 2 (dua) tahun setelah dikeluarkan surat rekomendasi. REHABILITASI TPA DILAKUKAN JIKA PENUTUPAN REHABILITASI Penyusunan rancangan teknis penutupan *) Pra penutupan Pelaksanaan penutupan Pasca penutupan *) Disiapkan minimal 1 tahun sebelum TPA ditutup PASCA PENUTUPAN TPA Pemanfaatan lahan bekas TPA pasca penutupan diperuntukan ruang terbuka hijau. Tanaman yang digunakan untuk ruang terbuka hijau bukan merupakan tanaman pangan Pasal 61 Ayat (1) Pasal 61 Ayat (2) Pasal 62 Pasal 70 TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN DALAM PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

63. 63 PERATURAN MENTERI PU NO. 03 TAHUN 2013 PERAN MASYARAKAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI Setiap orang yang bertugas melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah wajib memiliki sertifikasi kompetensi. Sertifikat kompetensi teknis pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dikeluarkan oleh Menteri Dalam rangka mendukung penyelenggaraan PSP Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum melakukan: penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan yang aplikatif sesuai dengan kebijakan dan strategi nasional untuk mendukung kegiatan penanganan sampah; memfasilitasi pemerintah daerah dalam penelitian dan pengembangan teknologi penanganan sampah yang ramah lingkungan dan melalui pemberian advis teknik dan sosialisasi hasil Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum. Peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan penyelenggaraan PSP yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah: pemberian laporan, usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi; pelaksanaan kegiatan penanganan sampah yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah kabupaten/kota; dan/atau pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam penangan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat. Menteri melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan PSP. Pembinaan dilakukan melalui: pemberian norma, standar, prosedur, dan kriteria; diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan PSP; pendidikan dan pelatihan di bidang penyelenggara PSP; fasilitasi penyelesaian perselisihan antar daerah; fasilitasi kerja sama pemerintah daerah, badan usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan PSP, dan/atau fasilitasi bantuan teknis penyelenggara PSP. Gubernur melakukan pembinaan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan PSP melalui: bantuan teknis; bimbingan teknis; diseminasi peraturan daerah di bidang penyelenggaraan PSP; pendidikan dan pelatiihan di bidang penyelenggaraan PSP; dan/atau fasilitasi penyelesaian perselisihan penyelenggaraan PSP antar kabupaten/kota. PEMBINAAN Pasal 73 Pasal 74 Ayat (1) Pasal 75 Ayat (2) Pasal 77 TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN DALAM PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

64. 64 PERATURAN MENTERI PU NO. 03 TAHUN 2013 Tugas / Wewenang a. Individual; dan b. Komunal. Pengelola kawasan; dan Pemerintah kabupaten/kota Oleh pemerintah kabupaten/kota a. Sediakan alat angkut sampah b. Sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST. c. Dapat sediakan SPA d. Pengangkutan lintas kabupaten/kota, pemerintah provinsi dapat diusulkan sediakan SPA dan alat angkut. Setiap orang pada sumber; Pengelola kawasan wajib sediakan TPS 3R; dan Pemerintah kabupaten/kota sediakan fasilitas pengolahan sampah dilokasi: TPS 3R; SPA; TPA; dan/atau TPST. Pemerintah kabupaten/kota wajib sediakan & operasikan TPA, lakukan pemilihan lokasi sesuai RTRW provinsi dan/atau kabupaten/kota; mengacu SNI Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA Sampah; menyusun analisis biaya dan teknologi; dan menyusun rancangan teknis. b. Kondisi khusus / terdapat kerjasama penanganan sampah lintas kabupaten/kota pemerintah provinsi dapat sediakan & operasikan TPA. PEMILAHAN a. Setiap orang pada sumber; b. Pengelola kawasan permukiman, komersial, industri, kawasan khusus, fasilitas umum, sosial, fasilitas lain; dan c. Pemerintah kabupaten/kota. PEWADAHAN PENGUMPULAN PENGANGKUTAN PENGOLAHAN PEMROSESAN AKHIR TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN DALAM PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

65. 65 PERATURAN MENTERI PU NO. 03 TAHUN 2013 ISU – ISU PENTING KRITERIA PERENCANAAN TPA SAMPAH Persyaratan penyediaan dan pengoperasian TPA harus memperhatikan ( Pasal 35 ): Pemilihan lokasi Memperhatikan aspek: Geologi: tidak berada di daerah sesar/patahan Hidrogeologi: kondisi muka air tanah tidak kurang dari 3m, jarak dari sumber air min. 100 m, kelulusan tanah tidak lebih besar dari 10-6 cm/detik Kemiringan zona (maks. 20%) Jarak dari lapangan terbang >3000 m Jarak dari permukiman >1 km Tidak berada di kawasan lindung Bukan daerah banjir periode ulang 25 tahun Lokasi pada TPA lama yang sudah beroperasi harus dioperasikan dengan metode lahan urug terkendali/lahan urug saniter Kondisi fisik Kemudahan operasi Aspek lingkungan dan sosial : diperlukan kajian sosial, dan kajian lingkungan melalui dokumen AMDAL/UKL dan UPL ( Pasal 11 ) TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN DALAM PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

66. 66 PERATURAN MENTERI PU NO. 03 TAHUN 2013 ISU – ISU PENTING KETENTUAN PENGELOLAAN TPA SAMPAH Sampah yang boleh masuk ke TPA adalah sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan residu; sedangkan yang dilarang diurug ke TPA: limbah cair dari kegiatan rumah tangga, B3, dan limbah medis ( Pasal 34 ) Sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan residu dapat dibuang ke TPA sampai dengan tahun 2025, Setelah tahun 2025 hanya residu yang dapat dibuang ke TPA ( Pasal 79 ) Umur Teknis TPA paling sedikit 10 tahun ( Pasal 36 ) Penutupan/Rehabilitasi TPA didasarkan atas hasil penilaian indeks resiko (Pasal 61 ayat (3)), menteri melibatkan Kementerian LHK dalam penilaian indeks resiko untuk TPA di kota besar, metropolitan, dan TPA Regional ( Pasal 62 ayat (1) ) Menteri mengeluarkan rekomendasi penutupan TPA di kota besar, metropolitan, dan TPA regional ( Pasal 62 ayat 2 ) Gubernur melakukan penilaian indeks resiko penutupan TPA sebagaimana pasal 62 ayat 2, dan mengeluarkan rekomendasi penutupan TPA kota sedang dan kota kecil ( Pasal 62 ayat 3 ) Pemerintah Kab/Kota wajib melaksanakan penutupan TPA paling lambat 2 tahun setelah dikeluarkan surat rekomendasi ( Pasal 62 ayat 2 ) Kegiatan pasca penutupan TPA yang meliputi pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi lingkungan terhadap dampak pengoperasian TPA dilakukan selama 20 Tahun ( Pasal 69 ayat 1 ) TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN DALAM PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

67. 67 PERATURAN MENTERI PU NO. 03 TAHUN 2013 ISU – ISU PENTING SERTIFIKASI KOMPETENSI (Pasal 73) Setiap orang yang bertugas melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah wajib memiliki sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi teknis pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dikeluarkan oleh Menteri TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN DALAM PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

68. 68 SNI BIDANG PERSAMPAHAN No. Judul Standarisasi Nomor Standarisasi 1 Pengelolaan Sampah di Permukiman SNI 3242:2008 2 Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan SNI 19-3964-2025 3 Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan SNI 19-2454-2002 4 Tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah SNI 03-3241-1994 5 Spesifikasi Timbulan Sampah untuk Kota Kecil dan Kota Sedang di Indonesia SNI 19-3983-1995 6 Spesifikasi Komposter Rumah Tangga Individual dan Komunal SNI 19-7029-2004 7 Spesifikasi Kompos dari Sampah Organik Domestik SNI 19-7030-2004 8 Tata Cara Pemeliharaan Pencatatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Fasilitas Pengolahan Sampah SNI 19-6411-2000 9 Tata Cara Pengambilan Contoh Limbah Tanpa Pemadatan Dari Truk SNI 19-6409-2000

69. Pemilahan sampah di sumber Sistem Pengumpulan Sistem Pengangkutan Sistem Pemrosesan Akhi r Sistem Pemilahan Sistem Pengolahan TPS 3R Pengomposan dengan aerator Pengomposan dengan bata berongga Biodigester Black Soldier Flies (BSF) Mesin pemadat untuk daur ulang Opsi landfill : Controlled landfill Sanitary landfill dengan tanah urug Sanitary landfill dengan terpal Opsi IPL : IPL konvensinal IPL advance gerobak sampah, gerobak motor , pick up , TPS Sarana Penanganan Sampah Komponen TPST Pengomposan aerob Insinerator Gasifikasi RDF-Fluff d ump truck, arm roll truck, compactor truck Konsep dan Komponen Perhitungan Biaya Penanganan Sampah PERATURAN MENTERI DAGRI NO. 07 TAHUN 20 21 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI DALAM PENYELENGGARAAN SAMPAH 69

70. PENGANGKUTAN SAMPAH Biaya Investasi (Rp/tahun atau Rp/ton) Biaya Operasi & Pemeliharaan (Rp/tahun atau RP/ton) Total Biaya Penanganan Sampah (Rp/tahun atau RP/ton) Pemda Permendagri No 7 tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Persampahan = PERATURAN MENTERI DAGRI NO. 07 TAHUN 20 21 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI DALAM PENYELENGGARAAN SAMPAH Biaya Penanganan Sampah 70

71. Penetapan tarif Retribusi Pelayanan persampahan / kebersihan oleh Pemerintah Daerah didasarkan pada biaya penanganan sampah rumah tangga dan sejenisnya yang meliputi : Perhitungan Biaya Penanganan Sampah a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara ; c. Penyediaan lokasi pembuangan / pemusnahan akhir sampah . 11 b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/ atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan atau pembuangan akhir sampah ; dan PERATURAN MENTERI DAGRI NO. 07 TAHUN 20 21 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI DALAM PENYELENGGARAAN SAMPAH 71