PERTEMUAN PEMBINAAN JARINGAN DAN JEJARING PUSKESMAS BL. LIMBANGAN 11 Maret 2020
Dasar H ukum Permenkes no 43 th 2019 tentang Puskesmas Permenkes no 44 th 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas Permenkes no 46 th 2015 tentang Akreditasi Puskesmas , Klinik Pratama dan Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi
Struktur Organisasi Puskesmas Kepala puskesmas Kepala Tata Usaha Penanggung Jawab : PJ UKM dan Perkesmas PJ UKP, kefarmasian dan laboratorium PJ Jaringan Pelayanan PKM dan Jejaring Puskesmas PJ bangunan , prasarana dan peralatan puskesmas PJ Mutu
Tugas Puskesmas Pimpinan Puskesmas dan Penanggungjawab Upaya Puskesmas mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan agar jaringan pelayanan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dapat memberikan pelayanan UKM dan UKP yang mudah diakses oleh masyarakat .
Program Pembinaan : aspek program, ketenagaan , sarana , pembiayaan , dan pendukung
Tujuan Dalam rangka mewujudkan wilayah kerja Puskesmas yang sehat , Puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas . ( PMK 43 t h 2019, pasal 58 ayat 1)
Jaringan Puskesmas Pembantu Puskesmas Keliling Praktek Bidan Desa (ayat2)
Jejaring Puskesmas UKBM ( Upaya Kesehatan Bersumberdaya masyarakat ) U saha Kesehatan Sekolah , K linik , R umah Sakit , A potek , Laboratorium , T empat praktik mandiri Tenaga Kesehatan , dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya . (ayat3)
Tugas Puskesmas Pembantu Memberikan pelayanan kesehatan secara permanen disuatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas . (ayat4) Ada 5 Pustu : Dunguswiru , Simpen , Pangeureunan , Ciwangi , Surabaya
Tugas Puskesmas Keliling Memberikan pelayanan kesehatan yang sifatnya bergerak (mobile ), untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas .(ayat5)
Praktek Bidan Desa Praktik bidan yang memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) di Puskesmas , dan B ertempat tinggal di satu desa dalam wilayah kerja puskesmas yg memberi tugas Mendapatkan penugasan untuk melaksanakan praktik kebidanan dari Pemerintah Daerah pada satu desa / kelurahan dalam wilayah kerja Puskesmas yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . (ayat6)
Tugas Jejaring Puskesmas Wajib melaporkan kegiatan dan hasil kegiatan pelayanan kesehatan kepada Puskesmas di wilayah kerjanya sewaktu-waktu dan / atau secara berkala setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan . (ayat7)
Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 7) merupakan penemuan kasus terhadap pasien yang berdomisili di luar wilayah kerjanya , Puskesmas wajib melaporkan kepada Puskesmas domisili asal pasien atau dinas kesehatan daerah kabupaten / kota . (ayat8)
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang merupakan jejaring Puskesmas yang tidak melaporkan hasil penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada Puskesmas di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenakan sanksi administrasi oleh pejabat yang berwenang berupa teguran lisan , teguran tertulis , penghentian kegiatan sementara , dan / atau pencabutan izin operasional . (ayat9)
Pengecualian Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat ( 8) dan ayat (9) dikecualikan untuk apotek dan laboratorium . ( ayat 11)
Pembinaan Aspek Program Pelaporan LB1 ( pelayanan penyakit ) Kerjasama Pelaksanaan Program TB, Jiwa , imunisasi dan TTD Pelaporan kasus2 stunting, gizi buruk , filariasis , kusta , campak , keracunan dan kasus2 lainnya yang bisa menimbulkan wabah .
Pembinaan Aspek Tenaga Kelengkapan syarat kompetensi ketenagaan
Pembinaan Aspek Sarana
Pembinaan Aspek Pembiayaan Tarif retribusi
Pembinaan Aspek Pendukung Kelengkapan / ketersediaan kelengkapan pelaksanaan program